Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
1
KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan dalam upaya mewujudkan
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan
berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai
usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini
merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program,
pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu
diperlukan suatu alat ukur yangmana diharapkan bisa menjawab tantangan
pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari
Unit/Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Visi dan misi yang dalam
penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah
dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat
dipertanggungjawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Perjanjian
Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Kementerian
Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran sesuai dengan tupoksinya telah
menjalankan program dan kegiatan dengan didukung oleh alokasi anggaran
yang tersedia pada tahun 2016. Laporan Akutabilitas Kinerja ini merupakan
bentuk tanggung jawab atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro
Perencanaan dan Anggaran pada tahun 2016. Berbagai data kinerja yang
disajikan telah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematik,
agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi kinerja untuk mendukung
perencanaan kegiatan di tahun mendatang.
Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna,
oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami
harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAPORAN KINERJA) Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2016 dapat
memberikan manfaat bagi kita semua. Ucapan terima kasih kami sampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam penyusunan LAPORAN KINERJA ini.
Jakarta, Februari 2017 Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm, Apt NIP.196706051993031003
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
2
IKHTISAR EKSEKUTIF
esuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Visi dan Misi Kementerian Kesehatan mengikuti Visi dan Misi Presiden Republik
Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”, dalam mendukung visi
dan misi tersebut Biro Perencanaan dan Anggaran memiliki sasaran yang harus dicapai yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan dan
penganggaran program pembangunan kesehatan”. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2016merupakan
bukti tertulis serta wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program di lingkungan Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran sepanjang Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran adalah jumlah
dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan, dan evaluasi pembangunan kesehatan. Adapun indikator pencapaian sasaran pada tahun 2016 adalah: 1) Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 9 Provinsi; 2) Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas sebanyak 25 dokumen; dan 3) Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu sebanyak 34 rekomendasi.
Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran dapat dilihat dari pencapaian
pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan dengan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan dengan cakupan output kegiatan: 1. Peraturan/juknis/pedoman tentang perencanaan dan anggaran bidang
kesehatan;
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditingkatkan kompetensinya terkait
kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program
pembangunan kesehatan;
3. Konsolidasi perencanaan kesehatan tingkat pusat dan daerah;
S
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
3
4. Laporan kegiatan dan pembinaan;
5. Laporan administrasi dan ketatausahaan;
6. Dokumen kebijakan Kementerian Kesehatan;
7. Dokumen perencanaan Kementerian Kesehatan;
8. Dokumen penganggaran Kementerian Kesehatan;
9. Dokumen evaluasi Kementerian Kesehatan;
10. Layanan perkantoran;
11. Peralatan dan fasilitas perkantoran; dan
12. Output cadangan.
Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada Tahun 2016 secara
keseluruhan dapat mencapai penyerapan dana sebesar 85.49%. Pencapaian indikator sasaran pertama tercapai 16 provinsi dari 16 provinsi yang menjadi target Tahun 2016. Pencapaian indikator sasaran kedua sebesar 25 dokumen dari 25 dokumen yang menjadi target Tahun 2016. Sedangkan indikator sasaran ketiga tercapai 34 dari 34 rekomendasi yang ditargetkan pada Tahun 2016. Dengan demikian sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2016 telah tercapai.
Keberhasilan yang dicapai oleh Biro Perencanaan dan Anggaran pada
Tahun 2016 ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 1) Penyusunan pedoman perencanaan, kebijakan dan anggaran yang dilakukan secara rutin mengikuti perubahan kebijakan nasional setiap tahunnya; 2) Meningkatkan kapasitas pelaksana perencanaan program dan anggaran di Pusat dan Daerah; 3) Pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dalam koordinasi pelaksanaan tugas antar bagian; 4) Pengembangan bank data kebijakan sehingga dinamika kebijakan dapat dipantau dan ditindaklanjuti; 5) Kerja sama tim dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar bagian; 6) Pemanfaatan data dan informasi kesehatan (Riskesdas, Rifaskes, SKRT, dll) sebagai dasar penyusunan perencanaan dan anggaran berbasis bukti (evidence based); 7) Peningkatan kapasitas SDM khususnya dalam bidang health planning dan health financing; 8) Penggabungan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan sasaran yang sama untuk sinkronisasi dan efisiensi; 9) Memperkuat jejaring institusi perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah; 10) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dokumen mendukung Reformasi Birokasi; dan 11) Menyusun peta jalan (road map) dalam rangka pelaksanaan manajemen perubahan.
Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan di Biro Perencanaan dan Anggaran adalah: 1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk perencanaan tahun berikutnya; 2) Belum optimalnya proses penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan; 3) Belum sinkronnya kebijakan teknis antar unit kerja; 4) Belum optimalnya penerapan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan; 5) Belum harmonisnya kebijakan kesehatan dalam era desentralisasi
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
4
dan otonomi daerah, baik antar sektor di Pusat dan lintas tingkat administrasi; 6) Sulitnya memperoleh pasokan data dan informasi baik dari fasilitas kesehatan (facility based) maupun data dan informasi berbasis masyarakat (community based) serta data sekunder dari luar sektor kesehatan; 7) Kurang cepatnya analisis data yang masuk menjadi penyediaan informasi yang bisa digunakan dalam perumusan kebijakan dan program kesehatan; 8) Belum optimalnya pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan dan Anggaran yang mempengaruhi kinerja kegiatan dan keuangan; 9) Belum optimalnya kemampuan adaptasi Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengakomodir perubahan kebijakan keuangan secara administratif yang terjadi sangat dinamis; 10) Jadual kegiatan terkait dengan anggaran sedemikian ketat dan rigid, tergantung pada stakeholders, utamanya Kementerian Keuangan RI. Implikasinya, beberapa kegiatan ada kalanya tidak dapat dihadiri oleh Nara Sumber atau Peserta Satker Lain berhalangan hadir, karena mengikuti kegiatan yang sama di lingkungan kerjanya; 11) Pelaksanaan kegiatan kurang terjadual dengan baik, sehingga penunjukan hotel sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan terlambat. Hotel yang terpilih, unit cost-nya berada di bawah standar biaya yang dialokasikan. 12) kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di akhir tahun, realisasi kurang optimal karena pelaksanaan pada waktu ritme kegiatan yang padat sehingga mengurangi jumlah peserta yang dapat hadir dan berdampak pada rendahnya realisasi anggaran dari kegiatan tersebut; 13) Pola Pengadaan barang dan jasa yang baru, adaptasi terhadap e-procurement; 14) Belum optimalnya sinkronisasi waktu antar kegiatan di internal Biro Perencanaan dan Anggaran; 15) Beban kerja ganda; 16) Belum adanya sistem informasi perencanaan, anggaran dan yang terintegrasi; 17) Penempatan SDM yang belum the righ man on the right place; 18) Sistem pelaporan kegiatan yang belum optimal; 19) Belum optimalnya perencanaan kegiatan, khususnya penganggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang efektif dan efisien yang berimplikasi rendahnya penyerapan anggaran; 20) Motivasi SDM untuk meningkatkan kinerja serta merubah pola kerja ke arah yang lebih efektif dan efisien masih perlu mendapatkan perhatian yang seksama; 21) Menjalin hubungan kerja yang lebih baik dengan stakeholders, seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Satker-satker di jajaran Kementerian Kesehatan.
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
5
Upaya tindak lanjut dari pencapaian dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan hasil-hasil laporan, evaluasi, kajian, study dan sebagainya
sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan tahun berikutnya; 2. Memfasilitasi sinkronisasi kebijakan antar unit kerja untuk optimalisasi
pelaksanaan kegiatan; 3. Memfasilitasi harmonisasi kebijakan kesehatan dalam era desentralisasi
dan otonomi daerah, baik antar sektor di Pusat dan lintas tingkat administrasi;
4. Mempersiapkan dan menerapkan sistem elektronik melalui teknologi informasi dalam rangka mengoptimalkan proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi (e-Planning, e-Budgeting, e-Monev);
5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua unit, lembaga/kementerian terkait dalam rangka perbaikan proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan/evaluasi;
6. Mempererat komunikasi dan koordinasi dengan unit/lembaga/kementerian terkait dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran yang terkait dengan jadwal lembaga/kementerian lain yang telah direncanakan;
7. Menguatkan koordinasi internal dalam rangka mengoptimalksan penyusunan jadual dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan antisipasi terhadap dinamika perkembangan kebijakan anggaran (efisiensi), administratif keuangan termasuk mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, dan kebijakan mekanisme pengadaan barang/jasa;
8. Menyiapkan panduan/standar kualitas dalam pelaksanaan tugas dan distribusi tanggung jawab seluruh SDM di Biro Perencanaan dan Anggaran melalui penyusunan SOP, ISO dan lain-lain termasuk dalam rangka Reformasi Birokrasi;
9. Memperkuat SDM melalui pelatihan, kursus, pendidikan dan dukungan tenaga yang lebih kompeten (penyediaan konsultan/tenaga ahli) serta menjalin koordinasi/bekerja sama dengan unit/pihak terkait dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas analisis data sebagai bahan perumusan kebijakan dan program kesehatan.
Pada akhirnya, diharapkan LAPORAN KINERJA Biro Perencanaan dan
Anggaran ini dapat bermanfaat dan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun sehingga dapat diperoleh gambaran kebutuhan manajemen yang sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pelaksanaan program, pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan kesehatan.
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
6
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. i IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................. ii DAFTAR ISI ............................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG ................................................................ 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................... 2 C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................... 2 D. SISTEMATIKA ........................................................................ 4 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................... 6 A. TUJUAN DAN SASARAN ....................................................... 6 1. Tujuan .............................................................................. 6 2. Sasaran ............................................................................ 7 B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM ................................................ 8 1. Kebijakan .......................................................................... 8 2. Program ............................................................................ 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................... 10 A. PENGUKURAN KINERJA ...................................................... 10 B. SUMBER DAYA ...................................................................... 11 1. SUMBER DAYA MANUSIA .............................................. 12 2. SUMBER DAYA ANGGARAN .......................................... 14 C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 2015 .......................... 16 1. INDIKATOR PERTAMA .................................................... 16
2. INDIKATOR KEDUA ......................................................... 17 3. INDIKATOR KETIGA ........................................................ 20 D. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN ......................................... 20 E. PERBANDINGAN KINERJA ANTARA TAHUN 2014 DAN
TAHUN 2015 .......................................................................... 22 BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 24 LAMPIRAN
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
7
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan
mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme.
Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan
pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-
Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-
Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan
negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara,
asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas
profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal
tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Regulasi tersebut
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
8
didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-
masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang
disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-Iembaga
pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada
Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan
kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Atas dasar tersebut di atas, sebagai bagian dari instansi pemerintah,
Biro Perencanaan dan Anggaran yang dibentuk. Berdasarkan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 64/MENKES/ PER/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan penetapan
rencana strategis, kebijakan dan program serta Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan setiap tahun
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Biro Perencanaan
dan Anggaran adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Biro
Perencanaan dan Anggaran secara tertulis kepada atasan (Sekretaris
Jenderal Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan) atas
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang telah
dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/MENKES/
PER/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro
Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
penyusunan dan penetapan rencana strategis, kebijakan dan program serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).I,II, dan III
Dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran.
Biro Perencanaan dan Anggaran Mempunyai Tugas Melaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Kementerian
Kesehatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
9
Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri dari:
1. Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program;
2. Bagian APBN I;
3. Bagian APBN II;
4. Bagian APBN III; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro
Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi;
a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan program
transfer darah;
b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana, program
dan anggaran pendapatan dan belanja negara;
c. Penyiapan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi
pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan standar
pelayanan minimal bidang kesehatan;dan
d. Pelaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
10
Sesuai dengan susunan organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran,
maka tugas dari bagian-bagian tersebut adalah:
a. Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program (PSKP)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, dan
penyusunan rencana dan anggaran, serta sinkronisasi dan keterpaduan
program kegiatan prioritas. Selain tugas diatas, Bagian PSKP memiliki
fungsi antara lain:
Penelaahan dan penyusunan rencana strategis dan kebijakan, serta
evaluasi dan analisis hasil pencapaian indikator program kegiatan
prioritas bidang kesehatan;
Penelaahan dan penyusunan rencana dan anggaran belanja transfer
bidang kesehatan, petunjuk teknis pelaksanaan
kementerian/lembaga lain serta evaluasi dan analisis pelaksanaan
kegiatan belanja transfer; dan
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, serta
merekapitulasi hasil penetapan perencanaan dan anggaran serta
pencapaian hasil indikator yang tercantum dalam rencana kerja
pemerintah dan kebijakan kesehatan yang bersifat prioritas.
Bagian PSKP terdiri dari:
1) Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan mempunyai tugas
melakukan penelaahan dan penyusunan rencana strategis dan
kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program kegiatan
prioritas bidang kesehatan serta evaluasi dan analisis hasil
pencapaian indikator program kegiatan prioritas bidang kesehatan;
2) Subbagian Program Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas
melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan anggaran
belanja transfer bidang kesehatan, petunjuk teknis pelaksanaan
kementerian/lembaga lain serta evaluasi dan analisis pelaksanaan
kegiatan belanja transfer; dan
3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan
penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, laporan, serta
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, dan
merekapitulasi hasil penetapan perencanaan dan anggaran serta
pencapaian hasil indikator yang tercantum dalam rencana kerja
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
11
pemerintah dan kebijakan kesehatan yang bersifat prioritas, serta
pembuatan nota keuangan dan lampiran pidato Presiden.
b. Bagian APBN I mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan
penyusunan evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan dan
belanja negaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16, Bagian
APBN I menyelenggarakan fungsi:
Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan
program;
Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran;dan
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
Bagian APBN I terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Anggaran;dan
3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
c. Bagian APBN II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan
dan penyusunan rencana dan anggaran dibidang kesehatan berbasis
kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan, program-program yang ada
di bawah tanggung jawab Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni,
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan Layanan Umum (BLU)
maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja
kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selain tugas diatas Bagian APBN
II memiliki fungsi:
Penelaahan dan penyusunan rencana;
Penelaahan dan penyusunan anggaran; dan
Evaluasi dan pelaporan.
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
12
Bagian APBN II terdiri atas:
1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan
dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang
kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor
pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penelaahan
dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja
serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor
daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan
tugas pembantuan; dan
3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan,
pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis
(UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
d. Bagian APBN III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan,
perumusan dan penyusunan rencana dan anggaran dibidang kesehatan
berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan, program-program
yang ada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dan
Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni, Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan Layanan Umum (BLU) maupun
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja kantor pusat,
kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dant
ugas pembantuan. Selain tugas di atas Bagian APBN III memiliki fungsi:
Penelaahan dan penyusunan rencana;
Penelaahan dan penyusunan anggaran; dan
Evaluasi dan pelaporan.
Bagian APBN III terdiri atas:
1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan
dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang
kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor
pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
13
2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penelaahan
dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja
serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor
daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan
tugas pembantuan; dan
3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan,
pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis
(UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Disamping empat Bagian sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, Biro
Perencanaan dan Anggaran juga memiliki satu Kelompok Jabatan Fungsional
yang mempunyai tugas memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran.
D. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro
Perencanaan dan Anggaran ini adalah sebagai berikut:
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis serta sejauh mana Biro Perencanaan dan
Anggaran Kementerian Kesehatan mencapai tujuan dan sasaran
utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam
pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah
dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif
untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun
mendatang
Daftar Isi
BAB I Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian
singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran
umum Tupoksi).
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
14
Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana
Strategis dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan
gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada
tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan
capaian visi dan misi instansi.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi
dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan
secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala,
dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif
yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan
dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi
pelaksanaan Tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis
tentang capaian indikator kinerja efisiensi.
BAB IV Penutup
LAMPIRAN-LAMPIRAN
o Formulir Penetapan Kinerja
o Formulir Rencana Kinerja Tahunan
o Formulir Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
15
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran didasarkan pada
rencana sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum dalam
perencanaan strategis Kementerian Kesehatan. Sasaran tersebut merupakan
tekad sekaligus janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara
pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan
pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja pada tahun berjalan.
Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang
akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan
langsungnya. Target sasaran kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran
merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja
penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target
kinerja tertentu.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019, Visi dan Misi Kementerian Kesehatan mengikuti
Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”, Biro
Perencanaan dan Anggaran memiliki sasaran yang harus dicapai yaitu
“Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program
pembangunan kesehatan”.
A. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Perencanaan dan
Anggaran dalam periode tahun 2016 – 2019 adalah:
a. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan
pembangunan kesehatan.
b. Tertatalaksananya penyusunan perencanaan program dan
kegiatan pembangunan kesehatan sesuai prosedur dan jadwal
yang ditetapkan.
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
16
c. Meningkatnya sistem penganggaran yang transparan dan
akuntabel dengan memperhatikan asas-asas umum
pemerintahan yang baik.
d. Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan kesehatan yang
dapat menjadi input dalam perumusan kebijakan pembangunan
kesehatan.
e. Meningkatnya jumlah perencanaan pembangunan kesehatan
yang strategis untuk mengantisipasi berbagai tantangan
pembangunan kesehatan baik global maupun nasional.
Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta bahwa
pembangunan kesehatan harus diselenggarakan secara efektif dan
efisien. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan
pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien tersebut mutlak
diperlukan perencanaan yang akuntabel.
2. Sasaran
Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.1 Dokumen Sandingan Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan 2016
Sasaran Indikator Kinerja Target 2015 Target 2016
Meningkatnya sinergitas
antara
Kementerian/Lembaga
1. Jumlah Kementerian lain yang
mendukung pembangunan kesehatan 40% (-)
2. Presentase Kabupaten/Kota yang
mendapat predikat baik dalam
pelaksanaan Standar Minimal Peyanan
(SPM)
30% 45%
Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
penganggaran program
pembangunan kesehatan
3. Jumlah Provinsi yang memiliki rencana
lima tahun dan anggaran kesehatan
terintegrasi dari berbagai sumber
9 34
4. Jumlah dokumen kebijakan
perencanaan, anggaran dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang
berkualitas
24 25
5. Jumlah rekomendasi monitoring dan
evaluasi terpadu 34 34
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
17
B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM
1. Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi
Kementerian Kesehatan.
Guna mendukung perwujudan sasaran dan tujuan Organisasi
(Satker) Biro Perencanaan dan Anggaran sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Renstra Kemenkes 2015 – 2019 serta Permenkes
RI No. 64 Tahun 2016, maka kebijakan dalam melaksanakan
kegiatan “Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan
Kesehatan” tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan mulai dari
kebijakan strategis dan program pembangunan kesehatan yang
didukung dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM
perencana kesehatan di pusat dan daerah dengan tetap
berpedoman pada kebijakan dan arah pembangunan nasional
yang tercantum dalam RPJN, RPJMN, RKP, RPJPK, dan SKN.
b. Meningkatkan akses data dan informasi yang akurat untuk
penyusunan perencanaan dan penganggaran yang didukung
dengan pemanfaatan teknologi
c. Memberikan pendampingan terhadap penyelesaian berbagai
permasalahan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran baik di pusat maupun daerah
d. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam
penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan dengan
mempertimbangkan keterkaitan dan sinergisitas pembangunan
kesehatan antar pusat dan daerah serta memperhatikan
kewenangan setiap tingkatan administrasi.
e. Meningkatkan analisis hasil pembangunan kesehatan dan
perencanaan kesehatan agar perencanaan pembangunan
kesehatan semakin efektif dan efisien.
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
18
f. Meningkatkan good goverment melalui penyusunan norma,
standar, dan prosedur serta kriteria untuk mewujudkan
perencanaan pembangunan kesehatan yang akuntabel.
g. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penerapan SOP,
penelaahan RKAKL, dan didukung dengan kelengkapan dan
keakuratan dokumen pendukung perencanaan.
2. Program
Pada Tahun Anggaran 2016, Biro Perencanaan dan Anggaran
melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan dengan Kegiatan Perencanaan
dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan. Adapun Output
dari kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Peraturan/juknis/pedoman tentang perencanaan dan anggaran
bidang kesehatan;
b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditingkatkan kompetensinya
terkait kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program
pembangunan kesehatan;
c. Konsolidasi perencanaan kesehatan tingkat pusat dan daerah;
d. Laporan kegiatan dan pembinaan;
e. Laporan administrasi dan ketatausahaan;
f. Dokumen kebijakan Kementerian Kesehatan;
g. Dokumen perencanaan Kementerian Kesehatan;
h. Dokumen penganggaran Kementerian Kesehatan;
i. Dokumen evaluasi Kementerian Kesehatan;
j. Layanan perkantoran;
k. Peralatan dan fasilitas perkantoran; dan
l. Output cadangan.
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana,
atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan Permenpan PAN
dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Kementerian Kesehatan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk
mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang
dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dalam kurun waktu
Januari – Desember 2016.
Pengukuran kinerja dilakukan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi
instansi pemerintah. Sedangkan pengukuran yang dimaksud merupakan
hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok
indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan yang dapat berupa indikator-
indikator masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat.
Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan
membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target)
pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan
pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja
tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator,
sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di
masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan
dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing
indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui
kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran khususnya dibandingkan dengan
Tahun 2016. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan
gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
20
misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan
Kinerja.
Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan
Anggaran dan Renstra Kementerian Kesehatan, terdapat 3 (tiga) indikator
kinerja output yaitu:
1. Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran
kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber;
2. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang berkualitas; dan
3. Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu.
Tabel 2.2 Target dan Realisasi Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran
Sasaran Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi 2016
Meningkatnya sinergitas
antara
Kementerian/Lembaga
1. Jumlah Kementerian lain yang
mendukung pembangunan kesehatan 40% 100%
2. Presentase Kabupaten/Kota yang
mendapat predikat baik dalam
pelaksanaan Standar Minimal Peyanan
(SPM)
45% 100%
Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
penganggaran program
pembangunan kesehatan
3. Jumlah Provinsi yang memiliki rencana
lima tahun dan anggaran kesehatan
terintegrasi dari berbagai sumber
16 16
4. Jumlah dokumen kebijakan
perencanaan, anggaran dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang
berkualitas
25 25
5. Jumlah rekomendasi monitoring dan
evaluasi terpadu 34 34
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
21
B. SUMBER DAYA
Dalam mencapai kinerjanya, Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal didukung oleh beberapa sumber daya, antara lain
Sumber Daya Manusia dan Anggaran.
1. Sumber Daya Manusia
Keadaan Pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat
Jenderal sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016 jumlah pegawai
77 (Tujuh puluh tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut:
a. Menurut Jabatan:
Jabatan Struktural 16 orang
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 8 orang
Staf/Jabatan Fungsional Non Angka Kredit 53 orang
b. Menurut Golongan:
Golongan II 3 orang
Golongan III 68 orang
Golongan IV 6 orang
Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran Menurut Pendidikan
NO PENDIDIKAN JUMLAH
1 SMA/SMEA 11 Orang
2 Diploma III 4 Orang
a Kesehatan Lingkungan 2 Orang
b Teknik Komputer Informatika 2 Orang
3 Strata I 28 Orang
a Ekonomi 1 Orang
b Kesehatan Masyakat 11 Orang
c Psikologi 1 Orang
d Statistik 1 Orang
e Teknik Informatika 1 Orang
f Ekonomi Manajemen 2 Orang
g Teknik Komputer 1 Orang
h Sosial Politik 2 Orang
i Administrasi Negara 2 Orang
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
22
NO PENDIDIKAN JUMLAH
j Ekonomi Manajemen Keuangan 2 Orang
k Ekonomi Akutansi 3 Orang
l Administrasi Publik 1 Orang
4 Strata II 34 Orang
a Dokter Umum 7 Orang
b Magister Kesehatan Masyarakat 16 Orang
c Magister Manajemen Sumber Daya
Manusia 1 Orang
d Magister Administrasi dan Kebijakan
Kesehatan 1 Orang
e Magister Manajemen Administrasi
Rumah Sakit 1 Orang
f Magister Manajemen 2 Orang
g Magister Ekonomi Kesehatan 2 Orang
h Magister Perencanaan dan
Kebijakan Publik 2 Orang
i Manajemen Sumber Daya Aparatur 1 Orang
j Magister Manajemen Publik 1 Orang
TOTAL
77 Orang
Di tahun 2016 sebanyak 8 orang pegawai Biro Perencanaan dan
Anggaran telah menduduki Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan
telah diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional
Tertentu (JFT) Perencana sebagai upaya peningkatan kompetensi dan
profesionalisme. Selain itu pada tahun yang sama 3 orang staf Pelaksana
juga telah diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Fungsional Tertentu (JFT) Perencana. Selain itu, di tahun 2016 juga
terdapat 2 orang pejabat struktural yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Pimpinan Tingkat IV. Bagi pengembangan pendidikan akademis,
Biro Perencanaan dan Anggaran telah memberikan kesempatan kepada
empat orang staf untuk mengikuti Tugas Belajar dan satu orang staf
mengikuti Izin Belajar. Diharapkan kedepannya pengembangan
kompetensi dan profesioanlisme pegawai dapat terus dilakukan dan
ditingkatkan setiap tahunnya.
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
23
2. Sumber Daya Anggaran
Dalam mencapai kinerjanya, Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Jenderal didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal
dari APBN. Sesuai DIPA Tahun 2016, anggaran Biro Perencanaan dan
Anggaran Sekretariat Jenderal berjumlah Rp. 54.465.370.000,00.
Realisasi Anggaran
Untuk tahun 206, Biro Perencanaan dan Anggaran mendapat
dukungan anggaran sesuai DIPA Tahun 2016 Nomor: SP DIPA-
024.01.1.465915/2016 Tanggal 7 Desember 2015 dengan pagu sebesar
Rp. 55.148.696.000,00 (Lima Puluh Lima Miliyar Seratus Ema Puluh
Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh enam Ribu Rupiah). Pada
tahun 2016 terdapat 4 (empat) kali revisi DIPA dalam rangka optimalisasi
anggaran sebagai berikut:
a. Revisi ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA-
024.01.1.465915/2015 tanggal 04 Februari 2016 Sebesar Rp.
55.148.696.000,00 (untuk Safe blokir);
b. Revisi ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA-
024.01.1.465915/2016 tanggal 25 Februari 2017 Sebesar Rp.
54.465.370,00 (Pembayaran Tunggakan Paket Jasa Konsultan
Kegiatan Peningkatan Kegiatan Kapasitas Perencana Tahun
Anggaran 2015 Sebesar Rp. 165.550.000.00
c. Revisi ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA-
024.01.1.465915/2016 tanggal 13 September 2016 (Efisiensi)
d. Revisi ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA-
024.01.1.465915/2016 tanggal 07 Oktober 2016 (Refocusing)
Sesuai dengan DIPA revisi terakhir tanggal 07 Oktober 2016, Biro
Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan mengelola anggaran
sebesar Rp. 54.465.370.000,00 Realisasi yang dapat dicapai adalah
sebesar Rp. 46.562.405.480,00 atau 85.49%. Besaran realisasi anggaran
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
24
tahun 2016 dipengaruhi oleh adanya efisiensi, refocusing, dan buka blokir.
Faktor lain adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran nasional yang
selanjutnya diubah (dikembalikan kepada satker semula) namun
prosesnya cukup memakan waktu sehingga sedikit banyak telah
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
Tabel 2.4 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per-Output Tahun 2016
KODE
AKUN OUTPUT
PAGU
SEMULA PAGU REVISI
REALISASI
DIPA %
2036.040 Kebijakan Strategi
Kenterian Kesehatan
( Dokumen)
20.576.117.000 16.781.275.340 81.56
2036.041 Dokumen Perencanaan,
Penggaran Evaluasi yang
berkualita
28.121.911.000 24.848.355.832 88.36
2036.042 Dukungan Layanan
Manajemen
( Bulan Layanan)
1.732.542.000 1.386.981.293 80.05
2036.994 Layanan Perkantoran 4.034.800.000 3.545.793.051 87.88
TOTAL 54.465.370.000 46.562.405.480 85.49
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 2016
Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan,
dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator kinerja output kegiatan
yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan.
1. Indikator Pertama
Indikator pertama untuk mencapai sasaran kinerja
meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga adalah jumlah
Kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan. Dari
total 34 kementerian, sebanyak 12 kementerian yang telah
mendukung pembangunan kesehatan pada tahun 2016. Daftar
kementerian tersebut sebagai berikut:
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
25
Tabel 2.5
Daftar Kementerian dengan Dukungan Program Pembangunan
Kesehatan Tahun 2016
No. Kementerian Dukungan Program
Pembangunan Kesehatan
1 Kementerian Dalam
Negeri
Standar Pelayanan Minimal
(SPM) bidang Kesehatan,
Gerakan Masyarakat Sehat,
Posbindu, dan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
2 Kemnterian Perencanaan
Pembangunan Nasional
(Bappenas)
Gerakan Masyarakat Sehat
3 Kementerian Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK)
bidang Kesehatan dan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
4 Kementerian Pertanian Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)
5 Kementerian Desa,
Perbatasan, dan Daerah
Tertinggal
Desa Siaga, Desa Sehat
6 Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat
Rumah Sehat
7 Kementerian
Perindustrian
Riset Tanaman Obat dan Jamu,
Produksi dan Distribusi Farmasi
8 Kementerian
Perdagangan
Produksi dan Distribusi Alat
Kesehatan
9 Kementerian Sosial Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)
10 Kementerian Pertahanan Nusantara Sehat
11 Kementerian
Perhubungan
Keselamatan Berkendara
12 Kementerian Agama Kesehatan Haji, Pos Kesehatan
Pesantren, Vaksinasi TT Calon
Pengantin
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
26
Jumlah kementerian yang mendukung program pembangunan
kesehatan pada tahun 2016 telah melebihi target. Hal ini akan terus
ditingkatkan kedepannya untuk menjadikan pembangunan nasional
yang berorientasi kesehatan.
2. Indikator Kedua
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut
SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota.
Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah
dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar
masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri
Kesehatan.
Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan
sesuai SPM Kesehatan. 2. SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi
jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2010 –
Tahun 2015:
a. Pelayanan Kesehatan Dasar :
1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 % pada Tahun 2015;
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada
Tahun 2015;
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015;
4. Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015;
5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% pada
Tahun 2010;
6. Cakupan kunjungan bayi 90%, pada Tahun 2010;
7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
100% pada Tahun 2010;
8. Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2010;
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia
6 - 24 bulan keluarga miskin 100 % pada Tahun 2010;
9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada
Tahun 2010;
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
27
10. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100 % pada Tahun 2010;
11. Cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2010;
12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
100% pada Tahun 2010;
13. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100% pada Tahun 2015.
b. Pelayanan Kesehatan Rujukan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin 100% pada Tahun 2015; Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di
Kabupaten/Kota 100 % pada Tahun 2015.
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian
Luar Biasa /KLB Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada Tahu
2015. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa Siaga
3. Indikator Ketiga
Indikator ketiga untuk mencapai sasaran kinerja Biro
Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan adalah jumlah
Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan
terintegrasi dari berbagai sumber. Secara umum, indikator ketiga
telah tercapai. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka mencapai
target indikator ketiga adalah atau dari total anggaran Biro
Perencanaan dan Anggaran.
Output dari kegiatan yang terkait langsung maupun tidak
langsung dengan pencapaian indikator ini pada umumnya dapat
tercapai seluruhnya (100%) dengan menghasilkan kinerja jumlah
Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan
terintegrasi dari berbagai sumber sejumlah 16 Provinsi atau
mencapai 100%. Berikut rincian 16 Provinsi tersebut:
a. DKI Jakarta
b. Jawa Barat
c. Sumatera Utara
d. Sulawesi Selatan
e. Lampung
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
28
f. Banten
g. Jawa Tengah
h. Jawa Timur
i. Sumatera Selatan
j. Sumatera Selatan
k. Kalimantan Barat
l. Kalimantan Timur
m. Raiu
n. Maluku
o. Nusa Tenggara Timur
p. Gorontalo
q. Sulawesi Barat
Pencapaian indikator ketiga yang mampu mencapai target
yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan didukung oleh hal-hal sebagai berikut:
a. Undang – undang Kesehatan
b. Permenkes Nomor 7 Tahun 2014
c. Hasil trilateral metting
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk indikator ini adalah
monitoring dan evaluasi secara berkala ke propinsi.
4. Indikator Keempat
Indikator keempat untuk mencapai sasaran kinerja Biro
Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan adalah jumlah
dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang berkualitas. Secara umum, indikator
keempat telah tercapai. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka
mencapai target indikator keempat adalah atau dari total anggaran
Biro Perencanaan dan Anggaran.
Output dari kegiatan yang terkait langsung maupun tidak
langsung dengan pencapaian indikator ini pada umumnya dapat
tercapai seluruhnya (100%) dengan menghasilkan kinerja sejumlah
25 dokumen yang ditetapkan atau mencapai 100%. Berikut rincian
25 dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan, dan evaluasi
pembangunan kesehatan:
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
29
Tabel 2.6 Tabel Dokumen Perencanaan, Anggaran, Kebijakan, dan Evaluasi
Pembangunan Kesehatan
NO PROSES JUMLAH DOKUMEN
A. PERENCANAAN 1. Bahan RKP
2. Trilateral Meeting
3. Renja-KL
4. Perencanaan PNBP/BLU
5. Perencanaan Belanja Mengikat
6. Perencanaan PHLN
7. Perencanaan Dekon/TP
8. Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender (PPRG)
9. Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus (Juknis DAK)
10. Data Dukung
11. Program Indonesia Sehat Dengan
Pendekatan Keluarga
B. PENGANGGARAN 12. RKL-KL
13. DIPA
14. POK
15. SBU
16. SBK
17. OUTPUT
18. Penyusunan Formula DAK
C. EVALUASI 19. Evaluasi Inpres
20. Evaluasi Program Prioritas
21. Evaluasi PHLN
22. Evaluasi PNBP/BLU
23. Evaluasi Belanja Mengikat
24. Evaluasi Dekon/TP
25. Laporan DAK
Pencapaian indikator keempat yang mampu mencapai target
yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan didukung oleh hal-hal sebagai berikut:
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
30
a. Umumnya kegiatan yang terkait dengan pencapaian target
indikator keempat merupakan kegiatan rutin setiap tahun
sehingga pihak-pihak terkait sudah mengetahui langkah-
langkah yang harus dilakukan dan bahan-bahan yang perlu
disiapkan;
b. Komitmen pimpinan Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan
perencanaan, penganggaran, kebijakan, dan evaluasi yang
lebih berkualitas;
c. Adanya arahan/permintaan pimpinan di tingkat nasional atau
tingkat kementerian dan munculnya kegiatan-kegiatan inovatif
atau terobosan yang menghasilkan dokumen-dokumen
tambahan yang telah direncanakan (executive briefing ISO
9001:2008, Rakontek Perencanaan dan Pra Rakerkesnas);
serta
d. Koordinasi dan komunikasi di tingkat internal dan eksternal
(lintas program dan lintas sektor) yang semakin baik dalam
rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap
pelaksanaan kegiatan.
Rencana Tindak Lanjut untuk indikator ini meliputi:
a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan rutin yang dilaksanakan
setiap tahun secara lebih baik dengan komunikasi dan
koordinasi yang lebih erat dengan unit/kementerian/lembaga
terkait.
b. Menguatkan team work, menganalisis beban kerja, menyusun
SOP, penyiapan penerapan standar mutu (ISO), penyiapan
sarana-prasarana penunjang pencapaian kinerja.
c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan unit/instansi
terkait di tingkat Pusat dan Daerah untuk mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dihasilkan output yang
lebih baik.
d. Integrasi kegiatan yang mempunyai tujuan atau target yang
sama.
e. Meningkatkan kapasitas SDM perencana Pusat dan Daerah;
f. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses
perencanaan, penganggaran, dan pelaporan/evaluasi;
g. Pemanfaatan data-data dan informasi kesehatan serta hasil
kajian, analisis, dan assesment yang tersedia sebagai dasar
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
31
penyusunan perencanaan dan anggaran berbasis bukti
(evidence based).
h. Mengembangkan bank data/informasi kebijakan, perencanaan,
dan anggaran.
5. Indikator Kelima
Indikator kelima untuk mencapai sasaran kinerja Biro
Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan adalah jumlah
rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu. Secara umum,
indikator kelima jika dilihat dari terlaksananya kegiatan telah tercapai
seluruhnya.
Waktu pelaksanaan pembinaan wilayah mulai dari bulan Januari s.d. Desember 2016 di 34 Provinsi di seluruh Indonesia dengan melibatkan tim binwil yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02/ MENKES/ 221/2016.
Hasil Pembinaan yang telah Dilaksanakan
Hasil pembinaan di wilayah binaan di 34 provinsi telah menunjukkan kinerja yang baik Jumlah provinsi yang tidak mengirimkan laporan sebanyak 3 provinsi dari 34 atau 8,8%. Provinsi Binaan Wilayah yang belum mengirimkan laporan adalah Jambi, Bangka Belitung dan Maluku. Hasil rekapan permasalahan berdasarkan laporan yang dikirimkan oleh wilayah binaan tahun 2016 sebagai berikut :
1) Pencapaian derajat kesehatan yang belum optimal seperti AKI,
AKB, Gizi Buruk, Akses air minum, PHBS, pengendalian penyakit berpotensi KLB, angka morbiditas penyakit yang masih tinggi (AIDS/TB/ Malaria/DBD/ISPA/ Pnumonia), peningkatan penyakit tidak menular (Hipertensi, DM, Jantung, stroke, KLL).
2) Permasalahan Sumber Daya Kesehatan yaitu : a) Kurang Terpenuhinya SDM Kes, Maldistribusi, Rotasi Dan Retensi
Pegawai, b) Keterbatasan Sarana Komunikasi Jaringan Internet, c) Kurangnya pemanfaatan dana BOK dan Kapitasi JKN untuk
promotif preventif, d) Keterbatasan alokasi APBD untuk akreditasi PKM dan RS, dll;
3) Permasalahan pada Manajemen meliputi :
bervariasi SOTK di daerah dan belum sesuainya SOTK dengan PP 18/2016 ttg Perangkat Daerah, sebagian besar sarana prasarana alkes dan majemen PKM belum sesuai dengan PMK 75/2014 ttg Puskesmas, belum semua RS memiliki ijin operasional mengacu
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
32
pada Permenkes 56/2014 ttg Klasifikasi RS, kurangnya perhatian RS ttg pengurusan ijin operasional laboratorium dan radiologi, dll.
4) Permasalahan dalam Pelaksanaan JKN yaitu : belum terpenuhi semua kebutuhan regulasi terkait pelaksanaan JKN, kesulitan/perselisihan terkait klaim, pending klaim, belum optimal implementasi MoU/kerjasama BPJS Kesehatan-BPJS Ketenagakerjaan-Jasa Raharja dan Taspen, belum optimalnya peran dan fungsi Tim Pengendali Mutu dan Biaya, kurangnya ketersediaan dan ketepatan data base kepesertaan JKN, server P-Care BPJS yang sering error loading sehingga mempengaruhi pengiriman laporan atau menghambat pelayanan, dll.
5) Akreditasi Puskesmas dan RS; masih banyak PKM dan RS yang
belum terakreditasi dikarenakan keterbatasan pendamping akibat kurangnya pelatihan, beberapa daerah belum membentuk Tim Pendamping Akreditasi dan belum mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas, kurangnya sarana, prasarana, alkes, fasilitas dan SDM untuk mendukung akreditasi PKM dan RS serta belum adanya Tim Percepatan Akreditasi PKM dan RS di beberapa daerah.
6) Masalah pemberdayaan masyarakat; kesehatan ibu dan anak
masih dibebankan utamanya kepada sektor kesehatan saja dan masih berpusat pada ibu hamil dan suami saja sehingga belum menyertakan semua komponen masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat dan organisasi wanita (PKK) belum maksimal, belum kontinyu dan berjenjang sehingga belum bisa meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap masalah kematian ibu dan bayi.
Pembinaan Wilayah sebagai sarana untuk percepatan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Filosofi yang mendasari diterapkannya mekanisme pembinaan wilayah adalah untuk membangun intensitas komunikasi dan koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan kesehatan.
Pembinaan wilayah bermanfaat untuk : 1. Melakukan inventarisasi permasalahan, memberikan bimbingan dan
pendampingan dalam pencapaian tujuan upaya pembangunan kesehatan secara nasional,
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan langkah strategis dalam pemecahan masalah pada program pembangunan kesehatan di daerah binaan,
3. Memantau pencapaian indikator yang menjadi tanggung jawab pusat di masing-masing daerah binaan,
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
33
4. Membuat rekomendasi upaya percepatan/ perbaikan untuk daerah binaan.
D. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN
Pada tahun 2016 Biro Perencanaan dan Anggaran melaksanakan
beberapa kegiatan terobosan, antara lain: pada pelaporan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Kesehatan.
1. Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2016 diintegrasikan dengan aplikasi E-renggar di
website http://www.e-renggar.depkes.go.id dengan penambahan
menu aplikasi E-Monev DAK.
Gambar 3.1
Tampilan E-Monev DAK
Aplikasi E-Monev DAK ini berisi rencana kerja anggaran DAK
Kesehatan Tahun 2016 yang telah disepakati oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), Dinkes Provinsi dan Pusat (Roren dan
Unit Utama). Berbeda dengan penggunaan aplikasi sebelumnya
(Googledrive) dimana yang melakukan pelaporan ke kementerian
dilakukan secara kolektif oleh Dinkes Provinsi, pada aplikasi
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
34
E-Monev DAK yang melakukan pelaporan adalah SKPD penerima
DAK itu sendiri, sehingga dapat dipantau secara langsung SKPD
mana saja yang sudah melakukan pelaporan atau belum. Fungsi
Dinkes Provinsi pada E-Monev DAK ini berbeda dengan fungsi pada
googledrive, dimana pada E-Monev DAK fungsi Dinkes Provinsi
hanya sebagai verifikator dari laporan yang diinput oleh SKPD.
Penggunaan E-Monev DAK ini diharapkan akan
meningkatkan kepatuhan SKPD penerima DAK untuk melaporkan
pelaksanaan DAK di lingkungannya, karena kepatuhan SKPD dalam
melaporkan pelaksanaan DAK akan menjadi salah satu untuk
penilaian dalam pengalokasian DAK di tahun berikutnya. Selain itu
dengan menggunakan aplikasi ini dapat memudahkan penyajian data
bagi Pimpinan di Kementerian Kesehatan dalam rangka pengambilan
keputusan atau kebijakan mengenai DAK baik untuk tahun berjalan
maupun tahun anggaran yang akan datang.
2. Meningkatkan kompetensi tenaga perencana dalam menyusun
perencanaan pembagunan kesehatan melalui:
a. Meningkatkan pemahaman tentang perkembangan baru dalam
sistem perencanaan pembagunan nasional termasuk
mekanisme perencanaan Kementerian Kesehatan.
b. Meningkatkan pola pikir petugas perencana yang Out of the Box
dan berpikir secara holistik.
3. Meningkatkan kompetensi tenaga evaluator dalam proses monitoring
dan evaluasi pembagunan kesehatan melalui:
a. Membuat instrumen monitoring dan evaluasi terpadu program
Kementerian Kesehatan, untuk mengintergasikan pelaksanaan
monitoring evaluasi program sehingga lebih efisien, akan tetapi
penyusunan instrumen ini belum selesai, dikarenakan adanya
efisiensi APBN dan Cost Cuthing dan donor AIPHSS.
b. Membuat Mailing List petugas evapor dan social media (What’s
Application) di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk
mempermudah komunikasi
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
35
E. PERBANDINGAN KINERJA ANTARA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016.
Pencapaian Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun
2015 dan tahun 2016 dapat dibandingkan dengan gambaran sebagaimana
tabel berikut:
Tabel 2.7 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Capaian (%)
Sasaran Indikator Kinerja 2015 2016
Target Realisasi Target Realisasi
Meningkatnya
sinergitas
antara
Kementerian /
Lembaga
1. Jumlah Kementerian lain yang
mendukung pembangunan kesehatan (-) (-) 40% 100%
2. Presentase Kabupaten/Kota yang
mendapat predikat baik dalam
pelaksanaan Standar Minimal Peyanan
(SPM)
(-) (-) 45% 100
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan
penganggaran
program
pembangunan
kesehatan
3. Jumlah Provinsi yang memiliki rencana
lima tahun dan anggaran kesehatan
terintegrasi dari berbagai sumber
(-) (-) 16 100%
4. Jumlah dokumen kebijakan
perencanaan, anggaran dan evaluasi
pembangunan kesehatan yang
berkualitas
24 100% 25 100%
5. Jumlah rekomendasi monitoring dan
evaluasi terpadu (-) (-) 34 100%
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari lima indikator yang
ditetapkan untuk dicapai oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dapat
mencapai seluruhnya. Pada indikator pertama, kedua, ketiga, dan kelima
pada tahun 2016 tidak ada. Sedangkan indikator keempat pada tahun
2016 targetnya naik 1 poin dan terealisasi seluruhnya. Peningkatan target
tersebut terjadi karena adanya dinamika dalam proses penyusunan
kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan sehingga
menghasilkan output dokumen yang lebih banyak dari tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan kerja keras yang dilakukan oleh Biro Perencanaan
dan Anggaran di tengah berbagai kendala dan hambatan yang ada selama
tahun 2016 telah memberi hasil yang tidak mengecewakan.
Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016
36
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan dokumen yang strategis karena
berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong
terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP
ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Pada tahun 2016, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian
Kesehatan sebagai salah satu satuan kerja telah melaksanakan sejumlah
aktivitas kegiatan untuk mencapai tiga target indikator sesuai dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2016. Hasil
akhir pencapaian terhadap dua indikator telah mencapai target yang ditetapkan.
Pencapaian tersebut diharapkan mendorong Biro Perencanaan dan
Anggaran untuk terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kinerjanya. Ke
depan, akan semakin banyak tantangan dalam proses perencanaan dan
anggaran yang membutuhkan respon yang lebih cepat dan cerdas dari Biro
Perencanaan dan Anggaran. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi internal
di Biro Perencanaan dan Anggaran, lintas program di Unit Utama Kementerian
Kesehatan dan lintas sektor dengan seluruh instansi terkait harus terus
ditingkatkan.
Sebagai penutup, mohon kiranya masukan, saran dan kritik positif dari
semua pihak untuk dapat terus memperbaiki proses penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja (LAK) Biro Perencanaan dan Anggaran di masa
mendatang.