KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Kinerja ini … ROREN/3 laporan kinerj… · Peralatan dan fasilitas perkantoran; dan ... (efisiensi), administratif ... Undang tersebut dinyatakan

Laporan Kinerja

Biro Perencanaan dan Anggaran TA 2016

1

KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan dalam upaya mewujudkan

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan

berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai

usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan

akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini

merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program,

pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu

diperlukan suatu alat ukur yangmana diharapkan bisa menjawab tantangan

pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari

Unit/Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Visi dan misi yang dalam

penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah

dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat

dipertanggungjawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Perjanjian

Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Kementerian

Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran sesuai dengan tupoksinya telah

menjalankan program dan kegiatan dengan didukung oleh alokasi anggaran

yang tersedia pada tahun 2016. Laporan Akutabilitas Kinerja ini merupakan

bentuk tanggung jawab atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro

Perencanaan dan Anggaran pada tahun 2016. Berbagai data kinerja yang

disajikan telah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematik,

agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi kinerja untuk mendukung

perencanaan kegiatan di tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna,

oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami

harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAPORAN KINERJA) Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2016 dapat

memberikan manfaat bagi kita semua. Ucapan terima kasih kami sampaikan

kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam penyusunan LAPORAN KINERJA ini.

Jakarta, Februari 2017 Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm, Apt NIP.196706051993031003

Laporan Kinerja


2

IKHTISAR EKSEKUTIF

esuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Visi dan Misi Kementerian Kesehatan mengikuti Visi dan Misi Presiden Republik

Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”, dalam mendukung visi

dan misi tersebut Biro Perencanaan dan Anggaran memiliki sasaran yang harus dicapai yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan dan

penganggaran program pembangunan kesehatan”. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2016merupakan

bukti tertulis serta wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program di lingkungan Satuan Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran sepanjang Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran adalah jumlah

dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan, dan evaluasi pembangunan kesehatan. Adapun indikator pencapaian sasaran pada tahun 2016 adalah: 1) Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 9 Provinsi; 2) Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas sebanyak 25 dokumen; dan 3) Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu sebanyak 34 rekomendasi.

Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran dapat dilihat dari pencapaian

pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan dengan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan dengan cakupan output kegiatan: 1. Peraturan/juknis/pedoman tentang perencanaan dan anggaran bidang

kesehatan;

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditingkatkan kompetensinya terkait

kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program

pembangunan kesehatan;

3. Konsolidasi perencanaan kesehatan tingkat pusat dan daerah;

S

http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/perpres2014_029.pdf

http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/perpres2014_029.pdf

Laporan Kinerja


3

4. Laporan kegiatan dan pembinaan;

5. Laporan administrasi dan ketatausahaan;

6. Dokumen kebijakan Kementerian Kesehatan;

7. Dokumen perencanaan Kementerian Kesehatan;

8. Dokumen penganggaran Kementerian Kesehatan;

9. Dokumen evaluasi Kementerian Kesehatan;

10. Layanan perkantoran;

11. Peralatan dan fasilitas perkantoran; dan

12. Output cadangan.

Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada Tahun 2016 secara

keseluruhan dapat mencapai penyerapan dana sebesar 85.49%. Pencapaian indikator sasaran pertama tercapai 16 provinsi dari 16 provinsi yang menjadi target Tahun 2016. Pencapaian indikator sasaran kedua sebesar 25 dokumen dari 25 dokumen yang menjadi target Tahun 2016. Sedangkan indikator sasaran ketiga tercapai 34 dari 34 rekomendasi yang ditargetkan pada Tahun 2016. Dengan demikian sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2016 telah tercapai.

Keberhasilan yang dicapai oleh Biro Perencanaan dan Anggaran pada

Tahun 2016 ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 1) Penyusunan pedoman perencanaan, kebijakan dan anggaran yang dilakukan secara rutin mengikuti perubahan kebijakan nasional setiap tahunnya; 2) Meningkatkan kapasitas pelaksana perencanaan program dan anggaran di Pusat dan Daerah; 3) Pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dalam koordinasi pelaksanaan tugas antar bagian; 4) Pengembangan bank data kebijakan sehingga dinamika kebijakan dapat dipantau dan ditindaklanjuti; 5) Kerja sama tim dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar bagian; 6) Pemanfaatan data dan informasi kesehatan (Riskesdas, Rifaskes, SKRT, dll) sebagai dasar penyusunan perencanaan dan anggaran berbasis bukti (evidence based); 7) Peningkatan kapasitas SDM khususnya dalam bidang health planning dan health financing; 8) Penggabungan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan sasaran yang sama untuk sinkronisasi dan efisiensi; 9) Memperkuat jejaring institusi perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah; 10) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dokumen mendukung Reformasi Birokasi; dan 11) Menyusun peta jalan (road map) dalam rangka pelaksanaan manajemen perubahan.

Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

kegiatan di Biro Perencanaan dan Anggaran adalah: 1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk perencanaan tahun berikutnya; 2) Belum optimalnya proses penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan; 3) Belum sinkronnya kebijakan teknis antar unit kerja; 4) Belum optimalnya penerapan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan; 5) Belum harmonisnya kebijakan kesehatan dalam era desentralisasi

Laporan Kinerja


4

dan otonomi daerah, baik antar sektor di Pusat dan lintas tingkat administrasi; 6) Sulitnya memperoleh pasokan data dan informasi baik dari fasilitas kesehatan (facility based) maupun data dan informasi berbasis masyarakat (community based) serta data sekunder dari luar sektor kesehatan; 7) Kurang cepatnya analisis data yang masuk menjadi penyediaan informasi yang bisa digunakan dalam perumusan kebijakan dan program kesehatan; 8) Belum optimalnya pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan dan Anggaran yang mempengaruhi kinerja kegiatan dan keuangan; 9) Belum optimalnya kemampuan adaptasi Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengakomodir perubahan kebijakan keuangan secara administratif yang terjadi sangat dinamis; 10) Jadual kegiatan terkait dengan anggaran sedemikian ketat dan rigid, tergantung pada stakeholders, utamanya Kementerian Keuangan RI. Implikasinya, beberapa kegiatan ada kalanya tidak dapat dihadiri oleh Nara Sumber atau Peserta Satker Lain berhalangan hadir, karena mengikuti kegiatan yang sama di lingkungan kerjanya; 11) Pelaksanaan kegiatan kurang terjadual dengan baik, sehingga penunjukan hotel sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan terlambat. Hotel yang terpilih, unit cost-nya berada di bawah standar biaya yang dialokasikan. 12) kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di akhir tahun, realisasi kurang optimal karena pelaksanaan pada waktu ritme kegiatan yang padat sehingga mengurangi jumlah peserta yang dapat hadir dan berdampak pada rendahnya realisasi anggaran dari kegiatan tersebut; 13) Pola Pengadaan barang dan jasa yang baru, adaptasi terhadap e-procurement; 14) Belum optimalnya sinkronisasi waktu antar kegiatan di internal Biro Perencanaan dan Anggaran; 15) Beban kerja ganda; 16) Belum adanya sistem informasi perencanaan, anggaran dan yang terintegrasi; 17) Penempatan SDM yang belum the righ man on the right place; 18) Sistem pelaporan kegiatan yang belum optimal; 19) Belum optimalnya perencanaan kegiatan, khususnya penganggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang efektif dan efisien yang berimplikasi rendahnya penyerapan anggaran; 20) Motivasi SDM untuk meningkatkan kinerja serta merubah pola kerja ke arah yang lebih efektif dan efisien masih perlu mendapatkan perhatian yang seksama; 21) Menjalin hubungan kerja yang lebih baik dengan stakeholders, seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Satker-satker di jajaran Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja


5

Upaya tindak lanjut dari pencapaian dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan hasil-hasil laporan, evaluasi, kajian, study dan sebagainya

sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan tahun berikutnya; 2. Memfasilitasi sinkronisasi kebijakan antar unit kerja untuk optimalisasi

pelaksanaan kegiatan; 3. Memfasilitasi harmonisasi kebijakan kesehatan dalam era desentralisasi

dan otonomi daerah, baik antar sektor di Pusat dan lintas tingkat administrasi;

4. Mempersiapkan dan menerapkan sistem elektronik melalui teknologi informasi dalam rangka mengoptimalkan proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi (e-Planning, e-Budgeting, e-Monev);

5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua unit, lembaga/kementerian terkait dalam rangka perbaikan proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan/evaluasi;

6. Mempererat komunikasi dan koordinasi dengan unit/lembaga/kementerian terkait dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran yang terkait dengan jadwal lembaga/kementerian lain yang telah direncanakan;

7. Menguatkan koordinasi internal dalam rangka mengoptimalksan penyusunan jadual dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan antisipasi terhadap dinamika perkembangan kebijakan anggaran (efisiensi), administratif keuangan termasuk mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, dan kebijakan mekanisme pengadaan barang/jasa;

8. Menyiapkan panduan/standar kualitas dalam pelaksanaan tugas dan distribusi tanggung jawab seluruh SDM di Biro Perencanaan dan Anggaran melalui penyusunan SOP, ISO dan lain-lain termasuk dalam rangka Reformasi Birokrasi;

9. Memperkuat SDM melalui pelatihan, kursus, pendidikan dan dukungan tenaga yang lebih kompeten (penyediaan konsultan/tenaga ahli) serta menjalin koordinasi/bekerja sama dengan unit/pihak terkait dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas analisis data sebagai bahan perumusan kebijakan dan program kesehatan.

Pada akhirnya, diharapkan LAPORAN KINERJA Biro Perencanaan dan

Anggaran ini dapat bermanfaat dan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun sehingga dapat diperoleh gambaran kebutuhan manajemen yang sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pelaksanaan program, pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan kesehatan.

Laporan Kinerja


6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................. ii DAFTAR ISI ............................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG ................................................................ 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................... 2 C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................... 2 D. SISTEMATIKA ........................................................................ 4 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................... 6 A. TUJUAN DAN SASARAN ....................................................... 6 1. Tujuan .............................................................................. 6 2. Sasaran ............................................................................ 7 B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM ................................................ 8 1. Kebijakan .......................................................................... 8 2. Program ............................................................................ 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................... 10 A. PENGUKURAN KINERJA ...................................................... 10 B. SUMBER DAYA ...................................................................... 11 1. SUMBER DAYA MANUSIA .............................................. 12 2. SUMBER DAYA ANGGARAN .......................................... 14 C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 2015 .......................... 16 1. INDIKATOR PERTAMA .................................................... 16

2. INDIKATOR KEDUA ......................................................... 17 3. INDIKATOR KETIGA ........................................................ 20 D. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN ......................................... 20 E. PERBANDINGAN KINERJA ANTARA TAHUN 2014 DAN

TAHUN 2015 .......................................................................... 22 BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 24 LAMPIRAN

Laporan Kinerja


7

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi

setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan

mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan

pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-

Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-

Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan

negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara,

asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas

profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal

tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden

Republik Indonesia Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Regulasi tersebut

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan

Laporan Kinerja


8

didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-

masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang

disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-Iembaga

pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada

Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan

kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Atas dasar tersebut di atas, sebagai bagian dari instansi pemerintah,

Biro Perencanaan dan Anggaran yang dibentuk. Berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 64/MENKES/ PER/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan penetapan

rencana strategis, kebijakan dan program serta Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN). menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan

kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan setiap tahun

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Biro Perencanaan

dan Anggaran adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Biro

Perencanaan dan Anggaran secara tertulis kepada atasan (Sekretaris

Jenderal Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan) atas

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang telah

dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/MENKES/

PER/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro

Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

penyusunan dan penetapan rencana strategis, kebijakan dan program serta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).I,II, dan III

Dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran.

Biro Perencanaan dan Anggaran Mempunyai Tugas Melaksanakan

Koordinasi dan Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran Kementerian

Kesehatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Laporan Kinerja


9

Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program;

2. Bagian APBN I;

3. Bagian APBN II;

4. Bagian APBN III; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro

Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi;

a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan program

transfer darah;

b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana, program

dan anggaran pendapatan dan belanja negara;

c. Penyiapan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi

pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan standar

pelayanan minimal bidang kesehatan;dan

d. Pelaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Laporan Kinerja


10

Sesuai dengan susunan organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran,

maka tugas dari bagian-bagian tersebut adalah:

a. Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program (PSKP)

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, dan

penyusunan rencana dan anggaran, serta sinkronisasi dan keterpaduan

program kegiatan prioritas. Selain tugas diatas, Bagian PSKP memiliki

fungsi antara lain:

Penelaahan dan penyusunan rencana strategis dan kebijakan, serta

evaluasi dan analisis hasil pencapaian indikator program kegiatan

prioritas bidang kesehatan;

Penelaahan dan penyusunan rencana dan anggaran belanja transfer

bidang kesehatan, petunjuk teknis pelaksanaan

kementerian/lembaga lain serta evaluasi dan analisis pelaksanaan

kegiatan belanja transfer; dan

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, serta

merekapitulasi hasil penetapan perencanaan dan anggaran serta

pencapaian hasil indikator yang tercantum dalam rencana kerja

pemerintah dan kebijakan kesehatan yang bersifat prioritas.

Bagian PSKP terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan mempunyai tugas

melakukan penelaahan dan penyusunan rencana strategis dan

kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program kegiatan

prioritas bidang kesehatan serta evaluasi dan analisis hasil

pencapaian indikator program kegiatan prioritas bidang kesehatan;

2) Subbagian Program Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas

melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan anggaran

belanja transfer bidang kesehatan, petunjuk teknis pelaksanaan

kementerian/lembaga lain serta evaluasi dan analisis pelaksanaan

kegiatan belanja transfer; dan

3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan

penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, laporan, serta

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, dan

merekapitulasi hasil penetapan perencanaan dan anggaran serta

pencapaian hasil indikator yang tercantum dalam rencana kerja

Laporan Kinerja


11

pemerintah dan kebijakan kesehatan yang bersifat prioritas, serta

pembuatan nota keuangan dan lampiran pidato Presiden.

b. Bagian APBN I mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan

penyusunan evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan dan

belanja negaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16, Bagian

APBN I menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan

program;

Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran;dan

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Bagian APBN I terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Anggaran;dan

3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

c. Bagian APBN II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan

dan penyusunan rencana dan anggaran dibidang kesehatan berbasis

kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan, program-program yang ada

di bawah tanggung jawab Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni,

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan Layanan Umum (BLU)

maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja

kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selain tugas diatas Bagian APBN

II memiliki fungsi:

Penelaahan dan penyusunan rencana;

Penelaahan dan penyusunan anggaran; dan

Evaluasi dan pelaporan.

Laporan Kinerja


12

Bagian APBN II terdiri atas:

1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan

dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang

kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor

pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;

2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penelaahan

dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja

serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor

daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan

tugas pembantuan; dan

3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan,

pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis

(UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

d. Bagian APBN III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan,

perumusan dan penyusunan rencana dan anggaran dibidang kesehatan

berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan, program-program

yang ada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Gizi dan

Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dan

Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni, Pendapatan

Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan Layanan Umum (BLU) maupun

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja kantor pusat,

kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dant

ugas pembantuan. Selain tugas di atas Bagian APBN III memiliki fungsi:

Penelaahan dan penyusunan rencana;

Penelaahan dan penyusunan anggaran; dan

Evaluasi dan pelaporan.

Bagian APBN III terdiri atas:

1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan

dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang

kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor

pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;

Laporan Kinerja


13

2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penelaahan

dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja

serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor

daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan

tugas pembantuan; dan

3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan,

pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis

(UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Disamping empat Bagian sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, Biro

Perencanaan dan Anggaran juga memiliki satu Kelompok Jabatan Fungsional

yang mempunyai tugas memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran.

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro

Perencanaan dan Anggaran ini adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis serta sejauh mana Biro Perencanaan dan

Anggaran Kementerian Kesehatan mencapai tujuan dan sasaran

utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam

pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif

untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun

mendatang

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian

singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran

umum Tupoksi).

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja


14

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana

Strategis dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan

gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada

tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan

capaian visi dan misi instansi.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi

dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan

secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala,

dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif

yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan

dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi

pelaksanaan Tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis

tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

BAB IV Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

o Formulir Penetapan Kinerja

o Formulir Rencana Kinerja Tahunan

o Formulir Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja


15

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran didasarkan pada

rencana sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum dalam

perencanaan strategis Kementerian Kesehatan. Sasaran tersebut merupakan

tekad sekaligus janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara

pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan

pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja pada tahun berjalan.

Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang

akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan

langsungnya. Target sasaran kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran

merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja

penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target

kinerja tertentu.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2015-2019, Visi dan Misi Kementerian Kesehatan mengikuti

Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”, Biro

Perencanaan dan Anggaran memiliki sasaran yang harus dicapai yaitu

“Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program

pembangunan kesehatan”.

A. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Perencanaan dan

Anggaran dalam periode tahun 2016 – 2019 adalah:

a. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan

pembangunan kesehatan.

b. Tertatalaksananya penyusunan perencanaan program dan

kegiatan pembangunan kesehatan sesuai prosedur dan jadwal

yang ditetapkan.

Laporan Kinerja


16

c. Meningkatnya sistem penganggaran yang transparan dan

akuntabel dengan memperhatikan asas-asas umum

pemerintahan yang baik.

d. Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan kesehatan yang

dapat menjadi input dalam perumusan kebijakan pembangunan

kesehatan.

e. Meningkatnya jumlah perencanaan pembangunan kesehatan

yang strategis untuk mengantisipasi berbagai tantangan

pembangunan kesehatan baik global maupun nasional.

Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta bahwa

pembangunan kesehatan harus diselenggarakan secara efektif dan

efisien. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan

pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien tersebut mutlak

diperlukan perencanaan yang akuntabel.

2. Sasaran

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Dokumen Sandingan Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan 2016

Sasaran Indikator Kinerja Target 2015 Target 2016

Meningkatnya sinergitas

antara

Kementerian/Lembaga

1. Jumlah Kementerian lain yang

mendukung pembangunan kesehatan 40% (-)

2. Presentase Kabupaten/Kota yang

mendapat predikat baik dalam

pelaksanaan Standar Minimal Peyanan

(SPM)

30% 45%

Meningkatnya kualitas

perencanaan dan

penganggaran program

pembangunan kesehatan

3. Jumlah Provinsi yang memiliki rencana

lima tahun dan anggaran kesehatan

terintegrasi dari berbagai sumber

9 34

4. Jumlah dokumen kebijakan

perencanaan, anggaran dan evaluasi

pembangunan kesehatan yang

berkualitas

24 25

5. Jumlah rekomendasi monitoring dan

evaluasi terpadu 34 34

Laporan Kinerja


17

B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

1. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan

yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan

pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Kementerian Kesehatan.

Guna mendukung perwujudan sasaran dan tujuan Organisasi

(Satker) Biro Perencanaan dan Anggaran sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Renstra Kemenkes 2015 – 2019 serta Permenkes

RI No. 64 Tahun 2016, maka kebijakan dalam melaksanakan

kegiatan “Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan

Kesehatan” tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan mulai dari

kebijakan strategis dan program pembangunan kesehatan yang

didukung dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM

perencana kesehatan di pusat dan daerah dengan tetap

berpedoman pada kebijakan dan arah pembangunan nasional

yang tercantum dalam RPJN, RPJMN, RKP, RPJPK, dan SKN.

b. Meningkatkan akses data dan informasi yang akurat untuk

penyusunan perencanaan dan penganggaran yang didukung

dengan pemanfaatan teknologi

c. Memberikan pendampingan terhadap penyelesaian berbagai

permasalahan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran baik di pusat maupun daerah

d. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam

penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan dengan

mempertimbangkan keterkaitan dan sinergisitas pembangunan

kesehatan antar pusat dan daerah serta memperhatikan

kewenangan setiap tingkatan administrasi.

e. Meningkatkan analisis hasil pembangunan kesehatan dan

perencanaan kesehatan agar perencanaan pembangunan

kesehatan semakin efektif dan efisien.

Laporan Kinerja


18

f. Meningkatkan good goverment melalui penyusunan norma,

standar, dan prosedur serta kriteria untuk mewujudkan

perencanaan pembangunan kesehatan yang akuntabel.

g. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penerapan SOP,

penelaahan RKAKL, dan didukung dengan kelengkapan dan

keakuratan dokumen pendukung perencanaan.

2. Program

Pada Tahun Anggaran 2016, Biro Perencanaan dan Anggaran

melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan dengan Kegiatan Perencanaan

dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan. Adapun Output

dari kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Peraturan/juknis/pedoman tentang perencanaan dan anggaran

bidang kesehatan;

b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditingkatkan kompetensinya

terkait kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program

pembangunan kesehatan;

c. Konsolidasi perencanaan kesehatan tingkat pusat dan daerah;

d. Laporan kegiatan dan pembinaan;

e. Laporan administrasi dan ketatausahaan;

f. Dokumen kebijakan Kementerian Kesehatan;

g. Dokumen perencanaan Kementerian Kesehatan;

h. Dokumen penganggaran Kementerian Kesehatan;

i. Dokumen evaluasi Kementerian Kesehatan;

j. Layanan perkantoran;

k. Peralatan dan fasilitas perkantoran; dan

l. Output cadangan.

Laporan Kinerja


19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana,

atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan Permenpan PAN

dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Kementerian Kesehatan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk

mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang

dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dalam kurun waktu

Januari – Desember 2016.

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi

instansi pemerintah. Sedangkan pengukuran yang dimaksud merupakan

hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok

indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan yang dapat berupa indikator-

indikator masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan

membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target)

pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan

pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja

tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator,

sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di

masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan

dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing

indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui

kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran khususnya dibandingkan dengan

Tahun 2016. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan

gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan

Laporan Kinerja


20

misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan

Kinerja.

Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan

Anggaran dan Renstra Kementerian Kesehatan, terdapat 3 (tiga) indikator

kinerja output yaitu:

1. Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran

kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber;

2. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi

pembangunan kesehatan yang berkualitas; dan

3. Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu.

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran

Sasaran Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi 2016

Meningkatnya sinergitas

antara

Kementerian/Lembaga


mendukung pembangunan kesehatan 40% 100%




(SPM)

45% 100%

Meningkatnya kualitas

perencanaan dan

penganggaran program

pembangunan kesehatan




16 16




berkualitas

25 25


evaluasi terpadu 34 34

Laporan Kinerja


21

B. SUMBER DAYA

Dalam mencapai kinerjanya, Biro Perencanaan dan Anggaran

Sekretariat Jenderal didukung oleh beberapa sumber daya, antara lain

Sumber Daya Manusia dan Anggaran.

1. Sumber Daya Manusia

Keadaan Pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat

Jenderal sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016 jumlah pegawai

77 (Tujuh puluh tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Menurut Jabatan:

Jabatan Struktural 16 orang

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 8 orang

Staf/Jabatan Fungsional Non Angka Kredit 53 orang

b. Menurut Golongan:

Golongan II 3 orang

Golongan III 68 orang

Golongan IV 6 orang

Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran Menurut Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH

1 SMA/SMEA 11 Orang

2 Diploma III 4 Orang

a Kesehatan Lingkungan 2 Orang

b Teknik Komputer Informatika 2 Orang

3 Strata I 28 Orang

a Ekonomi 1 Orang

b Kesehatan Masyakat 11 Orang

c Psikologi 1 Orang

d Statistik 1 Orang

e Teknik Informatika 1 Orang

f Ekonomi Manajemen 2 Orang

g Teknik Komputer 1 Orang

h Sosial Politik 2 Orang

i Administrasi Negara 2 Orang

Laporan Kinerja


22

NO PENDIDIKAN JUMLAH

j Ekonomi Manajemen Keuangan 2 Orang

k Ekonomi Akutansi 3 Orang

l Administrasi Publik 1 Orang

4 Strata II 34 Orang

a Dokter Umum 7 Orang

b Magister Kesehatan Masyarakat 16 Orang

c Magister Manajemen Sumber Daya

Manusia 1 Orang

d Magister Administrasi dan Kebijakan

Kesehatan 1 Orang

e Magister Manajemen Administrasi

Rumah Sakit 1 Orang

f Magister Manajemen 2 Orang

g Magister Ekonomi Kesehatan 2 Orang

h Magister Perencanaan dan

Kebijakan Publik 2 Orang

i Manajemen Sumber Daya Aparatur 1 Orang

j Magister Manajemen Publik 1 Orang

TOTAL

77 Orang

Di tahun 2016 sebanyak 8 orang pegawai Biro Perencanaan dan

Anggaran telah menduduki Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan

telah diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional

Tertentu (JFT) Perencana sebagai upaya peningkatan kompetensi dan

profesionalisme. Selain itu pada tahun yang sama 3 orang staf Pelaksana

juga telah diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan Jabatan

Fungsional Tertentu (JFT) Perencana. Selain itu, di tahun 2016 juga

terdapat 2 orang pejabat struktural yang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Pimpinan Tingkat IV. Bagi pengembangan pendidikan akademis,

Biro Perencanaan dan Anggaran telah memberikan kesempatan kepada

empat orang staf untuk mengikuti Tugas Belajar dan satu orang staf

mengikuti Izin Belajar. Diharapkan kedepannya pengembangan

kompetensi dan profesioanlisme pegawai dapat terus dilakukan dan

ditingkatkan setiap tahunnya.

Laporan Kinerja


23

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam mencapai kinerjanya, Biro Perencanaan dan Anggaran

Sekretariat Jenderal didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal

dari APBN. Sesuai DIPA Tahun 2016, anggaran Biro Perencanaan dan

Anggaran Sekretariat Jenderal berjumlah Rp. 54.465.370.000,00.

Realisasi Anggaran

Untuk tahun 206, Biro Perencanaan dan Anggaran mendapat

dukungan anggaran sesuai DIPA Tahun 2016 Nomor: SP DIPA-

024.01.1.465915/2016 Tanggal 7 Desember 2015 dengan pagu sebesar

Rp. 55.148.696.000,00 (Lima Puluh Lima Miliyar Seratus Ema Puluh

Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh enam Ribu Rupiah). Pada

tahun 2016 terdapat 4 (empat) kali revisi DIPA dalam rangka optimalisasi

anggaran sebagai berikut:

a. Revisi ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor SP DIPA-

024.01.1.465915/2015 tanggal 04 Februari 2016 Sebesar Rp.

55.148.696.000,00 (untuk Safe blokir);

b. Revisi ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran


024.01.1.465915/2016 tanggal 25 Februari 2017 Sebesar Rp.

54.465.370,00 (Pembayaran Tunggakan Paket Jasa Konsultan

Kegiatan Peningkatan Kegiatan Kapasitas Perencana Tahun

Anggaran 2015 Sebesar Rp. 165.550.000.00

c. Revisi ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran


024.01.1.465915/2016 tanggal 13 September 2016 (Efisiensi)

d. Revisi ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran


024.01.1.465915/2016 tanggal 07 Oktober 2016 (Refocusing)

Sesuai dengan DIPA revisi terakhir tanggal 07 Oktober 2016, Biro

Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan mengelola anggaran

sebesar Rp. 54.465.370.000,00 Realisasi yang dapat dicapai adalah

sebesar Rp. 46.562.405.480,00 atau 85.49%. Besaran realisasi anggaran

Laporan Kinerja


24

tahun 2016 dipengaruhi oleh adanya efisiensi, refocusing, dan buka blokir.

Faktor lain adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran nasional yang

selanjutnya diubah (dikembalikan kepada satker semula) namun

prosesnya cukup memakan waktu sehingga sedikit banyak telah

mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.4 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per-Output Tahun 2016

KODE

AKUN OUTPUT

PAGU

SEMULA PAGU REVISI

REALISASI

DIPA %

2036.040 Kebijakan Strategi

Kenterian Kesehatan

( Dokumen)

20.576.117.000 16.781.275.340 81.56

2036.041 Dokumen Perencanaan,

Penggaran Evaluasi yang

berkualita

28.121.911.000 24.848.355.832 88.36

2036.042 Dukungan Layanan

Manajemen

( Bulan Layanan)

1.732.542.000 1.386.981.293 80.05

2036.994 Layanan Perkantoran 4.034.800.000 3.545.793.051 87.88

TOTAL 54.465.370.000 46.562.405.480 85.49

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 2016

Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan,

dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator kinerja output kegiatan

yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan.

1. Indikator Pertama

Indikator pertama untuk mencapai sasaran kinerja

meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga adalah jumlah

Kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan. Dari

total 34 kementerian, sebanyak 12 kementerian yang telah

mendukung pembangunan kesehatan pada tahun 2016. Daftar

kementerian tersebut sebagai berikut:

Laporan Kinerja


25

Tabel 2.5

Daftar Kementerian dengan Dukungan Program Pembangunan

Kesehatan Tahun 2016

No. Kementerian Dukungan Program

Pembangunan Kesehatan

1 Kementerian Dalam

Negeri

Standar Pelayanan Minimal

(SPM) bidang Kesehatan,

Gerakan Masyarakat Sehat,

Posbindu, dan Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK)

2 Kemnterian Perencanaan

Pembangunan Nasional

(Bappenas)

Gerakan Masyarakat Sehat

3 Kementerian Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK)

bidang Kesehatan dan Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK)

4 Kementerian Pertanian Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)

5 Kementerian Desa,

Perbatasan, dan Daerah

Tertinggal

Desa Siaga, Desa Sehat

6 Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat

Rumah Sehat

7 Kementerian

Perindustrian

Riset Tanaman Obat dan Jamu,

Produksi dan Distribusi Farmasi

8 Kementerian

Perdagangan

Produksi dan Distribusi Alat

Kesehatan

9 Kementerian Sosial Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)

10 Kementerian Pertahanan Nusantara Sehat

11 Kementerian

Perhubungan

Keselamatan Berkendara

12 Kementerian Agama Kesehatan Haji, Pos Kesehatan

Pesantren, Vaksinasi TT Calon

Pengantin

Laporan Kinerja


26

Jumlah kementerian yang mendukung program pembangunan

kesehatan pada tahun 2016 telah melebihi target. Hal ini akan terus

ditingkatkan kedepannya untuk menjadikan pembangunan nasional

yang berorientasi kesehatan.

2. Indikator Kedua

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut

SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah

dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar

masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri

Kesehatan.

Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan

sesuai SPM Kesehatan. 2. SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi

jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2010 –

Tahun 2015:

a. Pelayanan Kesehatan Dasar :

1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 % pada Tahun 2015;

2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada

Tahun 2015;

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015;

4. Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015;

5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% pada

Tahun 2010;

6. Cakupan kunjungan bayi 90%, pada Tahun 2010;

7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100% pada Tahun 2010;

8. Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2010;

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia

6 - 24 bulan keluarga miskin 100 % pada Tahun 2010;

9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada

Tahun 2010;

Laporan Kinerja


27

10. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100 % pada Tahun 2010;

11. Cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2010;

12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

100% pada Tahun 2010;

13. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100% pada Tahun 2015.

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat

miskin 100% pada Tahun 2015; Cakupan pelayanan gawat

darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di

Kabupaten/Kota 100 % pada Tahun 2015.

Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian

Luar Biasa /KLB Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada Tahu

2015. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Desa Siaga

3. Indikator Ketiga

Indikator ketiga untuk mencapai sasaran kinerja Biro

Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan adalah jumlah

Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan

terintegrasi dari berbagai sumber. Secara umum, indikator ketiga

telah tercapai. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka mencapai

target indikator ketiga adalah atau dari total anggaran Biro

Perencanaan dan Anggaran.

Output dari kegiatan yang terkait langsung maupun tidak

langsung dengan pencapaian indikator ini pada umumnya dapat

tercapai seluruhnya (100%) dengan menghasilkan kinerja jumlah

Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan

terintegrasi dari berbagai sumber sejumlah 16 Provinsi atau

mencapai 100%. Berikut rincian 16 Provinsi tersebut:

a. DKI Jakarta

b. Jawa Barat

c. Sumatera Utara

d. Sulawesi Selatan

e. Lampung

Laporan Kinerja


28

f. Banten

g. Jawa Tengah

h. Jawa Timur

i. Sumatera Selatan

j. Sumatera Selatan

k. Kalimantan Barat

l. Kalimantan Timur

m. Raiu

n. Maluku

o. Nusa Tenggara Timur

p. Gorontalo

q. Sulawesi Barat

Pencapaian indikator ketiga yang mampu mencapai target

yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Undang – undang Kesehatan

b. Permenkes Nomor 7 Tahun 2014

c. Hasil trilateral metting

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk indikator ini adalah

monitoring dan evaluasi secara berkala ke propinsi.

4. Indikator Keempat

Indikator keempat untuk mencapai sasaran kinerja Biro


dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi

pembangunan kesehatan yang berkualitas. Secara umum, indikator

keempat telah tercapai. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka

mencapai target indikator keempat adalah atau dari total anggaran

Biro Perencanaan dan Anggaran.

Output dari kegiatan yang terkait langsung maupun tidak

langsung dengan pencapaian indikator ini pada umumnya dapat

tercapai seluruhnya (100%) dengan menghasilkan kinerja sejumlah

25 dokumen yang ditetapkan atau mencapai 100%. Berikut rincian

25 dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan, dan evaluasi

pembangunan kesehatan:

Laporan Kinerja


29

Tabel 2.6 Tabel Dokumen Perencanaan, Anggaran, Kebijakan, dan Evaluasi

Pembangunan Kesehatan

NO PROSES JUMLAH DOKUMEN

A. PERENCANAAN 1. Bahan RKP

2. Trilateral Meeting

3. Renja-KL

4. Perencanaan PNBP/BLU

5. Perencanaan Belanja Mengikat

6. Perencanaan PHLN

7. Perencanaan Dekon/TP

8. Perencanaan dan Penganggaran

Responsif Gender (PPRG)

9. Petunjuk Teknis Dana Alokasi

Khusus (Juknis DAK)

10. Data Dukung

11. Program Indonesia Sehat Dengan

Pendekatan Keluarga

B. PENGANGGARAN 12. RKL-KL

13. DIPA

14. POK

15. SBU

16. SBK

17. OUTPUT

18. Penyusunan Formula DAK

C. EVALUASI 19. Evaluasi Inpres

20. Evaluasi Program Prioritas

21. Evaluasi PHLN

22. Evaluasi PNBP/BLU

23. Evaluasi Belanja Mengikat

24. Evaluasi Dekon/TP

25. Laporan DAK

Pencapaian indikator keempat yang mampu mencapai target

yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

Laporan Kinerja


30

a. Umumnya kegiatan yang terkait dengan pencapaian target

indikator keempat merupakan kegiatan rutin setiap tahun

sehingga pihak-pihak terkait sudah mengetahui langkah-

langkah yang harus dilakukan dan bahan-bahan yang perlu

disiapkan;

b. Komitmen pimpinan Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan

perencanaan, penganggaran, kebijakan, dan evaluasi yang

lebih berkualitas;

c. Adanya arahan/permintaan pimpinan di tingkat nasional atau

tingkat kementerian dan munculnya kegiatan-kegiatan inovatif

atau terobosan yang menghasilkan dokumen-dokumen

tambahan yang telah direncanakan (executive briefing ISO

9001:2008, Rakontek Perencanaan dan Pra Rakerkesnas);

serta

d. Koordinasi dan komunikasi di tingkat internal dan eksternal

(lintas program dan lintas sektor) yang semakin baik dalam

rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap

pelaksanaan kegiatan.

Rencana Tindak Lanjut untuk indikator ini meliputi:

a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan rutin yang dilaksanakan

setiap tahun secara lebih baik dengan komunikasi dan

koordinasi yang lebih erat dengan unit/kementerian/lembaga

terkait.

b. Menguatkan team work, menganalisis beban kerja, menyusun

SOP, penyiapan penerapan standar mutu (ISO), penyiapan

sarana-prasarana penunjang pencapaian kinerja.

c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan unit/instansi

terkait di tingkat Pusat dan Daerah untuk mempersiapkan

pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dihasilkan output yang

lebih baik.

d. Integrasi kegiatan yang mempunyai tujuan atau target yang

sama.

e. Meningkatkan kapasitas SDM perencana Pusat dan Daerah;

f. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses

perencanaan, penganggaran, dan pelaporan/evaluasi;

g. Pemanfaatan data-data dan informasi kesehatan serta hasil

kajian, analisis, dan assesment yang tersedia sebagai dasar

Laporan Kinerja


31

penyusunan perencanaan dan anggaran berbasis bukti

(evidence based).

h. Mengembangkan bank data/informasi kebijakan, perencanaan,

dan anggaran.

5. Indikator Kelima

Indikator kelima untuk mencapai sasaran kinerja Biro


rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu. Secara umum,

indikator kelima jika dilihat dari terlaksananya kegiatan telah tercapai

seluruhnya.

Waktu pelaksanaan pembinaan wilayah mulai dari bulan Januari s.d. Desember 2016 di 34 Provinsi di seluruh Indonesia dengan melibatkan tim binwil yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02/ MENKES/ 221/2016.

Hasil Pembinaan yang telah Dilaksanakan

Hasil pembinaan di wilayah binaan di 34 provinsi telah menunjukkan kinerja yang baik Jumlah provinsi yang tidak mengirimkan laporan sebanyak 3 provinsi dari 34 atau 8,8%. Provinsi Binaan Wilayah yang belum mengirimkan laporan adalah Jambi, Bangka Belitung dan Maluku. Hasil rekapan permasalahan berdasarkan laporan yang dikirimkan oleh wilayah binaan tahun 2016 sebagai berikut :

1) Pencapaian derajat kesehatan yang belum optimal seperti AKI,

AKB, Gizi Buruk, Akses air minum, PHBS, pengendalian penyakit berpotensi KLB, angka morbiditas penyakit yang masih tinggi (AIDS/TB/ Malaria/DBD/ISPA/ Pnumonia), peningkatan penyakit tidak menular (Hipertensi, DM, Jantung, stroke, KLL).

2) Permasalahan Sumber Daya Kesehatan yaitu : a) Kurang Terpenuhinya SDM Kes, Maldistribusi, Rotasi Dan Retensi

Pegawai, b) Keterbatasan Sarana Komunikasi Jaringan Internet, c) Kurangnya pemanfaatan dana BOK dan Kapitasi JKN untuk

promotif preventif, d) Keterbatasan alokasi APBD untuk akreditasi PKM dan RS, dll;

3) Permasalahan pada Manajemen meliputi :

bervariasi SOTK di daerah dan belum sesuainya SOTK dengan PP 18/2016 ttg Perangkat Daerah, sebagian besar sarana prasarana alkes dan majemen PKM belum sesuai dengan PMK 75/2014 ttg Puskesmas, belum semua RS memiliki ijin operasional mengacu

Laporan Kinerja


32

pada Permenkes 56/2014 ttg Klasifikasi RS, kurangnya perhatian RS ttg pengurusan ijin operasional laboratorium dan radiologi, dll.

4) Permasalahan dalam Pelaksanaan JKN yaitu : belum terpenuhi semua kebutuhan regulasi terkait pelaksanaan JKN, kesulitan/perselisihan terkait klaim, pending klaim, belum optimal implementasi MoU/kerjasama BPJS Kesehatan-BPJS Ketenagakerjaan-Jasa Raharja dan Taspen, belum optimalnya peran dan fungsi Tim Pengendali Mutu dan Biaya, kurangnya ketersediaan dan ketepatan data base kepesertaan JKN, server P-Care BPJS yang sering error loading sehingga mempengaruhi pengiriman laporan atau menghambat pelayanan, dll.

5) Akreditasi Puskesmas dan RS; masih banyak PKM dan RS yang

belum terakreditasi dikarenakan keterbatasan pendamping akibat kurangnya pelatihan, beberapa daerah belum membentuk Tim Pendamping Akreditasi dan belum mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas, kurangnya sarana, prasarana, alkes, fasilitas dan SDM untuk mendukung akreditasi PKM dan RS serta belum adanya Tim Percepatan Akreditasi PKM dan RS di beberapa daerah.

6) Masalah pemberdayaan masyarakat; kesehatan ibu dan anak

masih dibebankan utamanya kepada sektor kesehatan saja dan masih berpusat pada ibu hamil dan suami saja sehingga belum menyertakan semua komponen masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat dan organisasi wanita (PKK) belum maksimal, belum kontinyu dan berjenjang sehingga belum bisa meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap masalah kematian ibu dan bayi.

Pembinaan Wilayah sebagai sarana untuk percepatan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Filosofi yang mendasari diterapkannya mekanisme pembinaan wilayah adalah untuk membangun intensitas komunikasi dan koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan kesehatan.

Pembinaan wilayah bermanfaat untuk : 1. Melakukan inventarisasi permasalahan, memberikan bimbingan dan

pendampingan dalam pencapaian tujuan upaya pembangunan kesehatan secara nasional,

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan langkah strategis dalam pemecahan masalah pada program pembangunan kesehatan di daerah binaan,

3. Memantau pencapaian indikator yang menjadi tanggung jawab pusat di masing-masing daerah binaan,

Laporan Kinerja


33

4. Membuat rekomendasi upaya percepatan/ perbaikan untuk daerah binaan.

D. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN

Pada tahun 2016 Biro Perencanaan dan Anggaran melaksanakan

beberapa kegiatan terobosan, antara lain: pada pelaporan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Bidang Kesehatan.

1. Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun

Anggaran 2016 diintegrasikan dengan aplikasi E-renggar di

website http://www.e-renggar.depkes.go.id dengan penambahan

menu aplikasi E-Monev DAK.

Gambar 3.1

Tampilan E-Monev DAK

Aplikasi E-Monev DAK ini berisi rencana kerja anggaran DAK

Kesehatan Tahun 2016 yang telah disepakati oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), Dinkes Provinsi dan Pusat (Roren dan

Unit Utama). Berbeda dengan penggunaan aplikasi sebelumnya

(Googledrive) dimana yang melakukan pelaporan ke kementerian

dilakukan secara kolektif oleh Dinkes Provinsi, pada aplikasi

http://www.e-renggar.depkes.go.id/

Laporan Kinerja


34

E-Monev DAK yang melakukan pelaporan adalah SKPD penerima

DAK itu sendiri, sehingga dapat dipantau secara langsung SKPD

mana saja yang sudah melakukan pelaporan atau belum. Fungsi

Dinkes Provinsi pada E-Monev DAK ini berbeda dengan fungsi pada

googledrive, dimana pada E-Monev DAK fungsi Dinkes Provinsi

hanya sebagai verifikator dari laporan yang diinput oleh SKPD.

Penggunaan E-Monev DAK ini diharapkan akan

meningkatkan kepatuhan SKPD penerima DAK untuk melaporkan

pelaksanaan DAK di lingkungannya, karena kepatuhan SKPD dalam

melaporkan pelaksanaan DAK akan menjadi salah satu untuk

penilaian dalam pengalokasian DAK di tahun berikutnya. Selain itu

dengan menggunakan aplikasi ini dapat memudahkan penyajian data

bagi Pimpinan di Kementerian Kesehatan dalam rangka pengambilan

keputusan atau kebijakan mengenai DAK baik untuk tahun berjalan

maupun tahun anggaran yang akan datang.

2. Meningkatkan kompetensi tenaga perencana dalam menyusun

perencanaan pembagunan kesehatan melalui:

a. Meningkatkan pemahaman tentang perkembangan baru dalam

sistem perencanaan pembagunan nasional termasuk

mekanisme perencanaan Kementerian Kesehatan.

b. Meningkatkan pola pikir petugas perencana yang Out of the Box

dan berpikir secara holistik.

3. Meningkatkan kompetensi tenaga evaluator dalam proses monitoring

dan evaluasi pembagunan kesehatan melalui:

a. Membuat instrumen monitoring dan evaluasi terpadu program

Kementerian Kesehatan, untuk mengintergasikan pelaksanaan

monitoring evaluasi program sehingga lebih efisien, akan tetapi

penyusunan instrumen ini belum selesai, dikarenakan adanya

efisiensi APBN dan Cost Cuthing dan donor AIPHSS.

b. Membuat Mailing List petugas evapor dan social media (What’s

Application) di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk

mempermudah komunikasi

Laporan Kinerja


35

E. PERBANDINGAN KINERJA ANTARA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016.

Pencapaian Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun

2015 dan tahun 2016 dapat dibandingkan dengan gambaran sebagaimana

tabel berikut:

Tabel 2.7 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Capaian (%)

Sasaran Indikator Kinerja 2015 2016

Target Realisasi Target Realisasi

Meningkatnya

sinergitas

antara

Kementerian /

Lembaga


mendukung pembangunan kesehatan (-) (-) 40% 100%




(SPM)

(-) (-) 45% 100

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

penganggaran

program

pembangunan

kesehatan




(-) (-) 16 100%




berkualitas

24 100% 25 100%


evaluasi terpadu (-) (-) 34 100%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari lima indikator yang

ditetapkan untuk dicapai oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dapat

mencapai seluruhnya. Pada indikator pertama, kedua, ketiga, dan kelima

pada tahun 2016 tidak ada. Sedangkan indikator keempat pada tahun

2016 targetnya naik 1 poin dan terealisasi seluruhnya. Peningkatan target

tersebut terjadi karena adanya dinamika dalam proses penyusunan

kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaporan sehingga

menghasilkan output dokumen yang lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan kerja keras yang dilakukan oleh Biro Perencanaan

dan Anggaran di tengah berbagai kendala dan hambatan yang ada selama

tahun 2016 telah memberi hasil yang tidak mengecewakan.

Laporan Kinerja


36

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan dokumen yang strategis karena

berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong

terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP

ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pada tahun 2016, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian

Kesehatan sebagai salah satu satuan kerja telah melaksanakan sejumlah

aktivitas kegiatan untuk mencapai tiga target indikator sesuai dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2016. Hasil

akhir pencapaian terhadap dua indikator telah mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian tersebut diharapkan mendorong Biro Perencanaan dan

Anggaran untuk terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kinerjanya. Ke

depan, akan semakin banyak tantangan dalam proses perencanaan dan

anggaran yang membutuhkan respon yang lebih cepat dan cerdas dari Biro

Perencanaan dan Anggaran. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi internal

di Biro Perencanaan dan Anggaran, lintas program di Unit Utama Kementerian

Kesehatan dan lintas sektor dengan seluruh instansi terkait harus terus

ditingkatkan.

Sebagai penutup, mohon kiranya masukan, saran dan kritik positif dari

semua pihak untuk dapat terus memperbaiki proses penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja (LAK) Biro Perencanaan dan Anggaran di masa

mendatang.

Documents

KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Kinerja ini … ROREN/3 laporan kinerj… · Peralatan dan fasilitas perkantoran; dan ... (efisiensi), administratif ... Undang tersebut dinyatakan