Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
i Kata Pengantar
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT, PemerintahKabupaten Bima dapat menyelesaikan penyusunan Laporan PenetapanKinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2017, sebagai acuan dalammenilai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017,dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun2017 merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah. Dengan tersusunnya Penetapan Kinerja (PK) PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017, merupakan implementasi dari RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang akanmelaksanakan beberapa program dan kegiatan yang telah ditargetkandalam Tahun 2017.
Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2017merupakan tolak ukur penentuan keberhasilan dan kegagalan suatupemerintah daerah dan tidak lepas dari kekurangan-kekurangan dalammewujudkan hakikat dan tujuan pembangunan, terutama yang terkaitdengan konsistensi kita bersama dalam menjalankan apa yang telahditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang sifatnya dalam satutahun, sehingga kedepan terus diupayakan pelaksanaan pembangunandapat berjalan dengan baik melalui proses komunikasi, koordinasi dan diskusibersama terhadap permasalahan untuk mendapatkan jalan pemecahannya.
Kami harapkan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten BimaTahun 2017, dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerjapemerintah dalam tahun 2017 dan dapat dijadikan sebagai acuan bahanmasukan untuk penyempurnaan kegiatan pembangunan pada tahunberikutnya.
Bima, 2017 M1439 H
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
PenetapanKinerja (PK)PemerintahKabupatenBima
Tahun 2017
ii Daftarisi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………………… iDAFTAR ISI………………………………………………………………………... iiDAFTAR TABEL ……………………………………………………………………. iiiDAFTAR GAMBAR ........................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………….. 11.1. Latar Belakang ................................................................. 11.2. Dasar Hukum Penyusunan.............................................. 11.3. Tujuan ................................................................................ 21.4. Ruang Lingkup Penetapan Kinerja ................................ 2
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN BIMA……. 32.1. GambaranUmum Daerah………………………………... 3
2.1.1. Luasdan Batas Wilayah Administrasi .................. 32.1.2. Letakdan Kondisi Geografis ................................ 32.1.3. Topografi................................................................ 52.1.4. Penggunaan Lahan ............................................. 52.1.5. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan
Penduduk …………………………………………….. 62.1.6. Struktur dan Komposisi Penduduk ……………… 72.1.7. Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk …. 82.1.8. Pengelompokan Penduduk berdasarkan
Angkatan Kerja ……………………………………... 9
2.2. GambaranUmumOrganisasiPerangkat Daerah …… 102.2.1. Struktur Organisasi ………………………………...... 102.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………... 12
2.3. AparatPemerintah…………………………………………. 14
BAB III RANCANSTRATEGIS ………………………………………………… 153.1. Visi …………………………………………………………….. 153.2. Misi …………………………………………………………….. 153.3. Tujuan dan Sasaran ………..………………………………. 17
BAB IV PENETAPAN KINERJA ………………………………………………... 224.1. Pernyataan Perjanjian Kiinerja…...……………………… 224.2. Perjanjian Kinerja …………………………………………… 23
PenetapanKinerja (PK)PemerintahKabupatenBima
Tahun 2017
iii DaftarTabel
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan DusunDi Kabupaten Bima Tahun 2017....................................
3
Tabel 2.2. Luas Wilayah berdasarkan Jenis Penggunaanya …… 6Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2011-
2015.................................................................................... 7Tabel 2.4. Penduduk Kabupaten Bima menurut Kelompok
Umur................................................................................... 7Tabel 2.5. Sebarandan Tingkat Kepadatan Penduduk
Kabupaten Bima …………………………………………… 9Tabel 2.6. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Sektor dan jenis kelamin dikabupatenBima…………………………………………………………….
9
Tabel 3.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran …………….. 17
PenetapanKinerja (PK)PemerintahKabupatenBima
Tahun 2017
iv DaftarGambar
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Peta wilayah administrasi Kabupaten Bima……….. 4Gambar 2.2. Lokasi Kabupaten Bima dalam Peta Provinsi NTB … 5Gambar 2.3. Penggunaan Lahan di Kabupaten Bima …………... 6Gambar 2.4. Piramida Penduduk Kabupaten Bima ………………. 8
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
1 Bab I Pendahuluan
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerjatahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unitkerja yang menerima amanah/tanggungjawab/ kinerja dengan pihakyang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian,penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akandiwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasanlangsungnya.Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaiankinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerjadalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dayayang dikelolanya.
Penyusunan penetapan kinerja ini merupakan penjabaran lebihlanjut dari dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Bima dandokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima tahun2014 dan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah KabupatenBima yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah KabupatenBima.
1.2 Dasar Hukum PenyusunanDasar hukum dalam penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten
Bima Tahun 2014 adalah sebagaiberikut: :
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu AtasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Bima tahun 2006 – 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah KabupatenBima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Bima Nomor 74);
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
2 Bab I Pendahuluan
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima(Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat DaerahKabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor358);
Peraturan BupatiNomor 30 Tahun 2017tentangPerubahan AtasPeraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Indikator KinerjaUtama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
1.3. TujuanTujuan umum penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2016 adalah :• Intensifikasi pencegahan korupsi;• Peningkatan kualitas pelayanan publik;• Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan, dan akuntabel
Sedangkan tujuan khususnya adalah :• Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur• Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan
pemberi amanah• Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi• Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur• Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi
1.4 Ruang Lingkup Penetapan KinerjaRuang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok
dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber dayayang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakanterhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-programyang dapat menggambarkan keberadaan organisasi sertamenggambarkan issue strategik yang sedang dihadapi organisasi.
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
3 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
BAB IIGAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN BIMA
2.1. Gambaran Umum Daerah
2.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi
Kabupaten Bima memiliki luas wilayah daratan sebesar438.940 Ha atau 4.389,40 Km2 dan luas wilayah perairan lautseluas 3.760,33 Km2dengan panjang garis pantai sebesar 687,43Km2. Proporsi luas perairan laut Kabupaten Bima 37,71% dari luaswilayah perairan laut Pulau Sumbawa 9.970,96 Km2 atau 29.26%dari luas wilayah perairan laut Propinsi Nusa Tenggara Barat12.852,14 Km2.
Batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Laut Flores. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia. Sebelah Timur : Selat Sape Sebelah Barat : Kabupaten Dompu.
Secara administrasi Kabupaten Bima terbagi atas 18kecamatan, 191 desa, 782 Dusun, 1.048 Rukun Warga (RW) dan2.475 Rukun Tetangga (RT), dengan wilayah Kecamatan terluasadalah Kecamatan Tambora dengan luas 62.782 ha atau sebesar14,30%, sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalahKecamatan Belo dengan luas wilayah sebesar 4.476 ha atau1,02% dari luas wilayah Kabupaten Bima. Namun demikian,Kecamatan yang paling banyak desanya yaitu Kecamatan Sapedengan jumlah desa sebanyak 18 desa, sedangkan yang palingsedikit desanya yaitu Kecamatan Parado dengan jumlah desasebanyak 5 desa, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.1Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Dusun
di Kabupaten Bima Tahun 2016
No Kecamatan Luas Wilayah (Ha) JumlahDesa Dusun RT RW
1 Monta 22.752 14 45 162 682 Parado 26.129 5 18 61 233 Madapangga 23.758 11 41 147 444 Woha 10.557 15 63 173 805 Belo 4.476 9 33 119 506 Langgudu 32.294 15 59 168 76
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
4 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
7 Wawo 13.229 9 30 119 488 Sape 23.212 18 70 255 1179 Lambu 40.425 14 40 180 82
10 Wera 46.532 14 82 224 10311 Ambalawi 18.065 6 38 122 4512 Donggo 12.383 9 46 125 4913 Sanggar 47.789 6 22 59 2614 Tambora 62.782 7 24 54 2515 Bolo 6.693 14 71 180 7316 Soromandi 34.166 7 52 134 6117 Lambitu 6.540 6 15 42 1718 Palibelo 7.158 12 33 151 61
Kab.Bima 438.940 191 782 2.475 1.048Sumber Data : Bima Dalam Angka, 2016
Gambar 2.1Peta wilayah administrasi Kabupaten Bima
Sumber : RTRW Kabupaten Bima, 2011
2.1.2. Letak dan Kondisi GeografisWilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian
timur dan merupakan Kabupaten yang letaknya paling timur daridelapan (8) Kabupaten dan dua (2) Kota yang ada di Propinsi NusaTenggara Baratdengan pusat pemerintahan terletak di KecamatanWoha. Secara geografis terletak pada:
Barat – Timur : 1180 44’ – 1190 22’ Bujur Timur Utara – Selatan : 080 08’ – 08 057’ Lintang Selatan
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
4 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
7 Wawo 13.229 9 30 119 488 Sape 23.212 18 70 255 1179 Lambu 40.425 14 40 180 82
10 Wera 46.532 14 82 224 10311 Ambalawi 18.065 6 38 122 4512 Donggo 12.383 9 46 125 4913 Sanggar 47.789 6 22 59 2614 Tambora 62.782 7 24 54 2515 Bolo 6.693 14 71 180 7316 Soromandi 34.166 7 52 134 6117 Lambitu 6.540 6 15 42 1718 Palibelo 7.158 12 33 151 61
Kab.Bima 438.940 191 782 2.475 1.048Sumber Data : Bima Dalam Angka, 2016
Gambar 2.1Peta wilayah administrasi Kabupaten Bima
Sumber : RTRW Kabupaten Bima, 2011
2.1.2. Letak dan Kondisi GeografisWilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian
timur dan merupakan Kabupaten yang letaknya paling timur daridelapan (8) Kabupaten dan dua (2) Kota yang ada di Propinsi NusaTenggara Baratdengan pusat pemerintahan terletak di KecamatanWoha. Secara geografis terletak pada:
Barat – Timur : 1180 44’ – 1190 22’ Bujur Timur Utara – Selatan : 080 08’ – 08 057’ Lintang Selatan
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
4 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
7 Wawo 13.229 9 30 119 488 Sape 23.212 18 70 255 1179 Lambu 40.425 14 40 180 82
10 Wera 46.532 14 82 224 10311 Ambalawi 18.065 6 38 122 4512 Donggo 12.383 9 46 125 4913 Sanggar 47.789 6 22 59 2614 Tambora 62.782 7 24 54 2515 Bolo 6.693 14 71 180 7316 Soromandi 34.166 7 52 134 6117 Lambitu 6.540 6 15 42 1718 Palibelo 7.158 12 33 151 61
Kab.Bima 438.940 191 782 2.475 1.048Sumber Data : Bima Dalam Angka, 2016
Gambar 2.1Peta wilayah administrasi Kabupaten Bima
Sumber : RTRW Kabupaten Bima, 2011
2.1.2. Letak dan Kondisi GeografisWilayah Kabupaten Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian
timur dan merupakan Kabupaten yang letaknya paling timur daridelapan (8) Kabupaten dan dua (2) Kota yang ada di Propinsi NusaTenggara Baratdengan pusat pemerintahan terletak di KecamatanWoha. Secara geografis terletak pada:
Barat – Timur : 1180 44’ – 1190 22’ Bujur Timur Utara – Selatan : 080 08’ – 08 057’ Lintang Selatan
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
5 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
Gambar 2.2Lokasi Kabupaten Bima dalam Peta Provinsi NTB
Sumber : RTRW Kabupaten Bima, 2011
2.1.3. Topografi
Bentuk topografi wilayah Kabupaten Bimabervariasi daridatar sampai agak curam dengan klasifikasi sebagai berikut: Lereng 0–2%, bentuk wilayah datar, seluas 41.086Ha (8,62%). Lereng 2–8%, bentuk wilayah agak landai, seluas 96.712Ha
(20,30%). Lereng 8-15%,bentuk wilayah bergelombang, seluas 174.242Ha
(36,57%). Lereng 15-25%, bentuk wilayah curam, seluas 164.391Ha
(34,50%).
Kondisi diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayahKabupaten Bima merupakan hamparan bergelombang.Topografi wilayah Kabupaten Bima pada umumnya berbukit-bukit. Sebagian wilayahnya mempunyai topografi yang cukupbervariasi dari datar hingga bergunung dengan ketinggianantara 714 meter di atas permukaan laut (m dpl).
2.1.4. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Bima dapat dijabarkansebagaimana dalam tabel 2.5. Penggunaan lahan yang terluasadalah hutan seluas 287.461,02 Ha (67,49%) dan persawahanseluas 27.337,80 ha (6,23%). Sedangkan penggunaan lahan yangterkecil adalah kebun seluas 420,7 Ha (0,10%).
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
5 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
Gambar 2.2Lokasi Kabupaten Bima dalam Peta Provinsi NTB
Sumber : RTRW Kabupaten Bima, 2011
2.1.3. Topografi
Bentuk topografi wilayah Kabupaten Bimabervariasi daridatar sampai agak curam dengan klasifikasi sebagai berikut: Lereng 0–2%, bentuk wilayah datar, seluas 41.086Ha (8,62%). Lereng 2–8%, bentuk wilayah agak landai, seluas 96.712Ha
(20,30%). Lereng 8-15%,bentuk wilayah bergelombang, seluas 174.242Ha
(36,57%). Lereng 15-25%, bentuk wilayah curam, seluas 164.391Ha
(34,50%).
Kondisi diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayahKabupaten Bima merupakan hamparan bergelombang.Topografi wilayah Kabupaten Bima pada umumnya berbukit-bukit. Sebagian wilayahnya mempunyai topografi yang cukupbervariasi dari datar hingga bergunung dengan ketinggianantara 714 meter di atas permukaan laut (m dpl).
2.1.4. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Bima dapat dijabarkansebagaimana dalam tabel 2.5. Penggunaan lahan yang terluasadalah hutan seluas 287.461,02 Ha (67,49%) dan persawahanseluas 27.337,80 ha (6,23%). Sedangkan penggunaan lahan yangterkecil adalah kebun seluas 420,7 Ha (0,10%).
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
5 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
Gambar 2.2Lokasi Kabupaten Bima dalam Peta Provinsi NTB
Sumber : RTRW Kabupaten Bima, 2011
2.1.3. Topografi
Bentuk topografi wilayah Kabupaten Bimabervariasi daridatar sampai agak curam dengan klasifikasi sebagai berikut: Lereng 0–2%, bentuk wilayah datar, seluas 41.086Ha (8,62%). Lereng 2–8%, bentuk wilayah agak landai, seluas 96.712Ha
(20,30%). Lereng 8-15%,bentuk wilayah bergelombang, seluas 174.242Ha
(36,57%). Lereng 15-25%, bentuk wilayah curam, seluas 164.391Ha
(34,50%).
Kondisi diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayahKabupaten Bima merupakan hamparan bergelombang.Topografi wilayah Kabupaten Bima pada umumnya berbukit-bukit. Sebagian wilayahnya mempunyai topografi yang cukupbervariasi dari datar hingga bergunung dengan ketinggianantara 714 meter di atas permukaan laut (m dpl).
2.1.4. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Bima dapat dijabarkansebagaimana dalam tabel 2.5. Penggunaan lahan yang terluasadalah hutan seluas 287.461,02 Ha (67,49%) dan persawahanseluas 27.337,80 ha (6,23%). Sedangkan penggunaan lahan yangterkecil adalah kebun seluas 420,7 Ha (0,10%).
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
6 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
Tabel 2.2Luas Wilayah berdasarkan Jenis Penggunaanya
No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) %1 Permukiman 3.097,83 0,712 Industri - -3 Pertambangan - -4 Persawahan 27.337,80 6,235 Pert. Tanah Kering semusim 40.144,78 9,156 Kebun 420,70 0,107 Perkebunan 2.603,54 0,598 Padang 74.517,69 16,989 Hutan 287.461,02 65,4910 Perairan Darat 1.817,67 0,4111 Tanah Terbuka 998,37 0,2312 Lain-lain 540,60 0,12
Kab. Bima 438.940,00Sumber Data : BPN Kab. Bima, 2015
Gambar 2.3Penggunaan Lahan di Kabupaten Bima
2.1.5. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
Penduduk Kabupaten Bima berdasarkan hasil SensusPenduduk terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik,mencapai 443.663 jiwa, artinya dalam setiap tahun rata-ratapertambahan penduduk Kabupaten Bima mencapai 4.230 jiwaatau memiliki laju pertumbuhan sebesar 1,01%. Jumlah ini terdiridari laki-laki 233.288 jiwa dan perempuan 235.394 jiwa.
LuasHutan
287.461,0265,49%
LuasPerairan Darat
1.817,670,41%
LuasTanah Terbuka
998,370,23%
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
6 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
Tabel 2.2Luas Wilayah berdasarkan Jenis Penggunaanya
No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) %1 Permukiman 3.097,83 0,712 Industri - -3 Pertambangan - -4 Persawahan 27.337,80 6,235 Pert. Tanah Kering semusim 40.144,78 9,156 Kebun 420,70 0,107 Perkebunan 2.603,54 0,598 Padang 74.517,69 16,989 Hutan 287.461,02 65,4910 Perairan Darat 1.817,67 0,4111 Tanah Terbuka 998,37 0,2312 Lain-lain 540,60 0,12
Kab. Bima 438.940,00Sumber Data : BPN Kab. Bima, 2015
Gambar 2.3Penggunaan Lahan di Kabupaten Bima
2.1.5. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
Penduduk Kabupaten Bima berdasarkan hasil SensusPenduduk terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik,mencapai 443.663 jiwa, artinya dalam setiap tahun rata-ratapertambahan penduduk Kabupaten Bima mencapai 4.230 jiwaatau memiliki laju pertumbuhan sebesar 1,01%. Jumlah ini terdiridari laki-laki 233.288 jiwa dan perempuan 235.394 jiwa.
LuasPermukiman
3.097,830,71%
LuasPersawahan27.337,80
6,23%LuasPerairan Darat
1.817,670,41%
LuasTanah Terbuka
998,370,23%
LuasLain-lain
540,60,12%
`
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
6 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
Tabel 2.2Luas Wilayah berdasarkan Jenis Penggunaanya
No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) %1 Permukiman 3.097,83 0,712 Industri - -3 Pertambangan - -4 Persawahan 27.337,80 6,235 Pert. Tanah Kering semusim 40.144,78 9,156 Kebun 420,70 0,107 Perkebunan 2.603,54 0,598 Padang 74.517,69 16,989 Hutan 287.461,02 65,4910 Perairan Darat 1.817,67 0,4111 Tanah Terbuka 998,37 0,2312 Lain-lain 540,60 0,12
Kab. Bima 438.940,00Sumber Data : BPN Kab. Bima, 2015
Gambar 2.3Penggunaan Lahan di Kabupaten Bima
2.1.5. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk
Penduduk Kabupaten Bima berdasarkan hasil SensusPenduduk terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik,mencapai 443.663 jiwa, artinya dalam setiap tahun rata-ratapertambahan penduduk Kabupaten Bima mencapai 4.230 jiwaatau memiliki laju pertumbuhan sebesar 1,01%. Jumlah ini terdiridari laki-laki 233.288 jiwa dan perempuan 235.394 jiwa.
LuasPersawahan27.337,80
6,23%
LuasPert. Tanah Kering
semusim40.144,78
9,15% LuasKebun420,70,10%Luas
Perkebunan2.603,54
0,59%
LuasPadang
74.517,6916,98%
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
7 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
Adapun perkembangan penduduk Kabupaten Bima dalam5 (lima) tahun terakhir sebagaimana pada tabel 2.3.
Tabel 2.3Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Tahun 2011-2015
TahunJumlah Penduduk (Jiwa)
Laki-laki Perempuan Total LajuPertumbuhan (%)
2011 220.981 222.682 443.663 1,012012 222.883 224.403 447.286 0,822013 224.454 226.522 450.976 0,822014 230.649 232.770 463.419 2,762015 233.288 235.394 468.682 1,14
Sumber: Bima Dalam Angka 2016
2.1.6. Struktur dan Komposisi Penduduk
Pengelompokkan penduduk menurut umur oleh BadanPusat Statistik (BPS) dihitung dalam tahun dengan pembulatan kebawah atau sama dengan umur pada waktu ulang tahun yangterakhir. Penduduk Kabupaten Bima menurut kelompok umur darihasil sensus penduduk dan keadaan tahun 2016 sebagaimanapada tabel 2.4
Tabel2.4Penduduk Kabupaten Bima menurut Kelompok Umur
Kelompok Umur
Tahun 2011 Tahun 2016*Jenis Kelamin
JumlahJenis Kelamin
JumlahLaki-laki Perempuan
Laki-laki Perempuan
0 – 4 24.435 23.047 47.482 24.620 50.242 50.242
5 – 9 26.260 24.555 50.815 25.631 53.030 53.030
10 – 14 26.314 24.986 51.300 24.750 50.790 50.790
15 – 19 22.147 20.123 42.270 20.216 43.648 43.648
20 – 24 16.064 16.740 32.804 16.519 34.973 34.973
25 – 29 16.950 18.436 35.386 17.562 34.169 34.169
30 – 34 15.159 16.638 31.797 17.998 33.583 33.583
35 – 39 14.791 15.278 30.069 16.570 31.766 31.766
40 – 44 12.272 13.446 25.718 15.658 29.611 29.611
45 – 49 10.683 11.296 21.979 13.335 25.563 25.563
50 – 54 9.714 10.566 20.280 12.022 22.737 22.737
55 – 59 7.135 7.188 14.323 9.898 18.941 18.941
60 – 64 5.641 5.595 11.236 6.254 12.598 12.598
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
8 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
65 + 11.194 12.575 23.769 14.361 27.031 27.031
Total 218.759 220.469 439.228 233.288 235.394 468.682Sumber: Bima Dalam Angka 2016
Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerjayang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapatdigambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantungpada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasioketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomispenduduk dari sisi demografi.
Gambar 2.4Piramida Penduduk Kabupaten Bima
Sumber: BPS Kab. Bima, 2016
Gambar 2.4 memperlihatkan bahwa bentuk piramidapenduduk Kabupaten Bima termasuk tipe ekspansif, ditandaidengan bagian dasar (kelompok anak-anak) yang jauh lebihlebar dibandingkan dengan usia di atasnya dan bagian atasyang menunjukkan usia lansia cenderung mengecil sejalandengan meningkatnya umur.
2.1.7. Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk
Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Bimamencapai 106 jiwa per kilometer persegi. Namun demikianpenduduk Kabupaten Bima menyebar secara tidak merata pada18 kecamatan wilayah administrasi Kabupaten Bima. Ketidak-merataan persebaran penduduk di Kabupaten Bima dapatdiketahui dari jumah penduduk yang menempati suatu wilayah.
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
9 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
Tabel 2.5Sebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bima
No. Kecamatan Luas / Area(Km²)
Penduduk KepadatanJumlah %
1. Monta 227,52 35.697 7,62 1572. Parado 261,29 9.282 1,98 363. Bolo 66,93 47.175 10,07 7054. Madapangga 237,58 29.210 6,23 1235. Woha 105,57 46.856 10,00 4446. Belo 44,76 26.579 5,67 5947. Palibelo 71,58 26.453 5,64 3708. Wawo 132,29 17.364 3,70 1319. Langgudu 322,94 28.067 5,99 87
10. Lambitu 65,40 5.433 1,16 8311. Sape 232,12 56.572 12,07 24412. Lambu 404,25 36.578 7,80 9013. Wera 465,32 29.943 6,39 6414. Ambalawi 180,65 19.391 4,14 10715. Donggo 123,83 17.888 3,82 14416. Soromandi 341,66 16.499 3,52 4817. Sanggar 477,89 12.624 2,69 2618. Tambora 627,82 7.071 1,51 11
Jumlah 4.389,40 468.682 100,00 3.465Sumber: Bima Dalam Angka 2016
Berdasarkan tabel 2.5 persebaran perkecamatan,Kecamatan Bolo, merupakan kecamatan dengan pendudukterpadat yakni 705 jiwa per kilometer persegi, sedangkanKecamatan Tambora, dengan kondisi wilayah yang luas, dandengan penduduk relatif sedikit, kepadatannya hanya 11 jiwa perkilometer persegi.
2.1.8. Pengelompokan Penduduk berdasarkan Angkatan Kerja
Pengelompok penduduk di Kabupaten Bima yang termasukangkatan kerja (usia 15 tahun keatas) mencapai 195 337 jiwa,dengan jenis pekerjaan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.6
Tabel 2.6Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Sektor dan jenis kelamin di kabupaten Bima
No Lapangan PekerjaanUtama
Jenis Kelamin/Sex
Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Pertanian, Kehutanan,Perburuan, danPerikanan
58.778 39.670 98.448
2 Pertambangan danPenggalian 4.666 677 5 343
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
10 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
3 Industri Pengolahan 6.210 6 872 13 0824 Listrik, Gas, dan Air 0 0 05 Bangunan 5 050 0 5 0506 Perdagangan Besar,
Eceran, Rumah Makan,dan Hotel
8 839 21 500 30 339
7 Angkutan,Pergudangan, danKomunikasi
8 657 0 8 657
8 Keuangan, Asuransi,Usaha PersewaanBangunan, Tanah, danJasa Perusahaan
352 179 531
9 Jasa Kemasyarakatan,Sosial, dan Perorangan 16 806 17 081 33 887
Jumlah 109 .358 85 .979 195. 337Sumber : Bima Dalam Angka 2016
2.2. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah
2.2.1. Struktur OrganisasiPenataan organisasi perangkat daerah masih berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah telah dilakukan dengan penetapan Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Bima, dengan susunan organisasisebagai berikut :a. Sekretariat Daerah;b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;c. Inspektorat;d. Dinas terdiri dari :
1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga2) Dinas Kesehatan;3) Dinas Sosial;4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;5) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;6) Dinas Perhubungan;7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;8) Dinas Pariwisata;9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;10) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;13) Dinas Pertanian dan Perkebunan;14) Dinas Kelautan dan Perikanan;15) Dinas Lingkungan Hidup;16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
11 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
17) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
18) Dinas Ketahanan Pangan;19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;20) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;21) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;22) Satuan Polisi Pamong Praja;23) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
e. Badan terdiri dari :1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah;2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan;3) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah;
f. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagaiperangkat daerah Kabupaten, terdiri dari :1) Kecamatan Sape2) Kecamatan Bolo3) Kecamatan Woha4) Kecamatan Lambu5) Kecamatan Monta6) Kecamatan Wera7) Kecamatan Madapangga8) Kecamatan Langgudu9) Kecamatan Palibelo10) Kecamatan Belo11) Kecamatan Ambalawi12) Kecamatan Donggo13) Kecamatan Wawo14) Kecamatan Soromandi15) Kecamatan Sanggar16) Kecamatan Parado17) Kecamatan Tambora18) Kecamatan Lambitu
Dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan teknispenunjang Dinas dan Badan, dalam Peraturan Bupati BimaNomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan,Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinasdan Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, masih berlakumenunggu peraturan perundangan yang mengamanatkanpembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan.
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
12 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi1. Sekretariat Daerah
Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu Bupatidalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasianadministratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerahserta pelayanan administratif.
Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dankewajiban menyelenggarakan fungsi :a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja
perangkat daerah;c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil
Negara;e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakanadministrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukungpelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan sertamengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRDdalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasmenyelenggarakan fungsi :a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD.f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
3. Inspektorat
Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupatimembina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuanoleh perangkat daerah.
Inspektorat dalam melaksanakan tugasmenyelenggarakan fungsi :a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan;
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
13 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dankeuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dankegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu ataspenugasan bupati;
d. penyunan laporan hasil pengawasan;e. pelaksanaan administrasi inspektorat;f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya;
4. Dinas Daerah
Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupatimelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah berdasarkan azas otonomi, tugaspembantuan dan dekonsentrasi.
Dinas Daerah melaksanakan tugasnyamenyelenggarakan fungsi :a. perumusan kebijakan teknis;b. perencanaan program dan kegiatan Dinas;c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum ;d. pengkoordinasian dan pembinaan tugas;e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
Dinas;f. pelaksanaan administasi Dinas;g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
5. Kecamatan
Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagaiperangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camatmempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahanyang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menanganisebagian urusan otonomi daerah. Camat jugamenyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum;c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan;f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan; dan
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
14 Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bima
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya dan/atau yang belum dapatdilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Untuk menguraikan lebih rinci tugas pokok dan fungsiorganisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bima,Bupati Bima telah menetapkan Peraturan Bupati Bima Nomor42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata KerjaSekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah dan Inspektorat Kabupaten Bima, Peraturan BupatiBima Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi danTata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima dan PeraturanBupati Bima Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bima.
2.2.3. Aparat PemerintahKeadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten Bima
untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan danpelayanan masyarakat pada tahun 2015 sejumlah 9.807 orangyang terdiri dari : Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut:
1. Golongan I : 108 orang, Golongan II : 2.962 orang, Golongan III: 4.207 orang, Golongan IV : 2.530 orang.
2. Jabatan Struktural yang terdiri dari, Eselon II : 29 orang, Eselon III: 156 orang, Eselon IV: 7694 orang, Eselon V: 39 orang.
3. Tingkat Pendidikan : SD = 77 orang, SMP = 82 orang, SLTA =1.678 orang, SMK = 1.578 orang, Diploma I = 166 orang,Diploma II = 1.356 orang, Diploma III = 936 orang, Diploma IV =38 orang, S1 = 3.776 orang, S2 = 117 orang S3 = 3 orang.
4. Jenis kelamin terdiri dari, laki – laki : 5.787 orang danperempuan: 4.020 orang.
PenetapanKinerja(PK)PemerintahKabupaten Bima
Tahun 2017
15 Bab III RencanaStrategis
BAB IIIRENCANA STRATEGIS
3.1. VisiVisi dan Misi ini dibuat sebagai pedoman dalam penetapan arah
kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunandaerah serta pelayanan kepada masyarakat selama lima tahunkedepan. Adapun visi dan misi Kabupaten Bima tahun 2016-2021 adalah :“Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah “Religius, Aman, Makmur,Amanah dan Handal."
Visi ini merupakan suatu refleksi dari momentum gerakanpembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah, terpadu danberkesinambungan untuk menyelesaikan segala permasalahanpembangunan yang dihadapi hingga saat ini, serta dalam rangkamemacu berbagai kemajuan berdasarkan kondisi obyektif yang adadengan upaya optimal yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahunkedepan. Sebagaimana dituangkan dalam pernyataan visi sebagaiberikut :
1. Pembangunan KabupatenBima Yang Religius : TerwujudnyaPemerintah Dan Masyarakat Kabupaten Bima Yang Beriman DanBertaqwa Kepada Allah SWT, Serta Membangun Karakter ReligiusDalam Bermasyarakat;
2. Pembangunan KabupatenBima Yang Aman : TerwujudnyaPemerintah Dan Masyarakat Yang Mampu Menegakkan KeamananDan Ketertiban Wilayah dan Masyarakat, Mengamankan Proses danHasil Pembangunan,Serta Penegakkan Supremasi Hukum;
3. Pembangunan KabupatenBima Yang Makmur :Terbangunnya EkonomiYang Tangguh,Kreatif Dan Kompetitif, Dengan MengoptimalkanPemanfaatan Potensi Lokal Untuk Mewujudkan Masyarakat YangSejahtera.
4. Pembangunan KabupatenBima Yang Amanah: Terwujudnyapemerintah dan masyarakat yang jujur, transparan, akuntabel danbertanggungjawab dalam mewujudkan”good governance.”
5. Pembangunan KabupatenBima yang Handal : Terwujudnyapemerintah dan masyarakat yang berwibawa, unggul, berdaya saingdan andal dalam era global”
3.2. MisiVisi pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 tersebut
diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yakni:
PenetapanKinerja(PK)PemerintahKabupaten Bima
Tahun 2017
16 Bab III RencanaStrategis
1. Meningkatkan Masyarakat yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat;
2. Mewujudkan Masyarakat yang Aman Tertib dan Nyaman denganMengedepankan Penegakan Supermasi Hukum;
3. Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat,dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan dan PengangguranDidukung Tersedianya Sarana dan Prasarana Berbasis Tata Ruang DanPengelolaan Lingkungan Hidup;
4. MeningkatkanKemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah denganMengedepankan Rasa Tanggungjawab Melalui Tata KelolaPemerintahan yang Baik;
5. Membangun Masyarakat Yang Maju, Mandiri,dan BerdayaSaing.
PenetapanKinerja(PK)PemerintahKabupaten Bima
Tahun 2017
17 Bab III RencanaStrategis
3.3. Tujuan dan Sasaran
Tabel 3.1Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi : Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah “Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal”
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran
Capaian KinerjaKondisi Awal
(2016) 2017 2018 2019 2020 KondisiAkhir (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9Misi 1 : Meningkatkan Masyarakat Yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam KehidupanBernegara dan Bermasyarakat
Meningkatnyakesadarandanpemahamankehidupanberagama
Terwujudnyapeningkatanpengamalannilai-nilaireligius dalammasyarakat
PersentasepeningkatanpembayaranZakat, Infakdan Sedekah(ZIS)
100 100 100 100 100 100
Persentasemasyarakatyangmelaksanakan ibadah haji
100 100 100 100 100 100
Misi II : Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Tertib, dan Nyaman Dengan Mengedepankan Penegakan SupremasiHukumTerwujudnyaketertibandan rasa
Meningkatnyaketertiban danperlindungan
Persentasemenurunnyapelanggaran
95 86 79 72 65 65
PenetapanKinerja(PK)PemerintahKabupaten Bima
Tahun 2017
18 Bab III RencanaStrategis
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran
Capaian KinerjaKondisi Awal
(2016) 2017 2018 2019 2020 KondisiAkhir (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9amanmasyarakat
masyarakat ketertibanPersentasemenurunnyakonflikhorizontal
96 76 56 36 16 16
Terciptanyakondisi amanbencana
Persentasemenurunnyajumlah korbanjiwa/hartabenda akibatbencana
80 72 64 56 48 40
MISI III : Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Dalam Rangka PenanggulanganKemiskinan Dan Pengangguran Didukung Tersedianya Sarana Dan Prasarana Berbasis Tata Ruang Dan PengelolaanLingkungan Hidup.Menurunnyaangkakemiskinandanmeningkatnyaketersediaanlapangankerja
Menurunnyaangkakemiskinandanpengangguran
Persentasependudukmiskinsemakinberkurang
15,78 14,72 13,66 12,60 11,54 10,47
PersentaseMenurunnyaangkaPengangguran
4,40 4,00 3,80 3,50 3,30 3,00
Meningkatnya Meningkatnya Persentase 34,00 42,50 43,50 45,00 45,75 48,00
PenetapanKinerja(PK)PemerintahKabupaten Bima
Tahun 2017
19 Bab III RencanaStrategis
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran
Capaian KinerjaKondisi Awal
(2016) 2017 2018 2019 2020 KondisiAkhir (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9aksesibilitassarana danprasaranadaerah
kualitas saranadan prasaranawilayah
jalan dalamkondisimantapPersentasejembatandalam kondisibaik
15,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
Persentasewilayah yangterpasangjaringan listrik
60 70 80 90 100 100
Persentasewilayah yangsalingterhubungdenganmodatransportasi
16,75 15,18 13,61 12,04 10,47 8,9
Persentasewilayahterhubungakses internet
80,63 84,50 88,37 92,24 96,11 100
Terpenuhinyakebutuhan airirigasi
Persentasejaringan irigasiberfungsi baik
39,00 39,00 39,50 40,38 41,25 42,00
PenetapanKinerja(PK)PemerintahKabupaten Bima
Tahun 2017
20 Bab III RencanaStrategis
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran
Capaian KinerjaKondisi Awal
(2016) 2017 2018 2019 2020 KondisiAkhir (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9Meningkatnyakualitaslingkungan
Luas kawasankumuh 3,27 7,93 12,59 18,66 23,32 23,32
Persentasesampah yangdikelola
0,05 0,19 0,33 0,47 0,61 0,75
Meningkatnyakemandirianekonomidaerah
Meningkatnyasektor ekonomidaerah
PersentasePertumbuhanEkonomiDaerah
5,73 5,82 5,91 6,02 6,12 6,20
Persentasekontribusi PADterhadapAPBD
6,67 7,34 8,01 8,68 9,35 10
KonstribusiPertanianterhadapPDRB
43,25 43 42,50 41 40,05 40
KonstribusiKoperasi,UMKMterhadapPDRB
2,80 3,66 4,52 5,38 4,52 5,38
KonstribusiPerdagangan 15,72 15,97 16,22 16,47 16,72 16,97
PenetapanKinerja(PK)PemerintahKabupaten Bima
Tahun 2017
21 Bab III RencanaStrategis
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran
Capaian KinerjaKondisi Awal
(2016) 2017 2018 2019 2020 KondisiAkhir (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9terhadapPDRB
Tercukupinyaketersediaanpangan
Skor PolaPangan 81,60 86,20 89,80 94,80 98,65 100
MISI IV : Meningkatkan Kemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah Dengan Mengedepankan RasaTanggungjawab Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang BaikTerwujudnyapemerintahyang bersih,akuntabeldan melayani
Terciptanyapelayananpublik yangprofesionaldan berkualitas
IndeksKepuasanMasyarakat
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
Level APIP 3 3 3 3 3 3Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTPPeringkatLPPD 144 100 90 80 70 50
Nilai LKJiP 60,1 60,1 62 63 64 65
MISI V: Membangun Masyarakat Yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing
Terwujudnyakualitas hidupMasyarakat
Meningkatnyakualitaspendidikan
Angka melekhuruf (AMH) 92,38 94,79 96,09 97,39 98,69 100
Angka rata-rata lamasekolah
7,36 7,56 7,76 7,96 8,16 8,36
AngkakelulusanSD/MI
99,08 99,20 99,35 99,65 99,78 100
PenetapanKinerja(PK)PemerintahKabupaten Bima
Tahun 2017
22 Bab III RencanaStrategis
Tujuan Sasaran IndikatorSasaran
Capaian KinerjaKondisi Awal
(2016) 2017 2018 2019 2020 KondisiAkhir (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9Angkakelulusan SLTP 99,76 97,79 99,81 99,85 99 100
Meningkatnyakualitaskesehatan
Angka usiaharapanhidup
64.86 65,06 65,26 65,46 65,66 65,86
Prevalensibalita giziburuk
7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0
Angkakematian ibumelahirkan
90,54 80,48 70,42 60,36 50,3 40,24
Angkakematianbayi
8,46 7,6 6,85 6,17 5,55 4,99
Meningkatnyapemberdayaan masyarakatdan desa
Jumlah atletberprestasitingkatprovinsi
6 10 16 18 20 20
Jumlah DesaMandiri 0 7 15 22 29 37
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
22 Bab IV Penetapan Kinerja
BAB IVPENETAPAN KINERJA
4.1. Pernyataan Perjanjian Kinerja
BUPATI BIMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Hj. Indah Dhamayanti PutriJabatan : Bupati BimaSelanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dr. TGH. M. Zainul MajdiJabatan : Gubernur Nusa Tenggara BaratSelaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnyasesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangkamenengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakanyang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bima, 2017
Pihak Kedua,
Ttd
Dr. TGH. M. Zainul Majdi
Pihak Pertama,
Hj. Indah Dhamayanti Putri
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
23 Bab IV Penetapan Kinerja
4.2. Perjanjian Kinerja
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Target(1) (2) (3) (4) (5)1. Terwujudnya
peningkatanpengamalan nilai-nilai religius dalammasyarakat
1. Persentase peningkatanpembayaran Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS)
% 100
2. Persentase masyarakatyang melaksanakanibadah haji
% 100
2. Meningkatnyaketertiban danperlindunganmasyarakat
3. Persentase menurunnyapelanggaran ketertiban % 86
4. Persentase menurunnyakonflik horizontal % 76
3. Terciptanya kondisiaman bencana
5. Persentase menurunnyajumlah korban jiwa/hartabenda akibat bencana
% 72
4. Menurunnya angkakemiskinan danpengangguran
6. Persentase pendudukmiskin semakin berkurang % 14,72
7. Persentase Menurunnyaangka Pengangguran % 4,00
5. Meningkatnyakualitas sarana danprasarana wilayah
8. Persentase jalan dalamkondisi mantap % 42,50
9. Persentase jembatandalam kondisi baik % 15,00
10.Persentase wilayah yangterpasang jaringan listrik % 70
11.Persentase wilayah yangsaling terhubung denganmoda transportasi
% 15,18
12.Persentase wilayahterhubung akses internet % 84,50
6. Terpenuhinyakebutuhan air irigasi
13.Persentase jaringan irigasiberfungsi baik % 39,00
7. Meningkatnyakualitas lingkungan
14.Luas kawasan kumuh % 7,9315.Persentase sampah yang
dikelola % 0,19
8. Meningkatnya sektorekonomi daerah
16.Persentase PertumbuhanEkonomi Daerah % 5,82
17.Persentase kontribusi PADterhadap APBD % 7,34
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
24 Bab IV Penetapan Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Target(1) (2) (3) (4) (5)
18.Konstribusi Pertanianterhadap PDRB % 43
19.Konstribusi Koperasi, UMKMterhadap PDRB % 3,66
20.Konstribusi Perdaganganterhadap PDRB % 15,97
9. Tercukupinyaketersediaanpangan
21.Skor Pola PanganSkor 86,20
10. Terciptanyapelayanan publikyang profesionaldan berkualitas
22. Indeks KepuasanMasyarakat Indeks 20
23.Level APIP Level 324.Opini BPK Opini WTP25.Peringkat LPPD Peringkat 10026.Nilai LKJiP Nilai 60,1
11. Meningkatnyakualitas pendidikan
27.Angka melek huruf (AMH) % 94,7928.Angka rata-rata lama
sekolahTahun 7,56
29.Angka kelulusan SD/MI % 99,2030.Angka kelulusan SLTP % 97,79
12. Meningkatnyakualitas kesehatan
31.Angka usia harapan hidup Usia 65,0632.Prevalensi balita gizi buruk % 6,833.Angka kematian ibu
melahirkan% 80,48
34.Angka kematian bayi % 7,613. Meningkatnya
pemberdayaanmasyarakat dandesa
35.Jumlah atlet berprestasitingkat provinsi Orang 10
36.Jumlah Desa Mandiri Desa 7
Program AnggaranURUSAN WAJIBI URUSAN PENDIDIKAN
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun
Rp. 9.257.590.000,00
Program Pendidikan Menengah Rp. 3.187.000.000,00Program Pendidikan Non Formal Rp. 2.368.225.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan
Rp. 2.413.975.000,00
II URUSAN KESEHATANProgram Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 2.910.195.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 19.914.948.700,00
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
25 Bab IV Penetapan Kinerja
Program AnggaranProgram Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat
Rp. 350.000.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 770.000.000,00Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular
Rp. 505.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikansarana dan prasarana puskesmas/ puskemaspembantu dan jaringannya
Rp. 14.559.329.219,00
Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumah sakit mata
Rp. 7.980.317.682,00
III URUSAN PEKERJAAN UMUMProgram Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp. 139.507.038.000,00Program Pemanfaatan Ruang Rp. 150.000.000,00Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatan
Rp. 765.405.000,00
Program pembangunan sistem informasi/data basePekerjaan Umum
Rp. 1.155.000.000,00
Program Perkuatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif Rp. 622.603.000,00Program Pengembangan, Pengelolaan, danKonservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya AirLainnya
Rp. 44.235.222.800,00
IV URUSAN PERUMAHANPenyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan danPemukiman
Rp. 3.529.201.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah
Rp. 34.876.838.600,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis danCepat Tumbuh
Rp. 20.660.430.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan Rp. 7.027.825.000,00V URUSAN PENATAAN RUANG
Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 660.000.000,00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruangan Rp. 150.000.000,00
VI URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNANProgram Kerjasama Pembangunan Rp. 419.000.000,00Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Rp. 25.000.000,00Program Perencanaan Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh
Rp. 126.500.000,00
Program perencanaan pengembangan kota-kotamenengah dan besar
Rp. 702.500.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 1.665.000.000,00Program perencanaan pembangunan ekonomi Rp. 665.000.000,00Program perencanaan sosial dan budaya Rp. 1.993.000.000,00Program perancanaan prasarana wilayah dansumber daya alam
Rp. 622.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 400.000.000,00Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Rp. 558.399.400,00
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
26 Bab IV Penetapan Kinerja
Program AnggaranVII URUSAN PERHUBUNGAN
Pogram Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut Rp. 18.195.000,00Program pembangunan sarana dan prasaranaperhubungan
Rp. 3.939.276.500,00
Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Rp. 71.110.500,00Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas(Bidang Darat)
Rp. 385.759.600,00
VIII URUSAN LINGKUNGAN HIDUPProgram Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
Rp. 251.480.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup
Rp. 450.000.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber DayaAlam
Rp. 928.800.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemulihan CadanganSumber Daya Alam
Rp. 391.834.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rp. 220.000.000,00
IX URUSAN PERTANAHANProgram Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Rp. 18.827.650.000
X URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILProgram Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 1.039.810.500,00
XI URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANProgram Advokasi dan Perlindungan TerhadapPerempuan dan Anak
Rp. 368.350.000,00
Program Peningkatan Peran Perempuan diPedesaan
Rp. 350.000.000,00
Program Peningkatan Peran Perempuan DalamBidang Kesehatan
Rp. 146.000.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam BidangKesehatan
Rp. 55.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas KelembagaanPengarusutamaan Gender
Rp. 86.000.000,00
XII URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGASEJAHTERAProgram Keluarga Berencana Rp. 515.000.000,00Program pembinaan peran serta masyarakat dalampelayanan KB/KR yang mandiri
Rp. 477.152.400,00
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anakmelalui kelompok kegiatan dimasyarakat
Rp. 120.000.000,00
Program peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS
Rp. 30.000.000,00
Program penyiapan tenaga pedamping kelompokbina keluarga
Rp. 320.000.000,00
XIII URUSAN SOSIALProgram Peningkatan Kualitas Manajemen danProfesionalisme Pelayanan Sosial
Rp. 448.000.000,00
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
27 Bab IV Penetapan Kinerja
Program AnggaranProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rp. 448.000.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial
Rp. 116.000.000,00
Program pembinaan anak terlantar Rp. 62.000.000,00Program pembinaan para penyandang cacat dantrauma
Rp. 223.000.000,00
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Rp. 32.000.000,00Program pembinaan eks penyandang penyakitsosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakitsosial lainnya)
Rp. 90.000.000,00
Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial
Rp. 340.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan RehabilitasiKesejahteraan Sosial Bagi PMKS
Rp. 35.500.000,00
XIV URUSAN TENAGA KERJAProgram Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja
Rp. 3.479.972.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp. 591.310.000,00Program Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan
Rp. 346.601.500,00
XV URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHProgram penciptaan iklim usaha Usaha KecilMenengah yang konduksif
Rp. 66.280.000,00
Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp. 980.498.100,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung UsahaBagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Rp. 123.905.000,00
Program Peningkatan Kualitas KelembagaanKoperasi
Rp. 260.362.500,00
Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Rp. 616.261.650,00Program Pembinaan Kemampuan danKeterampilan Industri Hasil Tembakau dan atauDaerah Penghasil Bahan Baku Industri HasilTembakau
Rp. 142.658.600,00
XVI URUSAN PENANAMAN MODALProgram Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya
35.000.000,00
Program Peningkatan Daya Saing PenanamanModal
321.000.000,00
XVII URUSAN KEBUDAYAANProgram pengembangan Nilai Budaya 463.875.000,00Program Pemiliharaan dan Pengelolaan KekayaanBudaya
241.315.000,00
XVIII URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGAProgram Pengembangan dan Keserasian KebijakanPemuda
Rp. 715.000.000,00
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
28 Bab IV Penetapan Kinerja
Program AnggaranProgram Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga
Rp. 1.421.000.000,00
XIX URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAMNEGERIProgram pengembangan wawasan kebangsaan Rp. 725.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untukmenjaga ketertiban dan keamanan
Rp. 740.000.000,00
Program pengembangan partisipasi dan budayapolitik
Rp. 405.000.000,00
XX URUSAN PEMERINTAHAN UMUMProgram Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Rp. 265.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp. 1.883.040.000,00
Program Peningkatan Kualitas Aparatur Daerah Rp. 740.000.000,00Program Penataan Kelembagaan PerangkatDaerah
Rp. 345.000.000,00
Program Pengembangan Potensi Sosial Budaya Rp. 3.911.258.250,00Program peningkatan pelayanan kedinasan kepaladaerah/wakil kepala daerah
Rp. 3.330.000.000,00
Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah
Rp. 4.170.894.400,00
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan kabupaten/kota
Rp. 10.100.000.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internaldan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Rp. 1.740.000.000,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi
Rp. 2.799.871.250,00
Program mengintensifkan penanganan pengaduanmasyarakat
Rp. 30.000.000,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 1.340.000.000,00Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp. 150.000.000,00Program Peningkatan Kualitas Da'i, dan DewanHakim/Pelatih
Rp. 60.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Aparatur Daerah Rp. 250.000.000,00Peningkatan Partisipasi Pemuda DalamPembangunan
Rp. 428.000.000,00
Program Penataan dan KetatalaksanaanPemerintahan
Rp. 550.000.000,00
Program Peningkatan sarana dan prasarana untukTPQ/Ponpes
Rp. 627.520.950,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rp. 375.000.000,00
XXI URUSAN KETAHANAN PANGANProgram Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Rp. 2.313.900.000,00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 140.569.000,00
XXII URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAProgram Pengembangan Data Pembangunan Desa Rp. 215.000.000,00
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
29 Bab IV Penetapan Kinerja
Program AnggaranProgram Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
Rp. 712.500.000,00
Program pengembangan lembaga ekonomipedesaan
Rp. 202.500.000,00
Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa
Rp. 1.445.500.000,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa
Rp. 1.792.500.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam BidangKesehatan
Rp. 170.000.000,00
Program membangun sistem informasi/data base Rp. 40.000.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi PengelolaanKeuangan Desa
Rp. 1.142.000.000,00
XXIII URUSAN STATISTIKProgram pengembangan data/informasi Rp. 561.000.000,00
XXIV URUSAN KEARSIPANProgram Penyelamatan dan PelestarianDokumen/Arsip Daerah
Rp. 59.385.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan InformasiKearsipan
Rp. 38.900.000,00
XXV URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAProgram Pengembangan komunikasi, informasi danmedia masa
Rp. 761.821.700,00
XXVI URUSAN PERPUSTAKAANProgram Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan
Rp. 518.710.000,00
URUSAN PILIHANI PERTANIAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 1.070.085.000,00Program Peningkatan Ketahan Pangan(pertanian/perkebunan)
Rp. 2.371.170.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksipertanian/perkebunan
Rp. 150.000.000,00
Program peningkatan produksipertanian/perkebunan
Rp. 15.934.730.727,00
Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya SaingHasil Pertanian
Rp. 275.000.000,00
II KEHUTANANProgram pemanfaatan potensi sumber daya hutan Rp. 95.000.000,00Program rehabilitasi hutan dan lahan Rp. 974.590.000,00Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Rp. 300.000.000,00Program pembinaan dan penertiban industri hasilhutan
Rp. 100.000.000,00
Program Pemantapan dan Pra Kondisi PengelolaanHutan
Rp. 200.000.000,00
Program pengembangan tanaman unggulan danhasil hutan bukan kayu
Rp. 250.000.000,00
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
30 Bab IV Penetapan Kinerja
Program AnggaranIII ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program Penyusunan Perangkat Regulasi danSosialisasi Kewenangan Sektor Pertambangan danEnergi
Rp. 170.500.000,00
Program Pembinaan dan Pengawasan BidangPertambangan
Rp. 125.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengawasan BidangGeologi
Rp. 217.000.000,00
Program Peningkatan Sarana Air Bawah Tanah Rp. 650.000.000,00Program pembinaan dan pengembangan bidangketenagalistrikan
Rp. 1.455.403.875,00
Program Pengembangan Pemanfaatan EnergiAlternatif
Rp. 141.000.000,00
Program Pengembangan dan Pengendalian BidangMigas
Rp. 136.000.000,00
IV PARIWISATAProgram pengembangan destinasi pariwisata Rp. 2.501.799.800,00Program pengembangan pemasaran pariwisata Rp. 102.691.800,00Program Pengembangan Kemitraan Rp. 121.283.200,00Program Standarisasi Usaha Jasa Kepariwisataan Rp. 791.490.000,00Program Pengembangan SDM Kepariwisataan Rp. 85.000.000,00
V KELAUTAN DAN PERIKANANProgram pemberdayaan ekonomi masyarakatpesisir
Rp. 685.000.000,00
Program pemberdayaan masyarakat dalampengawasan dan pengendalian sumberdayakelautan
Rp. 595.000.000,00
Program pengembangan perikanan tangkap Rp. 250.000.000,00Program Peningkatan Produksi Pengelolaan danMutu
Rp. 90.000.000,00
Program Pengembangan Infrastuktur dan SumberDaya Perikanan
Rp. 8.072.326.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Data StatistikPerikanan
Rp. 22.500.000,00
Program Pembinaan Tehnis Masyarakat Perikanan Rp. 50.000.000,00Program Pengelolaan Kawasan Konservasi Gilibanta Rp. 50.000.000,00Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Rp. 40.000.000,00Program Penigkatan Produksi Perikanan Budidaya Rp. 320.730.000,00
VI PERDAGANGANProgram Pengembangan Sarana dan PrasaranaUsaha Perdagangan
Rp. 2.251.661.000,00
Program perlindungan konsumen dan pengamananperdagangan
Rp. 75.000.000,00
Program pengembangan industri kecil danmenengah
Rp. 2.478.936.000,00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalamnegeri
Rp. 48.000.000,00
Penetapan Kinerja (PK)Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun 2017
31 Bab IV Penetapan Kinerja
Program AnggaranVII PERINDUSTRIAN
Program peningkatan kemampuan teknologi industri Rp. 35.000.000,00Program Peningkatan Mutu SDMPengusaha/Pengrajin IKM
Rp. 126.064.000,00
Program Pengembangan Usaha Perdagangan Kecildan Menengah
Rp. 405.755.000,00
VIII TRANSMIGRASIPembangunan Kawasan Transmigrasi Rp. 1.042.666.500,00
Bima, 2017 M1439 H
Pihak Kedua,
Ttd
Dr. TGH. M. Zainul Majdi
Pihak Pertama,
Hj. Indah Dhamayanti Putri