PEDOMAN TEKNIS
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN JAKARTA, 2015
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
i
KATA PENGANTAR
Pengembangan dan peningkatan kemampuan industri perbenihan
baik yang dikelola oleh swasta maupun yang masih dikelola oleh
Pemerintah perlu ditingkatkan melalui peningkatan aspek-aspek
strategis antara lain penelitian dan pengembangan varietas,
perbanyakan benih, pengawasan mutu dan sertifikasi benih,
distribusi/pemasaran dan penggunaan benih di tingkat petani.
Dalam rangka peningkatan penggunaan benih varietas unggul
bersertifikat diperlukan sistem pengelolaan produksi benih yang baik
sehingga mampu menyediakan benih di tingkat lapangan sesuai
dengan kebutuhan petani sesuai azas 6 tepat (varietas, mutu, jumlah,
waktu, lokasi dan harga)
Produksi benih sumber kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP)
dilakukan oleh Balai Benih milik pemerintah daerah dan beberapa
produsen benih yang memenuhi syarat. Sedangkan produksi benih
kelas Benih Sebar (BR) dilakukan oleh produsen benih baik berskala
besar (BUMN dan perusahaan swasta) maupun kecil (perusahaan
swasta dan para penangkar/kelompok penangkar benih).
Peranan penangkar dan kelompok penangkar benih dalam
penyediaan benih varietas unggul bersertifikat sangat penting tetapi di
sisi lain masih memiliki keterbatasan seperti luas areal produksi,
sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta modal.
Dalam upaya memberdayakan penangkar benih, khususnya untuk
benih padi dan kedelai pada TA 2015 dialokasikan kegiatan
“Pemberdayaan Penangkar Benih”. Sebagai acuan bagi pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan penangkar benih disusunlah
“ Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 “.
Jakarta, ....... Januari 2015 Direktur Jenderal Tanaman Pangan,
Dr. Ir. Hasil Sembiring, MSc.
NIP 196002101988031001
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ....................................................
DAFTAR ISI ..................................................................
I. PENDAHULUAN ....................................................
1.1. Latar Belakang .............................................
1.2. Tujuan dan Sasaran .....................................
1.3. Pengertian ....................................................
II. PERENCANAAN ....................................................
2.1. Alokasi Pemberdayaan Penangkar Benih ...
2.2. Lokasi Penangkaran Benih ..........................
2.3. Kriteria Penangkar/Kelompok Penangkar
Benih ............................................................
2.4. Ketentuan Pelaksanaan Pemberdayaan
Penangkar Benih .........................................
2.5. Mekanisme Usulan Penangkar/Kelompok
Penangkar Benih .........................................
2.6. Persiapan dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Penangkar Benih .........................................
III. PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
DANA .....................................................................
3.1. Pembiayaan .................................................
3.2. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran
Dana Bantuan Sosial Pemberdayaan
Penangkar Benih .........................................
3.3. Mekanisme Pencairan Anggaran
Koordinasi, Sosialisasi, Pembinaan,
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan ...........
i
ii
1
1
2
3
5
5
5
5
7
8
9
11
11
12
15
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
iii
IV. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN
PELAPORAN .........................................................
4.1. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi .........
4.2. Pelaporan .....................................................
V. PENUTUP ...............................................................
LAMPIRAN ...................................................................
16
16
18
20
21
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 1
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan,
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman
pangan, khususnya padi, jagung dan kedelai.
Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat diyakini
dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam
peningkatan produktivitas tanaman pangan.
Dalam mendukung peningkatan penggunaan benih
varietas unggul bersertifikat diperlukan sistem
pengelolaan produksi benih yang baik sehingga mampu
menyediakan benih di tingkat lapangan sesuai dengan
kebutuhan petani, yaitu benih dengan varietas, mutu,
jumlah, waktu, lokasi dan harga yang tepat. Peranan
penangkar/kelompok penangkar benih dalam penyediaan
benih varietas unggul bersertifikat sangat penting tetapi
di sisi lain masih memiliki keterbatasan seperti luas areal
produksi dan sumber daya manusia, prasarana dan
sarana, serta modal.
Guna meningkatkan kinerja para penangkar/kelompok
penangkar benih tersebut maka lembaga/institusi di
daerah seperti Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota, Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH),
Produsen Benih Pemerintah/Balai Benih Padi dan
Palawija, Produsen Benih BUMN dan Swasta
Nasional/Multi Nasional tentunya harus selalu melakukan
pembinaan dan memberikan dukungan kepada
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 2
penangkar/kelompok penangkar benih baik aspek teknis
maupun manajemen.
Dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan
penangkar/kelompok penangkar benih atau
memberdayakan penangkar/kelompok penangkar benih,
pada TA 2015 dialokasikan kegiatan pemberdayaan
penangkar benih padi dan kedelai. Agar kegiatan
pemberdayaan penangkar benih dapat dilaksanakan
dengan baik sesuai tujuan dan sasaran, diperlukan
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih
sebagai acuan dalam pelaksanaannya.
1.2 Tujuan dan Sasaran
A. Tujuan
1) Meningkatkan kemampuan penangkar/kelompok
penangkar benih dalam pengelolaan produksi dan
pemasaran benih varietas unggul bersertifikat.
2) Menumbuhkembangkan penangkar/kelompok
penangkar benih di daerah yang kelembagaan
penangkar benihnya belum berkembang.
B. Sasaran
1) Meningkatnya kemampuan penangkar/kelompok
penangkar benih dalam pengelolaan produksi dan
pemasaran benih varietas unggul bersertifikat.
2) Tumbuh dan berkembangnya penangkar/kelompok
penangkar benih di daerah yang kelembagaan
penangkar benihnya belum berkembang.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 3
1.3 Pengertian
A. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul
yang telah dilepas, yang produksi dan
peredarannya diawasi.
B. Benih Sumber adalah tanaman atau bagian
tanaman yang digunakan untuk memproduksi
benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi
Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD) dan Benih
Pokok (BP). Khusus untuk benih kedelai, benih
sumber termasuk BP, BR, dan BR1.
C. Benih varietas unggul bersertifikat adalah benih
varietas unggul yang dalam proses produksinya
dilaksanakan sesuai peraturan sertifikasi benih.
D. Produsen Benih Bina adalah perseorangan,
badan usaha, badan hukum atau instansi
pemerintah yang melakukan proses produksi
benih bina.
E. Penangkar Benih Peserta Kegiatan
Pemberdayaan Penangkar Benih adalah petani
atau kelompok tani yang memenuhi persyaratan
melakukan penangkaran atau perbanyakan benih
varietas unggul bersertifikat dan ditetapkan
dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian
Provinsi.
F. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
adalah dinas yang membidangi tanaman
pangan yang mempunyai tugas dan fungsi
sebagai pembina dan pelaksana program
pembangunan sektor pertanian di tingkat provinsi/
kabupaten/kota.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 4
G. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH)
adalah institusi pemerintah yang memiliki tugas
dan fungsi melakukan pengawasan mutu dan
sertifikasi benih yang diproduksi dan yang akan
diedarkan.
H. Balai Benih Tanaman Pangan adalah satuan/unit
kerja milik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah
Kabupaten/Kota yang memproduksi dan
menyebarluaskan benih varietas unggul
bersertifikat tanaman pangan (Kepmentan Nomor
347/Kpts/OT.210/6/2003)
I. Pembinaan adalah kegiatan dalam rangka
pelaksanaan sosialisasi, penyiapan calon
penangkar benih dan calon lokasi, koordinasi
dengan instansi terkait, bimbingan teknis dan
pelaporan kegiatan pemberdayaan penangkar
benih.
J. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan
pemantauan yang dimulai dari tahap awal sampai
akhir pelaksanaan pemberdayaan penangkar
benih.
K. Areal Pemberdayaan Penangkar adalah lahan
pertanian yang digunakan oleh petani/kelompok
tani penangkar untuk penangkaran benih padi dan
kedelai.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 5
II
PERENCANAAN
2.1 Alokasi Pemberdayaan Penangkar Benih
Kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih pada TA 2015
dialokasikan untuk padi sebanyak 75 unit di 31 provinsi dan
kedelai sebanyak 100 unit di 27 provinsi seperti pada
Lampiran 1 dan 2.
2.2 Lokasi Penangkaran Benih
Dalam menetapkan penangkar atau kelompok penangkar
benih sebagai penerima bantuan pemberdayaan penangkar
benih padi dan kedelai, lokasi yang digunakan untuk
kegiatan pemberdayaan penangkar benih harus memenuhi
syarat sebagai berikut :
A. Diprioritaskan bukan daerah endemis organisme
pengganggu tumbuhan (OPT), bebas dari bencana
kekeringan, banjir dan sengketa.
B. Kegiatan pemberdayaan penangkar benih diusahakan
pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.
Apabila penangkar atau kelompok penangkar benih di suatu
kabupaten yang telah ditunjuk tidak siap, maka Dinas
Pertanian Provinsi dapat segera melakukan realokasi
kegiatan pemberdayaan penangkar benih ke
kabupaten/kota lainnya.
2.3 Kriteria Penangkar/Kelompok Penangkar Benih
A. Penangkar atau kelompok penangkar benih yang
dinamis dan bersedia melaksanakan kegiatan
pemberdayaan penangkar benih dengan baik dan
bertanggung jawab.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 6
B. Diutamakan untuk penangkar atau kelompok
penangkar benih yang sudah ada tetapi belum mampu
memproduksi benih siap salur. Apabila tidak ada
penangkar yang dimaksud, dapat dialokasikan kepada
penangkar atau kelompok penangkar benih yang
sudah mampu memproduksi benih siap salur, tetapi
kapasitas produksinya masih kecil, yaitu untuk padi
luas areal produksinya kurang dari 50 ha, sedangkan
untuk kedelai kurang dari 25 ha.
C. Khusus untuk benih kedelai, dapat juga diberikan
kepada penangkar atau kelompok penangkar benih
baru bagi daerah yang belum ada penangkar atau
kelompok penangkar benih kedelai.
D. Diutamakan yang memiliki sarana untuk produksi
benih, lantai jemur, tempat prosesing dan gudang. E. Memiliki rekening yang masih berlaku/masih aktif di
Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/Bank Daerah)
yang terdekat, dan bagi penangkar atau kelompok
penangkar benih yang belum memiliki, harus
membuka rekening di Bank. Rekening bank atas nama
penangkar atau kelompok penangkar benih. F. Membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup
untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan
penangkar benih dengan menghasilkan benih untuk
padi minimal 3 ton/ha dan kedelai minimal 1 ton/ha
serta sanggup mengembalikan dana bantuan sosial
apabila tidak sesuai peruntukkannya, seperti pada
Lampiran 3.
Apabila dalam pelaksanaannya target produksi tidak
tercapai harus membuat berita acara yang
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 7
menjelaskan kejadian tersebut dan ditandatangani
oleh penangkar yang bersangkutan serta diketahui
oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas
Pertanian Provinsi.
G. Bersedia menambah biaya sarana produksi apabila
bantuan yang tersedia tidak mencukupi. H. Telah menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK)
seperti pada Lampiran 4. I. Penangkar/kelompok penangkar benih dapat
berbadan hukum maupun yang belum berbadan
hukum tetapi harus mendapat rekomendasi teknis dari
BPSB (Permentan No. 2/Permentan/SR.120/1/2014).
2.4 Ketentuan Pelaksanaan Pemberdayaan Penangkar
Benih
Ketentuan pelaksanaan pemberdayaan penangkar benih,
adalah sebagai berikut :
A. Luas areal satu unit pemberdayaan penangkar benih
padi inbrida adalah 50 ha.
B. Luas areal satu unit pemberdayaan penangkar benih
kedelai adalah 25 ha.
C. Untuk memudahkan pengelolaan areal pemberdayaan
penangkar benih, apabila memungkinkan diletakkan
pada satu hamparan, tetapi apabila tidak
memungkinkan dapat dilaksanakan tidak pada satu
hamparan tetapi masih dalam 1 (satu) wilayah
kecamatan.
D. Penangkar/kelompok penangkar benih harus
melaksanakan penangkaran benih sesuai dengan
sasaran luas areal masing-masing komoditas.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 8
E. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan
sarana produksi (agroinput) dan sarana pengolahan
tidak sesuai dengan RUK, maka harus dilakukan revisi
RUK.
F. Apabila terdapat sisa anggaran dalam pelaksanaan
kegiatan, maka sisa anggaran harus dikembalikan ke
Kas Negara atau dimanfaatkan untuk pengadaan
sarana lainnya untuk mendukung kegiatan
pemberdayaan penangkar benih dengan melakukan
revisi RUK dan disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian
Provinsi.
G. Penangkar/Kelompok Penangkar Benih yang akan
mendapat bantuan yaitu penangkar/kelompok
penangkar benih yang belum pernah menerima
bantuan Pemberdayaan Penangkar Benih pada tahun
sebelumnya.
2.5 Mekanisme Usulan Penangkar/Kelompok Penangkar
Benih
A. Kepala Dinas Pertanian Provinsi memberitahukan
kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
tentang adanya alokasi kegiatan Pemberdayaan
Penangkar Benih.
B. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan
Penangkar/Kelompok Penangkar Benih berdasarkan
kriteria yang ditentukan kepada Kepala Dinas
Pertanian Provinsi, dengan tembusan kepada Kepala
UPTD BPSBTPH seperti pada Lampiran 5.
C. Kepala Dinas Pertanian Provinsi menugaskan UPTD
BPSBTPH untuk melakukan verifikasi dan
memberikan rekomendasi teknis terhadap
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 9
Penangkar/Kelompok Penangkar Benih yang
diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota sebagai dasar penetapan
Penangkar/Kelompok Penangkar Benih penerima
bantuan.
D. Kepala Dinas Pertanian Provinsi menetapkan
Penangkar/Kelompok Penangkar Benih penerima
bantuan Pemberdayaan Penangkar Benih dengan
menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Provinsi.
2.6 Persiapan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Penangkar
Benih
Setelah ditetapkan penangkar/kelompok penangkar benih
penerima bantuan kegiatan Pemberdayaan Penangkar
Benih, dilaksanakan persiapan dan pelaksanaannya.
A. Melaksanakan pertemuan persiapan internal
penangkar/kelompok penangkar benih dengan Kepala
Cabang Dinas (KCD) atau Kepala Unit Pelaksana
Teknis Kecamatan (KUPTK), atau Kepala Pertanian
Kecamatan (KPK) dan Pengawas Benih Tanaman
(PBT) sebelum pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
penangkar benih untuk membahas rencana kerja
penangkaran benih padi atau kedelai.
B. Menetapkan langkah-langkah yang menyangkut
tujuan, hasil yang diharapkan dan rencana pemasaran
benih hasil penangkaran.
C. Sanggup memproduksi benih bersertifikat untuk padi
minimal 3 ton/ha dan untuk kedelai minimal 1 ton/ha.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 10
D. Menentukan tempat pengolahan (processing) benih.
Tempat yang dipilih diusahakan paling strategis
sehingga memudahkan dalam pengolahan
(processing), penyimpanan, pemasaran dan distribusi
benih.
E. Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota agar memfasilitasi pemasaran benih
hasil penangkaran bagi yang belum mampu
memasarkan benih.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 11
III PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA
3.1 Pembiayaan
Sumber pembiayaan pelaksanaan pemberdayaan
penangkar benih padi dan kedelai berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
A. Bantuan Sosial (Bansos). Anggaran bantuan sosial
ditempatkan di Dinas Pertanian Provinsi, dialokasikan
antara lain untuk :
1) Bantuan biaya pengadaan sarana produksi yang
terdiri dari benih sumber, pupuk, dan pestisida.
2) Bantuan biaya sertifikasi benih (pemeriksaan
lapangan dan uji laboratorium) dan pengolahan
(processing) benih (perontokan, pengeringan, dan
pembersihan).
3) Bantuan biaya pengadaan sarana alat dan mesin
pengolahan (processing) dan pengemasan benih,
antara lain untuk pengadaan tempat pengeringan
benih (box drier), alat pembersih benih (seed
cleaner), timbangan, alat/mesin penjahit karung (bag
closer), alat pengelem plastik (plastic sealer), trolly
benih, kemasan plastik dan lain-lain. Namun
demikian pengadaan peralatan dapat disesuaikan
dengan kebutuhan penangkar/kelompok penangkar
benih tersebut.
B. Biaya koordinasi, sosialisasi, pembinaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan berada pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian Provinsi
dan DIPA Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Apabila
alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi maka untuk
keberhasilan kegiatan pemberdayaan penangkar benih,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 12
Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota
diharapkan dapat mengalokasikan melalui sumber
anggaran lain seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan sumber-sumber lainnya.
3.2 Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan
Sosial Pemberdayaan Penangkar Benih
Biaya pengadaan sarana produksi, sertifikasi benih dan
pengadaan alat dan mesin pengolahan (processing) serta
pengemasan benih dilaksanakan dengan mekanisme
belanja bantuan sosial dengan ketentuan sebagai berikut :
A. Pencairan dana bantuan sosial Pemberdayaan
Penangkar Benih sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pencairan
Belanja Sosial dan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial
Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015.
B. Mekanisme pelaksanaan dan pencairan dana bantuan
sosial Pemberdayaan Penangkar Benih, dengan
sumber dana APBN adalah sebagai berikut :
1) Kepala Dinas Pertanian Provinsi memverifikasi
penangkar/kelompok penangkar benih yang
diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota dan meminta rekomendasi teknis
dari Kepala BPSBTPH. Berdasarkan hasil
verifikasi dan rekomendasi teknis yang diberikan,
Kepala Dinas Pertanian Provinsi menerbitkan
Keputusan tentang penetapan penangkar/
kelompok penangkar benih yang akan menerima
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 13
dana bantuan sosial kegiatan pemberdayaan
penangkar benih seperti pada Lampiran 6.
2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja
setempat mengajukan usulan pencairan dana
bantuan sosial atas dasar Keputusan Kepala
Dinas Pertanian Provinsi tentang penetapan
penangkar/kelompok penangkar benih penerima
dana bantuan sosial pemberdayaan penangkar
benih, melalui penerbitan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai
berikut :
i. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi
tentang penetapan penangkar/kelompok
penangkar benih penerima dana bantuan sosial
pemberdayaan penangkar benih.
ii. Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang
diketahui dan disetujui Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon III yang
ditugaskan mewakili.
iii. Surat pernyataan penangkar/kelompok
penangkar benih tentang kesediaan mengikuti
seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan
penangkar benih.
3) Pejabat Penandatangan SPM melakukan
pengujian SPP-LS meliputi pemeriksaan rinci
dokumen pendukung SPP-LS sesuai peraturan
perundang-undangan; ketersediaan pagu
anggaran dalam DIPA untuk memperoleh
keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 14
pagu anggaran; memeriksa hak tagih yang terkait
meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima
pembayaran dana bantuan sosial (nama penerima
dana bantuan sosial pemberdayaan penangkar
benih, alamat, nomor rekening dan nama bank),
dan nilai dana bantuan sosial yang harus dibayar.
4) Berdasarkan hasil pengujian SPP-LS, Pejabat
Penandatangan SPM menerbitkan SPM-LS
secara penuh/tanpa dipotong pajak.
5) Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM-
LS kepada KPPN setempat dengan melampirkan :
i. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB);
ii. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) bahwa semua dokumen pendukung
sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman
Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih telah
diteliti kebenarannya dan berada pada KPA.
6) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) setempat melakukan pengujian atas SPM-
LS dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) serta mentransfer dana ke rekening
penangkar/kelompok penangkar benih penerima
dana bantuan sosial pada bank yang ditunjuk.
7) Penggunaan dana langsung oleh penangkar/
kelompok penangkar benih dengan berpedoman
pada Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar
Benih.
8) Penangkar/kelompok penangkar benih pelaksana
kegiatan pemberdayaan penangkar benih
bertanggung jawab penuh atas dana bantuan
sosial yang diterima dan penggunaannya.
9) Pencairan dana bantuan sosial oleh
penangkar/kelompok penangkar benih dilakukan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 15
setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas
Pertanian Provinsi atau Pejabat Eselon III yang
ditugaskan mewakili.
Bagan mekanisme pencairan dana bantuan sosial
Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 dapat dilihat
pada Lampiran 7.
3.3. Mekanisme Pencairan Anggaran Koordinasi,
Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan
Anggaran koordinasi, sosialisasi, pembinaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan kegiatan
perbenihan sudah dialokasikan di Dinas Pertanian Provinsi
dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Mekanisme
penggunaan dan pencairannya sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 16
IV
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
4.1 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan penangkar
benih dapat berjalan sesuai ketentuan, maka perlu
dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada tingkat
pusat serta provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat
alokasi kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih.
A. Tingkat Pusat, dilaksanakan oleh Tim Pembinaan,
Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur
Perbenihan terdiri dari pejabat dan staf teknis lingkup
Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan tugas
sebagai berikut :
1) Menyusun Pedoman Teknis.
2) Melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pemberdayaan penangkar
benih ke provinsi dan kabupaten/kota (kunjungan
lapang ke penangkar/kelompok penangkar benih
penerima bantuan) minimal 1 (satu) kali dalam
setahun atau disesuaikan dengan anggaran yang
tersedia. Kunjungan lapangan tersebut dilakukan
hanya bersifat uji petik, yaitu tidak dilakukan di semua
lokasi.
3) Menyusun Laporan hasil pembinaan, monitoring dan
evaluasi kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih.
B. Tingkat Provinsi, dilaksanakan oleh Tim Pembinaan,
Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas Pertanian Provinsi beranggotakan dari jajaran
Dinas Pertanian Provinsi, UPTD BPSBTPH, UPTD Balai
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 17
Benih serta Instansi terkait lainnya, dengan tugas
sebagai berikut :
1) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan
2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi ke kabupaten
pelaksana dan instansi terkait lainnya.
3) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pemberdayaan penangkar benih dan
membantu pemecahan masalah di lapangan secara
kontinyu (berkala) disesuaikan dengan anggaran
yang tersedia.
4) Membuat laporan pelaksanaan pemberdayaan
penangkar benih yang terdiri dari laporan awal,
laporan perkembangan setiap bulan, dan laporan
akhir kegiatan (laporan lengkap dari seluruh kegiatan
yang dilaksanakan dalam bentuk buku), serta
menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur
Jenderal Tanaman Pangan melalui Direktur
Perbenihan.
C. Tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Tim
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
beranggotakan Kepala Bidang Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota, Kepala Cabang Dinas (KCD) atau
Kepala Unit Pelaksana Teknis Kecamatan (KUPTK), dan
Koordinator/Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT)
dengan tugas sebagai berikut :
1) Mengidentifikasi penangkar/kelompok penangkar
benih yang memenuhi syarat untuk diusulkan kepada
Dinas Pertanian Provinsi dengan melampirkan
Rencana Usaha Kelompok (RUK) bantuan sosial
pemberdayaan penangkar benih yang diketahui dan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 18
disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau
pejabat eselon III yang ditugaskan mewakili.
2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan
kepada petugas dan penangkar/kelompok penangkar
benih.
3) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pemberdayaan penangkar benih kepada
penangkar/kelompok penangkar benih dan membantu
pemecahan masalah di lapangan secara kontinyu
(berkala) disesuaikan dengan anggaran yang
tersedia.
4) Melakukan pengawasan penggunaan dana bantuan
sosial.
5) Menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan
penangkar benih terdiri dari laporan awal, laporan
perkembangan setiap bulan dan laporan akhir
(laporan lengkap dari pelaksanaan kegiatan) dan
menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas
Pertanian Provinsi.
4.2 Pelaporan
Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan kepada Dinas
Pertanian Provinsi, kemudian Dinas Pertanian Provinsi
menyampaikan laporan ke Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan. Laporan terdiri dari Laporan Awal, Laporan
Perkembangan, dan Laporan Akhir yang meliputi laporan
lengkap pelaksanaan pemberdayaan penangkar benih,
hasil yang telah diperoleh kesimpulan dan lain-lain dengan
lampiran seperti pada Lampiran 8, 9, dan 10.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 19
Laporan yang disampaikan harus disusun dengan jelas dan
mencakup seluruh aspek pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan penangkar benih, serta dilengkapi data
dalam bentuk tabular (tabel).
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 20
V P E N U T U P
Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih
merupakan upaya untuk memberdayakan penangkar/kelompok
penangkar benih padi dan kedelai, sehingga mampu menjadi
produsen benih siap salur. Dengan demikian diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap penyediaan benih varietas
unggul bersertifikat yang dibutuhkan petani.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 21
LAMPIRAN
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 22
ALOKASI PEMBERDAYAAN PENANGKAR BENIH PADI
TAHUN ANGGARAN 2015
UNIT LUAS (ha)
1 ACEH 3 150
2 SUMATERA UTARA 2 100
3 SUMATERA BARAT 3 150
4 RIAU 2 100
5 JAMBI 2 100
6 SUMATERA SELATAN 3 150
7 BENGKULU 2 100
8 LAMPUNG 2 100
9 JAWA BARAT 5 250
10 JAWA TENGAH 5 250
11 JAWA TIMUR 5 250
12 DI YOGYAKARTA 2 100
13 KALIMANTAN BARAT 2 100
14 KALIMANTAN SELATAN 2 100
15 KALIMANTAN TENGAH 2 100
16 KALIMANTAN TIMUR 2 100
17 SULAWESI UTARA 3 150
18 SULAWESI TENGAH 2 100
19 SULAWESI SELATAN 3 150
20 SULAWESI TENGGARA 2 100
21 B A L I 2 100
22 NUSA TENGGARA BARAT 2 100
23 NUSA TENGGARA TIMUR 2 100
24 M A L U K U 2 100
25 P A P U A 2 100
26 MALUKU UTARA 2 100
27 BANTEN 2 100
28 BANGKA BELITUNG 1 50
29 GORONTALO 2 100
30 PAPUA BARAT 2 100
31 SULAWESI BARAT 2 100
75 3.750 J U M L A H
NO PROVINSIPADI
Lampiran 1
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 23
ALOKASI PEMBERDAYAAN PENANGKAR BENIH KEDELAI
TAHUN ANGGARAN 2015
UNIT LUAS (ha)
1 ACEH 5 125
2 SUMATERA UTARA 5 125
3 SUMATERA BARAT - -
4 RIAU 2 50
5 JAMBI 5 125
6 SUMATERA SELATAN 5 125
7 BENGKULU 2 50
8 LAMPUNG 4 100
9 JAWA BARAT 8 200
10 JAWA TENGAH 5 125
11 JAWA TIMUR 10 250
12 DI YOGYAKARTA 1 25
13 KALIMANTAN BARAT 1 25
14 KALIMANTAN SELATAN 5 125
15 KALIMANTAN TENGAH 1 25
16 KALIMANTAN TIMUR 1 25
17 SULAWESI UTARA 6 150
18 SULAWESI TENGAH 4 100
19 SULAWESI SELATAN 3 75
20 SULAWESI TENGGARA 4 100
21 B A L I - -
22 NUSA TENGGARA BARAT 8 200
23 NUSA TENGGARA TIMUR 3 75
24 M A L U K U 1 25
25 P A P U A 3 75
26 MALUKU UTARA 1 25
27 BANTEN 4 100
28 BANGKA BELITUNG - -
29 GORONTALO 1 25
30 PAPUA BARAT - -
31 SULAWESI BARAT 2 50
100 2.500 J U M L A H
NO PROVINSIKEDELAI
Lampiran 2
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 24
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah nama : ……………………. selaku
Penangkar atau Ketua Kelompok Penangkar Benih Padi / Kedelai* Desa
…………………..… Kecamatan ................…………………… Kabupaten
………………… dengan ini menyatakan bahwa dana bantuan sosial yang kami terima
akan kami gunakan :
a. Untuk pembelian sarana produksi dan sarana peralatan pengolahan (processing) benih
b. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan penangkar benih dengan menghasilkan benih (untuk padi minimal 3 ton/ha dan kedelai minimal 1 ton/ha)* dan sanggup mengembalikan dana bantuan sosial apabila tidak sesuai peruntukannya.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
…………………………… 2015 Mengetahui, Penangkar/Ketua KCD/KUPTK Kelompok Penangkar Benih*
Materai 6.000
ttd dan cap/stempel ttd dan cap/stempel
(………………………) (……………………………….)
* Coret yang tidak perlu
Lampiran 3
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 25
RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PENANGKAR BENIH PADI/KEDELAI
TAHUN ANGGARAN 2015
Nama Kelompok Tani :
Alamat :
Luas Lahan (Ha) :
Jumlah Anggota :
Komoditas :
No.Satuan Harga
(Rp)Jumlah (Rp.)
I.
a. ....
b. ....
c. ....
dan seterusnya
II.
a. ....
b. ....
c. ....
dan seterusnya
Keterangan :
*) Jenis barang yang akan dibeli
Nomor Rekening : ......................., atas nama Kelompok Tani .............
Cap/Stempel
ttd
(....................................) (....................................)
NIP.
Sarana/Peralatan
Pengolahan dan
VolumeUraian *)
Sarana Produksi,
Sertifikasi, dan
Pengolahan Benih
JUMLAH (I + II)
(............................................)
Bendahara KelompokKCD/KUPTK Ketua Kelompok
(....................................)
Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
atau Eselon III yang mewakili
ttd dan Cap/Stempel
ttd
ttd dan Cap/Stempel
Lampiran 4
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 26
DAFTAR USULAN PENANGKAR/KELOMPOK PENANGKAR BENIH PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN PENANGKAR BENIH TAHUN 2015
Kabupaten : Komoditas :
No Kecamatan/
Desa
Nama
Penangkar/
Kelompok
Penangkar
Benih
Jumlah
Anggota
Luas
Areal
(ha)
Jadwal
Pelaksanaan
Jumlah
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
ttd dan Cap/Stempel
(........……………………)
NIP.
Lampiran 5
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 27
Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang Penetapan Penangkar/Kelompok
Penangkar Benih Penerima Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemberdayaan
Penangkar Benih Tahun Anggaran 2015
Nomor : Hal : Penangkar/Kelompok Penangkar Benih Penerima
Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemberdayaan Penangkar Benih TA. 2015 (Padi dan Kedelai)
Daftar Penangkar/Kelompok Penangkar Benih Penerima Dana Bantuan Sosial/Bansos Pemberdayaan Penangkar Benih Kabupaten/Kota :
No. Kecamatan/
Desa
Nama
Penangkar/
Kel.
Penangkar
Benih
Alamat *) Nama
Ketua
Komoditas
yg
ditangkarkan
Luas
Lahan
(ha)
Jumlah
Keterangan: *) Disebutkan nama desa dan kecamatan
Ditetapkan ………….… 2015
Kepala Dinas Pertanian Provinsi
ttd dan Cap/Stempel
(…………………………..)
NIP.
Lampiran 6
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 28
MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN
PENANGKAR BENIH TA. 2015
Lampiran 7
Menerbitkan Keputusan
Penetapan setelah
Verifikasi dan Mendapat
Rekomendasi Teknis
BPSBTPH Provinsi
Dinas Pertanian Provinsi
Penangkar/Kelompok Penangkar Benih Sasaran
Menyusun RUK &
diverifikasi Dinas
Pertanian kab/kota
KPA/PPK SPM-LS KPPN
SP2D
Bank terdekat
Dinas Pertanian Kab/Kota
Teknis Kab/kota Mengusulkan Calon
Penangkar/Kelompok
Penangkar Benih
Teknis Kab/kota
Transfer ke Rekening
Penangkar/ Kelompok
Penangkar Benih
Pembukaan Rekening
Penangkar/ Kelompok
Penangkar Benih
BPSBTPH
Pemberitahuan
Alokasi Kegiatan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 29
LAPORAN AWAL
Bulan : ..............
Komoditas : Padi / Kedelai*)
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu **) Lampirkan data : nama-nama anggota Penangkar/Kelompok Penangkar Benih
Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
ttd dan Cap/Stempel
(...................................)
NIP.
No Lokasi
(Kab/Kec/Desa)
Nama Penangkar/
Kel. Penangkar Benih **)
Jumlah Anggota
Luas Lahan (ha)
Benih yg ditangkarkan Rencana Tanam (tgl/bln)
PerkiraanPanen (tgl/bln) Varietas Luas (ha)
1.
2.
3.
4.
5.
Dst
JUMLAH
Lampiran 8
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 30
LAPORAN PERKEMBANGAN
Bulan : ..............
Komoditas : Padi / Kedelai*)
No Lokasi
(Kab/Kec/Desa)
Nama Penangkar/
Kel. Penangkar
Benih
Rencana Tanam
(ha)
Realisasi Tanam
(ha)
Waktu Tanam (bulan)
Kondisi Pertumbuhan
Tanaman
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dst
JUMLAH
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
ttd dan Cap/Stempel
(...................................)
NIP.
Lampiran 9
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 31
LAPORAN AKHIR
Bulan : ..............
Komoditas : Padi / Kedelai*)
No Lokasi
(Kab/Kec/Desa)
Nama
Penangkar/
Kel.
Penangkar
Benih
Realisasi
Tanam
(ha)
Produksi
Calon
Benih
(Ton)
Produksi
Benih
Bersertifikat
(ton)
Penjualan Benih Jenis
Peralatan
yang Dibeli Pembeli Jumlah
(ton)
1.
2.
3.
4.
5.
JUMLAH
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
ttd dan Cap/Stempel
(...................................)
NIP.
Lampiran 10
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015
Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 32
SATUAN HARGA 1 UNIT PEMBERDAYAAN
PENANGKAR BENIH PADI*)
Satuan Biaya Jumlah Biaya
(Rp) (Rp)
1. Sarana Produksi dan Lainnya 1 HA 2.500.000 125.000.000
(Benih Sumber, Biaya Sertifikasi, Biaya
Sarana Produksi dan Bantuan Biaya
Prosesing)
2. Peralatan Pengolahan dan Pengemasan 1 PKT 50.000.000 50.000.000
(Seed Cleaner/ Plastic Sealer/ Trolly Benih/
Mesin Jahit Karung/ Karung dll*)
TOTAL 175.000.000
Unit
SatuanURAIANKode
1 Unit Padi = 50 ha
SATUAN HARGA 1 UNIT PEMBERDAYAAN
PENANGKAR BENIH KEDELAI*)
Satuan Biaya Jumlah Biaya
(Rp) (Rp)
1. Sarana Produksi dan Lainnya 1 HA 2.000.000 50.000.000
(Benih Sumber, Biaya Sertifikasi, Biaya
Sarana Produksi dan Bantuan Biaya
Prosesing)
2. Peralatan Pengolahan dan Pengemasan 1 PKT 30.000.000 30.000.000
(Seed Cleaner/ Plastic Sealer/ Trolly Benih/
Mesin Jahit Karung/ Karung dll*)
TOTAL 80.000.000
URAIANUnit
SatuanKode
1 Unit Kedelai = 25 ha
Keterangan :
*) disesuaikan dengan kebutuhan setempat
Lampiran 11