Juknis penangkar benih 2015

PEDOMAN TEKNIS

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN JAKARTA, 2015

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015

i

KATA PENGANTAR

Pengembangan dan peningkatan kemampuan industri perbenihan

baik yang dikelola oleh swasta maupun yang masih dikelola oleh

Pemerintah perlu ditingkatkan melalui peningkatan aspek-aspek

strategis antara lain penelitian dan pengembangan varietas,

perbanyakan benih, pengawasan mutu dan sertifikasi benih,

distribusi/pemasaran dan penggunaan benih di tingkat petani.

Dalam rangka peningkatan penggunaan benih varietas unggul

bersertifikat diperlukan sistem pengelolaan produksi benih yang baik

sehingga mampu menyediakan benih di tingkat lapangan sesuai

dengan kebutuhan petani sesuai azas 6 tepat (varietas, mutu, jumlah,

waktu, lokasi dan harga)

Produksi benih sumber kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP)

dilakukan oleh Balai Benih milik pemerintah daerah dan beberapa

produsen benih yang memenuhi syarat. Sedangkan produksi benih

kelas Benih Sebar (BR) dilakukan oleh produsen benih baik berskala

besar (BUMN dan perusahaan swasta) maupun kecil (perusahaan

swasta dan para penangkar/kelompok penangkar benih).

Peranan penangkar dan kelompok penangkar benih dalam

penyediaan benih varietas unggul bersertifikat sangat penting tetapi di

sisi lain masih memiliki keterbatasan seperti luas areal produksi,

sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta modal.

Dalam upaya memberdayakan penangkar benih, khususnya untuk

benih padi dan kedelai pada TA 2015 dialokasikan kegiatan

“Pemberdayaan Penangkar Benih”. Sebagai acuan bagi pelaksanaan

kegiatan pemberdayaan penangkar benih disusunlah

“ Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 “.

Jakarta, ....... Januari 2015 Direktur Jenderal Tanaman Pangan,

Dr. Ir. Hasil Sembiring, MSc.

NIP 196002101988031001


ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................

DAFTAR ISI ..................................................................

I. PENDAHULUAN ....................................................

1.1. Latar Belakang .............................................

1.2. Tujuan dan Sasaran .....................................

1.3. Pengertian ....................................................

II. PERENCANAAN ....................................................

2.1. Alokasi Pemberdayaan Penangkar Benih ...

2.2. Lokasi Penangkaran Benih ..........................

2.3. Kriteria Penangkar/Kelompok Penangkar

Benih ............................................................

2.4. Ketentuan Pelaksanaan Pemberdayaan

Penangkar Benih .........................................

2.5. Mekanisme Usulan Penangkar/Kelompok

Penangkar Benih .........................................

2.6. Persiapan dan Pelaksanaan Pemberdayaan

Penangkar Benih .........................................

III. PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

DANA .....................................................................

3.1. Pembiayaan .................................................

3.2. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran

Dana Bantuan Sosial Pemberdayaan

Penangkar Benih .........................................

3.3. Mekanisme Pencairan Anggaran

Koordinasi, Sosialisasi, Pembinaan,

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan ...........

i

ii

1

1

2

3

5

5

5

5

7

8

9

11

11

12

15


iii

IV. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN

PELAPORAN .........................................................

4.1. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi .........

4.2. Pelaporan .....................................................

V. PENUTUP ...............................................................

LAMPIRAN ...................................................................

16

16

18

20

21


Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 1

I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan,

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman

pangan, khususnya padi, jagung dan kedelai.

Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat diyakini

dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam

peningkatan produktivitas tanaman pangan.

Dalam mendukung peningkatan penggunaan benih

varietas unggul bersertifikat diperlukan sistem

pengelolaan produksi benih yang baik sehingga mampu

menyediakan benih di tingkat lapangan sesuai dengan

kebutuhan petani, yaitu benih dengan varietas, mutu,

jumlah, waktu, lokasi dan harga yang tepat. Peranan

penangkar/kelompok penangkar benih dalam penyediaan

benih varietas unggul bersertifikat sangat penting tetapi

di sisi lain masih memiliki keterbatasan seperti luas areal

produksi dan sumber daya manusia, prasarana dan

sarana, serta modal.

Guna meningkatkan kinerja para penangkar/kelompok

penangkar benih tersebut maka lembaga/institusi di

daerah seperti Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota, Balai Pengawasan dan Sertifikasi

Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH),

Produsen Benih Pemerintah/Balai Benih Padi dan

Palawija, Produsen Benih BUMN dan Swasta

Nasional/Multi Nasional tentunya harus selalu melakukan

pembinaan dan memberikan dukungan kepada



penangkar/kelompok penangkar benih baik aspek teknis

maupun manajemen.

Dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan

penangkar/kelompok penangkar benih atau

memberdayakan penangkar/kelompok penangkar benih,

pada TA 2015 dialokasikan kegiatan pemberdayaan

penangkar benih padi dan kedelai. Agar kegiatan

pemberdayaan penangkar benih dapat dilaksanakan

dengan baik sesuai tujuan dan sasaran, diperlukan

Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih

sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

1.2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

1) Meningkatkan kemampuan penangkar/kelompok

penangkar benih dalam pengelolaan produksi dan

pemasaran benih varietas unggul bersertifikat.

2) Menumbuhkembangkan penangkar/kelompok

penangkar benih di daerah yang kelembagaan

penangkar benihnya belum berkembang.

B. Sasaran

1) Meningkatnya kemampuan penangkar/kelompok

penangkar benih dalam pengelolaan produksi dan

pemasaran benih varietas unggul bersertifikat.

2) Tumbuh dan berkembangnya penangkar/kelompok

penangkar benih di daerah yang kelembagaan

penangkar benihnya belum berkembang.



1.3 Pengertian

A. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul

yang telah dilepas, yang produksi dan

peredarannya diawasi.

B. Benih Sumber adalah tanaman atau bagian

tanaman yang digunakan untuk memproduksi

benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi

Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD) dan Benih

Pokok (BP). Khusus untuk benih kedelai, benih

sumber termasuk BP, BR, dan BR1.

C. Benih varietas unggul bersertifikat adalah benih

varietas unggul yang dalam proses produksinya

dilaksanakan sesuai peraturan sertifikasi benih.

D. Produsen Benih Bina adalah perseorangan,

badan usaha, badan hukum atau instansi

pemerintah yang melakukan proses produksi

benih bina.

E. Penangkar Benih Peserta Kegiatan

Pemberdayaan Penangkar Benih adalah petani

atau kelompok tani yang memenuhi persyaratan

melakukan penangkaran atau perbanyakan benih

varietas unggul bersertifikat dan ditetapkan

dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian

Provinsi.

F. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota

adalah dinas yang membidangi tanaman

pangan yang mempunyai tugas dan fungsi

sebagai pembina dan pelaksana program

pembangunan sektor pertanian di tingkat provinsi/

kabupaten/kota.



G. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH)

adalah institusi pemerintah yang memiliki tugas

dan fungsi melakukan pengawasan mutu dan

sertifikasi benih yang diproduksi dan yang akan

diedarkan.

H. Balai Benih Tanaman Pangan adalah satuan/unit

kerja milik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah

Kabupaten/Kota yang memproduksi dan

menyebarluaskan benih varietas unggul

bersertifikat tanaman pangan (Kepmentan Nomor

347/Kpts/OT.210/6/2003)

I. Pembinaan adalah kegiatan dalam rangka

pelaksanaan sosialisasi, penyiapan calon

penangkar benih dan calon lokasi, koordinasi

dengan instansi terkait, bimbingan teknis dan

pelaporan kegiatan pemberdayaan penangkar

benih.

J. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan

pemantauan yang dimulai dari tahap awal sampai

akhir pelaksanaan pemberdayaan penangkar

benih.

K. Areal Pemberdayaan Penangkar adalah lahan

pertanian yang digunakan oleh petani/kelompok

tani penangkar untuk penangkaran benih padi dan

kedelai.



II

PERENCANAAN

2.1 Alokasi Pemberdayaan Penangkar Benih

Kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih pada TA 2015

dialokasikan untuk padi sebanyak 75 unit di 31 provinsi dan

kedelai sebanyak 100 unit di 27 provinsi seperti pada

Lampiran 1 dan 2.

2.2 Lokasi Penangkaran Benih

Dalam menetapkan penangkar atau kelompok penangkar

benih sebagai penerima bantuan pemberdayaan penangkar

benih padi dan kedelai, lokasi yang digunakan untuk

kegiatan pemberdayaan penangkar benih harus memenuhi

syarat sebagai berikut :

A. Diprioritaskan bukan daerah endemis organisme

pengganggu tumbuhan (OPT), bebas dari bencana

kekeringan, banjir dan sengketa.

B. Kegiatan pemberdayaan penangkar benih diusahakan

pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.

Apabila penangkar atau kelompok penangkar benih di suatu

kabupaten yang telah ditunjuk tidak siap, maka Dinas

Pertanian Provinsi dapat segera melakukan realokasi

kegiatan pemberdayaan penangkar benih ke

kabupaten/kota lainnya.

2.3 Kriteria Penangkar/Kelompok Penangkar Benih

A. Penangkar atau kelompok penangkar benih yang

dinamis dan bersedia melaksanakan kegiatan

pemberdayaan penangkar benih dengan baik dan

bertanggung jawab.



B. Diutamakan untuk penangkar atau kelompok

penangkar benih yang sudah ada tetapi belum mampu

memproduksi benih siap salur. Apabila tidak ada

penangkar yang dimaksud, dapat dialokasikan kepada

penangkar atau kelompok penangkar benih yang

sudah mampu memproduksi benih siap salur, tetapi

kapasitas produksinya masih kecil, yaitu untuk padi

luas areal produksinya kurang dari 50 ha, sedangkan

untuk kedelai kurang dari 25 ha.

C. Khusus untuk benih kedelai, dapat juga diberikan

kepada penangkar atau kelompok penangkar benih

baru bagi daerah yang belum ada penangkar atau

kelompok penangkar benih kedelai.

D. Diutamakan yang memiliki sarana untuk produksi

benih, lantai jemur, tempat prosesing dan gudang. E. Memiliki rekening yang masih berlaku/masih aktif di

Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/Bank Daerah)

yang terdekat, dan bagi penangkar atau kelompok

penangkar benih yang belum memiliki, harus

membuka rekening di Bank. Rekening bank atas nama

penangkar atau kelompok penangkar benih. F. Membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup

untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan

penangkar benih dengan menghasilkan benih untuk

padi minimal 3 ton/ha dan kedelai minimal 1 ton/ha

serta sanggup mengembalikan dana bantuan sosial

apabila tidak sesuai peruntukkannya, seperti pada

Lampiran 3.

Apabila dalam pelaksanaannya target produksi tidak

tercapai harus membuat berita acara yang



menjelaskan kejadian tersebut dan ditandatangani

oleh penangkar yang bersangkutan serta diketahui

oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas

Pertanian Provinsi.

G. Bersedia menambah biaya sarana produksi apabila

bantuan yang tersedia tidak mencukupi. H. Telah menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK)

seperti pada Lampiran 4. I. Penangkar/kelompok penangkar benih dapat

berbadan hukum maupun yang belum berbadan

hukum tetapi harus mendapat rekomendasi teknis dari

BPSB (Permentan No. 2/Permentan/SR.120/1/2014).

2.4 Ketentuan Pelaksanaan Pemberdayaan Penangkar

Benih

Ketentuan pelaksanaan pemberdayaan penangkar benih,

adalah sebagai berikut :

A. Luas areal satu unit pemberdayaan penangkar benih

padi inbrida adalah 50 ha.

B. Luas areal satu unit pemberdayaan penangkar benih

kedelai adalah 25 ha.

C. Untuk memudahkan pengelolaan areal pemberdayaan

penangkar benih, apabila memungkinkan diletakkan

pada satu hamparan, tetapi apabila tidak

memungkinkan dapat dilaksanakan tidak pada satu

hamparan tetapi masih dalam 1 (satu) wilayah

kecamatan.

D. Penangkar/kelompok penangkar benih harus

melaksanakan penangkaran benih sesuai dengan

sasaran luas areal masing-masing komoditas.



E. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan

sarana produksi (agroinput) dan sarana pengolahan

tidak sesuai dengan RUK, maka harus dilakukan revisi

RUK.

F. Apabila terdapat sisa anggaran dalam pelaksanaan

kegiatan, maka sisa anggaran harus dikembalikan ke

Kas Negara atau dimanfaatkan untuk pengadaan

sarana lainnya untuk mendukung kegiatan

pemberdayaan penangkar benih dengan melakukan

revisi RUK dan disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian

Provinsi.

G. Penangkar/Kelompok Penangkar Benih yang akan

mendapat bantuan yaitu penangkar/kelompok

penangkar benih yang belum pernah menerima

bantuan Pemberdayaan Penangkar Benih pada tahun

sebelumnya.

2.5 Mekanisme Usulan Penangkar/Kelompok Penangkar

Benih

A. Kepala Dinas Pertanian Provinsi memberitahukan

kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

tentang adanya alokasi kegiatan Pemberdayaan

Penangkar Benih.

B. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan

Penangkar/Kelompok Penangkar Benih berdasarkan

kriteria yang ditentukan kepada Kepala Dinas

Pertanian Provinsi, dengan tembusan kepada Kepala

UPTD BPSBTPH seperti pada Lampiran 5.

C. Kepala Dinas Pertanian Provinsi menugaskan UPTD

BPSBTPH untuk melakukan verifikasi dan

memberikan rekomendasi teknis terhadap



Penangkar/Kelompok Penangkar Benih yang

diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota sebagai dasar penetapan

Penangkar/Kelompok Penangkar Benih penerima

bantuan.

D. Kepala Dinas Pertanian Provinsi menetapkan

Penangkar/Kelompok Penangkar Benih penerima

bantuan Pemberdayaan Penangkar Benih dengan

menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian

Provinsi.

2.6 Persiapan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Penangkar

Benih

Setelah ditetapkan penangkar/kelompok penangkar benih

penerima bantuan kegiatan Pemberdayaan Penangkar

Benih, dilaksanakan persiapan dan pelaksanaannya.

A. Melaksanakan pertemuan persiapan internal

penangkar/kelompok penangkar benih dengan Kepala

Cabang Dinas (KCD) atau Kepala Unit Pelaksana

Teknis Kecamatan (KUPTK), atau Kepala Pertanian

Kecamatan (KPK) dan Pengawas Benih Tanaman

(PBT) sebelum pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

penangkar benih untuk membahas rencana kerja

penangkaran benih padi atau kedelai.

B. Menetapkan langkah-langkah yang menyangkut

tujuan, hasil yang diharapkan dan rencana pemasaran

benih hasil penangkaran.

C. Sanggup memproduksi benih bersertifikat untuk padi

minimal 3 ton/ha dan untuk kedelai minimal 1 ton/ha.



D. Menentukan tempat pengolahan (processing) benih.

Tempat yang dipilih diusahakan paling strategis

sehingga memudahkan dalam pengolahan

(processing), penyimpanan, pemasaran dan distribusi

benih.

E. Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota agar memfasilitasi pemasaran benih

hasil penangkaran bagi yang belum mampu

memasarkan benih.



III PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA

3.1 Pembiayaan

Sumber pembiayaan pelaksanaan pemberdayaan

penangkar benih padi dan kedelai berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

A. Bantuan Sosial (Bansos). Anggaran bantuan sosial

ditempatkan di Dinas Pertanian Provinsi, dialokasikan

antara lain untuk :

1) Bantuan biaya pengadaan sarana produksi yang

terdiri dari benih sumber, pupuk, dan pestisida.

2) Bantuan biaya sertifikasi benih (pemeriksaan

lapangan dan uji laboratorium) dan pengolahan

(processing) benih (perontokan, pengeringan, dan

pembersihan).

3) Bantuan biaya pengadaan sarana alat dan mesin

pengolahan (processing) dan pengemasan benih,

antara lain untuk pengadaan tempat pengeringan

benih (box drier), alat pembersih benih (seed

cleaner), timbangan, alat/mesin penjahit karung (bag

closer), alat pengelem plastik (plastic sealer), trolly

benih, kemasan plastik dan lain-lain. Namun

demikian pengadaan peralatan dapat disesuaikan

dengan kebutuhan penangkar/kelompok penangkar

benih tersebut.

B. Biaya koordinasi, sosialisasi, pembinaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan berada pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian Provinsi

dan DIPA Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Apabila

alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi maka untuk

keberhasilan kegiatan pemberdayaan penangkar benih,



Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota

diharapkan dapat mengalokasikan melalui sumber

anggaran lain seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) dan sumber-sumber lainnya.

3.2 Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan

Sosial Pemberdayaan Penangkar Benih

Biaya pengadaan sarana produksi, sertifikasi benih dan

pengadaan alat dan mesin pengolahan (processing) serta

pengemasan benih dilaksanakan dengan mekanisme

belanja bantuan sosial dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Pencairan dana bantuan sosial Pemberdayaan

Penangkar Benih sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pencairan

Belanja Sosial dan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang

Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial

Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015.

B. Mekanisme pelaksanaan dan pencairan dana bantuan

sosial Pemberdayaan Penangkar Benih, dengan

sumber dana APBN adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Pertanian Provinsi memverifikasi

penangkar/kelompok penangkar benih yang

diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota dan meminta rekomendasi teknis

dari Kepala BPSBTPH. Berdasarkan hasil

verifikasi dan rekomendasi teknis yang diberikan,

Kepala Dinas Pertanian Provinsi menerbitkan

Keputusan tentang penetapan penangkar/

kelompok penangkar benih yang akan menerima



dana bantuan sosial kegiatan pemberdayaan

penangkar benih seperti pada Lampiran 6.

2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja

setempat mengajukan usulan pencairan dana

bantuan sosial atas dasar Keputusan Kepala

Dinas Pertanian Provinsi tentang penetapan

penangkar/kelompok penangkar benih penerima

dana bantuan sosial pemberdayaan penangkar

benih, melalui penerbitan Surat Permintaan

Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai

berikut :

i. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi

tentang penetapan penangkar/kelompok

penangkar benih penerima dana bantuan sosial

pemberdayaan penangkar benih.

ii. Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang

diketahui dan disetujui Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon III yang

ditugaskan mewakili.

iii. Surat pernyataan penangkar/kelompok

penangkar benih tentang kesediaan mengikuti

seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan

penangkar benih.

3) Pejabat Penandatangan SPM melakukan

pengujian SPP-LS meliputi pemeriksaan rinci

dokumen pendukung SPP-LS sesuai peraturan

perundang-undangan; ketersediaan pagu

anggaran dalam DIPA untuk memperoleh

keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas



pagu anggaran; memeriksa hak tagih yang terkait

meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima

pembayaran dana bantuan sosial (nama penerima

dana bantuan sosial pemberdayaan penangkar

benih, alamat, nomor rekening dan nama bank),

dan nilai dana bantuan sosial yang harus dibayar.

4) Berdasarkan hasil pengujian SPP-LS, Pejabat

Penandatangan SPM menerbitkan SPM-LS

secara penuh/tanpa dipotong pajak.

5) Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM-

LS kepada KPPN setempat dengan melampirkan :

i. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB);

ii. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) bahwa semua dokumen pendukung

sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman

Teknis Pemberdayaan Penangkar Benih telah

diteliti kebenarannya dan berada pada KPA.

6) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) setempat melakukan pengujian atas SPM-

LS dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) serta mentransfer dana ke rekening

penangkar/kelompok penangkar benih penerima

dana bantuan sosial pada bank yang ditunjuk.

7) Penggunaan dana langsung oleh penangkar/

kelompok penangkar benih dengan berpedoman

pada Pedoman Teknis Pemberdayaan Penangkar

Benih.

8) Penangkar/kelompok penangkar benih pelaksana

kegiatan pemberdayaan penangkar benih

bertanggung jawab penuh atas dana bantuan

sosial yang diterima dan penggunaannya.

9) Pencairan dana bantuan sosial oleh

penangkar/kelompok penangkar benih dilakukan



setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas

Pertanian Provinsi atau Pejabat Eselon III yang

ditugaskan mewakili.

Bagan mekanisme pencairan dana bantuan sosial

Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 dapat dilihat

pada Lampiran 7.

3.3. Mekanisme Pencairan Anggaran Koordinasi,

Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan

Anggaran koordinasi, sosialisasi, pembinaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan kegiatan

perbenihan sudah dialokasikan di Dinas Pertanian Provinsi

dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Mekanisme

penggunaan dan pencairannya sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata

Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.



IV

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

4.1 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan penangkar

benih dapat berjalan sesuai ketentuan, maka perlu

dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada tingkat

pusat serta provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat

alokasi kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih.

A. Tingkat Pusat, dilaksanakan oleh Tim Pembinaan,

Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur

Perbenihan terdiri dari pejabat dan staf teknis lingkup

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dengan tugas

sebagai berikut :

1) Menyusun Pedoman Teknis.

2) Melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan,

monitoring dan evaluasi pemberdayaan penangkar

benih ke provinsi dan kabupaten/kota (kunjungan

lapang ke penangkar/kelompok penangkar benih

penerima bantuan) minimal 1 (satu) kali dalam

setahun atau disesuaikan dengan anggaran yang

tersedia. Kunjungan lapangan tersebut dilakukan

hanya bersifat uji petik, yaitu tidak dilakukan di semua

lokasi.

3) Menyusun Laporan hasil pembinaan, monitoring dan

evaluasi kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih.

B. Tingkat Provinsi, dilaksanakan oleh Tim Pembinaan,

Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala

Dinas Pertanian Provinsi beranggotakan dari jajaran

Dinas Pertanian Provinsi, UPTD BPSBTPH, UPTD Balai



Benih serta Instansi terkait lainnya, dengan tugas

sebagai berikut :

1) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan

2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi ke kabupaten

pelaksana dan instansi terkait lainnya.

3) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pemberdayaan penangkar benih dan

membantu pemecahan masalah di lapangan secara

kontinyu (berkala) disesuaikan dengan anggaran

yang tersedia.

4) Membuat laporan pelaksanaan pemberdayaan

penangkar benih yang terdiri dari laporan awal,

laporan perkembangan setiap bulan, dan laporan

akhir kegiatan (laporan lengkap dari seluruh kegiatan

yang dilaksanakan dalam bentuk buku), serta

menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur

Jenderal Tanaman Pangan melalui Direktur

Perbenihan.

C. Tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Tim

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan

oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

beranggotakan Kepala Bidang Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota, Kepala Cabang Dinas (KCD) atau

Kepala Unit Pelaksana Teknis Kecamatan (KUPTK), dan

Koordinator/Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT)

dengan tugas sebagai berikut :

1) Mengidentifikasi penangkar/kelompok penangkar

benih yang memenuhi syarat untuk diusulkan kepada

Dinas Pertanian Provinsi dengan melampirkan

Rencana Usaha Kelompok (RUK) bantuan sosial

pemberdayaan penangkar benih yang diketahui dan



disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau

pejabat eselon III yang ditugaskan mewakili.

2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan

kepada petugas dan penangkar/kelompok penangkar

benih.

3) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pemberdayaan penangkar benih kepada

penangkar/kelompok penangkar benih dan membantu

pemecahan masalah di lapangan secara kontinyu

(berkala) disesuaikan dengan anggaran yang

tersedia.

4) Melakukan pengawasan penggunaan dana bantuan

sosial.

5) Menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan

penangkar benih terdiri dari laporan awal, laporan

perkembangan setiap bulan dan laporan akhir

(laporan lengkap dari pelaksanaan kegiatan) dan

menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas

Pertanian Provinsi.

4.2 Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan kepada Dinas

Pertanian Provinsi, kemudian Dinas Pertanian Provinsi

menyampaikan laporan ke Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan. Laporan terdiri dari Laporan Awal, Laporan

Perkembangan, dan Laporan Akhir yang meliputi laporan

lengkap pelaksanaan pemberdayaan penangkar benih,

hasil yang telah diperoleh kesimpulan dan lain-lain dengan

lampiran seperti pada Lampiran 8, 9, dan 10.



Laporan yang disampaikan harus disusun dengan jelas dan

mencakup seluruh aspek pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan penangkar benih, serta dilengkapi data

dalam bentuk tabular (tabel).



V P E N U T U P

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih

merupakan upaya untuk memberdayakan penangkar/kelompok

penangkar benih padi dan kedelai, sehingga mampu menjadi

produsen benih siap salur. Dengan demikian diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap penyediaan benih varietas

unggul bersertifikat yang dibutuhkan petani.


Pemberdayaan Penangkar Benih TA 2015 21

LAMPIRAN



ALOKASI PEMBERDAYAAN PENANGKAR BENIH PADI

TAHUN ANGGARAN 2015

UNIT LUAS (ha)

1 ACEH 3 150

2 SUMATERA UTARA 2 100

3 SUMATERA BARAT 3 150

4 RIAU 2 100

5 JAMBI 2 100

6 SUMATERA SELATAN 3 150

7 BENGKULU 2 100

8 LAMPUNG 2 100

9 JAWA BARAT 5 250

10 JAWA TENGAH 5 250

11 JAWA TIMUR 5 250

12 DI YOGYAKARTA 2 100

13 KALIMANTAN BARAT 2 100

14 KALIMANTAN SELATAN 2 100

15 KALIMANTAN TENGAH 2 100

16 KALIMANTAN TIMUR 2 100

17 SULAWESI UTARA 3 150

18 SULAWESI TENGAH 2 100

19 SULAWESI SELATAN 3 150

20 SULAWESI TENGGARA 2 100

21 B A L I 2 100

22 NUSA TENGGARA BARAT 2 100

23 NUSA TENGGARA TIMUR 2 100

24 M A L U K U 2 100

25 P A P U A 2 100

26 MALUKU UTARA 2 100

27 BANTEN 2 100

28 BANGKA BELITUNG 1 50

29 GORONTALO 2 100

30 PAPUA BARAT 2 100

31 SULAWESI BARAT 2 100

75 3.750 J U M L A H

NO PROVINSIPADI

Lampiran 1



ALOKASI PEMBERDAYAAN PENANGKAR BENIH KEDELAI

TAHUN ANGGARAN 2015

UNIT LUAS (ha)

1 ACEH 5 125

2 SUMATERA UTARA 5 125

3 SUMATERA BARAT - -

4 RIAU 2 50

5 JAMBI 5 125

6 SUMATERA SELATAN 5 125

7 BENGKULU 2 50

8 LAMPUNG 4 100

9 JAWA BARAT 8 200

10 JAWA TENGAH 5 125

11 JAWA TIMUR 10 250

12 DI YOGYAKARTA 1 25

13 KALIMANTAN BARAT 1 25

14 KALIMANTAN SELATAN 5 125

15 KALIMANTAN TENGAH 1 25

16 KALIMANTAN TIMUR 1 25

17 SULAWESI UTARA 6 150

18 SULAWESI TENGAH 4 100

19 SULAWESI SELATAN 3 75

20 SULAWESI TENGGARA 4 100

21 B A L I - -

22 NUSA TENGGARA BARAT 8 200

23 NUSA TENGGARA TIMUR 3 75

24 M A L U K U 1 25

25 P A P U A 3 75

26 MALUKU UTARA 1 25

27 BANTEN 4 100

28 BANGKA BELITUNG - -

29 GORONTALO 1 25

30 PAPUA BARAT - -

31 SULAWESI BARAT 2 50

100 2.500 J U M L A H

NO PROVINSIKEDELAI

Lampiran 2



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah nama : ……………………. selaku

Penangkar atau Ketua Kelompok Penangkar Benih Padi / Kedelai* Desa

…………………..… Kecamatan ................…………………… Kabupaten

………………… dengan ini menyatakan bahwa dana bantuan sosial yang kami terima

akan kami gunakan :

a. Untuk pembelian sarana produksi dan sarana peralatan pengolahan (processing) benih

b. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan penangkar benih dengan menghasilkan benih (untuk padi minimal 3 ton/ha dan kedelai minimal 1 ton/ha)* dan sanggup mengembalikan dana bantuan sosial apabila tidak sesuai peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………………………… 2015 Mengetahui, Penangkar/Ketua KCD/KUPTK Kelompok Penangkar Benih*

Materai 6.000

ttd dan cap/stempel ttd dan cap/stempel

(………………………) (……………………………….)

* Coret yang tidak perlu

Lampiran 3



RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PENANGKAR BENIH PADI/KEDELAI

TAHUN ANGGARAN 2015

Nama Kelompok Tani :

Alamat :

Luas Lahan (Ha) :

Jumlah Anggota :

Komoditas :

No.Satuan Harga

(Rp)Jumlah (Rp.)

I.

a. ....

b. ....

c. ....

dan seterusnya

II.

a. ....

b. ....

c. ....

dan seterusnya

Keterangan :

*) Jenis barang yang akan dibeli

Nomor Rekening : ......................., atas nama Kelompok Tani .............

Cap/Stempel

ttd

(....................................) (....................................)

NIP.

Sarana/Peralatan

Pengolahan dan

VolumeUraian *)

Sarana Produksi,

Sertifikasi, dan

Pengolahan Benih

JUMLAH (I + II)

(............................................)

Bendahara KelompokKCD/KUPTK Ketua Kelompok

(....................................)

Mengetahui dan Menyetujui,

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

atau Eselon III yang mewakili

ttd dan Cap/Stempel

ttd

ttd dan Cap/Stempel

Lampiran 4



DAFTAR USULAN PENANGKAR/KELOMPOK PENANGKAR BENIH PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN PENANGKAR BENIH TAHUN 2015

Kabupaten : Komoditas :

No Kecamatan/

Desa

Nama

Penangkar/

Kelompok

Penangkar

Benih

Jumlah

Anggota

Luas

Areal

(ha)

Jadwal

Pelaksanaan

Jumlah

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

ttd dan Cap/Stempel

(........……………………)

NIP.

Lampiran 5



Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang Penetapan Penangkar/Kelompok

Penangkar Benih Penerima Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemberdayaan

Penangkar Benih Tahun Anggaran 2015

Nomor : Hal : Penangkar/Kelompok Penangkar Benih Penerima

Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemberdayaan Penangkar Benih TA. 2015 (Padi dan Kedelai)

Daftar Penangkar/Kelompok Penangkar Benih Penerima Dana Bantuan Sosial/Bansos Pemberdayaan Penangkar Benih Kabupaten/Kota :

No. Kecamatan/

Desa

Nama

Penangkar/

Kel.

Penangkar

Benih

Alamat *) Nama

Ketua

Komoditas

yg

ditangkarkan

Luas

Lahan

(ha)

Jumlah

Keterangan: *) Disebutkan nama desa dan kecamatan

Ditetapkan ………….… 2015

Kepala Dinas Pertanian Provinsi

ttd dan Cap/Stempel

(…………………………..)

NIP.

Lampiran 6



MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN

PENANGKAR BENIH TA. 2015

Lampiran 7

Menerbitkan Keputusan

Penetapan setelah

Verifikasi dan Mendapat

Rekomendasi Teknis

BPSBTPH Provinsi

Dinas Pertanian Provinsi

Penangkar/Kelompok Penangkar Benih Sasaran

Menyusun RUK &

diverifikasi Dinas

Pertanian kab/kota

KPA/PPK SPM-LS KPPN

SP2D

Bank terdekat

Dinas Pertanian Kab/Kota

Teknis Kab/kota Mengusulkan Calon

Penangkar/Kelompok

Penangkar Benih

Teknis Kab/kota

Transfer ke Rekening

Penangkar/ Kelompok

Penangkar Benih

Pembukaan Rekening

Penangkar/ Kelompok

Penangkar Benih

BPSBTPH

Pemberitahuan

Alokasi Kegiatan



LAPORAN AWAL

Bulan : ..............

Komoditas : Padi / Kedelai*)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu **) Lampirkan data : nama-nama anggota Penangkar/Kelompok Penangkar Benih

Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota

ttd dan Cap/Stempel

(...................................)

NIP.

No Lokasi

(Kab/Kec/Desa)

Nama Penangkar/

Kel. Penangkar Benih **)

Jumlah Anggota

Luas Lahan (ha)

Benih yg ditangkarkan Rencana Tanam (tgl/bln)

PerkiraanPanen (tgl/bln) Varietas Luas (ha)

1.

2.

3.

4.

5.

Dst

JUMLAH

Lampiran 8



LAPORAN PERKEMBANGAN

Bulan : ..............


No Lokasi

(Kab/Kec/Desa)

Nama Penangkar/

Kel. Penangkar

Benih

Rencana Tanam

(ha)

Realisasi Tanam

(ha)

Waktu Tanam (bulan)

Kondisi Pertumbuhan

Tanaman

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

dst

JUMLAH

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu


ttd dan Cap/Stempel

(...................................)

NIP.

Lampiran 9



LAPORAN AKHIR

Bulan : ..............


No Lokasi

(Kab/Kec/Desa)

Nama

Penangkar/

Kel.

Penangkar

Benih

Realisasi

Tanam

(ha)

Produksi

Calon

Benih

(Ton)

Produksi

Benih

Bersertifikat

(ton)

Penjualan Benih Jenis

Peralatan

yang Dibeli Pembeli Jumlah

(ton)

1.

2.

3.

4.

5.

JUMLAH

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu


ttd dan Cap/Stempel

(...................................)

NIP.

Lampiran 10



SATUAN HARGA 1 UNIT PEMBERDAYAAN

PENANGKAR BENIH PADI*)

Satuan Biaya Jumlah Biaya

(Rp) (Rp)

1. Sarana Produksi dan Lainnya 1 HA 2.500.000 125.000.000

(Benih Sumber, Biaya Sertifikasi, Biaya

Sarana Produksi dan Bantuan Biaya

Prosesing)

2. Peralatan Pengolahan dan Pengemasan 1 PKT 50.000.000 50.000.000

(Seed Cleaner/ Plastic Sealer/ Trolly Benih/

Mesin Jahit Karung/ Karung dll*)

TOTAL 175.000.000

Unit

SatuanURAIANKode

1 Unit Padi = 50 ha

SATUAN HARGA 1 UNIT PEMBERDAYAAN

PENANGKAR BENIH KEDELAI*)

Satuan Biaya Jumlah Biaya

(Rp) (Rp)

1. Sarana Produksi dan Lainnya 1 HA 2.000.000 50.000.000

(Benih Sumber, Biaya Sertifikasi, Biaya

Sarana Produksi dan Bantuan Biaya

Prosesing)

2. Peralatan Pengolahan dan Pengemasan 1 PKT 30.000.000 30.000.000

(Seed Cleaner/ Plastic Sealer/ Trolly Benih/

Mesin Jahit Karung/ Karung dll*)

TOTAL 80.000.000

URAIANUnit

SatuanKode

1 Unit Kedelai = 25 ha

Keterangan :

*) disesuaikan dengan kebutuhan setempat

Lampiran 11

Documents

Juknis penangkar benih 2015