Daftar Menu:
Edisi V, Apr-Jun 2010
Edisi V 2010 Halaman 1
Dari Koki:
“Fresh from d’oven”
Itulah kalimat yang sering di-gaungkan oleh banyak bakery. TEMPOyac pun tak mau kalah saing. Pada edisi kali ini para Chef bekerja ekstra agar sajian yang dihidangkan tetap fresh dan namun tetap dengan cita rasa tinggi.
TEMPOyac Edisi V kali ini menghadirkan Main Menu “BPK Goes To Campus” dan “Media Visit BPK RI” yang berasal dari adonan kegiatan Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil saat di Jambi.
Finally, TEMPOyac’s Chefs said
“Grab it when its hot!!”
Dari Koki 1
BPK Goes to Campus 1
Galeri Photo 2
Diseminasi Bank Cen-
tury
2
BPK RI Media Visit 3
BPK RI Berikan Opini
WDP Kepada Provinsi
Jambi dan Kabupaten
3
Provinsi Jambi WDP 4
Kunjungan Kerja ke
POLDA Jambi
4
Penyerahan
“Pertama” Untuk
Kota Sungaipenuh
5
Provinsi Jambi WDP 5
Mengenal SAD 6
Suplemen Pelengkap 6
“Undang-undang No 15 tahun 2006
tentang BPK, menjelaskan secara lengkap tugas
BPK untuk memeriksa
p e n g e l o l a a n d a n
t a n g g u n g j a w a b
keuangan negara yang
d i l a k u k a n o l e h
Pemerintah Pusat ,
Pemerintah Daerah dan
L e m b a g a N e g a r a
lainnya. Jadi disini BPK
t i d a k p u n y a
kewenangan untuk
melakukan penuntutan
atas penyelewengan
keuangan negara.”
Demikian penjelasan yang disampaikan oleh
Rizal Djalil, Anggota VI BPK RI menanggapi
pertanyaan dari peserta acara BPK Goes To
Campus yang diselenggarakan di Ruang Aula
Rektorat Universitas Jambi, Rabu (09/06).
Acara ini dibuka oleh Rektor
Universitas Jambi, Kemas Arsyad Somad.
Dalam sambutannya, Kemas menyampaikan
rasa terima kasih kepada BPK RI khususnya
Perwakilan Provinsi Jambi yang telah memilih
Unive r s i t a s Jamb i seb agai tuj uan
diselenggarakannya kegiatan BPK Goes To
Campus. “Kehadiran Dr. H. Rizal Djalil yang
asli Jambi, merupakan suatu kehormatan dan
kebanggaan bagi seluruh civitas akademika
Universitas Jambi dan Masyarakat Jambi pada
umumnya,” ucap Kemas.
Dr. H. Rizal Djalil dalam kesempatan ini
menjelaskan perkembangan BPK RI mulai saat
orde baru berkuasa hingga sekarang yang terjadi
sangat pesat, apalagi sejak amandemen III UUD
1945 menyatakan bahwa BPK memiliki
perwakilan di setiap provinsi dan merupakan
satu-satunya badan yang bertugas memeriksa
p e n g e l o l a a n d a n
t a n g g u n g j a w a b
keuangan negara.
Hal tersebut
d i p e r k u a t d e n g a n
ditetapkannya UU No 15
tahun 2006 tentang
B a d a n P e m e r i k s a
Keuangan Republik
Indonesia yang secara
rinci menjelaskan tiga
jenis pemeriksaan yaitu
pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja,
serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Rizal juga menjelaskan bahwa salah satu
contoh pemeriksaan dengan tujuan tertentu
adalah pemeriksaan investigatif yang dilakukan
BPK pada kasus Bank Century yang menyedot
perhatian rakyat Indonesia.
Acara ini dilanjutkan dengan dialog
interaktif dimana Dr. H. Rizal Djalil dan
Hendar Ristriawan (Kaditama Binbangkum)
menjadi narasumber, dan dimoderatori oleh
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi,
Afrizal.
Dialog ini menjadi sangat menarik
karena peserta yang pada umumnya masih awam
terhadap tugas dan wewenang BPK,
menanyakan dan bahkan menuntut kepada BPK
untuk menuntut aparatur pemerintah yang
menyelewengkan keuangan negara yang
berdampak pada timbulnya kerugian negara.
Namun dengan penjelasan dari Dr. H.
Rizal Djalil dan Hendar Ristriawan, yang cukup
santai dan mudah diterima, peserta menjadi
paham atas tugas dan wewenang BPK.
BPK RI “Goes To Campus”
Pidato Bapak Dr. H. Rizal Djalil, Anggota VI BPK RI
Photo Bersama Civitas Akademika Universitas Jambi
Suasana Diskusi
Edisi V 2010 Halaman 2
BPK RI PERWAKILAN PROPINSI JAMBI www.jambi.bpk.go.id www.jambi.bpk.go.id
Sebagaimana diketahui, pada awal tahun 2010 media banyak menyorot kasus Bail Out Rp 6,7 Triliun pada Bank Century. Sampai-sampai DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bank Century untuk menyelidiki kasus ini dan meminta kepada BPK RI untuk mengaudit secara investigatif Bank Century. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bank Century? Apa saja yang menjadi temuan pemeriksaan? Dan bagaimana peran BPK dalam hal pemeriksaan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi BPK RI untuk melaksanakan Diseminasi Kasus Bank Century di BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (08/06) secara detail menjelaskan hasil audit investigatif terhadap Bank Century. Hasbi Assidiqy (Kasie 2 C.1.1), memaparkan mengenai 9 temuan pemeriksaan yang dibagi dalam 5 tahapan pemeriksaan. Tahap I, terkait Merger dan Pengawasan, dengan 2 temuan: 1) Proses Merger tidak sesuai ketentuan dan tidak prudent, 2) Bank Indonesia (BI) tidak tegas menerapkan ketentuan dalam pengawasan.
Tahap II, Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), temuan pemeriksaan terkait Pemberian FPJP dilakukan dengan mengubah ketentuan dan pelaksanaannya melanggar ketentuan. Tahap III, tahap Penetapan Bank Gagal Sistemik dan Penanganan, dengan 3 temuan: 1) Penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak sistemik tidak berdasarkan data mutakhir d an kr i t e r i a t e r u k ur ; 2 ) Keberadaan Komite Koordinasi (KK) belum dibentuk dengan undang-undang; 3) Penanganan Bank Century oleh Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) tidak sesuai ketentuan. Tahap IV, tahap Penggunaan Dana FPJP dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) diketahui bahwa Penarikan Dana Pihak Ketiga (DPK) terkait melanggar aturan, serta Penggunaan PMS untuk menutup penggelapan Deposito. Yang terakhir, pemeriksaan pada tahap Pengelolaan Bank Century diketahui bahwa terdapat praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran ketentuan dalam pengelolaan Bank Century oleh pihak terkait (terafiliasi). Kegiatan diseminasi yang terangkai dengan Sosialisasi Kehumasan BPK ini berlangsung di Ruang Pola BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dan dibuka oleh Luhut Rajagukguk, Kepala Sub Auditorat Jambi I. Dalam sambutannya, Luhut menyampaikan mengenai hiruk pikuk terkait pemeriksaan BPK RI pada Bank Century yang juga berimbas kepada BPK di perwakilan karena banyak masyarakat yang bertanya mengenai hasil pemeriksaan Bank Century. “Untuk itu kegiatan ini sangat penting untuk disimak dan diperhatikan,” ungkap Luhut. Pada kegiatan Sosialisasi Kehumasan
BPK, materi disampaikan oleh Gunarwanto, Kabag Publikasi dan Layanan Informasi serta Plt. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan. Pada kesempatan ini Gunarwanto menjelaskan visi Biro Humas BPK RI yaitu “Menjadi satuan kerja BPK RI yang kompeten dan profesional dalam mengelola komunikasi dan informasi serta berperan aktif dalam menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan-tujuan strategis BPK RI” dan misi “Mewujudkan pengelo laan komunikasi dan informasi serta hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendorong terwujudnya reputasi dan citra BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional yang berperan aktif mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel”. Program kehumasan ini sangat penting karena humas berfungsi sebagai diseminasi informasi, edukasi, serta advisory kepada Badan terkait opini, tanggapan, atau isu yang berkembang di masyarakat. Gunarwanto mencontohkan salah satu diseminasi informasi yang bisa diperoleh masyarakat adalah laporan hasil pemeriksaan BPK RI.
Diseminasi Bank Century dan Sosialisasi Kehumasan BPK RI
Pengarahan dari Gunarto, Kabag Publikasi dan Layanan Informasi
Suasana Tanya Jawab
Galeri Photo Kegiatan BPK “Goes to Campus”
BPK RI PERWAKILAN PROPINSI JAMBI
Edisi V 2010 Halaman 3
www.jambi.bpk.go.id www.jambi.bpk.go.id
BPK RI bedasarkan UUD 1945 merupakan
satu-satunya Badan yang berwenang
melakukan pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara. Hal
ini dipertegas lagi dengan disahkannya
Undang-undang Nomor 15 tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Kemudian terkait dengan tugas dan
wewenang tersebut, BPK juga menjadi
satu-satunya Badan yang berwenang untuk
melakukan perhitungan atas
kerugian negara/daerah.
Demikian penjelasan yang
disampaikan oleh Dr. H. Rizal
Djalil, Anggota VI BPK RI
dalam sambutannya pada
kegiatan media visit atau
kunjungan ke media cetak dan
elektronik (televisi) 8 - 9 Juni
2010.
Kegiatan yang terangkai dalam
acara BPK Goes To Campus
ini diawali dengan kunjungan
BPK ke Jambi Independent,
salah satu media cetak yang
ada di Jambi pada Selasa (08/06).
Sore harinya, kegiatan berlanjut
dengan acara “Dialog Kita” yang disiarkan
secara langsung oleh TVRI Jambi. Acara
yang berlangsung selama 60 menit ini
lebih banyak memberikan sosialisasi tugas
dan wewenang BPK serta isu-
isu terkini terkait pemeriksaan
dan hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK baik di
pusat maupun perwakilan.
Malam harinya, Dr. H.
Rizal Djalil mengunjungi Jambi
TV yang merupakan televisi
lokal di Provinsi Jambi dan
menjadi narasumber dalam
program acara dialog di televisi
tersebut.
Pada kesempatan ini Rizal banyak
menjelaskan isu-isu terkini yang terkait
pemeriksaan BPK serta menjelaskan tugas
dan wewenang BPK di era reformasi yang
sangat berbeda dengan era sebelumnya.
Program acara ini disiarkan secara
langsung oleh Jambi TV pada pukul 21.00-
22.00 WIB.
Rangkaian kegiatan media visit
ini diakhiri dengan kunjungan ke Harian
Jambi Independent, Rabu (09/06). Pada
kesempatan ini hadir Hendar
Ristriawan, Kaditama Binbangkum
BPK RI.
Serupa dengan kegiatan-kegiatan
sebelumnya, acara ini juga banyak
menyorot tugas dan wewenang BPK serta
isu-isu terkait hasil pemeriksaan BPK,
termasuk isu-isu lokal yang berkembang di
masyarakat Jambi, seperti pembangunan
Jembatan Batanghari II, Parit 9, dan lain-
lain. Semuanya dijelaskan secara lengkap
oleh Hendar Ristriawan.
Di akhir kegiatan, Hendar Ristriawan
berharap, kerjasama yang sudah terjalin
antara BPK dan media massa baik
elektronik maupun cetak, dapat terus
ditingkatkan lagi di masa yang akan
datang.
Pada kesempatan ini, disampaikan cendera
mata dari BPK yang diterima langsung
oleh Pimpinan Redaksi Jambi
Independent.
BPK RI Media Visit
Kunjungan Media Ke Jambi Ekspres
Dr. H. Rizal Djalil dalam program acara Dialog saat Kunjungan
Media
Dr. H. Rizal Djalil dalam “Dialog Kita” saat Kunjungan Media Ke
TVRI Jambi
Hendar Ristriawan menyerahkan cinderamata saat Kunjungan
Media
Jambi, (19/06) BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas L a p o r a n K e u a n g a n P e m e r i n t a h D a e r a h (LKPD) Kabupaten Batang Hari. Hal ini tertuang dalam L a p o r a n H a s i l Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Sumardi, Jumat (18/06) di Ruang Pola BPK RI Perwaki lan P rovins i Jambi.
LHP ini diterima oleh Ketua DPRD K a b u p a t e n Batang Hari, H. Abdul Fatah, SH. Turut hadir dalam acara ini Bupati Batang Hari, Inspektur Kabupaten Batang Hari, dan Kepala DPPKAD Kabupaten Batang Hari. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa “Penyerahan LHP ini adalah dalam rangka memenuhi kewajiban kontitusional BPK yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2), dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2)”. Kepala Perwakilan mengharapkan rekomendasi yang diberikan BPK RI dapat segera ditindaklanjuti
BPK RI Berikan Opini WDP
Kepada Kabupaten
Batanghari
Penandatanganan BA Penyerahan LHP Oleh
Bapak Sumardi, Kepala Perwakilan BPK RI
Provinsi Jambi
BPK RI PERWAKILAN PROPINSI JAMBI www.jambi.bpk.go.id www.jambi.bpk.go.id
Edisi V 2010 Halaman 4
Opini Wajar Dengan Pengecualian untuk LKD Kota Jambi Jambi, Kamis (27 Mei 2010) –
Dalam rangka memenuhi ketentuan Un-
dang-Undang, BPK RI menyerahkan La-
p o r a n H a s i l P e m e r i k -
saan (LHP) atas Laporan keuan-
gan Pemerintah Kota Jambi Tahun Ang-
garan (TA) 2009, Kamis (27/06) di Kan-
tor DPRD Kota Jambi.
LHP atas Laporan keuangan
y a n g d i m a k s u d t e r -
diri dari 3 bagian yang tidak
terpisahkan yakni: (1) LHP atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Jambi TA 2009 yang memuat opini; (2)
LHP atas Sistem Pengendalian Intern
Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Jambi TA
2 0 0 9 ; d a n ( 3 ) L H P a t a s
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang
-Undangan dalam Kerangka Pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Jambi TA 2009.
Dalam LHP yang diserahkan
kepada Ketua DPRD Kota Jambi ini, BPK
RI menyatakan wajar dengan pengec-
ualian atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Jambi Tahun Anggaran 2009.
Opini yang diberikan terse-
but mengacu pada Pasal 16 ayat 1 UU
15 Tahun 2004, yang menyebut-
kan bahwa LHP yang akan diserahkan
oleh BPK RI memuat opini atas Lapo-
ran Keuangan. Dalam sambutannya
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan
Provinsi Sumardi mengucapkan Dir-
gahayu Kota Jambi yang ke-64 dan
apresiasi atas kemajuan yang dicapai oleh
Pemerintah Kota Jambi pada tahun ini.
“Kemajuan yang dicapai adalah ketepatan
waktu menyerahkan laporan keuan-
gan sebagai pertanggungjawaban pelak-
sanaan APBD yang sudah me-
menuhi ketentuan perundang-undangan,”
jelas Kepala Perwakilan BPK RI Perwaki-
lan Provinsi Jambi, Sumardi.
“Sesuai Undang-Undang No. 15
Tahun 2004 Pasal 20 dan 21,
me wa j ib kan p e jaba t yan g
diperiksa untuk menindaklanjuti rekome
ndasi LHP BPK RI dan melakukan
pembahasan dengan pihak yang terkait
paling lama 60 hari setelah laporan hasil
pemeriksaan diterima oleh pemerintah,”
tambah Kepala Perwakilan.
O l e h k a r e n a n y a ,
Kepala Perwakilan mengharapkan DPRD
K o t a J a m b i s e g e r a
menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK
RI tersebut secara optimal dalam rangk
a melaksanakan fungsi pengawasan
sesuai yang diamanatkan dalam
Permendagri No 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pe
ngawasan Dewan Perwakilan Rakyat Da
erah Terhadap Tindak Lanjut Hasil
P emer ik saan B ad an P emer ik sa
Keuangan .
Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal
Abidin dalam tanggapannya menyatakan
berterima kasih atas pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK RI Perwakilan
Provinsi Jambi. “Semua itu adalah demi
kebaikan Kota Jambi, dan pihaknya
beserta jajaran Pemerintah Daerah Kota
Jambi akan dengan serius melaksanakan
melaksanakan rekomendasi yang telah
diberikan oleh BPK RI,” imbuhnya.
LHP atas LKD Kota Jambi diserahkan kepada Ketua
DPRD Kota Jambi
Dari Kiri: Walikota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, dan
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi
Kunjungan Kerja BPK RI Jambi ke Polda S e n i n ,
(03/05) Kepala Per-
wakilan BPK RI
Perwakilan Provinsi
Jambi, Sumardi,
didampingi Ka-
subaud Jambi II Lu-
hut Rajagukguk,
Kasie Jambi IIA
Hendra Susanto serta Kasubag Hukum dan Humas Djatu Apriel-
lia dan staf auditor BPK RI Perwakilan Provinsi
Jambi berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor
Kepolisian Daerah (Polda) Jambi.
Dalam kunjungan kerja yang sifatnya silaturahmi ini pihak BPK
RI Perwakilan Provinsi Jambi diterima langsung oleh Kapolda
Jambi Brigjen Pol Sulistyono beserta jajarannya di ruang ker-
janya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45
Jambi.Dalam kesempatan ini Kepala Perwakilan BPK RI Per-
wakilan Provinsi Jambi, Sumardi, menyampaikan maksud ke-
datangannya selain untuk bersilaturahmi, juga untuk mengimple-
mentasikan Memorandum of Understanding (MoU)
antara Kepolisian dan BPK RI, terkait temuan BPK RI yang
mengandung unsur Tindak Pidana. Hal ini sesuai amanat Undang
-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI Pasal 8 ayat
(3).Dalam sambutannya Kapolda Jambi Sulistyono menyatakan
pihaknya berterimakasih atas kunjungan silaturahmi dari BPK RI
Jambi, karena BPK RI adalah mitra kepolisian dalam rangka
penegakan supremasi hukum utamanya tentang keuangan daerah
di Provinsi Jambi. Kedepan pihaknya masih membutuhkan
bantuan BPK RI Jambi dalam mengaudit kerugian daerah,
maupun kesediaan BPK RI Jambi sebagai keterangan ahli di
persidangan.
Suasana Kunjungan di Ruang Pertemuan POLDA Jambi
BPK RI PERWAKILAN PROPINSI JAMBI www.jambi.bpk.go.id www.jambi.bpk.go.id
Edisi V 2010 Halaman 5
BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Senin (21/06) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2009 d e n g a n o p i n i W a j a r T a n p a Pengecualian (WTP). Acara yang dilaksanakan di Ruang Pola BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Satmar Lendan, Penjabat Walikota Sungai Penuh, Hasvia, dan Inspektur Kota Sungai Penuh, Indra Ismadi. Jajaran pejabat struktural BPK RI yang turut menghadiri acara tersebut antara lain: Plh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Bernadetta Arum Dati, Kepala Seksi Jambi I A, Kepala Seksi Jambi II B, dan beberapa pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Ata s keb e rhas i l a n K o ta Sungaipenuh mencapai opini WTP tersebut, BPK RI memberikan apresiasi dan menaruh harapan semoga prestasi ini bisa dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plh. Kepala Perwaki lan menyatakan
“Meskipun sudah menyajikan laporan keuangan secara wajar, Walikota Sungai Penuh harus tetap melakukan pembenahan
bagi perbaikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan dana-dana APBD, yang jika tidak dilakukan perbaikan akan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan ditahun-tahun yang akan datang”. Laporan Pemeriksaan BPK RI juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan-temuan SPI yaitu: Pengelolaan
Keuangan Daerah Belum Tertib; Saldo UYHD Tidak Disajikan Secara Benar; Adanya Penganggaran dan Realisasi
Belanja Daerah Yang Kurang Tepat; Pengelolaan Persediaan Belum Tertib; Penatausahaan Aset Tetap Belum T e r t i b . S e d a n g k a n t e m u a n ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangann: Pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan dan pajak pengambilan bahan galian golongan C tidak tertib; Realisasi belanja langsung non personi l untuk pekerjaan konsultansi tidak dilengkapi dengan bukt i pendukung pengeluaran; Pelaksanaan beberapa pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak; Realisasi belanja Alokasi Dana Desa belum seluruhnya dipertanggungjawabkan dan belanja hibah serta belanja bantuan sosial belum dilengkapi bukti
pengeluaran sebagai pertanggungjawaban. Atas temuan-temuan tersebut BPK RI berharap kepada Pemerintah dan DPRD Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan tindak lanjut. BPK RI juga berharap DPRD Kota Sungai Penuh dapat mendorong Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk menyusun action plan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dimaksud.
Penyerahan LHP atas LKD Kota Sungaipenuh oleh Plh. Kepala Per-
wakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi , Bernadetta Arum Dati
kepada Ketua DPRD Kota Sungaipenuh, Satmar Lendan
Penyerahan “Pertama” LHP atas LKPD untuk Kota Sungaipenuh
Jambi, (30/06) – D a l a m rangka memenuhi ketentuan Undang – Undang, BPK RI m e n y e r a h k a n L a p o r a n H a s i l Pemeriksaan (LHP) a t a s L a p o r a n K e u a n g a n Pemerintah Provinsi J a m b i T a h u n Anggaran (TA) 2009, hari Rabu (30/06)di gedung kantor DPRD Provinsi Jambi Jalan A. Yani Nomor 02 Jambi, LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Sumardi, kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Jambi. LHP atas Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan yakni; LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 yang memuat
opini; LHP atas Sistem Pengadilan Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009; LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang – undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009. Dalam LHP yang diserahkan tersebut, BPK RI memberikan opini W a j a r d e n g a n pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009. Sesuai dengan Ppasal 16 ayat 1 UU 15 Tahun 2004, LHP yang diserahkan oleh BPK RI memuat opini atas laporan keuangan yang didasarkan pada: Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah; kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, dan efektivitas sistem pengadilan intern. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Sumardi menyatakan pada tahun ini
kemajuan yang dicapai Pemerintah Provinsi Jambi adalah ketepatan waktu menyerahkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Terkait dengan rekomendasi atas hasil pemeriksaan, Kepala Perwakilan mengatakan “Sesuai Pasal 20 dan 21 UU Nomor 15 tahun 2004, yang mewajibkan pe jaba t yang d iper iksa untuk
m e n i n d a k l a n j u t i rekomendasi LHP B P K R I d a n m e l a k u k a n pembahasan dengan pihak yang terkait paling lama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima oleh pemerintah.” K e p a l a Perwakilan juga mengharapkan agar DP RD Pro vins i
Jambi segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut secara optimal dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan dalam Permendagri No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
Provinsi Jambi WDP
Pidato Kepala Perwakilan
Jambi, Bapak Sumardi
Penyerahan LKPD atas Provinsi Jmbi oleh Kepala
Perwakilan Jambi kepada Ketua DPR Profinsi Jambi
BPK RI PERWAKILAN PROPINSI JAMBI www.jambi.bpk.go.id www.jambi.bpk.go.id
Halaman 6 Edisi V 2010
Kitchen Crews: Sumardi (Pelindung), Dj (Executive Chef), DinKes,
(Chef d’ Cuisine), Maiya (Fastfood Cooks), Lilo (Short-order Cooks),
Ezcha (Private Household Cooks), Nugie (Sous Chef), Kibonk
(Cafeteria Cooks).
Dapur Kendali: Jl. Lingkar Barat I Pal 10 No.78 Jambi 36126
Telepon : 0741 - 7102623, Fax : 0741 - 63578
Email : [email protected]
Wishing you love, luck & happiness to last you today, tomorrow & ever after hearty
Congratulations on your Wedding!!
Asal usul Suku Anak Dalam sering juga disebut den-
gan orang rimba atau Suku Kubu merupakan salah
satu suku asli yang ada di Provinsi Jambi. Suku Anak
Dalam dalam hidup berpindah-pindah. Di kawasan hutan secara
berkelompok dan menyebar di beberapa Kabupaten, seperti di
Kabupaten Batang hari, Tebo, Bungo, Sarolangun dan Merangin.
Sejumlah ahli antropolog berpandangan bahwa Suku Anak
Dalam termasuk kategori protom Melayu (Melayu Tua) dari be-
berapa hasil kajian yang dilakukan, menggambarkan bahwa ke-
budayaan Suku Anak Dalam yang ada di Provinsi Jambi
memiliki kesamaan dengan suku melayu lainnya, seperti bahasa,
kesenian dan nilai-nilai tradisi lainnya. Salah satu contoh adalah
bentuk pelaksanaan upacara besale ( upacara pengobatan ) pada
masyarakat anak dalam hampir sama dengan bentuk upacara
aseik (upacara pengobatan) pada masyarakat Kerinci yang juga
tergolong sebagai protom melayu. Di samping itu ada juga yang
beranggapan bahwa Suku Anak Dalam adalah kelompok
masyarakat terasing berasal dari kerajaan Pagaruyung. Mereka
mengungsi kedalam hutan karena mendapat serangan dan tidak
mau dikuasai serta diperintah oleh musuh. Di dalam hutan
mereka membuat pertahanan. Pendapat ini didasari dengan istilah
yang digunakan dalam penyebutan Suku Anak Dalam sebagai
o r a n g k u b u ( K u b u b e r m a k n a p e r t a h a n a n ) .
Suku Anak Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur
dengan aturan, norma dan adat istiadat yang berlaku sesuai den-
gan budayanya. Dalam lingkungan kehidupannya dikenal istilah
kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan
keluarga besar. Keluarga kecil terdiri dari suami istri dan anak
yang belum menikah. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari,
mereka memiliki sistem kepemimpinan yang berjenjang, seperti
Temenggung, Depati, Mangku, Menti dan Jenang. Temenggung
merupakan jabatan tertinggi, keputusan yang ditetapkan harus
dipatuhi. Bagi mereka yang melanggar akan dijatuhi hukuman
atau sangsi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
(www.jambiprov.go.id)
Mengenal Suku Anak Dalam (SAD)
Adit & Wulan
Mahyadi & Wentos
Sumardi, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi
Atik Priyatna, Kasubag Keuangan
BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi
Selamat Bergabung di
BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi
Mondez & Heni
Crew