22

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Instansi BPK RI Pusat

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan salah

satu instansi pemerintahan yang bertugas untuk bertanggung jawab atas keuangan

negara. BPK RI diresmikan pertama kali pada tanggal 1 Januari 1947 yang dipimpin

oleh R. Soerasno. Pada bab 3 ini, penulis melaksansakan riset di BPK RI pada biro

Sumber Daya Manusia bagian perencanaan dan mutasi di subbagian perencanaan dan

rekrutmen yang beralamat di Jl. Jenderal gatot subroto No. 31, Jakarta Pusat. Untuk

lebih lengkapnya, penulis mencantumkan sejarah dan perkembangan BPK RI pusat

dan penjelasan struktur organisasi tempat penulis melaksanakan riset di bawah ini.

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan BPK RI Pusat

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa

tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa

Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil Pemeriksaan

itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan

Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan

Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di

kota Magelang. Pada waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9

orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R.

Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya

pada tanggal 2 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di

23

Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa

tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan

peratuan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene

Rekankamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat

kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan ke Magelang ke Yogyakarta.

Negara Republik Indonesia yang Ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan

Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili

oleh R. Kasirman yang diangkat berdasrkan SK Presiden RI tanggal 31 1950

No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS)

berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk

Dewan Pengawas Keuangan (berdasarkan di Bogor) yang merupakan salah satu alat

perlangkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31

Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa

Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor

menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintahan

Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS

yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan

Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dna berkedudukan di Bogor

menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan

24

Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di

Yogyakarta dan dari Algemere Rekenkamer di Bogor.

Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan

berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas

Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan

berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan

Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI

(UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan

pasal UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap

menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama

Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No.

1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan

Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk

mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.7 Tahun 1963

(LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian dignti dengan Undang-Undang (PERPU)

No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkan UU No. 17 Tahun 1965 yang

antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi

pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan

pengurusasan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan

23

masing-masing sebagai Menteri Koordinator. Akhirnya oleh MPRS dengan

ketetapan No. X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan

fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas

BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan UU

No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah

mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dala Sidan Akhir Tahun 2002

yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksaa

eksternal keuangan negara dan perananya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga

yang independen dan profesional. Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI,

ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen.

Sebelum diamandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5).

Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab

tersendiri (BAB VIII A)dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-

Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;

1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara

3. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

24

3.1.2. Struktur dan Tata Kerja BPK RI

(Sumber: SOTK BPK RI)

Gambar III.1

Struktur Organisasi Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 37

1. Biro Sumber Daya Manuia selanjutnya dsebut Biro SDM berada di bawah

dan bertangung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

2. Biro SDM dipimpin oleh seorang kepala.

BIRO SUBER

DAYA MANUSIA

BAGIAN

PERENCANAAN

DAN MUTASI

SUBBAGIA

N MUTASI

DAN

PEMBERH

ENTIAN

SUBBAGIAN

ANALISIS

JABATAN

DAN

SISTEM

INFORMASI

SDM

SUBBAGIA

N

PERENCA

NAAN DAN

REKRUTM

EN

25

Pasal 38

Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan manajemen sumber daya manusia

(SDM) di lingkungan Pelaksana BPK.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro

SDM menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro SDM dengan

mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

2. Perumusan rencana kegiatan Biro SDM berdasarkan rencana aksi serta tugas

dan fungsi Biro SDM;

3. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan, pengelolaan dan

pengembangan SDM termasuk pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa;

4. Pelaksanaan kebijakan dalam bidang perencanaan dan mutasi, pengembangan

komptensi dan penilaian kinerjaserta kesejahteraan SDM;

5. Peyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM; dan

6. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepadan Sekretaris Jenderal

Pasal 40

Biro SDM terdiri atas;

1. Bagian Perencanaan dan Mutasi;

2. Bagian Pengembangan Komptensi dan Penilaian Kinerja;

3. Bagian Jabatan Fungsional; dan

4. Bagian Kesejahteraan.

26

Pasal 41

Bagian Perencanaan dan Mutasi mempunyai tugas merencanakan kebutuhan

SDM BPK, menyelenggarakan pengadaan pegawai, menyiapkan usulan penempatan

dan mutasi pegawai, melaksanakan analisa dan evaluasi jabatan serta mengelola

informasi SDM.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian

Perencanaan dan mutasi menyelenggarakan funsi:

1. Penyiapan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, penempatan,

dan mutasi SDM;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, penempatan dan

mutasi SDM; dan

3. Penyiapan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM

Pasal 43

Bagian Perencanaan dan Mutasi terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen;

2. Subbagian Mutasi dan Pemberhentian; dan

3. Subbagian Analisis Jabatan dan Sitem Informasi Sumber Daya Manusia

Pasal 44

1. Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen mempunyai tugas merencanakan

kebutuhan SDM, menyusun formasi pegawai, menyiapkan dan melaksanakan

pengadaan pegawai, menyusun pola karir.

27

2. Subbagiian Mutasi dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan analisis

penempatan dan mutasi pegawai, menyelenggarakan pelantikan pegawai,

menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat pegawai, memproses

pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

3. Subbagian Analisis Jabatan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia

mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan analisis jabatan dan evaluasi

jabatan, mengelola informasi SDM, dan mengadministrasikan dokemen

kepegawaian.

3.1.3. Tugas dan Wewenang BPK RI

Berikut adalah Tugas dan Wewenang BPK RI

1. Ketua (Merangkap Anggota) melaksanakan :

a. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara

umum bersama dengan Wakil Ketua;

b. Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;

c. Hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;

d. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif; dan

e. Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan,

Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat

Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan

Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua

2. Wakil ketua (Merangkap Anggota) melaksanakan :

a Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara

umum bersama dengan Ketua;

28

b Proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan;

c Pengarahan pemeriksaan investigatif; dan

d Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan,

Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat

Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan

Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

3. Anggota I melaksanakan :

a. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara: dan

b. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigasi

4. Anggota II melaksanakan :

a. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara; dan

b. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif

5. Anggota III melaksanakan

a. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara; dan

b. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif

6. Anggota IV melaksanakan :

a. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara; dan

b. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif

7. Anggota V melaksanakan :

29

a. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara; dan

b. Melaksanakan pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

daerah; dan

c. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif

8. Anggota VI melaksanakan :

a. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara; dan

b. Melaksanakan pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

daerah; dan

c. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif

3.2. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis kepada Bapak

Yoyo Saehudin, SAP yang menjabat sebagai Analis Perencanaan Sumber Daya

Manusia Aparatur, penulis mengajukan beberapa pertanyaan beberapa diantaranya

adalah bagaiman proses pelaksanaan rekrutmen CPNS yang dilaksanakan oleh

panitia pelaksana CPNS BPK RI, siapa saja yang terlibat dalam panitia pelaksana

rekrutmen CPNS BPK RI, apa yang menjadi kendala pada saat pelaksaan rekrutmen

CPNS, bagaimana solusi pemecahan masalah yang dihadapi pada saat pelaksaan

rekrutmen CPNS, siapa saja yang boleh mengikuti rekrutmen CPNS di BPK RI dan

sebagainya yang penulis lampirkan di bagian hasil wawancara.

Selanjutnya penulis memamparkan hal-hal yang berkaitan dengan proses

pelaksanaan rekrutmen CPNS yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana rekrutmen

pada BPK RI di Jakarta sebagai berikut.

30

3.2.1. Ketentuan Umum Pelaksanaan Rekrutmen CPNS BPK RI

1. Sehubungan dengan pembahasan, penulis mencantumkan perencanaan dan

persiapan dari pengangkatan CPNS, di bawah ini:

a. Berdasarkan persetujuan prinsip dari Kementrian PAN dan RB tentang

jumlah formasi PNS BPK tahun berjalan, BPK melaksanakan proses

rekrutmen CPNS. Rekrutmen CPNS pada prinsipnya mengacu pada

ketentuan PP No. 98 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.

11 Th. 2002 dan ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam

keputusan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

b. Untuk melaksanakan kegiatan rekrutmen CPNS BPK, maka membentuk

Tim/ Panitia Rekrutmen CPNS yang bertugas :

1) Melaksanakan Kebijakan Badan dalam hal Pelaksanaan Penerimaan

CPNS BPK-RI sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;

2) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan semua pelaksana

kepegawaian di setiap Perwakilan untuk pelaksanaan Penerimaan

CPNS BPK-RI dan

3) Melaporkan hasil Kerja dan pertanggungjawabannya kepada Badan

melalui Sekretaris Jenderal BPK-RI selaku Pejabat Pembina

Kepegawaian.

c. Pengumuman Penerimaan CPNS

Pengumuman dilakukan secara terbuka melalui surat kabar, papan

pengumuman di seluruh kantor perwakilan dan kantor pusat, Surat Kabar

serta melalui laman BPK RI.

Pengumuman antara lain harus mencantumkan informasi sebagai berikut:

31

1) Jumlah formasi yang tersedia per jenis pendidikan.

2) Batas usia

3) IPK;

4) Waktu pendaftaran;

5) Persyaratan lamaran;

6) Tahapan Seleksi.

2. Pelaksanaan Rekrutmen CPNS

Dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS dari pelamar umum, panitia

rekrutmen CPNS berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang

berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur, sebagai berikut :

a. Bagan Flow Chart Rekrutmen CPNS dari Pelamar umum:

32

Sumber: SOP Divisi SDM BPK RI

Gambar III.2

Pelaksana

Rekrutmen

BPK RI

Kemen PAN

& RB

Penyelektor Pelamar Umum/

CPNS

BKN

Tidak lulus

Mulai

Penyerahan

Jumlah

formasi

Keputusa

n Kemen

PAN &

RB

Membentuk

Panitia

Membuat

pengumuman

Pendaftaran

&Seleksi

Administrasi

Tes

Kompetisi

Dasar

Tes

Assesment

psikologis

Tes

wawancara

Pemberkasan

Administrasi

Kelengkapan

dokumen

Tidak lulus

Tidak lulus

Tidak lulus

Wajib melengkapi

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Proses Berkas

Pembuatan NIP

PNS

Diklat

pengangkatan

CPNS

Selesai

33

Proses Pelaksanaan Rekrutmen CPNS pada BPK RI

b. Penjelasan Bagan Flow Chart Rekrutmen CPNS dari Pelamar Umum

1) Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan hasil analisis jumlah

formasi yang dibutuhkan oleh BPK ke Kemen PAN dan RB.

2) Kementrian PAN dan RB memberikan keputusan pada BPK RI

tentang formasi PNS BPK dalam kurun waktu satu tahun. Dalam

Keputusan Menpan ini terdapat jumlah formasi - pendidikan per

jenjang dan jurusan serta jabatan fungsionalnya.

3) Pejabat Pembina Kepegawaian dari BPK membentuk panitia

Rekrutmen CPNS yang terdiri dari unit kerja terkait (Biro SDM,

Biro Keuangan, Biro TI dan Biro Umum)

4) Panitia Rekrutmen CPNS BPK RI mengumumkan pelaksanaan

kegiatan rekrutmen CPNS secara obyektif dan transparan melalui

media nasional dan laman BPK RI.

5) Melaksanakan proses seleksi administrasi sesuai dengan

persyaratan bagi seluruh lamaran yang masuk :

(1) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan,

maka akan dipanggil melalui surat dan laman CPNS BPK RI

untuk mengikuti tes pertama

(2) Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus sesuai dengan

persyaratan, maka yang bersangkutan akan dinyatakan gugur

6) Melaksanakan kegiatan tes CPNS sebanyak 3 tahap, yang terdiri

dari :

(1) Tahap I Tes Kompetensi Dasar (TKD);

(2) Tahap II Assesment Psikologis;

34

(3) Tahap III Wawancara dengan pejabat BPK.

7) Bagi peserta yang dinyatakan lulus tes tahap pertama sesuai

dengan persyaratan, maka akan diumumkan melalui laman BPK

RI untuk mengikuti tes tahap selanjutnya.

8) Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus tes sesuai dengan

persyaratan, maka yang bersangkutan akan dinyatakan gugur dan

tidak berhak mengikuti tes tahap selanjutnya.

9) Pada saat tes tahap III para CPNS sudah ditentukan unit kerja

penempatan dan jabatan fungsional apa yang akan diembannya

sehingga kandidat CPNS sudah bisa menentukan sikapnya untuk

tetap lanjut mengikuti seleksi atau tidak.

10) Panitia Rekrutmen CPNS Melaksanakan kegiatan proses

kelengkapan administrasi (Pemberkasan) bagi peserta tes yang

telah dinyatakan lulus tahap III sesuai dengan persyaratan yang

dicantumkan.

11) Panitia Rekrutmen CPNS akan memproses berkas-berkas dari

peserta yang lulus dan mengajukannya ke BKN agar dapat

diproses untuk mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP).

12) Berdasarkan dari NIP yang telah diterima dari BKN, Biro SDM

akan membuat Keputusan Pengangkatan CPNS BPK RI beserta

dengan Salinan dan Petikannya untuk didistribusikan ke seluruh

pihak yang terkait.

3. Berdasarkan hasil penelitian, penulis hanya dapat mencantumkan sedikit

informasi mengenai pelaksanaan rekrutmen CPNS BPK RI 2018, yaitu:

35

a. Bagian SDM menganalisis jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh BPK

RI sekitar 8.500 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

b. Kemudian menghitung berapa jumlah pegawai yang akan diterima dengan

cara:

1) Bezzeting pegawai – Jumlah pegawai saat ini

8.500 – 6.200 = 2. 300 Kebutunghan pegawai yang akan ditambah.

2) Mengajukan pegawai sekitar 2.300 orang, kemudian disetujui oleh

pihak Kemen Pan & RB sekitar 502.

3) Maka rekrutmen CPNS yang akan diterima melalui akses

sscn.bkn.go.id atau cpns.bpk.go.id sebanyak 502 orang.

c. Pelamar melaksanakan tes seleksi administrasi, yang kemudian disusul

dengan Tes kompetensi (A) dan Tes Psikologis (B). Setelah dinyatakan

lolos maka jumlah Nilai A+ B yang diolah dan diranting oleh BKN.

Disusun berdasarkan hasil tes, dan diambil berjumlah 502 orang.

d. Lulus CPNS berjumlah 502 orang.

e. Diklat prajabatan kurang lebih 1 Tahun.

f. Diangkat PNS

3.2.2. Kendala yang Dihadapi

Dalam menjalankan fungsi SDM di dunia perusahaan/instansi memiliki setiap

kendala yang dihadapi. Berikut kendala yang dirasakan dan dialami pada saat

pelaksanaan rekrutmen CPNS di BPK RI dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pihak Panitia

a. Beban Kerja

36

Kendala yang dirasakan pada saat perencencanaan maupun pelaksanaan

yang pertama ialah Beban Kerja. Hal ini dikarenakan, BPK RI sendiri

menghitung beban kerja yang dibutuhkan untuk mengisi kesongan

pekerjaan tersebut tapi tidak seimbang dengan keputusan yang telah

diberikan oleh Kemeneg PAN & RB. Pasalnya, beban kerja yang

dibutuhkan oleh BPK RI sendiri harus menunggu keputusan Kemeneng

PAN & RB dimana merekalah yang berwenang untuk menyediakan para

CPNS tersebut untuk diangkat menjadi PNS/ASN. Sehingga beberapa

pekerjaan menjadi terhambat dikarenakan beban kerja yang disetujui

tidak sama dengan beban kerja yang dibutuhkan.

b. Waktu

Pada bagian ini, waktu merupakan komponen yang sangat penting dalam

setiap hal. Hasil dari wawancara salah satu pegawai BPK, menjelaskan

bahwa perbedaan waktu pada saat koordinasi dengan palaksana

rekrutmen CPNS sangatlah penting. Seringkali terjadi percecokan

pengiriman data yang diminta secara terburu-buru.

c. Anggaran

Menurut narasumber yang dapat penulis rangkum dari hasil wawancara,

anggaran keuangan terkadang menjadi masalah. Beberapa hal terjadi di

luar penanganan dan harus mengeluarkan jumlah yang tidak sedikit.

Contohnya adalah bila terjadi hujan yang sangat deras pada saat

pelaksanaan tes, beberapa kandidat yang lain harus menunggu di tempat

yang disedikan. Sedangkan yang menjadi kandidat tidak sedikit

jumlahnya, maka dari itu Panitia pelaksana biasanya mengeluarkan

biaya/anggaran tidak terduga untuk keadaan yang dapat memungkinkan.

37

Dan juga untuk memenuhi kebutuhan panitia pelaksana rekrutmen CPNS

selama menjalani proses pelaksanaan rekrutmen di luar kota.

2. Pihak Pelamar Umum/CPNS

Dari hasil pengamatan yang penulis rasakan, kendala yang dialami oleh

Pelamar Umum/CPNS adalah sulitnya berkomunikasi dengan panitia

pelaksana rekrutmen CPNS. Kondisi ini disebabkan, dimana kurangnya

panitia yang berkenan bertugas untuk membalas atau merespon CPNS yang

hendak bertanya pada halaman web BPK RI yang tercantum maupun akun

social media yang aktif.

3.2.3. Solusi dari Kendala yang Dihadapi

Dalam bagian ini, penulis memberikan beberapa solusi dari kendala yang

dihadapi yang penulis rangkum dari hasil wawancara:

1. Pihak Panitia Pelaksana Rekrutmen CPNS BPK RI

a. Beban Kerja

Untuk solusi di bagian kendala ini, penulis memberikan solusi yaitu untuk

membuka lowongan pekerjaan dibidang Non PNS dengan skala sedikit

lebih besar dari PNS/ASN dan mengajukannya kepada Sekjen BPK selaku

Pejabat Pembina Kepegawaian. Sedangkan solusi dari pihak BPK itu

sendiri dalam menghadapi masalah seperti ini yaitu dengan

memaksimalkan pekerjaan para staff yang telah ditentukan dengan harapan

dapat mengerjakan tugas ganda dan melatihnya. Dan terkadang membuka

lowongan pekerjaan sebagai karyawan magang yang terikat oleh masa

jabatan/kontrak.

38

b. Waktu

Dari masalah ini pihak BPK menuturkan untuk mempersiapkan segala

yang dibutuhkan di awal. Dengan memastikan segala sesuatu yang

dibutuhkan untuk dicek kembali. Sedangkan penulis sendiri memberikan

solusi memanfaatkan jaringan internet untuk mengirim berkas dengan

cepat.

c. Anggaran

Sedangkan solusi dari permasalahan ini, dari pihak BPK menuturkan agar

dapat mempersempit kemungkinan kejadian hal tak terduga dengan

menghitung segala kemungkinan dengan dana yang telah diberikan. Dan

juga mengajukan perubahan anggaran yang telah dihitung kembali oleh

pihak Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Pihak Pelamar Umum/CPNS

Membiasakan terlebih dahulu untuk membaca persyaratan wajib maupun

umum yang akan diserahkan oleh pihak panitia BPK RI. Karena panitia

pelaksana rekrutmen CPNS BPK RI menaungi ribuan peserta CPNS/Pelamar

umum sehingga kecil kemungkinanya jika pelamar umum bertanya akan

direspon oleh pihak panitia pelaksana rekrutmen CPNS BPK RI. Karena pada

dasarnya kendala dari permasalahan di atas lebih cenderung muncul dari

pihak panitia. Selebihnya kecil kemungkinan untuk timbulnya masalah.