Download pdf - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan · Keuangan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Laporan Keuangan Tahun 2018

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan

kesempatanNya Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Penelitian

dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 dapat

diselesaikan. Laporan Keuangan ini pada dasarnya merupakan pertanggung

jawaban program dan kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA

(Pergeseran) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun Anggaran 2018.

Laporan Keuangan ini memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas

Laporan Keuangan (CALK).

Laporan ini tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan, maka dari

itu diharapkan masukan dan saran dari pihak terkait untuk perbaikan ke depan.

Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya

diucapkan terimakasih.

Sarilamak, Januari 2019



2

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan ini adalah tanggung jawab kami selaku Kepala Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan selaku Pengguna Anggaran Tahun

2018.

Laporan Keuangan tersebut disusun berbasis Akrual berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014, serta Catatan Atas

Laporan Keuangan (CALK) sesuai Standar Akuntansi.

Sarilamak, Januari 2019



3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ......................................................... . ii

DAFTAR ISI .............................................................................................. iii

NERACA .................................................................................................. . v

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) .................................................... vii

LAPORAN OPERASIONAL (LO) ..................................................................... ix

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) ........................................................ xi

BAB I .......................................................................... PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................ 1

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .............. 1

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan ............................... 2

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .................. 2

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .......... 4

BAB II PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

KEUANGAN TAHUN 2018

2.1 Program ................................................................................... 6

2.2 Kegiatan ................................................................................... 7

2.3 Pencapaian Target Kinerja ....................................................... 11

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja ............................. 16

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian

Target yang Telah Ditetapkan .................................................... 17

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi..................................................................... 19



4

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 19

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 20

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaiatan dengan

Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah ........... 22

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja ............... 23

5.2 Neraca

5.21. Aset .................................................................................. 24

5.2.2. Kewajiban dan Ekuitas Dana ..................................................... 28

5.3 Laporan Operasional (LO) ................................................................... 30

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ....................................................... 36

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN............... 37

BAB VII PENUTUP ................................................................................................... 39

DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................... 42



5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh

Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Penyusunan dan

Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan.

Disamping tugas pokok di atas Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah;

d. Pengkordinasian penelitian dan pengembangannya serta pelaksanaan tugas

lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2018, sehingga diharapkan terwujudnya

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan

Keuangan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas

Laporan Keuangan (CALk).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan

realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian

target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif.



6

Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan

(aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2018))

Laporan keuangan ini menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara

penuh kegiatan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber daya

ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan.

Dengan demikian laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi

yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan

membuat keputusan.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Bapelitbang

Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan

pelaksanaan DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan

Berbasis Akrual.. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari ketiga

peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah

konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentransir kembali

(trace-back) pos-pos laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor

44 Tahun 2016 tentang Sistem Akutansi Keuangan Daerah.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018

adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan

Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),



7

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun Anggaran 2018;

- Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan;

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Nomor 79 Tahun 2017 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun

2018;



8

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas

Laporan Keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

1.4 Sistimatika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN 2018 2.1 Program

2.2 Kegiatan

2.3 Pencapaian Target Kinerja

III.IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah

Ditetapkan

IV.KEBIJAKAN AKUNTASI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntasi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

5.2.2 Kewajiban dan Ekuitas Dana

5.3. Laporan Operasional (LO)

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)



9

VI.PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kedudukan

6.2 Struktur Organisasi

6.3 Aspek Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Lima Puluh Kota

VII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



10

BAB II

PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2018

2.1. PROGRAM

Sebagai tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2016-2021 serta Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2016-2021, maka pada Tahun 2018 Bapelitbang Kabupaten Lima

Puluh Kota menganggarkan dana Belanja Pegawai, Barang dan Jasa serta Belanja

Modal sebesar Rp. 6.637.746.331,00 Alokasi anggaran ini terdiri dari :

No. Jenis Belanja Jumlah (Rp.)

1. Belanja Tidak Langsung 2.891.371.431, 00

2. Belanja Langsung 3.746.374.900,00

JUMLAH 6.637.746.331,00

Dan untuk belanja Langsung Bapelitbang Tahun 2018 dengan rincian

sebagai berikut :

No. Jenis Belanja Jumlah (Rp.)

1. Belanja Pegawai 377.276.000,00

2. Belanja Barang Jasa 3.227.418.900,00

3. Belanja Modal 141.680.000,00

JUMLAH 3.746.374.900,00

Pada Belanja Langsung Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai

dengan rencana kerja dijabarkan dalam 13 (tiga belas) program dengan rincian

anggaran sebagai berikut:



11

No Program Plafon Dana (Rp.)

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 652,815,000.00

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 286,410,000.00

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 37,715,000.00

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

89,771,500.00

5 Pengembangan Data/Informasi 120,196,000.00

6 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

356,627,200.00

7 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 476,190,750.00

8 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

67,186,000.00

9 Perencanaan Pembangunan Daerah 793,138,100.00

10 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 246,724,900.00

11 Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 366,287,700.00

12 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 107,349,350.00

13 Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan

145,963,400.00

Jumlah 3,746,374,900.00

2.2. KEGIATAN

Ke-13 (tiga belas) program tersebut diatas dijabarkan dalam 44 (empat

puluh empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:



12

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

No. Kegiatan Plafon Dana (Rp.)

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3,000,000.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

133,240,000.00

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

14,504,000.00

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

232,020,000.00

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

46,603,000.00

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

15,500,000.00

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

16,768,000.00

8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

20,903,000.00

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

7,020,000.00

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5,472,000.00

11 Penyediaaan Makanan dan Minuman

19,470,000.00

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

138,315,000.00

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No Kegiatan Plafon Dana (Rp.)

1 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor

66,680,000.00

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

94,200,000.00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

125,530,000.00

3.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

37,715,000.00



13

4.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

58,419,500.00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 9,576,000.00

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

7,576,000.00

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 14,200,000.00

5.

Pengembangan Data/Informasi


1 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

85,259,500.00

2 Penyusunan Profil Daerah 34,936,500.00

6.

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


1 Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

57,598,000.00

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

40,309,300.00

3 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

258,719,900.00

7.

Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar


1 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi

46,759,500.00

2 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

363,916,250.00

3 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

65,515,000.00

8.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah


1. Bimtek Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

67,186,000.00



14

9.

Perencanaan Pembangunan Daerah


1 Penetapan RPJMD

356,010,100.00

2 Penyusunan Rancangan RKPD

136,186,000.00

3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

249,505,000.00

4 Penetapan RKPD

51,437,000.00

10.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi


1 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

88.001.000,00

2 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 12.447.000,00

3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

85.594.000,00

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 60.682.500,00

11.

Perencanaan Permbangunan Sosial Budaya


1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

119,580,500.00

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

69,855,300.00

3. Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan

93,505,900.00

4. Pembinaan Kabupaten Sehat

83,346,000.00

12.

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

58,061,550.00

2 Koordinasi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

49,287,800.00



15

13. Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan


1. Koordinasi Kelitbangan 145,963,400.00

2.3. Pencapaian Target Kinerja

Tingkat daya serap anggaran sampai 31 Desember 2018 sebesar 93.55 % dari total

anggaran sebesar Rp. 6.637.746.331,00 yakni dengan rincian sebagai berikut :

No Program/Kegiatan Plafon Dana (Rp.)

Realisasi

Keuangan Fisik

Rp. % %

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 2,281,858,931.00 2,246,938,377.00 98.47 98.47

2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

609,512,500.00 581,862,863.00 95.46 95.46

JUMLAH 2,891,371,431.00 2,828,801,240.00 97.84 97.84

Adapun rincian realisasi sempai tanggal 31 Desember 2018 untuk masing kegiatan

sebagai berikut :

No Program/Kegiatan Plafon Dana

(Rp.)

Realisasi

Keuangan Fisik

Rp. % %

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

652,815,000.00

545,788,563.00

83.61

100

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3,000,000.00

2,737,000.00

91.23

100


133,240,000.00

99,520,175.00

74.69

100

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

14,504,000.00

13,100,900.00

90.33

100


232,020,000.00

169,210,000.00

72.93

100

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

46,603,000.00

45,750,650.00

98.17

100

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

15,500,000.00

14,501,100.00

93.56

100

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,768,000.00 16,647,930.00 99.28 100

8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

20,903,000.00

20,737,199.00

99.21

100

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

7,020,000.00

6,886,273.00

98.10

100



16


(Rp.)

Realisasi

Keuangan Fisik

Rp. % %

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5,472,000.00

5,130,000.00

93.75

100

11 Penyediaaan Makanan dan Minuman

19,470,000.00

19,404,000.00

99.66

100

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

138,315,000.00

132,163,336.00

95.55

100

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

286,410,000.00

248,281,368.00

86.69

100

1 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor

66,680,000.00

56,810,091.00

85.20

100

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

94,200,000.00

92,517,601.00

98.21

100


125,530,000.00

98,953,676.00

78.83

100

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

37,715,000.00

14,719,600.00

39.03 70

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

37,715,000.00

14,719,600.00

39.03

70

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

89,771,500.00

87,764,243.00

97.76

100

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

58,419,500.00

57,740,343.00

98.84

100

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

9,576,000.00

9,457,400.00

98.76

100

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

7,576,000.00

6,431,500.00

84.89

100

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

14,200,000.00

14,135,000.00

99.54

100

5. Pengembangan Data/Informasi 120,196,000.00 117,257,300.00 97.56 100

1

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

85,259,500.00

83,146,300.00

97.52

100

2 Penyusunan Profil Daerah

34,936,500.00

34,111,000.00

97.64

100

6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

356,627,200.00

229,460,397.00

64.34

96.37

1 Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

57,598,000.00

57,196,088.00

99.30

100


40,309,300.00

34,170,000.00

84.77

100


258,719,900.00

138,094,309.00

53.38

95



17


(Rp.)

Realisasi

Keuangan Fisik

Rp. % %

7. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

476,190,750.00

473,364,032.00

99.41

100

1 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi

46,759,500.00

46,647,200.00

99.76

100

2 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

363,916,250.00

363,173,832.00

99.80

100

3 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

65,515,000.00

63,543,000.00

96.99

100

8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

67,186,000.00

67,001,186.00

99.72

100

1 Bimtek Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

67,186,000.00

67,001,186.00 99.72 100

9. Perencanaan Pembangunan Daerah

793,138,100.00

780,609,268.00

98.42

100

1 Penetapan RPJMD 356,010,100.00 353,477,000.00 99.29 100

2 Penyusunan Rancangan RKPD 136,186,000.00 132,002,638.00 96.93 100

3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

249,505,000.00 244,507,800.00 98.00 100

4 Penetapan RKPD 51,437,000.00 50,621,830.00 98.42 100

10. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

246,724,900.00

235,269,600.00

95.36

100

1 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

88,001,000.00 80,400,000.00 91.36 100

2 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

12,447,000.00 9,452,000.00 75.94 100

3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

85,594,400.00 85,331,400.00 99.69 100


60,682,500.00 60,086,200.00 99.02 100

11. Perencanaan Permbangunan Sosial Budaya

366,287,700.00

343,684,810.00

93.83

100

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

119,580,500.00

116,674,400.00

97.57

100


69,855,300.00

67,621,600.00

96.80

100

3 Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan

93,505,900.00

85,350,205.00

91.28

100

4 Pembinaan Kabupaten Sehat 83,346,000.00 74,038,605.00 88.83 100



18


(Rp.)

Realisasi

Keuangan Fisik

Rp. % %

12. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

107,349,350.00

94,444,627.00

87.98

100

1

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

58,061,550.00

49,635,635.00

85.49

100

2 Koordinasi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

49,287,800.00

44,808,992.00

90.91

100

13.

Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan

145,963,400.00

143,007,995.00

97.98

100

1 Koordinasi Kelitbangan 145,963,400.00 143,007,995.00 97.98 100

Jumlah

3,746,374,900.00

3,380,652,989.00

90.24

99.41

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA dan DPPA (Pergeseran)

Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui

pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/ dianggarkan dalam DPA

dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan

demikian, DPA dan DPPA Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota disusun

berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Ke-13 (tiga belas) program dengan 44 (empat-puluh empat) kegiatan tersebut

mencapai realisasi fisik sebesar 98.69% dengan realisasi keuangan sebesar 90.24%.

Secara garis besar realisasi fisik program dan kegiatan mencapai 100%. Program yang

realisasi fisiknya kurang dari 80% yaitu : Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur (70%) dan program yang realisasi fisiknya kurang dari 100 % yaitu

program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

(96.37%).

Realisasi keuangan program-program yang diuraikan dalam 44 kegiatan tersebut

adalah sebesar Rp. 3.380.652.989 (90.24%).



19

Dari 44 kegiatan tersebut realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan yang tidak

mencapai 80% ada 6 kegiatan yang ada pada 6 program sebagaimana pada tabel

berikut ini :


(Rp.)

Realisasi

Keuangan Fisik

Rp. % %

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

365,260,000.00

268,730,175.00

73.57

100


133,240,000.00

99,520,175.00

74.69

100


232,020,000.00

169,210,000.00

72.93

100

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

125,530,000.00

98,953,676.00

78.83

100


125,530,000.00

98,953,676.00

78.83

100

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

37,715,000.00

14,719,600.00

39.03

70

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

37,715,000.00

14,719,600.00

39.03

70

4 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

258,719,900.00

138,094,309.00

53.38

95


258,719,900.00

138,094,309.00

53.38

95

5 Perencanaan Pembangunan Ekonomi

12,447,000.00

9,452,000.00

75.94

100

1 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

12,447,000.00

9,452,000.00

75.94

100

Jumlah

799,671,900.00

529,949,760.00

64.15

93.00

Pada dasarnya kegiatan tersebut untuk realisasi fisiknya diatas 80%, hanya ada 1 (satu)

kegiatan yang kurang 80% yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (70%).



20

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2018 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan alokasi anggaran dari APBD

yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan tidak bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp. 6.209.454.229,00. Jumlah tersebut mencapai

90.24 % untuk keuangan dan 98,69% untuk realisasi fisik dari anggaran

yang telah ditetapkan yaitu Rp. 6.637.746.331,00. dengan rincian sebagai

berikut :

Jenis Belanja Anggaran Realisasi

Rp Rp %

Belanja Pegawai 3,268,647,431.00 3,171,310,340.00 97.02

Belanja Barang dan Jasa 3,227,418,900.00 2,909,860,452.00 90.16

Belanja Modal 141,680,000.00 128,283,437.00 90.54

Jumlah 6,637,746,331.00 6,209,454,229.00 93.55

Sehingga dengan anggaran Bapelitbang sebesar Rp. 6.637.746.331,00

dengan realisasi Rp. 6.209.454.229,00 (93.55%), terdapat sisa anggaran

sebesar Rp. 428.292.102,00 (6.45%).

Dilihat dari jenis belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan

rincian sebagai berikut :



21


(Rp.)

Realisasi

Keuangan Fisik

Rp. % %

1 Belanja Gaji dan Tunjangan

2,281,858,931.00

2,246,938,377.00

98.47

98.47

2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

609,512,500.00

581,862,863.00

95.46

95.46

JUMLAH

2,891,371,431.00

2,828,801,240.00

97.84

97.84

Sehingga dari jumlah anggaran belanja tidak langsung sebesar

Rp. 2.891.371.431,00 terealisasi sebesar Rp. 2.828.801.240,00 (97.84%)

dengan sisa dana Rp. 62.570.191,00 (2.16%).

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET

YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan masih terdapat

permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari

adanya kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang telah

direncanakan dengan realisasi keuangan dibawah 80% dan realisasi fisik

dibawah 100%.

Secara garis besar pencapaian target pada kegiatan yang telah

direncanakan telah terlaksana dengan baik. Realisasi keuangan sebesar

93.55% dengan realisasi fisik 98,69%. Dari 44 kegiatan realisasi keuangan

yang tidak mencapai 80% adalah :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

(74.69%)

Pada kegiatan ini realisasi fisiknya 100% dan realisasi keuangan sebesar

74.69%, hal ini disebabkan karena ada dana penambahan jaringan yang

mana pada prinsipnya penambahan jaringan tidak perlu dilaksanakan

karena telah diakomodir oleh Dinas Kominfo, sehingga juga merupakan

juga sebagai efesiensi penggunaan anggaran.

2. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan (72.93%)

Hal ini disebabkan karena anggaran untuk Tenaga Harian

Lepas/Operator e-planning tidak direalisasikan karena personil yang

berkompeten untuk itu belum ada sehingga dilakukan efisiensi

penggunaan anggaran pada kegiatan tersebut.



22

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

(78.83%)

Pada kegiatan ini realisasi fisiknya 100%, namun dengan realisasi

78.83% pada prinsipnya kegiatan sudah terlaksana dan ini merupakan

efisiensi penggunaan anggaran.

4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Informal (39.03%)

Pada kegiatan ini realisasi fisiknya 70%, hal ini disebabkan efesiensi

penggunaan anggaran serta minimnya kesempatan Biimtek ASN dari

Instansi yang kompeten.

namun dengan realisasi 78.83% pada prinsipnya kegiatan sudah

terlaksana dan ini merupakan efisiensi anggaran

5. Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (53.38%)

Hal ini disebabkan karena pekerjaan penyusunan pengkajian aspek

teknis (infrastruktur dan pertanian), sosial, ekonomi, perubahan iklim

dan kelembagaan di tingkat Daerah Irigasi yang mempunyai anggaran

yang lebih besar. Pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan karena Petunjuk

Tenis Pelaksanaan Kegiatan dari Kementrian terkait baru keluar bulan

September 2018, dan dalam Petunjuk Teknisnya Pelaksanaan tersebut

dilaksanakan dengan adanya Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

yang direkrut oleh Bappeda Propinsi Sumatera Barat dan sampai akhir

tahun TMP tidak direkrut oleh Bappeda Propinsi Sumatera Barat.

Namun realisasi fisik (95%) karena secara keseluruhan persiapan

administrasi untuk kegiatan tersebut sudah dilaksanakan.

6. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah (75.94%).

Semua proses pelaksanaan penyusunan buku Indikator Ekonomi

Daerah telah dilaksanakan dan disusun oleh BPS Kabupaten Lima Puluh

Kota, namun biaya cetak tidak terealisasi karena menunggu data yang

telah disusun oleh BPS Kabupaten Lima Puluh Kota.



23

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan

atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian

laporan keuangan. Mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 Tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan

Bupati Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

4.1 Entitas Akutansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan OPD

untuk Tahun Anggaran 2018 telah diserahkan pada masing-masing Satuan Kerja

Pemerintah Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut Badan Perencanaan Penelitian

dan Pembangunan (Bapelitbang) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas

Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Bapelitbang

Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan

Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi yang

digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bapelitbang Kabupaten Lima

Puluh Kota adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan aset,

kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi

pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui

bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh

Pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.



24

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi

dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah

maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber

daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar,

ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat

pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

4.3.1. Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang

belum dilunasi.

c. Persediaan disajikan sebesar :

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya

perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya

lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan

persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan

persediaan terakhir diperoleh.

Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.



25

d. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/

pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan,

pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai

tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah

didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

e. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika

penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan

pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan

bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya

langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk

biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa

peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan

pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh

melalui kontrak. Biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah

pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan

mesin tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari

pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya

instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan

mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap

digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak,

meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya

perizinan dan jasa konsultan.

g. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan

sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya

konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi



26

dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan

Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan

dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan

dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun

secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang

terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan

dan pembongkaran bangunan lama.

h. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi

pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta

biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola

meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya

bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan

pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran

bangunan lama.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada

dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan

ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana penyajian

aset ini dilakukan perhitungan nilai penyusutan atas aktiva tetap

tersebut.



27

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Pada Bab ini akan dijelaskan pos-pos pelaporan keuangan pada Bapelitbang pada

tahun 2018 dan realiasasi tahun 2017. Adapun pos-pos pelaporan ini yakni mengenai

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Oprasional (LO) dan Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE) sebagai berikut :

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan rekapitulasi anggaran yang telah

direalisasikan selama periode tahun berjalan yaitu merupakan realisasi pada

tahun anggaran 2018. Berikut ini merupakan LRA Bapelitbang Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.

No Perkiraan Realisasi 2018

Realisasi 2017

(Rp) (Rp) A. Pendapatan

Pendapat. Retribusi Daerah 0 0

B. Belanja

1. Belanja Pegawai 2,971,060,340.00 2,993,755,958.00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2018 sebesar Rp.2.971.060.340,00 (97.75%)Rp. 2.993.755.958,00 (88.17%) dan belanja pegawai Tahun 2017 sebesar Rp. 2.993.755.958,00 (88.17%) sebagai berikut :

- Gaji dan Tunjangan 2,246,938,377.00 2,287,677,208.00

- Tambahan penghasilan PNS 581,862,863.00 268,034,750.00

- Lembur 142,259,100.00 438,044,000.00

Sub Jumlah 2,971,060,340.00 2,993,755,958.00

jumlah 2,971,060,340.00 2,993,755,958.00


Realisasi 2017

(Rp) (Rp)

2.

Belanja Barang dan Jasa 3,110,110,452.00

3,686,438,472.00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari belanja barang dan jasa dalam tahun 2018 sebesar Rp. 3.110.110.452,00 (89.98%) dan belanja jumlah barang dan jasa Tahun 2017 Rp. 3.686.438.472,00 (91.87%) sebagai berikut :

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

- Blj bahan habis pakai 116,718,753.00

218,058,850.00

- Blj Bahan/Material 21,141,082.00

4,591,000.00

-

Blj Jasa Kantor 368,003,894.00 329,136,964.00



28

- Blj Prwtn Kend Bermotor

192,800,284.00

290,903,902.00

- Blj Cetak & Penggandaan 222,601,223.00 284,182,700.00

- Blj Sewa 650,000.00 2,750,000.00

- Blj Makan Minum 101,317,500.00 135,896,000.00

- Blj Pakaian Dinas dan Atributnya

- -

- Blj Perjalanan dinas 1,293,318,216.00 1,832,624,956.00

- Blj Jasa Konsultasi 310,266,000.00 43,480,000.00

- Belanja Kursus dan Pelatihan, sosialisasi, dan Bimtek

283,043,500.00 110,984,100.00

- Honorarium Non Pegawai - 900,000.00

- Honorarium PNS 168,050,000.00 383,930,000.00

- Honorarium Non PNS 32,200,000.00 49,000,000.00

Sub Jumlah 3,110,110,452.00 3,686,438,472.00

jumlah 3,110,110,452.00 3,686,438,472.00


Realisasi 2017

(Rp) (Rp)

3. Belanja Modal 128,283,437.00 240,566,011.00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja modal dalam tahun 2018 sebesar 128.283.437,00 (87,26%) dan ralisasi Tahun 2017 sebesar Rp. 128.283.437,00 (94.28%) sebagai berikut :

Rincian belanja modal terinci

sebagai berikut :

- Blj modal peng.Pengadaan Alat Kantor

0.00 21,944,500.00

- Blj modal peng. alat rumah

tangga 1,870,000.00 3,420,603.00

- Blj modal peng. komputer 80,104,528.00 140,605,908.00

- Blj modal peng.meja dan kursi

kerja/rapat 40,315,909.00 28,425,000.00

- Blj modal peng. alat studio 5,993,000.00 37,885,909.00

- Belanja Modal Pengadaan bangunan gedung tempat kerja

0.00

8,284,091.00

Jumlah 128,283,437.00 240,566,011,00

5.2. Neraca

Pada neraca ini akan menyajikan Aset , Kewajiban dan Ekuitas Dana untuk Tahun

2018 dan Tahun 2017.

5.2.1. Aset



29

2018 2017

1 ASET 3,301,224,587.50 3,514,260,271.75

1.1 ASET LANCAR 7,381,000.00 6,187,000.00

1.1.1.02 0.00 0.00

1.1.1.02 0.00 0.00

1.1.7 Persediaan 7,381,000.00 6,187,000.00

yaitu : 4,572,000.00 4,162,000.00

1,252,000.00 0.00

1,557,000.00 2,025,000.00

7,381,000.00 6,187,000.00

1.3 3,293,843,587.50 3,508,073,271.75

1.3.1 Tanah 0.00 0.00

1.3.2 3,449,257,511.00 3,587,852,530.00

1. 1,617,769,300.00 1,617,769,300.00 Alat Angkutan Bermotor

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin berupa alat angkutan bermotor yang

dikuasai oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember

2018 dan 2017 sebesar Rp. 1.617.769.300,00 dimana tidak terdapat penambahan.

No Perkiraan

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendaharawan Penerima sebesar Rp. 0,00 karena Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan tidak adanya Pendapatan sehingga Tidak memliki Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2018 tidak terdapat kas pada bendahara pengeluaran Bapelitbang Kab.

Lima Puluh Kota yaitu Rp. 0.00 dan UYHD sebesar Rp.130.811.957,00 sudah disetorkan pada

tanggal 28 Desember 2018 (bukti setoran terlampir).

1. ATK

Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 yang terdiri

dari Materai, alat tulis kantor /ATK dan bola lampu listerik (rincian persatuan disajikan

3. Alat Kebersihan

ASET TETAP

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 Rp. 0,00 dan 2017 Rp. 0,00

2. Alat Listrik



30

2018 2017

:

0.00 0.00

: 122,290,437.00 194,396,011.00

5,993,000.00 37885909.00

0.00 8284091.00

0.00 350,000.00

128,283,437.00 240,916,011.00

: 266,878,456.00 3,846,750.00

: 0.00 550,000.00

0.00 -

266,878,456.00 4,396,750.00

(138,595,019.00) 236,519,261.00

1,617,769,300.00 1,617,769,300.00

1,612,349,547.00 1,722,177,566.00

219,138,664.00 247,905,664.00

3,449,257,511.00 3,587,852,530.00

1.3.3 3,160,304,614.00 3,137,949,273.00

Penambahan :

22,355,341.00 0.00

0.00 2,899,376,000.00 0.00 19,175,000.00 0.00 4,375,000.00 0.00 212,041,000.00 0.00 2,982,273.00

22,355,341.00 3,137,949,273.00

Sehingga jumlah nilai aset peralatan dan mesin Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebagai berikut :

Sehingga Jumlah aset Peralatan dan Mesin menjadi Rp. 3.449.257.511,00 untuk Tahun 2018

dan Tahun 2017 sebesar Rp. 3.587.852.530,00

Jumlah Mutasi Pengurangan (B)

Jumlah Mutasi Bersih (A) – (B)

- Alat Angkutan Bermotor

- Alat Studio dan Komunikasi

JUMLAH PERALATAN DAN MESIN

No Perkiraan

- Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga

- Belanja Alat Studio dan Komunikasi

- Kapitalisasi/Rekalas BM Gedung & Bangunan

- Kapitalisasi Belanja Barang & Jasa

Jumlah Mutasi Penambahan (A)

Jadi Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Tahaun 2018 adalah sbb :

Mutasi Penambahan :

- Belanja Angkutan Bermotor

- Alat kantor dan Rumah Tangga

Mutasi Pengurangan :

- Penghapusan

- Belanja Modal Ekstra Kompatabel

- Hasil Koreksi Pemeriksaan BPK RI

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017,

sebagaimana daftar KIB terlampir.

- Gedung Kantor- Teralis

Gedung dan Bangunan

- Rolling Pagar Tangga

- Teralis 2015- Pelataran Parkir

- Pembatas Ruangan

Jadi jumlah nilai gedung dan bangunan Tahun 2018 terjadi penambahan yang merupakan

Kapitalisasi/Reklas Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor yaitu pembuatan dinding pembatas ruagan sebesar Rp. 22.355.341,00

sehingga Jumlah Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 3.160.304.614,00 dan Tahun 2017

sebesar Rp. 3.137.949.273,00.



31

2018 2017

1.3.4 31,497,205.00 37,497,205.00

0.00 16,746,000.00 0.00 6,000,000.00

(6,000,000.00) 14,751,205.00 (6,000,000.00) 37,497,205.00

1.3.5 2,007,100.00 2,007,100.00

1.3.6 Aset Lain-lain 0.00 0.00

1.3.7 (3,349,222,842.50) (3,257,232,836.25)Akumulasi Penyusanan Aset Tetap Bapelitbang Tahun 2018 dan Tahun 2107 yaitu sbb :

(3,042,436,009.14) (3,007,499,840.32)

(301,743,342.36) (243,145,715.18)

(5,043,491.00) (6,587,280.75)

JUMLAH (3,349,222,842.50) (3,257,232,836.25)

1.3.7.01 Penyusutan Peralatan Mesin (3,042,436,009.14) (3,007,499,840.32)

(1,502,506,542.86) (1,412,933,071.43)

(1,359,318,756.68) (1,407,065,937.09)

(180,610,709.60) (187,500,831.80)

JUMLAH (3,042,436,009.14) (3,007,499,840.32)

PerkiraanNo

Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ)

Jumlah tersebut merupakan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang dan dikuasai oleh Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan Tahun 2017,

sebagaimana daftar KIB terlampir:

- Jaringan Internet SIPKD (Pengurangan)

Jadi jumlah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 tidak terjadi penambahan, namun terjadi

penghapusan pada aset jaringan internet sebesar Rp. 6.000.000,00 sehingga Aset pada JIJ menjadi

Rp. 31.497.205 untuk tahun 2018 dan tahun 2017 nilai JIJ yaitu sebesar Rp.

37.497.205,00.

- Instalasi Listerik- Jaringan Internet

Aset Tetap LainnyaJumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dan dikuasai oleh Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017 yaitu sebesar

Rp. 2.007.100,00. Aset tetap lainnya ini berupa buku-buku peraturan perundang-undangan,

sebagaimana daftar KIB terlampir.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

- Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lain-lainnya yang dan dikuasai oleh Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan Tahun 2017.

- Penyusutan Gedung Kantor dan Bangunan

- Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

- Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi

- Penyusutan Jaringan Irigasi dan Jalan

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017,

sebagaimana terlampir yang terdiri dari :



32

2018 2017

1.3.7.02 Penyusutan Gedung dan Bangunan (301,743,342.36) (243,145,715.18)

(284,780,062.36) (230,423,255.18)0.00 0.00

(16,963,280.00) (12,722,460.00)

JUMLAH (301,743,342.36) (243,145,715.18)

1.3.7.03 Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (5,043,491.00) (6,587,280.75)

(2,093,250.00) (1,674,600.00)(2,950,241.00) (2,700,000.00)

0.00 (2,212,680.75)

JUMLAH (5,043,491.00) (6,587,280.75)

1.5 ASET LAINNYA 0.00 0.00

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan Gedung dan Bangunan yang dikuasai oleh Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017,

sebagaimana terlampir yang terdiri dari :

- Penyusutan Gedung Kantor- Penyusutan Teralis

No Perkiraan

- Penyusutan Jaringan Internet SIPKD- Penyusutan Jaringan Internet

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017.

- Penyusutan Pelataran Parkir

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan JIJ yang dikuasai oleh Badan Perencanaan Penelitian

dan Pengembangan pada posisi per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017, sebagaimana terlampir

yang terdiri dari :- Penyusutan Instalasi Listerik

5.2.2. Kewajiban Dan Ekuitas Dana

Kewajiban dan Ekuitas Dana merupakan kewajiban Jangka Pendek dan

Jumlah Ekuitas pada Tahun 2018 dan Tahun 2017.

Dimana untuk Tahun 2018 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar

Rp. 7.822.442,00 dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp. 3.293.402.145,50

sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 3.301.224,587,50

dan Tahun 2017 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar

Rp. 636.240,00 dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp. 3.513,624.031,75

sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 3.514.260.271,75

sebagaimana pada tabel dibawah ini :



33

2 7,822,442.00 636,240.00

2.1 7,822,442.00 636,240.00

2.1.1 0.00 0.00

2.1.2 7,822,442.00 636,240.00

- 5,227,615.00 636,240.00

- 1,621,130.00 0.00

- 973,697.00 0.00

JUMLAH 7,822,442.00 636,240.00

3 EKUITAS 3,293,402,145.50 3,513,624,031.75

- 0.00 0.00

- Persediaan 7,381,000.00 6,187,000.00

- Jumlah Aset Tetap 3,293,843,587.50 3,508,073,271.75

- Jumlah Aset Lainnya 0.00 0.00

JUMLAH ASET 3,301,224,587.50 3,514,260,271.75

7,822,442.00 636,240.00

7,822,442.00 636,240.00

0.00 0.00

7,822,442.00 636,240.00

3,293,402,145.50 3,513,624,031.75

3,301,224,587.50 3,514,260,271.75

2017

Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Jangka Pendek Lainnya

2018

Jumlah tersebut merupakan Utang Jangka Pendek berupa pembayaran rekening Listerik, Air dan Telepon sebesar

Rp. 7.822.442,00 Tahun 2018 dan Kewajiban Utang Jangka Pendek Tahun 2017 berupa Rekening Air

Rp. 636.240,00, dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Listerik Tahun 2018

Rekening Air Tahun 2018

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Jumlah Aset dengan Jumlah Kewajiban oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah pada posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.293.402.145,50 dan Ekuitas Tahun 2017

sebesar Rp. 3.513.624.031,75.

Sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas berjumlah Rp. 3.301.224.587.50 per 31 Desember 2018 dan

Rp.3.514.260.271,75 per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Kas Di Bendahara Pengeluaran

Rekening Telepon Tahun 2018

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga

- Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek ini merupakan pembayaran Utang Jangka Pendek Bapelitbang Tahun 2018 sebesar

Rp. 7.822.442,00 berupa pembayaran rekening air, listerik dan telepon dan Utang Jangka Pendek Tahun 2017

sebesar Rp. 636.240,00.

JUMLAH EKUITAS yaitu Jumlah Aset dikurang Jumlah Kewajiban

yaitu :

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas menjadi :

No Perkiraan



34

5.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Tabel 1.

1 2 3 4 5

KEGIATAN OPERASIONAL

8 PENDAPATAN - LO 0.00 0.00

8.1 I 0.00 0.00

8.1.1 1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 0.00 0.00

8.1.2 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 0.00 0.00

8.1.3 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO 0.00 0.00

8.1.4 4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO 0.00 0.00

8.2 II 0.00 0.00

8.2.1 1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 0.00 0.00

8.2.1.01 1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 0.00 0.00

8.2.1.02 1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0.00 0.00

8.2.1.03 1.3 Dana Alokasi Umum 0.00 0.00

8.2.1.04 1.4 Dana Alokasi Khusus 0.00 0.00

8.2.2 2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 0.00 0.00

8.2.2.01 2.1 Dana Otonomi Khusus 0.00 0.00

8.2.2.03 2.2 Dana Penyesuaian 0.00 0.00

8.2.3 3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 0.00 0.00

8.2.3.01 3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 0.00 0.00

8.2.3.01.01 3.1.1 BH Pajak Kendaraan Bermotor 0.00 0.00

8.2.3.01.02 3.1.2 BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 0.00 0.00

8.2.3.01.03 3.1.3 BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 0.00 0.00

8.2.3.01.04 3.1.4 BH Pajak Air Permukaan 0.00 0.00

8.2.3.01.05 3.1.5 BH Pajak Rokok 0.00 0.00

8.2.3.02 3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0.00 0.00

8.3 III 0.00 0.00

8.3.1 1 Pendapatan Hibah 0.00 0.00

8.3.2 2 Pendapatan Dada Darurat

JUMLAH PENDAPATAN 0.00 0.00

9 BEBAN 6,179,153,000.25 7,122,263,219.63

9.1 BEBAN OPERASI - LO

9.1.1 2,971,060,340.00 2,993,755,958.00

9.1.1.01 BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN - LO 2,246,938,377.00 2,287,677,208.00

9.1.1.01.01 1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO 1,467,092,400.00 1,838,485,500.00

9.1.1.01.02 2 Tunjangan Keluarga-LO 115,067,869.00 129,329,862.00

9.1.1.01.03 3 Tunjangan Jabatan-LO 157,305,000.00 185,630,000.00

9.1.1.01.04 4 Tunjangan Fungsional-LO - -

9.1.1.01.05 5 Tunjangan Fungsional Umum-LO 32,680,000.00 45,095,000.00

9.1.1.01.06 6 Tunjangan Beras-LO 81,762,180.00 85,383,180.00

9.1.1.01.07 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO 966,226.00 3,753,666.00

9.1.1.01.08 8 Pembulatan Gaji - LO 197,331,158.00

9.1.1.01.09 9 Iuran Jaminan Kesehatan-LO 194,733,544.00

9.1.1.01.10 10 Uang Paket-LO -

9.1.1.01.11 11 Tunjangan Badan Musyawarah-LO -

9.1.1.01.12 12 Tunjangan Komisi-LO -

9.1.1.01.13 13 Tunjangan Badan Anggaran-LO -

9.1.1.01.14 14 Tunjangan Badan Kehormatan-LO -

9.1.1.01.15 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya-LO -

9.1.1.01.16 16 Tunjangan Perumahan-LO -

9.1.1.01.17 17 Uang Duka Wafat/Tewas-LO -

9.1.1.01.18 18 Uang Jasa Pengabdian-LO -

9.1.1.01.19 19 Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD-LO -

9.1.1.01.20 20 Beban Pegawai BLUD Rumah Sakit-LO -

9.1.1.02 BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS - LO 581,862,863.00 268,034,750.00

9.1.1.02.01 1 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO 581,862,863.00 268,034,750.00

9.1.1.02.02 2 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas-LO -

9.1.1.02.03 3 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja-LO -

9.1.1.02.04 4 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi-LO -

9.1.1.02.05 5 Tambahan penghasilan guru-LO -

9.1.1.02.06 6 Tunjangan profesi guru-LO -

9.1.1.03 BEBAN PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH - LO - -

9.1.1.03.01 1 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-LO - -

9.1.1.03.02 2 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH-LO - -

9.1.1.04 BEBAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - LO - -

9.1.1.04.01 1 Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan-LO - -

9.1.1.04.02 2 Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan-LO - -

No. Uraian 2018 2017Rekening

64/2013



35

9.1.1.05 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - LO - -

9.1.1.05.06 1 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel-LO - -

9.1.1.05.07 2 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran-LO - -

9.1.1.05.08 3 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan-LO - -

9.1.1.05.09 4 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame-LO - -

9.1.1.05.10 5 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan-LO - -

9.1.1.05.12 6 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah-LO - -

9.1.1.05.13 7 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet-LO - -

9.1.1.05.14 8 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan-LO

- -

9.1.1.05.15 9 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan - -

9.1.1.05.16 10 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan-LO

- -

9.1.1.06 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - LO - -

9.1.1.06.01 1 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan-LO - -

9.1.1.06.05 2 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum-LO

- -

9.1.1.06.06 3 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar-LO - -

9.1.1.06.07 4 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan

Bermotor-LO

- -

9.1.1.06.14 5 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara - -

9.1.1.06.15 6 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah-

LO

- -

9.1.1.06.18 7 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal-LO - -

9.1.1.06.19 8 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir-LO - -

9.1.1.06.26 9 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan- - -

9.1.1.06.28 10 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan-LO - -

9.1.1.06.29 11 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek-LO - -

9.1.1.07 UANG LEMBUR - LO 142,259,100.00 438,044,000.00

9.1.1.07.01 1 Uang Lembur PNS-LO 131,071,700.00 396,219,000.00

9.1.1.07.02 2 Beban Uang Lembur Non PNS-LO 11,187,400.00 41,825,000.00

9.1.2 136,665,835.00 221,788,850.00

9.1.2.01 BEBAN BAHAN PAKAI HABIS 115,524,753.00 217,197,850.00

9.1.2.01.01 1 Beban alat tulis kantor-LO 61,055,830.00 103,271,350.00

9.1.2.01.02 2 Beban Belanja dokumen/administrasi tender-LO -

9.1.2.01.03 3 Beban alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)-LO 7,659,273.00 9,842,000.00

9.1.2.01.04 4 Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO 5,151,000.00 4,780,000.00

9.1.2.01.05 5 Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO 11,433,650.00 7,998,500.00

9.1.2.01.06 6 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas-LO 29,525,000.00 84,836,000.00

9.1.2.01.08 7 Beban pengisian tabung gas (kebutuhan pengobatan pasien)-LO - -

9.1.2.01.09 8 Beban peralatan/perlengkapan kantor pakai habis-LO - -

9.1.2.01.10 9 Beban Peralatan Dokter Pakai Habis-LO -

9.1.2.01.11 10 Beban Peralatan Laboratorium Pakai Habis-LO -

9.1.2.01.12 11 Beban Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah tangga)-LO -

9.1.2.01.13 12 Beban Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)-LO -

9.1.2.01.15 14 Beban Belanja alat tulis / seminar kit peserta-LO - 3,500,000.00

9.1.2.01.16 15 Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara-LO 700,000.00 2,970,000.00

9.1.2.02 BEBAN PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL- LO 21,141,082.00 4,591,000.00

9.1.2.02.01 1 Beban Bahan baku bangunan-LO 21,141,082.00 4,591,000.00

9.1.2.02.02 2 Beban Bahan/bibit tanaman-LO -

9.1.2.02.03 3 Beban Bibit ternak / ikan-LO -

9.1.2.02.04 4 Beban Bahan obat-obatan-LO -

9.1.2.02.05 5 Beban Bahan kimia-LO -

9.1.2.02.07 6 Beban Bahan Material Pameran-LO - -

9.1.2.02.08 7 Beban Bahan Material Keterampilan-LO -

9.1.2.02.09 8 Beban kelengkapan kerja lapangan-LO -

9.1.2.02.10 9 Beban Bahan Percontohan-LO -

9.1.2.02.11 10 Beban Bahan Percobaan-LO -

9.1.2.02.12 11 Beban Bahan Penguji Kendaraan-LO -

9.1.2.02.13 12 Beban Bahan Makanan Ternak-LO -

9.1.2.01.14 13 Beban Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)-LO - -

1,686,118,603.00 1,624,402,979.00

9.1.2.03 BEBAN JASA KANTOR 358,450,096.00 87,206,677.00

9.1.2.03.01 1 Beban jasa telepon-LO 12,415,551.00 11,134,154.00

9.1.2.03.02 2 Beban jasa air-LO 9,479,990.00 4,096,250.00

9.1.2.03.03 3 Beban jasa listrik-LO 61,737,956.00 47,274,273.00

9.1.2.03.04 4 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang-LO -

9.1.2.03.05 5 Beban jasa surat kabar/majalah-LO 5,130,000.00 4,980,000.00

9.1.2.03.06 6 Beban jasa kawat/faksimili/internet-LO 23,072,880.00 22,000.00

9.1.2.03.07 7 Beban jasa paket/pengiriman-LO 25,000.00 -

9.1.2.03.08 8 Beban jasa Sertifikat-LO -

9.1.2.03.09 9 Beban jasa Transaksi Keuangan-LO -

9.1.2.03.12 10 Beban jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, -

9.1.2.03.13 11 Beban Belanja Pendidikan (SPP)-LO -

9.1.2.03.14 12 Beban Pajak Bumi dan Bangunan-LO -

9.1.2.03.15 13 Beban jasa Pembangunan Sistem Jaringan-LO -

9.1.2.03.16 14 Beban jasa Pengganti Transportasi-LO 1,400,000.00 19,700,000.00

BEBAN PERSEDIAAN

BEBAN JASA



36

9.1.2.03.17 15 Beban jasa Akomodasi dan Konsumsi-LO -

9.1.2.03.18 16 Beban Belanja Bulanan-LO -

9.1.2.03.19 17 Beban jasa Laboratorium-LO -

9.1.2.03.20 18 Beban Belanja Penguburan dan Pemulangan Klien-LO -

9.1.2.03.21 19 Belanja Jasa Kebersihan Kantor-LO 32,760,000.00

9.1.2.03.22 20 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas-LO 162,720,000.00

9.1.2.03.23 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Buruh/Mekanik/Mandor-LO 49,708,719.00

9.1.2.04 BEBAN PREMI ASURANSI - -

9.1.2.04.01 1 Beban jasa Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat-LO

9.1.2.04.02 2 Beban jasa Asuransi Barang Milik Daerah-LO

9.1.2.04.03 3 Beban jasa Premi Asuransi Jiwa-LO

9.1.2.04.04 4 Beban jasa Pelayanan Kesehatan-LO

9.1.2.05 BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 192,800,284.00 290,903,902.00

9.1.2.05.01 1 Beban jasa Jasa Service-LO 9,463,082.00 19,654,426.00

9.1.2.05.02 2 Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO 47,695,377.00 51,913,526.00

9.1.2.05.03 3 Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO 122,540,925.00 213,552,650.00

9.1.2.05.04 4 Beban Belanja Jasa KIR-LO - -

9.1.2.05.05 5 Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO 13,100,900.00 5,783,300.00

9.1.2.06 BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN 222,601,223.00 284,182,700.00

9.1.2.06.01 1 Beban Belanja cetak-LO 107,081,902.00 148,449,000.00

9.1.2.06.02 2 Beban Belanja Penggandaan-LO 98,110,859.00 126,133,700.00

9.1.2.06.03 3 Beban Jilid/Cetak Non Cover-LO 17,408,462.00 9,600,000.00

9.1.2.06.04 4 Beban Buku -

9.1.2.07 BEBAN SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR 650,000.00 2,750,000.00

9.1.2.07.01 1 Beban Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas-LO -

9.1.2.07.02 2 Beban Belanja sewa gedung/ kantor/tempat-LO - -

9.1.2.07.03 3 Beban Belanja sewa ruang rapat/pertemuan-LO 650,000.00 2,750,000.00

9.1.2.07.04 4 Beban Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas-LO -

9.1.2.08 BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS - -

9.1.2.08.01 1 Beban Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat-LO -

9.1.2.10 BEBAN SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR - -

9.1.2.10.01 1 Beban Belanja sewa meja kursi-LO

9.1.2.10.05 2 Beban Belanja sewa tenda-LO

9.1.2.10.06 3 Beban Belanja sewa pakaian adat/tradisional-LO

9.1.2.10.07 4 Beban Belanja sewa sound system-LO

9.1.2.10.08 5 Beban Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias-LO

9.1.2.10.09 6 Beban Belanja sewa peralatan khusus-LO

9.1.2.10.10 7 Beban Belanja Sewa Senjata Api-LO

9.1.2.11 BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN 101,317,500.00 135,896,000.00

9.1.2.11.01 1 Belanja makanan dan minuman harian pegawai-LO - -

9.1.2.11.02 2 Belanja makanan dan minuman rapat-LO 92,297,500.00 126,903,500.00

9.1.2.11.03 3 Beban Belanja makanan dan minuman tamu-LO 9,020,000.00 8,992,500.00

9.1.2.11.04 4 Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Pelatihan-LO - -

9.1.2.11.05 5 Beban Belanja makanan dan minuman pasien-LO

9.1.2.12 BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA - -

9.1.2.12.01 1 Beban Pakaian Dinas KDH/WKDH

9.1.2.12.02 2 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)-LO

9.1.2.12.03 3 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)-LO

9.1.2.12.04 4 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO - -

9.1.2.12.05 5 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)-LO

9.1.2.12.06 6 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)-LO

9.1.2.13 BEBAN PAKAIAN KERJA - -

9.1.2.13.01 1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan-LO

9.1.2.14 BEBAN PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU - -

9.1.2.14.01 1 Belanja pakaian KORPRI-LO

9.1.2.14.02 2 Beban Belanja pakaian adat daerah-LO

9.1.2.14.04 3 Belanja pakaian Olahraga-LO

9.1.2.14.05 4 Beban Belanja pakaian Paskibraka-LO

9.1.2.14.06 5 Beban Belanja Pakaian Peserta-LO

9.1.2.24 HONORARIUM NON PNS 359,206,000.00 305,449,600.00

9.1.2.24.01 1 Beban jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor-LO 16,740,000.00 57,689,600.00

9.1.2.24.02 2 Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap-LO 32,200,000.00 25,450,000.00

9.1.2.24.03 3 Beban Honorarium moderator-LO 900,000.00

9.1.2.24.04 4 Beban Honorarium MC / Pembawa Acara-LO 250,000.00

9.1.2.24.05 5 Beban Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an-LO 200,000.00

9.1.2.24.06 6 Beban Honorarium Pemimpin Lagu-LO

9.1.2.24.07 7 Beban Honorarium Penceramah Agama / Konselor-LO

9.1.2.24.08 8 Beban Honorarium Juri / Penilai / Pembina-LO

9.1.2.24.09 9 Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO 43,800,000.00

9.1.2.24.10 10 Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO 133,680,000.00

9.1.2.24.11 11 Beban Belanja Jasa Konsultansi Penelitian-LO

9.1.2.24.12 12 Beban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-LO 310,266,000.00 43,480,000.00



37

9.1.2.24.13 13 Beban Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan-LO

9.1.2.24.14 14 Beban Belanja Jasa Konsultansi Apraisal-LO

9.1.2.24.15 15 Beban Belanja Jasa Konsultansi Pendataan-LO

9.1.2.24.16 16 Beban Honorarium Petugas Kebersihan-LO

9.1.2.24.17 17 Beban Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor-LO - -

9.1.2.24.18 18 Beban jasa Pengamanan Kantor (Security)-LO

9.1.2.24.19 19 Beban jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik-LO

Beban Belanja Jasa Konsultansi Apraisal-LO

9.1.2.25 HONORARIUM PNS 451,093,500.00 518,014,100.00

9.1.2.25.01 1 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LO 5,200,000.00 205,805,000.00

9.1.2.25.02 2 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LO 3,500,000.00

9.1.2.25.03 3 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-LO 23,100,000.00

9.1.2.25.04 4 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO 24,550,000.00 15,000,000.00

9.1.2.25.05 5

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu

PPK-LO15,000,000.00 15,000,000.00

9.1.2.25.06 6 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK-LO 100,200,000.00 122,425,000.00

9.1.2.25.07 7 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO 23,100,000.00 22,200,000.00

9.1.2.25.08 8 Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO

9.1.2.25.09 9 Beban Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga-LO

9.1.2.25.10 10 Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan-LO

9.1.2.25.11 11 Beban Belanja sosialisasi-LO 214,301,900.00 64,060,000.00

9.1.2.25.12 12 Beban Belanja bimbingan teknis-LO 68,741,600.00 46,924,100.00

9.1.2.25.13 13 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator-LO

9.1.2.18 - -

9.1.2.18.02 Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-LO

9.1.2.18.06 1 Beban Belanja Pemeliharan Jalan-LO

9.1.2.18.07 2 Beban Belanja Pemeliharan Jembatan-LO

9.1.2.18.08 3 Beban Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding-LO - -

9.1.2.18.09 4 Beban Belanja Pemeliharan Atap/Loteng-LO

9.1.2.18.10 5 Beban Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir-LO

9.1.2.18.11 6 Beban Belanja Pemeliharaan Plang Nama Gedung/Tugu/Monumen-LO

9.1.2.18.12 7 Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor-LO - -

9.1.2.18.13 8 Beban Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi-LO

9.1.2.18.14 9 Beban Belanja Pemeliharaan Mesin Foging-LO

9.1.2.18.15 10 Beban Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman-LO

9.1.2.15 1,293,318,216.00 1,832,624,956.00

9.1.2.15.01 1 Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO 66,850,000.00 131,010,000.00

9.1.2.15.02 2 Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO 1,226,468,216.00 1,701,614,956.00

9.1.2.15.03 3 Beban perjalanan dinas luar negeri -

9.1.2.16 91,990,006.25 449,690,476.63

Beban Penyusutan/Amortisasi 91,990,006.25 449,690,476.63

9.1.5 - -

9.1.5.04 BEBAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT - -

9.1.5.04.01 1 Beban Belanja hibah kepada Kelompok/anggota masyarakat-LO

9.1.5.04.02 2 Beban Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang tidak termasuk hibah dan bantuan sosial-LO9.1.5.04.03 3 Beban Belanja hibah kepada kekompok tani-LO

9.1.5.04.04 4 Beban Belanja hibah kepada kelompok perikanan-LO

9.1.5.04.05 5 Beban Belanja Hibah yang kepada masyarakat-LO -

9.1.5.04.06 6 Beban Belanja Barang Untuk Pertanian-LO

9.1.5.04.07 7 Beban Belanja Barang Untuk Kehutanan-LO

9.1.5.04.08 8 Beban Belanja Barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat-LO

9.1.5.05 BEBAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN - -

9.1.5.05.02 1 Beban Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-LO -

9.1.5.05.03 2 Beban Belanja Hibah Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-LO

9.1.5.05.04 3 Beban Belanja Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi-LO

9.1.6 - -

9.1.6.01 BEBAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL - -

9.1.6.01.02 1 Beban Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat-LO

9.1.6.01.03 2 Beban Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan-LO

9.1.6.01.04 3 Beban Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan-LO

9.1.6.01.05 4 Beban Belanja Tidak Terduga-LO

9.2 - -

9.2.1.01.02 1 Beban Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LO

9.2.4.01.01 2 Beban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari (DAUN)-LO

9.2.4.01.02 3 Beban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari (DAKN)-LO

9.2.5.01.01 4 Beban Belanja Bantuan Kepada Partai Politik-LO.

9.2.7.01.01 5 Beban Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LO

6,179,153,000.25 7,122,263,219.63

BEBAN BANTUAN SOSIAL

BEBAN TRANSFER

JUMLAH BEBAN

BEBAN PEMELIHARAAN

BEBAN PERJALANAN DINAS

BEBAN LAIN-LAIN/BEBAN PENYUSUTAN

BEBAN HIBAH



38

Tabel 2.

Uraian 2018 2017Bertambah/

Berkurang%

KEGIATAN OPERASIONAL - - - -

PENDAPATAN - - - -

PENDAPATAN ASLI DAERAH - - - -

Pajak Daerah-LO - - - -

Pendapatan Retribusi Daerah-LO - -