DAFTAR ISI

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) SKPD

2. LAPORAN OPERASIONAL (LO) SKPD

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) SKPD

4. NERACA SKPD

5. CALK SKPD

SISTEMATIKA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Bab I Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

APBD SKPD 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan Bab IV Kebijakan akuntansi 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan

daerah SKPD 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

SKPD 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan

keuangan SKPD 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan

yang ada dalam SAP pada SKPD 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 5.1 LRA

5.1.1 Pendapatan_LRA 5.1.2 Belanja 5.2 LO 5.2.1 Pendapatan -LO 5.2.1 Beban 5.2.3 Kegiatan Non Operasional 5.2.4 Pos Luar Biasa 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas 5.3.1 Perubahan Ekuitas 5.4 Neraca 5.4.1 Aset 5.4.2 Kewajiban 5.4.3 Ekuitas Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD Bab VII Penutup

PENJELASAN ISI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I PENDAHULUAN

A. Maksud dan tujuan penyusunan raporan keuangan SKPD.

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan

keuangan SKPD.

1. Maksud dari penyusunan CALK SKPD harus jelas, diantaranya adalah

untuk menyediakan informasi yang relevan atas posisi keuangan di tiap –

tiap SKPD sampai akhir periode pelaporan.

2. Tujuan diuraikan secara sistematis, tujuan pelaporan SKPD yang penyajian

informasinya sangat bermanfaat bagi pengguna anggaran dalam mengambil

keputusan di lingkungan SKPD.

B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD.

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pelaporan Keuangan SKPD disusun berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur keuangan pemerintah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan, Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

j. Peraturan Daerah Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;

k. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;

l. Peraturan Bupati Rembang Nomor. 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;

m. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 54 ).

C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD.

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan Keuangan

SKPD.

Bab I Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan Bab IV Kebijakan akuntansi 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan

daerah SKPD 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

SKPD 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan

keuangan SKPD 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan

yang ada dalam SAP pada SKPD 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

5.1 LRA 5.1.1 Pendapatan_LRA 5.1.2 Belanja 5.2 LO 5.2.1 Pendapatan -LO 5.2.1 Beban 5.2.3 Kegiatan Non Operasional 5.2.4 Pos Luar Biasa 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas 5.3.1 Perubahan Ekuitas 5.4 Neraca 5.4.1 Aset 5.4.2 Kewajiban 5.4.3 Ekuitas Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD Bab VII Penutup

Bab II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

APBD SKPD

A. Ekonomi makro

Pertumbuhan Ekonomi RSUD secara Langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Rembang. Hal ini dapat dilihat tingkat pendapatan PAD dari perolehan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perolehan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

selama lima tahun terakhir (2015 s/d 2019) menunjukkan angka yang terus meningkat, dan tahun

2019 mengalami kenaikan pertumbuhan realisasi pendapatan.

Tabel A.1

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2010 - 2019

RSUD dr.R.SOETRASNO REMBANG

TAHUN LAIN-LAIN PAD YANG

SAH REALISASI

REALISASI (%)

PERTUMBUHAN (%)

2010 29.016.787.970,00 25.106.207.062,62 86,52%

2011 38.000.000.000,00 30.718.364.875,62 80,84% 22,35%

2012 45.300.000.000,00 44.645.525.658,86 98,56% 45,34%

2013 60.000.000.000,00 48.299.759.836,17 80,50% 8,18%

2014 70.000.000.000,00 57.662.346.426,27 82,37% 19,38%

2015 67.500.000.000,00 69.749.847.441,80 103,33% 20,96%

2016 80.000.000.000,00 82.774.447.673,45 103,47% 18,67%

2017 110.600.000.000,00 90.347.908.976,84 81,69% 9,15%

2018 105.000.000.000,00 93.667.508.828,99 89,21% 3,67%

2019 110.000.000.000,00 113.244.480.214,31 102,95% 20,90%

JUMLAH 656.216.396.994,93 168,62%

RATA-RATA PERTUMBUHAN 18,74%

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa perkiraan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah BLUD RSUD dr.R.Soetrasno Rembang mengalami perkembangan yang cukup baik dengan

pertumbuhan rata rata dalam sepuluh tahun terakhir ( 2010 s/d 2019) sebesar Rp. 122.946.754.752,52 per

tahun atau 18,74% ( ∑ Realisasi x rata-rata pertumbuhan ). Hal ini dipengaruhi dengan bertambahnya

pelayanan rawat inap, poliklinik untuk spesialis, dokter residen, program JKN, Kerjasama,

pengembangan sarana dan prasarana RS yang canggih.

Tabel A.1.1

REALISASI PENDAPATAN LO TH. 2016 S/D TH. 2019

RSU dr.R.SOETRASNO REMBANG

Tahun

Realisasi Pendapatan LO

BLUD

Pertum

buhan

BLUD

(%)

APBD

Pertumb

uhan

APBD

(%)

Hibah/Kerjasama

Pertum

buhan

Hibah

(%)

Total

Total

Pertumb

uhan

(%)

2016

85.708.303.498,45

35.974.611.822,13

12.295.971.500,00

133.978.886.820,58

2017

98.807.354.719,84 15,28

46.657.983.146,00 29,70 0,00 (100)

145.465.337.910,82 8,57

2018

110.182.885.027,99 11,51

45.332.570.224,16 (2,84)

233.997.000,00

155.749.452.260,82 7,07

2019

125.185.833.674,31 5,52

32.571.283.721,00 (28,15)

194.750.000,00 (16,77)

149.026.800.021,68 (4,32)

Rata - Rata Pertumbuhan

10,77

(0,43)

(38,92)

3,78

Dari Tabel A.1.1 dapat digambarkan bahwa Realisasi Pendapatan laporan Operasional RSUD dr. R.

Soetrasno Kabupaten Rembang secara keseluruhan mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oleh

penerimaan APBD dan Hibah/kerjasama setiap tahunnya antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, Bantuan Propinsi serta penerimaan Hibah / Kerjasama dan DBHCHT. Sedangkan Realisasi

Pendapatan laporan Operasional RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang yang berasal dari

sumber dana BLUD sendiri setiap tahunnya menunjukkan kenaikkan atau pertumbuhan sebesar 10,77%

= Th.I – Th.0 x 100%. Th.2019 belum termasuk perhitungan piutang BPJS bulan Desember 2019.

Th.0

Tabel A.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2010-2019

RSUD dr.R.SOETRASNO REMBANG

TAHUN ANGGARAN REALISASI REALISASI

(%)

PERTUMBUHAN REALISASI

ANGGARAN (%)

2010

44.912.215.000,00

41.839.958.977,00 93,16%

2011

56.627.581.000,00

49.233.783.743,00 86,94% 17,67%

2012

76.386.374.000,00

75.063.864.553,00 98,27% 52,46%

2013

88.751.172.000,00

72.020.432.384,00 81,15% -4,05%

2014

97.425.045.000,00

79.008.553.076,06 81,10% 9,70%

2015

104.907.448.562,00

100.117.475.174,74 95,43% 26,72%

2016

127.157.200.352,00

118.749.059.495,58 93,39% 18,61%

2017

160.783.543.073,00

154.116.003.813,00 95,85% 29,78%

2018

153.767.158.091,25

137.640.355.724,36 89,51% -10,69%

2019

139.342.747.717,00

155.018.909.293,13 111,25% 12,63%

RATA-RATA REALISASI BELANJA 92,61%

RATA-RATA PERTUMBUHAN BELANJA 16,98%

Rumus Pertumbuhan Realisasi Anggaran = Th.I – Th.0 x 100%

Th.0

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa rata-rata realisasi belanja sejak tahun 2010 sampai dengan

2019 sebesar 92,61% dari anggaran, sedangkan pertumbuhan realisasi anggaran dari tahun 2010 sampai

dengan 2019 rata-rata sebesar 16,98%

Hal-hal penting yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD BLUD RSUD dr. R.Soetrasno

Rembang yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat

Agar APBD yang disusun oleh BLUD RSUD mencapai sasaran, maka harus dipahami

kebutuhan Lingkungan Masyarakat.

2. Transparan dan Akuntabilitas Anggaran.

APBD BLUD yang disusun dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh

masyarakat, sumber pendanaan dan setiap jenis belanja serta korelasi antara anggaran dan

manfaat dan hasil yang ingin dicapai.

3. Keadilan

Dalam pemungutan pelayanan kesehatan yang dibebankan masyarakat dengan

mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektifitas

Dana yang tersedia dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan :

a. Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin di capai.

b. Penetapan prioritas kegiatan dan penetapan harga satuan yang rasional.

5. Taat Azas

- APBD yang ditetapkan menganut pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dengan keberpihakan kepada

kebutuhan dan kepentingan publik dan bukan membebani masyarakat.

B. Kebijakan Keuangan.

Kebijakan keuangan RSUD dr.R.Soetrasno Rembang mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Peraturan Daerah No.13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No.7 Tahun

2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Bupati Rembang No.50 Tahun 2009

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.

Soetrasno Rembang sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Bupati Rembang No.7 Tahun

2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Bupati Rembang

Nomor 50 Th. 2018 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang, Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 tahun

2017 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang, Keputusan Bupati Rembang No.445/659/2009 tentang

Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr.R. Soetrasno Rembang sebagai Pola Pengelolaan Keuangan-

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

B. Indikator pencapaian target kinerja APBD SKPD

Memuat penjelasan nrengenai indikator pencapaian target kinerja APBD SKPD, berupa indikator

program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Indikator pencapaian target

kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang

dilaksanakan SKPD. (dilampirkan LRA SKPD dengan prosentase pencapaian target dalam satu

periode atau per 31 Desember 2019)

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SKPD RSUD dr. R. SOETRASNO REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2019

1 2 3 4 5

1 PENDAPATAN 110.000.000.000,00 113.244.480.214,31 102,95%

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 110.000.000.000,00 113.244.480.214,31 102,95%

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - -

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 110.000.000.000,00 113.244.480.214,31 102,95%

1.2 PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

1.2.2.1 Dana Otonomi khusus

1.2.2.2 Dana Penyesuaian

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi*)

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH - -

1.3.1 Pendapatan Hibah

1.3.2 Pendapatan Dana Darurat

1.3.3 Pendapatan Lainnya

Jumlah 110.000.000.000,00 113.244.480.214,31 102,95%

2 BELANJA 139.342.747.717,00 155.018.909.293,13 111,25%

2.1 BELANJA OPERASI 116.080.796.717,00 137.953.227.198,13 118,84%

2.1.1 Belanja Pegawai (Belanja Tdk Langsung dan B. Langsung) 71.415.315.325,00 84.901.150.006,00 118,88%

2.1.2 Belanja Barang dan jasa 43.033.849.392,00 51.088.012.609,13 118,72%

2.1.3 Belanja Bunga (Belanja Tdk Langsung) 1.631.632.000,00 1.964.064.583,00 120,37%

2.1.4 Belanja Subsidi

2.1.5 Belanja Hibah

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

2.2 BELANJA MODAL 23.261.951.000,00 17.065.682.095,00 73,36%

2.2.1 Belanja Tanah - -

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 5.978.796.000,00 5.555.131.461,00 92,91%

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 17.223.155.000,00 11.450.550.634,00 66,48%

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan -

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya -

2.2.6 Belanja Aset Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00

Jumlah 139.342.747.717,00 155.018.909.293,13 111,25%

Surplus / (Defisit) (29.342.747.717,00) (41.774.429.078,82) 142,37%

No.Urut Uraian Jumlah Anggaran

2019

Realisasi

Anggaran %

Bab III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Sumber Pendapatan di RSUD dr.R.Soetrasno Rembang tahun 2019 terdiri dari APBD Umum,

AJII, JKN, Jasa Raharja dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pada Tahun Anggaran 2019 jumlah

target pendapatan fungsional RSUD sebesar Rp. 110.000.000.000,00 (100%) sedangkan realisasinya

pendapatan Kas mencapai Rp. 113.244.480.214,31 (102,95%), hal ini karena masih terdapat

Piutang RSUD (Pelayanan Umum, AJII, JKN, Jasa Raharja dan Parkir) yang belum terbayar sebesar

Rp. Rp. 50.668.8136.772,00 ( Verifikasi Gambar 3.1

Target dan Realisasi Pendapatan RSUD dr.R. Soetrasno Kab.Rembang

Tahun Anggaran 2010 – 2019

Sumber Sumber: Sub Bag. Keuangan Bidang Penerimaan RSUD dr.R.Soetrasno Rembang

Tahun Anggaran 2010 –2019.

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Pelayanan Kesehatan di RSUD dr.R.Soetrasno

Rembang mulai tahun anggaran 2010 sampai dengan per 2019 mengalami kenaikan yang cukup

signifikan. Realisasi pendapatan tahun 2019 mencapai 102,95%. Pencapaian pendapatan tersebut belum

termasuk piutang yang belum terbayar, hal ini disesuaikan dengan pedoman akuntansi dengan basis SAP

yang pengakuan penerimaan pada saat diterima secara kas.

Tabel 3.1

Realisasi Penerimaan per Jenis Pelayanan

RSUD dr.R. Soetrasno Kab.Rembang Th. 2019

NAMA

PELAYANAN

REALISASI

PENDAPATAN PROSENTASE

UMUM 22.675.672.936,31 20,02

ASKES 0,00 0,00

AJII 22.892.869,00 0,02

JAMSOSTEK 0,00 0,00

JKN 86.354.410.397,00 76,25

JASA RAHARJA 4.191.504.012,00 3,70

JUMLAH 113.244.480.214,31 100,00

Sumber Sumber: Sub Bag. Keuangan Bidang Penerimaan RSUD dr.R.Soetrasno Rembang Th.

2019.

Realisasi Penerimaan per Jenis Pelayanan RSUD dr.R. Soetrasno Kab.Rembang Th. 2019 pada Tabel

3.1 dapat ditunjukkan pula pada gambar 3.2 sebagai berikut :

:

Gambar 3.2

Realisasi Pendapatan Per Jenis Pelayanan

RSUD dr.R. Soetrasno Kab. Rembang Th. 2018

Pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.2 menunjukkan realisasi pendapatan per jenis pelayanan RSUD dr.R.

Soetrasno Kab. Rembang Th. 2019 perolehan tertinggi pada pelayanan JKN sebesar Rp.

86.354.410.397,00 (76,25%) dan terendah pada pelayanan AJII Rp. 22.892.869,00 (0,02%).

Berikut adalah proporsi Anggaran Belanja RSUD dr.R. Soetrasno Kab. Rembang TA. 2018

dibandingkan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

2019 2018

Belanja Langsung 110.648.819.392,00 126.600.284.620,25

79% 82%

Belanja Tidak Langsung 28.693.928.325,00 27.149.358.443,00

21% 18%

Gambar 3.3

Porsi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung TA. 2018

Gambar 3.4

Porsi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung TA. 2019

79%

21%

Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 2019

BL

BTL

Sumber Sub.Bag. Keuangan Bag. Pengeluaran RSUD dr.R.Soetrasno Rembang 2018 dan 2019

Gambar 3.3 Menunjukkan bahwa proporsi belanja Tahun Anggaran 2018, untuk belanja langsung

lebih besar yaitu sebesar Rp. 126.600.284.620,25 atau 82% dibiayai dari pendapatan fungsional sebesar

Rp. 100.000.000.000,00 ,SILPA BLUD Rp. 1.107.793.063,25 dan DAK 2018 sebesar Rp.

20.517.910.000,00, Dana DAU Th. 2018 sebesar Rp. 8.700.000.000,00 dan Belanja Tidak Langsung

dari anggaran APBD sebesar Rp. 25.680.488.000,00 (Belanja Pegawai Gaji dan tunjangan PNS) serta

Belanja Tidak Langsung dari BLUD sebesar Rp. 1.468.870.443,00 (Belanja Bunga Bank Jateng)

Sedangkan Gambar 3.4 Menunjukkan bahwa proporsi belanja Tahun Anggaran 2019, untuk belanja

langsung lebih besar yaitu sebesar Rp. 110.648.819.392,00 atau 79% dibiayai dari pendapatan

fungsional sebesar Rp. 110.000.000.000,00 ,SILPA BLUD Rp. 210.968.392,04 dan DAK 2019 sebesar

Rp. 719.696.000,00 (Belanja Modal Alat Kedokteran), DAK 2018 sebesar Rp 2.100.000.000,00

(Belanja Modal Pembangunan Gedung Stroke Terpadu) dan Dana DAU Th. 2019 sebesar Rp.

3.118.155.000,00 (Belanja Modal Pembangunan Gedung Jiwa) dan Belanja Tidak Langsung dari

anggaran APBD sebesar Rp. 27.062.296.325,00 (Belanja Pegawai Gaji dan tunjangan PNS) serta

Belanja Tidak Langsung dari BLUD sebesar Rp. 1.964.064.583,00 (Belanja Bunga Bank Jateng)

Proporsi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa dan Belanja Modal

RSUD dr.R. Soetrasno Kab.Rembang

Tahun Anggaran 2018

Gambar 3.6

Proporsi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa dan Belanja Modal

RSUD dr.R. Soetrasno Kab.Rembang

Tahun Anggaran 2019

Pada Gambar 3.5 dan 3.6 menunjukkan perbandingan proporsi Anggaran Belanja Pegawai,

Belanja Barang & Jasa dan Belanja Modal Pada tahun 2019 untuk belanja pegawai naik sebesar

3,36% karena adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN , bertambahnya tenaga dokter

spesialis dan THL serta meningkatnya pembayaran jasa pelayanan medis dan pembayaran hutang

jasa pelayanan medis tahun 2018 . Belanja barang dan jasa naik sebesar 2,88% karena mulai

beroperasionalnya gedung rawat inap syaraf terpadu, meningkatnya pengunjung pasien baik

rawat inap dan rawat jalan, untuk menkucupi kebutuhan akreditasi dan green hospital.Belanja

modal turun sebesar -11,63% dikarenakan sebagain sudah terbangunannya bangunan fisik dan

tercukupinya kebutuhan peralatan kedokteran, peralatan kesehatan dan sarana prasarana lainnnya

PEMBIAYAAN

Berikut adalah proporsi Anggaran Pembiayaan RSUD dr.R. Soetrasno Kab. Rembang TA. 2019

sebagai berikut :

2 3

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 80.000.000.000,00

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SILPA)

-

-

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek 80.000.000.000,00

Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek PT

Bank Jateng

80.000.000.000,00

Penerimaan Jangka Panjang

Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang PT

Bank Kateng

JUMLAH 80.000.000.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 83.868.368.000,00

Investasi -

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 83.868.368.000,00

Pembayaran pokok utang yang jangka

Pendek

80.000.000.000,00

Pembayaran Pokok Hutang Jangka Pendek

PT Bank Jateng

80.000.000.000,00

Pembayaran Pokok Hutang Jangka

Panjang

3.868.368.000,00

Pembayaran Pokok Hutang Jangka Panjang

PT Bank Jateng

3.868.368.000,00

JUMLAH 83.868.368.000,00

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (3.868.368.000,00)

Uraian Jumlah Anggaran

2019

Gambar 3.7

Proporsi Anggaran Pembiayaan RSUD dr.R. Soetrasno Kab. Rembang TA. 2019

49%

49%

2%

PEMBIAYAAN TA . 2019

Penerimaan PinjamanJangka Pendek PT BankJateng

Pembayaran Pokok HutangJangka Pendek PT BankJateng

Pembayaran Pokok HutangJangka Panjang PT BankJateng

Sumber Sub.Bag. Keuangan Bag. Pengeluaran RSUD dr.R.Soetrasno Rembang 2019

Gambar 3.7 Menunjukkan bahwa proporsi Pembiayaan Tahun Anggaran 2019, untuk Penerimaan

Pembiayaan Pinjaman Jangka Pendek Tahun 2019 sebesar Rp. 80.000.000.000,00 atau 100%,

Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Hutang Jangka Pendek PT Bank Jateng sebesar Rp.

80.000.000.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Hutang Jangka Panjang sebesar Rp.

3.868.368.000,00 yang dibiayai dari pendapatan fungsional sebesar Rp. 110.000.000.000,00 dan SILPA

BLUD sebesar Rp.210.968.392,00

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN REALISASI PEMBIAYAAN

SKPD RSUD dr. R. SOETRASNO REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2019

UraianJUMLAH

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

SISA PAGU

ANGGARAN

PEMBIAYAAN

Prosentase (%)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 80.000.000.000,00 - 80.000.000.000,00 -

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) - - -

- - -

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek 80.000.000.000,00 77.865.903.390,00 2.134.096.610,00 97,33

Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek PT Bank Jateng 80.000.000.000,00 77.865.903.390,00 2.134.096.610,00 97,33

Penerimaan Jangka Panjang - -

Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang PT Bank Kateng - -

JUMLAH 80.000.000.000,00 77.865.903.390,00 2.134.096.610,00 97,33

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 83.868.368.000,00 68.534.929.690,00 15.333.438.310,00 81,72

Investasi - - -

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 83.868.368.000,00 68.534.929.690,00 15.333.438.310,00 81,72

Pembayaran pokok utang yang jangka Pendek 80.000.000.000,00 64.666.561.690,00 15.333.438.310,00 80,83

Pembayaran Pokok Hutang Jangka Pendek PT Bank Jateng 80.000.000.000,00 64.666.561.690,00 15.333.438.310,00 80,83

Pembayaran Pokok Hutang Jangka Panjang 3.868.368.000,00 3.868.368.000,00 - 100,00

Pembayaran Pokok Hutang Jangka Panjang PT Bank Jateng 3.868.368.000,00 3.868.368.000,00 - 100,00

JUMLAH 83.868.368.000,00 68.534.929.690,00 15.333.438.310,00 81,72

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (3.868.368.000,00) 9.330.973.700,00 (13.199.341.700,00)

a. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Akumulasi Penerimaan Pembiayaan Jangka Pendek dari lembaga Keuangan Bank

Tahun 2019 sebesar Rp. 77.865.903.390,00 adalah penerimaan yang direalisasikan bulan Pebruari 2019

sampai dengan 31 Desember 2019 yang digunakan untuk mencukupi operasional RSUD, hal ini

dikarenakan adanya ketidakpastian waktu pembayaran dari BPJS atas tagihan RSUD.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Adalah Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran pinjaman jangka pendek kepada lembaga keuangan bank

tahun 2019 senilai Rp . 64. 666.561.690,00 bulan Pebruari 2019 s/d bulan Desember 2019 dan

Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran pinjaman jangka panjang pokok utang yang jatuh tempo kepada

lembaga keuangan bank PT Bank Jateng TA. 2019 senilai Rp. 3.868.368.000,00 yang setiap bulannya

sebesar Rp. 322.364.000,00

B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

RSUD dr. R. Soetrasno Rembang Tahun Anggaran 2019 mengalami hambatan dan kendala yang

dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada SKPD, karena klem BPJS dari

bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2019 belum cair.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah

SKPD BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, yang merupakan unit

pemerintahan sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang yang didalamnya terdapat unit – unit kerja dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi

dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Sementara entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri

atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban daerah.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan SKPD BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang adalah Basis Akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Laporan Operasional dan Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas

dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat

kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui

pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

Anggaran yang yang disusun dan ditetapkan oleh Pemenrintah Kabupaten Rembang masih merupakan basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1. Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk

adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan

sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2. Belanja Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja

(penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja

dibukukan dalam pendapatan lain-lain. 3. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang

dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Daerah. 4. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan – LO diakui sesuai dengan penetapannya. 5. Beban LO

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas

dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban

Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

6. Laporan Perubahan Ekuitas Menyajikaninformasimengenaiperubahanekuitas yang terdiridari: a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang

antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d) Ekuitas akhir.

7. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari penerimaan fungsional yang

sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas BLUD per tanggal 31 Desember 2019. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di

bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

8. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas

yang belum disetor ke Kas BLUD per tanggal 31 Desember 2019. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara

Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

9. Investasi Jangka Pendek Adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual

investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

10. Piutang Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,

yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang

11. Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan atas pengolongan kualitas umur piutang terdiri atas kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas

diragukan dan kualitas macet. Batasan atas kelompok umur piutang, dikelompokkan atas kelompok umur tahun baik untuk piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya kecuali

untuk di RSU dr. Soetrasno berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi tersendiri di lingkup RSU dr. Soetrasno sebagai BLUD.

12. Beban di bayar dimuka Adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang

belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban diabayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum

menimbulkan kewajiban dan diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.

13. Persediaan Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stok opname).

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yanng belum dapat terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar

apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

14. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini

diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan

yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget. 15. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika

kepemilikannya kurang dari 20 %. Dan jika kepemilikannya 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah.

Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan

dengan persentase kepemilikan.

16. Aset Tetap

Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut: a. Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang

menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal dan penilaian aktiva

tetap yang telah dikuasai tetapi belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap bila ada hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan ada

penghapusan aset tetap; b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan termasuk

setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa

aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk

digunakan/dipakai; c. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau

diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;

d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai

berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari

pihak ketiga kepada Pemda; e. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan

aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;

f. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; g. Batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai

aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja,

ditentukan dengan menetapkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah yang meliputi:

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga yang sama dengan, atau lebih dari Rp300.000,00;

2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset ini dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset sebagaimana di atas dicatat dalam pembukuan (intra komptable) dan menambah aset daerah.

BM/KD yang mempunyai nilai Aset di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan hewan, ikan, dan tanaman, buku bahan

bacaan dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ektra komptable);

h. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut : 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah

ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau,bertambah kapasitas produksi, dan/atau;

2) Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin; 3) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut

material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

i. Kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Batas Kapitalisasi Aset Tetap

No Uraian Jumlah Harga per

unit (Rp)

1. Tanah -

2. Peralatan dan mesin

Alat-alat Berat 10.000.000

Alat-alat Angkutan

- Angkutan roda 4 5.000.000

- Angkutan roda 2 1.000.000

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 1.000.000

Alat-alat Pertanian/Peternakan 1.000.000

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

1.000.000

Alat Studio dan Alat Komunikasi

1.000.000

Alat-alat Kedokteran 1.000.000

Alat-alat Laboratorium 1.000.000

Alat Keamanan 1.000.000

3. Gedung dan bangunan

Bangunan gedung 100.000.000

Bangunan monumen 100.000.000

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan 100.000.000

Bangunan air (Irigasi) 100.000.000

Instalasi 100.000.000

Jaringan 100.000.000

No Uraian Jumlah Harga per

unit (Rp)

5. Aset tetap lainnya

Buku dan perpustakaan -

Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga

1.000.000

Hewan/Ternak & Tumbuhan -

j. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima.

17. Tanah Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

18. Peralatan dan Mesin Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai.

Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk

digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, beaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset teresbut sehingga

dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

19. Gedung dan Bangunan Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membengun gedung dan bangunan sampai dengan siap

untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga penggusuran IMB notaris dan pajak.

20. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membengun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk

digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk

digunakan. Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai.

Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

21. Aset Tetap Lainnya Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan

untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

22. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari

kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan

dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

23. Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode (merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung tiap bulan) diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

sebagai pengurang nilai aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban

penusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi Uraian

Masa

Manfaat

(Tahun)

Masa

Manfaat

(Bulan)

1 3 ASET TETAP

1 3 2 Peralatan dan Mesin

1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat 10 120

1 3 2 02 Alat-Alat Besar Apung 8 96

1 3 2 03 Alat-alat Bantu 7 84

1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 84

1 3 2 05 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2 24

1 3 2 06 Alat Angkut Apung Bermotor 10 120

1 3 2 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3 36

1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara 20 240

1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 10 120

1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 60

1 3 2 11 Alat Ukur 5 60

1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian 4 48

1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat

Penyimpan Pertanian

4 48

1 3 2 14 Alat Kantor 5 60

1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 5 60

1 3 2 16 Peralatan Komputer 4 48

1 3 2 17 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 60

1 3 2 18 Alat Studio 5 60

1 3 2 19 Alat Komunikasi 5 60

1 3 2 20 Peralatan Pemancar 10 120

1 3 2 21 Alat Kedokteran 5 60

1 3 2 22 Alat Kesehatan 5 60

Kodifikasi Uraian

Masa

Manfaat

(Tahun)

Masa

Manfaat

(Bulan)

1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 8 96

1 3 2 24 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10 120

1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 120

1 3 2 26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir /

Elektronika

15 180

1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi

Lingkungan

10 120

1 3 2 28 Radiation Aplication and Non Destructive

Testing Laboratory (BATAM)

10 120

1 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7 84

1 3 2 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 180

1 3 2 31 Senjata Api 10 120

1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 3 36

1 3 2 33 Alat Keamanan dan Perlindungan 5 60

1 3 3 Gedung dan Bangunan

1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 600

1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 600

1 3 3 03 Bangunan Menara 40 480

1 3 3 04 Bangunan Bersejarah 50 600

1 3 3 05 Tugu Peringatan 50 600

1 3 3 06 Candi 50 600

1 3 3 07 Monumen/Bangunan Bersejarah 50 600

1 3 3 08 Tugu Peringatan Lain 50 600

1 3 3 09 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50 600

1 3 3 10 Rambu-Rambu 50 600

1 3 3 11 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50 600

1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1 3 4 01 Jalan 10 120

1 3 4 02 Jembatan 50 600

1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 50 600

1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 50 600

1 3 4 05 Bangunan Air Rawa 25 300

1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam

10 120

1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan

Air Tanah

30 360

1 3 4 08 Bangunan Air Bersih/Baku 40 480

1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 40 480

1 3 4 10 Bangunan Air 40 480

1 3 4 11 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30 360

1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 30 360

1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 10 120

1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 120

1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 40 480

1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 40 480

1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 30 360

1 3 4 18 Instalasi Gas 30 360

1 3 4 19 Instalasi Pengaman 20 240

1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30 360

Kodifikasi Uraian

Masa

Manfaat

(Tahun)

Masa

Manfaat

(Bulan)

1 3 4 21 Jaringan Listrik 40 480

1 3 4 22 Jaringan Telepon 20 240

1 3 4 23 Jaringan Gas 30 360

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam

pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana

layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusannya; dan b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penambahan masa manfaat asset tetap karena adanya perbaikan terhadap asset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan sesuai dengan table dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

24. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieleminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/

sosial signifikan di masayang akan datang setelah ada Keputusan Kepala Daerah.

25. Aset lainnya Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan

yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah : a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga; d) Aset Tidak Berwujud;

e) Aset Lain-lain.

26. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian

lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan. Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

Yang masuk dalam akun kewajiban jangka pendek adalah : a). Utang PFK b). Utang Bunga

c). Bagian Lancar Utang Jangka Panjang d). Pendapatan Diterima Dimuka

e). Utang Beban

27. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam

periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

28. Ekuitas Dana

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE) yang dihitung dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan SKPD BLUD

RSUD dr. R. Soetrasno Rembang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang

yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan

SKPD atau pemerintah daerah setempat.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah RSUD dr. R. Soetrasno Rembang Tahun 2019 sebesar Rp. 113.244.480.214,31

atau 102,95% dari anggarannya sebesar Rp. 110.000.000.000,00 dan meningkat sebesar Rp. 19.576.971.385,32

dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp. 93.667.508.828,99.

Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2019 sebesar Rp. 113.244.480.214,31 atau 102.95% dari

anggarannya sebesar Rp. 110.000.000.000,00 yang terdiri dari:

Akun

2019 % 2018

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

1 2 3 4=3/2 5

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang

Sah 110.000.000.000,00 113.244.480.214,31 102,95% 93.667.508.828,99

Jumlah 110.000.000.000,00 113.244.480.214,31 102,95% 93.667.508.828,99

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2019 meningkat sebesar Rp. 19.576.971.385,32

dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp. 93.667.508.828,99 yang terdiri dari:

Akun 2019 % 2018

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

1 2 3 4=3/2 5

1 Pendapatan Asli

Daerah

2 Pendapatan Transfer

3 Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah 110.000.000.000,00 113.244.480.214,31 102,95% 93.667.508.828,99

Jumlah 110.000.000.000,00 113.244.480.214,31 102,95% 93.667.508.828,99

a. Pajak Daerah

Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah dari pos Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Akun 2019

%

2018

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Realisasi (Rp)

1 2 3 4=3/2 5

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Pengambilan Bhn Galian Gol. C

7) Pajak Sarang Burung

Jumlah 0 0 0 0

b. Retribusi Daerah

c. Pengelolaan Kekayaaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2019 sebesar Rp. 113.244.480.214,31 atau 102,95% dari

anggarannya sebesar Rp. 110.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 19.576.971.385,32

dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp. 93.667.508.828,99 yang terdiri dari:

Tahun 2019 terdapat kenaikan kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan di RSUD dr. R. Soetrasno

Rembang .

Akun 2019 % 2018

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi

(Rp)

1 2 3 4=3/2 5

1) Pelayanan Kesehatan

2) Pelayanan

Persampahan/Kebersihan

3) ………………………. dst

Jumlah 0 0 0 0

Akun 2019 % 2018

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

1 2 3 4=3/2 5

1.

Hasil Penjualan Aset

Daerah yang Tidak

Dipisahkan

2. Lain-lain PAD yang Sah 110.000.000.000,00 113.244.480.214,31 102,95% 93.667.508.828,99

3.

4.

jumlah 110.000.000.000,00 113.244.480.214,31 102,95% 93.667.508.828,99

BELANJA DAERAH

Pada BLUD dr. R. Soetrasno Rembang Tahun Anggaran 2019 untuk Anggaran Belanja menggunakan

fleksibilitas Ambang Batas sebesar 20% sesuai dengan penetapan pada DPPA dan RBA Perubahan TA. 2019.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang TA 2019 adalah sebagai berikut:

Akun 2019 % 2018

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

1 2 3 4=3/2 5

Belanja Pegawai 71.415.315.325,00 84.901.150.006,00 118,88% 73.811.068.429,16

Belanja Barang 44.665.481.392,00 53.052.077.192,13 118,78% 41.394.743.539,20

Belanja Modal 23.261.951.000,00 17.065.682.095,00 73,36% 22.434.543.756,00

Jumlah 139.342.747.717,00 155.018.909.293,13 111,25% 137.640.355.724,36

Realisasi Belanja Daerah TA 2019 sebesar Rp. 155.018.909.293,13 atau 111,25% dari anggarannya sebesar

Rp. 139.342.747.717,00, naik sebesar Rp 17.378.553.568,77 dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp

137.640.355.724,36 dikarenakan meningkatnya pendapat.

a) Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 sebesar Rp. 84.901.150.006,00 atau 118,88% dari anggarannya

sebesar Rp. 71.415.315.325,00. naik sebesar Rp 11.090.081.576,84 dibandingkan dengan realisasi TA

2018 sebesar Rp. 73.811.068.429,16 yang terdiri dari:

Akun 2019 % 2018

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1 2 3 4=3/2 5

Belanja Gaji dan

Tunjangan 27.062.296.325,00 26.826.049.672,00 99,13% 25.373.459.618,16

Tambahan

Penghasilan PNS

Belanja

Penerimaan

Lainnya,

Pimpinan dan

Anggota DPRD

serta Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Biaya

Pemungutan Pajak

Daerah

Belanja Pegawai

(Belanja

Langsung)

44.353.019.000,00 58.075.100.334,00 130,94% 48.437.608.811,00

Jumlah 71.415.315.325,00 84.901.150.006,00 118,88% 73.811.068.429,16

Pada Belanja Pegawai BLUD (Belanja Langsung) Th. 2019 menggunakan Ambang Batas sebesar 30,94%

atau ( 13.722.081.334)

Secara fleksibilitas melebihi pagu anggaran 20% dari realisasi pendapatan termasuk belanja tersebut

didanai dari pembiayaan, karena apabila BPJS membayar klaim RSU Juli dan Agustus Pendapatan RSU

bisa 126 Milyat karena dasar perkiraan keterlambatan BPJS tersebut maka pagu perubahan hanya di

buat 113 milyat. Nilai tersebut masih kurang untuk membiayai realisasi kebutuhan RSU s/d Desember

2019. Disamping itu anggaran Pegawai tersebut untuk membiayai Hutang Belanja Pegawai Jasa

Pelayanan Medis Th. 2018 mulai Bulan Agustus s/d Desember. Kenaikan pegawai Non PNS untuk

peningkatan Pelayanan dan memenuhi syarat akreditasi dalam peningkatan kwalitas pelayanan

Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 sebesar Rp. 53.052.077.192,13 atau 118,78% dari anggaran

sebesar Rp 44.665.481.392,00 meningkat sebesar Rp. 11.657.333.652,93 dibandingkan dengan realisasi

TA 2018 sebesar Rp. 41.394.743.539,20

Naiknya Belanja Barang Jasa tersebut termasu untuk membayar hutang obat dan untuk mencukupi

kebutuhan belanja operasional lainnya s/d Desember 2019

b) Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2019 sebesar Rp. 17.065.682.095,00 atau 73,36% dari anggaran sebesar Rp.

23.261.951.000,00 menurun sebesar Rp. (5.368.861.661,00) dibandingkan dengan realisasi TA 2018

sebesar Rp. 22.434.543.756,00 yang terdiri dari:

Belanja Modal 2019

% 2018

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

1 2 3 4=3/2 5

Tanah

-

Peralatan dan Mesin 5.978.796.000,00 5.555.131.461,00 92,91% 9.839.410.636,00

Gedung dan Bangunan 17.223.155.000,00 11.450.550.634,00 66,48% 12.595.133.120,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan -

Aset Tetap Lainnya

Aset Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00%

JUMLAH 23.261.951.000,00 17.065.682.095,00 73,36% 22.434.543.756,00

Menurunnya Belanja Modal sebesar 73,36% dikarenakan adanya Pengadaan Pekerjaan injeksi water

proofing pada Gedung Perawatan Jiwa yang baru teralisasi 30%, Pengadaan Pembangunan Lift Gedung

Pelayanan Stroke Terpadu yang belum terealisasi, Rehab Gedung Penunjang Tahap I yang belum

terealisasi,Rehabilitasi Lantai Doorlop yang belum terealisasi, Pengadaan Mebelair yang belum

terealisasi. Dikarenakan belum cairnya klem BPJS dari bulan Juli 2019 sehingga mengakibatkan

tertundanya realisasi pembayaran Belanja Modal BLUD.

SURPLUS (DEFISIT)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah BLUD RSUD dr. R.

Soetrasno Rembang TA 2019 mengalami defisit sebesar Rp. (41.774.429.078,82) dari pagu anggaran yang

dianggarkan defisit sebesar Rp. (27.711.115.717,00)

B. LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan LO Th. 2019 sebesar Rp. 125.185.833.674,31 dapat dikalsifikasikan menurut jenis

pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO sebesar Rp. 125.185.833.674,31 dan Lain-lain

pendapatan daerah yang sah LO Th. 2019 dari pendapatan Hibah LO sebesar Rp. 233.997.000. Realisasi

Pendapatan LO RSUD dr. R. Soetrasno Rembang Tahun 2019 sebesar Rp. 125.185.833.674,31 atau

113,81% dari anggarannya sebesar Rp. 110.000.000.000,00 dan meningkat sebesar Rp. 15.002.948,646,32

dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp. 110.182.885.027,99.

Masing – masing Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2019 sebesar Rp. 125.185.833.674,31 mengalami kenaikan sebesar

Rp. 15.002.948.646,32 dari nilai beban tahun lalu.

Uraian 2019 2018 Kenaikan

e. Pendapatan Pajak Daerah

f. Pendapatan Retribusi Daerah

g. Pendapatan Hasil Pengelolaan h. Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

i. Lain-lain PAD yang Sah 125.185.833.674,31 110.182.885.027,99 15.002.948.646,32

Jumlah 125.185.833.674,31 110.182.885.027,99 15.002.948.646,32

a. Lain-lain PAD yang Sah- LO

Pendapatan Daerah – LO dari pos Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut : Realisasi lain-lain

PAD yang sah TA 2019 sebesar Rp. 125.185.833.674,31 atau 113,81% dari anggarannya sebesar Rp.

110.000.000.000,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp 15.002.948.646,32 dibandingkan realisasi TA

2018 sebesar Rp.110.182.885.027,99 yang terdiri dari:

b. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Pendapatan Daerah – LO dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO adalah sebagai

berikut : Realisasi Pendapatan Hibah TA 2019 sebesar Rp. 194.750.000,00 atau 16,77% (Rp.

39.247.000,00) menurun dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp. 233.997.000,00 yang terdiri

dari:

Akun 2019 % 2018

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

1 2 3 4=3/2 5

1. Hasil Penjualan Aset Daerah

yang Tidak Dipisahkan

2. Lain-lain PAD yang Sah 110.000.000.000,00 125.185.833.674,31 113,81 110.182.885.027,99

jumlah 110.000.000.000,00 125.185.833.674,31 113,81 110.182.885.027,99

RINCIAN BARANG HIBAH TAHUN 2019

NO NAMA

ASET TYPE TAHUN VOLUME

NIAI ASET

(SATUAN)

TOTAL

ASET KETERANGAN

1 Mobil Mitsubhisi

Xpander

Mitsubhisi

Xpander 2019 1 unit 184.000.000,00 184.000.000,00

Hibah undian

Bank Jateng

Sesuai BAST tgl

3/9/2019 (Sebagai Pemenang Hadiah

Undian Bima sesuai

Surat No. 1157/PLY.05/029/2019

Tgl. 20/08/2019)

2 Komputer HP 2019 2 unit 3.400.000,00 6.800.000,00 Hibah dari Bank Jateng

Sesuai BAST tgl

26/06/2019

3 Printer HP Desk Jet 2019 2 unit 875.000,00 1.750.000,00 Hibah dari Bank Jateng

Sesuai BAST tgl

26/06/2019

4 Kursi Roda

Avico No. 7573531

2019 2 unit 1.100.000,00 2.200.000,00

Hibah dari SMK

Bina Mandiri

Rembang

Sesuai BAST tgl

17/07/2019

JUMLAH HIBAH 194.750.000,00

Beban-LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka

menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun

yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut tahun 2019 dan dapat diuraikan sebagai

berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang

terealisasi sebesar Rp. 83.772.544.399,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.599.669.142,84 atau 3,20 % bila

dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp. 81.172.875.256,16

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Lebih (Kurang) %

1 Beban Pegawai -

LO 83.772.544.399,00 81.172.875.256,16 2.599.669.142,84 3,20

Akun 2019 % 2018

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

1 2 3 4=3/2 5

Pendapatan Hibah 0,00 194.750.000,00 16,77% 233.997.000,00

Jumlah 0,00 194.750.000,00 16,77% 233.997.000,00

Jumlah 83.772.544.399,00 81.172.875.256,16 2.599.669.142,84 3,20

b. Beban barang dan jasa

Beban barang dan jasa merupakan saldo beban periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar

Rp. 55.472.374.039,45 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.747.083.514,86 atau 16,23 % bila dibandingkan dengan Beban barang dan jasa tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp. 47.725.290.524,59

dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Lebih (Kurang) %

1 Beban Barang

dan Jasa

55.472.374.039,45

47.725.290.524,59

7.747.083.514,86 16,23 %

Jumlah 55.472.374.039,45

47.725.290.524,59

7.747.083.514,86 16,23 %

c. Beban penyusutan dan amortisasi

Beban ini merupakan Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan tahun anggaran

2019, Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan

dilakukan perhitungan penyusutan secara bulanan.

Beban Penyusutan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/penurunan

Beban Penyusutan

Aset Tetap 10.616.787.667,00 9.763.126.809,00 853.660.858,00

Amortisasi 35.225.000,00 11.325.000,00 23.900.000,00

Jumlah 10.652.012.667,00 9.774.451.809,00 877.560.858,00

a. Beban penyisihan piutang

b. Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang 31 Desember 2019 sebesar Rp. 70.861.720,30 mengalami penurunan sebesar Rp. (43.509.698,07) atau (38,05%) dibandingkan

Beban Penyisihan Piutang tahun 2018 sebesar Rp. 114.371.418,37 dengan rincian sebagai

berikut:

No Uraian

Beban

Penyisihan

Piutang 2019

Beban

Penyisihan

Piutang 2018

Lebih

(Kurang) %

1. Beban Penyisihan

Piutang 70.861.720,30 114.371.418,37 (43.509.698,07) (38,04)

Jumlah 70.861.720,30 114.371.418,37 (43.509.698,07) (38,04)

Surplus/ Defisit LO

Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit sampai dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. (35.450.547.535,68)

C. PENJELASAN ATAS POS–POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang

menjadi ssaldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun

berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar.

Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO

dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun

pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas sebesar Rp. 102.583.200.051,03 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2018

2. Surplus/defisit – LO tahun anggaran 2018 sebesar Rp. (30.558.471.779,63) merupakan surplus atas

kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.

3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif

yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar :

a. Koreksi Aset Tetap mutasi ke dinkes bangunan / rumah dinas sebesar Rp. 99.963.328.687,35

b. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah Penyusutan bangunan kesehatan yang dimutasi

ke DKK sebesar Rp. 15.872.321,00

c) Koreksi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 342.721.987,00 yaitu : Penyesuaian Hutang Th. 2018

No. Rek Nama Rek Debet Kredit Alasan

501010104 Honor Bulanan (Outscorsing, Bank Darah, Perawat Magang)

5.000.000,00

Karena ada tenaga magang yang mengundurkan diri

501020105 Honorarium Panitia Pengadaan barang dan jasa

12.425.000,00

Karena reclass ke Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan gd.Rawat Inap PD

501020106

Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima hasil pekerjaan Barang jasa

3.675.000,00

Karena reclass ke Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Master Plan RS

501010301 Biaya jasa pelayanan medis

129.451.900,00

Karena ada koreksi di selisih bpjs

501010201 Biaya Bahan Obat-obatan

113.787.095,00

Karena reclass dan selisih pengihan

501010204 Biaya Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas ( Ambulance Jenazah )

4.230.000,00

Karena sudah terbayar di 2018

501010206 Biaya Bahan Kimia ( Pembasmi Serangga, kaporit )

8.305.992,00

Karena reclass ke Bahan Obat-obatan

501010401 Biaya Jasa Service ( Ambulance/ Jenasah )

6.465.000,00

Sudah terbayar di th 2018 dan reclass

501010402 Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan

25.652.375,00

Karena Reclass dari Biaya Kalibrasi Alat Kesehatan

501010403 Biaya Kalibrasi Alat Kesehatan

25.652.375,00

Reclass ke Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan

501010415 Biaya Suku Cadang ( Ambulance Jenasah )

500.000,00

Karena sudah terbayar di 2018

501010504 Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ( RI RJ )

19.395.500,00

karena reclass dari Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Linen)

501020208 Biaya Penggandaan

50.000,00

Reclass ke Penjilidan

501020411 Biaya Jasa Service ( Kendaraan Dinas/ Tengki )

75.000,00

Reclass dari Biaya Jasa Service ( Ambulance/ Jenasah )

501020502 Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Linen)

19.395.500,00

Reclass ke Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (RI RJ)

501020504 Biaya Institusi

50.000.000,00

Sudah terbayar di Desember Th 2018

501020522 Biaya Peralatan dan Perlengkapan RT

4.047.000,00

Reclass ke Biaya Perlengkapan RT RSU (RI RJ)

501020709 Biaya Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas

4.710.000,00

Sudah terbayar di tahun 2018

JUMLAH 387.769.862,00

45.047.875,00

342.721.987,00

4.

NO URAIAN KONSOLIDASI Rp

1 Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan -BTL) 26.826.049.672,00

2 Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat (DAK 2019) 712.650.089,00

3 Belanja Modal Pembangunan Gedung Perawatan Jiwa

(DAU 2018)

2.942.095.000,00

4 Belanja Modal Pembangunan Gedung Pelayanan Stroke

Terpadu (DAK 2018)

2.090.488.960,00

JUMLAH 32.571.283.721,00

Kewajiban untuk dikonsolidasikan tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 32.571.283.721,00 yang

terdiri dari Gaji dan Tunjangan Pegawai (DAU TA. 2019) sebesar Rp. 26.826.049.672,00,

Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat (DAK 2019) sebesar Rp. 712.650.089,00, Belanja

Modal Pembangunan Gedung Perawatan Jiwa (DAU 2018) sebesar Rp. 2.942.095.000,- dan

Belanja Modal Pembangunan Gedung Pelayanan Stroke Terpadu (DAK 2018) sebesar Rp

2.090.488.960,00

5. Ekuitas akhir.sebesar Rp. 99.963.328.687,35

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

1. Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp 0,00 Rp. 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang yang sampai

dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah 0

2. Kas BLUD 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp. 338.796.734,22,00 Rp. 210.968.392,04

Kas BLUD dr. R. Soetrasno Rembang merupakan uang yang belum dibelanjakan ke rekening kas BLUD

RSUD dr. R. Soetrasno Rembang sampai dengan 31 Desember 2019. Kas BLUD per 31 Desember 2019

sebesar Rp. 338.796.734,22 meningkat sebesar Rp. 127.828.342,18 dibandingkan saldo per 31

Desember 2018 sebesar Rp. 210.968.392,04.Dengan rincian sebagai berikut :

KAS BLUD NO REKENING JUMLAH

Kas di bendahara penerimaan tunai - Rp. 7.430.410,31

Kas di bendahara penerimaan Bank Jateng 2.029.070004 Rp. 3.119.527,00

Kas di bendahara penerimaan Bank Mandiri 135-00-0666664-6 Rp. 0,00

Kas di bendahara penerimaan Bank Mandiri 135-00-1041662-4 Rp. 0,00

Kas di bendahara penerimaan Bank BRI 0142-01-001378-30-3 Rp. 1.030.594,00

Kas di bendahara penerimaan Giro Bank Jateng 1.029.00969.1 Rp. 225.370.946.00

Kas di bendahara penerimaan Giro Bank

Mandiri

184-00-6666664-3 Rp. 94.416.117,05

Kas di bendahara penerimaan Giro Bank

Mandiri

184-00-0000005-0 Rp. 7.429.139,86

3. Piutang Pajak 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp.0,00 Rp.0,00

Piutang pajak daerah yang dikelola oleh BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang pada tanggal 31

Desember 2019 sebesar Rp.0,00 meningkat/menurun sebesar Rp..0,00 dibandingkan saldo per 31

Desember 2018 sebesar Rp..0,00. Saldo per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No. Uraian 31 Desember 2019

(Rp.)

31 Desember 2018

(Rp.)

1 Pajak Hotel 0,00 0,00

2 Pajak Restoran 0,00 0,00

3 Pajak Hiburan 0,00 0,00

4 Pajak Reklame 0,00 0,00

5 Pajak Galian Golongan C 0,00 0,00

6 Pajak Sarang Burung Walet 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00

4. Piutang BLUD

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp. 50.668.813.772,00 Rp. 38.727.460.312,00

Piutang BLUD yang dikelola oleh RSUD dr. R. Soetrasno Rembang pada tanggal 31 Desember

2019 sebesar Rp. Rp. 50.668.813.772,00 meningkat sebesar Rp. 11.941.353.460,00 dari saldo per

31 Desember 2018 sebesar Rp. 38.727.460.312,00 dengan rincian

No. Uraian 31 Desember 2019

(Rp.)

31 Desember 2018

(Rp.)

1 Piutang Akes 15.159,00 15.159,00

2 Piutang Jamsostek 479,00 479,00

3 Piutang Umum 268.272.911,00 234.082.704,00

4 Piutang AJII 6.748.692,00 1.506.639,00

5 Piutang PT. KAI 327.579,00 327.579,00

6 Piutang JKN 49.920.592.572,00 37.992.788.346,00

7 Jasa Raharja 454.870.091,00 484.211.850,00

8 Piutang Parkir 17.986.289,00 14.527.556,00

Jumlah 50.668.813.772,00 38.727.460.312,00

Piutang ASKES per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 15.159,00 merupakan kerugian tahun 2010

sebesar Rp. 15.159,00.

Piutang Jamkesmas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 00,00.

Piutang Jamsostek per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 479 merupakan kerugian tahun 2010

sebesar Rp. 479,00.

Piutang Umum per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 268.272.911,00 merupakan piutang tahun

2019 sebesar Rp. 54.657.362,00 ditambah penyisihan tahun 2010 sebesar Rp. 24.653.917,00,

penyisihan tahun 2011 sebesar Rp. 36.217.919,00, penyisihan tahun 2012 sebesar Rp.

34.465.357,00, penyisihan tahun 2013 sebesar Rp. 4.090.066,00, penyisihan tahun 2014 sebesar

Rp. 46.094.627,00, penyisihan tahun 2015 sebesar Rp. 45.783.757,00 dan penyisihan tahun 2016

sebesar Rp.22.309.906,00

Piutang Karyawan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 00,00.

Piutang AJII per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.748.692,00 merupakan piutang Oktober 2019

sebesar Rp. 96.842,00, piutang Nopember 2019 sebesar Rp. 1.511.677,00, piutang Desember

2019 sebesar Rp. 5.130.752,00 dan kerugian tahun 2010 sebesar Rp. 9.421,00.

Piutang PT. KAI per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 327.579,00 merupakan kerugian tahun

2010.

Piutang JKN per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 49.920.592.572,00 merupakan piutang kruk

Juni 2019 sebesar Rp. 1.981.200,00, ambulan Mei 2019 sebesar Rp. 15.748.150,00, obat kronis

Mei 2019 sebesar Rp. 200.814.947,00, pending Mei 2019 sebesar Rp. 324.350.167,00, Juli 2019

sebesar Rp. 7.421.205.700,00, ambulan Juni 2019 sebesar Rp. 15.106.850,00, kruk Juli 2019

sebesar Rp. 3.121.200,00, obat kronis Juni 2019 sebesar Rp. 178.870.559,00, Obat kronis Juli

2019 sebesar Rp. 240.030.853,00, pending Juni 2019 sebesar Rp. 202.191.700,00, obat kronis

Agustus 2019 sebesar Rp. 54.182.827,00, Agustus 2019 sebesar Rp. 7.244.729.600,00, pending

Juli 2019 sebesar Rp. 150.634.700,00, ambulan Juli 2019 sebesar Rp. 14.695.450,00, kruk

Agustus 2019 sebesar Rp. 1.813.200,00, ambulan Agustus 2019 sebesar Rp. 10.460.450,00, kruk

September 2019 sebesar Rp. 4.057.200,00, September 2019 sebesar Rp. 7.908.654.034,00, obat

kronis September2019 sebesar Rp. 241.658.239,00, pending Juli 2019 sebesar Rp.

308.903.600,00, obat kronis Oktober 2019 sebesaer Rp. 264.138.568,00, kruk Oktober 2019

sebesar Rp. 3.819.600,00, ambulan September 2019 sebesar Rp. 19.051.450,00, Oktober 2019

sebesar Rp. 8.422.588.500,00, kruk Nopember 2019 sebesar Rp. 252.601.577,00, Nopember

2019 sebesar Rp. 7.490.114.900,00, obat kronis Agustus 2019 sebesar Rp. 239.817.606,00,

ambulan Oktober 2019 sebesar Rp. 11.540.800,00, kruk Nopember 2019 sebesar Rp.

3.172.800,00, pending Agustus 2019 sebesar Rp. 522.447.508,00, obat kronis Desember 2019

sebesar Rp. 253.282.585,00, pending September 2019 sebesar Rp. 162.942.900,00, ambulan

Nopember 2019 sebesar Rp. 17.236.450,00, Desember 2019 sebesar Rp. 7.714.626.702,00.

Piutang Jasa Raharja per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 454.870.091,00

Piutang Parkir per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 17.986.289

Piutang Kerjasama per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 00,00.

Catatan :

* Terdapat eliminasi piutang JKRS per 31 Desember 2016 sebesar Rp.49.447.291,00 merupakan

piutang tahun 2010 sebesar Rp. 17.885.231,00 ditambah kerugian tahun 2010 sebesar Rp.

31.025.995,00 dan kerugian tahun 2011 sebesar Rp. 536.065,00, sebagai laporan konsolidasi

Pemda yang tidak dijumlahkan (diperhitungkan).

5. Penyisihan Piutang 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp. 466.242.414,93 Rp. 395.380.3694,63

Penyisihan piutang disajikan dalam rangka untuk memperoleh nilai piutang bersih yang dapat

direalisasikan (net realizable value).

Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 466.242.414,93 meningkat sebesar

Rp. 70.861.720,30 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 395.380.694,63

dengan rincian :

DAFTAR PENAMBAHAN/PENGURANGAN POKOK PIUTANG RSUD dr.R. SOETRASNO REMBANG TANPA PIUTANG JKRS

TAHUN ANGGARAN 2019

LANCARKURANG

LANCARDIRAGUKAN MACET

PENAMBAHAN PENGURANGAN 0-1 th (0,5%) 1-2 th (10%) 2-3 th (50%) > 3 th (100%)

1 Piutang Umum 234.082.704,00 66.245.584,00 32.055.377,00 268.272.911,00 273.286,81 - - 213.615.549,00 213.888.835,81 54.384.075,19

2 Piutang Askes 15.159,00 - - 15.159,00 - - - 15.159,00 15.159,00 -

3 Piutang AJII 1.506.639,00 28.380.692,00 23.138.639,00 6.748.692,00 33.696,36 - - 9.421,00 43.117,36 6.705.574,65

4 Piutang Askes PT KAI 327.579,00 - - 327.579,00 - - - 327.579,00 327.579,00 -

5 Piutang Jamsostek 479,00 - - 479,00 - - - 479,00 479,00 -

6 Piutang BPJS 37.992.788.346,00 98.281.309.574,00 86.354.410.397,00 49.919.687.523,00 249.598.437,62 - - - 249.598.437,62 49.670.089.085,39

8 Piutang Jasa Raharja 484.211.850,00 4.061.714.170,00 4.091.055.929,00 454.870.091,00 2.274.350,46 - - - 2.274.350,46 452.595.740,55

9 Piutang Parkir 14.527.556,00 192.507.705,00 189.048.972,00 17.986.289,00 89.931,45 - - - 89.931,45 17.896.357,56

JUMLAH 38.727.460.312,00 102.630.157.725,00 90.689.709.314,00 50.667.908.723,00 252.269.702,68 - - 213.968.187,00 466.237.889,68 50.201.670.833,32

PENYISIHAN PIUTANG SALDO NRVNOURAIAN RINCIAN

PIUTANGSALDO AWAL

MUTASI

SALDO AKHIR

AGING SCHEDULE

6. Beban dibayar dimuka 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Rp. 58.658.421,08 Rp. 52.033.539,73

Beban dibayar di muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp . 58.658.421,08. merupakan premi asuransi atas