RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG
KATA PENGANTAR
Alhamdullilah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana
Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang
mengalami beberapa perubahan untuk penyempurnaan. Dengan penuh keterbukaan
dan senang hati kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi
kesempurnaan penyusunan Renstra pada masa yang akan datang.
Akhir kata, semoga Renstra yang sederhana ini dapat bermanfaat khususnya
bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang pada
umumnya.
Semarang, Oktober 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG
Drs. BAMBANG SUKONO, M.M. Pembina Utama Muda
NIP. 19581225 198411 1 001
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………… ii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………… 1
1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………………………… 1
1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………………………………….. 3
1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………….. 6
1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………………………………………. 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN (BKD) KOTA SEMARANG . 8
2.1. Tugas dan Fungsi BKD Kota Semarang ………………………………………………… 8
2.1.1. Tugas dan Fungsi BKD Kota Semarang …………………………………….. 8
2.1.2. Struktur Organisasi BKD Kota Semarang …………………………………. 9
2.2. Sumber Daya BKD Kota Semarang ………………………………………………………. 11
2.2.1. Pegawai BKD Kota Semarang ………………………………………………….. 11
2.2.2. Sarana dan Prasarana BKD Kota Semarang ……………………………… 13
2.3. Kinerja Pelayanan BKD Kota Semarang Tahun 2011 – 2015 ………………….. 14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Kota Semarang .. 17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …………………………. 21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BKD Kota Semarang ……..……………………………………………………………………. 21
3.2. Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja
Tahun 2010-2015 ..……………………………………………………………………………. 22
3.3. Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih .
3.3.1. Visi dan misi ..………………………………………………………………………….. 24
3.3.2. Sasaran dan Program ……………………………………………………………….. 25
3.4. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi …………… 26
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ………………………………………………………………… 28
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ………………………………………… 29
4.1. Tujuan, Sasaran, Stategis dan Kebijakan ………………………………………………. 29
4.1.1. Tugas dan Fungsi BKD Kota Semarang ……………………………………… 29
4.1.2. Sasaran …………………………………………………………………………………… 29
ii
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……………………………………………………….. 29
5.1. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih ………………………………………………………………………………………………… 30
5.1.1. Program Utama BKD Kota Semarang ………………………………………….. 34
5.1.2. Program Pendukung BKD Kota Semarang …………………………………… 36
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………….. 39
6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) ……………………………………………………………….. 39
BAB VII PENUTUP …………………………………………………………………………………………………….. 40
LAMPIRAN ……………………………………………………………………………………………………………....
iii
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah
Jangka Menengah (RPJMD). RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan
penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat strategi, arah
kebijakan, dan program pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun
2005-2025.
Sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning)
yang ditetapkan. Sebagai unsur pendukung Walikota Semarang di dalam
penyelenggara tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang
kepegawaian, berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma
pengelolaan sumber daya kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban
individual pegawai menuju perspektif baru manajemen pengembangan sumber daya
manusia secara strategis (strategic human resource management) agar selalu tersedia
sumber daya aparatur sipil negara unggulan yang selaras dengan dinamika
perubahan visi dan misi aparatur sipil negara maupun visi dan misi Walikota yang
tersurat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Semarang. RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dijadikan pedoman dalam
penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang tahun
2016-2021.
Terkait dengan pelaksanaan peningkatan reformasi birokrasi khususnya
reformasi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang
mampu mendukung pembangunan tata pemerintahan yang demokratis,
desentralistis dan dinamis serta ekonomi pasar global yang semakin terbuka, perlu
dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Kota Semarang yang memiliki
kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu
melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintah dan pemerintah daerah.
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 2
Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur atau
Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat ini menjadi wacana yang mengemuka baik
pada sektor publik maupun privat. Hal ini dipicu karena berbagai kemajuan teknologi
dan pengetahuan maupun budaya. Pada sektor penyelenggaraan pemerintahan,
upaya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur
mutlak dilaksanakan guna menjawab kritik dan sorotan masyarakat terhadap
akuntabilitas kinerja instansi publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik
(Good Governence), sehingga dunia usaha (Corporate governance) dan masyarakat
(Civil Society) dapat terlayani dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan sosial yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu sangatlah penting apabila upaya peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia Aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program
yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan melalui
manajemen ASN yang baik. Manajemen ASN dilaksanakan dan didokumentasikan
secara terpadu membentuk satu sistem manajemen ASN yang tidak bisa dilaksanakan
secara instan namun bertahap. Disinilah perlunya Rencana Strategis BKD Kota
Semarang Tahun 2016-2021.
Sebagai penyelenggara manajemen Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota
Semarang, Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang sampai dengan Desember
tahun 2015 mengelola 14.417 orang PNS. Potensi PNS yang cukup besar di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan
melalui manajemen Aparatur Sipil Negara. Manajemen Aparatur Sipil Negara
sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
adalah bertujuan menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai upaya untuk menjadikan aparatur sipil negara
sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara
sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan
wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam
pelaksanaan manajemen ASN.
Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan semua
program dan kegiatan yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada hasil (oriented
result) yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus memuat
tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang
akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Dokumen Renstra ini merupakan
rencana pembangunan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 3
yang di dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah yang di susun setiap tahun.
Terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah
awal untuk melaksanakan program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota
Semarang untuk melakukan pengukuran kinerjanya sebagaimana ketentuan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota
Semarang Tahun 2016–2021 adalah :
a. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah
Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di
susun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438;
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 4
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, khususnya Bab IV Arah, Tahapan dan
Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi
disebutkan bahwa "Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi
birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar
mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya";
e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
f. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir denagn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 5679);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
m. Peraturan Presiden 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 5
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
n. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018
(Lembaran Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
t. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 48);
u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016–
2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 47);
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 6
1.3 Maksud dan Tujuan
Renstra Badan Kepegawaian Daerah 2016 – 2021 merupakan dokumen teknis
operasional yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Semarang tahun 2016-
2021. Adapun tujuan disusunnya adalah untuk :
1. Menjabarkan arahan dan kebijakan Walikota Kota Semarang melalui RPJMD
Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Menjabarkan visi dan misi Walikota Semarang 2016–2021 ke dalam tujuan,
sasaran dan program kerja operasional;
3. Menyediakan dokumen strategis selama 5 (lima) tahun sebagai bahan
penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Kepegawaian Daeah
Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait
perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
5. Mempermudah pengendalian kegiatan setiap pelaksanaan koordinasi dengan
SKPD lingkup Pemerintah Kota Semarang terkait dengan kebijakan teknis
pengelolaan kepegawaian;
6. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan
kepegawaian guna menunjang penyusunan Rencana Kerja yang bersifat tahunan.
1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang di susun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB 1 : PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan uraian
singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.
BAB 2 : GAMBARAN PELAYANAN
Dalam bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kepegawaian
Daerah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) dan Peraturan Walikota Kota
Semarang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi BKD Kota
Semarang, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang periode sebelumnya dan
menjelaskan tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan SKPD.
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 7
BAB 3 : ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Dalam bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan BKD Kota Semarang ; Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan Dengan
Pencapaian Kinerja Tahun 2010-2015 ; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Telaah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota
Semarang Tahun 2016-2021 dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
BAB 4 : TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Dalam bab ini dipaparkan Tujuan dan Sasaran Stategis Jangka Menengah BKD Kota
Semarang ; Strategi dan Arah Kebijakan BKD Kota Semarang.
BAB 5 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini berisikan uraian Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari
strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan, indikator-indikator
kinerja dan kelompok sasaran yang akan dicapai, ekspektasi dana indikatif kegiatan
beserta sumber dananya.
BAB 6 : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Bab ini menjelaskan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima Tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB 7 : PENUTUP
Bab ini berisikan penutup.
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KOTA SEMARANG
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD Kota Semarang
2.1.1. Tugas dan Fungsi BKD Kota Semarang
Tugas pokok dan fungsi BKD Kota Semarang berdasarkan Peraturan
WaliKota Semarang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi BKD Kota Semarang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah :
Tugas Pokok BKD adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian
Daerah Kota Semarang mempunyai Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kepegawaian, bidang
pengembangan pegawai, bidang kesejahteraan pegawai dan bidang disiplin
dan pensiun pegawai;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang
kepegawaian daerah;
3. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang kepegawaian daerah;
4. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan
Kepegawaian Daerah;
5. Pengkoordinasiaan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah;
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kepegawaian daerah;
7. Pelaksanaan pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian
daerah;
8. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta
monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Badan Kepegawaian Daerah; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang
tugasnya.
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 9
2.1.2. Struktur Organisasi BKD Kota Semarang
Struktur Organisasi BKD Kota Semarang berdasarkan atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 terdiri dari :
1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
a). Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c). Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :
a). Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
b). Sub Bidang Informasi data Kepegawaian;
4. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
a). Sub Bidang Mutasi dan Penempatan Pegawai;
b). Sub Bidang Kepangkatan dan Pembinaan Karier;
5. Bidang Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
a). Sub Bidang Jasmani, Rohani dan Kesehatan;
b). Sub Bidang Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan.
6. Bidang Disiplin dan Pensiun Pegawai, terdiri dari :
a). Sub Bidang Disiplin dan Pemberhentian Pegawai;
b). Sub Bidang Pensiun Pegawai;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka (2), dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.
Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada angka 3 - 6, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Sub bagian-sub bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.
Sub bidang-sub bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang yang bersangkutan.
Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional
Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.
Bagan Struktur Organisasi BKD Kota Semarang dapat di lihat di bawah ini :
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 10
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 11
2.2. Sumber Daya BKD Kota Semarang
2.2.1. Pegawai BKD Kota Semarang
Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan
untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari
peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan
SDM Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang yang
merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam
melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama untuk mencapai tujuan
yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan
dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang
terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna. Dukungan SDM
aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang berdasarkan keadaan
Desember 2015 sebanyak 68 orang, dengan klasifikasi berdasarkan
pendidikan sebagaimana dapat di lihat pada grafik 2.2.1.1 :
Gambar 2.2.1.1 Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota
Semarang Menurut Kelompok Pendidikan
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember 2015
Dari grafik 2.2.1.1. tersebut diketahui bahwa secara umum kondisi PNS
BKD Kota Semarang rata-rata memiliki kemampuan dan pengetahuan yang
cukup baik dan potensial. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yaitu
sebanyak 46 orang adalah berpendidikan Sarjana (S1) dan 5 adalah
berpendidikan Magister / Pasca Sarjana (S2), sedangkan untuk tingkat
pendidikan Diploma terdapat 9 orang dan SLTA sebanyak 8 orang.
8
9
46
5
SLTA
Diploma
S-1
S-2
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 12
Gambar 2.2.1.2 Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
Kota Semarang Menurut Usia
Sumber : BKD Kota Semarang per Desember 2015
Dari grafik 2.2.1.2. tersebut diketahui bahwa pegawai atau SDM
Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang yang berusia diantara 30
s/d 49 tahun merupakan kelompok terbesar atau mayoritas yakni sebesar
59,09 % sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
BKD Kota Semarang sangat ditunjang oleh SDM aparatur yang relatif masih
produktif serta etos kerja tinggi yang umumnya ada pada rentang usia
tersebut.
Demikian juga bila dikaitkan dengan isu pengarusutamaan-gender
(gender mainstreaming), maka perbandingan jumlah pegawai laki-laki dengan
perempuan di lingkungan BKD Kota Semarang menunjukkan angka yang cukup
proporsional dan berimbang, yakni : 50 % pegawai laki-laki dan 50 % pegawai
perempuan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar Grafik 2.2.1.3.
Gambar 2.2.1.3. Keadaan PNS dan CPNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang Menurut Pengarusutamaan Gender
Sumber : BKD Kota Semarang per Desember 2015
18 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 56
56 lebih
34 Pria34 Wanita Pria
Wanita
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 13
Dari grafik 2.2.1.4. diketahui bahwa prosentase jumlah pegawai BKD
Kota Semarang berdasarkan golongan menunjukkan bahwa Pegawai dengan
Golongan III merupakan golongan pegawai terbanyak yaitu 52 PNS. Hal ini
menunjukkan bahwa struktur pegawai di BKD Kota Semarang jika dilihat dari
aspek golongan pegawai, tidak menunjukkan struktur piramida, melainkan
menggelembung di tengah (yakni Golongan III sebesar = 52 PNS)¸ Golongan II
berjumlah 9 PNS, sedangkan golongan IV berjumlah 7 PNS. Hal ini dapat
diasumsikan bahwa sudah sesuai dengan kebutuhan oraganisasi yang
menjalankan fungsi manajemen SDM Aparatur.
Gambar 2.2.1.4. Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota
Semarang Menurut Tingkat Eselon
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember 2015
2.2.2. Sarana dan Prasarana BKD Kota Semarang
Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan,
dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan pelayanan kepegawaian
yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Badan
Kepegawaian Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan pelayanan publik
memerlukan sekali sarana dan prasarana, baik itu perlengkapan, peralatan,
kendaraan operasional pelayanan, jaringan komunikasi, tempat duduk tamu,
TV, dan sarana pendukung pelayanan lainnya harus memadai dan sesuai
standar pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat pengguna jasa pelayanan kepegawaian.
Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian
Daerah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang
kepegawaian dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 14
Grafik 2.2.2.1. Daftar Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian daerah Kota
Semarang Per Desember 2015
No Nama/ Jenis barang Jumlah Keadaan
1 2 3 4 1 Mobil 5 5 Baik, 1 kurang baik
2 Sepeda Motor 8 Baik
3 Mesin ketik 8 Baik
4 Roll opec 17 Baik
5 Almari besi abu-abu 12 Baik
6 Almari arsip 8 Baik 7 Almari catalog 1 Baik 8 Brankas 1 Baik 9 Filling kabinet 16 Baik
10 Casbox 7 Baik 11 Alat penghancur kertas 3 Baik 12 White board 2 Baik 13 Kursi lipat 70 62 baik, 8 rusak 14 Meja komputer 8 Baik
15 Kulkas 2 Baik
16 AC 2 Baik
17 Kipas angin 11 Baik
18 TV 6 Baik
19 Tape recorder 1 Baik
20 Wireless 2 Baik
21 Kamera 1 Baik 22 Dispenser 3 Baik
23 Komputer server 2 Baik
24 Komputer 30 Baik
25 LCD proyektor 3 Baik
26 Laptop 7 Baik
27 Printer 18 Baik
28 Meja eselon IV 15 Baik
29 Meja staf 96 Baik 30 Meja tamu 5 Baik 31 Kursi putar eselon II/III 6 Baik 32 Kursi putar eselon IV 15 Baik 33 Kursi staf 73 Baik
34 Pesawat telepon 14 Baik
35 Kursi peserta rapat 10 Baik 36 Meja kecil 6 Baik
Sumber : Daftar Aset Inventaris BKD Kota Semarang per Desember 2015
2.3. Kinerja Pelayanan BKD Kota Semarang Tahun 2011-2015
Secara umum pencapaian kinerja BKD Kota Semarang dengan Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan Indikator Meningkatnya
Profesionalisme dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku secara 90% dalam waktu 5 tahun
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 15
perencanaan realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
telah tercapai sebesar 102,14 % (Sumber : Data LKPJ-AMJ 2010 – 2015). Sebagaimana
tertuang dalam RPJMD periode 2011 – 2015. Realisasi kinerja mengacu RPJMD dapat
dilihat dalam tabel di bawah ini :
Tabel 2.3.1.
Realisasi Kinerja RPJMD
INDIKATOR
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Meningkatnya
profesionalisme dalam
pelaksanaan manajemen
kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku
90% dalam waktu 5 tahun
perencanaan.
96,29
94,29
94,09
101,54
102,14
Sumber : Data LKPJ-AMJ 2010 – 2015
Dengan memperhatikan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan
Kepegawaian Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan
BERHASIL, karena capaian kinerja setiap tahun selama 5 (lima) periode perencanaan
dapat dicap dan melebihi target yang telah ditetapkan.
Sedangkan kegiatan yang menonjol dalam dalam kurun waktu 2010 sd 2015
adalah sebagai berikut :
1. Penggunaan sistem CAT pada pelaksanaan seleksi penerimaan CPNSD pada tahun
2014 bagi PNS Pemkot Semarang;
2. Pelaksanaan Presensi Elektronik pada tahun 2015;
3. Penerapan PP No. 41 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS
Pemkot Semarang;
4. Pelaksanaan Pemberian TPP berbasis SKP bulanan & finger print;
5. Pelaksanaan Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas.
Untuk menunjang tugas dan fungsi BKD Kota Semarang telah menetapkan
program dan kegiatan setiap tahun. Program dan kegiatan dituangkan dalam Rencana
Kerja Anggaran (RKA). Anggaran dari tahun ke tahun dapat di lihat pada tabel 1.1.1.
sebagai berikut :
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 16
Tabel 2.3.2 Anggaran BKD Kota Semarang Tahun 2011 – 2015
KODE URUSAN / PROGRAM 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 409.915.000 510.000.100 596.260.000 577.605.000 421.507.500
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 481.759.000 330.196.000 398.665.000 310.116.000 426.429.000
3 Program fasilitasi pindah / purna
tugas PNS 162.531.800 125.000.000 135.000.000 - -
4 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur - 50.000.000 30.000.000 20.250.000 203.736.000
5
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
124.801.600 116.902.500 132.735.000 166.549.000 181.152.000
6 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur 6.948.526.600 2.748.700.400 4.398.060.000 3.613.567.000 4.377.555.000
J U M L A H 8.127.534.000 3.880.799.000 5.690.720.000 4.688.087.000 5.610.379.500
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember 2015
Dari tabel 2.2.5.2 tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah anggaran
BKD Kota Semarang mengalami naik turun disesuaikan dengan kebutuhan yang
diselaraskan dengan peraturan / regulasi yang ada.
Untuk melihat kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Kota Semarang
dapat dilihat tabel di bawah ini
Tabel 2.3.3 Review Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja
BKD Kota Semarang
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2014
REALISASI
TAHUN 2015
1 Persentase PNS memasuki pensiun yang sudah menerima SK
% orang
100% ( 404 )
100% ( 413 )
2 Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas orang 50 60
3 PNS yang mengajukan Ijin Belajar dan Tugas Belajar dalam satu tahun
jumlah Ijin Belajar ( 242 )
Tugas Belajar ( 3 )
Ijin Belajar ( 432 )
Tugas Belajar ( 11 )
4 Persentase keterisian jabatan struktural % 91,4% 91,9%
5 Persentase PNS yang lulus ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijasah (per tingkat
pendidikan)
% 88,16% 97,78%
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 17
Jumlah PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah
Jumlah PNS yang mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah
orang
orang
365
414
308
315
6 Persentase PNS yang lulus ujian dinas % 96,22% 76,9%
Jumlah PNS yang lulus ujian dinas
Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas
orang
orang
51
53
20
26
7 Jumlah PNS yang mengajukan mutasi ke
Pemerintah Kota Semarang
orang 53 74
Jumlah PNS yang mengajukan mutasi keluar
yang disetujui
orang 28 31
8 Kegiatan Bimbingan Mental bagi PNS orang 2.400 3.150
9 Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya lencana
jumlah 230 124
10 Persentase PNS yang terkena hukuman disiplin dibanding dg jumlah seluruh PNS dalam setahun
% 0,3 0,3
Sumber : LKPj Tahun 2015
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Kota Semarang
Sebagaimana diketahui bahwa dinamika perkembangan lingkungan
merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang
dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur,
lingkungan strategis merupakan tantangan dan peluang pengembngan pelayanan
Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang terdiri atas lingkungan internal dan
lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Lingkungan Internal
Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara
keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Badan Kepegawaian Daerah
Kota Semarang, terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan
organisasi.
a. Faktor Kekuatan Organisasi: 1) Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang sebagai Perangkat Daerah
yang membantu Walikota sebagai pejabat yang berwenang dan pejabat
yang menetapkan dalam penyelenggaraan pelaksana manajemen ASN
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, memungkinkan untuk menyelenggarakan palayanan
manajemen aparatur sipil negara daerah di bidang penyusunan dan
penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,
pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 18
penghargaan, penegakan disiplin, kode etik dan perilaku,
pemberhentian, pensiun dan tabungan hari tua, dan perlindungan
aparatur.
2) Sumber daya aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang,
siap untuk mendukung pengelolaan program manajemen pegawai
negeri sipil yang profesional dan berbasis kompetensi;
3) Mantapnya koordinasi fungsional Badan Kepegawaian Daerah Kota
Semarang dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen lainnya (Depdagri, Setkab, Setneg, BKN, PT. Taspen
(Persero), Bapertarum PNS) dan Pemerintah Kota/Kota maupun
instansi terkait lainnya memungkinkan berfungsinya seluruh elemen
organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan
programnya.
b. Faktor Kelemahan Organisasi:
1) Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang belum
mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi
penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang profesional dan
berbasis kompetensi;
2) Kurang kuatnya kemandirian Badan Kepegawaian Daerah Kota
Semarang dalam penyediaan dan penataan sumber daya aparatur yang
sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profesionalisme
penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil negara di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
3) Belum optimalnya perencanaan kinerja tahunan penyelenggaraan
program-program kegiatan yang berorientasi pada target sasaran
strategis guna mewujudkan tujuan strategis;
4) Belum terbangunnya integrasi sistem informasi manajemen
kepegawaian secara menyeluruh yang dapat mendukung
penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen kepegawaian;
5) Belum optimalnya dukungan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana
bagi penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara.
c. Faktor Penghambat pelayanan SKPD :
1) Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
2) Pelayanan yang masih kurang optimal.
3) Peningkatan kapasitas & pemanfaatan Sumber Daya Aparatur yang
masih belum optimal.
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 19
4) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang masih belum optimal.
5) Keterbatasan otoritas pengelolaan kepegawaian.
6) Kompleksitas permasalahan pegawai.
7) Rekruitment pegawai yang tidak continue.
8) Sebagian Pengelola kepegawaian SKPD belum optimal dalam
pemanfaatan Teknologi Informasi.
d. Faktor Pendorong Pelayanan SKPD :
1) Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam
peningkatan SDM.
2) Tersedianya SDM yang cukup memadai.
3) Terjalinnya koordinasi hubungan kerja yang sinergis.
4) Sistem Pengelolaan Administrasi berbasis Teknologi Informasi.
5) Adanya peraturan kepegawaian yang mendukung profesionalisme
pegawai.
6) Adanya Motivasi pengembangan kompetensi SDM secara mandiri.
7) Perkembangan Teknologi Informasi dalam mendukung program
kepegawaian.
8) Komitmen SKPD untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur;
2. Lingkungan Eksternal
Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena
berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola
secara langsung oleh manajemen Badan Kepegawaian Daerah Kota
Semarang, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja or-
ganisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah
faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.
a. Faktor Peluang Organisasi:
1) Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat dan Pemerintah Kota
Semarang kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan
manajemen sumber daya aparatur terkait dengan pelaksanaan seleksi
rekruitmen pengadaan calon pegawai negeri sipil yang bebas
kepentingan korupsi, kolusi dan nepotisme melalui sistem Computer
Assisted Test (CAT) l di lingkungan pemerintah Kota Semarang;
2) Semakin mantapnya kebijakan pemberdayaan sumber daya aparatur
yang memberi arahan pentingnya penggunaan pendekatan
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 20
manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur guna meningkatkan
kapasitas SDM aparatur sebagai proses integral yang tidak
terpisahkan;
3) Semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur
pemerintah yang profesional dan berwawasan global.
b. Faktor Tantangan Organisasi:
1) Masih cukup luasnya cakupan pelayanan bidang manajemen sumber
daya aparatur guna mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good
governance) yang masuk katagori strategis tetapi belum mendapatkan
perhatian untuk menjadi program dan kegiatan operasional Badan
Kepegawaian Daerah Kota Semarang;
2) Belum terintegrasinya sistem pengembangan karier dengan sistem
pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
3) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi
aparatur dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik,
bersih dan berwibawa.
4) Diberlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, sehingga banyak perubahan dan penyesuaiaan terkait
dengan perubahan mendasar sistem manajemen aparatur sipil negara,
di mana perubahan tersebut memerlukan proses yang berkelanjutan.
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD Kota
Semarang
Sebagaimana diketahui bahwa pelayanan publik di Kota Semarang dewasa ini
menjadi isu strategis dan sekaligus merupakan gambaran masyarakat terhadap
kualitas kinerja birokrasi pemerintah yang memiliki implikasi luas pada berbagai aspek
kehidupan masyarakat. Perbaikan kinerja pelayanan di bidang kepegawaian yang
berkelanjutan akan mendorong terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan
penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur yang pada gilirannya akan
memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Selain itu, perbaikan kinerja pelayanan manajemen aparatur juga akan
berdampak pada tumbuhnya kepercayaan (trust) dan legitimasi terhadap Pemerintah
Kota Semarang sehingga mampu memberikan daya dukung peningkatan partisipasi
masyarakat. Hal ini mengingat bahwa peningkatan kualitas pelayanan khususnya
pelayanan manajemen kepegawaian merupakan salah satu indikator terjadinya
perubahan paradigma dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang berpihak
pada peningkatan kesejahteraan pegawai.
Sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Publik Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, secara garis besar jenis
pelayanan BKD meliputi :
1. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
4. Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan pemutakhiran data Guru Tidak Tetap (GTT) /
Pegawai Tidak Tetap (PTT);
5. Penataan data Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
6. Kenaikan pangkat regular;
7. Kenaikan pangkat pilihan;
8. Penyelesaian surat ijin belajar dan ijin penggunaan gelar;
9. Kartu istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu);
10. Tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya;
11. Pemberian santunan dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pembinaan dan pengembangan profesionalitas sumber daya manusia menjadi
salah satu upaya yang tepat untuk menghadapi dan merespon segala tantangan yang
berkaitan dengan perubahan lingkungan strategis. Sebagai upaya untuk mewujudkan
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 22
tuntutan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara telah menetapkan beberapa perubahan dalam
manajemen Pegawai Negeri Sipil. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa
setiap organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki sumber daya
manusia Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan baik secara kuantitas
maupun kualitas, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.
Apabila dikatakan bahwa masalah yang dihadapi organisasi secara umum adalah
masalah kualitas sumber daya manusia PNS, maka persoalan yang harus segera
dicermati dan ditelusuri adalah tentang kompetensi dan profesionalitas sumber daya
manusia PNS dalam organisasi itu sendiri.
Beberapa inventarisir permasalahan yang dihadapi dalam rangka
penyelenggaraan urusan kepegawaian sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:
a. Belum meratanya persebaran pegawai di setiap Perangkat Daerah dari segi jumlah
maupun kualitas;
b. Belum maksimalnya integrasi antara sistem informasi kepegawaian dengan data
kompetensi pegawai;
c. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional;
d. Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan;
e. Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu ditingkatkan;
f. Masih belum mencukupinya jumlah pegawai dan kompetensi pegawai.
3.2. Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja Tahun
2010-2015.
Permasalahan atau kendala yang terkait dengan pencapaian kinerja tahun
2010 – 2016 adalah sebagai berikut :
1. Sejak adanya kebijakan moratorium, kekurangan pegawai pada Pemerintah Kota
Semarang belum dapat terpenuhi walaupun padan tahun 2014 telah dibuka
kembali penerimaan CPNS;
2. Regulasi Kegiatan Rekruitmen CPNS dari Pemerintah Pusat yang setiap tahun
selalu berubah baik dari segi Juklak / Juknis maupun SOP nya sehingga sulit untuk
merencanakan pengadaan CPNS yang tepat, baik dari segi waktu maupun biaya;
3. Terbatasnya formasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Kota Semarang. Hal ini tidak signifikan dengan kebutuhan riil organisasi di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang sehingga mengakibatkan kekurangan
personil pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 23
4. Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja di Kota
Semarang belum berjalan optimal;
5. PNS dari formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang belum diangkat dalam
jabatan sesuai dengan formasinya, karena PNS yang bersangkutan belum
mengikuti diklat teknis sesuai formasi jabatan;
6. Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS masih ada keterlambatan sehingga tidak
sesuai dengan SOP yang diharapkan karena banyak usulan dari SKPD yang
persyaratannya kurang;
7. Aplikasi e-kinerja belum digunakan oleh seluruh pegawai;
8. Belum terintegrasinya e-TPP dengan database e-SISDM, e-Kinerja, dan e-Presensi;
9. Masih terdapat PNS dari rekuitmen CPNS formasi Jabatan Fungsional Tertentu
(JFT) yang belum diangkat dalam jabatan sesuai dengan formasinya, karena PNS
yang bersangkutan belum mengikuti diklat teknis sesuai formasi jabatan;
10. Pada tahun 2015 belum semua SKPD menggunakan alat presensi elektronik.
Sehingga salah satu upaya peningkatan disiplin melalui penggunaan alat presensi
elektronik belum bisa terlaksana untuk seluruh PNS di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang;
11. Dari hasil monitoring dan Evaluasi SKP, Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011
masih belum optimal walaupun sudah dilakukan asistensi, bintek, dan sosialisasi
tetapi masih banyak PNS yang belum memahami teknik penyusunan SKP, ada yang
belum membuat SKP dan realisasinya. Hal ini salah satunya disebabkan kurangnya
kepedulian PNS terhadap pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tersebut dan
kurang tegasnya sanksi terhadap pelanggaran PP nomor 46 Tahun 2011 tersebut.
12. Kasus pelanggaran hak disiplin lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini
dikarenakan banyaknya pelanggaran terkait netralitas PNS dalam Pemilihan Umum
(Pemilu).
Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Badan Kepegawaian
Daerah Kota Semarang yang memberikan gambaran bahwa keberhasilan kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Kota Semarang sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama,
keterlibatan dan dukungan aktif segenap pegawai dari semua bidang dan instansi yang
terkait terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BKD Kota Semarang saat ini
maupun di masa yang akan mendatang.
Dapat dijelaskan juga bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program
kegiatan BKD Kota Semarang selama kurun waktu 2010-2015 menunjukkan bahwa
belum seluruh program kegiatan mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini antara lain
dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan Pemerintah Kota
Semarang serta situasi dan kondisi yang ada yang menyebabkan program dan kegiatan
tidak dapat dilaksanakan.
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 24
Namun demikian, sebagian besar program dan kegiatan telah berhasil
dilaksanakan memasuki tahap inisiasi dari proses pembangunan aparatur, dan pada
tahap berikutnya diharapkan dapat dilanjutkan dengan akselerasi perubahan yang
lebih tinggi.
3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3.1. Visi dan Misi
Pemerintah melalui Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD ) Kota Semarang Tahun
2005 – 2025 adalah mempunyai fungsi koordinatif dan optimalisasi
penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu pelaksanan visi dan misi
dijabarkan dalam sasaran serta program dan kegiatan prioritas unggulan
sebagai arah pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Adapun
Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021 adalah serbagai
berikut :
“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju
Masyarakat Semakin Sejahtera”
Pengertian terhadap Visi tersebut mengandung pengertian bahwa
Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi
kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan
inftrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk
meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan
bidang politik, kemanan, sosial, ekonomi dan budaya.
Dari definisi HEBAT dikandung pemahaman bahwa visi tersebut ingin
mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka
mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif
dan modern dengan dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan
demi kemajuan perdagangan dan jasa.
Visi pembangunan tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi yang
terdiri:
1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
(dengan tagline SEMARANG SEHAT DAN CERDAS);
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk
meningkatkan pelayanan public (dengan tagline SEMARANG
MELAYANI);
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan
lingkungan (dengan tagline SEMARANG TANGGUH);
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 25
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan local dan
membangun iklim usaha yang kondusif (dengan tagline SEMARANG
BERDAYA SAING);.
Pesan mendasar misi tersebut utamanya adalah untuk membuat
masyarakat semakin sejahtera, secara singkat dimaknai sebagai upaya untuk
meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi,
pemerataan dan keadilan di daerah.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut agar lebih mudah
dioperasionalkan, maka dilakukan dengan mengembangkan semangat
kegotongroyongan dengan slogan :
“Bergerak Bersama Membangun Semarang”
Makna slogan tersebut adalah : Bergerak bersama Membangun Semarang
(BBM Semarang) diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan
penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaganya dalam rangka
membangun kotanya. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan
kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya.
Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan
kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam
membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.
3.3.2. Sasaran dan Program
Implementasi perwujudan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota
Semarang pada hakekatnya merupakan upaya melaksanakan, memperdalam
dan mempercepat terwujudnya sasaran pembangunan Kota Semarang
sebagaimana tercantum dalam Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang tahun 2005 –
2025 dalam fungsi-fungsi koordinatif dan optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan.
Oleh karena itu pelaksanaan visi dan misi serta strategi ini senantiasa
tetap berpedoman pada kepentingan keterpaduan dengan visi dan misi
pemerintah pusat dan provinsi. Selanjutnya visi dan misi dijabarkan dalam
sasaran serta program dan kegiatan prioritas unggulan sebagai arah
pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.
Terkait dengan Tupoksi BKD Kota Semarang dengan misi yang telah
ditetapkan Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut :
Misi 2 mempunyai tujuan yaitu mewujudkan pemerintahan yang
semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik (dengan tagline
SEMARANG MELAYANI).
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 26
Salah satu tujuan dari misi 2 adalah dengan “Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan melayani” melalui sasaran “Meningkatnya
integritas dam profesionalitas aparatur”.
Adapun dalam rangka pancapaian misi tersebut di atas, BKD selaku unsur
pendukung tugas pemerintah dibidang kepegawaian berusaha mewujudkan
sasaran RPJMD dengan arah kebijakan “Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi) dengan
indikator kinerja program (outcome) sebagai berikut :
1. Tingkat keterisian jabatan struktural sesuai dengan kompetensi target.
Sampai akhir periode RPJMD sebesar 100 %.
2. Prosentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin dengan
target. Sampai akhir periode RPJMD sebesar 0,75%.
Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan melalui program Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang didalamnya terdapat
program dan kegiatan prioritas yang menyangkut manajemen pembinaan
pengembangan aparatur pemerintahan.
3.4. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
Secara umum terdapat sasaran yang bersinergi dalam pengelolaan
kepegawaian baik dalam level Kementrian/Lembaga maupun Provinsi. Sasaran
tersebut antara lain berfokus pada masalah kompetensi pegawai, proporsi ideal
pegawai yang belum tercapai (kekurangan pegawai), penempatan pegawai sesuai
kompetensi dan pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam kaitannya dengan
pengelolaan kepegawaian. Berikut tabel visi, misi dan sasaran strategis dari ketiga
lembaga kepegawaian :
Tabel 3.2.1.
Visi, Misi dan Sasaran Stategis Ketiga Lembaga Kepegawaian
No
MENPAN 2015 -2019 BKN Kanreg I Yogyakarta
BKD Provinsi Jawa Tengah
1. Visi Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi
“Menjadi Pusat Pelayanan epegawaian Yang Berkualitas”
Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang Profesional dan Unggul
2. Misi 1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
1. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian.
1. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif dan transparan
2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
2. Pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi manajeman kepegawaian.
2. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 27
No
MENPAN 2015 -2019 BKN Kanreg I Yogyakarta
BKD Provinsi Jawa Tengah
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
3. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
3. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian Kinerja
4. Meningkatkan Kualitas
Pengelolaan Reformasi Birokrasi
4. Menyelenggarakan manajemen internal Kanreg I BKN Yogyakarta
4. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai.
5. Pengelolaan Sistem Informasi
Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi
6. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian.
3. Sasaran Strategis
1. Peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Peningkatan kelembagaan
dan talaksana pemerintah
yang tepat fungsi, tepat
ukuran, dan tepat proses.
3. Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang berbasis elektronik.
4. Terwujudnya ASN yang
kompeten. 5. Terwujudnya ASN yang
kompetitif. 6. Meningkatnya
akuntabilitas kinerja. 7. Meningkatnya penerapan
sistem Integritas. 8. Meningkatnya kapasitas
penyelenggaraan pelayanan publik.
9. Meningkatnya kualitas
pelayanan publik. 10. Terwujudnya
Kementerian PANRB yang efektif dan efisien.
11. Terwujudnya
Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
12. Terwujudnya pelayanan
publik Kementerian PANRB yang berkualitas.
1. Peningkatan efektivitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, sumberdaya, serta pengelolaan administrasi dilingkungan Kanreg I BKN Yogyakarta.
1. Meningkatnya sistem pola karier yang jelas dan terukur,
2. Meningkatnya pelayanan
manajemen mutasi kepegawaian ;
3. Meningkatnya kinerja PNS
yang berbasis kompetensi ; 4. Menurunnya penyelesaian
kasus pelanggaran disiplin PNS dan meningkatnya kesejahteraan PNS ;
5. Meningkatnya akurasi data
sumber daya aparatur melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian ;
6. Meningkatnya layanan
administrasi kepegawaian
2. Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Regional.
3. Meningkatkan
kualitas pelayanan status kepegawaian dan pensiun.
4. Meningkatkan
kualitas pelayanan mutasi kepegawaian.
5. Meningkatakan efektifitas pelaksanaan dan pengendalian.
6. Meningkatkan
kualitas data kepegawaian.
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 28
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang telaah berbagai permasalahan
sebagaimana termuat dalam RPJMD. Permasalahan-permasalahan atau kendala
terkait pencapaian kinerja Tahun 2010 – 2015 dan dokumen perencanaan lainnya.
Secara umum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Kota Semarang 2016-2021 dalam Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan
yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
Telah diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi dalam
lima tahun ke depan, salah satunya adalah isu Tata Kelola Pemerintahan dan
Reformasi Birokrasi. Adapun isu-isu strategis terkait kepegawaian pada periode 5
(lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kebijakan manajemen sumber daya aparatur. Pemilahan menjadi
dua jenis kepegawaian dalam ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), pembentukan Komisi ASN, dan
penetapan kebijakan pengembangan karier berbasis merit sistem;
2. Tuntutan ASN untuk lebih profesional dan inovatif ini antara lain diwujudkan
dalam penerapan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian;
3. Keterbukaan informasi publik dimana optimalisasi akses terhadap informasi
inilah yang merupakan prinsip dasar dari transparansi yang dituju oleh
penggunaan TI di pemerintahan;
4. Kebijakan Pemerintah tentang implementasi e-government tahun 2003
menekankan untuk menggunakan teknologi informasi yang lebih komprehensif
dan terintegrasi;
5. Peningkatan disiplin mental dan pola pikir aparatur.
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 29
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan, Sasaran, Stategis dan Kebijakan.
Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Aparatur
yang lebih bersih, profesional dan sejahtera, BKD Kota Semarang berupaya
menyelenggarakan pelayanan manajemen kepegawaian yang berkualitas. Maka
dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :
4.1.1. Tujuan
Tujuan jangka menengah BKD Kota Semarang dalam melaksanakan
manajemen Kepegawaian Daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan
adalah “Terwujudnya aparatur pemerintah Kota Semarang yang
profesional dan berintegritas”.
4.1.2. Sasaran
Sasaran strategis BKD Kota Semarang disusun berdasarkan hasil
indentifikasi potensi permasalahan internal dam eksternal dalam rangka
untuk mencapai tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari
tujuan strategis organisasi yang dapat direncanakan dan dilaksanakan setiap
tahunnya.
Adapun sasaran strategis BKD Kota Semarang sebagai berikut :
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian;
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur.
4.1.2.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian;
Adapun untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian
dilakukan strategi sebagai berikut :
a. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan
prasarana serta pelaporan yang transparan dan akuntabel.
Sasaran ini jabaran dari tujuan mewujudkan pelayanan yang
prima dengan terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik,
terpenuhinya sarana prasarana dan dokumen perencanaan serta
pelaporan yang transparan dan akuntabel.
Indikator sasaran ini adalah :
Prosentase realisasi layanan administrasi perkantoran 100 %;
Prosentase realisasi sarana prasarana kantor 100%;
Prosentase realisasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 30
(SDA) 100%;
Prosentase realisasi kinerja dan keuangan 100%.
b. Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian.
Sasaran ini jabaran dari tujuan mewujudkan pelayanan yang
prima. Indikator yaitu dengan terlaksananya Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) pada berbagai jenis layanan kepegawaian.
Adapun layanan kepegawaian tersebut meliputi :
a. Layanan Kenaikan Pangkat (KP);
b. Layanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
c. Layanan Cuti;
d. Layanan Pensiun;
e. Layanan Pengadaan CPNS;
f. Layanan Mutasi Masuk;
g. Layanan Pembuatan ID Card;
h. Layanan Izin Belajar;
i. Layanan Tugas Belajar.
Indikator sasaran ini adalah rasio pelayanan kepegawaian 95%.
c. Meningkatnya akurasi dan kemutakhiran data dalam sistem untuk
pengambilan keputusan manajemen Aparatur Sipil Negara.
Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Sistem Informasi ASN. Pasal 127 ayat
(1) menyatakan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi
pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistern
Informasi ASN. Sedangkan pada Pasal 128 UU ASN dinyatakan bahwa
sistem informasi ASN sekurang-kurangnya memuat sepuluh field data
tiap pegawai. Sebelum UU ASN disahkan, Badan Kepegawaian Daerah
Kota Semarang (BKD Kota Semarang) telah menerapkan Sistem Informasi
Manajemen Pegawai (SIMPEG), yang memuat lebih sedikit field data
pegawai. Selanjutnya SIMPEG tersebut ditingkatkan menjadi Sistem
Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur (e-SISDM) yang memuat lebih
banyak field data. BKD Kota Semarang juga memiliki sistem informasi lain
yang mendukung e-SISDM di antaranya adalah e-TPP (Sistem Informasi
Tambahan Penghasilan Pegawai), e-File (Sistem Informasi Arsip
Kepegawaian), e-Kinerja (Sistem Informasi Kinerja Pegawai), e-Presensi
(Sistem Informasi Kehadiran Pegawai), e-SILK (Sistem Informasi Layanan
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 31
Kepegawaian) dan situs/website bkd.semarangkota.go.id (sarana
informasi pegawai).
Adapun kebijakan BKD Kota Semarang yang diambil adalah
sebagai berikut :
a. upaya peningkatan kuantitas dan kualitas perangkat keras Teknologi
Informasi Komunikasi (TIK) dimana ke depan 1 (satu) orang pegawai
BKD Kota Semarang diberikan fasilitas kerja dengan 1 (satu)
komputer dan 1 (satu) printer yang terhubung dalam 1 (satu)
jaringan serta perangkat keras pendukung lainnya seperti scanner,
router, dan lain-lain;
b. upaya pengamanan arsip paper based dengan kunci elektronik (lock
digital);
c. upaya layanan informasi, konsultasi, dan koordinasi melalui multi
media antara lain situs/website BKD, media sosial jejaring maupun
media sosial pesan (chat), seperti: Whats App (WA), Facebook (FB),
Telegram, dan lain-lain menyesuaikan trend TIK;
d. upaya digitalisasi arsip kepegawaian;
e. upaya rekonsiliasi laporan kepegawaian dengan unit/satuan kerja
secara less paper melalui situs/website BKD;
Adapun beberapa indikator keberhasilan program manajemen
kepegawaian berbasis TIK tersebut pada akhir periode renstra (tahun
2021) di antaranya adalah:
a. selisih antara jumlah pegawai di e-SISDM dengan SAPK/Sistem
Informasi BKN (Badan Kepegawaian Negara) yaitu 0%
b. selisih antara jumlah pegawai di e-SISDM dengan Laporan
Kepegawaian Unit/Satuan Kerja yaitu 0%
c. persentase pegawai yang mengakses dan menggunakan sistem
informasi adalah 100%
d. persentase arsip kepegawaian yang berbentuk digital/image
document sesuai ketentuan BKN adalah 100%
Pada prosesnya nanti BKD Kota Semarang secara aktif akan
mengubah cara/metode kerja pegawai, di antaranya adalah:
a. paper based menjadi less paper;
b. mengandalkan tatap muka menjadi menggunakan multimedia;
c. proses kolektif menjadi proses individual;
d. pasif menerima informasi menjadi aktif mencari informasi;
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 32
e. rendah produktivitas kerja menjadi tinggi produktivitas kerja;
f. dominan subyektivitas menjadi dominan obyektivitas.
d. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
Pada tujuan mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten,
kompetitif, profesional, dan disiplin yaitu meningkatnya kualitas
penataan pegawai. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pegawai
dilakukan melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja sebagai
salah satu bahan pertimbangan karier untuk penataan PNS dalam jabatan
sesuai kompetensinya.
Indikator sasaran ini adalah :
Tingkat Keterisian Jabatan Struktural sesuai kompetensi 100 %.
Prosentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin <1 %.
e. Meningkatnya pemberian penghargaan dan kesejahteraan.
PNS sebagai unsur Aparatur Sipil Negara diharapkan menjadi
teladan bagi masyarakat, harus bebas dari pengaruh politik praktis dan
tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
serta harus memiliki loyalitas dan semangat pengabdian yang tinggi
dalam melaksanakan tugasnya.
Indikator sasaran ini adalah :
Jumlah PNS yang menerima Satya Lencana (s.d 154 orang);
Prosentase tunjangan kinerja yang diterima pegawai (85 %);
Untuk lebih jelas pemahaman tujuan, sasaran, dan
strategi/kebijakan yang dilakukan oleh BKD Kota Semarang pada
Renstra Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada matriks dibawah ini
sebagai berikut :
Tabel 4.1 Matriks, Tujuan, Sasaran, dan Strategi/Kebijakan Renstra BKD Kota Semarang Tahun 2016-2021
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya aparatur pemerintah Kota Semarang yang profesional dan berintegritas.
Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana pelaporan yang transparan dan akuntabel;
Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik;
a. Menyiapkan administrasi perkantoran;
b. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi);
d. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik;
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 33
e. Menyediakan saran prasarana dan prasarana perkantoran;
f. Menyelesaikan perencanaan dan pelaporan.
Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian
Peningkatan kualitas layanan kepegawaian melalui pelaksanaan SKM terhadap layanan kepegawaian.
a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) jenis pelayanan kepegawaian;
b. Peningkatan sarana prasarana
penunjang layanan kepegawaian;
c. Peningkatan kapasitas dan disiplin SDM
d. Pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur
Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi guna pengambilan keputusan manajamen ASN
a. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas perangkat keras Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) serta perangkat keras pendukung lainnya seperti scanner, router, dan lain-lain;
b. Upaya pengamanan arsip paper based dengan kunci elektronik (lock digital);
c. Upaya layanan informasi, konsultasi, dan koordinasi melalui multi media antara lain situs/website BKD, media sosial jejaring maupun media sosial pesan (chat), seperti: Whats App (WA), Facebook (FB), Telegram, dll menyesuaikan trend TIK;
d. Upaya digitalisasi arsip kepegawaian;
e. Upaya rekonsiliasi laporan kepegawaian dengan unit/satuan kerja secara less paper melalui situs/website BKD;
Meningkatkatnya kualitas SDM Aparatur
a. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi;
b. Peningkatan disiplin aparatur.
a. Penyelenggaraan seleksi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
b. Pelaksanaan uji kompetensi bagi
pejabat structural; c. Pengalihfungsian pegawai dari
jabatan administrasi ke jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan;
d. Penyelenggaraan pembekalan
disiplin pegawai; e. Pelaksanaan pengembangan
disiplin pengembangan.
Meningkatnya pemberian penghargaan dan kesejahteraan
a. Peningkatan pemberian penghargaan;
b. Peningkatan kesejahteraan pegawai.
a. Penyelenggaraan sistem remunerasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
b. Pemberian perbaikan tambahan
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 34
penghasilan dan jaminan JKK/JKM bagi aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pembekalan bagi aparatur yang
akan purna tugas;
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 35
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan, maka
langkah-langkah yang akan dilaksanakan, dijabarkan ke dalam program-program
pembangunan, dan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :
5.1. Program dan Kegiatan
Salah satu agenda pokok yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 Pemerintah
Kota Semarang adalah peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan
untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi
pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari RENSTRA
2016 -2021 BKD Kota Semarang ke dalam program-program pembangunan, yaitu
program utama dan program penunjang sebagi berikut :
5.1.1. Program Utama BKD Kota Semarang
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Program pembinaan dan pengembangan aparatur diarahkan untuk
mewujudkan visi dan misi BKD Kota Semarang.
Indikator kinerja program atau outcome yaitu antara lain :
Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian
Meningkatnya akurasi dan kemutakhiran data dalam Sistem untuk
pengambilan keputusan manajemen Aparatur Sipil Negara;
Meningkatnya kualitas SDM aparatur;
Meningkatnya pemberian penghargaan dan kesejahteraan
dengan kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan-kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan :
1. Seleksi penerimaan CPNS;
2. Pembekalan CPNS Pemerintah Kota Semarang;
3. Pengangkatan CPNS menjadi PNSD;
4. Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS;
5. Pengembangan jabatan fungsional PNS;
6. Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah;
7. Penyelenggaraan bintal aparatur;
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 36
8. Penyelenggaraan senam jantung sehat, senam tera, SKJ, aerobic, lomba
olahraga antar pegawai;
9. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;
10. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS;
11. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
PNS/penyesuaian gaji;
12. Pengusulan berkas penerimaan s/d penyerahan penghargaan Satya
Lencana Karya Satya;
13. Penyusunan formasi PNSD dan peta jabatan;
14. Pengembangan jabatan struktural PNS;
15. Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan purna tugas;
16. Pembekalan peningkatan disiplin PNS;
17. Peningkatan manajemen kepegawaian;
18. Pengembangan disiplin PNS;
19. Sosialisasi teknis penyusunan formasi dan kebijakan pemerintah di
bidang kepegawaian;
20. Penyusunan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
21. Penyusunan tertib administrasi TPHL Daerah Kota Semarang;
22. Penyusunan sistem tunjangan kinerja pegawai daerah;
23. Penyelesaian administrasi PNS yana akan purna tugas;
24. Penyelenggaraan pemilihan pegawai teladan PNS Pemkot Semarang;
25. Pengelolaan dan pengembangan database PNS;
26. Pelatihan SDM aparatur;
27. Evaluasi kinerja pelayanan aparatur;
28. Pengelolaan arsip kepegawaian;
29. Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
30. Pengurusan KPE, Konversi NIP dan tanda pengenal.
Sedangkan output indikator dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan
pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Rasio keterisian jabatan
struktural, Rasio penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai,
Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN, Persentase penurunan
pelanggaran pegawai terkait masalah pidana yang dilakukan ASN, jumlah
ASN yang ikut konseling.
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 37
5.1.2. Program Pendukung BKD Kota Semarang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program
pendukung dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi dan
perkantoran. Program ini untuk meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang
kepegawaian.
Output indikator dari kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana yang
mendukung kerja perkantoran, dan pelaporan dengan kegiatan dan indikator
output sebagai berikut :
Kegiatan-kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
4. Penyediaan alat tulis kantor.
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
8. Penyediaan peralatan rumah tangga.
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan.
10. Penyediaan makanan dan minuman.
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
12. Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian.
Indikator kinerja program atau output adalah prosentase layanan
administrasi perkantoran, sarana prasarana, dan pelaporan 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program ini juga merupakan program pendukung pelayanan kepegawaian,
terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang optimal, baik itu
pemeliharaan, dan pembangunan ringan ruangan, maupun pengadaan sarana
pelayanan.
Indikator Kinerja Program adalah prosentase realisasi sarana prasarana
kantor 100% dengan kegiatan dan indikator output sebagai berikut :
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 38
Kegiatan-kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
1. Pengadaan peralatan gedung kantor.
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
3. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor.
4. Pemeliharaan rutin / berkala mebeluer
Output indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana yang
mendukung kerja perkantoran, Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
Program ini juga merupakan program pendukung pelayanan kepegawaian,
dengan memberikan penilaian/evaluasi program dan kegiatan, indentifikasi
permasalahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Indikator Kinerja Program atau outcome adalah ini Prosentase realisasi
kinerja dan keuangan 100 %, dengan kegiatan dan indikator output sebagai
berikut :
Kegiatan-kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
5. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD.
6. Penyusunan Renstra SKPD.
7. Penyusunan LKPJ SKPD.
8. Penyusunan Renja SKPD
9. Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu.
10. Penyusunan LKjIP
11. Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan.
Output indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen evaluasi kinerja
BKD Kota Semarang (LKj-IP), Jumlah dokumen evaluasi triwulanan
program dan kegiatan Jumlah dokumen evaluasi laporan penyelenggaran
pemerintahan daerah (LPPD), Jumlah dokumen evaluasi program dan
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 39
kegiatan, Jumlah dokumen rencana kinerja tahun mendatang, Jumlah
dokumen pendukung LKPj Walikota Kota Semarang, jumlah dokumen
penetapan kinerja, jumlah dokumen RENSTRA.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Program ini merupakan program pendukung utama kinerja BKD Kota
Semarang dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah
daerah sebagai pusat data pembangunan yang terintegrasi dengan satuan
kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang .
Indikator kinerja program atau outcome adalah prosentase peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur 100 %, dengan kegiatan dan indikator
output:
Kegiatan Peningkatan Kelembagaan SKPD
Output indikator dari kegiatan ini adalah jumlah PNS yang mengikuti pelatihan
guna peningkatan kapasitas.
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 40
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau capaian
hasil yang digunakan untuk mengetahui perkembangan dalam mencapai hasil yang
dinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu tujuan di dalam RPJMD
adalah mewujudkan Pemerintah yang efektif, bersih dan demokratis melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan
transparan.
Tujuan strategis BKD Kota Semarang adalah terwujudnya aparatur
pemerintah Kota Semarang yang profesional dan berintegritas. Dari tujuan
tersebut dijabarkan dalam sasaran-sasaran strategis dengan indikator sasaran yang
dijabarkan sebagai berikut :
1. Sasaran 1 : Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana
pelaporan yang transparan dan akuntabel.
Indikator Sasaran :
a. Prosentase realisasi layanan administrasi perkantoran 100%;
b. Prosentase realisasi sarana prasarana kantor 100 %;
c. Prosentase realisasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDA)
100%;
d. Prosentase realisasi kinerja dan keuangan 100%.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian.
Indikator Sasaran :
Rasio penyelesaian layanan kepegawaian sebesar 95 %;
3. Sasaran 3 : Meningkatnya keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi
PNS.
Indikator Sasaran :
a. Selisih antara jumlah pegawai di e-SISDM dengan SAPK/Sistem Informasi
BKN yaitu 0%;
b. Selisih antara jumlah pegawai di e-SISDM dengan Laporan Kepegawaian
Unit/Satuan Kerja yaitu 0%;
c. Persentase pegawai yang mengakses dan menggunakan sistem informasi
adalah 100%;
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 41
d. Persentase arsip kepegawaian yang berbentuk digital/image document sesuai
ketentuan BKN adalah 100%.
4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas SDM aparatur.
Indikator Sasaran :
a. Tingkat keterisian jabatan struktural 100%;
b. Prosentase pegawai yang mendapakan hukuman disiplin <1%.
5. Sasaran 5 : Meningkatnya pemberian penghargaan dan kesejahteraan.
Indikator Sasaran :
a. Prosentase pegawai yang mendapatkan SK kenaikan pangkat tepat waktu 95
%.;
b. Jumlah PNS yang menerima Satya Lencana Karya Satya 154 orang;
c. Prosentase tunjangan kinerja yang diterima pegawai 85 %.
Sedangkan Indikator Kinerja BKD Kota Semarang yang mengaju pada tujuan
dan sasaran RPJMD disusun berdasarkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 6.1.
Indikator Kinerja BKD Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Strategi /
Prioritas
Arah
Kebijakan Program
Indikator Kinerja
Program Satuan
Capaian Kinerja Program
Awal RPJMD
2015
Akhir
RPJMD
2021
1 2 3 4 5 6 7
Reformasi
Birokrasi
Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
pemerintahan
yang professional
(kompetensi
birokrasi)
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Tingkat keterisian
jabatan struktural
sesuai dengan
kompetensi
%
2%
100%
Persentase pegawai
yang mendapatkan
hukuman disiplin
%
<1%
(45 kasus)
0,75%
RENSTRA BKD KOTA SEMARANG Tahun 2016 - 2021 42
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Semarang
yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPMJD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016 –
2021.
Penyusunan Rencana Strategis BKD Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 dimaksud
sebagai dokumen perencana strategis yang merupakan penajaman program BKD Kota
Semarang Tahun 2016 - 2021 dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan
dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai
tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program BKD Kota Semarang untuk tahun
2016-2021.
Selain itu, penyusunan Rencana Stretegis BKD Kota Semarang Tahun 2016 - 2021
merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja, penguatan peran para stakeholders dalam
pelaksanaan Rencana Kinerja yang nantinya menjadi dasar evaluasi dan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) dan lima tahunan.
Semoga dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKD 2016-2021 semua
perencanaan dan pelakanaan program kegiatan BKD Kota Semarang dapat lebih terarah
untuk peningkatan kualitas pelayanan manajemen kepegawaian sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG
Drs. BAMBANG SUKONO, M.M. Pembina Utama Muda
NIP. 19581225 198411 1 001
TUJUAN SASARAN Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
100% 30,200,000 100% 31,400,000 100% 34,540,000 100% 37,994,000 100% 41,793,400 100% 45,972,740 100%
100% 20,000,000 100% 14,160,000 100% 15,576,000 100% 20,390,000 100% 24,468,000 100% 29,362,000 100%
100% 38,100,000 100% 46,740,000 100% 51,414,000 100% 67,306,000 100% 80,767,000 100% 96,920,000 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
100% 65,000,000 100% 78,594,000 100% 86,453,400 100% 113,175,000 100% 135,810,000 100% 162,973,000 100%
100% 65,000,000 100% 69,916,000 100% 76,907,600 100% 100,679,000 100% 120,815,000 100% 144,978,000 100%
100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,100,000 100% 1,440,000 100% 1,728,000 100% 2,074,000 100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100% 3,000,000 100% 27,725,000 100% 30,497,500 100% 39,924,000 100% 47,909,000 100% 57,491,000 100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
100% 7,475,000 100% 5,000,000 100% 5,500,000 100% 7,200,000 100% 8,690,000 100% 10,368,000 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
100% 500,000 100% 500,000 100% 550,000 100% 720,000 100% 864,000 100% 1,037,000 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman
100% 25,000,000 100% 39,200,000 100% 43,120,000 100% 72,072,000 100% 86,486,000 100% 103,784,000 100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
6
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA
CAPAIAN PADATAHUN
AWAL PERENCANAAN
(FISIK)
Terwujudnya aparatur pemerintah Kota Semarang yang profesional dan berintegritas.
Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana pelaporan
Prosentase Tertib administrasi perkantoran, sarana prasarana dan pelaporan.
PROGRAM PELAYANAN
Tertib pelayanan administrasi perkantoran 100%
TAHUN 2019TAHUN 2017 TAHUN 2018TAHUN 2016 TAHUN 2020 TAHUN 2021
PROGRAM (OUTCOME)
Lampiran RENSTRARENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BKD KOTA SEMARANG TAHUN 2017-2021
INDIKATOR SASARAN
TUJUAN SASARAN Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 196
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA
CAPAIAN PADATAHUN
AWAL PERENCANAAN
(FISIK)
TAHUN 2019TAHUN 2017 TAHUN 2018TAHUN 2016 TAHUN 2020 TAHUN 2021
PROGRAM (OUTCOME)
INDIKATOR SASARAN
100% 212,112,000 100% 890,000,000 100% 979,000,000 100% 1,076,900,000 100% 1,184,590,000 100% 1,303,049,000 100%
99% 41,500,000 100% 71,650,000 100% 78,815,000 100% 86,696,500 100% 95,366,150 100% 104,902,765 100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- - - - 966,060,000 100% - - - - - -
100% 129,509,000 100% 245,140,000 100% 269,654,000 100% 296,619,400 100% 326,281,340 100% 358,909,474 100%
Pengadaan Mebeluer (2017)
100% - 100% 58,050,000 100% 63,855,000 100% 70,240,500 100% 77,264,550 100% 84,991,005 100%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (2015)
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
100% 256,888,000 100% 310,800,000 100% 341,880,000 100% 376,068,000 100% 413,674,800 100% 455,042,280 100%
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
- 2,735,000 100% - - - - - - - - - -
Pemeliharaan Rutin / Berkala
100% 11,500,000 100% 11,500,000 100% 12,650,000 100% 13,915,000 100% 15,306,500 100% 16,837,150 100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR. Peningkatan Kelembagaan SKPD
100% 23,500,000 100% 11,550,000 100% 12,705,000 100% 13,975,500 100% 15,373,050 100% 16,910,355 100%
Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 %
Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 %
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Tercapainya peningkatan sarana prasarana aparatur 100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
TUJUAN SASARAN Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 196
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA
CAPAIAN PADATAHUN
AWAL PERENCANAAN
(FISIK)
TAHUN 2019TAHUN 2017 TAHUN 2018TAHUN 2016 TAHUN 2020 TAHUN 2021
PROGRAM (OUTCOME)
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
100% 17,400,000 100% 16,477,000 100% 18,124,700 100% 19,937,170 100% 21,930,887 100% 24,123,976 100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
100% 8,700,000 100% 16,507,000 100% 18,157,700 100% 19,973,470 100% 21,970,817 100% 24,167,899 100%
100% 8,700,000 100% 8,832,000 100% 9,715,200 100% 10,686,720 100% 11,755,392 100% 12,930,931 100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100% 17,400,000 100% 16,325,000 100% 17,957,500 100% 19,753,250 100% 21,728,575 100% 23,901,433 100%
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
100% 9,650,000 100% 17,906,000 100% 19,696,600 100% 21,666,260 100% 23,832,886 100% 26,216,175 100%
100% 19,300,000 100% 28,269,000 100% - - - - - - - -
100% 17,400,000 100% 16,477,000 100% 18,124,700 100% 19,937,170 100% 21,930,887 100% 24,123,976 100%
100% 19,300,000 100% 16,477,000 100% 18,124,700 100% 19,937,170 100% 21,930,887 100% 24,123,976 100%
100% 126,200,000 100% 199,238,000 100% 219,161,800 100% 241,077,980 100% 265,185,778 100% 291,704,356 100%
100% 9,650,000 100% 17,812,000 100% 19,593,200 100% 21,552,520 100% 23,707,772 100% 26,078,549 100%
Penyusunan LKjIP 100% 17,400,000 16,477,000 18,124,700 19,937,170 100% 21,930,887 100% 24,123,976 100%100% 100% 100%
Tertib penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan 100%
Tertib penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan 100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Penyusunan RENSTRA SKPD
Penyusunan LKPJ LKPJ SKPD
Penyusunan RENJA SKPD
Penunjang Kinerja PA, PPK Bendahara dan PembantuPenyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan
TUJUAN SASARAN Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 196
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA
CAPAIAN PADATAHUN
AWAL PERENCANAAN
(FISIK)
TAHUN 2019TAHUN 2017 TAHUN 2018TAHUN 2016 TAHUN 2020 TAHUN 2021
PROGRAM (OUTCOME)
INDIKATOR SASARAN
100% 4,000,000 100% 2,500,000 100% 2,750,000 100% 3,025,000 100% 3,327,500 100% 3,660,250 100%
100% 347,457,000 100% 212,648,000 100% 233,912,800 100% 257,304,080 100% 283,034,488 100% 311,337,937 100%
100% 60,000,000 100% 16,678,000 100% 18,345,800 100% 20,180,380 100% 22,198,418 100% 24,418,260 100%
100% 400,000,000 100% 145,050,000 100% 159,555,000 100% 175,510,500 100% 193,061,550 100% 212,367,705 100%
94% 775,000,000 100% 387,823,000 100% 426,605,300 100% 469,265,830 100% 516,192,413 100% 567,811,654 100%
100% 125,000,000 136,500,000 150,150,000 165,165,000 100% 181,681,500 100% 199,849,650 100%
100% 120,000,000 100% 146,935,000 100% 161,628,500 100% 177,791,350 100% 195,570,485 100% 215,127,534 100%
100% 662,500,000 248,575,000 273,432,500 300,775,750 100% 330,853,325 100% 363,938,658 100%
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR.Pengelolaan dan Pengembangan Database PNS
100% 308,324,000 100% 150,900,000 100% 165,990,000 100% 182,589,000 100% 200,847,900 100% 220,932,690 100%
Penyusunan Kebutuhan / Pemetaan Jabatan
- - - 22,150,000 100% 24,365,000 100% 26,801,500 100% 29,481,650 100% 32,429,815 100%
Pengelolaan Arsip 100% 35,000,000 100% 6,600,000 100% 7,260,000 100% 7,986,000 100% 8,784,600 100% 9,663,060 100%
Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi PNS
100% 75,000,000 100% 35,057,000 100% 38,562,700 100% 42,418,970 100% 46,660,867 100% 51,326,954 100%
Peningkatan Manajemen Kepegawaian
80% 150,000,000 100% 140,366,000 100% 154,402,600 100% 169,842,860 100% 186,827,146 100% 205,509,861 100%
100% 1,300,000,000 100% 1,168,961,000 100% 1,285,857,100 100% 1,414,442,810 100% 1,555,887,091 100% 1,711,475,800 100%
100%
Meningkatnya keterpaduan dan akurasi data dalam
Data PNS Kota Semarang yang terpadu dibagi dengan data PNS BKN dikali
Peningkatan validitas database kepegawaian 95%
Meningkatnya kualitas SDM aparatur
Tingkat keterisian jabatan struktural 100%
Penyelenggaraan ujian kompetensi pejabat struktural Pemerintah Kota Semarang 100 %.
100% 100%
Pengembangan Jabatan Struktural PNS
Seleksi Penerimaan CPNS
Evaluasi Kinerja Pelayanan Aparatur.
Pengembangan Jabatan Fungsional PNSPenyusunan Rencana Pembinaan Karir PNSPenyelesaian Administrasi PNS yang akan purna tugas
100% 100% 100%
Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian
Rasio penyelesaian layanan kepegawaian sebesar 95 %.
Penyusunan Tertib Administrasi TPHL
Rasio Pelayanan Kepegawaian 95%
Pengurusan KPE, Konversi NIP dan Tanda Pengenal
Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD
TUJUAN SASARAN Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 196
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA
CAPAIAN PADATAHUN
AWAL PERENCANAAN
(FISIK)
TAHUN 2019TAHUN 2017 TAHUN 2018TAHUN 2016 TAHUN 2020 TAHUN 2021
PROGRAM (OUTCOME)
INDIKATOR SASARAN
100% 60,000,000 100% 55,349,000 100% 60,883,900 100% 66,972,290 100% 73,669,519 100% 81,036,471 100%
100% 173,775,000 100% - - 100,000,000 100% - - 150,000,000 100% - -
100% 77,500,000 24,650,000 27,115,000 100% 29,826,500 100% 32,809,150 100% 36,090,065 100%
Asistensi e-formasi (2017)
100% 70,000,000 34,377,000 37,814,700 41,596,170 100% 45,755,787 100% 50,331,366 100%
100% 95,000,000 100% - 100% 85,000,000 100% 93,500,000 100% 102,850,000 100% 113,135,000 100%
Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disipln PNS
100% 173,000,000 100% 95,400,000 100% 104,940,000 100% 115,434,000 100% 126,977,400 100% 139,675,140 100%
Pembekalan Peningkatan disiplin PNS
100% 106,000,000 100% 95,100,000 100% 104,610,000 100% 115,071,000 100% 126,578,100 100% 139,235,910 100%
Pengembangan Disiplin PNS
100% 143,000,000 100% 18,500,000 100% 20,350,000 100% 22,385,000 100% 24,623,500 100% 27,085,850 100%
97% 445,000,000 100% 165,304,000 100% 181,834,400 100% 200,017,840 100% 220,019,624 100% 242,021,586 100%
100% 50,000,000 100% 11,750,000 100% 12,925,000 100% 14,217,500 100% 15,639,250 100% 17,203,175 100%
100% 60,000,000 100% 9,000,000 100% 9,900,000 100% 10,890,000 100% 11,979,000 100% 13,176,900 100%
100% 255,000,000 100% 125,775,000 100% 138,352,500 100% 152,187,750 100% 167,406,525 100% 184,147,178 100%
Penyelenggaraan Bintal Aparatur
100% 160,000,000 100% 223,750,000 100% 246,125,000 100% 270,737,500 100% 297,811,250 100% 327,592,375 100%
Jumlah PNS yang menerima Satya Lencana
Pengusulan berkas penerimaan s/d penyerahan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya
Pegawai yang menerima Satya Lencana Karya Satya 154 orang.
Prosentase tunjangan kinerja yang diterima
Penyusunan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah
Tunjangan kinerja yang diterima pegawai 85 %.
Meningkat-nya pemberian penghargaan dan kesejahteraan
Prosentase pegawai yang mendapatkan SK kenaikan pangkat tepat waktu 95 %.
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dan penyesuaian gaji
Pegawai menerima SK KP tepat waktu 95 %.
Penyelesaian Administrasi Kesejahteraan Pegawai Daerah
100%
Sosialisai Teknis Penyusunan Formasi dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Kepegawaian
Pembekalan CPNS Pemerintah Kota Semarang
100% 100%
100% 100%
Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan (2016)
Prosentase pegawai yang mendapakan hukuman disiplin <1%
Penyusunan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Ling-kungan Pemkot Semarang
Pegawai yang mendapat hukuman disiplin < 1%.
Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
TUJUAN SASARAN Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 196
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA DATA
CAPAIAN PADATAHUN
AWAL PERENCANAAN
(FISIK)
TAHUN 2019TAHUN 2017 TAHUN 2018TAHUN 2016 TAHUN 2020 TAHUN 2021
PROGRAM (OUTCOME)
INDIKATOR SASARAN
85% 150,000,000 100% 153,675,000 100% 169,042,500 100% 185,946,750 100% 204,541,425 100% 224,995,568 100%
Penyelenggaraan pemilihan Pegawai Teladan PNS Pemkot Semarang
100% 75,000,000 100% 134,800,000 100% 148,280,000 100% 163,108,000 100% 179,418,800 100% 197,360,680 100%
Pelatihan SDM Aparatur
100% 100,000,000 100% - - - - - - - - - -
100% 225,000,000 100% 159,500,000 100% 175,450,000 100% 192,995,000 100% 212,294,500 100% 233,523,950 100%
7,984,675,000 6,411,395,000 8,172,498,600 7,897,758,110 8,879,874,321 9,653,558,053
Semarang, Januari 2016
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Drs. BAMBANG SUKONO, M.M.Pembina Utama Muda
NIP. 195812251984111001
Penyelenggaraan senam jantung sehat, senam tera, SKJ, Aerobik, lomba olahraga antar pegawai
Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan purna tugasJUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana pelaporan yang transparan dan akuntabel.
Prosentase Tertib administrasi perkantoran, sarana prasarana, dan pelaporan. %
- Terlaksananya administrasi perkantoran. - Tersedianya sarana dan prasarana kantor, - Terselesaikannya dokumen perencanaan & pelaporan
Jumlah prosentase layanan administrasi terkait, sarpras dan pelaporan dibagi jumlah layanan kepegawaian
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKD
%
Terpenuhinya layanan kepegawaian
Jumlah prosentase per layanan kepegawaian dibagi jumlah layanan kepegawaian
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % BKD
%
Pengadaaan pegawai PNS untuk pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan ANJAB dan ABK.
Jumlah formasi yang disetujui oleh MENPAN dibagi formasi yang terisi kali 100 %
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKD
Selisih antara jumlah pegawai di e-SISDM dengan SAPK/Sistem Informasi BKN yaitu 0%
% 6% 0% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % BKD
Selisih antara jumlah pegawai di e-SISDM dengan Laporan Kepegawaian Unit/Satuan Kerja yaitu 0%
% 6% 0% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % BKD
Persentase pegawai yang mengakses dan menggunakan sistem informasi adalah 100%
% 25% 100% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % BKD
Persentase arsip kepegawaian yang berbentuk digital/image document sesuai ketentuan BKN adalah 100%
% 25% 100% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % BKD
Meningkatnya kualitas SDM aparatur
Tingkat Keterisian Jabatan Struktural sesuai kompetensi %
Penyelenggaraan Ujian Kompetensi Pejabat Struktural Pemerintah Kota Semarang
Jumlah jabatan struktural yang terisi sesuai kompetensi dibagi formasi jabatan struktural
2% 100% 30% 62% 100% 100% 100% 100% 30 % 62 % 100 % 100 % 100 % 100 % BKD
Prosentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin %
Pegawai yang mendapat hukuman disiplin
Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dibagi jumlah pegawai seluruhnya
< 1 % (45 kasus)
< 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % BKD
2
Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian
Rasio penyelesaian layanan kepegawaian sebesar 95 %.
Meningkatnya akurasi dan kemutakhiran data dalam Sistem untuk pengambilan keputusan manajemen Aparatur Sipil Negara.
MISI 2 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIKTerwujudnya aparatur pemerintah Kota Semarang yang profesional dan berintegritas.
2020
TARGET CAPAIAN URAIAN
KEGIATAN
TARGET AKHIR RPJMD (2021)
TARGET TAHUNAN TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021INDIKATOR SATUAN
DEFINISI OPERASIONAL
FORMULASI / RUMUSAN
KONDISI AWAL 2015
TARGET CAPAIAN
2021
TAHAPAN / TAHUN PENCAPAI
AN2016 2017 2018 2019
SKPD PELAKSA
NA
ARAHAN KEGIATAN
ALUR PROSES PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENSTRA 2016 - 2021
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM
URUSAN
2020
TARGET CAPAIAN URAIAN
KEGIATAN
TARGET AKHIR RPJMD (2021)
TARGET TAHUNAN TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021INDIKATOR SATUAN
DEFINISI OPERASIONAL
FORMULASI / RUMUSAN
KONDISI AWAL 2015
TARGET CAPAIAN
2021
TAHAPAN / TAHUN PENCAPAI
AN2016 2017 2018 2019
SKPD PELAKSA
NA
ARAHAN KEGIATAN
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM
URUSAN
Meningkatnya pemberian penghargaan dan kesejahteraan
Prosentase pegawai yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat tepat waktu %
Pegawai menerima SK KP tepat waktu
Jumlah pegawai yang menerima SK KP sebelum TMT sesuai kewenangan Walikota dibagi jumlah usulah KP yang menjadi kewenangan Walikota
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % BKD
Jumlah PNS yang menerima Satya Lencana
orangPegawai Pensiun Satya Lencana
Jumlah PNS yang menerima Satya Lencana tiap tahun
124 154 129 134 139 144 149 154 129 orang 134 orang 139 orang 144 orang 149 orang 154 orang BKD
Prosentase tunjangan kinerja yang diterima pegawai
%
Tunjangan kinerja yang diterima pegawai
Jumlah tunjangan kinerja yang diterima pegawai dibagi jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya diterima pegawai.
80% 85% 81% 81% 82% 83% 84% 85% 81 % 81 % 82 % 83 % 84 % 85 % BKD
Jenis Pelayanan BKD Kenaikan Pangkat (KP) : Penyelesaian KPUsulan KP
Kenaikan Gaji Berkala (KGB) : Penyelesaian KGBUsulan KGB
Pensiun : Penyelesaian PensiunUsulan Pensiun
Cuti : Penyelesaian CutiUsulan Cuti
Mutasi Masuk : Penyelesaian Mutasi MasukUsulan Mutasi Masuk
Pengadaan CPNSD : Jumlah Formasi yang disetujui Menpa n Formasi yang terisi