Lakip Tahun 2013 |Bab 3 20
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dibuat
sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah. Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap
target yang ditetapkan pada setiap Agenda dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur tahun 2009-2014 disertai pembandingan dengan realisasi tahun-tahun
sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian
sasaran.
Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur,
terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.
Pertanggunjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran
yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan program dan sasaran dilaksanakan
tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.
3.1Pengukuran Kinerja tahun 2013
Untuk keutuhan informasi, pada laporan ini juga terlampir Penetapan
Kinerja Tahun 2013 dan Pengukuran Pencapaian Sasaran 2013. Pengukuran
kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur terletak pada seberapa jauh
capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu
perbandingan antara realisasi dengan targetnya dan antara realisasi 2013
dengan tahun sebelumnya. Hasil pengukuran pencapaian kinerja disajikan
menurut kelompok Indikator Kinerja Utama dan capaian sasaran organisasi
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 21
secara keseluruhan. Dari penilaian sendiri (self assessment) terhadap 2 sasaran
dengan mencakup 7 indikator kinerja utama diperoleh kesimpulan bahwa
capaian kinerja sasaran secara keseluruhan dapat dicapai dan banyak
diantaranya dengan capaian 100%. Keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud
tidak terlepas dari kontribusi dan komitment seluruh komponen dan perangkat
daerah dalam jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
Dalam proses pengukuran kinerja yang perlu diperhatikan adalah
prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Untuk
mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten,
maka penetapan indikator–indikator kinerja serta rencana pencapaiannya perlu
dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan sehingga berguna
bagi para pengambil keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi di
masa mendatang.
Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan
penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (peformance gap)
Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna
mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan
datang (performance improvement).
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran,
menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :
Tabel 4: Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja tahun 2013
NO PERSENTASE CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
1 Lebih dari 100 % Sangat Baik
2 75 % sampai 100 % Baik
3 55 % sampai 75 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 22
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 program dengan 21
kegiatan yang dialokasikan dalam belanja langsung yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kinerja Tahun 2013, secara umum Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
telah mencapai kinerja sangat baik di bidang Pembangunan Kehutanan.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja.
Tabel 5: Pengukuran Kinerja tahun 2013
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1. Meningkatnyarehabilitasi hutandan lahan kritis
- Persentasepenurunan lahankritis di Tahura R.Soerjo (%)
- Persentasepenurunan lahankritis di luar kawasanhutan Jawa Timur(%)
50 %
75 %
54,43%
77,37 %
108,86
103,16
2. Meningkatnyaperlindungan hutandan hasil hutanserta pengendalianperedaran hasilhutan
- Persentasepenurunan luaskebakaran hutan (%)
- Persentasepenurunanpencurian hasilhutan (%)
- Persentasepeningkatanproduksi kayu hutanrakyat (%)
- Persentasepeningkatan kayumasuk melaluipelabuhan (%)
- Persentasepeningkatanpartisipan(kelompok) dalampengelolaan hutan(%)
25 %
10 %
10 %
10 %
1 %
69,91 %
43,67 %
7,64 %
-10,72 %
0,22 %
279,64
436,7
76,4
-107,2
22
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 23
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tahun 2013
menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang
Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Instansi Pemerintah.
Hasil pengukuran, kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
3.2.1. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Tujuan meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dijabarkan dalam 1
(satu) sasaran prioritas pembangunan kehutanan dengan 2 (dua) indikator.
Adapun sasaran yang dimaksud adalah meningkatnya rehabilitasi hutan dan
lahan kritis yang diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu :
a. Persentase penurunan lahan kritis di Tahura R. Soerjo (%)
b. Persentase penurunan lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa Timur (%)
TUJUAN 1 SASARAN 1
Meningkatkan rehabilitasi hutan dan
lahan kritis
Meningkatnya rehabilitasi hutan dan
lahan kritis
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1 disajikan dalam
tabel 5, sebagai berikut:
Tabel 6: Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya RehabilitasiHutan dan Lahan Kritis Tahun 2013
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1.
2.
Persentase penurunan lahankritis di Tahura R. Soerjo (%)
Persentase penurunan lahankritis di luar kawasan hutanJawa Timur (%)
50 %
75 %
54,43 %
77,37 %
108,86
103,16
Rata-Rata Percentase Capaian Sasaran 106,01
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 24
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 pada tabel 5 di atas dapat
disimpulkan bahwa pencapaian sasaran meningkatnya rehabilitasi hutan dan
lahan kritis tahun 2013 tergolong sangat baik (106,01%). Hal ini dapat dilihat
dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai
dengan target yang telah ditetapkan.
Tabel 7: Perkembangan penurunan lahan kritis di Tahura R. Soerjo dan diluar kawasan hutan Jawa Timur 2010-2013
INDIKATORKINERJA
2010Capaian
2011Capaian
2012Capaian
2013
Target Capaian
Persentasepenurunan lahankritis di Tahura R.Soerjo (%)
Persentasepenurunan lahankritis di luarkawasan hutanJawa Timur (%)
29,25
10,29
41,35
27,02
35,25
34,09
50
75
54,43
77,37
Pengukuran indikator kinerja persentase penurunan lahan kritis
Tahura R. Soerjo tahun 2013 dengan target 50 % terealisasi 54,43 % (capaian
sasaran 108,86 % atau sangat baik). Penurunan lahan kritis di Tahura R.
Soerjo dikarenakan adanya rehabilitasi kawasan. Kegiatan rehabilitasi Tahun
2013 di kawasan Tahura R. Soerjo secara garis besar dilakukan melalui
reboisasi dan pemeliharaan tanaman reboisasi. Sumber pembiayaan kegiatan
reboisasi seluas 175 Ha dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
dikelola oleh UPT Tahura R. Soerjo. Adapun dana APBD Tahun 2013
digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanaman reboisasi
seluas 175 Ha yang dilaksanakan di 6 lokasi, yaitu:
- Ds. Lembang Rejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan seluas 35 Ha.
- Ds. Tambak Sari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan seluas 35 Ha.
- Ds. Tawang Sari Kec. Pujon Kab. Malang seluas 35 Ha
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 25
- Ds. Padusan Kec. Pacet Kab. Mojokerto seluas 17.5 Ha
- Ds. Pacet Kec. Pacet Kab. Mojokerto seluas 17.5 Ha
- Ds. Medowo Kec. Kandangan Kab. Kediri seluas 35 Ha.
Jenis tanaman yang digunakan untuk rehabilitasi di kawasan Tahura R. Soerjo
antara lain : Cemara Gunung, Akasia, dan Gmelina.
Program pendukung pencapaian indikator kinerja persentase penurunan
lahan kritis Tahura R. Soerjo melalui program perlindungan dan konservasi
sumber daya hutan. Keberhasilan pencapaian target reboisasi Tahun 2013
sumber dana DAK merupakan pelaksanaan dari kegiatan Operasi
perlindungan dan pengamanan hutan. Sedangkan pemeliharaan tanaman
reboisasi Tahun 2013 sumber dana APBD Prov. Jatim merupakan pelaksanaan
dari kegiatan Pelestarian dan Penataan Kawasan Tahura R. Soerjo.
Sebagaimana diketahui, lahan kritis di Tahura R. Soerjo Tahun 2009
seluas 2.393 Ha dan direncanakan selesai direhabilitasi selama 5 tahun
terhitung sejak Tahun 2010 sampai dengan 2014 sebagai berikut :
1. Tahun 2010, reboisasi seluas 700 Ha yang berarti bahwa terjadi
penurunan luas lahan kritis menjadi 1.693 Ha. Dengan demikian, lahan
kritis tahun 2010 turun 29,25 % dari 2009.
2. Tahun 2011, reboisasi seluas 700 Ha yang berarti bahwa terjadi
penurunan luas lahan kritis menjadi 993 Ha. Dengan demikian, lahan
kritis tahun 2011 turun 41,35 % dari 2010.
3. Tahun 2012, reboisasi seluas 350 Ha yang berarti bahwa terjadi
penurunan luas lahan kritis menjadi 643 Ha. Dengan demikian lahan
kritis tahun 2012 turun 35,25 % dari 2011.
4. Tahun 2013, reboisasi seluas 350 Ha yang berarti bahwa terjadi
penurunan luas lahan kritis menjadi 293 Ha. Dengan demikian lahan
kritis tahun 2013 turun 54,43 % dari tahun 2012.
Tahun 2014, luas lahan kritis di Tahura R. Soerjo sebesar 293 Ha diharapkan
telah selesai direboisasi dengan dana APBD Provinsi Jawa Timur.
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 26
Sebagai perbandingan data rehabilitasi lahan kritis di kawasan konservasi,
berikut ditampilkan data rehabilitasi kawasan konservasi di Jawa Tengah:
1. Tahun 2010 rehabilitasi dilakukan di kawasan konservasi seluas 290Ha.
Selisih kawasan konservasi yang direhabilitasi seluas 410 Ha lebih rendah
dibanding Jawa Timur
2. Tahun 2011 rehabilitasi dilakukan di kawasan konservasi seluas 330Ha.
Dengan demikian, selisih kawasan konservasi yang direhabilitasi seluas
370 Ha lebih rendah dibanding Jawa Timur
3. Tahun 2012 rehabilitasi dilakukan di kawasan konservasi seluas 370Ha.
Selisih kawasan konservasi yang direhabilitasi seluas 20 Ha lebih tinggi
dari Jawa Timur
4. Tahun 2013 rehabilitasi dilakukan di kawasan konservasi seluas 905Ha.
Dengan demikian, selisih kawasan konservasi yang direhabilitasi seluas
555 Ha lebih tinggi dari Jawa Timur.
Mencermati data di atas, dapat disampaikan bahwa kegiatan rehabilitasi
kawasan konservasi untuk masing-masing daerah berbeda luasannya
tergantung pada beberapa hal: :
1. Dampak yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung
ditinjau dari aspek ekologi dan sosial.
2. Ketersediaan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi.
Pengukuran indikator kinerja persentase penurunan lahan kritis di luar
kawasan hutan Jawa Timur dengan target 75 % terealisasi 77,37 % (capaian
sasaran 103,16 % atau sangat baik). Indikator kinerja tersebut
dimaksudkan untuk mengetahui luas lahan kritis di Jawa Timur sehingga
dapat dilakukan upaya rehabilitasi. Adapun, luas lahan kritis di Jawa Timur
sebagai berikut :
1. Tahun 2010, kegiatan rehabilitasi seluas 46.681,42 Ha menurunkan luas
lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa Timur menjadi 407.088,06 Ha
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 27
atau turun 10,29 % dari tahun 2009. Luas lahan kritis tahun 2009
sebesar 453.769,48 Ha.
2. Tahun 2011, kegiatan rehabilitasi seluas 110.001,86 Ha menurunkan luas
lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa Timur menjadi 297.086,20 Ha
atau turun 27,02 % dari tahun 2010.
3. Tahun 2012, kegiatan rehabilitasi seluas 101.289,32 Ha menurunkan
lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa Timur menjadi 195.796,88 Ha
atau turun 34,09 % dari tahun 2011.
4. Tahun 2013, kegiatan rehabilitasi seluas 151.480,6 Ha menurunkan luas
lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa Timur menjadi 44.316,28 Ha atau
turun 77,37 % dari tahun 2012.
Tahun 2014, luas lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa Timur diharapkan
telah selesai direhabilitasi
Program pendukung pencapaian indikator persentase penurunan lahan kritis
di luar kawasan hutan Jawa Timur melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu :
1. Penanaman pohon sepanjang jalan nasional dan jalan provinsi
2. Rehabilitasi lahan kritis/potensial kritis
Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa Timur
merupakan kerjasama antara Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur dan Dinas kabupaten/kota yang membidangi kehutanan.
Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi di daerah
(Jawa Timur) dilimpahkan kepada 3 UPT, yaitu : BP DAS Solo, BP DAS Brantas
dan BP DAS Sampean dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :
1. BP DAS Solo meliputi 11 kabupaten/kota (Pacitan, Ponorogo, Magetan,
Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban Lamongan, Gresik,
Surabaya)
2. BP DAS Brantas meliputi 18 kabupaten/kota (Trenggalek, Tulungagung,
Kediri, Kota Kediri, Blitar, Kota Blitar, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Kota
Mojokerto, Sidorajo, Malang, Kota Malang, Batu, Bangkalan, Sampang,
Sumenep.
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 28
3. BP DAS Sampean meliputi 9 kabupaten/kota (Banyuwangi, Bondowoso,
Situbondo, Jember, Lumajang, Probolinggo, Kota Probolinggo, Pasuruan,
Kota Pasuruan)
Sebagai perbandingan data rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan,
berikut ditampilkan data rehabilitasi lahan kritis luar kawasan hutan di Jawa
Tengah sebagai berikut :
1. Tahun 2010 rehabilitasi dilakukan di luar kawasan hutan seluas 506.501
Ha. Dengan demikan, selisih luas rehabilitasi di luar kawasan hutan
sebesar 459.819,58 Ha lebih tinggi dibanding Jawa Timur.
2. Tahun 2011 rehabilitasi dilakukan di luar kawasan hutan seluas 706.455
Ha. Selisih luas rehabilitasi di luar kawasan hutan sebesar 596.453,14 Ha
lebih tinggi di banding Jawa Timur
3. Tahun 2012 rehabilitasi dilakukan di luar kawasan hutan seluas 734.803
Ha. Dengan demikian, selisih luas rehabilitasi di luar kawasan hutan
sebesar 633.513,68 Ha lebih tinggi dari Jawa Timur
4. Tahun 2013 rehabilitasi dilakukan di luar kawasan hutan seluas 744.292
Ha. Selisih luas rehabilitasi di luar kawasan hutan sebesar 592.811,4 Ha
lebih tinggi dari Jawa Timur.
Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan di Jawa Tengah dilakukan
melalui pengembangan hutan rakyat. Memperhatikan data di atas, dapat
disampaikan bahwa kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan untuk
masing-masing daerah berbeda luasannya tergantung pada beberapa hal:
1. Kesadaran masyarakat untuk melakukan rehabilitasi lahan disamping
memenuhi kebutuhan bahan baku industri perkayuan (hutan rakyat).
2. Ketersediaan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi.
3.2.2 Meningkatkan perlindungan hutan dan hasil hutan serta pengendalian
peredaran hasil hutan
Tujuan meningkatkan perlindungan hutan dan hasil hutan serta
pengendalian peredaran hasil hutan dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 29
prioritas pembangunan kehutanan dengan 5 (lima) indikator. Adapun
sasaran yang dimaksud adalah meningkatnya perlindungan hutan dan hasil
hutan serta pengendalian peredaran hasil hutan yang diukur melalui :
a. Persentase penurunan luas kebakaran hutan (%)
b. Persentase penurunan pencurian hasil hutan (%)
c. Persentase peningkatan produksi kayu hutan rakyat (%)
d. Persentase peningkatan kayu masuk melalui pelabuhan (%)
e. Persentase peningkatan partisipan (kelompok) dalam pengelolaan hutan
(%)
TUJUAN 2 SASARAN 2Meningkatkan perlindungan hutan dan
hasil hutan serta pengendalian
peredaran hasil hutan
Meningkatnya perlindungan hutan dan
hasil hutan serta pengendalian
peredaran hasil hutan
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1 disajikan dalam tabel 5,
sebagai berikut:
Tabel 8: Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya PerlindunganHutan dan Hasil Hutan serta Pengendalian Peredaran Hasilhutan Tahun 2013
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1.
2.
3.
4.
Persentase penurunan luaskebakaran hutan (%)
Persentase penurunanpencurian hasil hutan (%)
Persentase peningkatanproduksi kayu hutan rakyat (%)
Persentase peningkatan kayumasuk melalui pelabuhan (%)
25
10
10
10
69,91
43,67
7,64
-10,72
279,64
436,7
76,4
-107,2
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 30
5. Persentase peningkatanpartisipan (kelompok) dalampengelolaan hutan (%)
1 0,22 22
Rata-Rata Percentase Capaian Sasaran 141,51
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2 pada tabel 7 di atas dapat
disimpulkan bahwa pencapaian sasaran meningkatnya perlindungan hutan
dan hasil hutan serta pengendalian peredaran hasil hutan tahun 2013
tergolong sangat baik (141,508%). Hal ini dapat dilihat dari hasil
pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja sasaran
Tabel 9: Perkembangan Penurunan Luas Kebakaran Hutan dan PencurianKayu serta Peningkatan Produksi Kayu Hutan Rakyat, KayuMasuk melalui Pelabuhan dan Kelompok Pengelolaan HutanTahun 2010-2013
INDIKATORKINERJA
2010Capaian
2011Capaian
2012Capaian
2013
Target Capaian
Persentasepenurunan luaskebakaran hutan(%)
Persentasepenurunanpencurian hasilhutan (%)
Persentasepeningkatanproduksi kayu hutanrakyat (%)
Persentasepeningkatan kayumasuk melaluipelabuhan (%)
71,87
23,44
5,84
0,95
-125,61
-24,78
32,35
6,61
32,34
5,73
2,58
17,86
25
10
10
10
69,91
43,67
7,64
-10,72
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 31
Persentasepeningkatanpartisipan(kelompok) dalampengelolaan hutan(%)
4,69 1,87 1 1 0,22
Pengukuran indikator kinerja persentase penurunan luas kebakaran
hutan tahun 2013 dengan target 25 % terealisasi 69,91 % (capaian sasaran
279,64 % atau sangat baik). Dalam pengelolaan kawasan hutan, gangguan
keamanan baik dari faktor manusia maupun faktor alam kerap muncul
sehingga berdampak pada kelangsungan potensi sumber daya hutan.
Gangguan hutan yang sering terjadi adalah kebakaran yang berakibat pada
meningkatnya luas lahan kritis. Oleh karena itu, perlindungan dan
pengamanan hutan harus intensif dilaksanakan. Jumlah kebakaran hutan
yang terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 di kawasan hutan sebagai
berikut :
1. Tahun 2010, luas kebakaran hutan sebesar 2.947,90 Ha atau turun 71,87%
dibanding tahun 2009. Kebakaran hutan tahun 2009 tercatat seluas
10.478,91 Ha.
2. Tahun 2011, luas kebakaran hutan sebesar 6.650,82 Ha atau naik 125,61%
dari tahun 2010.
3. Tahun 2012, luas kebakaran hutan sebesar 4.500,2 Ha atau turun 32,34 %
disbanding tahun 2011
4. Tahun 2013, luas kebakaran hutan sebesar 1.353,97 Ha atau turun 69,91%
dibanding tahun 2012
Dari luas kebakaran yang terjadi sejak tahun 2009 sampai dengan 2013
cenderung mengalami penurunan, namun kondisi berbeda terjadi pada tahun
2010. Tahun 2010 curah hujan yang terjadi cukup tinggi sehingga dapat
menekan angka kebakaran hutan secara signifikan. Tahun 2011, kondisi cuaca
kembali normal sehingga angka kebakaran meningkat kembali..
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 32
Rendahnya angka kebakaran hutan tahun 2013 dibanding dengan
tahun-tahun sebelumnya karena upaya pengamanan hutan dan peredaran
hasil hutan; operasi pengamanan hutan gabungan dan fungsional; patroli
pengendalian kebakaran hutan berbasis masyarakat di sekitar hutan yang
dibentuk dalam 8 regu dan patroli dilakukan sebanyak 6 kali, serta
pemantauan kesiapsiagaan kebakaran hutan yang dilakukan di 5 lokasi.
Disamping itu, kegiatan pelatihan pengendalian kebakaran hutan 2 kali dan
penyuluhan Masyarakat Peduli Api dinilai cukup signifikan untuk menekan
angka kebakaran hutan. Untuk mendukung kegiatan pengamanan hutan,
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selalu melakukan kegiatan pelatihan
pengendalian kebakaran hutan. Pelatihan ini diperuntukan bagi desa yang
terpilih di kawasan konservasi dengan kriteria masyarakatnya berinteraksi
langsung dengan kawasan konservasi. Masyarakat yang mengikuti pelatihan
diharapkan memiliki kepedulian terhadap pelestarian kawasan konservasi
karena masyarakat memiliki ketergantungan yang kuat terhadap kawasan
konservasi. Pencapaian kinerja penurunan luas kebakaran hutan dipengaruhi
juga oleh adanya pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dalam
menjadi keamanan hutan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat,,
adanya penegakan hukum yang tegas bagi pelaku tindak pidana kejahatan
hutan, dan adanya kegiatan rutin monitoring dan evaluasi bidang keamanan.
Sebaran lokasi kebakaran hutan di Jawa Timur Tahun 2013 sebagai
berikut :
1. Perum Perhutani Unit II Jawa Timur mencakup 23 Kesatuan Pemangkuan
Hutan (KPH) seluas 1.132 Ha
2. Tahura R. Soerjo seluas 60,20 Ha
3. BBKSDA Jawa Timur luas kebakaran nihil
4. Taman Nasional seluas 161,77 Ha dengan rincian sebagai berikut :
- TN Bromo Tengger Semeru seluas 10 Ha
- TN Baluran seluas 129 Ha
- TN Meru Betiri seluas 18,77
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 33
- TN Alas Purwo seluas 4 Ha
Sebagai perbandingan data luas kebakaran hutan, berikut ditampilkan data
luas kebakaran hutan di Jawa Tengah :
1. Tahun 2010, luas kebakaran hutan sebesar 6.056 Ha, Dengan demikian,
selisih luas kebakaran hutan 3.108 Ha lebih tinggi dari Jawa Timur.
2. Tahun 2011, luas kebakaran hutan sebesar 3.339 Ha. Dengan demikian
selisih luas kebakaran hutan 3.311,82 lebih rendah dari Jawa Timur.
3. Tahun 2012, luas kebakaran hutan sebesar 2.344 Ha. Dengan demikian
selisih luas kebakaran hutan 2.156,2 Ha lebih rendah dari Jawa Timur
4. Tahun 2013, luas kebakaran hutan sebesar 3.288 Ha. Dengan demikian
selisih luas kebakaran hutan sebesar 1.934,03 Ha lebih tinggi dari Jawa
Timur.
Perbedaan luas kebakaran hutan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah
disebabkan oleh beberapa factor :
1. Kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang
mengakibatkan kebakaran hutan.
2. Kesiapsiagaan petugas pengendali kebakaran hutan yang didukung oleh
partisipasi masyarakat.
Pengukuran indikator kinerja Persentase penurunan pencurian hasil
hutan tahun 2013 dengan target 10% terealisasi 43,67% (capaian sasaran
436,7 % atau sangat baik). Pencurian hasil hutan baik kayu maupun non
kayu masih sering terjadi khususnya di kawasan hutan. Tingkat kesejahteraan
masyarakat hutan yang relatif masih rendah menjadi salah satu faktor
pendorong bagi masyarakat untuk mengambil kayu secara illegal. Oleh
karena itu, pengelolaan kawasan hutan diharapkan dapat mengajak
masyarakat untuk turut berpartisipasi sehingga masyarakat memiliki
tanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan. Jumlah pencurian hasil
hutan yang terjadi di dalam kawasan hutan sejak tahun 2010 sampai dengan
2013 sebagai berikut :
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 34
1. Tahun 2010, jumlah pencurian kayu sebesar 31.935 batang atau turun
23,44 % dari tahun 2009. Jumlah pencurian kayu tahun 2009 sebesar
41.710 batang
2. Tahun 2011, jumlah pencurian kayu sebesar 39.849 batang atau naik
24,78 % dari tahun 2010
3. Tahun 2012, jumlah pencurian kayu sebesar 37.565 batang atau turun
5,73 % dibanding tahun 2011
4. Tahun 2013, jumlah pencurian kayu sebesar 21.159 batang atau turun
43,67 % disbanding tahun 2012
Dari jumlah pencurian kayu yang terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan
2013 cenderung mengalami penurunan, namun kondisi berbeda terjadi pada
tahun 2010. Tahun 2010 curah hujan yang terjadi cukup tinggi sehingga
dapat menekan angka pencurian kayu secara signifikan. Tahun 2011, kondisi
cuaca kembali normal sehingga angka pencurian kayu kembali meningkat.
Program pendukung pencapaian indikator kinerja persentase penurunan luas
kebakaran hutan dan persentase penurunan pencurian hasil hutan tahun 2013
adalah program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, melalui kegiatan :
1. Perlindungan dan pengembangan jasa lingkungan serta pengendalian
peredaran hasil hutan
2. Pembinaan desa model konservasi
3. Perencanaan, pemantauan, dan pemantapan status kawasan, perlindungan
hutan dan penggunaan kawasan hutan
Sebagai perbandingan data pencurian kayu, berikut ditampilkan data
pencurian kayu di Jawa Tengah :
1. Tahun 2010, jumlah pencurian kayu sebesar 10.987 batang. Dengan
demikian selisih pencurian kayu sebesar 20.948 batang lebih rendah dari
Jawa Timur.
2. Tahun 2011, jumlah pencurian kayu sebesar 21.175 batang. Dengan
demikian, selisih pencurian kayu sebesar 18.674 batang lebih rendah dari
Jawa Timur.
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 35
3. Tahun 2012, jumlah pencurian kayu sebesar 11.607 batang. Dengan
demikian, selisih pencurian kayu sebesar 25.958 lebih rendah dari Jawa
Timur.
4. Tahun 2013, jumlah pencurian kayu sebesar 29.051 batang. Dengan
demikian selisih pencurian kayu sebesar 7.892 batang lebih tinggi dari
Jawa Timur.
Perbedaan pencurian kayu yang terjadi di dalam kawasan hutan antara Jawa
Timur dan Jawa Tengah lebih disebabkan oleh faktor tingkat kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan.
Pengukuran indikator kinerja persentase peningkatan kayu hutan
rakyat tahun 2013 dengan target 10% terealisasi 7,64 % (capaian sasaran
76,4% atau baik). Jumlah kayu hutan rakyat di Jawa Timur sejak tahun 2010
sampai dengan 2013 sebagai berikut :
1. Tahun 2010, jumlah produksi hutan rakyat sebesar 1.848.367 m3 atau naik
5,84 % dari tahun 2009. Jumlah produksi hutan rakyat tahun 2009 sebesar
1.746.352,87 m3.
2. Tahun 2011, jumlah produksi hutan rakyat sebesar 2.446.359 m3 atau naik
32,35 % dari tahun 2010
3. Tahun 2012, jumlah produksi hutan rakyat sebesar 2.509.523,51 m3 atau
naik 2,58 % dari tahun 2011
4. Tahun 2013, jumlah produksi hutan rakyat sebesar 2.701.283,785 m3 atau
naik 7.64 % dari tahun 2012
Secara garis besar produksi kayu hutan di Jawa Timur yang berasal dari hutan
rakyat meningkat setiap tahun. Hal ini terkait dengan meningkatnya
kebutuhan kayu bulat sebagai bahan baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IPHHK). Kayu bulat yang berasal dari hutan Negara (Perum Perhutani) dan
luar Jawa belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan IPHHK. Kekurangan
pasokan bahan baku tersebut ditangkap oleh masyarakat sebagai peluang
untuk pengembangan hutan rakyat.
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 36
Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah
kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan
penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan
dan pelaporan (Pasal 1 huruf 1 Permenhut P.30/Menhut-II/2012). Dengan
diterbitkannya P.30/Menhut-11/2012 pengurusan tata usaha kayu diserahkan
langsung kepada kepala desa/perangkat desa. Hal ini memberikan dampak
tidak terpantaunya jumlah kayu dan lokasi di mana kayu itu ditebang,
sehingga pasokan kayu bulat kepada industri kayu tidak terinformasikan
dengan baik menjadi salah satu kendala. Keterbatasan sumber daya manusia
di perangkat desa juga menjadi salah satu kendala dalam penyajian data-data
mengenai potensi hutan rakyat menjadi sulit diakses. Baik itu dalam hal jumlah
kayu yang ditebang hingga lokasi penebangan itu dilakukan.
Dengan demikian, administrasi tata usaha kehutanan di tingkat
perangkat desa masih belum tertib. Sehingga laporan yang disampaikan ke
Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota tidak rutin, yang selanjutnya berdampak
pada pelaporan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Untuk
mengantisipasi agar kondisi tersebut tidak berkelanjutan, pada Tahun 2013,
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi
data produksi kayu hutan rakyat dengan melakukan pengumpulan data
sinkronisasi data produksi untuk masing-masing kabupaten/kota. Dengan
kegiatan tersebut diharapkan kabupen/kota lebih giat mengumpulkan data
produksi kayu dari tingkat kecamatan yang belum disampaikan oleh pejabat
penerbit.
Program pendukung pencapaian indikator persentase peningkatan kayu
hutan rakyat tahun 2013 melalui program pemanfaatan potensi sumber daya
hutan dengan kegiatan :
1. Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan
2. Pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan
3. Penatausahaan hasil hutan dan pengawasan pungutan iuran kehutanan
4. Sosialisasi ecolabeling hutan rakyat
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 37
5. Kerjasama antar daerah dan peningkatan investasi bidang kehutanan
6. Pemberdayaan dan pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan
Sebagai perbandingan data kayu hutan rakyat, berikut ditampilkan data kayu
hutan rakyat di Jawa Tengah :
1. Tahun 2010, jumlah produksi hutan rakyat sebesar 815.958,03 m3.
Dengan demikian selisih produksi hutan rakyat sebesar 1.032.408,97 m3
lebih rendah dari Jawa Timur.
2. Tahun 2011, jumlah produksi hutan rakyat sebesar 1.391.812,98 m3.
Dengan demikian selisih produksi hutan rakyat sebesar 1.054.546,02 m3
lebih rendah dari Jawa Timur.
3. Tahun 2012, jumlah produksi hutan rakyat sebesar 4.568.737.09 m3.
Dengan demikian selisih produksi hutan rakyat sebesar 2.059.213,58 m3
lebih tinggi dari Jawa Timur.
4. Tahun 2013, jumlah produksi hutan rakyat sebesar 3.643.412 m3. Dengan
demikian selisih produksi hutan rakyat sebesar 942.128,21 m3 lebih tinggi
dari Jawa Timur.
Pengukuran indikator kinerja persentasi peningkatan kayu masuk
melalui pelabuhan tahun 2013 dengan target 10 % terealisasi -10,72 %
(capaian sasaran -107,2 %). Angka -107,2 % menerangkan bahwa
persentase peningkatan kayu masuk melalui pelabuhan tahun 2013 tidak
tercapai. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan volume kayu masuk
melalui pelabuhan pada tahun 2013 dibanding tahun 2012. Jumlah kayu
masuk melalui pelabuhan sejak tahun 2010 sampai 2013 sebagai berikut :
1. Tahun 2010, jumlah kayu masuk malalui pelabuhan sebanyak 1.198.631,37
m3 naik 0,95% dibanding tahun 2009. Jumlah kayu masuk melalui
pelabuhan pada tahun 2009 sebesar 1.187.383,38 m3
2. Tahun 2011, jumlah kayu masuk melalui pelabuhan sebanyak 1.277.850,82
m3 naik 6,61 % dibanding tahun 2010
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 38
3. Tahun 2012, jumlah kayu masuk melalui pelabuhan sebanyak 1.506.053,01
m3 naik 17,86 % dibanding tahun 2011
4. Tahun 2013, jumlah kayu masuk melalui pelabuhan sebanyak 1.344.666,73
m3 atau turun 10,72 % dibanding tahun 2012
Penurunan jumlah kayu masuk melalui pelabuhan di Jawa Timur disebabkan
oleh beberapa faktor, yaitu :
1. Adanya regulasi daerah dari provinsi asal kayu yang membatasi jumlah
kayu bulat yang keluar ke daerah lain.
2. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan dari daerah asal yang mengalami
keterlambatan sehingga berdampak pada tidak tercapainya jumlah
produksi kayu bulat.
Dengan kegiatan pemberdayaan UPT Peredaran hasil hutan, produksi kayu
hutan yang masuk ke Jawa Timur dan kayu yang masuk di dalam pelabuhan
dapat dipantau dengan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil
hutan, pemeriksaan dokumen penatausahaan hasil hutan dan fisik hasil hutan
di industri pengolahan hasil hutan, temp at penimbunan kayu, pelabuhan
dan gudang penampungan. Untuk kelancaran hal tersebut, Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur menunjuk Pejabat Pemeriksa dan Pengukur
Kayu Bulat (P3KB) yang bertanggung jawab terhadap legalitas kayu bulat
yang masuk melalui pelabuhan yang dibuktikan dengan kelengkapan
dokumen. Beberapa dokumen angkutan yang harus dilengkapi atau
menyertai kayu masuk pelabuhan adalah :
a. Kayu yang berasal dari kawasan hutan
- Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB), untuk kayu bulat yang berasal dari
TPk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), untuk kayu bulat yang
berasal dari TPk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 39
b. Kayu yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat
- Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), untuk kayu rakyat dengan jenis
kayu yang tidak termasuk dalam kategori kayu rakyat berdokumen
angkutan “nota angkutan”.
- Surat Angkutan, untuk kayu rakyat dengan 23 jenis kayu (
P.30/Menhut-II/2012)
- Surat Angkutan Penggunaan Sendiri
UPT Peredaran Hasil Hutan didukung oleh petugas lapangan yang bekerja
tersebar pada 10 pos pelayanan, yaitu :
1. Pos PHH Pelabuhan Gresik
2. Pos PHH Gresik I
3. Pos PHH Gresik 2
4. Pos PHH Pelabuhan Tg. Perak Surabaya
5. Pos PHH Surabaya 1
6. Pos PHH Surabaya 2
7. Pos PHH Sidoarjo
8. Pos PHH Pasuruan
9. Pos PHH Probolinggo
10. Pos PHH Banyuwangi
Program pendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan
kayu masuk malalui pelabuhan tahun 2013 melalui program pemanfaatan
potensi sumber daya hutan dengan kegiatan :
1. Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan
Pengukuran indikator kinerja persentase peningkatan partisipan
(kelompok) dalam pengelolaan hutan tahun 2013 dengan target 1 %
terealisasi 0,22 % (capaian sasaran 22 % atau kurang). Jumlah partisipan
(kelompok) pengelola hutan sejak tahun 2010 sampai 2013 sebagai berikut :
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 40
1. Tahun 2010 jumlah partisipan pengelola hutan 1.765 kelompok naik
4,69% dari tahun 2009. Jumlah partisipan pengelola hutan tahun 2009
sebanyak 1.688 kelompok
2. Tahun 2011 jumlah partisipan pengelola hutan 1.798 kelompok naik
1,87% dari tahun 2010
3. Tahun 2012 jumlah partisipan pengelola hutan 1.816 kelompok naik 1 %
dari tahun 2011
4. Tahun 2013 jumlah partisipan pengelola hutan 1.820 kelompok atau naik
0,22 % dari tahun 2012
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan
tahun 2013 jumlah partisipan pengelola hutan terus mengalami peningkatan.
Namun demikian, realisasi jumlah partisipan tahun 2013 dibanding target
yang hendak dicapai belum menunjukkan hasil yang diinginkan. Hal ini
dikarenakan pada tahun 2013 beberapa kelompok masyarakat pengelola
hutan belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan kegiatan penguatan
kelembagaan. Kegiatan penguatan kelembagaan dilaksanakan oleh Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Perum Perhutani dalam
hal ini Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).
Program pendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan
partisipan (kelompok) dalam pengelolalan hutan melalui program
pemanfaatan potensi sumber daya hutan dengan kegiatan :
1. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam mendukung LMDH
2. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam mendukung pembinaan
kelembagaan
3. Rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfaatan lahan di bawah tegakan,
pengembangan usaha hutan rakyat)
4. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat, peningkatan penyuluh kehutanan dan aneka usaha
kehutanan)
5. Monitoring evaluasi dan pelaporan
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 41
6. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam mendukung manajemen dan
pemasaran pasca produk hasil hutan masyarakat sekitar hutan
7. APP bidang kehutanan
Sebagai perbandingan data jumlah partisipan pengelola hutan yang
tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), berikut ini
ditampilkan data LMDHdi Jawa Tengah :
1. Tahun 2010, jumlah LMDH sebanyak 1.914 lembaga. Dengan demikian
selisih LMDH sebanyak 120 lembaga lebih tinggi dibanding Jawa Timur.
2. Tahun 2011, jumlah LMDH sebanyak 1.923 lembaga. Selisih LMDH
sebanyak 125 lembaga lebih tinggi dibanding Jawa Timur.
3. Tahun 2012, jumlah LMDH sebanyak 1.923 lembaga. Dengan demikian
selisih LMDH sebanyak 107 lembaga lebih tinggi dibanding Jawa Timur.
4. Tahun 2013, jumlah LMDH sebanyak 1930 lembaga. Selisih LMDH
sebanyak 110 lembaga lebih tinggi dibanding Jawa Timur.
Memperhatikan data di atas, jumlah LMDH antara Jawa Timur dan Jawa
Tengah tidak berbeda jauh.
Tabel 10: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
SASARAN INDIKATOR KINERJA2010 2011 2012 2013 2014
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnyarehabilitasihutan dan lahankritis
% penurunan lahankritis di Tahura R.Soerjo (%)
25 29,25 30 41,35 35 35,25 50 54,43 100
Persentase penurunanlahan kritis di luarkawasan hutan JawaTimur (%)
10 10.29 25 27.02 30 34.09 75 77.37 100
Meningkatnyaperlindunganhutan dan hasilhutan sertapengendalianperedaran hasilhutan
% penurunan luaskebakaran hutan (%)
25 71,87 25 -125,61 25 32,34 25 69,91 25
% penurunanpencurian hasil hutan(%)
10 23,44 10 -24,78 10 5,73 10 43,67 10
% peningkatanproduksi kayu hutanrakyat (%)
2,5 5,84 5 32,35 7,5 2,58 10 7,64 12,5
% peningkatan kayumasuk melaluipelabuhan (%)
2,5 0,95 5 6,61 7,5 17,86 10 -10,72 12,5
% peningkatanpartisipan (kelompok)dalam pengelolaanhutan (%)
1 4,69 1 1,87 1 1 1 0,22 1
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 42
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
Visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian Kehutanan
Tahun 2010-2014, yaitu “Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Yang Berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka ditetapkan misi
sebagai berikut :
1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan
informasi kehutanan.
2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk
memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha.
3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi
sumberdaya alam.
4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran
sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi,
ekonomi dan sosial DAS.
5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta
kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan
secara optimal.
6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan
Kementerian Kehutanan.
Visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian Kehutanan
2010-2014 serta Visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 mempunyai
keterkaitan yang erat. Kedua Rencana Strategis tersebut sangat menekankan
pada terwujudnya masyarakat yang makmur/ sejahtera. Masyarakat yang
berdomisili di sekitar hutan adalah potret dari masyarakat “Wong Cilik”
yang selama ini termarginalisasi, sehingga kondisi sosial ekonomi mereka
jauh dari berkecukupan. Banyak dari mereka yang menggantungkan sumber
penghasilannya dari keberadaan sumber daya hutan, baik sebagai petani
pesanggem, maupun pencari daun Jati dan perencek kayu bakar. Selama ini
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 43
akses mereka terhadap sumber daya hutan, sangat kurang karena
keterbatasan kemudahan yang mereka terima dari pengelola hutan atau
pemangku kawasan yaitu Perum Perhutani.
Sasaran orientasi pembangunan kehutanan di Jawa Timur yang
dijalankan melalui misi Kementerian Kehutanan dan misi Pemerintah Provinsi
Jawa Timur tersebut di atas, merupakan suatu sinergi dari misi Pemerintah
Provinsi Jawa Timur yaitu Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk
Rakyat. Karena didalamnya terdapat upaya-upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa hutan yang secara sosial ekonomi adalah
sekelompok wong cilik yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.
3.4 AKUNTABILTAS KEUANGAN
3.4.1 Anggaran APBD 2013
Secara umum realisasi keuangan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
No ProgramAnggaran
(Rp)Realisasi
(Rp)%
Sisa(Rp)
I Belanja Tidak Langsung 15.809.112.000 15.102.457.647 95,53 706.654.353
II Belanja Langsung: 44.209.240.000 41.126.267.912 93,03 3.082.972.088
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.032.172.000 1.779.906.943 87,59 252.265.057
- Pelayanan Administrasi Perkantoran2.032.172.000 1.779.906.943 87,59 252.265.057
2 Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
1.667.575.300 1.472.810.179 88,32 194.765.121
- Peningkatan sarana dan prasarana apartur 1.667.575.300 1.472.810.179 88,32 194.765.121
3Peningkatan disiplin aparatur 132.500.000 132.350.000 99,89 150.000
- Pengadaan pakaian dinas besertakelengkapannya
132.500.000 132.350.000 99,89 150.000
4 Peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur
308.437.700 292.957.600 94,98 15.480.100
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 44
- Peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur
308.437.700 292.957.600 94,98 15.480.100
5 Peningkatan Pembangunan sistempelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
29.315.000 25.787.300 87,97 3.527.700
- Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD 29.315.000 25.787.300 87,97 3.527.700
6. Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah 180.000.000 180.000.000 100 0
- Penyusunan Database SKPD sebagaipenunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur
180.000.000 180.000.000 100 0
7.Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 28.508.824.000 26.404.515.196 92,62 2.104308.804
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 500.000.000 454.370.294 90,87 45.629.706
- Kerjasama antar daerah dan peningkataninvestasi kehutanan 723.000.000 682.040.925 94,33 40.959.075
- Rehabilitasi hutan dan lahan(pemanfaatan lahan di bawah tegakan,pengembangan usaha hutan rakyat)
1.998.329.500 1.863.823.463 93,27 134.506.037
- Perencanaan, pemantauan danpemantapan status kawasan,perlindungan hutan dan penggunaankawasan hutan
1.669.420.000 1.523.980.400 91,29 145.439.600
- Pemberdayaan UPT Peredaran hasil hutan 5.300.000.000 4.770.431.734 90.01 529.568.266
- APP bidang kehutanan dan Gerdu Taskin 1.888.640.000 1.812.645.725 95,98 75.994.275
- Peningkatan partisipasi masyarakatmelalui pengelolaan hutan bersamamasyarakat (PHBM) peningkatanpenyuluhan kehutanan dan aneka usahakehutanan
1.410.039.500 1.300.194.795 92,21 109.844.705
- Perlindungan hutan dan pengembanganjasa lingkungan serta pengendalianperedaran hasil hutan, pengembanganinfrastruktur
1.501.175.000 1.482.684.975 98,77 18.490.025
- Pembinaan desa model konservasi 3.029.405.000 2.799.917.825 92,42 229.487.175
- Sosialisasi ecolabelling hutan rakyat 1.259.190.000 1.152.046.850 91,49 107.143.150
- Pendidikan kemasyarakatan produktifdalam rangka mendukung pelatihanLMDH
1.029.798.000 909.231.125 88,29 120.566.875
- Pendidikan kemasyarakatan produktifdalam rangka mendukung pembinaankelembagaan
1.997.517.000 1.876.729.700 93.95 120.787.300
- Pendidikan kemasyarakatan produktifdalam mendukung manajemen danpemasaran pasca produk hasil hutanmasyarakat sekitar hutan
1.611.500.000 1.503.516.885 93,30 107.983.115
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 45
- Pemberdayaan dan pengembangan UPTPerbenihan Tanaman Hutan
1.450.000.000 1.345.624.625 92,80 104.375.375
- Pembinaan dan pengendalian produksihasil hutan
1.150.088.000 1.073.049.785 93,30 77.038.215
- Penatausahaan hasil hutan danpengawasan pungutan iuran kehutanan
1.212.797.000 1.195.729.000 98,59 17.068.000
- Pembinaan dan pengawasan industri hasilhutan
777.925.000 658.497.090 84,65 119.427.910
8. Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Hutan
7.173.556.000 6.953.986.329 96,94 219.569.671
- Pelestarian dan penataan kawasan TahuraR.Soerjo
4.103.990.000 4.080.020.029 99,42 23.969.971
- Operasi perlindungan dan pengamananhutan 1.605.250.000 1.551.125.300 96,63 54.124.700
- Penanaman pohon sepanjang jalannasional dan jalan provinsi 463.480.000 421.456.475 90,93 42.023.525
- Rehabilitasi lahan kritis /potensial kritis 1.000.836.000 901.384.525 90,06 99.451.475
9. Program Perencanaan dan PengembanganHutan
4.176.860.000 3.883.954.365 92,99 292.905.635
- Pengamanan (safeguarding)pembangunan kehutanan (monitoringdan evaluasi, peningkatan data statisticdan legislasi hokum bidang kehutanan)
2.538.360.000 2.493.115.905 98,22 45.244.095
- Pengamanan (safeguarding)pembangunan kehutanan (perencanaandan penyusunan program satuan kerjadalam rangka implementasipembangunan kehutanan
1.638.500.000 1.390.838.460 84,88 247.661.540
- JUMLAH BELANJA DAERAH 60.018.352.000 56.228.725.559 93,68 3.789.626.441
3.4.2 Anggaran APBN 2013
Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari APBN tahun 2013 sebesar
Rp. 5.711.331.000,- terealisasi sebesar Rp.5.355.680.390,- atau 93,35%
dengan rincian sbb:
1. Program Peningkatan Usaha Kehutanan dengan jumlah dana Rp.
675.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 674.326.590 (99,90%)
2. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis
Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah dana sebesar Rp. 886.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 854.081.225,- (96,40%).
Lakip Tahun 2013 |Bab 3 46
3. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
dengan jumlah dana sebesar Rp.1.034.220.000,- terealisasi sebesar
Rp.821.086.150,- (79,39%).
Pencapaian realisasi sebesar 79,39 % dikarenakan kegiatan pengendalian
kebakaran hutan dan operasi gabungan tidak dilaksanakan seluruhnya.
Kegiatan tersebut terkait dengan kasus kebakaran yang terjadi di kawasan
hutan. Curah hujan yang terjadi pada tahun 2013 cukup tinggi dan kondisi
tersebut berdampak pada menurunnya angka kebakaran hutan dan
pencurian hasil hutan.
4. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan
Hutan dengan jumlah dana sebesar Rp. 623.891.000,- dengan realisasi
sebesar Rp.586.185.325,- (93,96 %).
5. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dengan jumlah
dana sebesar Rp. 2.492.220.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.2.420.001.100,- (97,10%).
3.5 PRESTASI
Juara I Nasional One Billion Indonesian Trees (OBIT) 2012 dari Presiden
Susilo Bambang Yudoyoni kepada Gubernur Jawa Timur pada tanggal 25
Nopember 2013 di Desa Datah, Kec. Abang, Kab. Karangasem, Bali