BAB III AKUNTABILITAS KINERJA - dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/05_sakip2014_bab_3.pdfketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 ... tahun-tahun sebelumnya

Laporan Kinerja Tahun 2014 |Bab III 24

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dibuat sesuai

ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan Peraturan

Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah. Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap

target yang ditetapkan pada setiap Agenda dalam Renstra Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 disertai pembandingan dengan realisasi

tahun-tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan

pencapaian sasaran.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur,

terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.

Pertanggunjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan

sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan program dan sasaran

dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah

dibuat.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk keutuhan informasi, pada laporan ini juga terlampir Perjanjian

Kinerja Tahun 2014 dan Pengukuran Pencapaian Sasaran 2014. Pengukuran

kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur terletak pada seberapa jauh

capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu

perbandingan antara realisasi dengan targetnya, antara realisasi 2014 dengan

tahun sebelumnya, serta perbandingan realisasi Provinsi Jawa Timur dengan

provinsi lainnya. Hasil pengukuran pencapaian kinerja disajikan menurut

kelompok Indikator Kinerja Utama dan capaian sasaran organisasi secara


keseluruhan. Dari penilaian sendiri (self assessment) terhadap 2 sasaran

dengan mencakup 7 indikator kinerja utama diperoleh kesimpulan bahwa

capaian kinerja sasaran secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik.

Keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud tidak terlepas dari kontribusi dan

komitment seluruh komponen dan perangkat daerah dalam jajaran Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

Dalam proses pengukuran kinerja yang perlu diperhatikan adalah

prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Untuk

mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten,

maka penetapan indikator–indikator kinerja serta rencana pencapaiannya perlu

dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan sehingga berguna

bagi para pengambil keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi di

masa mendatang.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan

penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (peformance gap)

Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan

datang (performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran,

menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :

Tabel 4: Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja tahun 2014

NO PERSENTASE CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

1 Lebih dari 100 % Sangat Baik

2 75 % sampai 100 % Baik

3 55 % sampai 75 % Cukup

4 Kurang dari 55 % Kurang

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 program dengan 22

kegiatan yang dialokasikan dalam belanja langsung yang telah ditetapkan

dalam Rencana Kinerja Tahun 2014, secara umum Dinas Kehutanan


Provinsi Jawa Timur telah mencapai kinerja baik di bidang Pembangunan

Kehutanan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian

yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tabel 5: Pengukuran Kinerja Tahun 2014

NO

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Meningkatnyarehabilitasi hutandan lahan kritis

- Persentase penurunanlahan kritis di Tahura R.Soerjo (%)

- Persentase penurunanlahan kritis di luarkawasan hutan JawaTimur (%)

100

100

100

100

100

100

2. Meningkatnyaperlindungan hutandan hasil hutanserta pengendalianperedaran hasilhutan

- Persentase penurunanluas kebakaran hutan(%)

- Persentase penurunanpencurian hasil hutan(%)

- Persentase peningkatanproduksi kayu hutanrakyat (%)

- Persentase peningkatankayu masuk melaluipelabuhan (%)

- Persentase peningkatanpartisipan (kelompok)dalam pengelolaan hutan(%)

25

10

12,5

12,5

1

-703,3

11,52

7,47

13,32

0,27

-2.813,2

115,2

59,76

106,56

27

Pengukuran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tahun 2014

menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja.


Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur disajikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Tujuan meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dijabarkan dalam 1

(satu) sasaran prioritas pembangunan kehutanan dengan 2 (dua) indikator

kinerja. Adapun sasaran yang dimaksud adalah meningkatnya rehabilitasi

hutan dan lahan kritis yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

a. Persentase penurunan lahan kritis di Tahura R. Soerjo (%)

b. Persentase penurunan lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa Timur (%)

TUJUAN 1 SASARAN 1

Meningkatkan rehabilitasi hutan dan

lahan kritis

Meningkatnya rehabilitasi hutan dan

lahan kritis

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1 disajikan dalam

tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 6: Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Hutandan Lahan Kritis Tahun 2014

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1.

2.

Persentase penurunan lahan kritisdi Tahura R. Soerjo (%)

Persentase penurunan lahan kritisdi luar kawasan hutan Jawa Timur(%)

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

Rata-Rata Percentase Capaian Sasaran 100 %

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 pada tabel 6 di atas dapat

disimpulkan bahwa pencapaian sasaran meningkatnya rehabilitasi hutan dan

lahan kritis tahun 2014 tergolong baik (100 %). Hal ini dapat dilihat dari

hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai

dengan target yang telah ditetapkan.


Tabel 7: Perkembangan penurunan lahan kritis di Tahura R. Soerjo dandi luar kawasan hutan Jawa Timur 2010-2014 berdasarkancapaian kinerja

INDIKATOR KINERJA2010

Capaian2011

Capaian2012

Capaian2013

Capaian2014

Capaian

Persentase penurunanlahan kritis di TahuraR. Soerjo (%)

Persentase penurunanlahan kritis di luarkawasan hutan JawaTimur (%)

117

102,9

137,83

108,08

100,71

113,63

108,86

103,16

100

100

Capaian indikator kinerja persentase penurunan lahan kritis di Tahura

R. Soerjo Tahun 2014 tergolong baik (100 %). Jika dibandingkan dengan

capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan dikarenakan

akhir Tahun 2014 luas lahan kritis di Tahura R. Soerjo adalah NIHIL. Hal

tersebut terkait dengan target akhir persentase penurunan lahan kritis di

Tahura R. Soerjo yang tertuang di dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur 2009 s.d. 2014 sebesar 100 %.

Capaian indikator kinerja persentase penurunan lahan kritis di luar

kawasan hutan Jawa Timur Tahun 2014 tergolong baik (100 %). Jika

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya terjadi

kecenderungan penurunan dikarenakan akhir Tahun 2014 luas lahan kritis di

luar kawasan hutan adalah NIHIL. Hal tersebut terkait dengan target akhir

persentase penurunan lahan kritis di di luar kawasan hutan yang tertuang di

dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2009 s.d. 2014 sebesar

100%.

Adapun target dan realisasi 2 (dua) indikator kinerja sasaran

meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis periode 2010 s.d. 2014

sebagai berikut :


Tabel 8 Perkembangan penurunan lahan kritis di Tahura R. Soerjo dan di luar kawasanhutan Jawa Timur 2010-2014 berdasarkan target dan realisasi

SASARAN INDIKATOR KINERJA2010 2011 2012 2013 2014

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnyarehabilitasihutan danlahan kritis

% penurunan lahankritis di Tahura R.Soerjo (%)

25 29,25 30 41,35 35 35,25 50 54,43 100 100

Persentase penurunanlahan kritis di luarkawasan hutan JawaTimur (%)

10 10.29 25 27.02 30 34.09 75 77.37 100 100

Penurunan lahan kritis di Tahura R. Soerjo dilaksanakan melalui

rehabilitasi kawasan Tahura dengan jenis tanaman endemik maupun bukan

endemik seperti : Cemara Gunung, Akasia, dan Gmelina. Dengan adanya

rehabilitasi tersebut, Tahun 2014 luas lahan kritis secara nyata mengalami

penurunan secara signifikan atau NIHIL.

Sebagaimana diketahui, lahan kritis di Tahura R. Soerjo Tahun 2009 seluas

2.393 Ha dan direncanakan selesai direhabilitasi selama 5 tahun terhitung

sejak Tahun 2010 sampai dengan 2014 sebagai berikut :

1) Tahun 2010, reboisasi seluas 700 Ha yang berarti bahwa terjadi

penurunan luas lahan kritis menjadi 1.693 Ha. Dengan demikian, lahan

kritis tahun 2010 turun 29,25 % dari 2009.


penurunan luas lahan kritis menjadi 993 Ha. Dengan demikian, lahan



penurunan luas lahan kritis menjadi 643 Ha. Dengan demikian lahan



penurunan luas lahan kritis menjadi 293 Ha. Dengan demikian lahan

kritis tahun 2013 turun 54,43 % dari tahun 2012.


penurunan luas lahan kritis menjadi NIHIL. Dengan demikian lahan

kritis tahun 2014 turun 100 % dari tahun 2013.


Program pendukung pencapaian indikator kinerja persentase penurunan

lahan kritis Tahura R. Soerjo melalui program perlindungan dan konservasi

sumber daya hutan dengan kegiatan :

1) Pelestarian dan penataan kawasan Tahura R. Soerjo

2) Operasi perlindungan dan pengamanan hutan

3) Pendampingan pelaksanaan kegiatan operasi perlindungan dan

pengamanan hutan

Berdasarkan grafik 1. dapat disampaikan bahwa dengan menggunakan

sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya

finansial yang diakomodir dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu pelestarian dan

penataan kawasan Tahura R. Soerjo, operasi perlindungan dan pengamanan

hutan, pendampingan pelaksanaan kegiatan operasi perlindungan dan

pengamanan hutan yang dilaksanakan dari Tahun 2010 s.d. 2014, secara

efektif dan efisien mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2009 s.d. 2014. Efektivitas yang

dicapai didasarkan atas tingkat tumbuh tanaman rehabilitasi yang cukup

tinggi di kawasan Tahura karena waktu penanaman disesuaikan dengan

musim penghujan. Disamping itu, partisipasi masyarakat desa penyangga

Tahura R. Soerjo dinilai turut memberikan kontribusi bagi keberhasilan

Grafik 1.


rehabilitasi. Adapun efisiensi yang dicapai didasarkan atas penyerapan

anggaran sebesar Rp. 4.888.207.350 (97,38 %) dengan realisasi fisik 100%

Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa Timur

merupakan kerjasama antara Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur dan Dinas kabupaten/kota yang membidangi

kehutanan. Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan

rehabilitasi di daerah (Jawa Timur) dilimpahkan kepada 3 UPT, yaitu : BP

DAS Solo, BP DAS Brantas dan BP DAS Sampean dengan masing-masing

wilayah kerja sebagai berikut :

1) BP DAS Solo meliputi 11 kabupaten/kota (Pacitan, Ponorogo, Magetan,

Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban Lamongan, Gresik,

Surabaya)

2) BP DAS Brantas meliputi 18 kabupaten/kota (Trenggalek, Tulungagung,

Kediri, Kota Kediri, Blitar, Kota Blitar, Nganjuk, Jombang, Mojokerto,

Kota Mojokerto, Sidorajo, Malang, Kota Malang, Batu, Bangkalan,

Sampang, Sumenep.

3) BP DAS Sampean meliputi 9 kabupaten/kota (Banyuwangi, Bondowoso,

Situbondo, Jember, Lumajang, Probolinggo, Kota Probolinggo, Pasuruan,

Kota Pasuruan)

Dengan adanya rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan, Tahun 2014

luas lahan kritis secara nyata mengalami penurunan secara signifikan atau

NIHIL.

Sebagaimana diketahui, lahan kritis di luar kawasan hutan pada Tahun

2009 seluas 453.769,48 Ha dan direncanakan selesai direhabilitasi selama 5

tahun terhitung sejak Tahun 2010 sampai dengan 2014 sebagai berikut:

1) Tahun 2010, kegiatan rehabilitasi seluas 46.681,42 Ha menurunkan luas

lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa Timur menjadi 407.088,06 Ha

atau turun 10,29 % dari tahun 2009.

2) Tahun 2011, kegiatan rehabilitasi seluas 110.001,86 Ha menurunkan

luas lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa Timur menjadi 297.086,20

Ha atau turun 27,02 % dari tahun 2010.


3) Tahun 2012, kegiatan rehabilitasi seluas 101.289,32 Ha menurunkan



4) Tahun 2013, kegiatan rehabilitasi seluas 151.480,6 Ha menurunkan luas



5) Tahun 2014, kegiatan rehabilitasi seluas 67.286 Ha menurunkan luas

lahan kritis di luas kawasan Jawa Timur menjadi NIHIL atau turun

100% dari tahun 2013.

Program pendukung pencapaian indikator persentase penurunan lahan kritis

di luar kawasan hutan Jawa Timur melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1) Penanaman pohon sepanjang jalan nasional dan jalan provinsi

2) Rehabilitasi lahan kritis/potensial kritis

Sebagai perbandingan data luas lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa

Timur, berikut ini disampaikan data lahan kritis di luar kawasan hutan Jawa

Tengah Tahun 2009 s.d. 2014:

Grafik 2


1) Tahun 2010, lahan kritis seluas 697.797 Ha atau naik 0,14 %

dibanding Tahun 2009. Tahun 2009 luas lahan kritis di luar kawasan

hutan sebesar 696.797 Ha

2) Tahun 2011, lahan kritis seluas 720.763,5 Ha atau naik 3,29 %

dibanding Tahun 2010.

3) Tahun 2012, lahan kritis seluas 475.776,5 Ha atau turun 33,99 %






Berdasarkan grafik 2 dan 3 dapat disampaikan bahwa dengan

menggunakan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia

maupun sumber daya finansial yang diakomodir dalam 2 (dua) kegiatan

yaitu penanaman pohon sepanjang jalan nasional dan jalan provinsi serta

rehabilitasi lahan kritis/potensial kritis yang dilaksanakan sejak Tahun

2010 s.d. 2014, secara efektif dan efisien mampu mencapai target yang

ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2009 s.d.

2014. Jika dibandingkan dengan kondisi di Jawa Tengah, penurunan

Grafik 3


lahan kritis di Jawa Timur memiliki kecenderungan meningkat setiap

tahun. Efektivitas yang dicapai didasarkan atas tingkat tumbuh tanaman

rehabilitasi yang cukup tinggi di luar kawasan hutan. Disamping itu,

kerjasama antarpemangku kepentingan sektor kehutanan dinilai

memberikan kontribusi positif bagi keberhasilan rehabilitasi. Adapun

efisiensi yang dicapai didasarkan atas penyerapan anggaran sebesar Rp.

759.507.170,- (91,57 %) dengan realisasi fisik 100%.

2 Meningkatnya perlindungan hutan dan hasil hutan serta

pengendalian peredaran hasil hutan

Tujuan meningkatkan perlindungan hutan dan hasil hutan serta

pengendalian peredaran hasil hutan dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran

prioritas pembangunan kehutanan dengan 5 (lima) indikator. Adapun

sasaran yang dimaksud adalah meningkatnya perlindungan hutan dan hasil

hutan serta pengendalian peredaran hasil hutan yang diukur melalui :

a. Persentase penurunan luas kebakaran hutan (%)

b. Persentase penurunan pencurian hasil hutan (%)

c. Persentase peningkatan produksi kayu hutan rakyat (%)

d. Persentase peningkatan kayu masuk melalui pelabuhan (%)

e. Persentase peningkatan partisipan (kelompok) dalam pengelolaan hutan

(%)

TUJUAN 2 SASARAN 2Meningkatkan perlindungan hutan

dan hasil hutan serta pengendalian

peredaran hasil hutan

Meningkatnya perlindungan hutan

dan hasil hutan serta pengendalian


Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1 disajikan dalam tabel 8,

sebagai berikut:


Tabel 9: Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan Hutandan Hasil Hutan serta Pengendalian Peredaran Hasil hutan Tahun2014

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1.

2.

3.

4.

5.

Persentase penurunan luaskebakaran hutan (%)

Persentase penurunan pencurianhasil hutan (%)

Persentase peningkatan produksikayu hutan rakyat (%)

Persentase peningkatan kayumasuk melalui pelabuhan (%)

Persentase peningkatan partisipan(kelompok) dalam pengelolaanhutan (%)

25

10

12,5

12,5

1

-703,3

11,52

7,47

13,32

0,27

-2.813,2

115,2

59,76

106,56

27

Rata-Rata Percentase Capaian Sasaran 77,13

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2 pada tabel 9 di atas dapat

disimpulkan bahwa pencapaian sasaran meningkatnya perlindungan hutan

dan hasil hutan serta pengendalian peredaran hasil hutan tahun 2014

tergolong baik (77,13 %). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran

terhadap 4 (empat) indikator kinerja sasaran

Tabel 9: Perkembangan Penurunan Luas Kebakaran Hutan dan Pencurian Kayuserta Peningkatan Produksi Kayu Hutan Rakyat, Kayu Masuk melaluiPelabuhan dan Kelompok Pengelolaan Hutan Tahun 2010-2014berdasarkan capaian kinerja

INDIKATOR KINERJA 2010Capaian

2011Capaian

2012Capaian

2013Capaian 2014

CapaianPersentasepenurunan luaskebakaran hutan (%)

Persentasepenurunan pencurianhasil hutan (%)

Persentasepeningkatan produksikayu hutan rakyat(%)

287,48

234,4

233,6

-502,44

-247

647

129,36

57,3

34,4

279,64

436,7

76,4

-2813,2

115,2

59,76


Persentasepeningkatan kayumasuk melaluipelabuhan (%)

Persentasepeningkatanpartisipan(kelompok) dalampengelolaan hutan(%)

38

469

132,2

187

238,13

100

-107,2

22

106,56

27

Capaian indikator kinerja persentase penurunan luas kebakaran hutan

Tahun 2014 sebesar -2813 % (kurang). Capain kinerja dimaksud jauh

dari target yang diharapkan karena pada Tahun 2014 terjadi El Nino yang

merupakan faktor utama penyebab terjadinya kebakaran hutan. Adapun

capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum menunjukkan tren

peningkatan. Hal tersebut lebih disebabkan kasus kebakaran hutan lebih

didominasi oleh faktor alam di luar kendali manusia.

Capaian indikator kinerja persentase penurunan pencurian hasil hutan

Tahun 2014 sebesar 115,2 % (sangat baik). Adapun capaian kinerja

untuk tahun-tahun sebelumnya memiliki kecenderungan meningkat.

Penurunan jumlah pencurian hasil hutan yang terjadi di Jawa Timur

dipengaruhi oleh pengawasan dan pengendalian pihak terkait serta periode

musim hujan yang terjadi.

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi kayu hutan

rakyat Tahun 2014 sebesar 59,76 % (cukup). Capaian kinerja dimaksud

untuk tahun-tahun sebelumnya belum menunjukkan tren peningkatan. Hal

tersebut lebih disebabkan oleh jumlah kayu hutan rakyat yang telah dipanen

di Jawa Timur tidak seluruhnya dapat dipantau oleh Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini terjadi sejak diterbitkan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan

yang Berasal dari Hutan Hak yang membatasi kewenangan Dinas yang

membidangi kehutanan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.


Capaian indikator kinerja persentase peningkatan kayu masuk melalui

pelabuhan Tahun 2014 sebesar 106,56 (sangat baik). Adapun capaian

kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya memiliki kecenderungan meningkat.

Hal ini terkait dengan kebutuhan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)

di Jawa Timur yang semakin meningkat. Jumlah produksi kayu dari hutan

produksi belum mencukupi kebutuhan kayu bulat IPHHK.

Persentase peningkatan partisipan (kelompok) dalam pengelolaan

hutan Tahun 2014 sebesar 27 % (kurang). Kondisi ini lebih disebabkan

dalam proses pembentukan kelembagaan yang meliputi : 1) masa Perjanjian

Kerja Sama (PKS) setiap 3 tahun sekali, 2) transisi masa pembaharuan akta

notarial PKS, dan 3) pendataan penetapan kelompok baru untuk PKS.

Adapun capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya memiliki

kecenderungan meningkat.

Adapun target dan realisasi 5 (lima) indikator kinerja sasaran meningkatnya

rehabilitasi hutan dan lahan kritis periode 2010 s.d. 2014 sebagai berikut :

Tabel 10: Perkembangan Penurunan Luas Kebakaran Hutan dan Pencurian Kayuserta Peningkatan Produksi Kayu Hutan Rakyat, Kayu Masuk melaluiPelabuhan dan Kelompok Pengelolaan Hutan Tahun 2010-2014berdasarkan Target dan Realisasi

SASARAN INDIKATORKINERJA

2010 2011 2012 2013 2014


Meningkatnyaperlindunganhutan danhasil hutansertapengendalianperedaranhasil hutan

% penurunan luaskebakaran hutan (%)

25 71,87 25 -125,61 25 32,34 25 69,91 25 -703,3

% penurunanpencurian hasilhutan (%)

10 23,44 10 -24,78 10 5,73 10 43,67 10 11,52

% peningkatanproduksi kayuhutan rakyat (%)

2,5 5,84 5 32,35 7,5 2,58 10 7,64 12,5 7,47

% peningkatankayu masuk melaluipelabuhan (%)

2,5 0,95 5 6,61 7,5 17,86 10 -10,72 12,5 13,32

% peningkatanpartisipan (klmpk)dalam pengelolaanhutan (%)

1 4,69 1 1,87 1 1 1 0,22 1 0,27

Dalam pengelolaan kawasan hutan, gangguan keamanan baik dari faktor

manusia maupun faktor alam kerap muncul sehingga berdampak pada

kelangsungan potensi sumber daya hutan. Gangguan hutan yang sering

terjadi adalah kebakaran. Kasus kebakaran hutan yang cukup tinggi terjadi


pada Tahun 2014 yang dipicu oleh faktor alam, yaitu El Nino. El Nino adalah

gejala gangguan iklim yang diakibatkan oleh naiknya suhu permukaan laut

Samudera Pasifik sekitar khatulistiwa bagian tengah dan timur. Naiknya suhu

di Samudera Pasifik ini mengakibatkan perubahan pola angin dan curah hujan

yang ada di atasnya. Pada saat normal hujan banyak turun di Australia dan

Indonesia, namun akibat El Nino ini hujan banyak turun di Samudera Pasifik

sedangkan di Australia dan Indonesia menjadi kering. Adanya El Nino

menyebabkan musim kemarau yang berkepanjangan di Tahun 2014 dan

menjadi faktor utama penyebab meningkatnya kebakaran hutan

Berdasarkan peta prakiraan musim hujan di Jawa Timur yang dirilis

oleh BMKG dapat diketahui bahwa wilayah dengan curah hujan Bawah

Normal (BN) yang terjadi di wilayah sekitar Bromo Semeru, sekitar Argopuro,

sebagian Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bojonegoro, Ngawi, Pacitan,

Ponorogo, Trenggalek, Sampang dan Sumenep berpotensi terjadi

kebakaran. Daerah potensi kebakaran tersebut sebagian besar merupakan

kawasan hutan baik Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Suaka Alam,


Hutan produksi dan Hutan Lindung. Pada Tahun 2014 kebakaran hutan

yang terjadi terfokus pada daerah dengan curah hujan Bawah Normal.

Namun demikian, kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan

merupakan kegiatan rutin yang tetap dilaksanakan untuk meminimalisir

gangguan hutan terutama kebakaran hutan. Beberapa kegiatan yang

dilaksanakan adalah operasi pengamanan hutan gabungan dan fungsional,

patroli pengendalian kebakaran hutan berbasis masyarakat di sekitar hutan,

serta pemantauan kesiapsiagaan kebakaran hutan. Disamping itu, kegiatan

pelatihan pengendalian kebakaran hutan dinilai cukup mendukung dalam

menekan angka kebakaran hutan. Pelatihan ini diperuntukan bagi desa yang

terpilih di kawasan konservasi dengan kriteria masyarakatnya berinteraksi

langsung dengan kawasan konservasi. Adanya pemberdayaan Masyarakat

Desa Hutan (MDH) dalam menjaga keamanan hutan melalui Pengelolaan

Hutan Bersama Masyarakat serta penegakan hukum yang tegas bagi pelaku

tindak pidana kejahatan hutan, merupakan bentuk perlindungan dan

pengamanan hutan.

Jumlah kebakaran hutan yang terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan 2014

di kawasan hutan sebagai berikut :

1) Tahun 2010, luas kebakaran hutan sebesar 2.947,90 Ha atau turun

71,87% dibanding tahun 2009. Kebakaran hutan tahun 2009 tercatat

seluas 10.478,91 Ha.

2) Tahun 2011, luas kebakaran hutan sebesar 6.650,82 Ha atau naik

125,61% dari tahun 2010.

3) Tahun 2012, luas kebakaran hutan sebesar 4.500,2 Ha atau turun 32,34

% disbanding tahun 2011


69,91% dibanding tahun 2012

5) Tahun 2014, luas kebakaran hutan sebesar 10.876,7 Ha atau naik -

703,3 % dibanding tahun 2013.


Sebaran lokasi kebakaran hutan di Jawa Timur Tahun 2013 s.d. 2014 sebagai

berikut :Tabel 11. Sebaran Lokasi Kebakaran Hutan di Jawa Timur 2013 s.d 2014

Tahun Luas Kebakaran Hutan (Ha)Ket

TN BTS TN MB TN AP TN B BBKSDA Tahura Perhutani Total

2013 10 18,77 4 129 - 60,20 1.132 1.353,97 -

2014 2.415,32 6,12 - 2.547,2 192,2 3.360,2 2.355,66 10.876,7 El

Nino

Program pendukung pencapaian indikator kinerja persentase penurunan luas

kebakaran hutan Tahun 2014 adalah program pemanfaatan potensi sumber

daya hutan, melalui kegiatan :

1) Perlindungan dan pengembangan jasa lingkungan serta pengendalian


2) Pembinaan desa model konservasi

Sebagai perbandingan data luas kebakaran hutan, berikut ditampilkan data

luas kebakaran hutan di Jawa Tengah :

1) Tahun 2010, luas kebakaran hutan sebesar 6.065 Ha atau naik 76,2 %

dibanding Tahun 2009. Tahun 2009 luas kebakaran hutan 3.442 Ha..

2) Tahun 2011, luas kebakaran hutan sebesar 3.339 Ha atau turun

44,94% dibanding Tahun 2010..

Grafik 4


3) Tahun 2012, luas kebakaran hutan sebesar 2.344 Ha atau turun

29,79% dari Tahun 2011.


48,15% dari Tahun 2012.

5) Tahun 2014, luas kebakaran hutan sebesar 1.196,65 atau turun 1,53 %

dari Tahun 2013.

Berdasarkan grafik 4 dan 5 dapat disampaikan bahwa dengan menggunakan


finansial yang diakomodir dalam 2 (dua) kegiatan yaitu perlindungan dan

pengembangan jasa lingkungan serta pengendalian peredaran hasil hutan

dan pembinaan desa model konservasi yang dilaksanakan sejak Tahun 2010

s.d 2014, belum mampu secara efektif dan efisien mencapai target yang


2014. Hal tersebut bukan berarti upaya yang dilakukan oleh Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam menekan luas kebakaran hutan

sangat minim, namun lebih disebabkan oleh faktor alam penyebab utama

kebakaran hutan yang sulit untuk dikendalikan. Sebagai langkah antisipasi

ke depan, kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan

Grafik 5


Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) perlu ditingkatkan agar

dapat mengetahui lebih dini perkiraan cuaca yang berdampak pada potensi

kebakaran hutan serta peningkatan intensitas pengamanan hutan pada

musim kemarau.

Pencurian hasil hutan baik kayu maupun non kayu masih sering terjadi

khususnya di kawasan hutan. Tingkat kesejahteraan masyarakat hutan yang

relatif masih rendah menjadi salah satu faktor pendorong bagi masyarakat

untuk mengambil kayu secara illegal. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan

hutan diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi

dalam mengelola hutan sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab

menjaga kelestarian hutan. Jumlah pencurian hasil hutan yang terjadi di

dalam kawasan hutan sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 sebagai berikut:

1) Tahun 2010, jumlah pencurian kayu sebesar 31.935 batang atau turun

23,44 % dari tahun 2009. Jumlah pencurian kayu tahun 2009 sebesar

41.710 batang

2) Tahun 2011, jumlah pencurian kayu sebesar 39.849 batang atau naik

24,78 % dari tahun 2010


5,73 % dibanding tahun 2011


43,67 % disbanding tahun 2012


11,52 % dari Tahun 2013.


Program pendukung pencapaian indikator kinerja persentase penurunan

pencurian hasil hutan tahun 2014 adalah program pemanfaatan potensi

sumber daya hutan melalui kegiatan perencanaan, pemantauan, dan

pemantapan status kawasan, perlindungan hutan dan penggunaan kawasan

hutan

Sebagai perbandingan data pencurian kayu di Jawa Timur, berikut

ditampilkan data pencurian kayu di Jawa Tengah Tahun 2010 s.d 2014 :

1) Tahun 2010, jumlah pencurian hasil hutan sebesar 10.987 batang atau

naik 2,14 % dari Tahun 2009. Jumlah pencurian hasil hutan Tahun

2009 sebanyak 10.754 batang.


naik 92,76 % dibanding Tahun 2010.


turun 45,18 % dibanding Tahun 2011.


naik 150,28 % dibanding 2012.



Grafik 6




finansial yang diakomodir dalam kegiatan perencanaan, pemantauan, dan

pemantapan status kawasan, perlindungan hutan dan penggunaan kawasan

hutan yang dilaksanakan sejak Tahun 2010 s.d 2014, secara efektif dan

efisien mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur 2009 s.d. 2014. Jika dibandingkan dengan

kondisi di Jawa Tengah pada Tahun 2013 dan 2014, penurunan pencurian

hasil hutan di Jawa Timur cenderung lebih dapat dikendalikan. Efektivitas

yang dicapai didasarkan atas jumlah hasil hutan yang dicuri mengalami tren

penurunan. Hal tersebut tidak terlepas dari kerjasama antar pemangku

kepentingan bidang kehutanan dalam melaksanakan kegiatan pengamanan

dan perlindungan hutan. Adapun efisiensi yang dicapai didasarkan atas

penyerapan anggaran sebesar Rp. 779.923.475,- (86,99 %) dengan

realisasi fisik 100%.

Secara garis besar produksi kayu hutan di Jawa Timur yang berasal dari hutan

rakyat meningkat setiap tahun. Hal ini terkait dengan meningkatnya

kebutuhan kayu bulat sebagai bahan baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IPHHK). Kayu bulat yang berasal dari hutan Negara (Perum Perhutani) dan

Grafik 7


luar Jawa belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan IPHHK. Kekurangan

pasokan bahan baku tersebut ditangkap oleh masyarakat sebagai peluang

untuk pengembangan hutan rakyat.

Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah

kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan

penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan

pelaporan (Pasal 1 huruf 1 Permenhut P.30/Menhut-II/2012). Dengan

diterbitkannya P.30/Menhut-11/2012 pengurusan tata usaha kayu diserahkan

langsung kepada kepala desa/perangkat desa. Hal ini memberikan dampak

tidak terpantaunya jumlah kayu dan lokasi kayu yang ditebang, sehingga

pasokan kayu bulat kepada industri kayu tidak terinformasikan dengan baik.

Keterbatasan sumber daya manusia di perangkat desa menjadi salah satu

kendala dalam penyajian data-data mengenai potensi hutan rakyat sehingga

sulit diakses baik itu dalam hal jumlah kayu yang ditebang hingga lokasi

penebangan.

Dengan demikian, administrasi penatausahaan hasil hutan khususnya

hutan rakyat di tingkat desa masih belum tertib sehingga pelaporan yang

disampaikan ke Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota tidak rutin yang

selanjutnya berdampak pada pelaporan kepada Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur. Untuk mengantisipasi agar kondisi tersebut tidak

berkelanjutan, pada Tahun 2014, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi data produksi kayu hutan rakyat

dengan melakukan pengumpulan data dilanjutkan dengan rekonsiliasi data

produksi hutan rakyat untuk masing-masing kabupaten/kota. Dengan

kegiatan tersebut diharapkan kabupen/kota lebih giat mengumpulkan data

produksi kayu dari tingkat kecamatan yang belum disampaikan oleh pejabat

penerbit.

Jumlah kayu hutan rakyat di Jawa Timur sejak tahun 2010 sampai

dengan 2014 sebagai berikut :

1) Tahun 2010, jumlah produksi hutan rakyat sebesar 1.848.367 m3 atau

naik 5,84 % dari tahun 2009. Jumlah produksi hutan rakyat tahun 2009

sebesar 1.746.352,87 m3.


2) Tahun 2011, jumlah produksi hutan rakyat sebesar 2.446.359 m3 atau

naik 32,35 % dari tahun 2010

3) Tahun 2012, jumlah produksi hutan rakyat sebesar 2.509.523,51 m3 atau

naik 2,58 % dari tahun 2011

4) Tahun 2013, jumlah produksi hutan rakyat sebesar 2.701.283,785 m3

atau naik 7.64 % dari tahun 2012



Program pendukung pencapaian indikator persentase peningkatan kayu

hutan rakyat tahun 2014 melalui program pemanfaatan potensi sumber daya

hutan dengan kegiatan :

1) Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan

2) Pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan

3) Penatausahaan hasil hutan dan pengawasan pungutan iuran kehutanan

4) Sosialisasi ecolabeling hutan rakyat

5) Kerjasama antar daerah dan peningkatan investasi bidang kehutanan

6) Pemberdayaan dan pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan

Grafik 8


Sebagai perbandingan data kayu hutan rakyat di Jawa Timur, berikut

ditampilkan data kayu hutan rakyat di Jawa Tengah Tahun 2010 s.d. 2014 :

1) Tahun 2010, jumlah produksi hutan rakyat sebesar 815.958,03 m3 atau

turun 34,44 % dibanding Tahun 2009. Jumlah produksi hutan rakyat

Tahun 2009 sebesar 1.244.645 m3.



3) Tahun 2012, jumlah produksi hutan rakyat sebesar 582.548,81 m3 atau








finansial yang diakomodir dalam 6 (enam) kegiatan yaitu pembinaan dan

pengendalian produksi hasil hutan, pembinaan dan pengawasan industri


hasil hutan, penatausahaan hasil hutan dan pengawasan pungutan iuran

kehutanan, sosialisasi ecolabeling hutan rakyat, serta kerjasama antar

daerah dan peningkatan investasi bidang kehutanan yang dilaksanakan sejak

Tahun 2010 s.d 2014 belum mampu secara efektif dan efisien mencapai

target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

2009 s.d. 2014. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah pada Tahun 2010

s.d 2013, volume produksi hutan rakyat Jawa Timur lebih tinggi. Namun

demikian, pada Tahun 2014 volume produksi hutan rakyat Jawa Timur lebih

rendah dibanding Jawa Tengah. Kondisi tersebut disebabkan kurang

terbangunnya kerjasama antara perangkat desa dalam hal ini penerbit

dokumen angkutan dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi

kehutanan sehingga berdampak pada data produksi hutan rakyat tingkat

regional. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, kiranya perlu diterbitkan

kebijakan yang mewajibkan bahwa setiap penerbit dokumen angkutan wajib

melaporkan hasilnya kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi

kehutanan dan jika tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi. Adapun pelaporan

jika dimungkinkan dapat dilaksanakan secara on-line sehingga dapat diakses

oleh masyarakat luas.

Dengan kegiatan pemberdayaan UPT Peredaran hasil hutan, produksi kayu

hutan yang masuk ke Jawa Timur dan kayu yang masuk di dalam pelabuhan

dapat dipantau dengan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil

hutan, pemeriksaan dokumen penatausahaan hasil hutan dan fisik hasil

hutan di industri pengolahan hasil hutan, tempat penimbunan kayu,

pelabuhan dan gudang penampungan. Untuk kelancaran hal tersebut,

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menunjuk Pejabat Pemeriksa

dan Pengukur Kayu Bulat (P3KB) yang bertanggung jawab terhadap legalitas

kayu bulat yang masuk melalui pelabuhan yang dibuktikan dengan

kelengkapan dokumen. Beberapa dokumen angkutan yang harus dilengkapi

atau menyertai kayu masuk pelabuhan adalah :

a. Kayu yang berasal dari kawasan hutan

- Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB), untuk kayu bulat yang berasal

dari TPk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)


- Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), untuk kayu bulat yang

berasal dari TPk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

b. Kayu yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat

- Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), untuk kayu rakyat dengan jenis

kayu yang tidak termasuk dalam kategori kayu rakyat berdokumen

angkutan “nota angkutan”.

- Surat Angkutan, untuk kayu rakyat dengan 23 jenis kayu (

P.30/Menhut-II/2012)

- Surat Angkutan Penggunaan Sendiri

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pengawasan dan pengendalian kayu

masuk melalui pelabuhan, UPT Peredaran Hasil Hutan didukung oleh petugas

lapangan yang bekerja tersebar pada 10 pos pelayanan, yaitu :

1) Pos PHH Pelabuhan Gresik

2) Pos PHH Gresik I

3) Pos PHH Gresik 2

4) Pos PHH Pelabuhan Tg. Perak Surabaya

5) Pos PHH Surabaya 1

6) Pos PHH Surabaya 2

7) Pos PHH Sidoarjo

8) Pos PHH Pasuruan

9) Pos PHH Probolinggo

10) Pos PHH Banyuwangi

Jumlah kayu masuk melalui pelabuhan di Jawa Timur Tahun 2010 s.d. 2014

sebagai berikut :

1) Tahun 2010, jumlah kayu masuk malalui pelabuhan sebanyak

1.198.631,37 m3 naik 0,95% dibanding tahun 2009. Jumlah kayu

masuk melalui pelabuhan pada tahun 2009 sebesar 1.187.383,38 m3

2) Tahun 2011, jumlah kayu masuk melalui pelabuhan sebanyak

1.277.850,82 m3 naik 6,61 % dibanding tahun 2010


1.506.053,01 m3 naik 17,86 % dibanding tahun 2011



1.344.666,73 m3 atau turun 10,72 % dibanding tahun 2012

5) Tahun 2014, jumlah kayu masuk melalui pelabuhan sebanyk

1.523.778,83m3 atau naik 13,32 % dibanding tahun 2013.

Program pendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan

kayu masuk malalui pelabuhan tahun 2014 melalui program pemanfaatan

potensi sumber daya hutan dengan kegiatan pemberdayaan UPT Peredaran

Hasil Hutan

Sebagai bahan perbandingan jumlah kayu masuk melalui pelabuhan di Jawa

Timur, berikut ini disampaikan jumlah kayu masuk di pelabuhan Jawa

Tengah :


282.764,25 m3

2) Tahun 2011, jumlah kayu masuk melalui pelabuhan sejumlah 248.614,44

m3 atau turun 12,08 % dibanding tahun 2010

3) Tahun 2012, jumlah kayu masuk melalui pelabuhan sebesar 928.137,73

m3 atau naik 273,32 % dari Tahun 2011.

4) Tahun 2013, jumlah kayu masuk melalui pelabuhan sebesar

1.023.799,12 m3 atau naik 10,31 % dibanding Tahun 2012.


5) Tahun 2014, jumlah kayu masuk melalui pelabuhan sebesar

1.179.491,25 m3 atau naik 15,21 % dari Tahun 2013.



maupun sumber daya finansial yang diakomodir dalam kegiatan

pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan yang dilaksanakan sejak Tahun

2010 s.d. 2014, secara efektif dan efisien mampu mencapai target yang


2014. Jika dibandingkan dengan kondisi di Jawa Tengah pada Tahun 2010

dan 2014, volume kayu masuk melalui pelabuhan di Jawa Timur lebih tinggi

dibanding Jawa Tengah. Namun demikian, jika penghitungannya

berdasarkan % peningkatan volume kayu masuk melalui pelabuhan, maka

Jawa Tengah lebih tinggi dibanding Jawa Timur. Perbedaan penghitungan

tersebut disebabkan oleh perbedaan angka dasar yang digunakan.

Efektivitas yang dicapai didasarkan atas kesesuaian jenis dan jumlah kayu

masuk melalui pelabuhan yang telah diukur dan diuji berdasarkan dokumen

angkutan oleh pejabat P3KB. Adapun efisiensi yang dicapai didasarkan atas


penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.598.516.476,- (97,18 %) dengan

realisasi fisik 100%.

Jumlah partisipan pengelola hutan terus mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun. Namun demikian, realisasi jumlah partisipan tahun 2013

dan 2014 dibanding target yang hendak dicapai belum menunjukkan hasil

yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu : 1) masa

Perjanjian Kerja Sama (PKS) setiap 3 tahun sekali, 2) transisi masa

pembaharuan akta notarial PKS, dan 3) pendataan penetapan kelompok

baru untuk PKS. Kegiatan penguatan kelembagaan dilaksanakan oleh Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Perum Perhutani Divisi

Regional Jawa Timur dalam hal ini Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).

Jumlah partisipan (kelompok) pengelola hutan di Jawa Timur sejak tahun

2010 sampai 2014 sebagai berikut :

1) Tahun 2010 jumlah partisipan pengelola hutan 1.765 kelompok naik

4,69% dari tahun 2009. Jumlah partisipan pengelola hutan tahun 2009

sebanyak 1.688 kelompok

2) Tahun 2011 jumlah partisipan pengelola hutan 1.798 kelompok naik

1,87% dari tahun 2010

3) Tahun 2012 jumlah partisipan pengelola hutan 1.816 kelompok naik 1 %

dari tahun 2011

4) Tahun 2013 jumlah partisipan pengelola hutan 1.820 kelompok atau naik

0,22 % dari tahun 2012

5) Tahun 2014, jumlah partisipan pengelola hutan 1.825 kelompok atau naik

0,27 % dibanding Tahun 2013.


Program pendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan

partisipan (kelompok) dalam pengelolalan hutan melalui program

pemanfaatan potensi sumber daya hutan dengan kegiatan :

1) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam mendukung LMDH

2) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam mendukung pembinaan

kelembagaan

3) Rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfaatan lahan di bawah tegakan,

pengembangan usaha hutan rakyat)

4) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama

Masyarakat, peningkatan penyuluh kehutanan dan aneka usaha

kehutanan)

5) Monitoring evaluasi dan pelaporan

6) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam mendukung manajemen dan

pemasaran pasca produk hasil hutan masyarakat sekitar hutan

7) APP bidang kehutanan.

Sebagai perbandingan data jumlah partisipan pengelola hutan yang

tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), berikut ini

ditampilkan data LMDH di Jawa Tengah :


1) Tahun 2010, jumlah LMDH sebanyak 1.914 lembaga atau naik 0,26 %

dibanding Tahun 2009. Tahun 2009 jumlah LMDH sebanyak 1.909

lembaga.

2) Tahun 2011, jumlah LMDH sebanyak 1.923 lembaga atau naik 0,47 %

dibanding tahun 2010

3) Tahun 2012, jumlah LMDH sebanyak 1.923 lembaga atau stagnan.

4) Tahun 2013, jumlah LMDH sebanyak 1930 lembaga atau naik 0,36 %

dibanding Tahun 2012

5) Tahun 2014, jumlah LMDH sebanyak 1.930 lembaga atau stagnan.



maupun sumber daya finansial yang diakomodir dalam 7 (tujuh) kegiatan

yang dilaksanakan sejak Tahun 2010 s.d. 2014, secara efektif dan efisien

mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur 2009 s.d. 2014. Jika dibandingkan dengan kondisi di

Jawa Tengah pada Tahun 2010 dan 2014, jumlah kelompok yang turut

berpartisipasi di Jawa Timur lebih rendah dibanding Jawa Tengah.

Namun demikian, jika penghitungannya berdasarkan % peningkatan

jumlah kelompok yang turut berpartisipasi, maka Jawa Timur lebih tinggi


dibanding Jawa Tengah. Perbedaan penghitungan tersebut disebabkan

oleh perbedaan angka dasar yang digunakan. Efektivitas yang dicapai

didasarkan atas jumlah kelompok masyarakat desa hutan yang terbentuk.

Adapun efisiensi yang dicapai didasarkan atas penyerapan anggaran

sebesar Rp. 7.062.687.820,- (88,57 %) dengan realisasi fisik 100%

Tabel 12: Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Prov. Jatim

SASARAN INDIKATORKINERJA

2010 2011 2012 2013 2014


Meningkatnyarehabilitasihutan danlahan kritis

% penurunan lahankritis di Tahura R.Soerjo (%)

25 29,25 30 41,35 35 35,25 50 54,43 100 100

Persentasepenurunan lahankritis di luarkawasan hutanJawa Timur (%)

10 10.29 25 27.02 30 34.09 75 77.37 100 100

Meningkatnyaperlindunganhutan danhasil hutansertapengendalianperedaranhasil hutan

% penurunan luaskebakaran hutan(%)

25 71,87 25 -125,61 25 32,34 25 69,91 25 -703,3

% penurunanpencurian hasilhutan (%)

10 23,44 10 -24,78 10 5,73 10 43,67 10 11,52

% peningkatanproduksi kayuhutan rakyat (%)

2,5 5,84 5 32,35 7,5 2,58 10 7,64 12,5 7,47

% peningkatankayu masuk melaluipelabuhan (%)

2,5 0,95 5 6,61 7,5 17,86 10 -10,72 12,5 13,32

% peningkatanpartisipan(kelompok) dalampengelolaan hutan(%)

1 4,69 1 1,87 1 1 1 0,22 1 0,27

B. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI/

KABUPATEN/KOTA

Visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian Kehutanan

Tahun 2010-2014, yaitu “Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang

Berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka ditetapkan misi sebagai

berikut :

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan

informasi kehutanan.


2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk memperkuat

kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha.

3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya

alam.

4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai

(DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi

dan sosial DAS.

5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta

kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan

secara optimal.

6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan

Kementerian Kehutanan.

Visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian Kehutanan

2010-2014 serta Visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 mempunyai

keterkaitan yang erat. Kedua Rencana Strategis tersebut sangat menekankan

pada terwujudnya masyarakat yang makmur/ sejahtera. Masyarakat yang

berdomisili di sekitar hutan adalah potret dari masyarakat “Wong Cilik” yang

selama ini termarginalisasi, sehingga kondisi sosial ekonomi mereka jauh dari

berkecukupan. Banyak dari mereka yang menggantungkan sumber

penghasilannya dari keberadaan sumber daya hutan, baik sebagai petani

pesanggem, maupun pencari daun Jati dan perencek kayu bakar. Selama ini

akses mereka terhadap sumber daya hutan, sangat kurang karena

keterbatasan kemudahan yang mereka terima dari pengelola hutan atau

pemangku kawasan yaitu Perum Perhutani.

Sasaran orientasi pembangunan kehutanan di Jawa Timur yang

dijalankan melalui misi Kementerian Kehutanan dan misi Pemerintah Provinsi

Jawa Timur tersebut di atas, merupakan suatu sinergi dari misi Pemerintah

Provinsi Jawa Timur yaitu Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk

Rakyat. Karena didalamnya terdapat upaya-upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa hutan yang secara sosial ekonomi adalah

sekelompok wong cilik yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.


C. Realisasi Anggaran

C.1 Anggaran APBD 2014

Secara umum realisasi keuangan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No Program Anggaran(Rp)

Realisasi(Rp) %

Sisa(Rp)

I Belanja Tidak Langsung16.915.553.000 16.298.759.843 96,35 616.793.157

II Belanja Langsung:33.940.100.550 30.553.473.362 90,02 3.386.627.188

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.252.962.600 1.979.634.190 87,87 273.328.410

- Pelayanan Administrasi Perkantoran2.252.962.600 1.979.634.190 87,87 273.328.410

2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur1.698.776.300 1.458.475.640 85,85 240.300.660

- Peningkatan sarana dan prasarana apartur1.698.776.300 1.458.475.640 85,85 240.300.660

4 Peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur

320.131.100 282.660.000 88,3 37.471.100

- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur320.131.100 282.660.000 88,3 37.471.100

5 Peningkatan Pembangunan sistempelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

35.430.000 18.290.000 51,62 17.140.000

- Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

35.430.000 18.290.000 51,62 17.140.000

6. Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah

180.000.000 180.000.000 100 0

- Penyusunan Database SKPD sebagai penunjangPusat Data Provinsi Jawa Timur

180.000.000 180.000.000 100 0

7.Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

20.459.224.500 18.257.025.521 89,24 2.202.198.979

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan500.000.000 452.431.315 90,49 47.568.685

- Kerjasama antar daerah dan peningkataninvestasi kehutanan

470.000.000 381.098.550 81,08 88.901.450

- Rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfaatanlahan di bawah tegakan, pengembangan usahahutan rakyat)

1.035.250.000 864.104.300 83,47 171.145.700

- Perencanaan, pemantauan dan pemantapanstatus kawasan, perlindungan hutan danpenggunaan kawasan hutan

896.560.000 779.923.475 86,99 116.636.525

- Pemberdayaan UPT Peredaran hasil hutan2.673.840.000 2.598.516.476 97,18 75.323.524

- APP bidang kehutanan2.597.634.000 2.259.043.550 86,97 338.590.450


- Peningkatan partisipasi masyarakat melaluipengelolaan hutan bersama masyarakat(PHBM) peningkatan penyuluhan kehutanandan aneka usaha kehutanan

922.100.000 826.554.350 89,64 95.545.650

- Perlindungan hutan dan pengembangan jasalingkungan serta pengendalian peredaran hasilhutan, pengembangan infrastruktur

860.060.000 825.765.400 96,01 34.294.600

- Pembinaan desa model konservasi3.263.138.000 2.770.143.175 84,89 492.994.825

- Sosialisasi ecolabelling hutan rakyat840.850.000 729.711.000 86,78 111.139.000

- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalamrangka mendukung pelatihan LMDH

742.275.000 697.160.000 93,92 45.115.000

- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalamrangka mendukung pembinaan kelembagaan

927.155.000 877.434.685 94,64 49.720.315

- Pendidikan kemasyarakatan produktif dalammendukung manajemen dan pemasaran pascaproduk hasil hutan masyarakat sekitar hutan

1.250.000.000 1.085.959.620 86,88 164.040.380

- Pemberdayaan dan pengembangan UPTPerbenihan Tanaman Hutan

1.238.000.000 1.020.553.025 82,44 217.446.975

- Pembinaan dan pengendalian produksi hasilhutan

800.000.000 714.880.250 89,36 85.119.750

- Penatausahaan hasil hutan dan pengawasanpungutan iuran kehutanan

897.800.000 854.228.800 95,15 43.571.200

- Pembinaan dan pengawasan industri hasilhutan

544.562.500 519.517.550 95,4 25.044.950

8. Perlindungan dan Konservasi Sumber DayaHutan

5.849.070.550 5.647.714.520 96,56 201.356.030

- Pelestarian dan penataan kawasan TahuraR.Soerjo

3.868.800.000 3.794.913.350 98,09 73.886.650

- Operasi perlindungan dan pengamanan hutan1.052.800.550 995.295.000 94,54 57.505.550

- Penanaman pohon sepanjang jalan nasionaldan jalan provinsi

197.950.000 176.500.870 89,16 21.449.130

- Rehabilitasi lahan kritis /potensial kritis631.520.000 583.006.300 92,32 48.513.700

- Pendampingan pelaksanaan kegiatan operasiperlindungan dan pengamanan hutan

98.000.000 97.999.000 100 1.000

9. Program Perencanaan dan PengembanganHutan

3.144.505.500 2.729.673.491 86,81 414.832.009

- Pengamanan (safeguarding) pembangunankehutanan (monitoring dan evaluasi,peningkatan data statistic dan legislasi hokumbidang kehutanan)

1.484.505.500 1.425.614.365 96,03 58.891.135

- Pengamanan (safeguarding) pembangunankehutanan (perencanaan dan penyusunanprogram satuan kerja dalam rangkaimplementasi pembangunan kehutanan

1.660.000.000 1.304.059.126 78,56 355.940.874

- JUMLAH BELANJA DAERAH50.855.653.550 46.852.233.205 92,13 4.003.420.345


C.2 Anggaran APBN 2014

Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari APBN tahun 2014 sebesar

Rp. 4.661.068.000,- terealisasi sebesar 4.324.968.350 (92,79%) dengan

rincian sbb:

1. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis

Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah dana sebesar Rp.

691.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 640.506.950,- (92,64%). Program

tersebut terdiri atas 3 kegiatan, yaitu :

a. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dan reklamasi hutan di

DAS Prioritas dengan jumlah dana sebesar Rp. 590.140.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 546.318.375,-

b. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS dengan jumlah dana

sebesar Rp. 15.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.916.125,-

c. Pengembangan perbenihan tanaman hutan dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 85.960.000 dan terealisasi sebesar Rp. 79.272.450,-

2. Program Peningkatan Usaha Kehutanan dengan jumlah dana

Rp. 437.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 432.398.220 (98,95 %).

Program tersebut terdiri atas 2 kegiatan, yaitu :

a. Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan dengan

jumlah dana sebesar Rp. 211.000.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 206.408.020,-

b. Peningkatan usaha industri primer kehutanan dengan jumlah dana

sebesar Rp. 226.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 225.990.200,-

3. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

dengan jumlah dana sebesar Rp.800.000.000,- terealisasi sebesar

Rp. 641.767.305,- (80,22%). Program tersebut terdiri atas 3 kegiatan,

yaitu :

a. Pengembangan kawasan konservasi , ekosistem esensial, dan

pembinaan hutan lindung dengan jumlah anggaran sebesar

Rp. 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 115.807.500,-

b. Pengendalian kebakaran hutan dengan jumlah anggaran

Rp. 300.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 296.344.255,-


c. Penyidikan dan pengamanan hutan dengan jumlah anggaran

Rp. 300.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.229.615.550,-

4. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan

Hutan dengan jumlah dana sebesar Rp. 610.800.000,- dan realisasi

sebesar Rp. 509.957.125,- (83,49%) dengan kegiatan penyiapan

pemantapan kawasan hutan

5. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dengan jumlah

dana sebesar Rp. 2.121.868.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 2.100.338.750,- (98,99 %) dengan kegiatan peningkatan penyuluhan

kehutanan

D. PRESTASI

Prestasi yang telah dicapai sepanjang Tahun 2014 adalah NIHIL

Documents

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA - dishut.jatimprov.go.iddishut.jatimprov.go.id/05_sakip2014_bab_3.pdfketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 ... tahun-tahun sebelumnya