STUDIO PROSES PERENCANAAN
BAB II
TUJUAN,KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
2.1 Kebijakan Kabupaten Lombok Barat
Berdasarkan potensi, masalah, dan prospek pengembangan
kabupaten lombok barat, peran kabupaten dalam konteks regional
dan nasional, maka diperlukan tujuan penataan ruang, kebijakan
dan strategi penataan ruang dalam jangka waktu dua puluh tahun.
2.1.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Lombok Barat adalah
terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup dalam rangka mendorong wilayah kabupaten Lombok Barat sebagai kawasan
pengembangan agroindustri, pariwisata dan pertambangan untuk meningkatkan daya
saing daerah.
2.1.2. Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten Lombok Barat
dilakukan dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah agar tujuan
penataan ruang wilayah kabupaten Lombok Barat tercapai.
A. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang
1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang
Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten Lombok
Barat meliputi :
a) Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi yang ada serta
mengembangkan peran dan fungsi pusat pertumbuhan yang ada untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Lombok
Barat.
b) Mengembangka sistem perdesaan yang mendorong pembentukan pusat
pelayanan di kawasan perdesaan secara mandiri
I-1
STUDIO PROSES PERENCANAAN
c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasrana
transportasi, telekomunikasi, energi, sumber data air dan prasarana
lingkungan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah.
2. Strategi Pengembangan Struktur Ruang
Strategi pengambangan struktur ruang wilayah Kabupaten Lombok barat
meliputi :
a) Strategi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan bebasis potensi
yang ada serta mengembangkan peran dan fungsi pusat-pusat
pertumbuhan yang ada untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi
wilayah Kabupaten Lombok Barat, meliputi :
Mendorong pengembangan Kota Gerung sesuai potensi unggulan
dan daya dukung lingkungan hidup agar memenuhi criteria
sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
Revitalisasi peran dan fungsi ibu Kota Kecamatan lembar dan
narmada untuk memantapkan perannya sebagai PKL (Pusat
Kegiatan Lokal)
Mendorong pengembangan ibu kota Kecamatan Sekotong dan
Kediri sesuai potensi unggulan dan daya dukung lingkungan
hidup agar memenuhi criteria sebagai PKL (Pusat Kegiatan
Lokal)
Mendorong pengembangan Ibu Kota Kecamatan lainnya sesuai
potensi ungulan dan daya dukung lingkungan hidup agar
memnuhi criteria sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)
Mendorong pengembangan kawasan strategis untuk mendorong
pengembangan kawasan sekitarnya.
b) Strategi Pengembangan Sistem perdesaan yang mendorong
pembentukan pusat pelayanan di kawasan perdesaan secara mandiri
meliputi :
Pembentukan desa pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan
desa secara berhirarki.
Pengembangan sarana prasarana pendukung untuk mewujudkan
perkembangan wilayah secara sinergi dan sesuai dengan
kebutuhan pengembangannya.
I-2
STUDIO PROSES PERENCANAAN
Pelaksanaan pengmebangan percepatan pembangunan pada desa
tertinggal.
Pengendalian ketat pada kawasan pertanian dengan spesifikasi
lahan pertanian abadi sebagai lahan untuk pemenuhan kebutuhan
suasembada beras.
c) Strategi peninglatan Kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan
prasarana lingkungan yang terpadu dan merata diseluruh wilayah
meliputi :
Menata sistem sarana dan prasarana wilayah secara hirarrki dan
merata.
Meningkatkan sistem jaringan transportasi darat yang dapat
mendorong intraksi kegiatan antara pusat-pusa pertumbuhan serta
meningkatkan aksesbilitas pusat- pusat pertumbuhan dengan
kawasan sekitarnya.
Menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan
pergerakan antar ibu kota Kabupaten, ibu kota kecamatan dan
desa pusat pertumbuhan.
Pengambangan jaringan dan peningkatan pelayanan
telekomunikasi hingga mencapai kawasan perdesaan dan
terisolasi.
Percepatan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan
dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan
ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi
sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan.
Pengembangan energi baru terbarukan untuk memenuhi
kebutuhan daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh
pelayanan PLN dan mengurangi ketergantungan terhadap energi
tak terbarukan.
Peningkatan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaataan
sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan
irigasi.
Penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan
keberadaan wilyah sungai, cekungan air tanah dan mata air pada
I-3
STUDIO PROSES PERENCANAAN
zona kawasan lindung, tidak diizinkan pemanfaantan sumber
daya air untuk fungsi budidaya, termasuk juga untuk
penambangan.
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah
ramah lingkungan.
Kerjasam antar wilayah dalam hal pengelolaan dan
penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan.
Pengaturan sistem drainase untuk mencegah terjadinya rawan
bencana banjir dan erosi.
Pengembangan instalasi pengelohan air limbah terpadu dan
berkelanjutan.
B. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kabupaten
Lombok Barat meliputi :
1. Kebijakan dan Strategi Pemantapan Kawasan Lindung
a) Kebijakan Pemantapan Kawasan Lindung
Kebijakan Pemantapan Kawasan Lindung meliputi :
1) Mempetahankan luas kawasan lindung
2) Mencegah alih fungsi lahan kawasan lindung
3) Minimalisasi kerusakan kawasan lindung akibat aktivitas manusia
dan alam.
4) Rehalibitasi dan konsrevasi kawasan lindung; dan
5) Mitigasi dan adaptasi kawasan bencana alam
b) Strategi Pemantapan Kawasan Lindung
Strategi untuk mempertahankan luas kawasan lindung, meliputi :
1) Mempertahankan luas kawasan lindung di darat maupun laut
sesuai tata batas kawasan hutan dan kawasan konservasi laut;
2) Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit
30% (Tiga puluh perseratus) dari luas wilayah;
3) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang
telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya maupun
bencana alam, dalam rangka mengembalikan dan memlihara
keseimbangan ekosistem wilayah;
I-4
STUDIO PROSES PERENCANAAN
4) Mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar
kawasan hutan;
5) Meningkatkan upaya-upaya pengamanan huatan;
6) Mengembangkan program- program penyelamaytan hutan secara
terpadu lintas wilayah dan lintas sector;
7) Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit
30% (Tiga puluh perseratus) dari luas kawasan perkotaan;
8) Membatasi perkembangan kawasan terbangun di perkoataan
dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertical dan
tidak memanfaatkan ruang secara sporadic;
9) Rehalibitasi dan konservasi suaka alam, suaka margasatwa, cagar
alam, pelestarian sumber daya alam dan kawasan keanekaragaman
hayati spesifik lokal;
10) Pengaturan pemnfaatan kawasan sempadan pantai, sungai, sumber
mata air dan sempadan jalan;
11) Mempertahankan fungsi lindung dan membatsi kegiatan budidaya
yang dapat merusak fungsi lindung di pulau-pulau kecil; dan
12) Meningkakan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta
dan masyarakat akan pentingnya kwasan lindung.
c) Strategi untuk mencegah ahli fungsi lahan untuk kawasan lindung,
meliputi:
1) Mencegah terjadinya peladangan liar;
2) Pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan
hutan;
3) Pembutan tanda / tapal batas kawasan hutan;
4) Menetapkan luasan sawah;
5) Memanfaatkan hutan produksi secara selektif dan berelanjutan;
6) Menegmbangkan kegiatan budidaya susuai dengan kaidah dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7) Melarang kegiatan budidaya dalam kawasan hutan lindung;
8) Mengembalikan fungsi lindung secara bertahap pada kawasan
lindung yang sedang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya
sampai izin masa berlakunya habis;
I-5
STUDIO PROSES PERENCANAAN
9) Meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta
dan masyarakat untuk menghindari alih fungsi lahan kawasan
lindung.
d) Strategi untuk minimalisasi kerusakan kawasan lindung akibat aktivitas
manusia dan alam, meliputi :
1) Mereklamasi dan merehalibitasi lahan-lahan bekas pertambangan;
2) Memantau, mengawasi dan mengendalikan kegiatan
pertambangan;
3) Melarang dan menghentikan pertambangan tanpa izin;
4) Mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat kawasan
lingkar tambang dan / atau kawasan yang berpotensi tambang;
5) Melakukan upaya-upaya preventif sebelum diambil tindakan
administrasi maupun hokum terhadap aktivitas yang berdampak
merusak lingkungan hidup.
e) Strategi untuk rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung, meliputi :
1) Merehabilitasi lahan-lahan kritis;
2) Merehabilitasi dan melindungi kawasan sumber mata air;
3) Memelihara dan melestarikan sumber daya alam pesisir, laut dan
pulau-pulau kecil;
4) Meningkatkan upaya sosialiasasi dan kesadaran kepada
pemerintah, swasta dan masyarakat akan pentingnya menjaga
kelestarian lingkunga hidup.
f) Strategi untuk mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam,
meliputi:
1) Penataan kawasan rawan bencana alam
2) Perencanaan aksi pengelolaan kawasan rawan bencan alam;
3) Pemanfaatan kawasan rawan bencana alam sesuai kaedah-kaedah
yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian
lingkunga hidup;
4) Mencegah kegiatan budidaya yang berdampak pada kerusakan
lingkungan hidup pada kawasan rawan bencana alam;
5) Memanfatkan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi
dampak kerusakan pada kawasan rawan bencana alam;
6) Memanfaatkan teknologi tanggap dini kejadian bencana; dan
I-6
STUDIO PROSES PERENCANAAN
7) Meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran kepada pemerintah,
swasta dan masyarakat tentang bahaya seta upaya antisipasi
terjadinya bencana alam.
2. Kebijakan dan strategi pemanfaatan kawasan budidaya
a) Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Budidaya
Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Budidaya, meliputi :
1) Pengembangan kegiatan budidaya berbasis potensi sumber daya
dan daya dukung lingkungan hidup;
2) Pemanfaatan sumber daya alam berbasis pada pengembangan
agrobisnis dan parawisata; dan
3) Pemantauan dan pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi
melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan.
b) Strategi Pemanfaatan Kawasan Budidaya
1) Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya berbasis potensi
sumber daya dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :
Menetapakan kegiatan budidaya sesuai daya dukung
lingkungan hidup;
Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis
kabupaten;
Mengembangkan kegiatan budidaya yang memiliki
keunggulan kompetitif dan komparatif;
Mengembangkan suatu desa satu produk berbasis potensi dan
daya dukung lokal;
Mengembangkan kegiatan budidaya di luar akwasan lindung;
Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan
yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan
perekonomian daarah; dan
Mengembangkan sarana prasaran pendukung pengembangan
potensi budidaya unggulann daerah.
2) Strategi Pemanfaatan sumber daya alam berbasis pada
pengembangan agrobisnis dan parawisata, meliputi :
Menetapakan kawasan agrobisnis dan parawisata beserta
sektor unggulannya;
I-7
STUDIO PROSES PERENCANAAN
Menegmbangkan lokasi produksi, lokasi pengolahan produksi
dan lokasi pemasaran produk;
Menyediakan infrastruktur pendukung pengembangan
agrobisnis dan parawisata;
Merevitalisasi kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
dan
Mengembangakan kawasan parawisata unggulan.
3) Strategi pemantauan dan pengendalian kegiatan budidaya yang
berpotensi melampaui daya dukung daya tampung lingkungan,
meliputi:
Melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodic
terhadap kegiatan-kegiatan budidaya yang berpotensi merusak
lingkungan hidup;
Melakukan upaya prepentif terhadap kegiatan budidaya yang
berpotensi melampaui daya dukung daya tampung lingkungan
hidup;
Melakukan penindakan terhadap kegiatan budidaya yang
merusak lingkungan hidup;
Melakukan kajian lingkungan hidup strategis terhadap
kebijakan, rencana program yang menimbulkan dampak dan
resiko lingkungan hidup;
Melakukan proses analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) terhadap kegiatan-kegiatan budidaya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
Mengembangkan mekanisme dan prosedur pengaduan dan
penyelesaian sengketa terahadap kegiatan budidaya yang
merusak lingkungan hidup;
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan
pengawasan dampak negative aktifitas budidaya terhadap
lingkungan hidup; dan
Meningkatakan sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta
dan masyarakat tentang pembangunan berbasis daya dukung
dan daya tamping lingkungan.
I-8
STUDIO PROSES PERENCANAAN
3. Kebijakan dan strategi pemanfaatan kawasan budidaya
a) Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten
Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi :
1) Penetapan Kawasan strategis kabupaten;
2) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis secara
produktif, efisien, dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan daya
dukung lingkungan;
3) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan
strategis kabupaten;
4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pengembangan kawasan
strategis secara berkelanjutan; dan
5) Pengembangan Kawasan strategis kabupaten untuk percepatan
pembangunan kawasan tertinggal
b) Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten
1) Strategi untuk menetapakan kawasan strategis kabupaten
mempertimbangkan :
2) Potensi unggulan kawasan strategis;
3) Daya dukung lingkungan untuk setiap potensi unggulan kawasan
strategis; dan
4) Keterkaitan kedepan dan kebelakang kawasan strategis terhadap
kawasan skitarnya untuk mendorong percepatan pengembangan
kawasan sekitarnya.
5) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis
secara produktif, efisien dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan
daya dukung lingkungan, meliputi :
Melakukan penataan ruang kawasan strategis kabuapaten
dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesesuain lahan;
Mengembangkan produk unggulan sesuai daya dukung
lingkungan;
Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung sesuai
potensi dan daya dukung lingkungan;
Mengembangkan kawasan strategis berorientasi bisnis yang
mengakomodir kepentingan hulu dan hilir;
I-9
STUDIO PROSES PERENCANAAN
Mencegah pemanfaatan lahan kawasan strategis yang
berpotensi bencana alam kecuali memanfaatkan teknologi
yang sesuai dengan kaedah-kaedah pembangunan
berkelanjutan;
Melestarikan kawasan strategis kabupaten yang berorientasi
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
Merehabilitasi kawasan strategis yang berorientasi fungsi dan
daya dukung lingkungan hidup yang teridentifikasi mengalami
kerusakan; dan
Mengembangakan mekanisme substitusi produk dalam
maupun antar kawasan strategis.
6) Strategi pengembangan saran dan prasrana pendukung
pengembangan kawasan strategis kabupaten meliputi :
Mengembangkan saran dan prasarana sesuai kebutuhan
pengembangan kawasan;
Meningkatakan peran swasta dan masyarakat dalam
menyediakan sarana prasrana; dan
Mengembangkan saran dan prasarana secara terpadau dan
berkelanjutan.
7) Starategi untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk
pengembangan kawasan strategis secara berklenjutan, meliputi :
Mengembangakan kegiatan penunjang dan / atau kegiatan
turunan dari pemanfaatan sumber daya dan atau teknologi;
Meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya
dan / atau teknologi dengan kegiatan penunjang dan atau
turunannya;
Mencegah damapak negative pemanfaatan teknologi terhadap
fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat; dan
Memanfaatkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
8) Strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk
percepatan pembangunan kawasan tertinggal meliputi :
Mengidentifikasi lokasi dan potensi kawasan tertinggal yang
berada di sekitar setiap kawasan strategis kabupaten;
I-10
STUDIO PROSES PERENCANAAN
Mengembangkan sinergi sosial dan ekonomi antara kawasan
strategis dengan kawasan tertinggal yang ada di sekitarnya;
Penataan ruang dan lingkungan kawasan tertinggal;
Meningkatkan aksesbilitas antara kawasan strategis dengan
kawasan tertinggal di sekitarnya; dan
Mengembangakan kualitas dan jangkauan pelayanan saran dan
parasrana pada kawasan tertinggal.
2.2 Kebijakan Kecamatan Labuapi
Untuk menentukan arahan pengembangan dari Kecamatan Labuapi, melihat
dari keadaan serta kondisi Kecamatan Labuapi secara umum, baik itu potensi dan
maupun segala sesuatu yang sangat mungkin untuk dikembangkan dalam Desa
tersebut. Dimana dalam penataan tata ruang harus disesuaikan dengan potensi dan
kebutuhan masing-masing daerah.
Berdasarkan hal diatas serta kebijakan yang ada, untuk Kecamatan Labuapi,
fungsi tata ruang wilayahnya yaitu sebagai “Pendukung perkotaan Gerung dan
Kawasan tunggal kendali dalam distribusi barang dan pengembangan kawasan” .
Secara struktur tata ruang wilayah Kecamatan Labuapi lebih diarahkan untuk
meningkatkan kegiatan, meliputi :
Pengembangan Permukiman;
Pengembangan industri dan pergudangan; dan
Pengembangan Pertanian; dan
Pengembangan Peternakan
Kecamatan Labuapi memiliki beberapa fungsi atau peranan daerah yang
terbaagi menjadi dua, yaitu :
1. Fungsi Eksternal, yaitu fungsi atau peranan suatu Wilayah yang mampu
memberikan pelayanan kebutuhan secara eksternal atau regional, meliputi:
Kegiatan perindustrian, pergudangan, perdagangan, pelabuhan
barang sebagai bentuk pola untuk memajukan Kabupaten Lombok
Barat khususnya Kecamatan Labuapi menjadi pendukung kegiatan
dan menjadi kawasan tungggal kendali dalam kegiatan distribusi
barang dan pengembangan kawasan Kabupaten Lombok Barat.
I-11
STUDIO PROSES PERENCANAAN
Perumahan dan permukiman sebagai penunjang untuk tempat
tinggal masyarakat.
2. Fungsi internal, yaitu fungsi atau peranan suatu wilayah yang hanya
mampu memberikan pelayanan secara internal atau local, meliputi:
Pengembangan perindustrian, pergudangan dan perdagangan
Pengembangan daerah perumahan dan pemukiman
Pertanian, peternakan sebagai pertumbuhan ekonomi wilayah
2.3. Kebijakan Pembangunan Desa Labuapi
Fungsi Desa Labuapi berdasarkan kebijakan Kecamatan Labuapi ditentukan
berdasarkan fungsi internal dan eksternal. Adapun fungsi Desa Labuapi adalah
sebagai berikut:
1. Fungsi eksternal:
Pengembangan perumahan dan pemukiman
Pusat perindustrian, pergudangan dan perdagangan Kecamatan
Labuapi
Pelebaran Pusat perdagangan dan pemukiman Kabupaten Lombok
Barat
Transportasi sebagai penunjang kegiatan keluar masuk Kabupaten
Lombok Barat, terutama untuk teransportasi pelabuhan barang.
2. Fungsi internal:
Pengembangan industri, pergudangan dan perdagangan
Pengembangan daerah pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan
peternakan
2.4. Rencana Sistem Perwilayahan
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat direncanakan akan dibagi
menjadi 5 (lima) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (WP). Batas Wilayah
Pengembangan (WP) didasarkan pada batas administrasi wilayah. Setiap WP terdiri
dari satu atau dua kecamatan yang meliputi kawasan perkotaan dan kawasan
perdesaan. Masing-masing WP direncanakan mempunyai struktur kegiatan utama.
Fungsi WP mendefinisikan fungsi pusat pelayanan. Sedangkan struktur kegiatan
I-12
STUDIO PROSES PERENCANAAN
utama adalah jenis kegiatan utama yang akan direncanakan dikembangkan di masing-
masing WP.
Setiap pusat WP direncanakan mempunyai keterkaitan dalam jaringan
transportasi serta keterkaitan kegiatan, dan diarahkan membentuk sistem jaringan
secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (network
system) antar WP. Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk antara
kawasan perkotaaan satu dengan perkotaan lainya dan antara kawasan perkotaan
dengan kawasan perdesaan disetiap WP.
Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Lombok Barat meliputi 5 WP Yaitu :
1. WP GERBANG
a. WP Gerbang meliputi wilayah administrasi kecamatan Gerung,
kecamatan Lembar, dan kecamatan Labuapi.
b. Pusat WP Gerbang : perkotaan Gerung
c. Peran dan fungsi utama :
WP Gerbang merupakan wilayah penting bagi pintu masuk keluar
aktifitas sosial ekonomi bukan hanya skala kabupaten Lombok
Barat, tetapi juga secara regional provinsi NTB, Kawasan Timur
Indonesia, Nasional atau bahkan dalam menyongsong era pasar
bebas internasional.
Fungsi WP Gerbang sebagai pusat pelayanan skala kabupaten yang
meliputi : pusat pelayanan pemerintahan, jasa dan perdagangan,
pendidikan, dan kesehatan skala kabupaten Lombok Barat.
d. Struktur kegiatan utama yang dikembangkan :
Kegiatan ekonomi yang dikembangkan adalah sektor jasa dan
perdagangan, industri dan pergudangan, pelabuhan barang.
Kegiatan non ekonomi yang ditata sebagai konsekuensi dari peran
dan fungsi WP sebagai pusat pelayanan skala kabupaten adalah
kegiatan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan skala kabupaten.
I-13
STUDIO PROSES PERENCANAAN
Rencana struktur perwilayahan di WP Gerbang lihat Tabel 3.2
Tabel 2.1 Rencana Fungsi Dan Struktur Kegiatan WP Gerbang
KECAMATANFUNGSI UTAMA
WILAYAH
STRUKTUR KEGIATAN
WILAYAH
Gerung Pusat pelayanan
pemerintahan,
jasa komersial skala wilayah,
pendidikan tinggi dan
menengah, serta kesehatan
wilayah.
Pemerintahan,
Perdanganan dan jasa
komersial, Pertanian lahan
basah dan hortikultura,
perkebunan kelapa,
Peternakan unggas
Lembar Pusat pelayanan transportasi
barang, industri dan
pergudangan
Pelabuhan, industri dan
pergudangan, pertanian
lahan kering, perkebunan
kelapa dan jambu mente,
perikanan laut, Peternakan
sapi
Labuapi Pendukung perkotaan Gerung
dan Kawasan Tunggal
Kendali dalam distribusi
barang dan pengembangan
kawasan.
Pengembangan
permukiman, industri dan
pergudangan, Pertanian
lahan basah, Peternakan
unggas
Sumber : Hasil Rencana
2. WP PADI
a. WP PADI meliputi wilayah administrasi kecamatan Kediri dan
kecamatan Kuripan.
b. Pusat WP : perkotaan Kediri
c. Peran dan fungsi utama :
WP PADI sebagai pusat pengembangan pendidikan santri di
kabupaten Lombok Barat dan industri kerajinan rakyat.
d. Struktur kegiatan utama yang dikembangkan :
Pendidikan santri
Perdagangan
Industri kerajinan
I-14
STUDIO PROSES PERENCANAAN
Rencana struktur perwilayahan di WP PADI lihat Tabel 3.3
Tabel 2.2 Rencana Fungsi Dan Struktur Kegiatan WP PADI
KECAMATANFUNGSI UTAMA
WILAYAH
STRUKTUR
KEGIATAN WILAYAH
Kediri Pusat pendidikan santri,
pendukung perkotaan
Gerung dan Kawasan
Tunggal Kendali dalam
distribusi barang dan
pengembangan kawasan
Pendidikan,
Perdagangan, Pertanian
lahan basah, Industri
kerajinan
Kuripan Pendukung perkotaan
Gerung dan Kediri dalam
distribusi barang dan
pengembangan kawasan
Pertanian lahan basah,
Transportasi (By Pass
menuju BIL)
Sumber : Hasil Rencana
3. WP DASAR
a. WP DASAR meliputi wilayah administrasi kecamatan Narmada dan
kecamatan Lingsar.
b. Pusat WP : perkotaan Narmada
c. Peran dan fungsi utama :
WP DASAR sebagai pusat pengembangan seni dan budaya Lombok,
sebagai kawasan pelestarian lingkungan dan ekologi, serta sebagai pusat
pengembangan agropolitan.
d. Struktur kegiatan utama yang dikembangkan :
Pariwisata seni dan budaya
Agrowisata
Pertanian
I-15
STUDIO PROSES PERENCANAAN
Rencana struktur perwilayahan di WP DASAR lihat Tabel 3.4
Tabel 2.3 Rencana Fungsi Dan Struktur Kegiatan WP DASAR
KECAMATANFUNGSI UTAMA
WILAYAH
STRUKTUR
KEGIATAN WILAYAH
Narmada Pusat kajian pengembangan
seni dan budaya Lombok,
Pariwisata Budaya,
Pendukung perkotaan
Kawasan Tunggal Kendali
dalam distribusi barang dan
pengembangan kawasan
Pariwisata, Agrowisata,
Pertanian lahan basah,
Pertanian hortikultura,
Jasa dan perdagangan
agribisnis, Perkebunan
kelapa dan kopi,
Kehutanan
Lingsar Pendukung Narmada dalam
pengembangan seni budaya
Lombok, Pendukung
perkotaan Tunggal Kendali
dalam distribusi barang dan
pengembangan kawasan
Pariwisata, Pertanian
Lahan Basah, Pertanian
hortikultura, Perkebunan
kopi, kehutanan
Sumber : Hasil Rencana
4. WP SIAR
a. WP SIAR meliputi wilayah administrasi kecamatan Gunungsari dan
kecamatan Batu Layar.
b. Pusat WP : perkotaan Gunungsari
c. Peran dan fungsi utama :
WP SIAR sebagai pusat pengembangan pariwisata dan industri
kerajinan rakyat.
d. Struktur kegiatan utama yang dikembangkan :
Pariwisata alam
Industri kerajinan
I-16
STUDIO PROSES PERENCANAAN
Rencana struktur perwilayahan di WP SIAR lihat Tabel 3.5
Tabel 2.4 Rencana Fungsi Dan Struktur Kegiatan WP SIAR
KECAMATANFUNGSI UTAMA
WILAYAH
STRUKTUR
KEGIATAN WILAYAH
Gunungsari Pengembangan industri
kerajinan, Pendukung
perkotaan Tunggal Kendali
dalam distribusi barang dan
pengembangan kawasan
Industri kerajinan,
Perkebunan kelapa,
Pengembangan
permukiman
Batu Layar Pengembangan pariwisata Pariwisata alam,
Perhotelan & restaurant,
Perikanan laut
Sumber : Hasil Rencana
5. WP SEKOTONG
a. WP Sekotong meliputi wilayah administrasi kecamatan Sekotong.
b. Pusat WP : perkotaan Sekotong
c. Peran dan fungsi utama :
WP SEKOTONG sebagai pusat pengembangan pariwisata,
perhubungan, pertambangan
d. Struktur kegiatan utama yang dikembangkan :
Pariwisata
Perhubungan
Pertambangan
Rencana struktur perwilayahan di WP SEKOTONG lihat Tabel 3.6
Tabel 2.5 Rencana Fungsi Dan Struktur Kegiatan WP SEKOTONG
KECAMATANFUNGSI UTAMA
WILAYAH
STRUKTUR
KEGIATAN WILAYAH
Sekotomg Pengembangan pariwisata,
perhubungan, pertambangan
Pariwisata alam,
Pelabuhan penumpang
(ASDP) lintas provinsi,
pertambangan, pertanian
lahan kering, peternakan
I-17
STUDIO PROSES PERENCANAAN
sapi, perkebunan kelapa
dan jambu mente,
perikanan laut,
kehutanan
Sumber : Hasil Rencana
I-18