Bab II Gambaran Umum Dan Kebijakan

PT. Sumaplan Adicipta Persada

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN

KEBIJAKAN TERKAIT PENGEMBANGAN PPI KAWASAN

MUARA TAWAR

2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BEKASI

2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Bekasi mempunyai letak yang strategis karena dilalui oleh

jalur regional yang menjadi perlintasan antara ibu kota propinsi dan

ibu kota. Secara geografis Kabupaten Bekasi terletak antara 6010’53”

– 6030’6” Lintang Selatan dan 106048’28”–107027’29” Bujur Timur.

Posisi tersebut menempatkan Kabupaten Bekasi berada di sebelah

barat wilayah Propinsi Jawa Barat yang memanjang dari utara ke

selatan.

2.1.2 Wilayah Administratif

Wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai luas 127.388 Ha, meliputi 23

Kecamatan. Secara administratif Kabupaten Bekasi mempunyai

batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Laut Jawa

Selatan : Kabupaten Bogor

Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi

Timur : Kabupaten Karawang.

Secara administratif Kabupaten Bekasi dikepalai oleh seorang Bupati.

Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi sebanyak 23

kecamatan yang terdiri dari 182 desa dan 5 kelurahan. Jumlah

L a p o r a n A k h i r II - 1Rencana Pengelolaan PPI Muara Tawar Sebagai Lokasi Wisata Maritim Terpadu


desa/kelurahan di setiap kecamatan berkisar antara 6 sampai 13.

Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu kecamatan

Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong, sedangkan

kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan

Pebayuran. Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 Ha)

atau 11,00% dari luas kabupaten.

2.1.3 Kondisi Fisik Wilayah

A. Klimatologi

Suhu udara yang terjadi di Kabupaten Bekasi berkisar antara 280-

320C. Curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi pada

bulan Januari

B. Kondisi Air Tanah

Sekitar 15,5 % wilayah Kabupaten Bekasi memiliki air tanah yang

terintrusi air laut terutama di Kecamatan Muaragembong dan

Tarumajaya, 20,1 % memiliki air tanah dalam dan 64,4 % memiliki

air tanah dangkal.

Kondisi air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi sebagian

besar merupakan air tanah dangkal yang berada pada kedalaman

5 – 25 meter dari permukaan tanah, sedangkan air tanah dalam

pada umumnya didapat pada kedalaman antara 90 – 200 meter.

Kondisi air tanah di 5 kecamatan yaitu Cikarang Pusat, Cikarang

Utara, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, dan Cikarang Timur

memiliki debit sumur umumnya 5 lt/dtk. Kedalaman akuifer

dangkal dapat mencapai lebih dari 25 m. Kedalamannya

bervariasi antara 5-8 m di daerah pegunungan dan 2-4 m di

daerah dataran di bawah permukaan tanah setempat. Lapisan

akuifer dalam berada pada kedalaman 40–140 m di bawah muka

tanah setempat. Untuk Kecamatan Setu, Serang Baru, Cikarang

Selatan, Karang Bahagia, dan Pebayuran mempunyai potensi air

tanah sedang. Kecamatan Cibarusah dan Bojongmangu umumnya

potensi air tanahnya kecil, setempat dan langka.



C. Kondisi Air Permukaan

Kabupaten Bekasi merupakan SWS Citarum sepanjang 2.068 km2.

Sungai yang berada di Kabupaten Bekasi adalah Kali Cikarang,

Kali Ciherang, Kali Blencong, Kali Jambe, Kali Sadang, Kali

Cikedokan, Kali Ulu, Kali Cilemahabang, Kali Cibeet, Kali

Cipamingkis, Kali Siluman, kali Srengseng, kali Sepak, Kali Jaeran,

dan Kali Bekasi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 68

Tahun 1997 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air, sungai-

sungai di Kabupaten Bekasi yang dimanfaatkan untuk keperluan

air baku air minum dan kegiatan pertanian adalah Sungai Citarum,

Sungai Cibeet, Sungai Bekasi, dan Sungai Cikarang.

Kondisi kualitas sungai berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air

sungai yang dilaksanakan oleh BPLH Kabupaten Bekasi tahun

2011 adalah sebagai berikut :

1. Sungai Jambe, kondisi air dibawah baku mutu dan untuk

beberapa parameter melebihi ambang batas yaitu Do, Zn, COD,

BOD

2. Sungai Menir, kondisi di bawah baku mutu dan parameter yang

melebihi ambang batas adalah Zn

3. Sungai Jaeran, kondisi di bawah baku mutu dan parameter yang

melebihi ambang batas Zn

4. Sungai Cikedokan, kondisi di bawah baku mutu dan parameter

yang melebihi ambang batas adalah Nitrit dan MBAS

(konsentrasi deterjen)

5. Sungai Sadang, kondisi di bawah baku mutu dan parameter

yang melebihi ambang batas adalah MBAS (konsentrasi

deterjen)

6. Kali Ulu, kondisi di bawah baku mutu dan parameter yeng

melebihi ambang batas Nitrit



7. Sungai Cilemahabang, kondisi di bawah baku mutu dan

parameter yang melebihi ambang batas Zn

8. Sungai CBL, kondisi di bawah baku mutu

9. Sungai Cikarang, kondisi di bawah baku mutu dan parameter

yang melebihi ambang batas MBAS (konsentrasi deterjen).

Tabel 2.1Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bekasi

No DAS Luas Debit (m3/dtk)1 CBL 842,5 m3/dtk2 Ciherang 216 m3/dtk3 Citarum 2.342,5 m3/dtk4 Bekasi 410 m3/dtk

Sumber : Kegiatan Survei dan Pendataan DAS di Kabupaten Bekasi, Bappeda, 2013

Luas wilayah Kabupaten Bekasi adalah 127.388 Ha, luas masing-

masing kecamatan dan jumlah desa di Kabupaten Bekasi dapat dilihat

pada tabel 2.2.

Tabel 2.2Luas Wilayah dan Jumlah Desa



Ha % terhadap totalSetu 11 6.216 4,88

Serang Baru 8 6.38 5,01Cikarang Pusat 6 4.76 3,74

Cikarang Selatan 7 5.174 4,06Cibarusah 7 5.039 3,96

Bojongmangu 6 6.006 4,71Cikarang Timur 8 5.131 4,03

Kedungwaringin 7 3.153 2,48Cikarang Utara 11 4.33 3,40Karangbahagia 8 4.61 3,62

Cibitung 7 4.53 3,56Cikarang Barat 11 5.369 4,21

Tambun Selatan 10 4.31 3,38Tambun Utara 8 3.442 2,70

Babelan 9 6.36 4,99Tarumajaya 8 5.463 4,29Tambelang 7 3.791 2,98Sukawangi 7 6.719 5,27Sukatani 7 3.752 2,95

Sukakarya 7 4.24 3,33Pebayuran 13 9.634 7,56

Cabangbungin 8 4.97 3,90Muaragembong 6 14.009 11,00

Kabupaten Bekasi /Bekasi Regency

Kecamatan / District Luas Wilayah / Area

127.388 100,00

Jumlah Desa / Keluarahan

187 Sumber : Bekasi Dalam Angka, Tahun 2013.

D. Wilayah Yang Dipengaruhi Oleh Pasang Surut

Wilayah pantai utara Kabupaten Bekasi terdiri dari Kecamatan

Muaragembong, Tarumajaya, dan Babelan. Wilayah ini sering

mengalami banjir pasang surut (rob). Kecamatan Babelan

termasuk salah satu kecamatan yang cukup berkembang hl ini

dikarenakan letaknya yang berbatasan dengan DKI Jakarta,

sedangkan Kecamatan Muaragembong lebih didominasi

penggunaan lahannya untuk tambak dan mangrove.

Tabel 2.3

Wilayah Pantai Utara Kabupaten Bekasi



Sumber : BDA Tahun 2013

Peta 2.2



Peta Wilayah Kabupaten Bekasi

2.2 KONDISI KEPENDUDUKAN

2.2.1Jumlah Penduduk dan Struktur Penduduk Berdasarkan

Jenis Kelamin dan Struktur Umur

Jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi pada tahun 2013 menurut data

BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2014 sebanyak 3.002.112 jiwa. Jumlah

penduduk terbanyak ada di Kecamatan Tambun Selatan sebanyak

417.158 jiwa dan jumlah penduduk yang paling rendah ada di

Kecamatan Bojongmangu sebanyak 25.755 jiwa.

Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah

Kecamatan Tambun Selatan dengan angka kepadatan 9.675

jiwa/km2, sedangkan yang paling rendah kepadatan penduduknya

adalah Kecamatan Muaragembong dengan angka kepadatan 253

jiwa/km2.

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Bekasi,

terlihat bahwa penduduk paling banyak terkonsentrasi di wilayah

perkotaan dan sepanjang koridor timur barat yaitu Cikarang Selatan,

Cikarang Utara, Cibitung, Tambun Selatan. Selain itu juga kecamatan

yang berdekatan dengan Kota Bekasi dan DKI Jakarta seperti

Kecamatan Tambun Utara, Tarumajaya, Babelan.

Penduduk menurut umur menunjukkan bahwa penduduk usia

produktif (15 - 64 tahun) mencapai 1.790.897 orang atau 68,08 %.

Sedangkan penduduk yang belum produktif (<10 tahun) 542.689

orang atau 20,63 % dan yang tidak produktif lagi (65 tahun ke atas)

68.811 orang atau 2,62 % . Sehingga beban ketergantungan sebesar

46,88.


Peta 2.1 Wilayah AdministrasiKabupaten Bekasi


2.2.2Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi setiap tahunnya selalu

bertambah dilihat dari data jumlah penduduk. Laju pertumbuhan rata-

rata penduduk berdasarkan data BPS Kabupaten Bekasi adalah rata-

rata 4,8%.

2.2.3Proyeksi penduduk

Untuk proyeksi penduduk, BPS Kabupaten Bekasi menggunakan

rumus metode geometric, yaitu menggunakan asumsi bahwa jumlah

penduduk akan bertambah secara geometric menggunakan dasar

perhitungan bunga majemuk. Laju pertumbuhan dianggap sama

setiap tahunnya. Proyeksi jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi pada

tahun 2019 adalah sebanyak 3.309.034 jiwa.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Bekasi Tahun 2013



2.3 KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH

2.3.1 Keuangan Daerah

Jumlah pendapatan daerah di Kabupaten Bekasi diperoleh dari PAD,

dana perimbangan dan pendapatan plain-lain yang sah. Jika dilihat

dari tabel terlihat bahwa pendapatan setiap tahunnya menurun.

Pertumbuhan ekonomi menunjukan pertumbuhan produksi barang

dan jasa suatu wilayah pada selang waktu tertentu. Selama periode

2009-2013 Kabupaten Bekasi mengalami rata-rata pertumbuhan

ekonomi per tahun sebesar 5,95 persen.

Pada tahun 2011 perekonomian Kabupaten Bekasi bertumbuh 6.11

persen dengan nilai produksi sebesar 134.55 trilyun rupiah. Meskipun



perekonomian Kabupaten Bekasi bertumbuh namun penumbuhan

tersebut mengalami perlambatan. Tahun 2012 menunjukkan

penumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi mencapai 6,19 persen

sedangkan pada tahun 2013 hanya mencapai 6,11 persen.

Tabel 2.4PDRB, Pertumbuhan Ekonoml dan PDRB per Kapita

Kabupaten Bekasi 2011-2013

Uraian 2011 2012 2013

PDRB ADH berlaku (Milyar Rp) 107.853,29 119.339,82 134.548,29 PDRB ADH Konstan 2000 (Milyar Rp) 58.406,03 62.021,95 65.810,68 PDRB Perkapita ADH Berlaku (Ribu Rp) 40.279,37 42.825,74 44.817,88

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,21 6,19 6,11

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi, Tahun 2013

Berdasarkan sektor produksinya industri pengolahan merupakan

sector penyumbang andil terbesar bagi PDRB Kabupaten Bekasi 76.31

persen. Sebagai daerah yang berbasis industri Kabupaten Bekasi

memberikan kontribusi bagi produksi sektor industri terhadap

pendapatan provinsi maupun nasional.

Sektor industri yang padat modal memberi hasil berupa nilai tambah

yang tinggi bagi suatu wilayah. namun jika dikaji secara perkapita

selama tahun 2013 tiap penduduk menghasilkan 44.8 juta rupiah.

Untuk lebih jelasnya ringkasan realisasi PDRB selama 3 tahun terakhir

di Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5Ringkasan Realisasi PDRB 3 Tahun Terakhir



Sumber : Bekasi Dalam Angka Tahun 2014

Selaras dengan distribusi PDRB menurut sektor usaha, kecamatan

yang menghasilkan PDRB terbesar adalah kecamatan-kecamatan

yang menjadi sentra industri. Empat kecamatan dengan nilai PDRB

terbesar adalah Kecamatan Cikarang Barat, Cikarang Utara, Tambun

Selatan dan Cikarang Selatan. Kecamatan Cikarang Barat merupakan

kecamatan yang menghasilkan PDRB terbesar yaitu sebesar 27,52

trilyun rupiah selama tahun 2013 yang merupakan 20 persen PDRB

Kabupaten Bekasi. Meskipun demikian jika ditelaah perkapita, PDRB

perkapita tertinggi terdapat di Kecamatan Cikarang Selatan yakni

sebesar 132,12 juta rupiah perkapita pertahun. Industri selain sebagai



penghasil output terbesar juga merupakan sumber pertumbuhan

ekonomi bagi wilayah kecamatan yang menjadi sentra industri.

Pertumbuhan ekonomi positif hanya terjadi pada kecamatan-

kecamatan sentra industri yakni kecamatan Cikarang Barat, Cikarang

Utara, Tambun Selatan, Cikarang Selatan dan Cibitung. Laju

pertumbuhan ekonomi (LPE) tertinggi juga terjadi di Cikarang Barat

yakni sebesar 20,45 persen.

2.3.2 Kegiatan Perekonomian

A. Sektor Industri

Sebagaimana diuraikan di atas mengenai PDRB berdasarkan

sektor jenis usahanya, maka sektor industri menempati urutan

teratas yang penyebaran berada di beberapa kecamatan. Industri

pengolahan menempati urutan terbesar sebagai penyumbang

pendapatan asli daerah. Dari sudut pengembangan industri

pariwisata, kegiatan wisata industry merupakan salah satu upaya

untuk mendukung diversifikasi produk pariwisara Kabupaten

Bekasi, juga mendorong perkembangan daya tarik wisata lainnya

di Kabupaten Bekasi dan diharapkan dapat memberikan multiflier

effect bagi pengembangan sektor-sektor lain di wilayah Beaksi.

Lebih jauh lagi pengembangan kegiatan wisata industry dapat

memperkuat jati diri Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri

terbesar di Jawa Barat.

Saat ini sedang dikembangkan kajian mengenal Grand Desain

Wisata Industri Kabupaten Bekasi. Yang tujuan nya adalah

menghasilkan pedoman dalam perencanaan dan pengelolan

kegiatan wisata industri beserta fasilitas pendukungnya, secara

berkelanjutan. Adapun kawasan Industri yang menjadi fokusnya

adalah Kawasan Industri Jababeka, MM2100, EJIP, Delta Mas, Lippo

Cikarang, Beaksi Fajar dan Hyundai.

Berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata, konsep

pariwisata indumi yang dikembangkan di Kabupaten Bekasi



adalah Creative Industrial Tourism atau Pariwisata Industri yang

Kreatif. Konsep tersebut dijabarkan dalam lima tema, yaitu :

1. Wisata Industri Keluarga Kreatif

2. Wisata Industri Edukasi Tematik

3. Wisata Industri Rekrealif

4. Wisata Sejarah Industri

5. Wisata Arsitektural Industri.

Tabel 2.6Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi

No. Nama Kawasan Industri Pengelola

1. Kawasan Patria Manunggal PT Patria Manunggal2. Kawasan Industri Gobel PT Gobel Dharma3. Kawasan Hyundai Inti

DevelopmentBekasi Internasional Industrial Estate

4. Kawasan Jababeka Industrial PT Jababeka, Tbk5. Kawasan EJIP East Jakarta6. Kawasan MM2100 Industrial PT Fajar Bekasi7. Kawasan Lipo Cikarang PT Lipo Cikarang,8. Kawasan Green land

InternationalPT Puradelta Lestari

9. Kawasan MM2100 Industial Town

PT Megapolis Manunggal

10. Kawasan Industri Terpadu KITIC11. Kawasan Marunda Center PT Tegar Prirra Jaya

Sumber : BPS Tahun 2014

B. Industri Pengolahan

Tenaga kerja sektor industri memiliki produktivitas yang cukup

tinggi. Selama tahun 2013 setiap tenaga kerja industri rata-rata

memberikan nilai tambah sebesar 102.69 juta pertahun.

Produktivitas ini menurun jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya dimana setiap tenaga kerja memberi nilai tambah

107.29 juta per tahun.



Jika ditelaah berdasarkan produk yang dihasilkan maka kelompok

industry yang paling banyak memberikan nilai tambah bruto/PDRB

adalah industri Alat Angkut, Mesin dan Peralarannya yaitu sebesar

45.36 triliun rupiah. Industri kimia menghasilkan nilai tambah

terbesar kedua yakni sebesar 5.2 triliun rupiah. Banyaknya industri

besar sedang di Kabupaten Bekasi secara ekonomi memberikan

dampak yang sangar besar bagi percepatan pembangunan baik

secara fisik maupun peningkatan kesejahteraan penduduk. Disisi

lain dampak negatif yang ditimbulkan juga memberi pengaruh

terhadap perubahan lingkungan, baik sungai, air tanah. Polusi dan

sebagainya. Oleh karena itu pembangunan sektor industri juga

harus memikirkan Iingkungan hidup yang ada.

C. Hotel dan Pariwisata

Sebagai daerah industri sekaligus kota penyangga ibukora,

Kabupaten Bekasi semakin bebenah diri untuk menyambut tamu-

tamu nya yang akan berkunjung ke daerah ini. Tidak sedikit hotel

dan tempat penginapan yang tersebar didaerah ini. Saat ini

terdapat sebanyak 13 hotel berbintang dan akomodasi lainnya di

Kabupaten Bekasi. yaitu 5 buah hotel berbintang dan 8 buah

akomodasi lainnya. Selama tahun 2013 Tingkat Penghunian Kamar

(TPK) pada akomodasi lainnya meningkat menjadi 51.56.

dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya sebesar 43.89

persen. Namun peningkatan ini tidak diikuti oleh lamanya

menginap. Karena rata-rata lamanya menginap masih sama

dengan tahun 2012, yaitu 2 hari.

Tabel Tabel 2.7Statistik Perhotelan Kabupaten Bekasi

Tahun 2011-2013



Tenaga kerja yang dapat diserap pada sektor ini dengan latar

belakang pendidikan sekolah kejuruan hotel pariwisata adalah

sebanyak 148 orang, sedang dari non kejuruan hotel pariwisata

sebanyak 272 orang.

Tabel Tabel 2.8Tempat Wisata Kabupaten Bekasi

Tahun 2013

Sumber: BPS 2013



Masih banyak potensi tempat wisata di Kabupaten Bekasi yang

masih belum diketahui masyarakat juga belum ditangani secara

optimal oleh investor maupun dunia usaha. Terutama untuk wisata

Maritim selain Pantai Muara Beting dan Pantan Muara Gembong,

pemerintah Kabupaten Bekasi akan mengembangkan kawasan

mangrove di Muara Tawar.

C. Perbankan dan Investasi

Investasi merupakan pendorong bagi terciptanya pertumbuhan

ekonomi dan dibukanya lapangan kerja. Kabupaten Bekasi

merupakan wilayah potensial bagi investasi karena ketersediaan

sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur yang

memadai. Menurut data yang dikeluarkan oleh BPMPPT Kabupaten

Bekasi, realisasi investasi PMA dan PMDA di Kabupaten Bekasi pada

Triwulan I 2013 menyebutkan bahwa terdapat 153 proyek dengan

total investasi sebesar Rp. 5,29 trilyun. Angka tersebut

menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi menduduki peringkat

pertama dengan share terhadap keseluruhan nilai investasi

Propinsi Jawa Barat sebesar 27,64 persen.

Adapun nilai investasi tahun 2013 mencapai nilai Rp. 93 trilyun,

melebihi target investasi yang sebesar Rp. 76 trilyun. lnvestasi

dapat direalisasikan jika terdapat ketersediaan modal. Bank adalah

salah satu lembaga perantara keuangan yang salah satu fungsinya

mendistribusikan kredit sebagai modal usaha melakui dana yang

dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk Simpanan, Giro,

maupun Deposito.

D. Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor yang mulai tergerus oleh

arus industrialisasi di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan angka

semenrara Sensus Pertanian 2013 jumlah rumah tangga usaha tani

mencapai 85.587 rumah tangga. Jumlah rumah tangga tani

tersebut hanya 42 persen dari jumlah rumah tangga tani sepuluh



tahun yang lalu. Pada tahun 2003 di Kabupaten Bekasi terdapat

202.999 rumah tangga tani. Hal ini selaras dengan banyaknya

peralihan rungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Tabel Tabel 2.9Banyaknya Usaha Pertanian Berdasarkan

Hasil Sensus Pertanian 2012-2013

Penurunan tidak hanya terjadi pada jumlah petanian namun juga

pada produktivitas pertanian. Salah satu produksi pertanian yang

menjadi andalan Kabupaten Bekasi adatah Padi. Tanaman padi

yang menghasilkan bahan makanan pokok di Indonesia mengalami

penurunan produksi 9.49 persen menjadi 537.388 ton.

Tabel Tabel 2.10Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Bekasi 2012-2013



Rendahnya produksi selain akibat berkurangnya lahan pertanian

juga akibat berkurangnya produktiviras. Pemerintah perlu

mengambil kebijakan yang berpihak kepada petani agar tetap

bersedia bercocok tanam.

E.Perikanan

Sebagaimana sektor pertanian, produksi sektor perikanan di

Kabupaten Bekasi kondisinya masih dibawah sektor industri dan

sektor jasa, padahal potensi untuk pengembangan perikanan

sangat potensial mengingat Kabupaten Bekasi memiliki panjang

garis pantai 72 Km dan lautan yang sangat potensial untuk

pengembangan perikanan tambak dan tangkapan dari laut.

Berdasarkan data tahun 2012 total produksi perikanan darat dan

laut di Kabupaten Bekasi mencapai 29.837,43 ton, produksi ini

didominasi oleh jenis perikanan tambak dengan total 28.166,98

ton, sedangkan untuk kolam sebesar 1.527,08 dan untuk perikanan

tangkap sebesar 1.897,09 ton. Untuk lebih jelasnya produksi

perikanan di Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel Tabel 2.11Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat

menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi



Tahun 2012 (Ton)

Apabila dilihat dari tingkat peruntukan lahan bagi sektor perikanan

khususnya untuk perikanan tambak dari tahun 2008-2012

mengalami penurunan luas tambak. Sejak tahun 2008 luas tambak

di kawasan pantai Bekasi mencapai 10.495 Ha dan pada tahun

2012 menurun menjadi 9.996,53 Ha. Hal tersebut sejalan dengan



menurunnya Rumah Tangga Perikanan (RTP) tambak dari 1.992 KK

menjadi 1.672 KK. Sedangkan untuk jumlah nelayan Rumah Tangga

Nelayan (RTN) dari 713 KK menjadi 727 KK. Sektor pendukung

perikanan laut ini juga disebabkan kurangnya sarana dan

prasarana pelelangan ikan, dimana hingga saat ini jumlah TPI di

Kabupaten Bekasi memiliki 2 TPI.

Tabel 2.12Patensi Kelautan di Kabupaten Bekasi

Tahun 2008-2012

2.4 KEBIJAKAN PENATAAN RUANG WILAYAH BEKASI

Penataan ruang Kabupaten Bekasi bertujuan mewujudkan tata ruang

yang dinamis bagi pengembangan kawasan industry,permukiman dan

pertanian yang harmonis didukung infrastruktur yang handal dan

iklim investasi yang kondusif.



A. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang meliputi :

a. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat

perkotaan;

b. pembangunan prasarana utama untuk peningkatan

aksesibilitas, produksi, produktifitas, koleksi dan distribusi serta

mewujudkan keterpaduan antarwilayah di Kabupaten Bekasi

dan antara wilayah Kabupaten Bekasi dengan wilayah lain;

c. pembangunan dan peningkatan prasarana lainnya meliputi

prasarana sumberdaya, energi dan kelistrikan, telekomunikasi,

dan sumber daya air;

d. pembangunan dan peningkatan prasarana lingkungan meliputi

persampahan, limbah, sistem drainase dan evakuasi bencana;

e. peningkatan pelestarian fungsi kawasan lindung meliputi

kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan

sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan

danau/waduk/situ, kawasan pantai berhutan bakau, taman

wisata alam, kawasan rawan banjir dan kawasan perlindungan

plasma nutfah;

f. pengoptimalan dayaguna kawasan budidaya secara sinergi

didasarka pada daya dukung dan daya tampung lingkungan

dalam konteks pembangunan berkelanjutan; dan

g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

negara.

B. Strategi Pengembangan

Strategi percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat

perkotaan yang telah ditetapkan secara bertahap sesuai dengan

skala prioritas meliputi :

a. mempercepat penataan fungsi dan peran Kecamatan Setu dan

Kecamatan Tambun Selatan sebagai pusat perkotaan bagian

dari sistem perkotaan PKN Jabodetabek yang mengemban



fungsi pengembangan industri skala nasional;

b. mempercepat perwujudan pengembangan PKL Kecamatan

Cikarang Pusat, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Cibitung,

Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Cibarusah untuk

mengemban fungsi yang telah ditetapkan;

c. mempercepat perwuju dan pengembangan perkotaan

Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Barat dan Cikarang

Timur sebagai PKL promosi;

d. mempercepat perwujudan pengembangan Kecamatan Cikarang

Selatan, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Barat,

Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Babelan dan

KecamatanCibitung sebagai PPK;

e. mempercepat perwujudan Nagasari, Hegarmukti, Sukabungah,

Cibarusah kota, Serang Sukaragam, Cibening, Tamansari,

Tanjungbaru, Karang Satria, Bahagia, Pusaka Rakyat, Pantai

Bahagia, Sindang Jaya, Sukamantri, Karanghaur, Karang Mukti,

Karan Mekar, Sukatenang, Sukamulya untuk mengemban

fungsi sebagai PPL; dan

f. mempercepat perwujudan pengembangan Kecamatan

Tambelang untuk mengemban sebagai rencana ibu kota/pusat

pemerintahan daerah. Strategi pembangunan dan peningkatan

prasarana lainnya meliputi :

mengembangkan prasarana energi dan kelistrikan untuk

kebutuhan non domestik dan domestik, serta pelayanan lokal

dan regional.

Mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana

sumber daya air untuk meningkatkan dan mempertahankan

jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan;

suplai air baku untuk air minum; pengendalian banjir dan

kekeringan dengan penerapan rekayasa teknologi, serta

konservasi sumber daya air melalui kegiatan perlindungan

dan pelestarian sumber air, pengelolaan kualitas air dan



pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola

pengelolaan sumberdaya air yang ditetapkan pada setiap

wilayah sungai

Mengembangkan prasarana telekomunikasi informatika dan

penyiaran;

mengarahkan pembangunan jaringan telekomunikasi kearah

pemanfaatan bersama menara telekomunikasi

meningkatkan kapasitas daya terpasang dan jaringan

distribusi pelayanan energi listrik untuk kebutuhan non

domestik dan domestik;

mengoptimalkan pendayagunaan, pengelolaan dan

pengembangan prasarana sumberdaya air meningkatkan dan

mempertahankan jaringan irigasi dalam rangka ketahanan

pangan, suplai air baku untuk keperluan air minum,

pengendalian banjir dan kekeringan

Strategi pembangunan dan peningkatan prasarana lingkungan

sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan, meliputi :

meningkatkan penyediaan dan kualitas pelayanan air

minum system perpipaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di

kawasan perkotaan.

mengembangkan sistem pengelolaan persampahan dengan

teknik dan metoda yang berwawasan lingkungan;

meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana

persampahan, serta pengelolaan berbasis masyarakat

melalui integrasi 3R dengan prinsip berkelanjutan, mandiri

dan tuntas ditempat secara mandiri dan berkesinambungan;

mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan limbah;

mengembangkan prasarana drainase;

meningkatkan upaya mitigasi dalam mengantisipasi potensi

bencana di Kabupaten

Rencana Prasarana Pengelolaan persampahan terdiri dari :



peningkatan dan pengembangan TPPAS di Desa Burangkeng

Kecamatan Setu seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar;

peningkatan dan pembangunan Tempat Penampungan

Sementara (TPS) dengan pengelolaannya secara merata di

setiap kecamatan;

penerapan 3R (Recycle, Reuse, Reduce) dalam pengelolaan

sampah mulai dari sumber sampah (domestik, niaga,industri

dan lain-lain); dan

Rencana prasarana pengelolaan limbah terdiri dari :

peningkatan prasarana pengolahan limbah di kawasan

industri;

peningkatan prasarana pengolahan limbah di permukiman

perkotaan; dan

pembangunan Pusat Pengolahan Limbah Industri Bahan

Berbahaya dan Beracun (B-3) dengan alternatif di Desa

Bojongmangu Kecamatan Bojongmangu.

Rencana pengembangan drainase

Pengembangan drainase mikro meliputi:

- pembangunan prasarana drainase permukiman perkotaan

dan permukiman perdesaan;

- penataan sistem prasarana drainase secara terpadu,

meliputi sistem primer, sekunder, dan tersier;

Pengembangan prasarana drainase makro melalui

normalisasi dan rehabilitasi sungai.

C. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang berdasarkan penetapan sistem pusat

kegiatan dengan memperhatikan perwilayahan pengembangan di

Kabupaten Bekasi meliputi :



a. Wilayah Pengembangan (WP) I yaitu Bekasi bagian tengah,

dengan pusat di perkotaan Tambun dan meliputi wilayah

pelayanan Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Utara, Cikarang

Barat, Cikarang Timur, dan Cikarang Selatan. WP I ini diarahkan

dengan fungsi utama pengembangan industri, perdagangan

dan jasa, perumahan dan permukiman, pariwisata dan

pendukung kegiatan industri;

b. Wilayah Pengembangan (WP) II yaitu Bekasi bagian selatan,

dengan pusat di perkotaan Sukamahi dan meliputi wilayah

pelayanan Cikarang Pusat, Setu, Serang Baru, Cibarusah, dan

Bojongmangu. WP II ini diarahkan dengan fungsi utama

pengembangan pusat pemerintahan kabupaten, industri,

perumahan dan permukiman skala besar, pertanian dan

pariwisata;

c. Wilayah Pengembangan (WP) III yaitu Bekasi bagian timur,

dengan pusat di perkotaan Sukamulya dan meliputi wilayah

pelayanan Sukatani, Karang Bahagia, Pebayuran, Sukakarya,

Kedungwaringin, Tambelang, Sukawangi, dan Cabangbungin.

WP III diarahkan dengan fungsi utama pengembangan pertanian

lahan basah, perumahan dan permukiman;

d. Wilayah Pengembangan (WP) IV yaitu Bekasi bagian utara,

dengan pusat di perkotaan Pantai Makmur, dan meliputi wilayah

pelayanan Tarumajaya, Muaragembong, Babelan, dan Tambun

Utara. WP IV diarahkan dengan fungsi utama pengembangan

wilayah, simpul transportasi laut dan udara, pertambangan,

Industri, perumahan dan permukiman, pertanian lahan basah

dan pelestarian kawasan hutan lindung. Pengembangan WP IV

dan Kecamatan Cabang Bungin dilaksanakan oleh badan

pengelola yang pembentukan dan mekanismenya akan diatur

melalui peraturan tersendiri;

D. Rencana Pola Ruang

Kawasan Permukiman



Pengembangan kawasan permukiman tersebar di seluruh

kecamatan. Pengembangan kawasan permukiman di perkotaan

meliputi wilayah :

Kecamatan Cibitung, Karang Bahagia, Tambun Utara, Sukatani

Sukawangi, Cikarang Timur, Cikarang Pusat, Tambun Selatan,

Serang Baru, Setu, Cikarang Selatan, Cikarang Barat.

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan meliputi wilayah

:

Kecamatan Babelan, Muaragembong, Cabangbungin, Cibarusah,

Bojongmangu, Serang Baru.

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan diarahkan untuk

a. pengembangan hunian vertikal berupa rusunami dan rusunawa

diperkotaan dan kawasan industri;

b. pengembangan kawasan permukiman mandiri; dan

c. peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman.

Pengembangan permukiman kawasan perdesaan diarahkan untuk

:

a. pengembangan hunian horizontal; dan

b. peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman

Kawasan rawan bencana meliputi :

1. Kawan rawan bencana gelombang pasang di Kecamatan

muaragembong

2. Kawasan rawan bencana banjir :

Tambun Utara, Tambun Selatan, Tarumajaya, Cibitung,

Cikarang Timur Cikarang Utara, Cabangbungin,

Kedungwaringin, Pebayuran, Sukakarya, Sukatani, Sukawangi,

Tambelang, Babelan.

3. Daerah rawan bencana longsor di Kecamatan Bojongmangu

E. Arahan pemanfaatan Ruang



Prasarana Sumber daya air :

a. peningkatan pelayanan jaringan air bersih;

b. penyediaan air baku dengan peningkatan pengelolaan situ; dan

c. pembangunan prasarana sumberdaya air dan pengendali banjir

Prasarana permukiman :

a. pembangunan TPPAS, meliputi :

1. penyempurnaan kondisi TPPAS eksisting di Desa

Burangkeng Kecamatan Setu;

2. studi kelayakan lokasi Bahan Pusat Pengelolahan Limbah

Industri – Bahan Berbahaya dan Beracun (PPLI-B3) di

DesaBojongmangu dan Desa Karangmulya;

3. pendistribusian TPS merata di seluruh kecamatan;

4. pengelolaan limbah B3 dengan mengembangkan PPLI-B3;

dan

5. penerapan 3R (Reuse, Reduce dan Recycle)

b. pengembangan hunian vertikal di kawasan perkotaan dan di

kawasan industri;

c. pengembangan kawasan siap bangun atau lingkungan siap

bangun;

d. peningkatan ketersediaan air bersih perkotaan dan

pengembangan Instalasi Pengolahan Air ( IPA) atau Water

Treatment Plant (WTP);

e. pengembangan pengolahan air limbah memperhatikan baku

mutu limbah cair dan sistem terpisah dari pengelolaan air

limbah industry secara terpusat terutama pada kawasan

perumahan padat, pusat bisnis dan sentra industri; dan

f. penataan jaringan drainase perkotaan.

2.5 TINJAUAN TATA RUANG TERHADAP KAWASAN PPI MUARA

TAWAR



Tinjauan rencana tata ruang untuk kawasan perencanaan dikaitkan

dengan pegembangan kawasan sebagai bagian dari Kawasan Teluk

Jakarta meliputi 3(tiga) Kecamatan yaitu : Kecamatan Tarumajaya,

Kecamatan Babelan dan Kecamatan Muaragembong.

Dalam pengembangan kawasan tersebut salah satunya adalah

pengembangan yang dirancang dengan mengikuti sistem zona

dalam pengelolaan wilayah pesisir wilayah teluk Jakarta di

Kabupaten Bekasi. Sedangkan apabila dilihat dari pengembangan

di ketiga kecamatan keseluruhan meliputi sebagai berikut :

a. Kecamatan Tarumajaya

Pola pemaanfaatan ruang di Kecamatan Tarumajaya meliputi

pengembangan:

Permukiman Perkotaan: 3.192 Ha

HutanLindung: 118 Ha

Industri: 2.075 Ha

TPU: 19 Ha



b. Kecamatan Babelan

Rencana pola pemaanfaatan ruang di Kecamatan Babelan

meliputi pengembangan:

Permukiman Perkotaan: 4.264 Ha

Permukiman Perdesaan: 556 Ha

Hutan Lindung: 77 Ha

Hutan Produksi: 334 Ha

Industri: 2.508 Ha.

c. Kecamatan Muaragembong

Rencana Pola pemaanfaatan ruang Kecamatan Muaragembong

meliputi pengembangan:

Permukiman Perdesaan: 3.023 Ha

Hutan Lindung: 6.699 Ha

Hutan Produksi: 4.991 Ha

Pariwisata: 713 Ha.

Pola ruang tiga kecamatan tersebut dapat dilihat pada gambar

2.3.



KABUPATEN


Kawasan PPI

Muara Tawar


Berasarkan pola ruang tersebut kawasan PPI Muara Tawar berada

pada wilayah pesisir Kecamatan Tarumajaya yang mana sebagian

besar kawasannya terdiri dari pengembangan kawasan industri.

Sedangkan untuk kecamatan Muara gembong dilihat dari

kebijakan dalam perencanaan dan pengendaliannya kawasan

teluk Jakarta pada umumnya diarahkan untuk pengembangan

waterfront city. Kecamatan Babelan selain waterfront city juga

akan dikembangkan prasarana pelabuhan kargo.

2.6 TINJAUAN KAWASAN BERDASAR RDTR WP IV KABUPATEN

BEKASI

Dilihat dari kebijakan rencana tata ruang yang lebih rinci kawasan PPI

Muara Tawar ini menurut RDTR WP IV Kabupaten Bekasi. Bila dilihat

dari tujuan pengembangannya kawasan ini diarahkan untuk :

Meningkatkan peran & fungsi WP IV sebagai kawasan industri,

pariwisata, perumahan, perdagangan & jasa.

Mendorong tumbuhnya “Kota Industri dan Jasa” untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi.

Menciptakan pola pemanfaatan ruang WP IV yang serasi, optimal, &

berkelanjutan.

Menjaga konsistensi perwujudan ruang WP IV melalui pengendalian

program-program pembangunan wilayah.

Berdasarkan pembagian zona nya WP IV meliputi BWK A, B, C dan D,

dimana masing-masing BWK tersebut diarahkan berdasarkan fungsi

dan karakteristik pengembangan masing-masing.

Dari RDTR WP IV tersebut dapat dilihat peluang-peluang yang dapat

mendorong kawasan ini menjadi kawasan yang dapat penunjang

kegiatan BWK C sebagai fungsi :

Pemerintahan, kesehatan, pendidikan skala lokal

Perumahan kepadatan rendah sampai tinggi

CBD Skala Regional (sentra primer)

Kawasan Pelabuhan Bongkar Muat



Industri dan Pergudangan

Kawasan lindung/ yang berfungsi lindung.

Khususnya untuk Kawasan lindung maka potensi dan pengelolaan

mangrove di kawasan PPI dapat berperan sebagai kawasan lindung

juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena sistem aktivitas dan

peranan BWK C yang sangat strategis.

Pontensi lain yang sangat strategis dalam pengembangan kawasan

PPI Muara Tawar menurut tata ruang ini adalah adanya perencanaan

struktur ruang kawasan yang akan didukung oleh pembangunan

transportasi dan infrastruktur penting lainnya pada kawasan ini yaitu

meliputi:

Pembangunan Jalan Kolektor primer : Babelan-Muara Gembong,

Tambun Utara-Tambelang, Samudera Jaya-Hurip Jaya

Pembangunan jalan lokal primer meliputi : Desa Hurip Jaya-Pantai

Hurip, Desa Jaya Sakti

Peningkatan lokal primer→kolektor primer meliputi: Desa Srijaya-

Srimukti, Desa Sriamur

Pembangunan Terminal tipe C di Sub BWK C1 (Desa Pantai

Makmur)

Pembangunan sus-sub Terminal di pusat sekunder,

Pembangunan pelabuhan dan peti kemas di sub BWK D1 (Desa

Hurip Jaya),

Pembangunan pelabuhan nelayan di sub BWK A1 (Desa Pantai

Bahagia).




Kawasan PPI

Muara Tawar


2.7 SOSIAL DAN BUDAYA

Kondisi sosial budaya dalam kajian ini akan mengulas tentang kondisi

dan karakteristik sosial dan budaya penduduk Kabupaten Bekasi

sebagai landasan melihat sejaumana potensi masyarakat Kabupaten

Bekasi yang dapat berfungsi subyek dan obyek dalam pembangunan.

Tingkat pencapaian masyarakat ini dapat dibuktikan dalam

pencapaian pendidikan, peran serta pembangunan dilihat dari nilai

produktivitas tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, serta

permasalahan kemiskinan.

2.7.1Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keberhasilan pembangunan tergantung pada kualitas Sumber daya

Manusia SDM). Kualitas SDM dapat ditingkatkan melalui pendidikan.

Semakin lama seseorang menerima pendidikan maka semakin baik

kemampuan dan kualitasnya. Penduduk Kabupaten Bekasi rata-rata

bersekolah selama 8.84 tahun. Hal ini berarti rata·rata penduduk

Kabupaten Bekasi mengenyam pendidikan hingga tingkat SL TP yang

cermasuk dalam pendidikan dasar berdasarkan program wajib belajar

9 tahun.

Bersekolah bagi beberapa bagian masyarakat merupakan

kemewahan tersendiri. Hal ini dapat terlihat dari persentase anak usia

sekolah yang berpartisipasi dalam pendidikan. Partisipasi bersekolah

yang semakin rendah seiring bertambahnya usia seseorang

mengindikasikan terdapatnya putus sekolah. Angka Partisipasi

Sekolah (APS) anak usia sekolah dasar cukup tinggi. APS usia 7-12

tahun 2013 sebesar 98,95% mengalami peningkatan dibandingkan

tahun 2012 yang sebesar 98,89%. Namun partisipasi semakin rendah

pada anak usia pendidikan SLTP (usia 13-15 tahun) dan SlTA (usia 16·

18 tahun) masing·masing hanya 90.09 persen dan 62.49 persen.



Tabel 2.13Indikator Pendidikan di Kabupaten Bekasi

Tahun 2010-2013

Peningkatan kualitas SDM tersebut dapat dilihat juga dari jangkauan

masyarakat mencapai fasilitas pendidikan yang tersedia. Pada tahun

2013 terdapat 848 Sekolah Oasar (SD), 285 Sekolah lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP) dan 96 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 155

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain jumlah sekolah, salah satu

indikator kecukupan fasilitas pendidikan adalah berdasarkan rasio

murid-guru. Pada jenjang pendidikan Sekolah Oasar pada tahun 2013

seorang guru rata-rata mengajar 24 murid .



Kelangsungan kegiatan pendidikan selain dikelola oleh Dinas

Pendidikan terdapat juga sekolah yang dikelola oleh Kementrian

Agama. Madrasah Ibtidaiyah (setara SD) pada tahun 2013 berjumlah

195 sekolah, Madrasah Tsanawiyah (setara SLTP) berjumlah 126

sekolah serta (setara SD) pada tahun 2013 berjumlah 195 sekolah,

Madrasah Tsanawiyah (setara SLTP) berjumlah 126 sekolah serta

Madrasah Aliyah (setara SLTA) berjumlah 38 sekolah.

Tabel 2.14 Jumlah Guru dan Murid Tahun 2013

2.7.2Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak

pilihan yang dimiliki manusia. Pilihan untuk berumur panjang dan

sehat memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki akses terhadap

sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup secara layak. Pengukuran



secara statistik untuk menggambarkan pembangunan manusia

adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan angka IPM, Kabupaten Bekasi tergolong dalam

pembangunan menengah alas. yaitu 74,80% berada antara 66-80%.

Terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu

74.13%. Selain mengalami peningkatan secara absolut, jika melihat

reduksi shortfalf-nya, pembangunan manusia di Kabupaten Bekasi

tergolong cepat. United Nation Development Programme (UNDP)

mengklasifikasikan pembangunan manusia dalam kategori (tepat jika

reduksi Shortfall mencapai 1,7 sedangkan reduksi shortfall Kabupaten

Bekasi mencapai 2,59.

Tabel 2.15Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Bekasi, 2010-2013

Keberhasilan pembangunan manusia juga dapat terlihat dari

berkurangnya tingkat kemiskinan. Persentase penduduk miskin di

Kabupaten Bekasi pada tahun 2013 mencapai 5.20% berkurang dari

tahun 2012 yang mencapai 5,44%. Penetapan angka kerniskinan

tersebut didasarkan pada garis kemiskinan yaitu pengeluaran

minimum per orang per bulan. Garis kemiskinan di Kabupaten Bekasi



mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 331.032 pada tahun 2012

menjadi Rp. 361.510 pada tahun 2013.

Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Jawa Barat maka angka

kemiskinan Kabupaten Bekasi masih tergolong rendah. Persentase

penduduk miskin Provinsi Jawa Barat 9,61% pada tahun 2013.

Meskipun demikian jika dibandingkan dengan tingginya PDRB

Kabupaten Bekasi adanya penduduk miskin perlu menjadi perhatian

Pemerintah. Pemerintah harus lebih banyak menyusun kebijakan

untuk mendistribusikan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

2.7.3Angkatan Kerja Kabupaten Bekasi

Peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja diikuti oleh

meningkatnya produktivilas tenaga kerja. Berdasarkan nilai PDRB

ADH Konstan, setiap tenaga kerja pada lahun 2013, rata-rata

menghasilkan 51,87 juta rupiah per tahun. Nilai produktivitas ini

meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 5

I.76% juta rupiah per tahun.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja selaras dengan peningkatan

upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2013

terjadi peningkatan Upah Minimum Kabupaten UMKM 34,27% dari Rp.

1.491.000 di tahun 2012, menjadi Rp. 2.002.000. Jika dlbandlngkan

dengan besarnya Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tingkat upah

minimum Kabupaten Bekasi sudah melebihi 100 persen sejak tahun

2012. Hal ini berarti tingkat upah tersebut diasumsikan cukup untuk

memenuhi biaya hidup layak bagi tenaga kerja.


Documents

Bab II Gambaran Umum Dan Kebijakan