Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Gambaran Umum
1.1. Geografi
Kabupaten Bandung, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan
ibukotanya adalah Soreang. Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada
pada 6°41’ – 7°19’ Lintang Selatan dan diantara 107°22’ – 108°5’ Bujur Timur
dengan luas wilayah 176.239 ha. Batas wilayah Kabupaten Bandung di sebelah
utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, sebelah timur dengan
Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut, sebelah selatan dengan Kabupaten
Garut dan Kabupaten Cianjur, sedangkan sebelah Barat Kabupaten Bandung Barat.
Kabupaten Bandung terletak di bagian tengah Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Peta Kabupaten Bandung terdapat pada Gambar 1.
Gambar 1 Peta Kabupaten Bandung
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 2
1.2. Topografi
Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan atau
daerah perbukitan dengan ketinggian di atas permukaan laut bervariasi dari
500 m sampai 1.800 m. Wilayah pegunungan yang berbatasan dengan
Kabupaten Bandung di antaranya adalah sebelah utara terdapat Gunung
Bukittunggul (2.200 m), Gunung Tangkubanperahu (2.076 m) berbatasan
dengan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan di selatan terdapat Gunung Patuha
(2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), serta Gunung Papandayan (2.262 m)
dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya berbatasan dengan Kabupaten Garut.
Wilayah Kabupaten Bandung beriklim tropis dipengaruhi oleh angin muson
dengan curah hujan rata–rata berkisar antara 1.500 mm/tahun sampai dengan
4.000 mm/tahun, suhu rata–rata berkisar antara 12°C hingga 24°C.
1.3.Demografi
Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 276 desa/kelurahan dengan
jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 3.299.988 jiwa. Jumlah tersebut
meningkat 84.440 jiwa dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan
penduduk pada tahun 2012 adalah 1,34 %. Jumlah penduduk tersebut terdiri atas
1.682.208 jiwa penduduk laki-laki dan 1.617.780 penduduk perempuan. Tabel 1
menunjukkan perbandingan jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tahun
2009, 2010, 2011 dan 2012.
Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
No Tahun Jenis Kelamin Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1 2009 1.590.399 1.582.461 3.172.860
2 2010 1.638.623 1.576.925 3.215.548
3 2011 1.682.208 1.617.780 3.299.988
4 2012 1.703.535 1.647.513 3.351.048
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 3
2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BKPPP
dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban yang disusun dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang
dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran. Melalui LAKIP, BKPPP
bermaksud mengkomunikasikan capaian kinerja dalam suatu tahun anggaran
yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran, serta
menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.
b. Tujuan
Adapun tujuan dari Lakip BKPPP Tahun 2012, adalah :
- Untuk mengetahui sampai sejauhmana keberhasilan ataupun kekurang
berhasilan dari implementasi kebijakan, program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh BKPPP dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
strategis yang telah ditetapkan.
- Mengetahui berbagai faktor pendukung dan penghambat yang diduga
berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
3. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2) Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
3) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.
4) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 4
5) Surat Edaran No.130.04/22/Org Tanggal 10 Januari 2012 Tentang Penetapan
Kinerja dan Penyusunan LAKIP SKPD.
B. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Mekanisme Kerja dan
Sumberdaya Manusia
1. Tugas pokok dan Fungsi
BKPPP dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung
kepada Bupati Bandung. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 6 Tahun
2009 Tentang : Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Bandung. Tugas Pokok dari BKPPP adalah : Memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan
mempertanggungjawabkan, kebijakan teknis, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik sebagian bidang pertanian dan ketahanan
pangan;
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BKPPP melaksanakan fungsi :
1) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya;
3) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah
ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan
dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 21 Tahun 2007,
Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 5
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan Kabupaten Bandung
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa struktur organisasi Badan Ketahanan
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh
seorang Kepala Badan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang membawahi 3 (tiga)
Sub Bagian dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing membawahi 2 Sub Bidang,
serta Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Penyuluhan (UPT PPP) yang saat
ini berjumlah 8 (delapan) UPT, selain itu pada organisasi BKPPP juga terdapat
kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari para petugas penyuluh pertanian
tingkat kabupaten.
Ka.Sub Bag Umum dan
Kepegawaian
Ka.Sub Bag Penyusunan
Program
Ka.Sub Bag Keuangan
Sekretaris
Kabid. Ketahanan Pangan
Kabid. Programa Penyuluhan
Kabid. Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Ka.Sub Bidang Kerjasama dan
Kemitraan Penyuluhan
Ka.Sub Bidang Penyusunan Programa
Penyuluhan
Ka.Sub Bidang Koordinasi
Ketenagaan Penyuluhan
Ka.Sub Bidang Koordinasi Sarana
dan Prasarana Penyuluhan
Jabatan Fungsional
Ka.Sub Bidang Identifikasi
Infrastruktur Distribusi Pangan
Ka.Sub Bidang Keamanan Pangan
UPT
Kepala Badan
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 6
1) Sekretariat
Sekretariat BKPPP Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Sekretaris
(eselon III.A) yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program,
pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Sekretariat pada BKPPP
menyelenggarakan fungsi ;
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
pelayanan kesekretariatan,
b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu,
c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan;
d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
kerumahtanggaan;
e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan
tugas Badan;
j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 7
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
n. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan.
Sekretariat pada BKPPP membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
1. Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.
2) Bidang Ketahanan Pangan
Bidang Ketahanan Pangan BKPPP Kabupaten Bandung dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang (eselon III.B) dengan tugas pokok : memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengendalian
ketahanan pangan yang meliputi identifikasi infrastruktur distribusi pangan
dan keamanan pangan;
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Ketahanan Pangan
menyelenggarakan fungsi ;
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengendalian
ketahanan pangan;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian ketahanan
pangan;
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengendalian ketahanan
pangan;
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengendalian ketahanan
pangan;
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian
ketahanan pangan;
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 8
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengendalian ketahanan pangan;
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengendalian ketahanan pangan;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengendalian ketahanan
pangan.
Bidang Ketahanan Pangan BKPPP membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
1. Sub Bidang Identifikasi Infrastruktur Distribusi Pangan;
2. Sub Bidang Keamanan Pangan.
3) Bidang Programa Penyuluhan
Bidang Programa Penyuluhan BKPPP Kabupaten Bandung dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang (eselon III.B) mempunyai tugas pokok : memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan
pengelolaan programa penyuluhan yang meliputi koordinasi penyusunan
programa penyuluhan serta kerjasama dan kemitraan penyuluhan.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Programa Penyuluhan
menyelenggarakan fungsi ;
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan
pengelolaan programa penyuluhan;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan
pengelolaan programa penyuluhan;
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan dan
pengelolaan programa penyuluhan
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan
pengelolaan programa penyuluhan;
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 9
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan
pengelolaan programa penyuluhan;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan programa
penyuluhan;
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan programa
penyuluhan;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan
pengelolaan programa penyuluhan.
Bidang Programa Penyuluhan BKPPP membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
1. Sub Bidang Koordinasi Penyusunan Programa Penyuluhan;
2. Sub Bidang Kerjasama dan Kemitraan Penyuluhan.
4) Bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan BKPPP Kabupaten
Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (eselon III.B) mempunyai tugas
pokok : memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di
bidang pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan yang
meliputi koordinasi sarana dan prasarana penyuluhan serta koordinasi tenaga
penyuluhan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Ketenagaan, Sarana
dan Prasarana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan ketenagaan,
sarana dan prasarana penyuluha;
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 10
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan ketenagaan,
sarana dan prasarana penyuluhan;
d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan;
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan ketenagaan, sarana dan
prasarana penyuluhan;
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan ketenagaan, sarana dan
prasarana penyuluhan;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan ketenagaan,
sarana dan prasarana penyuluhan.
Bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan BKPPP membawahi 2 (dua)
Sub Bidang, yaitu :
1. Sub Bidang Koordinasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
2. Sub Bidang Koordinasi Tenaga Penyuluhan.
3. Mekanisme Kerja
Sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Badan Ketahanan
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, maka mekanisme kerjanya adalah : (1)
Memfasilitasi, memberikan peluang dan kesempatan kerjasama dalam rangka
pemberdayaan sumberdaya sehingga terselenggara berbagai kegiatan dalam
mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan; (2)
Menghimpun data dan informasi yang akurat sebagai bahan perumusan/kaji ulang
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 11
kebijakan ketahanan pangan, melalui partisipasi aktif dalam berbagai pertemuan
koordinasi, analisa pasar dan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pangan
dan penyuluhan pertanian; (3) Menyalurkan informasi tentang pangan dan pertanian
kepada masyarakat melalui penyuluhan, sekolah lapang, demplot, penerbitan brosur,
rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi/seminar dan pembuatan website.
Dengan mekanisme kerja yang demikian tersebut diharapkan keterlibatan
berbagai pihak terkait (stakeholders) secara proaktif berkontribusi dalam perumusan
kebijakan-kebijakan bidang ketahanan pangan, serta menjadi mitra BKPPP dalam
menyediakan informasi pangan dan pertanian.
4. Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada saat ini BKPPP
memiliki personil sebanyak 170 orang, terdiri dari :
• Pegawai yang bertugas di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan (Kabupaten) sebanyak 39 orang (termasuk 7 orang petugas
fungsional)
• Pegawai yang betugas di UPT Pengendali Program Penyuluhan sebanyak 16
orang dan 1 orang calon penyuluh.
• Petugas Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang
bertugas di lapangan sebanyak 114 orang.
Tabel 2. Jumlah Pegawai BKPPP Berdasarkan Golongan
Gol. A B C D Jumlah
IV 42 7 1 - 50
III 17 14 26 53 110
II 3 1 1 4 9
I - - 1 - 1
Jumlah 170
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 12
Tabel 3. Jumlah pegawai BKPPP Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Seperti terlihat pada Tabel 2 komposisi pegawai BKPPP didominasi oleh
pegawai golongan III (64,41 %) sedangkan pada Tabel 3 Jumlah Pegawai BKP3
yang berlatar belakang pendidikan sebagian besar S1 (48,23 %).
Kondisi ini tentunya masih belum sesuai dengan tugas pokok BKPPP sebagai
salah satu instansi pembuat kebijakan di bidang ketahanan pangan dan
pelaksana penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang
memerlukan tenaga berpendidikan dengan latar belakang berbagai bidang
teknis.
Apabila dilihat dari golongan usia (Tabel 4), komposisi pegawai BKPPP,
khususnya para petugas penyuluh pertanian akan memperlihatkan kemungkinan
terjadinya stagnasi dalam rentang waktu 2 sampai dengan 5 tahun ke depan.
Peningkatkan kualitas dan kuantitas petugas penyuluh harus segera
ditingkatkan sehingga, stagnasi di lingkungan BKPPP dapat dihindari. Analisis ini
didasarkan pada jumlah pegawai yang sebagian besar akan memasuki masa
purna bakti karena sudah berusia 51 – 55 tahun sebanyak 68 orang (38,42%) dan
di atas 55 tahun sebanyak 35 orang (19,77%).
Tingkat Pendidikan Jumlah
S2 2
S1 82
D4 18
D3 12
SLTA 52
SLTP 1
Jumlah 170
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 13
Tabel 4. Jumlah pegawai BKPPP Berdasarkan Umur
C. Kewenangan
Kewenangan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, sebagaimana
diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Bandung, terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang
kewenangannya meliputi :
1. Ketahanan Pangan
a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi
pangan masyarakat.
b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
c. Pembinaan pengembangan penganeka ragaman poduk pangan
d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya
ketersediaan pangan.
e. Identifikasi cadangan pangan masyarakat
f. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten.
g. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.
h. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat
kabupaten.
Umur Jumlah
21 – 25 1
26 – 30 8
31 – 35 9
36 – 40 6
41 – 45 13
46 – 50 32
51 – 55 66
Di atas 55 35
Jumlah 170
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 14
i. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu,
gizi dan keamanan makanan.
j. Identifikasi kelompok rawan pangan.
k. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten.
l. Pengembangan infrastruktur distribusibusi pangan kabupaten.
m. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akses pangan.
n. Informasi harga di kabupaten.
o. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten.
p. Identifikasi Pangan pokok masyarakat.
q. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.
r. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.
s. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.
t. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat
u. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah
tangga.
v. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten.
w. Pengembangan dan fasilitas forum masyarakat kabupaten.
x. Pengembangan “trust Fund” di kabupaten.
y. Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan.
z. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten.
2. Keamanan Pangan
a. Penerapan standar BMR wilayah Kabupaten
b. Pelatihan infrastruktur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten
c. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan
kabupaten
d. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.
3. Penyuluhan
a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten.
b. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten/kota.
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 15
c. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan holtikultura wilayah
kabupaten.
d. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola
kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.
e. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan
dan holtikultura wilayah kabupaten.
f. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan holtikultura wilayah
kabupaten.
g. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan
pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
h. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen pengolahan hasil peternakan
wilayah kabupaten.
i. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.
j. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kabupaten
k. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan
standar
l. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.
m. Penerapan standar dan prosedur system kerja penyuluh pertanian.
n. Perencanaan penyuluh pertanian di tingkat desa/kel, kecamatan dan kabupaten.
o. Penyelenggaraan penyuluh pertanian di tingkat desa/kel, kecamatan dan kabupaten.
p. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian
dan pengkajian.
q. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor
pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten.
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 16
D. Sistematika Penulisan Lakip
Sistematika penulisan laporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Tahun
2012 ini adalah sebagai berikut ;
Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis maupun penetapan kerja serta sejauhmana BKPPP mencapai tujuan
dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut
dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun
mendatang.
Bab I memuat tentang Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang
BKPPP serta uraian singkat padat tentang mandat yang diembannya (gambaran umum
tupoksi).
Bab II memuat tentang Rencana Strategis. Pada bab ini di sajikan gambaran singkat
mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja BKPPP Kabupaten Bandung. Di bagian awal
bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2012 serta
bagaimana kaitannya dengan pencapaian visi dan misi BKPPP.
Pada bagian Rencana Strategis (masih dalam Bab II) diuraikan secara singkat tentang
rencana strategis BKPPP mulai dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan
dan Sasaran melalui Kebijakan, Program dan Kegiatan.
Sedangkan pada bagian Rencana Kinerja disajikan mengenai rencana kerja BKPPP pada
tahun 2012, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai
dengan program pada tahun tersebut dan indikator keberhasilan pencapaiannya.
Bab III memuat tentang Akuntabilitas Kinerja. Pada bagian ini disajikan uraian hasil
pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya
Pendahuluan Lakip BKPPP 2012
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 17
menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
Selain itu pada bagian ini dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara
menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan kegiatan termasuk analisis tentang
capaian indikator kinerja efisiensi.
Terakhir adalah Bab IV tentang Penutup. Bagian ini mengemukakan tinjauan secara
umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan
dengan kinerja instansi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun-
tahun mendatang.
Lampiran-lampiran memuat tentang rencana strategis, rencana kerja tahunan,
pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan kegiatan dengan sumber
dana dari APBD.