Download pdf - BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG - kpu …kpu-sarolangunkab.go.id/download/Laporan OK A4.pdf · dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang- Undang Nomor 2 tahun 2008 ... DPD dan

1

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun

em@il: [email protected]

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang- Undang Nomor 2 tahun 2008

tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 42 Tentang Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden serta peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum yang ada,

maka Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota

Legislatif di Kabupaten Sarolangun tentunya dengan tetap mengedepankan Visi

dan Misi KPU dalam Penyelenggaraan.

Alhamdulillah, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di

Kabupaten Sarolangun telah terselenggara secara Demokratis sesuai dengan

azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab dengan partisipasi

pemilih 81% dari jumlah pemilih terdaftar.

Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sarolangun tidak terlepas dari

tahapan penyelenggaraan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun

2014. Dari setiap tahapan yang ada telah berlangsung sesuai jadwal dan program

yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan aktifitas yang dinamis dalam proses

politik di Kabupaten Sarolangun. Hal ini bersumber dari banyaknya partai politik

peserta Pemilu yang juga ditambah dengan calon perseorangan untuk pemilu

legislatif. Kondisi tersebut secara langsung menimbulkan geliat politik yang

signifikan, karena semua parpol peserta pemilu berusaha untuk memenuhi kuota

pencalonan.

2




Berdasarkan Kondisi tersebut, KPU Kabupaten Sarolangun berupaya

maksimal untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dengan menjalankan

beberapa strategi dengan menjalin komunikasi yang intensif, dan transparansi

dengan pihak parpol dan tim kampanye sebagai prioritas utama. Bentuk

komunikasi dapat berupa pertemuan tatap muka dalam rangka sosialisasi maupun

koordinasi. Selain itu penyampaian informasi secara administrasi formal melalui

surat, maupun melalui media juga dilakukan guna tercapainya pemahaman yang

sama terhadap aturan main Pemilu yang diselenggarakan secara nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya laporan ini untuk mengevaluasi

seluruh tahapan pemilu legislatif tahun 2014 agar dapat mempersiapkan diri untuk

pemilu yang akan datang.

C. DASAR HUKUM

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Sarolangun

berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai

dasar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3




4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan

Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Tahun 2014.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun

2012 Tentang Tahapan Program dan Jadual Penyelengaraan Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.


Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun

2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

4





Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.



Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Tata Cara

Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Pemilihan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.



Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota.



Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.


Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5






Tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tahun 2014.

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.


Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.



Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan

Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten/Kota.

6





Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten/Kota oleh Panitia

Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum.



Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih

Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

97/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi

Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jambi.

24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/tahun 2013 tentang

Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2014.

25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/2013 tentang

Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014.


Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Peserta Pemilu

Tahun 2014.

7





Perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota Tahun 2014.

28. Keputusan Presiden Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari

Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota Sebagai Hari Libur Nasional.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilu anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah meliputi:

1. Bab I Pendahuluan. Yang berisi latar Belakang : menjelaskan mengenai

landasan hukum kewajiban penyelenggara pemilu terkait tahapan

penyelenggaraan yang sudah dilakukan; Maksud dan Tujuan : menjelaskan

mengenai proses pelaksanaan, hasil, dan sasaran yang dicapai dari

laporan; Ruang Lingkup : uraian cakupan seluruh isi laporan ini secara

ringkas dari awal hingga akhir; dan Sistematika Laporan : berisi format,

susunan dan urut-urutan pembahasan dalam laporan tersebut.

2. Bab II Persiapan. Menguraikan secara terperinci seluruh proses persiapan

pelaksanaan tahapan pemilu, yang meliputi misalnya mulai dari rapat

konsolidasi komisioner dengan pejabat di lingkungan KPU hingga kegiatan

dengan koordinasi dengan sejumlah pihak seperti dengan

kementerian/lembaga , akademisi, dan lain sebagainya; Pembentukan Tim

Kelompok Kerja dan Help Desk; Pelaksanaan Rakor dengan KPU Prov dan

8




KPU Kab/Kota dan Bimbingan Teknis, dan sosialiasi dengan stakeholders

pemilu di unit kerja masing-masing

3. Bab III Alur Kerja dan Jadual Tahapan. menjelaskan mengenai kegiatan

dari waktu proses persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian tahapan

kegiatan pemilu yang bersangkutan serta bagaimana mekanisme kegiatan ;

mulai dari seleksi administrasi, verifikasi dan hingga penetapan.

4. Bab IV Pelaksanaan. Menjelaskan semua proses pelaksanaan yang

berlangsung, mulai dari wilayah kerja terbawah seperti KPU Kab/Kota, KPU

Provinsi hingga KPU. Termasuk menguraikan pula bagaimana dinamika

yang terjadi : protes, kritik, saran, perbaikan dan masukan penyelenggara

lainnya seperti Bawaslu.

5. Bab V Sengketa Pemilu. Seandainya terjadi perselisihan, maka harus

direkam bagaimana proses sengketa mulai dari ajudikasi di Bawaslu,

PTTUN hingga Mahkamah Agung. Selain itu juga diperhatikan bagaimana

debat dan wacana di tingkat publik terjadi, dan bagaimana KPU merespon

itu semua dengan adil, bijaksana dan berpegang pada UU yang berlaku.

6. Bab VI Penetapan Hasil. Menjelaskan bagaimana proses penetapan

dalam rangkaian tahapan pemilu dengan siding pleno terbuka yang

berjenjang mulai dari KPU Kab/Kota, KPU Provinsi hingga KPU. Bagian ini

merupakan deskripsi terhadap realisasi kegiatan sampai dengan saat

penulisan laporan.

7. Bab VII Permasalahan dan Penyelesaiannya. Menjelaskan mengenai

permasalahan atau problem yang muncul dalam pelaksanaan

penyelenggaraan tahapan tersebut. Bab ini juga bisa dimanfaatkan untuk

mengemukakan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada masing

9




- masing Satker. Ringkasnya, bagian ini adalah analisis mendalam

terhadap perbedaan perencanaan dan realisasi, dan hambatan-hambatan

yang dihadapi serta alternative solusi dan langkah pemecahannya.

8. Bab VIII Penutup: Berisi sejumlah kesimpulan yang merupakan hasil kunci

dari pelaksanaan tahapan tersebut. Selain kesimpulan juga berisi

rekomendasi mengenai saran dan pendapat untuk menyempurnakan

tahapan pemilu berikutnya.

9. Lampiran: Data-data pendukung seperti peraturan KPU, hasil-hasil

rekapitulasi dari daerah, keputusan penetapan sidang pleno berjenjang dan

sebagai pendukung materi laporan tersebut.

10. Lain-lain: Sedapat mungkin content laporan tahapan dilengkapi dengan

foto, info grafis dan desain lay out yang menarik seperti halnya laporan-

laporan resmi yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga negara.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERSIAPAN

BAB III ALUR KERJA DAN JADUAL TAHAPAN

BAB IV PELAKSANAAN

BAB V SENGKETA PEMILU

BAB VI PENETAPAN HASIL

BAB VII PERMASALAHAN DAN PENYELESAIANNYA

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

10




BAB II

TAHAPAN PERSIAPAN

A. Penataan Organisasi

Dalam rangka persiapan

penyelenggaraan pemilu 2014

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten sarolangun beserta

jajarannya telah melakukan

berbagai persiapan, mulai dari

persiapan teknis maupun non teknis. Hal ini didasari oleh ketentuan dalam

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan amanat tersebut KPU Kabupaten Sarolangun telah

melakukan persiapan dan bekerja untuk menyelenggarakan pemilu tahun

2014 di Kabupaten Sarolangun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah

persiapan personalia mulai dari anggota KPU Sarolangun sampai pada

pegawai sekretariat. Adapun Struktur KPU Kabupaten Sarolangun

sebagai berikut:

1. Ahyar, S.Th I sebagai Ketua merangkap

Anggota

2. Thoriq Kurniawan, S.Pd sebagai Anggota

3. Muhammad Fakhri. HS, S.Pd. I sebagai Anggota

4. Asriyadi, S. Sos. I sebagai Anggota

Gambar 1 Anggota KPU Kabupaten Sarolangun

Periode 2013 - 2018

11




5. Aliwardana, S. Kom sebagai Anggota

Kemudian struktur data base personil/ DUK pada sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas organisasi, KPU

Kabupaten Sarolangun membentuk Divisi sebagai berikut:

1. Divisi pendidikan, Hubungan Antar Lembaga, sebagai penanggung

jawab Ahyar, S.Th I

SEKRETARIS

BASYARUDDIN LUBIS, S.Pd PEMBINA TK.I/ IVb

NIP. 19591127 19803 1 006

PLT. KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN

WAHYU ROMA PRIMADONA, SH

PENATA MUDA/IIIa

NIP. 19831213 201012 1 002

FAUZIL HIDAYAT, S.IP PENATA MUDA/IIIa

SYAMSUMARNI, A.Md

PENGATUR/IIc

SAIDINA ALI

NILA MARLETI

MUHAMMAD HAPIS

PLT. KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS

AHMAD JUMADIL, S.Sos

PENATA MUDA/IIIa

NIP. 19820116 200912 1 003

ADE GUNAWAN, A.Md PENGATUR TK.I

IDA FARIDA

PENGATUR MUDA TK.I/IIb

ABDUL RASYID

ARIF HAMDUN

FAZRIL HADI SAPUTRA, ST

KASUBBAG HUKUM

MUTIYAH PITRI, SH

PENATA /IIIc

NIP. 19741002 200604 2 004

DEVI AYU MARINI, A.Md PENGATUR TK.I/IId

SUSILAWATI


RIVO HARDINO

ANDRI GUSNADI, S.Kom

AZWAR SALIM

KASUBBAG UMUM

M.ARIF SURYANDI LINGGA, SH

PENATA MUDA TK.I /IIIb

NIP. 19790819 200910 1 001

NALIA LORISA, SE PENATA MUDA/IIIa

RIA DWIJAYANTI. GM, SE

PENATA MUDA/IIIa

DARMAWIN, A.Ma PENGATUR/IIc

HANDRA NOLVA MAAS

PENGATUR/IIc

MUJIONO PENGATUR MUDA TK.I/IIb

HIDAYATULLAH


HOLID

DEDE RIZKY SATRIA

WENDI PRIMA ROZA

B. PERLINDUNGAN ZEBUA

MARIAH. Z

DARSANTO

SANDIKO PUTRA

KUSRIANTO

SUDIRMAN

SADAM HUSEN

MUHAMMAD PAJRI, S.Pd.I

12




2. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum dan Kampanye sebagai

penanggung jawab Thoriq Kurniawan, S.Pd

3. Divisi Logistik, Perencanaan dan Keuangan sebagai penanggung jawab

Muhammad Fakhri. HS, S.Pd. I

4. Divisi Sosialisasi dan Pemutakhiran Data sebagi penanggung jawab

Asriyadi, S.Sos.I

5. Divisi Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penetapan Calon

Terpilih sebagai penanggung jawab Aliwardana, S.Kom

Selain membentuk Divisi KPU Kabupaten Sarolangun membentuk

wilayah kerja guna mempermudah pembinaan, supervisi, monitoring dan

evaluasi ke wilayah kerja Kabupaten sarolangun. Yang terdiri dari 10

(sepuluh) Kecamatan 158 Kelurahan/desa. Adapun wilayah kerja tersebut

sebagai berikut:

1. Kecamatan Pauh dan Kecamatan Limun sebagai Koordiantor wilayah

Ahyar, S.Th I

2. Kecamatan Pelawan dan Singkut sebagai koordianator wilayah Thoriq

Kurniawan, S.Pd

3. Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Bathin VIII sebagai

koordinator wilayah Muhammad Fakhri. HS, S.Pd. I

4. Kecamatan Air Hitam dan Mandiangin sebagai koordinator wilayah

Asriyadi, S.Sos.I

5. Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Batang Asai sebagi

koordinator wilayah Aliwardana, S.Kom

Secara teknis dalam penyelenggaran pemilu KPU Kabupaten

sarolangun juga membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sehingga tahapan

13




penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan jadwal, waktu,

yang telah direncanakan.

Tabel 1: Rekap Kelompok Kerja Pemilu Legislatif Tahun 2014

NO NAMA POKJA BULAN

1

KELOMPOK KERJA PENYULUHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MENGENAI VERIFIKASI PARTAI POLITIK KEPADA PARTAI POLITIK DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

SEPTEMBER 2012

2 POKJA VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2014

OKTOBER 2012

3 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PEMILU

6 MARET S.D 31 MARET 2013

4 KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014

7 MARET S.D 31 MARET 2013

5 KELOMPOK KERJA PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

7 MARET 2013

6 KELOMPOK KERJA SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

18 MARET 2013

7 TIM PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON DPRD KABUPATEN SAROLANGUN

01 April 2013

8 TIM PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KABUPATEN SAROLANGUN

01 April 2013

9 TIM VERIFIKASI DAN PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP SYARAT DAN DUKUNGAN PEMILIH UNTUK PEMENUHAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD

1 MEI 2013

10 TIM BIMBINGAN TEKNIS VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP SYARAT DUKUNGAN PEMILIH UNTUK MEMENUHI SYARAT BAKAL CALON ANGGOTA DPD

1 MEI 2013

11 TIM PERSIAPAN DAN PELAPORAN KEGIATAN DAFTAR PEMILIH KABUPATEN SAROLANGUN

1 MEI 2013

12 PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DENGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

3 JUNI 2013

13 TIM KLARIFIKASI TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAROLANGUN

3 JUNI 2013

14 KELOMPOK KERJA PENERAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU 2014 KABUPATEN

3 JUNI 2013

14




SAROLANGUN

15 KELOMPOK KERJA FASILITASI MEDIA DAN MEDIA CENTER PEMILU 2014

1 JULI 2013

16 KELOMPOK KERJA AGEN AGEN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU 2014

1 AGUSTUS 2014

17 KELOMPOK KERJA IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAN PEMILU 2014

02 September 2013

18 KELOMPOK KERJA KERJASAMA DENGAN ORGANISASI MASSA DAN MEDIA MASSA

06 September 2013

19 KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILU 2014

06 September 2013

20 KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN BAHAN SUPERVISI DAN MONITORING PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE 2014

1 OKTOBER 2013

21 TIM BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

01 November 2013

22 TIM BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP PPS TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU LEGISLATIF

2 DESEMBER 2013

23 PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA AGEN AGEN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

3 DESEMBER 2013

24 TIM UPDATING DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

3 JANUARI 2014

25 TIM PENYUSUNAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

3 JANUARI 2014

26 KELOMPOK KERJA KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILU 2014

3 JANUARI 2014

27 KELOMPOK KERJA / EVALUASI LPJ KEUANGAN TAHAPAN PEMILU DAN BADAN PENYELENGGARA ADHOCK

2 JANUARI 2014

28 KELOMPOK KERJA FASILITASI DAN PERSIAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1 FEBRUARI 2014

29 KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN REKAPITULASI LAPORAN AWAL DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014

3 FEBRUARI 2014

15




30 KELOMPOK KERJA BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1 MARET 2014

31 KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN LOGISTIK

3 MARET 2014

32 TIM PENGAMANAN KEGIATAN SEREMONIAL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

3 MARET 2014

33 KELOMPOK KERJA APLIKASI SISTEM PENGHITUNGAN SUARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

01 April 2014

34 KELOMPOK KERJA REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN/KOTA

01 April 2014

35 KELOMPOK KERJA KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI

1 MEI 2014

36 TIM PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN BAHAN PEWARTAAN

1 MEI 2014

37 KELOMPOK KERJA ASISTENSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

1 MEI 2014

38 KELOMPOK KERJA KLARIFIKASI DOKUMEN DATA HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014

1 MEI 2014

B. Pendaftaran Pemantau Pemilu

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun melakukan

pembukaan pendaftaran pemantau pemilu dimulai dari bulan Agustus

2013 sampai Maret 2014. Salah satu fungsi dari pemantau pemilu adalah

agar proses dan hasil pemilu berjalan sesuai aturan (mendorong

terciptanya pemilu yang jujur, adil dan demokratis) juga untuk

meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dari hasil pemilu.

16




Ketentuan hak, kewajiban, larangan dan sangsi bagi pemantau pemilu

diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut :

a. Pasal 238 mengatur tentang hak pemantau pemilu

b. Pasal 239 mengatur tentang kewajiban bagi pemantau pemilu

c. Pasal 240 mengatur tentang larangan bagi pemantau pemilu

d. Pasal 241 mengatur tentang sanksi bagi pemantau pemilu dan pasal

242 mengatur tentang mekanisme penjatuhan sanksi.

Namun sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran pemantau

pemilu, tidak ada satupun pemantau pemilu yang mendaftarkan diri di

sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun.

C. Pembentukan Badan Penyelenggara

1. Pembentukan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK)

Berdasarkan Peraturan

KPU Nomor 21 Tahun

2013 tentang perubahan

Peraturan KPU Nomor 7

Tahun 2012 tentang

Tahapan Program dan

Jadual Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

dan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

Gambar 2 Pendaftaran Calon Anggota PPK

17




melakukan pengumuman pendaftaran calon Panitia Pemilihan

Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada tanggal 20 Februari

2013 melalui surat Nomor : 47/KPU-kab-005.435316/II/2013.

Tabel 2: Jadwal Penerimaan PPK dan PPS di KPU Kabupaten Sarolangun

No Kegiatan Tanggal/ Waktu

1. Waktu Penerimaan Pendaftaran

21 s.d 23 Februari 2013

Pukul 08:00 s/d 16:00 WIB

2. Tes Tertulis 24 Februari 2013 Pukul 08:00 s/d 16:00 WIB

3. Pengumuman Tes Tertulis

25 Februari 2013 Pukul 08:00 s/d 16:00

WIB

4. Tes Wawancara 26 Februari 2013


5. Pengumuman Hasil Tes Seleksi

27 Februari 2013 Pukul 08:00 s/d 16:00

WIB

6. Pelantikan 28 Februari 2013


Berbeda dengan

PPK, dalam rekrutmen

PPS, KPU Sarolangun

tidak secara langsung

menentukan sendiri

nama-nama yang

akan direkrut. Karena

dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tentang rekrutmen PPK, PPS dan

KPPS, nama-nama calon anggota PPS harus berdasarkan

rekomendasi lurah/kepala desa setempat.

Hal ini lah yang menuai persoalan karena calon yang di

rekomendasikan oleh kepala desa adalah orang-orang yang tidak

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan kurang

mampu untuk menjadi penyelenggara di tingkat PPS.

Gambar 3 Tes Tertulis Penerimaan PPK dan PPS di KPU

Kabupaten Sarolangun

18




Setelah melalui proses seleksi, tanggapan dan masukan dari

berbagai pihak guna menghasilkan penyelenggara yang independen

sesuai dengan tingkatannya, melalui rapat pleno KPU Kabupaten

Sarolangun memutuskan dan menetapkan anggota PPK dan PPS

dengan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Pembentukan PPK dan Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2013

tentang Pembentukan PPS.

Tabel 3 Nama-nama anggota PPK Kabupaten Sarolangun

Sarolangun Bathin VIII

Ali Imron M. Yakub

Zuhrizal, S.Pd I M. Tabki, A.Md

M. Juaini, S.Pd I Dahari

Yanuardi Al Amin, SH Ibnu Kasir, S.Pd

Ahmad Ahmad Rohimin, S.Pd I

Pauh Mandiangin

Yudrik Sunaryo Gandi, S.Pd

Dedi Munandar Bujang Cik, A.Ma

Sayuti. Ss Kusriadi, A.Ma

Hamdani Sabki. Ak, S.Pd I

Syaiful Rahman, S.Pd Muhammad Hakam

Air Hitam Pelawan

Puji Purwanto Darwin, S.Ag

Basuki Budianto Mustopa Kamal

Zulkifli Eka Suslanti

Bambang. H, S.Pd Ibrahim, Se

Musopian Rozali

Singkut Cermin Nan Gedang

Gambar 4 Pelantikan PPK Kabupaten Sarolangun

19




Alfahmi Pahasi, S Hum

Muslam, S.Pd I Afrizal, S.Pd

Supriyanto Dedi Hardiansyah, S.Pd I

Kafrawi, S.Hi Muammar Khozin

Ridwan Jamil, Se Dedy Patrisa, A.Md

Limun Batang Asai

Heri Gunawan Suharta

Amin Jayadi, S.EI Alimin

Pahrawi, Se Linda Hoirina

Pebri Suryanto, SE M. Sahibul Waton

Syafrizal, S.Pd I Rizal Pahlefi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun kembali

menerbitkan surat keputusan yang baru sebagai proses administrasi.

Pada Januari 2014 anggota PPK yang ada, diangkat kembali dengan

surat keputusan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan PPK

berlaku sampai bulan Juli 2014. Kemudian pada tanggal 21 April

2014 diterbitkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 331/KPU/IV/2014 tentang Evaluasi Kinerja KPU,

KIP Aceh, PPK, PPS dan KPPS.

Menanggapi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia maka KPU Kabupaten Sarolangun melakukan evaluasi

terhadap kinerja penyelenggara, memberhentikan dan mengangkat

kembali pada bulan Mei 2014 dengan Surat Keputusan Nomor 31

Tahun 2014 tentang Perubahan Nama-nama PPK dan Surat

Keputusan Nomor: 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama-nama

PPS.

Tabel 4 Nama-nama anggota PPK hasil evaluasi

Sarolangun Bathin VIII

Ali Imron M. Yakub

Zuhrizal, S.Pd I M. Tabki, A.Md

20




M. Juaini, S.Pd I Dahari

Yanuardi Al Amin, SH Ibnu Kasir, S.Pd

Ahmad Ahmad Rohimin, S.Pd I

Pauh Mandiangin

Yudrik Sunaryo Gandi, S.Pd

Dedi Munandar Bujang Cik, A.Ma

Sayuti. Ss Kusriadi, A.Ma

Hamdani Sabki. Ak, S.Pd I

Syaiful Rahman, S.Pd Muhammad Hakam

Air Hitam Pelawan

Puji Purwanto Darwin, S.Ag

Ihwadi Mustopa Kamal

Ahmad Tontari Eka Suslanti

Tohirin Ibrahim, Se

Musopian Rozali

Singkut Cermin Nan Gedang

Alfahmi Pahasi, S Hum

Muslam, S.Pd I Afrizal, S.Pd

Supriyanto Dedi Hardiansyah, S.Pd I

Kafrawi, S.Hi Muammar Khozin

Ridwan Jamil, Se Dedy Patrisa, A.Md

Limun Batang Asai

Heri Gunawan Suharta

Amin Jayadi, S.EI Alimin

Pahrawi, Se Linda Hoirina

Pebri Suryanto, SE Hendri

Syafrizal, S.Pd I Rizal Pahlefi

2. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

(KPPS)

KPU Kabupaten

Sarolangun melalui PPS

membentuk KPPS pada

tanggal 9 Februari sampai

dengan 9 Maret 2014.

Sebanyak 4.102 orang

Gambar 5 Bimtek KPPS oleh PPK Kecamatan Singkut

21




KPPS ditetapkan melalui surat keputusan oleh kepala desa atau lurah

setempat. Ditambah dengan PAM TPS sebanyak 2 orang pada

masing–masing TPS yang berjumlah 1.172 orang.

Melalui surat edaran KPU Nomor 204/KPU/III/2014 tentang

Pemberitahuan Revisi Dipa untuk 2 (dua) orang Satuan Perlindungan

Masyarakat (Satlinmas) yang di jelaskan pada ponin 3 (tiga) dan 4

(empat), yang memerintahkan sekretariat KPU untuk merevisi anggaran

guna membayar honorarium PAM TPS melalui anggaran KPU (076).

3. Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

Pada tanggal 15 Maret sampai dengan 15 April 2013

dilakukan pembentukan Panitia Pemutakhiran data Pemilih (Pantarlih)

Oleh KPU Kabupaten Sarolangun melalui PPS di setiap

Desa/Kelurahan pada setiap kecamatan. Pantarlih terdiri dari 1 (satu)

orang per desa. KPU Kabupaten Sarolangun merekomendasikan tokoh

setempat untuk menjadi pantarlih agar mempermudah dalam proses

pemutakhiran data pemilih. Sebelum menjalankan tugas sebagai

pantarlih, KPU Kabupaten Sarolangun memberikan bimtek kepada

pantarlih melalui PPS agar melakukan pemutakhiran data pemilih

sesuai dengan aturan yang berlaku.

22




D. Seleksi Anggota KPU

Proses seleksi

calon anggota KPU

adalah salah satu

rangkaian kegiatan

penyaringan, pemilihan

dan penetapan calon

anggota KPU

Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan oleh tim seleksi terhadap calon

anggota KPU Kabupaten Sarolangun yang mana anggota tim seleksi

(timsel) mewakili dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat.

Dalam rangka persiapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten

Sarolangun tim seleksi telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari

persiapan teknis maupun non teknis. Hal ini didasari oleh ketentuan dalam

PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Calon Anggota KPU

Provinsi Jambi dan KPU kabupaten/Kota.

Berdasarkan amanat tersebut Timsel Kabupaten Sarolangun telah

melakukan persiapan dan bekerja untuk menyelenggarakan seleksi calon

anggota KPU Kabupaten Sarolangun di Kabupaten Sarolangun. Salah

satu upaya yang dilakukan persiapan kelompok kerja (Pokja) timsel dan

persiapan kantor sekretariat timsel yang beralamat pada Jalan Lintas

Sumatera KM 2 (depan Diler Mitsubishi) Telepon 085275320707,

081366385161 email : [email protected] yang mana tim

kelompok kerja direkrut dari Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun.

Gambar 6 Tes Tertulis Calon Anggota KPU Kabupaten Sarolangun

23




Adapun komposisi Timsel Calon Anggota KPU Kabupaten Sarolangun

sebagi berikut:

1. Drs. H. Syamsul Huda, M. Pd Sebagai Ketua

2. Helmi, SH, MH Sebagai Sekretaris

3. Raja Kurnain, S. Ag, M. F. I.I Sebagai Anggota

4. Hendi Santora, S. Pds Sebagai Anggota

5. Afrizal, S. Pd. I Sebagai Anggota

Tabel 5 Jadwal Pendaftaran, Penelitian dan Pengumuman Hasil Penelitian

Administrasi

NO TANGGAL KEGIATAN

1

2

3

4

26 s/d 28 Maret 2013 30 Maret s/d 5 April 2013 6 s/d 7 April 2013 9 s/d 10 April 2013

Pengumumam pendaftaran melalui surat kabar lokal (sarolangun expres dan Sekretariat Tim Seleksi) Penerimaan pendaftaran : 1. Pengambilan formulir 59 orang 2. Pengembalian formulir 38 orang Penelitian administrasi Pengumuman hasil penelitian administrasi berjumlah 33 orang (nama terlampir)

Tabel 6 Nama-nama calon anggota KPU yang lulus seleksi administrasi

No Nama Jenis

Kelamin Pekerjaan Alamat

1 Rahmi Fitriani, S. Ag Perempuan Honorer Sarolangun

2 Ahyar, S. Th. I Laki-laki Anggota KPU Sarolangun

3 M. Pisol, S. Ag Laki-laki Wiraswasta Bathin VIII

4 Thoriq Kurniawan, S. Pd Laki-laki Anggota KPU Sarolangun

5 Syarifuddin, S. Ag Laki-laki Anggota KPU Limun

6 Khairul, SP Laki-laki Wiraswasta Sarolangun

7 Fitria Santi, S. Pd. I Perempuan PNS/Guru Mandiangin

8 Azmi Berlian Laki-laki Wartawan Pauh

9 Baihaki, S, Ag, M, Si Laki-laki PNS Sarolangun

10 Asriyadi, S. Sos. I Laki-laki Wartawan CNG

24




11 Taufik Hermansyah Laki-laki Wiraswasta Mandiangin

12 M. Azriat, Z, S. Pd. I Laki-laki PNS Pauh

13 Torik Kurniawan, MM Laki-laki Wiraswasta Sarolangun

14 Alia Suryani, P. Si Perempuan PNS/Dosen CNG

15 Aryanto, A. Md Laki-laki PNS Batang Asai

16 Kazwaini, M. Pd Laki-laki PNS/Dosen CNG

17 Samsuri, S. Pd. I Laki-laki Wiraswasta Bathin VIII

18 Supriyanto Laki-laki Wiraswasta Singkut

19 Ridwan Jamil, SE Laki-laki Wiraswasta Singkut

20 M. Fakhari, HS Laki-laki PNS Sarolangun

21 Ahyat, SE Laki-laki Honorer CNG

22 Ali Wardana, S. Kom Laki-laki PNS Sarolangun

23 Hatta, SE Laki-laki Wiraswasta CNG

24 Zoris, ST Laki-laki Wartawan Singkut

25 Aryus, SP Laki-laki Wiraswasta Mandiangin

26 Abi Mas’ud, M. Pd. I Laki-laki PNS Batang Asai

27 Aidi Kasmadi, S. Sos Laki-laki Wiraswasta Sarolangun

28 Drs. Fahrizal, M. Pd Laki-laki Dosen Pelawan

29 Sam’an, S. Kom Laki-laki PNS Sarolangun

30 Johan Iswadi, SP Laki-laki Wartawan Sarolangun

31 Ahmad, S. Ag Laki-laki PNS Sarolangun

32 Paisol, A. Ma Laki-laki PNS Sarolangun

33 H. M. Hatib Agus, SE Laki-laki Pensiunan Sarolangun

Tabel 7 Tahapan tes tertulis, kesehatan dan psikologi

NO TANGGAL KEGIATAN

1

2

3

11 April 2013 2013

14 s/d 15 April

2013

29 s/d 30 April

2013

Seleksi tertulis yang dilaksanakan di Aula Bapedda

Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun

Pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh

RSUD Chatib Kazwaen Kabupaten Sarolangun.

Pelaksanaan asessment psikologi yang

dilaksanakan oleh CV. Multi Dimensi Persona Jambi

yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Abadi

25




4

9 s/d 10 April 2013

Sarolangun.

Pengumuman hasil seleksi tertulis, kesehatan dan

tes psikologi melalui surat kabar lokal (sarolangun

expres dan sekretariat TIMSEL) berjumlah 20 orang

(nama terlampir)

Tabel 8 Nama-nama calon anggota KPU yang lulus tes tertulis, kesehatan dan

psikologi.

No Nama Jenis

Kelamin Pekerjaan Alamat

1 Ahyar, S. Th. I Laki-laki Anggota KPU Sarolangun

2 M. Pisol, S. Ag Laki-laki Wiraswasta Bathin VIII

3 Thoriq Kurniawan, S. Pd Laki-laki Anggota KPU Sarolangun

4 Syarifuddin, S. Ag Laki-laki Anggota KPU Limun

5 Fitria Santi, S. Pd. I Perempuan PNS/Guru Mandiangin

6 Baihaki, S, Ag, M, Si Laki-laki PNS Sarolangun

7 Asriyadi, S. Sos. I Laki-laki Wartawan CNG

8 M. Azriat, Z, S. Pd. I Laki-laki PNS Pauh

9 Torik Kurniawan, MM Laki-laki Wiraswasta Sarolangun

10 Alia Suryani, P. Si Perempuan PNS/Dosen CNG

11 Kazwaini, M. Pd Laki-laki PNS/Dosen CNG

12 M. Fakhari, HS Laki-laki PNS Sarolangun

13 Ali Wardana, S. Kom Laki-laki PNS Sarolangun

14 Zoris, ST Laki-laki Wartawan Singkut

15 Aryus, SP Laki-laki Wiraswasta Mandiangin

16 Abi Mas’ud, M. Pd. I Laki-laki PNS Batang Asai

17 Drs. Fahrizal, M. Pd Laki-laki Dosen Pelawan

18 Johan Iswadi, SP Laki-laki Wartawan Sarolangun

19 Ahmad, S. Ag Laki-laki PNS Sarolangun

20 H. M. Hatib Agus, SE Laki-laki Pensiunan Sarolangun

26




Dalam tahapan penerimaan tanggpan masyarakat KPU

Sarolangun menerima sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) aduan

muali dari tanggal 12 sampai dengan 16 Mei 2013. Semua aduan ini

diproses oleh tim seleksi anggota KPU Kabupaten Sarolangun sebagai

bahan pertimbangan untuk meloloskan atau menggugurkan calon pada

tahapan selanjutnya.

Tahapan wawancara dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu dar

tanggal 17 – 18 Mei 2013 bertempat di Ballroom Hotel abadi Sarolangun

dengan jumlah peserta 20 orang. Pewawancara sebanyak 5 (lima) orang

yang merupakan

anggota KPU

Provinsi Jambi yaitu

H. M. Subhan, S.Ag,

Sanusi Zein, SH.,

MH, Nuraida Fitri

Habi, S.Ag., M.Si, Pahmi. SY, S.Ag dan Desy Arianto, S.Pt.

Tabel 9 Jadwal Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Sarolangun

No Nama Jadual Wawancara

1 Ahyar, S. Th. I

Hari Jum’at 17 Mei 2013 jam 14.00 WIB

bertempat di Ballroom Hotel Abadi

Sarolangun

2 M. Pisol, S. Ag

3 Thoriq Kurniawan, S. Pd

4 Syarifuddin, S. Ag

5 Fitria Santi, S. Pd. I

6 Baihaki, S, Ag, M, Si

7 Asriyadi, S. Sos. I

8 M. Azriat, Z, S. Pd. I

Gambar 7 Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Sarolangun

27




9 Torik Kurniawan, MM

10 Alia Suryani, P. Si

11 Kazwaini, M. Pd

Hari Sabtu 18 Mei 2013 jam 09.00 WIB

bertempat di Ballroom Hotel Abadi

Sarolangun

12 M. Fakhari, HS

13 Ali Wardana, S. Kom

14 Zoris, ST

15 Aryus, SP

16 Abi Mas’ud, M. Pd. I

17 Drs. Fahrizal, M. Pd

18 Johan Iswadi, SP

19 Ahmad, S. Ag

20 H. M. Hatib Agus, SE

Rapat penetapan hasil seleksi wawancara dilaksanakan pada 20

dan 21 Mei 2013 dan pengumuman hasil seleksi wawancara melalui

media lokal dilaksanakan pada 22 Mei 2013.

Tabel 10 Nama-nama calon anggota KPU Kabupaten Sarolangun

NO

NO.

REGIST

RASI

NAMA JENIS

KELAMIN

PEKER

JAAN ALAMAT

1 002 AHYAR, S. Th. I Laki-Laki PNS Sarolangun

2 005 THORIQ KURNIAWAN,

S. Pd Laki-Laki PNS Sarolangun

3 011 ASRIYADI, S.Sos. I Laki-Laki PNS Sarolangun

4 013 M. AZRIAT, Z, S. Pd. I Laki-Laki PNS Sarolangun

5 014 TORIK KURNIAWAN,

MM Laki-Laki PNS Sarolangun

6 022 M. FAHRI, HS, S. Pd. I Laki-Laki PNS Sarolangun

7 024 ALI WARDANA, S.

Kom Laki-Laki PNS Sarolangun

8 027 ARYUS, SP Laki-Laki PNS Sarolangun

9 032 JOHAN ISWADI, SP Laki-Laki PNS Sarolangun

10 037 H. M. HATIB AGUS, SE Laki-Laki PNS Sarolangun

28




E. Raker, Rakor dan Bintek yang dilaksanakan

Dalam melaksanakan tugas

penyelenggara pemilu KPU

Kabupaten Sarolangun, PPK, PPS

dan KPPS dibekali rapat kerja

(raker), rapat koordinasi (rakor), dan

bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan kinerja dan pengetahuan

sebagai penyelenggara pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan

tahapan pemilu.

Tabel 11 Rekapitulasi jenis bimbingan teknis, rapat kerja, rapat kordinasi, rapat

konsultasi dan lain-lain

No NAMA KEGIATAN TEMPAT TANGGAL

1 Rapat kordinasi publik tentang

penataaan rancangan daerah

pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi

pada pemilu legislatif 2014

Aula KPU

Sarolangun

25 Februari

2013

2 Rapat koordinasi penetapan lokasi

pemasangan alat peraga untuk

pelaksanaan kampanye dan

pendaftaran pelaksanaan kempanye

pemilu legislatif 2014

Aula KPU

sarolangun

27 Februari

2013

3 Bimbingan teknis (bintek) pencalonan

anggota DPRD dan DPD-RI dapil

Prov Jambi Pemilu 2014

Shang Ratu

Jambi

12 April 2013

4 Rapat Kerja dalam rangka persiapan

pemutahiran data daftar pemilih

Hotel Abadi

sarolangun

9 Mei 2013

5 Bimbingan teknis DPD Panitia

kecamatan Pemilihan Kecamatan

Aula KPU

Sarolangun

9 Mei 2013

6 Bimbingan teknis verifikasi faktual Aula KPU 23 Mei 2013

Gambar 8 Rakor persiapan pemutakhiran data pemilih

29




terhadap pemenuhan syarat

dukungan bakal calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah

Sarolangun

7 Sosialisasi dan implementasi

peraturan dan aplikasi pemutakhiran

data pemilih dan sosialisasi pedoman

pengelolaan keuangan tahapan

pemilu 2014

Hotel Abadi

sarolangun

10 Juni 2013

8 Rapat Koordinasi dan Validasi Daftar

Calon Sementara (DCS) Anggota

Bakal Calon DPRD Kabupaten

Sarolangun Pemilu 2014

Aula KPU

kabupaten

Sarolangun

11 Juni 2013

9 Penyusunan daftar pemilih pemilu

2014 dalam rangka evaluasi DPSHP

Provinsi Jambi

Shang Ratu

Hotel Jambi

19 Agustus

2013

10 Rapat koordinasi penetapan zona

kampanye Kabupaten Sarolangun

pada Pemilu 2014

Aula KPU

Kabupaten

Sarolangun

27 September

2013

11 Bimtek Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilu Anggota

DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

King Hotel

Sarolangun

21 November

2013

12 Pertemuan dalam rangka Bimtek

Relawan Demokrasi Kepemiluan

Pendidikan Pemilih Pemilu 2014

dalam meingkatkan Partisipasi

masyarakat

Hotel King

Sarolangun

14 – 15 Februari

2014

13 Bimbingan Teknis bagi

Penyelenggara Pemilu

Hotel Golden

Sarolangun

28 Februari – 2

Maret 2014

14 Rapat konsolidasi dengan PPK dalam

rangka Bimtek Pemungutan dan

penghitungan suara

Aula KPU

Sarolangun

4,5 dan 7,8

Maret 2014


penghitungan suara dengan PPS

Kantor camat

setempat

10 – 13 Maret

2014


penghitungan suara dengan KPPS

Kantor

lurah/Balai

desa

17 – 26 Maret

2014

30




setempat

F. Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih

Tahapan sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih, KPU

Kabupaten Sarolangun melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui media

yaitu penyebaran spanduk, bilboard, baliho, iklan radio, iklan koran poster,

pamflet, leaflet dan buku di sebar ke seluruh desa dan kelurahan di

seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun.

Selain itu KPU Kabupaten Sarolangun juga membuat iklan di media

cetak dan radio yaitu radio Cantika FM, Radio Prima Angkasa dan Radio

RSPD Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Contoh desain sosialisasi dan publikasi informasi pemilu KPU

Kabupaten Sarolangun:

Gambar 9 Contoh Iklan Media Cetak Pemilu Legislatif 2014

Gambar 10 Contoh Spanduk Sosialisasi Pemilu Legislatif 9 April 2014

Gambar 11 Contoh Banner Pemilu Legislatif 2014

31




Gambar 12 Contoh Poster, Leaflet dan Pamflet Pemilu Legislatif 2014

Gambar 13 Contoh Billboard Pemilu Legislatif 2014

Gambar 14 Contoh Spanduk Pemilu Legislatif 2014 dengan tema Jangan Golput

32




Tabel 12 Jenis Publikasi Informasi Pemilu pada Pemilu Legislatif 2014

No JENIS IKLAN

MEDIA TEMPAT

WAKTU

1 Spanduk Jalan Raya/ Kantor Kecamatan/ Desa/ Kelurahan

10 Februari – 9 April 2014

2 Billboard Papan Iklan Billboard

Simpang Kantor Bupati Sarolangun


3 Radio Radio Chantika FM, RPA, RSPD

Kabupaten Sarolangun dan sekitarnya


4 Media Cetak

Harian Sarolangun Ekspres

Kabupaten Sarolangun dan sekitarnya


Kemudian melalui kegiatan

yang bersifat tatap muka seperti

pendidikan pemilih pemula melalui

Gambar 15 Contoh Spanduk Pemilu Legislatif 2014 dengan temaAjakan ke TPS

Gambar 16 Contoh Spanduk Pemilu Legislatif 2014 dengan tema DPT

Gambar 17 Sosialisasi dengan Pemilih Pemula,

Ormas, OKP dan Masyarakat

33




seminar, ceramah, temu warga di kecamatan dan pertemuan tatap muka

dengan ormas, LSM dan tokoh masyarakat. Lalu ada juga yang bersifat

komunitas seperti relawan demokrasi dan agen-agen sosialisasi.

Dalam kegiatan relawan

demokrasi KPU Kabupaten

Sarolangun melakukan

rekrutmen khusus untuk

memilih masyarakat yang

akan diikutsertakan menjadi

relawan demokrasi. Melalui pengumuman nomor 345/KPU-Kab-

005.435316/XI/2013 KPU Sarolangun membuka rekrutmen tanggal 14-21

November 2013. Penyerahan dokumen pendaftaran tanggal 18-22

November 2013 pada pukul 09.00-15.00 WIB bertempat di KPU

Kabupaten Sarolangun Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Sarolangun. Seleksi administrasi

dilaksanakan pada tanggal 18-24

November 2013. Pengumuman

seleksi administrasi tanggal 25

November 2013 tes tertulis tanggal

26 November 2013. Tes

wawancara tanggal 27- 29 November 2013 dan pengumuman kelulusan

tanggal 2 Desember 2013.

Gambar 19 Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi

Gambar 18 Sosialisasi bersama Suku Anak Dalam (Suku

Kubu)

34




Kemudian tanggal 9 Januari 2014 KPU Sarolangun melantik 25

nama relawan demokrasi yang nantinya akan menjadi perpanjangan

tangan KPU Sarolangun dalam melaksanakan sosialisasi di masyarakat.

Tabel 13 Kegiatan Relawan Demokrasi pada Pemilu Legislatif 2014

NO TIM TEMPAT TANGGAL

PELAKSANAAN KELOMPOK SASARAN

BENTUK KEGIATAN

1

1

SEKOLAH SLTA 27 Februari 2014 PEMULA SOSIALISASI

2 MESJID / MUSHOLA

7 Maret 2014 KEAGAMAAN SOSIALISASI

3 BALAI DESA 15 Maret 2014 PEREMPUAN SOSIALISASI

4 SEKAMIS 5 April 2014 ORANG PINGGIRAN SOSIALISASI

5

2

UNJA SAROLANGUN

15 Maret 2014 PEMULA DISKUSI

6 PULAU PANDAN

20 Februari 2014 KEAGAMAAN DISKUSI

7 MASJID SINGKUT

1 April 2014 KELOMPOK PEREMPUAN

DISKUSI

8 ANCOL SAROLANGUN

22 Maret 2014 ORANG PINGGIRAN SIMULASI

9

3

PULAU PANDAN

22 Februari 2014 PEMULA SOSIALISASI

10 LUBUK RESAM 1 Maret 214 KELOMPOK DISABILITAS

SOSIALISASI

11 SAROLANGUN 1 April 2014 ORANG PINGGIRAN SOSIALISASI

12 LUBUK RESAM 23 Maret 2014 KELOMPOK PEREMPUAN

SOSIALISASI

13

4

SMAN 5 PULAU PANDAN

25 Februari 2014 PEMULA DISKUSI DAN SOSIALISASI

14 MESJID ALFALAH ANCOL SAROLANGUN

11 Maret 2014 KELOMPOK PEREMPUAN

SIMULASI

15 RUMAH MASYARAKAT

25 Maret 2014 PEMUDA - PEMUDI SOSIALISASI

16 RUMAH MASYARAKAT

2 April 2014 MASYARAKAT UMUM

SIMULASI DAN DISKUSI

35




Kegiatan seremonial seperti gerak jalan sehat, ikrar kampanye

damai yang diikuti oleh partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan

serentak di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini dilakukan guna memberikan informasi pemilu kepada

pemilih untuk berperan aktif dalam

kegiatan kepemiluan. Selain kegiatan

seremonial KPU Kabupaten Sarolangun

juga melakukan perekrutan agen–agen

sosialisasi dan relawan demokrasi guna

membantu KPU dalam memberikan

informasi dan pendidikan pemilu kepada masyarakat.

Gambar 21 Relawan DemokrasiMembagikan Poster

dan Pamflet

Gambar 20 Sosialisasi Relawan Demokrasi di Sekolah

Luar Biasa Kabupaten Sarolangun

Gambar 22 Pembukaan Gerak Jalan Sehat

Menuju Pemilu Jujur dan Adil Oleh Wakil

Bupati Sarolangun

36




Gambar 23 Kegiatan Gerak Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil pada Pemilu 2014

Tabel 14 Jenis-Jenis Sosialisasi Tatap Muka Pada Pemilu Lagislatif Tahun 2014

No Nama Kegiatan Tempat Tanggal

1 Sosialisasi PKPU No.6

dan No. 7 Tahun 2013

Aula KPU Kabupaten

Sarolangun

23 Maret 2013

2 Sosialisasi Peningkatan

Peran Serta Masyarakat

Dalam Pemilu Dan

Pemilukada

Aula KPU Kabupaten

Sarolangun

27 Maret 2013

3 Sosialisasi Modul dan

Alat Pendidikan Pemilih

Aula KPU Kabupaten

Sarolangun

23 September

2013

4 Sosialisasi Pendidikan

Pemilih Pemilu 2014

Aula KPU Kabupaten

Sarolangun

28 - 29

September

2013

5 Temu Warga di

Kecamatan

Majelis Taklim Nurul Iman Rt.08, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan

Sarolangun

29 November

2013

37




6 Sosialisasi oleh relawan

demokrasi

Seluruh daerah di Kabupaten Sarolangun

Januari – April

2014

7 Gerak jalan sehat menuju

permilu jujur dan adil

Lapangan Sriwijaya

Kabupaten

Sarolangun

9 April 2013

dan 9 Maret

2014

8 Ikrar kampanye damai

dan pawai partai politik

Lapangan Sriwijaya

Kabupaten

Sarolangun

15 Maret 2014

G. Pengadaan, Pengelolaan dan Distribusi logistik di KPU Kabupaten

Sarolangun

1. Pengadaan

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2014

Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 Tentang

Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam PKPU tersebut maka KPU Kabupaten Sarolangun harus

melakukan pengadaan guna untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan

dalam melaksanakan Pemilu.

Tabel 15 Jenis Pengadaan KPU Sarolangun Pada Pemilu Lagislatif Tahun 2014

NO JENIS PENGADAAN/PEKERJAAN METODE

PEMILIHAN

JADWAL DISTRIBUS

I

1 ALAT KELENGKAPAN TPS

A PAKET 1 [ PENYEDIA RAFI DIGITAL PRINTING ]

PENGADAAN

LANGSUNG

1 MARET s/d 5 April

2014 1. Tanda Pengenal KPPS

38




2. Tanda Pengenal Saksi

3. Sticker nomor Kotak Suara DPR

4. Sticker nomor Kotak Suara DPD

5. Sticker nomor Kotak Suara DPR Provinsi

6. Sticker nomor Kotak Suara DPR Kabupaten

B PAKET 2 [ PENYEDIA TOKO SANDY ]

PENGADAAN

LANGSUNG

1 MARET s/d 5 April

2014 1. Lem/perekat TPS

2. Lem/perekat PPS

3. Lem/perekat PPK

4. Ballpoint (kecil) TPS

5. Ballpoint (kecil) PPS

6. Ballpoint (kecil) PPK

7. Spidol kecil KPPS

8. Spidol kecil PPK

9. Spidol kecil PPS

10.

Spidol besar TPS

C PAKET 3 [ PENYEDIA TOKO BANGUNAN ANDALAS JAYA ]

PENGADAAN

LANGSUNG

1 MARET s/d 5 April

2014 1. Gembok dan anak kunc

2. Alat Pencoblos/alat pemberi tanda pilihan

D PAKET 4 [ PENYEDIA TOKO GADING MAS ]

PENGADAAN

LANGSUNG

1 MARET s/d 5 April

2014 1. Kantong Plastik besar TPS

2. Kantong Plastik besar PPS

3. Kantong Plastik besar PPK

4. Kantong Plastik Kecil TPS

5. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan TPS

6. Karet Pengikat Surat Suara TPS

E

1 MARET s/d 5 April

2014 1. Alas Pencoblos TPS

39




Tabel 16 Pengadaan Alat Kelengkapan Pemilu Oleh KPU Provinsi Pada Pemilu

Lagislatif Tahun 2014

NO KELENGKAPAN LOGISTIK JENIS

1 TINTA PEMILU 2014 TINTA PENANDA

2 SURAT SUARA DPRD JAMBI

DPD JAMBI

DPRD PROVINSI

DPRD KAB/KOTA

DAPIL SAROLANGUN 1

SURAT SUARA PEMILIH ULANG

DAPIL SAROLANGUN 2


DAPIL SAROLANGUN 3


DAPIL SAROLANGUN 4


3 SEGEL DAN HOLOGRAM SEGEL PEMILU

HOLOGRAM PEMILU

4 ALAT BANTU TUNA NETRA DPR

DPD

DPRD PROVINSI

DPRD KABUPATEN SAROLANGUN

DAPIL SAROLANGUN 1

DAPIL SAROLANGUN 2

DAPIL SAROLANGUN 3

DAPIL SAROLANGUN 4

5 FORMULIR MODEL - C

MODEL - D

MODEL - DA

MODEL - DB

MODEL - EB

6 SAMPUL

TPS

1. Sampul KPPS V.S1 (1 x 586)

1. Sampul KPPS V.S1.1 (1 x 586)

2. Sampul KPPS V.S2. 1 (1 x 586)





40






9. Sampul Biasa (Sampul Kunci) (4 x 586 )

PPS

1. Sampul PPS IV.S1 DPR (1 x 158)

2. Sampul PPS IV.S2 DPD (1 x 158)

3. Sampul PPS IV.S3 DPRD Prov (1 x 158)

4. Sampul PPS IV.S4 DPRD Kab (1 x 158)

PPK

1. Sampul PPK III.S1 DPR (1 x 10)

2. Sampul PPK III.S2 DPD (1 x 10)

3. Sampul PPK III.S3 DPRD Prov (1 x 10)

4. Sampul PPK III.S4 DPRD Kab (1 x 10)

KPU

1. Sampul II.S1 DPR (1 x 1)

2. Sampul II.S1 DPD (1 x 1)

3. Sampul II.S1 DPRD Prov Jambi (1 x 1)

4. Sampul II.S1 DPRD Kab/Kota (1 x 1)

5. Sampul II.S2 DPR (4 x 586)

6. Sampul II.S2 DPD (4 x 586)

7. Sampul II.S2 DPRD Prov Jambi (4 x 586)

8. Sampul II.S2 DPRD Kab/Kota (4 x 586)

9. Sampul II.S3 (1 x 1)

2. Pengelolaan

Sebelum melakukan pendistribusian logistik kesetiap

Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sarolangun melakukan pengelolaan logistik pemilu

Legislatif 2014.

Tabel 17 Jenis Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Sarolangun Pada Pemilu

Lagislatif Tahun 2014

No Jenis Pengelolaan Tanggal

1 Bongkar pasang kotak dan bilik suara

1 Maret s/d 10 Maret 2014

2 Sortir dan Lipat Surat Suara

13 Maret s/d 20 Maret 2014

41




3 Sortir, Pengesetan, dan penempelan hologram

24 Maret s/d 2 April 2014

4 Pengepakan Suarat Suara, alat kelengkapan TPS dan Formulir

3 April s/d 8 April 2014

Pengelolaan logistik di mulai dari bongkar pasang kotak dan

blik suara. dari tanggal 1 Maret hingga 10 Maret 2014 kemudian

dilanjutkan dengan sortir dan lipat surat suara. Dalam penyortiran dan

pelipatan surat suara KPU Sarolangun bekerjasama dengan

masyarakat setempat melalui kegiatan swakelola. Hal ini disebabkan

oleh jumlah surat suara yang sangan banyak sedangkan kesediaan

waktu sangat sedikit.

Dalam kegiatan pengesetan dan penempelan hologram,

pengepakan surat suara, alat kelengkapan TPS, dan formulir, KPU

tidak lagi melibatkan

masyarakat dikarenakan

sifatnya yang sangat penting.

Dikhawatirkan masyarakat

tidak dapat

mempertanggungjawabkan pekerjaaannya jika terjadi kesalahan.

Dalam prosesnya pengelolaan logistik tidak berjalan lancar begitu

saja. Banyak terjadi kekurangan disana-sini seperti kurangnya jenis

logistik yang datang, datangnya tambahan logistik pada detik-detik

akhir menjelang pemungutan suara hingga logistik yang rusak di

jalan. Kendala yang dianggap KPU sangat krusial ialah banyaknya

surat suara yang rusak. Tercatat pada tanggal 26 Maret 2014, total

Gambar 24 Pelipatan Surat Suara

42




467 surat suara rusak yang harus diganti. Surat suara ini

dimusnahkan oleh KPU sehari sebelum pemungutan suara.

3. Distribusi Logistik

Setelah penerimaan,

pengadaan dan

pengelolaan selesai

KPU Kabupaten


pendistribusian logistik

Pemilu ke kecamatan

dalam Kabupaten Sarolangun. Pendistribusian dari KPU Kabupaten

ke PPK mulai dari tanggal 6-8 April 2014.

Tabel 18 Jadwal Pendistribusian Logistik Pemilu

No Kecamatan Tanggal Distribusi

Keterangan

1 Mandiangin 5 Maret 2014

2 Pauh 5 Maret 2014

3 Limun 5 Maret 2014

4 Batang Asai 5 Maret 2014

5 Cermin Nan Gedang 6 Maret 2014

6 Pelawan 6 Maret 2014

7 Singkut 6 Maret 2014

8 Air Hitam 6 Maret 2014

9 Bathin VIII 7 Maret 2014

10 Sarolangun 7 Maret 2014

Gambar 25 Pendistribusian Logistik Pemilu

43




BAB III

ALUR KERJA DAN JADUAL TAHAPAN

Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpedoman pada tahapan,

program dan jadwal sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 07 Tentang Tahapan, Program dan Jadual

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tahapan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas:

A. Tahapan Persiapan

1. Penataan Organisasi

2. Pendaftaran pemantau dan pemantauan

3. Pembentukan badan penyelenggara

4. Seleksi anggota KPU

5. Sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih

6. Pengelolaan data informasi dan;

7. Logistik

B. Tahapan penyelenggaraan pemilu

1. Penyusunan program dan anggaran

2. Penyusunan Peraturan KPU

3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

4. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

5. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri

44




6. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan

7. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

kabupaten/kota

8. Kampanye

9. Masa Tenang

10. Pemungutan dan Penghitungan Suara

11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

12. Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional

13. Penetapan Partai Politik Memenuhi Ambang Batas

14. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih

15. Peresmian Keanggotaan

16. Pengucapan Sumpah/Janji

C. Tahapan Penyelesaian

1. Perselisihan Hasil Pemilu

2. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu

3. Penyusunan dokumentasi

4. Pengelolaan arsip

5. pembubaran badan penyelenggara adhoc

6. Penyusunan laporan keuangan

45




BAB IV

PELAKSANAAN

1. Alokasi Anggaran Tiap Tahapan

Dalam melaksanakan kegiatan tahapan pemilu legislatif tahun

2014 KPU Kabupaten Sarolangun mengacu pada anggaran rutin DIPA

KPU Nomor 076 yang telah di plot menjadi anggaran pemilu legislatif 2014

dan Standar Biaya Umum (SBU) 2014. Rancangan anggaran sudah

disusun dan dianggarkan pada tingkat pusat dan KPU Kabupaten

Sarolangun sebagai pelaksana ditingkat Kabupaten/Kota. Adapun struktur

anggaran pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Struktur Anggaran KPU Sarolangun Tahun 2013 pada Pemilu Legislatif

Tahun 2014

NO PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYA

1 LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

57.376.000

2 KONSULTASI REGIONAL SOSIALISASI PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHAPAN PEMILU 2014

117.100.000

3 PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN, SERTA SISTEM AKUNTANSI PELAPORAN

586.637.000

4 PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILU

50.640.000

5 BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN LOGISTIK PEMILU 13.620.000

6 PENERAPAN MANAJEMEN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU

10.500.000

7 PENERAPAN MANAJEMEN ASET LOGISTIK PEMILU 8.539.000

8 PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

299.802.000

9 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA TAHUN 2014

10.717.000

10 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN, LAKIP, TAPKIN DAN PP 39 TAHUN 2006

11.050.000

11 PENYUSUNAN DOKUMEN PENGANGGARAN TAHAPAN PEMILU

112.900.000

12 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2014 8.080.926.000

13 PEMBINAAN SDM 3.200.000

14 LAYANAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM 2.480.000

46




15 KETATALAKSANAAN SDM 1.050.000

16 TAHAPAN POKOK SELEKSI ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

471.439.000

17 REKRUTMEN ANGGOTA PPK 17.347.000

18 LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

27.214.000

19 DOKUMEN BARANG MILIK NEGARA 19.169.000

20 PELAYANAN KETATAUSAHAAN, PERLENGKAPAN, DAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT KPU

544.885.000

21 PENYELESAIAN DAN BANTUAN HUKUM TERKAIT SENGKETA PEMILU

4.358.000

22 DOKUMENTASI DAN IDENTIFIKASI BIDANG HUKUM TERKAIT PEMILU

3.000.000

23 PENYUSUNAN DAN PENYULUHAN MATERI 69.680.000

24 PENYUSUNAN, PENYULUHAN MATERI SERTA SUPERVISI DAN BANTUAN HUKUM THD PENYELENGGARA PEMILU

77.150.000

25 RANCANGAN PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILUKADA

4.836.000

26 KERJASAMA OMS 3.200.000

27 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA

45.419.000

28 PAW ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 19.305.000

29 PUBLIKASI INFORMASI PEMILU 26.202.000

30 DOKUMEN DAERAH PEMILIHAN 31.375.000

31 PENCALONAN ANGGOTA DPD DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

344.857.000

32 LAPORAN KAMPANYE PEMILU 2014 16.440.000

33 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT, PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU 2014

194.337.000

Tabel 20 Struktur Anggaran KPU Sarolangun Tahun 2014 pada Pemilu

Legislatif Tahun 2014

NO PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH BIAYA

1 LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENYAJIAN PENINGKATAN LPPA KEUANGAN YANG BERKUALITAS

19.735.000

2 PEMBINAAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBINAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILU TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN/KOTA DAN BADAN ADHOC

104.028.000

3 PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN, SERTA SISTEM AKUNTANSI PELAPORAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

726.371.000

4 EVALUASI PERENCANAAN LOGISTIK PEMILU 2014 3.000.000

5 PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN KEGIATAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU

2.940.000

6 FASILITAS PENGADAAN LOGISTIK PEMILU 44.280.000

47




7 FASILITAS DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 8.280.000

8 TINDAK LANJUT PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU 3.120.000

9 PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2014

3.001.614.000

10 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA) TA 2015

23.040.000

11 PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN KOORDINASI PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN TAHAPAN PEMILU 2014

138.013.000

12 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMILU 2014

42.240.000

13 DOKUMEN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILU 2014 288.728.000

14 LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI 2014 15.000.000

15 PENATAAN ORGANISASI PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

770.000

16 DIKLAT TEKNIS 3.880.000

17 PIAGAM PENGHARGAAN BAGI PENYELENGGARA PEMILU 2014

925.000

18 BIMTEK BAGI PENYELENGGARA PEMILU 2014 93.488.000

19 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TATA USAHA KEARSIPAN

10.260.000

20 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 30.643.000

21 UNDANG UNDANG/PERATURAN/KEPUTUSAN 54.150.000

22 KERJASAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT 76.600.000

23 PELAYANAN KETATAUSAHAAN, PERLENGKAPAN, DAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT KPU

528.885.000

24 SARAN DAN PRASARANA KANTOR 120.000.000

25 PENYELESAIAN DAN BANTUAN HUKUM TERKAIT SENGKETA PEMILU ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM

3.493.000

26 DOKUMENTASI DAN IDENTIFIKASI BIDANG HUKUM TERKAIT PEMILU DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (UU/PP/PERATURAN KPU/KEPUTUSAN KPU/ PUTUSAN PENGADILAN/PUTUSAN MK/PUTUSAN MA)

2.000.000

27 PENYUSUNAN DAN PENYULUHAN MATERI PENYULUHAN PERATURAN DAN AUDIT KAMPANYE

42.700.000

28 PENYUSUNAN PENYULUHAN MATERI SERTA SUPERVISI DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA PEMILU

119.308.000

29 PUBLIKASI INFORMASI PEMILU PENGEMBANGAN PPID DAN PUSAT INFORMASI PEMILU

3.650.000

30 LAPORAN KAMPANYE PEMILU 2014 FASILITAS PERSIAPAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF 2014

36.190.000

31 BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN SUARA DI PPK, PPS DAN KPPS

78.380.000

32 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT, PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU 2014 PENYEBARAN INFORMASI DAN SOSIALISASI PEMILU 2014

138.600.000

48




33 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT, PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU PRESIDEN 2014 PUTARAN I PENYEBARAN INFORMASI PEMILU 2014

186.900.000

34 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT, PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU PRESIDEN 2014 PUTARAN II PENYEBARAN INFORMASI PEMILU 2014

127.100.000

35 LAPORAN PEMUNGUTAN SYARAT ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD PEMILU 2014

41.400.000

36 DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SYARAT ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PEMILU 2014

131.146.000

37 LAPORAN KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU 2014

20.840.000

38 LAPORAN PEMUNGUTAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU 2014

20.840.000

39 DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU 2014

146.408.000

2. Verifikasi Peserta Pemilu 2014 Tingkat Kabupaten

a. Pemberitahuan dan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi

Sejak dimulainya

pendaftaran partai politik

ditingkat pusat, tercatat

sebanyak 34 partai politik

yang mendaftar ke KPU

Pusat. Ke-34 partai tersebut berhak untuk diverifikasi pada tingkat

kabupaten/kota.

Di tingkat Kabupaten Sarolangun pendaftaran partai politik

dan penyerahan syarat pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 10

Agustus s/d 7 September 2012. Dari 34 partai politik yang ada,

hanya 19 partai politik yang mendaftarkan diri dan menyerahkan

berkas pendaftaran partai tersebut di antaranya adalah: Nasdem,

Gambar 26 Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014

49




PKPI, PPP, Gerindra, PPNUI, PKB, PKS, PKBIB, PPRN, Hanura,

PBB, Demokrat, PDI Perjuangan, PAN, PPI, PKNU, PRSI, PPN,

Golkar.

Dalam pelaksanaan pendaftaran masih banyak partai politik

yang belum melengkapi dokumen persyaratan. Pendaftaran partai

politik dilanjutkan dengan Penerimaan kelengkapan dokumen

persyaratan pada tanggal 8 s/d 29 September 2012. Yang

melengkapi berkas 18 partai politik: PDS, PKPI, Gerindra, Demokrat,

PKPB, Golkar, PKS, PBB, PDIP, PPRN, HANURA, PAN, PKB, PPN,

PSRI, PKNU, Nasrep, PNBKI. Pada tahap ini PPNUI tidak

memenuhi persyaratan yang di amanatkan oleh KPU.

Calon Dewan Perwakilan Daerah yang terdaftar di KPU

Provinsi untuk Kabupaten Sarolangun hanya 23 calon DPD yang

diverifikasi secara faktual oleh KPU Kabupaten Sarolangun

keberadaan pendukungnya melalui fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

b. Verifikasi Faktual di Tingkat kabupaten

Jumlah seluruh partai politik yang akan diverifikasi faktual ke

lapangan sebanyak 21 partai politik yaitu: PKPI, PPP, Gerindra,

PKB, PKS, PKBIB, PPRN, Hanura, PBB, Demokrat, PDI Perjuangan,

PAN, PKNU, PRSI, PPN, Golkar, PDS, PKPB, Nasrep, PNBKI.

Berdasarkan daftar

nama dan KTA yang

ada, KPU melakukan

verifikasi administrasi

Gambar 27 Verifikasi Faktual Kartu Tanda Anggota Partai

Politik

50




pada tanggal 11 Agustus – 22 Oktober 2012 dan verifikasi faktual

terhadap partai politik tersebut yang berlangsung dari tanggal 30

Oktober – 17 Desember 2012. Hal pertama yang dilakukan ialah

verifikasi administrasi yaitu dengan cara memverifikasi kantor,

pengurus dan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan

partai politik. Dari hasil tersebut partai yang memenuhi syarat yaitu:

Nasdem, PKPI, PPP, Gerindra, PKB, PKS, PKBIB, PPRN, Hanura,

PBB, Demokrat, PDIP, PAN, PKNU, PPN, Golkar. Setelah

melakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Sarolangun

melakukan verifikasi KTA ke seluruh kecamatan yang ada di

Kabupaten Sarolangun, dari hasil verifikasi faktual partai yang

memenuhi syarat yaitu Nasdem, PKPI, PPP, Gerindra, PKB, PKS,

PKBIB, PPRN, Hanura, PBB, Demokrat, PDIP, PAN, PKNU, PPN,

Golkar.

51




Dalam perjalanannya, proses verifikasi partai politik di penuhi

dinamika khususnya pada tingkat pusat. Pada rapat pleno

penetapan partai politik hujan interupsi dan protes tak bias

dibendung. Dampaknya, sejumlah partai politik yang tidak lolos

verifikasi menggugat hasil keputusan KPU Pusat kepada Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Dewan Kehormatan

penyelenggara Pemilu.

Dengan segala

pertimbangannya DKPP

memutuskan untuk

memperpanjang waktu

pelaksanaan proses verifikasi berkas partai politik.

Dalam perpanjangan waktu tersebut di tingkat Kabupaten

Sarolangun terdapat 5 (lima) partai politik yang diverifikasi ulang oleh

KPU pada tanggal 5 – 28 Desember 2012 yaitu PDS, PKNU,

NASREP, PPPI, PKPB.

c. Hasil Verifikasi AdministrasiTingkat Kabupaten

Dari seluruh proses verifikasi faktual yang ada KPU

Sarolangun memutuskan melalui berita acara nomor 77 s/d 91/KPU-

KAB/XII/2012 dan 118 s/d 135/KPU-KAB/XII/2012 bahwa partai

politik yang memenuhi persyaratan pada tingkat Kabupaten

Sarolangun ialah Nasdem, PKPI, PPP, Gerindra, PKB, PKS, PKBIB,

PPRN, Hanura, PBB, Demokrat, PDIP, PAN, PKNU, PPN,

GOLKAR, Nasrep, PDS, PPPI, PKPB.

Gambar 28 Verifikasi Faktual Perbaikan Kartu Tanda

Anggota Partai Politik

52




Table 21 Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan Parpol Sebelum Putusan DKPP

NO Nama Parpol

Kantor

Bukti Kepemil

ikan Kantor

Daftar pengurusan Inti

Keberadaan Pengurus Inti Keterwakilan

30% Perempuan Ketua

Sekretaris

Bendahara

1 DEMOKRAT MS MS MS MS MS MS MS

2 GERINDRA MS MS MS MS MS MS MS

3 GOLKAR MS MS MS MS MS MS MS

4 HANURA MS MS MS MS MS MS MS

5 NASDEM MS MS MS MS MS MS MS

6 PAN MS MS MS MS MS MS MS

7 PBB MS MS MS MS MS MS MS

8 PDIP MS MS MS MS MS MS MS

9 PDP TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS

10 PKB MS MS MS MS MS MS MS

11 PKBIB MS MS MS MS MS MS MS

12 PKPI MS MS MS MS MS MS MS

13 PKS MS MS MS MS MS MS MS

14 PPN MS MS MS MS MS MS MS

15 PPP MS MS MS MS MS MS MS

16 PPRN MS MS MS MS MS MS MS

Table 22 Verifikasi Faktual Kepengurusan Parpol Setelah Putusan DKPP

NO Nama Parpol

Kantor

Bukti Kepemil

ikan Kantor

Daftar pengurusan Inti

Keberadaan Pengurus Inti Keterwakilan

30% Perempuan Ketua

Sekretaris

Bendahara

1 NASREP MS MS MS MS MS MS MS

2 PDS MS MS MS MS MS MS MS

3 PKNU MS MS MS MS MS MS MS

4 PKPB MS MS MS MS MS MS MS

5 PNBKI TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS

6 PSRI MS MS MS MS MS MS MS

7 PAKAR TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS

8 PPPI MS MS MS MS MS MS MS

53




Table 23 Hasil Verifikasi Faktual KTA Parpol Sebelum Putusan DKPP

NO Nama Parpol Hasil Verifikasi Faktual Keterangan

1 DEMOKRAT MS

2 GERINDRA MS

3 GOLKAR MS

4 HANURA MS

5 NASDEM MS

6 PAN MS

7 PBB MS

8 PDIP MS

9 PDP TMS

10 PKB MS

11 PKBIB MS

12 PKPI MS

13 PKS MS

14 PPN MS

15 PPP MS

16 PPRN MS

Table 24 Hasil Verifikasi Faktual KTA Parpol Setelah Putusan DKPP

NO Nama Parpol Hasil Verifikasi Faktual Keterangan

1 NASREP MS

2 PDS MS

3 PKNU MS

4 PKPB MS

5 PNBKI TMS

6 PSRI TMS

7 PAKAR TMS

8 PPPI MS

54




d. Verifikasi Faktual anggota DPD

Verifikasi faktual calon anggota DPD untuk Kabupaten

Sarolangun berjumlah 23 orang dan KPU Kab. Sarolangun

melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi masyarakat

yang mempunyai syarat

dukungan calon anggota

DPD tersebut. Verifikasi

faktual persyaratan

dukungan dari tanggal 8 s/d

21 Mei 2013 dilaksanakan KPU kabupaten/kota, penyampaian hasil

verifikasi 22 Mei 2013 dilaksanakan KPU dibantu KPU provinsi,

masa perbaikan 23-29 Mei 2013. Verifikasi hasil perbaikan 30 Mei-

12 Juni 2013 dilaksanakan KPU kabupaten/kota, penyusunan dan

penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan faktual ke

KPU 13 Juni 2013 dilaksanakan KPU provinsi dan KPU

kabupaten/kota, penelitian persyaratan pencalonan anggota DPD

14-27 Juni 2013 dilaksanakan KPU.

Table 25 Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Anggota DPD

NO

NA

MA

SA

MP

EL

MS

TM

S

TID

AK

KE

TE

MU

,

PIN

DA

H D

AN

ME

NIN

GG

AL

GA

ND

A

1 H. INDRA ARMENDARIS , SH

2 2 0 0 0

2 MUHAMMAD YASIR ARAFAT, SE

15 15 0 0 0

Gambar 29 Verifikasi Faktual Anggota DPD

55




3 LINDA ASTUTI 5 3 2 0 0

4 KMS. AL FARIZI ARSYAD 47 37 3 6 1

5 ANDI YUSMAN, SE 81 70 3 7 1

6 SUKARNO, SH 83 77 6 0 0

7 H. SURYADI, S.Ag 23 16 5 2 0

8 M. SYUKUR, SH 8 8 0 0 0

9 IIN INAWATI, S.Pd 122 115 0 6 0

10 Drs. HALILINTAR 22 22 0 0 0

11 MUHAMMAD SYARIF GAMAL

72 64 5 3 1

12 Dra. Hj. JUNIAWATI MAS CHUN

15 15 0 0 0

13 Ir. KAMAL RUSDI, MSI 10 10 0 0 0

14 YATNO, SP 15 7 0 8 0

15 AZMAN, SH 27 4 17 6 0

16 H. NUZRAN JOHER, S.Ag 20 20 0 0 0

17 SYAHRI 1 1 0 0 0

18 JONI AHYAR 5 2 2 1 0

19 Hj. DARYATI UTENG 44 30 11 3 0

20 HASBI ANSYORY 4 4 0 0 0

21 Drs. ZULKARNAIN ALFATH 2 2 0 0 0

22 IRINITA SAFITRI 1 1 0 0 0

23 H. IRSAL YUNUS, SE 42 42 0 0 0

JUMLAH 666 567 54 42 3

3. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan

Umum 2014 maka perlu adanya penyiapan data kependudukan

berkelanjutan yang terdiri dari Data Agregat Kependudukan per

Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

yang akhirnya data ini akan dimutakhirkan sampai menjadi data Daftar

Pemilih Tetap (DPT) sebagai syarat bagi terselenggaranya Pemilu.

56




Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyediakan dan menyerahkan data kependudukan kepada Komisi

Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

a. Penyerahan DAK dari Pemerintah Daerah ke KPU Kabupaten

Pada Minggu pertama

bulan September 2012

Ditjen Kependudukan

dan Pencatatan sipil

menyerahkan database

kependudukan yang

sudah diintegrasikan dengan data hasil perekaman e-KTP kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil secara online dengan alamat

http://172.16.5.175:5000/konsolidasi-pusat/login.html atau

ftp://192.168.105.213/.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memeriksa dan

menyesuaikan data kode dan nama wilayah mengacu kepada

Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah

Administrasi Pemerintah serta mengintegrasikan dengan hasil

memutakhiran data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil yang hasilnya dikirimkan secara

Gambar 29 Penyerahan DAK oleh Pemerintah Daerah Kepada KPU

http://172.16.5.175:5000/konsolidasi-pusat/login.html

ftp://192.168.105.213/

57




online ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat

tanggal 15 Oktober 2012.

Pada tanggal 16 Oktober sampai dengan 9 November 2012,

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan

pengintegrasian tambahan data hasil perekaman e-KTP ke dalam

data base kependudukan yang yang sudah disesuaikan dan

dimutakhirkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 10 November 2012, Ditjen Kependudukan dan

Pencatatan Sipil mengembalikan database kependudukan yang

sudah diintegrasikan dengan data hasil perekaman e-KTP

sebagaimana di maksud pada angka 3 kepada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Kabupaten/Kota secara online untuk di integrasikan

dengan tambahan data kependudukan hasil pelayanan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil.

Pada tanggal 20 November 2012, hasil pengintegrasian

sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikirimkan kembali secara

online ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tanggal

26 November 2012, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

mengintegrasikan database kependudukan dengan tambahan hasil

perekaman e-KTP dan mencetak DAK2 per Kabupaten/Kota dalam

bentuk CD/DVD.

Pada tanggal 29 November 2012 Kementerian Dalam Negeri

mengadakan Rapat Koordinasi dengan Gubernur dan

Bupati/Walikota KPU,KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pada

58




hari kamis tanggal 6 Desember 2012, Menteri Dalam Negeri, Menteri

Luar Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota menyerahkan DAK2

dalam bentuk CD/DVD kepada KPU Propinsi dan KPU

Kabupaten/Kota dengan Berita Acara dalam suatu upacara resmi.

Penyerahan DAK2 oleh Bupati Sarolangun ke KPU Kabupaten

Sarolangun dilaksanakan di Kantor Bupati Sarolangun tanggal 6

Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut :

Table 26 DAK 2 Kabupaten Sarolangun

NO. KECAMATAN

JUMLAH PENDUDUK

TOTAL LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 2 3 4 5

SAROLANGUN 166.473 151.772 318.245

1 BATANG ASAI 10.428 10.345 20.773 2 LIMUN 10.537 9.917 20.454 3 SAROLANGUN 28.772 25.713 54.485 4 PAUH 14.655 13.549 28.204 5 PELALAWAN 19.513 17.505 37.018 6 MANDIANGIN 20.676 18.694 39.370 7 AIR HITAM 16.281 14.162 30.443 8 BATHIN VIII 12.673 11.443 24.116 9 SINGKUT 25.273 23.269 48.542 10 CERMIN NAN

GEDANG 7.665 7.175 14.840

b. Pelaksanaan Sinkronisasi Data Kependudukan

Setelah menerima DAK2

dari pemerintah Kabupaten

Sarolangun, KPU Kabupaten


singkronisasi data kependudukan

Gambar 30 Penyerahan Data Kependudukan Kepada PPK

59




yang diterima melalui sistem aplikasi data pemilih (sidalih). Hal ini

dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diterima oleh KPU

Kabupaten Sarolangun dengan data yang dimiliki oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sudah sama atau valid.

c. Tahapan Penyiapan DP4 oleh Pemerintah Daerah

Pada tanggal 5 Januari 2013, Ditjen Kependudukan dan

Pencatatan Sipil mengintegrasikan tambahan data hasil perekaman e-

KTP dengan database kependudukan. Pada tanggal 21 Januari 2013,

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan sipil mencetak DP4 per

Kabupataen/Kota dalam bentuk CD/DVD. Pada tanggal 24 Januari

2013 Kementerian Dalam Negeri mengadakan Rapat Koordinasi

dengan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka pemantapan

persisapan pnyerahan DP4 kepada KPU, KPU Propinsi dan KPU

Kabupaten/Kota. Pada hari kamis tanggal 7 Februari 2013, Menteri

Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota

menyerahkan DP4 dalam bentuk CD/DVD kepada KPU Propinsi dan

KPU Kabupaten/Kota dengan Berita Acara dalam suatu upacara resmi.

Penyerahan DP4 oleh Bupati Sarolangun ke KPU Kabupaten

Sarolangun dilaksanakan di Kantor Bupati Sarolangun tanggal 7

Februari 2013, dengan rincian sebagai berikut:

Table 27 DP4 Kabupaten Sarolangun, 7 Februari 2013

No KAB / KEC DP4

LK PR JUMLAH

I KABUPATEN SAROLANGUN 115.300 106.178 221.478

1 KECAMATAN SAROLANGUN 20.635 19.505 40.140

2 KECAMATAN BATANG ASAI 7.268 7.239 14.507

3 KECAMATAN LIMUN 7.167 6.849 14.016

4 KECAMATAN PAUH 10.355 9.302 19.657

5 KECAMATAN PELAWAN 14.011 12.760 26.771

6 KECAMATAN MANDIANGIN 14.069 12.515 26.584

7 KECAMATAN AIR HITAM 11.459 9.975 21.434

8 KECAMATAN BATHIN VIII 8.704 8.204 16.908

60




9 KECAMATAN SINGKUT 16.721 15.078 31.799

10 KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG

4.911 4.751 9.662

d. Pelaksanaan Konsolidasi dan Pencermatan DP4 dan DPT Pemilu

terakhir

Setelah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

diterima tugas KPU Kabupaten Sarolangun selanjutnya ialah

melakukan konsolidasi dan pencermatan terhadap DP4 dengan Daftar

Pemilih Tetap (DPT) Terakhir.

e. Pemutakhiran Data Pemilih

Untuk menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia

(WNI) agar dapat memilih dalam pemilu 2014 serta tertib penggunaan

hak pilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi dan

implementasi aplikasi pemutakhiran daftar pemilih pemilu 2014 melalui

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sidalih sendiri adalah suatu

perangkat sistem dan teknologi

informasi untuk mendukung

kerja KPU mulai dari

menyusun, mengkoordinasi,

mengumumkan dan

memelihara daftar pemilih.

Sistem Informasi Data Pemilih

(Sidalih) ini di operasikan oleh tim operator pada masing-masing KPU

Kabupaten/Kota.

f. Penyusunan Daftar Pemilih

Gambar 31 Operator Aplikasi Data Pemilih

61




Dalam proses pemutakhiran data pemilih pemilu legislatif ini,

KPU berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09

Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

a) Daftar pemilih (DP/Model A.0 KPU)

Setelah DP4 (awalnya DAK2)

diterima oleh KPU Kabupaten

Sarolangun, kemudian data

tersebut diturunkan kepada

Panitia Daftar Pemilih

(Pantarlih) ditingkatan TPS

melalui Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Data inilah

yang dinamakan Daftar Pemilih (A.0), di Kabupaten Sarolangun :

Table 28 A.0 Kabupaten Sarolangun, 20 Mei 2013

NO KECAMATAN TPS JUMLAH PEMILIH

L P L + P

1 AIR HITAM 74 18.715 16.407 35.122

2 BATHIN VIII 66 14.540 13.669 28.209

3 BATANG ASAI 55 10.472 10.320 20.792

4 CERMIN NAN GEDANG

39 7.567 7.272 14.839

5 LIMUN 52 10.888 10.112 21.000

6 MANDIANGIN 110 25.036 23.086 48.122

7 PAUH 75 18.203 16.423 34.626

8 PELAWAN 92 21.326 19.799 41.125

9 SAROLANGUN 136 32.763 30.753 63.516

10 SINGKUT 104 24.878 23.002 47.880

JUMLAH 803 184.388 170.843 355.231

b) Daftar Pemilih Sementara (DPS/ Model A.1 KPU)

Gambar 32 Raker Penyusunan Data Pemilih

62




Penyusunan DPS adalah kewenangan PPS, namun

demikian karena kendala sumber daya manusia dan teknologi,

penyusunan DPS secara komputerisasi dilakukan oleh PPS dan PPK

di kantor PPK. Oleh karena itu PPS mengumpulkan dan

mengkoordinasikan hasil verifikasi data pemilih oleh Pantarlih (hasil

verifikasi data pemilih model A.0) pada waktu verifikasi data pemilih

telah berakhir. Dokumen inilah kemudian digunakan untuk menyusun

DPS (A.1). Adapun rekapitulasi A.1 Kabupaten Sarolangun yaitu :

Table 29 A.1 Kabupaten Sarolangun, 16 Juni 2013


L P L + P

1 AIR HITAM 46 8.151 7.406 15.557

2 BATHIN VIII 45 8.382 8.000 16.382

3 BATANG ASAI 56 6.419 6.654 13.073

4 CERMIN NAN GEDANG

26 4.328 4.231 8.559

5 LIMUN 48 7.036 6.546 13.582

6 MANDIANGIN 81 14.781 13.777 28.558

7 PAUH 47 8.105 7.614 15.719

8 PELAWAN 62 11.495 10.808 22.303

9 SAROLANGUN 100 7.321 6.683 34.004

10 SINGKUT 75 6.151 4.545 30.696

JUMLAH 586 02.169 6.264 198.433

c) DPSHP/Model A.2 KPU

Panitia Pemungutan Suara mengumumkan DPS dan

menerima tanggapan serta masukan dari masyarakat terhadap

DPS. Tanggapan dan masukan masyarakat beserta peserta

pemilu adalah 21 hari sejak DPS di umumkan, yaitu tanggal 11

Juli s/d 1 Agustus 2013. Untuk perbaikan DPS adalah 14 hari

yaitu 2 s/d 15 Agustus 2013. Hasil dari perbaikan DPS inilah

63




yang dinamakan DPSHP (A.2). Adapun hasil DPSHP Kabupaten

Sarolangun adalah :

Table 30 A.2 Kabupaten Sarolangun, 18 Agustus 2013


L P L + P

1 AIR HITAM 46 8.347 7.638 15.985

2 BATHIN VIII 45 8.290 7.837 16.127

3 BATANG ASAI 56 6.374 6.392 12.766

4 CERMIN NAN GEDANG

26 4.197 4.099 8.296

5 LIMUN 48 6.819 6.447 13.266

6 MANDIANGIN 81 13.896 12.676 26.572

7 PAUH 47 8.699 8.086 16.785

8 PELAWAN 62 11.115 10.532 21.647

9 SAROLANGUN 100 17.705 16.951 34.656

10 SINGKUT 75 14.848 14.182 29.030

JUMLAH 586 100.290 94.840 195.130

d) Daftar Pemilih Tetap (DPT/ Model A.3 KPU)

Sejak DPSHP (A.2)

diumumkan, sejak tanggal

itu pula masyarakat dan

partai politik peserta

pemilu dapat memberikan

tanggapan dan masukan

terhadap DPSHP yang

ditetapkan. Mekanisme penyampaian tanggapan dan masukan

sama dengan mekanisme tanggapan pada DPS, tanggapan

tersebut dituangkan kedalam formulir model A.2.A-KPU yang

Gambar 33 Menyusun Berkas Verifikasi Faktual Data Pemilih Tetap

64




dikenal sebagai DPSHP perbaikan. Kemudian DPSHP perbaikan

dikumpulkan dan ditetapkan menjadi DPSHP akhir pada

tingkatan PPS dan PPK. DPSHP Akhir inilah yang dikirimkan ke

KPU Kabupaten/Kota yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar

Pemilih Tetap (A.3). Proses pemutakhiran DPT (A.3) ini dilakukan

beberapa kali yaitu :

1. Daftar Pemilih Tetap I (12 September 2013)

Berdasarkan Surat Edaran

Komisi Pemilihan Umum Nomor

619/KPU/IX/2013 tanggal 06

September 2013 perihal Teknis

Pleno Penetapan DPT, diterangkan bahwa KPU Kabupaten/Kota

harus melakukan Rapat Pleno Terbuka paling lambat tanggal 13

September 2013 dengan mengundang PPK, Panwaslu

Kabupaten/Kota, pengurus partai politik peserta pemilu tingkat

Kabupaten/Kota, calon anggota DPD, pemerintah daerah,

lembaga swadaya masyarakat pemerhati pemilu, pemantau

pemilu, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Setelah penetapan

DPT, PPS langsung mengkonfirmasi data tersebut langsung ke

lapangan dan kemudian KPU Kabupaten/Kota malakukan

perbaikan paling lama samapai tanggal 11 Oktober 2013.

Adapaun hasil rekapitulasi DPT (A.3) pertama KPU Kabupaten

Sarolangun pada Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan di

Hotel Abadi Sarolangun pada tanggal 12 September 2013 yaitu :

Gambar 34 Raker Daftar Pemilih Tetap

65




Table 31 A.3 Kabupaten Sarolangun, 12 September 2013

NO KECAMATAN JML

DESA/KEL JML TPS

JUMLAH PEMILIH

LK PR LK+PR

1 AIR HITAM 9 46 8.716 7.851 16.567

2 BATHIN VIII 15 45 8.281 7.683 15.964

3 BATANG ASAI 23 56 6.241 6.290 12.531

4 CERMIN NAN GEDANG 10 26 4.189 4.089 8.278

5 LIMUN 16 48 7.070 6.687 13.757

6 MANDIANGIN 28 82 14.119 12.819 26.938

7 PAUH 14 46 8.662 8.046 16.708

8 PELAWAN 14 62 11.328 10.797 22.125

9 SAROLANGUN 16 100 18.119 17.448 35.567

10 SINGKUT 13 75 14.574 13.934 28.508

JUMLAH 158 586 101.299 95.644 196.943

2. Daftar Pemilih Tetap II (12 Oktober 2013)

Sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan

Umum Nomor

644/KPU/IX/2013

tanggal 14 September

2013 perihal Perbaikan

Daftar Pemilih dan

Penetapan DPT yang kemudian disusul oleh Surat Edaran

Komisi Pemilihan Umum Nomor 694/KPU/X/2013 tanggal 11

Oktober 2013 perihal Pencetakan dan Penetapan DPT,

disampaikan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan

Gambar 35 Rakor Daftar Pemilih Tetap

66




DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRDTahun 2014 pada

tanggal 12 s/d 13 Oktober 2013 namun terlebih dahulu harus

membersihkan data-data ganda dan melengkapi NIK/NKK dari

data pemilih yang tidak mempunyai NIK/NKK. Adapun

rekapitulasi DPT perkecamatan yang ditetapkan di Aula

Bappeda Sarolangun pada tanggal 12 Oktober 2013, antara

lain :

Table 32 A.3 Kabupaten Sarolangun, 12 Oktober 2013

No KECAMATAN JML

DESA/KEL JML TPS

JUMLAH PEMILIH

LK PR LK+PR

1 AIR HITAM 9 46 8.627 7.766 16.393

2 BATHIN VIII 15 45 8.238 7.644 15.882

3 BATANG ASAI 23 56 6.245 6.287 12.532


5 LIMUN 16 48 7.062 6.685 13.747

6 MANDIANGIN 28 81 14.076 12.762 26.838

7 PAUH 14 47 8.741 8.092 16.833

8 PELAWAN 14 62 11.323 10.795 22.118

9 SAROLANGUN 16 100 18.265 17.556 35.821

10 SINGKUT 13 75 14.565 13.918 28.483

JUMLAH 158 586 101.331 95.595 196.926

3. Daftar pemilih Tetap III (23 Oktorber 2013)

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum

Nomor 706/KPU/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 perihal

Pembersihan Data Ganda K1, disampaikan bahwa KPU

Kabupaten/Kota agar menindaklanjuti pembersihan data

ganda K1 dengan membuat Berita Acara (BA) Perbaikan DPT

atas data ganda dan menyampaikan pada Panwaslu,

pengurus Parpol tingkat Kabupaten/Kota, PPK dan PPS di

wilayah kerja masing-masing. KPU Kabupaten/Kota juga wajib

67




melengkapi data pemilih yang masih nihil, antara lain tanggal

lahir, jenis kelamin, pemilih belum cukup umur/belum kawin,

dan TPS dengan pemilih lebih dari 500 orang. Adapun

rekapitulasi DPT perkecamatan yang ditetapkan di Aula

Kantor KPU Kabupaten Sarolangun pada tanggal 23 Oktober

2013, antara lain :

Table 33 A.3 Kabupaten Sarolangun, 23 Oktober 2013

NO KECAMATAN JML

DESA/KEL JML TPS

JUMLAH PEMILIH

LK PR LK+PR 1 AIR HITAM 9 46 8.622 7.767 16.389 2 BATANG ASAI 23 56 6.245 6.287 12.532 3 BATHIN VIII 15 45 8.238 7.644 15.882


5 LIMUN 16 48 7.061 6.685 13.746 6 MANDIANGIN 28 81 14.076 12.761 26.837 7 PAUH 14 47 8.741 8.092 16.833 8 PELAWAN 14 62 11.319 10.795 22.114 9 SAROLANGUN 16 100 18.250 17.547 35.797 10 SINGKUT 13 75 14.565 13.916 28.481

JUMLAH 158 586 101.306 95.584 196.890

4. Daftar Pemilih Tetap IV (1 November 2013)

Sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan

Umum Nomor 716/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013

perihal Perbaikan Daftar Pemilih, yang memuat bahwa

berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT pada

tanggal 23 Oktober 2013 dan rekomendasi Bawaslu Nomor

762/Bawaslu/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal Hasil

Pengawasan dan Pencermatan Penetapan Daftar Pemilih

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 agar KPU

melakukan pencermatan ulang terhadap DPT dengan tujuan

68




membersihkan data dan menghasilkan daftar pemilih tetap

yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Dalam surat ini juga

dihimbau bahwa komisioner dan sekretaris untuk dapat

mendukung penuh dan mengoptimalkan segala sumber daya

yang ada serta memfasilitasi dan memperhatikan para

operator Sidalih untuk mensukseskan kegiatan perbaikan

daftar pemilih ini. KPU diberi waktu untuk perbaikan DPT ini

selambat-lambatnya ditetapkan tanggal 4 November 2013,

oleh karena itu KPU Kabupaten Sarolangun melakukan

perbaikan dan menetapkan DPT perbaikan ini pada tanggal 1

November 2013 yang bertempat di Aula Kantor KPU

Kabupaten Sarolangun, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Table 34 A.3 Kabupaten Sarolangun, 1 November 2013

NO KECAMATAN JML

DESA/KEL JML TPS

JUMLAH PEMILIH

LK PR LK+PR 1 AIR HITAM 9 46 8.587 7.726 16.313 2 BATHIN VIII 15 45 8.224 7.620 15.844 3 BATANG ASAI 23 56 6.235 6.276 12.511



JUMLAH 158 586 100.552 94.722 195.274

5. Daftar Pemilih Tetap V (30 November 2013)

Bertitik tolak dari Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum

Nomor 756/KPU/XI/2013 tanggal 07 November 2013 perihal

Perbaikan NIK Invalid, yang menyatakan bahwa Bawaslu

69




memberikan waktu selama 30 hari kepada KPU untuk

melengkapi data pemilih yang masih tidak lengkap seperti

NIK. Dalam hal ini KPU

Kabupaten/Kota juga

diminta untu k

berkoordinasi dengan

pemerintah daerah setempat

(Dinas Dukcapil) untuk penyelesaian NIK invalid tersebut.

Tiga minggu kemudian menyusul Surat Edaran Komisi

Pemilihan Umum Nomor 807/KPU/XI/2013 tanggal 28

November 2013 perihal Rapat Pleno Terbuka

Penyempurnaan DPT, yang meminta agar KPU

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rapat pleno terbuka dan

membuat berita acara perbaikan sesuai dengan waktu yang

telah ditentukan yaitu 29-30 November 2013. Komisioner dan

sekretaris juga diminta agar mengoptimalkan seluruh sumber

daya yang ada pada masing-masing satuan kerjanya dalam

rangka penyempurnaan DPT ini, dan memastikan bahwa

operator Sidalih mengerjakan tugas dan kewajibannya

dengan baik. Selain itu sekretaris juga dihimbau untuk

memberikan sepenuhnya hak-hak para operator Sidalih dan

memberikan honor mereka sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Sesuai dengan perintah surat edaran di atas maka para

operator Sidalih KPU Kabupaten Sarolangun kembali bekerja

Gambar 36 Monitoring Pengumuman DPT

70




keras siang malam dalam melakukan perbaikan DPT melalui

portal Sidalih. Pada tanggal 30 November 2013, rapat pleno

terbuka penetapan DPT Kabupaten Sarolangun kembali

dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Sarolangun

dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Table 35 A.3 Kabupaten Sarolangun, 30 November 2013

NO KECAMATAN JML

DESA/KEL JML TPS

JUMLAH PEMILIH

LK PR LK+PR 1 AIR HITAM 9 46 8.524 7.678 16.202 2 BATANG ASAI 23 56 6.213 6.267 12.480 3 BATHIN VIII 15 45 8.180 7.597 15.777



JUMLAH 158 586 99.990 94.336 194.326

6. Daftar Pemilih Tetap VI (18 Januari 2014)

Dengan dasar Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum

Nomor 838/KPU/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 perihal

Penyempurnaan

DPT, yang memuat

bahwa berdasarkan

hasil rapat pleno

terbuka

penyempurnaan DPT tingkat nasional pada tanggal 04

Desember, Bawaslu kembali menyampaikan rekomendasi

kepada KPU untuk terus menyempurnakan DPT yang telah

Gambar 37 Rakor Perbaikan DPT

71




ditetapkan. Penyempurnaan DPT yang dimaksud adalah

meminta KPU dan Kemendagri bekerjasama untuk segera

melengkapi NIK invalid sebanyak 3,3 juta pemilih seluruh

Indonesia, melengkapai informasi data pemilih yang belum

lengkap, antara lain terkait dengan alamat dan tanggal lahir,

serta melakukan pencermatan terhadap pemilih yang tidak

memenuhi syarat. Upaya perbaikan dan penyempurnaan DPT

oleh KPU dilakukan samapai dengan 14 hari sebelum

pelaksanaan pemungutan suara.

Terkait dengan rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU

Kabupaten/Kota untuk memperhatikan dan melaksanakan hal

– hal sebagai berikut :

KPU Kabupaten/Kota memastikan telah selesai

mengunggah DPT perbaikan ke dalam Sidalih dan hasil

rekapitulasi DPT (BA penyempurnaan DPT dan

perbaikan NIK Invalid) sesuai dengan data yang ada di

Sidalih paling lambat tanggal 17 Desember 2013.

KPU akan memperbaiki 3,3 juta pemilih dengan NIK

invalid melalui aplikasi Sidalih secepatnya setelah

Kemendagri menyampaikan NIK 3,3 juta tersebut. Bagi

KPU Kabupaten/Kota yang sudah atau baru

mendapatkan NIK dari Disdukcapil namun belum

dimasukan kedalam Sidalih, dipersilahkan untuk

melanjutkan perbaikan data pemilih tersebut. Bila masih

terdapat pemilih yang berNIK invalid, pastikan KPU/KIP

72




Kabupaten/kota mempunyai Berita Acara atau

pernyataan yang menunjukan bahwa yang bersangkutan

betul belum mempunyai NIK atau dokumen

kependudukan yang masih berlaku dan memuat NIK. BA

atau Pernyataan ini ditandatangani oleh pemilih dan

PPS yang melakukan verifikasi.

KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan dan

pembersihan terhadap data ganda K1 yang akan dikirim

oleh KPU melalui portal sidalih. Selain melakukan

pembersihan data ganda K1, KPU Kabupaten/Kota

dapat membersihkan DPT dari pemilih yang tidak

memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih karena

meninggal dunia, belum cukup umur, tidak dikenali,

anggota TNI/Polri, dan pindah domisili.

Guna mewujudkan integritas proses dan tranparansi

penyempurnaan DPT, KPU Kabupaten/Kota diminta

untuk melakukan rapat koordinasi bersama Panwaslu

Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu untuk memberi

penjelasan terkait mekanisme dan hasil penyempurnaan

DPT yang telah dilakukan. Hasil penyempurnaan data ini

dimuat dalam Berita Acara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Hasil penyempurnaan DPT dalam format softfile PDF

yang terkunci diberikan kepada perwakilan Peserta

Pemilu dan Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota

73




KPU/KIP Kabupaten/kota melakukan sosialisai kepada

PPK, PPS dan Masyarakat bahwa pemilih yang belum

terdaftar di dalam DPT dapat di daftarkan ke dalam

Daftar Pemilih Khusu sejak 4 November 2013 sampai

dengan 14 hari sebelum pemungutan suara.

Surat edaran di atas kemudian diperjelas dengan Surat

Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 858/KPU/XII/2013

tanggal 24 Desember 2013 perihal Revisi Jadwal Kerja KPU,

yang menjelaskan bahwa pencermatan dan perbaikan data

ganda K1 oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal

20 s/d 25 Desember 2013. Dalam surat edaran ini juga

dihimbau bahwa KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan

dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

KPU Kabupaten/Kota diminta terus melakukan

koordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memperbaiki

NIK invalid yang masih tersisa di masing-masing wilayah

kerjanya.

Penghapusan Data Ganda K1 antar Kabupaten/Kota

dilakukan oleh KPU dengan cara melakukan pendataan

terhadap data ganda K1 antar kabupaten kota

KPU Kabupaten/Kota memberikan tambahan satu kolom

pada bagian paling kanan dalam format excel data

ganda K1 dan memberikan tanda/symbol pada kolom

tersebut, dengan ketentuan yang berlaku.

74




KPU Kabupaten/Kota menyerahkan data ganda K1 antar

kabupaten kota yang telah diberi tanda/symbol kepada

KPU melalui email ke [email protected] paling

lambat 7 Januari 2014 sebagai bahan bagi KPU untuk

melakukan penghapusan salah satu pasangan data

ganda K1 tersebut.

Table 36 Jadwal Kerja Penyempurnaan DPT Berdasarkan Surat Edaran Nomor 858/KPU/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013

Mengacu pada surat edaran di atas maka para operator

Sidalih KPU Kabupaten Sarolangun kembali bekerja keras

siang malam dalam melakukan penyempurnaan DPT dengan

membersihkan data ganda K1 antar kabupaten kota melalui

portal Sidalih, hingga akhirnya pada tanggal 18 Januari 2014,

rapat pleno terbuka penyempurnaan DPT Kabupaten

mailto:[email protected]

75




Sarolangun kembali dilaksanakan di Hotel King sarolangun

dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Table 37 A.3 Kabupaten Sarolangun, 18 Januari 2014

NO KECAMATAN JML

DESA/KEL JML TPS

JUMLAH PEMILIH

LK PR LK+PR

1 AIR HITAM 9 46 8.505 7.663 16.168

2 BATANG ASAI 23 56 6.213 6.266 12.479

3 BATHIN VIII 15 45 8.137 7.575 15.712


5 LIMUN 16 48 6.912 6.548 13.460

6 MANDIANGIN 28 81 13.972 12.666 26.638

7 PAUH 14 47 8.557 7.910 16.467

8 PELAWAN 14 62 11.133 10.649 21.782

9 SAROLANGUN 16 100 18.015 17.274 35.289

10 SINGKUT 13 75 14.237 13.603 27.840

JUMLAH 158 586 99.803 94.197 194.000

7. Daftar Pemilih Tetap VII (19 Maret 2014)

Sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum

Nomor 89/KPU/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal

Penyempurnaan DPT, disebutkan bahwa terkait dengan

proses Penyempurnaan DPT periode bulan Februari dan

Maret 2014 dan Penyusunan DPK, maka KPU

Kabupaten/Kota harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

Bagi KPU Kabupaten/kota yang masih memiliki

perbedaan data pemilih antara Berita Acara ( BA )

yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada KPU

dengan Sidalih di haruskan untuk melakukan

sinkronisasi paling lambat tanggal 24 Februari 2014.

Hasil penyempurnaan DPT bagi KPU

Kabupaten/kota yang memiliki perbedaan antara BA

76




dengan Sidalih sebagaimana dimaksud pada angka

(1) dapat dilihat di Sidalih pada Formulir Model A.5

Bagi KPU Kabupaten/kota yang BA Penyempurnaan

DPT dengan Sidalih telah sesuai, fungsi snapshot

dan tentukan hasil resmi di dalam portal Sidalih

untuk sementara waktu di nonaktifkan. Sehingga

KPU Kabupaten/kota yang tidak memiliki perbedaan

antara BA dengan Sidalih (A.4) tidak melakukan

snapshot dan ditentukan hasil resmi pada periode

bulan Februari 2014.

KPU Kabupaten/kota yang telah sesuai antara BA

dengan Sidalih diharapkan konsentrasi pada input

pemilih di Daftar Pemilih Khusus ( DPK ).

Seluruh KPU Kabupaten/Kota diharuskan melakukan

snapshot dan menentukan hasil resmi untuk

penyempurnaan DPT dan DPK pada tanggal 1 s/d 5

Maret 2014.

KPU Kabupaten/Kota yang dibantu PPK dan PPS

dalam menyempurnakan DPT dan menyusun DPK

diharapkan agar lebih akurat dan teliti dalam

menyaring pemilih yang tidak memenuhi syarat

sebagai pemilih dan mendaftar pemilih di dalam

DPK. Penyempurnaan DPT yang dilakukan oleh

KPU Kabupaten/Kota berdasarkan masukan

77




dan/atau usulan dari masyarakat, Panwaslu, atau

partai politik peserta pemilu.

Penyempurnaan DPT yang terkait dengan penyaring

pemilih yang tidak memenuhi syarat yang dilakukan

dalam Sidalih tidak mempengaruhi rekapitulasi DPT

dan tidak menghilangkan data pemilih dari DPT dan

sistem. Sistem hanya memberikan tanda berupa

warna abu-abu pada pemilih yang tidak memenuhi

syarat dan tanda coret (---------) pada data pemilih

yang terdaftar di PDF DPT.

KPU Kabupaten/Kota diharapkan memperbaiki data

pemilih yang masih nihil/invalid khususnya informasi

tentang tanggal lahir, alamat, dan NIK secara

maksimal dengan melakukan koordinasi dan

kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

KPU Kabupaten/Kota mencetak dan

mendistribusikan DPT untuk kebutuhan pemungutan

dan penghitungan suara di TPS berdasarkan

penyempurnaan DPT yang ditetapkan dalam rapat

koordinasi Penyempurnaan DPT di Jakarta pada

tanggal 23 Januari 2014 dan diperbaiki pada tanggal

14 Februari 2014.

78




Table 38 Jadwal kerja Penyempurnaan DPT berdasarkan Surat Edaran Nomor 89/KPU/II/2014 tanggal 13 Februari 2014

Dengan dasar surat edaran di atas maka para operator

Sidalih KPU Kabupaten Sarolangun kembali melakukan

penyempurnaan DPT dengan memperbaiki data pemilih yang

masih nihil/invalid khususnya informasi tentang tanggal lahir,

alamat, dan NIK secara maksimal dengan melakukan

koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait

melalui portal Sidalih. Pada tanggal 19 Maret 2014, KPU

Kabupaten Sarolangun mengadakan Rapat Koordinasi dan

penyerahan Berita Acara (BA) Perbaikan DPT kepada KPU

Provinsi, Panwaslu dan Parpol peserta pemilu Kabupaten

Sarolangun. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula kantor KPU

Kabupaten Sarolangun dengan rekapitulasi nsebagai berikut :

79




Table 39 A.3 Kabupaten Sarolangun, 19 Maret 2014

NO KECAMATAN JML

DESA/KEL JML TPS

JUMLAH PEMILIH

LK PR LK+PR 1 AIR HITAM 9 46 8.505 7.663 16.168 2 BATHIN VIII 15 45 6.213 6.266 12.479 3 BATANG ASAI 23 56 8.137 7.575 15.712



JUMLAH 158 586 99.804 94.196 194.000

Berdasarkan surat edaran KPU Kabupaten/Kota juga di

amanatkan untuk terus menyempurnakan DPT dengan

menyusun Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK merupakan

daftar pemilih yang memuat pemilih yang tidak memiliki

identitas kependudukan atau pemilih yang memiliki identitas

kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP dan

DPT. DPK ini ditetapkan oleh KPU Provinsi, sehingga dalam

menyusun dan menetapkannya, KPU Provinsi dibantu oleh

PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota di jajarannya. Adapun

Daftar Pemilih Khusus (DPK) Kabupaten Sarolangun untuk

Pemilu Legislatif 2014 yang ditetapkan KPU Provinsi Jambi

pada tanggal 1 April 2014 adalah sebagai berikut :

Table 40 DPK Kabupaten Sarolangun, 1 April 2014


L P L + P

1 AIR HITAM 23 231 208 439

2 BATHIN VIII 27 167 96 263

3 BATANG ASAI 56 68 46 114

4 CERMIN NAN GEDANG 12 32 36 68

80




5 LIMUN 20 132 119 251

6 MANDIANGIN 39 246 130 376

7 PAUH 9 80 51 131

8 PELAWAN 62 88 75 163

9 SAROLANGUN 71 802 674 1476

10 SINGKUT 75 218 187 405

JUMLAH 394 2064 1622 3686

4. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan

a. Penetapan Jumlah Kursi DPRD Berdasarkan DAK2

Jumlah penduduk Sarolangun berdasarkan penyerahan

Data Agregat Kependudukan (DAK) bertambah menjadi 318.245

jiwa. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013

tentang tata cara

pembentukan daerah

pemilihan, Alokasi

kursi kabupaten

dengan jumlah

penduduk 300.000

sampai dengan 400.000 adalah 35 kursi.

Berikut kronologis alokasi kursi di Kabupaten Sarolangun:

1. Alokasi kursi kabupaten dengan jumlah penduduk 300.000 –

400.000 = 35 kursi

2. Jumlah penduduk kabupaten sarolangun berdasarkan DAK2 =

318.245. Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten Sarolangun

sebanyak= 35

Gambar 39 Rapat Konsultasi Publik tentang Daerah Pemilihan

81




3. Untuk menentukan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd)

dengan cara jumlah penduduk di bagi dengan jumlah kursi (

318.245 : 35 = 9092)

Table 41 Penentuan jumlah kursi per-Kecamatan

KECAMATAN JUMLAH

PENDUDUK (BPPd) HASIL KURSI

Sarolangun 54485 9092 5,99 5

Bathin VIII 24116 9092 2,65 2

Mandiangin 39370 9092 3,10 3

Air Hitam 30443 9092 3,34 3

Pauh 28204 9092 4,33 4

Pelawan 37018 9092 4,07 4

Singkut 48542 9092 5,33 5

Limun 20454 9092 2,25 2

Cermin Nan Gedang 14840 9092 1,63 1

Batang Asai 20773 9092 2,28 2

Table 42 Penyusunan Dapil dengan cara menggabungkan kecamatan yang berbatasan langsung secara geografis.

NO DAPIL KECAMATAN

JUMLAH

PENDUDUK

BPPd HASIL JUMLAH KURSI

SISA PENDUDUK

PERINGKAT

1 SAROLAN

GUN I

SAROLANGUN 54485 9092 8.645 8 KURSI 5865 2 2 BATHIN VIII 24116

JUMLAH 78601 3

SAROLANGUN II

MANDIANGIN 39370

9092 10.781 10

KURSI 7097 1

4 AIR HITAM 30443 5 PAUH 28204 JUMLAH 98017 6

SAROLANGUN III

PELAWAN 37018 9092 9.410 9 KURSI 3740 3 7 SINGKUT 48542

JUMLAH 85560 8

SAROLANGUN IV

LIMUN 20454

9092 6.167 6 KURSI 1515 4 9 CNG 14840 10 BATANG ASAI 20773 JUMLAH 56067

JUMLAH 318245

33

82




Table 43 Penentuan sisa kursi yang belum dialokasikan

NO DAPIL KECAMATAN JUMLAH

PENDUDUK

JUMLAH KURSI TAHAP

1

SISA KURSI

JUMLAH KURSI TAHAP

2 1

SAROLANGUN I

SAROLANGUN 54485 8 1

9 KURSI

2 BATHIN VIII 24116 JUMLAH 78601 3

SAROLANGUN II

MANDIANGIN 39370

10 1 11

KURSI 4 AIR HITAM 30443 5 PAUH 28204 JUMLAH 98017 6

SAROLANGUN III

PELAWAN 37018 9 -

9 KURSI

7 SINGKUT 48542 JUMLAH 85560 8

SAROLANGUN IV

LIMUN 20454

6 - 6

KURSI 9 CNG 14840 10 BATANG ASAI 20773 JUMLAH 56067

JUMLAH 318245 35 35

Table 44 Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Kabupaten Sarolangun Pemilu Tahun 2014


PENDUDUK JUMLAH KURSI

1

SAROLANGUN I

SAROLANGUN 54485

9 KURSI 2 BATHIN VIII 24116

JUMLAH 78601

3

SAROLANGUN II

MANDIANGIN 39370

11 KURSI 4 AIR HITAM 30443

5 PAUH 28204

JUMLAH 98017

6

SAROLANGUN III

PELAWAN 37018

9 KURSI 7 SINGKUT 48542

JUMLAH 85560

8

SAROLANGUN IV

LIMUN 20454

6 KURSI 9 CNG 14840

10 BATANG ASAI 20773

JUMLAH 56067

JUMLAH 318245 35

83




b. Pelaksanaan penataan daerah pemilihan dan rapat koordinasi

dengan parpol dan konsultasi publik dan Penetapan Daerah

Pemilihan

Pemilihan Umum Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum

kabupaten Sarolangun mengusulkan penyusunan empat daerah

Pemilihan yaitu:

Table 45 Usulan Daerah Pemilihan Kabupaten Sarolangun


PENDUDUK BPPd

JUMLAH KURSI

1 SAROLANGUN I

SAROLANGUN 54.485 9.092 9 KURSI

2 BATHIN VIII 24.116 9.092

JUMLAH 78.601 9.092

3 SAROLANGUN II

MANDIANGIN 39.370 9.092 11 KURSI 4 AIR HITAM 30.443 9.092

5 PAUH 28.204 9.092

JUMLAH 98.017 9.092

6 SAROLANGUN III

PELAWAN 37.018 9.092 9 KURSI

7 SINGKUT 48.542 9.092

JUMLAH 85.560 9.092

8 SAROLANGUN IV

LIMUN 20.454 9.092 6 KURSI

9 CNG 14.840 9.092

10 BATANG ASAI 20.773 9.092

JUMLAH 56.067 9.092

JUMLAH 318.245 35

Penambahan dan perubahan alokasi kursi masing-masing

daerah pemilihan di

sebabkan oleh pertambahan

jumlah penduduk

perkecamatan berdasarkan

DAK2 yang diserahkan oleh

pemerintah daerah kepada

KPU Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 jumlah

Gambar 38 Rapat Koordinasi Daerah Pemilihan

84




kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota

ppaling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi,

sementara jumlah kursi di Daerah Pemilihan Sarolangun 3 (tiga)

pada Pemilihan Umum Tahun 2009.

Prinsip-prinsip pembentukan dapil:

1. Kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara (harga

kursi) yang setara antara satudaerah pemilihan dengan daerah

pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu

nilai.

2. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional yaitu

mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah

kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh

setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah

yang diperolehnya,

3. Proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi

antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi

kursi setiap daerah pemilihan.

4. Integralitas wilayah yaitu beberapa kabupaten/kota atau

kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus

saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan

keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis,

sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.

5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama (Coterminous)

yaitu penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi

yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian

85




kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah

pemilihan Anggota DPR; begitupula dengan daerah pemilihan

anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu,

beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya

dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.

6. Kohesivitas yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan

sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok

minoritas.

7. Kesinambungan yaitu penyusunan daerah pemilihan dengan

memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu

tahun 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan

tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan

dengan keenam prinsip di atas.

Peta Kabupaten Sarolangun

Gambar 39 Peta Kabupaten Sarolangun

86




5. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten

Tahapan Pencalonan

merupakan salah satu

tahapan yang sangat

membutuhkan

perhatian karena

pada tahapan ini

terjadi proses

penyeleksian terhadap bakal calon anggota DPRD. Pada penyeleksian

tersebut dilakukan seleksi administrasi dan jika diperlukan juga

dilakukan faktualisasi sehingga proses seleksi dapat memenuhi

ketentuan yang berlaku. Dari 12 Parpol peseta pemilu yang

menyampaikan calon anggota DPRD tingkat kabupaten erseleksi calon

yang memenuhi syarat sehingga mereka dinyatakan masuk dalam

daftar Calon Sementara (DCS) yang selanjutnya diumumkan ke publik

utuk memeproleh informasi pembanding dari proses seleksi oleh KPU

Kabupaten Sarolangun dan pada akhirnya akan ditetapkan dalam Daftar

calon Tetap (DCT).

Table 46 Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Periode 2014 - 2019

NO TANGGAL KETERANGAN

1 Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD, dan

DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota

6 – 22 April

2013

2 Verifikasi, Perbaikan, Penggantian Calon

Anggota DPR, DPD Prov dan DPRD

Kab/Kota

25 April – 22

Agustus 2013

Gambar 40 Berkas Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun

87




3 Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD

Prov dan DPRD Kab/Kota

23 – 25 Agustus

2013

4 Sengketa Tata Usaha Negara 18 Agustus – 14

November 2013

a. Pelaksanaan Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD kabupaten

Tahap awal masa

pencalonan, partai politik

mendaftarkan calon anggota

DPRD dengan menyerahkan

dokumen pendaftaran yang

terdiri dari berkas pendaftaran

partai dan berkas calon anggota DPRD yang berlangsung dari tanggal

9 s/d 22 April 2013. Dari 12 partai yang ada terdapat 367 calon

anggota DPRD tingkat Kabupaten Sarolangun.

Table 47 Rekapitulasi berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun

NO NAMA

PARPOL

JUMLAH BACALEG JUMLAH PR

JUMLAH LK

JUMLAH PERSENTASE

KETERWAKILAN PEREMPUAN I II III IV

1 NASDEM 9 11 9 6 12 23 35 34%

2 PKB 9 9 8 6 11 21 32 34%

3 PKS 9 10 8 6 11 22 33 33%

4 PDIP 9 11 9 6 12 23 35 34%

5 GOLKAR 9 11 9 6 12 23 35 34%

6 GERINDRA 9 11 9 6 12 23 35 34%

7 DEMOKRAT 9 11 9 6 12 23 35 34%

8 PAN 9 11 9 6 12 23 35 34%

9 PPP 9 10 9 6 11 23 34 32%

10 HANURA 9 11 9 6 14 21 35 40%

11 PARTAI LOKAL ACEH

- - - - - - - -


- - - - - - - -

Gambar 41 Proses Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun

88





- - - - - - - -

14 PBB 1 3 7 - 5 6 11 45%

15 PKPI 8 - 4 - 5 7 12 42%

TOTAL JUMLAH BACALEG

99 109 99 60 129 238 367 35%

b. Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan

Perbaikan Administrasi

Setelah dilakukan

verifikasi administrasi

terhadap kelengkapan

berkas yaitu pada

tanggal 23 April s/d 6

Mei 2013, masih banyak

berkas dari calon anggota DPRD Kabupaten yang belum memenuhi

syarat. KPU Sarolangun mengembalikan berkas yang belum

memenuhi syarat untuk di perbaiki. Dari hasil perbaikan yang

berlangsung dari tanggal 9 s/d 22 Mei 2013 terdapat 360 calon

anggota DPRD Kabupaten Sarolangun.

Table 48 Rekapitulasi berkas perbaikan calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun

NO NAMA

PARPOL

JUMLAH BACALEG

JUMLAH PR

JUMLAH LK

JUMLAH PERSENTASE


1 NASDEM 9 11 8 6 13 21 34 38%

2 PKB 9 9 8 6 11 21 32 34%

3 PKS 9 10 8 6 11 22 33 33%

4 PDIP 9 11 9 6 12 23 35 34%

5 GOLKAR 9 11 9 6 12 22 35 34%

6 GERINDRA 9 9 9 6 12 21 33 36%

Gambar 42 Penyerahan Berkas Perbaikan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun

89




7 DEMOKRAT 9 9 9 6 12 21 33 36%

8 PAN 9 11 9 6 12 23 35 34%

9 PPP 9 10 9 6 11 23 34 32%

10 HANURA 9 9 8 6 13 19 32 41%


- - - - - - - -


- - - - - - - -


- - - - - - - -

14 PBB 3 3 7 - 6 7 13 46%

15 PKPI 8 - 3 - 4 7 11 36%


101 103 96 60 129 230 360 36%

c. Penetapan, Penyusunan, dan Pengumuman DCS Anggota DPRD

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun kembali

melakukan penelitian dan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon

anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dimulai dari tanggal 23 s/d 29

Mei 2013. Dari hasil verifikasi perbaikan tersebut terdapat 4 (empat)

orang calon anggota legislatif yang tidak memenuhi syarat yaitu:

Nasdem Dapil 2 (dua) Nomor Urut 11 (Sebelas) atas nama Evi

Silawinarti, SE, Golkar Dapil 2 (dua) Nomor Urut 10 (Sepuluh) atas

nama Rosmala Dewi, Hanura Dapil 1 (Satu) Nomor Urut 5 (Lima)

atas nama Jamsuri, A, Md dan PBB Dapil 3 (Tiga) Nomor Urut 4

(Empat) atas nama Prima Tyas Cahyono. Alasan tidak memenuhi

syarat dari keempat calon tersebut adalah tidak lengkapnya berkas

administrasi.

90




Berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Sarolangun pada

tanggal 11 Juni 2013 menetapkan daftar calon sementara dan

dipublikasikan kepada masyarakat.

Table 49 Rekapitulasi Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Sarolangun

NO NAMA

PARPOL

JUMLAH BACALEG

JUMLAH PR

JUMLAH LK

JUMLAH PERSENTASE


1 NASDEM 9 10 8 6 12 21 33 36%

2 PKB 9 9 8 6 11 21 32 34%

3 PKS 9 10 8 6 11 22 33 33%

4 PDIP 9 11 9 6 12 23 35 34%

5 GOLKAR 9 10 9 6 11 23 34 32%

6 GERINDRA 9 9 9 6 12 20 33 36%

7 DEMOKRAT 9 9 9 6 12 21 33 36%

8 PAN 9 11 9 6 12 23 35 34%

9 PPP 9 10 9 6 11 23 34 32%

10 HANURA 8 9 8 6 13 18 31 42%


- - - - - - - -


- - - - - - - -


- - - - - - - -

14 PBB 3 3 6 - 6 6 12 50%

15 PKPI 8 - 3 - 4 7 11 36%


100 101 95 60 127 228 356 36%

d. Masukan, Tanggapan Masyarakat,Permintaan Klarifikasi dan

Penyampaian Klarifikasi Partai Politik atas Masukan dan

Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Anggota DPRD

Setelah melakukan pengumuman Daftar Calon Sementara

(DCS), KPU memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

melakukan tanggapan terhadap DCS. Dari hasil tanggapan

91




masyarakat terdapat 2 (dua) tanggapan yaitu tanggapan dari

Darusamin tanggal 25 Juni 2013 terhadap calon anggota DPRD

Kabupaten Sarolangun atas nama Maria Susanti dari partai Nasdem

tentang keabsahan ijazah dan umur yang bersangkutan dan

tanggapan dari Ansori tanggal 16 Juli 2013 terhadap calon anggota

DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama A. Muis dari Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentang keabsahan ijazah.

Setelah melakukan klarifikasi dengan partai politik yang

bersangkutan, untuk Maria Susanti, partai Nasdem memutuskan untuk

mengganti calon yang bersangkutan. Sedangkan untuk kader PDIP

atas nama A. Muis KPU Kabupaten Sarolangun memutuskan bahwa

yang bersangkutan memenuhi syarat karena adanya surat keterangan

dari Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sarolangun tentang

keabsahan ijazah aliyah. Sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013

batas akhir penerimaan kekurangan berkas pemberhentian dan/atau

pengunduran diri sebagai kepala desa, tercatat satu orang tidak

melengkapi bahan tersebut yaitu atas nama Muhammad Rusdi Calon

Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Gerindra.

e. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCT Anggota DPRD

Rapat Pleno KPU Kabupaten Sarolangun tanggal 22 Agustus

2013 memutuskan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD

kabupaten Sarolangun periode 2014 – 2019 berjumlah 355 calon.

Pada tanggal 15 Agustus 2013 ada surat masuk dari partai

demokrat perihal pengunduran diri Calon Anggota DPRD dari Partai

Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 3 (tiga), nomor urut 9

92




(sembilan) atas

nama Sugeng

Riyadi. Dalam

rapat plenonya

KPU Kabupaten

Sarolangun

menyetujui pengunduran diri calon legislatif tersebut kerna

sebelumnya muncul surat edaran nomor 824/KPU/XII/2013 tanggal 5

Desember 2013 perihal pengunduran diri dan meninggal dunia calon

anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pasca

penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Table 50 Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sarolangun

NO NAMA PARPOL

JUMLAH BACALEG

JUMLAH PR

JUMLAH LK

JUMLAH

PERSENTASE KETERWAKILAN

PEREMPUAN I II III IV

1 NASDEM 9 10 8 6 12 21 33 36%

2 PKB 9 9 8 6 11 21 32 34%

3 PKS 9 10 8 6 11 22 33 33%

4 PDIP 9 11 9 6 12 23 35 34%

5 GOLKAR 9 10 9 6 11 23 34 32%

6 GERINDRA 9 8 9 6 12 20 32 38%

7 DEMOKRAT 9 9 9 6 12 21 33 36%

8 PAN 9 11 9 6 12 23 35 34%

9 PPP 9 10 9 6 11 23 34 32%

10 HANURA 8 9 8 6 13 18 31 42%


- - - - - - - -


- - - - - - - -


- - - - - - - -

14 PBB 3 3 6 - 6 6 12 50%

15 PKPI 8 - 3 - 4 7 11 36%


100 100 95 60 127 228 355 36%

Gambar 43 Penetapan Daftar Calon Tetap

93




Table 51 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun 2014 - 2019

NO PARTAI

PARTAI DAPIL

NOMOR

URUT BAKAL CALON

NAMA BAKAL CALON NO PARTAI

PARTAI DAPIL

NOMOR URUT BAKAL CALON

NAMA BAKAL CALON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 NASDEM SAROLANGUN 1

1 JUMADI TANDI 6 GERINDRA SAROLANGUN 2

2 MUHAMMAD SYAHID, S.Pd.I


2 Drs. H. ABDULLAH HOLIS 6 GERINDRA SAROLANGUN 2

3 SITI RABIAH A.Ma


3 ASMANIDAR 6 GERINDRA SAROLANGUN 2

4 BENNI


6 AIH LILI ANDRIANI 6 GERINDRA SAROLANGUN 2

5 CEK ISKANDAR


4 ALI IMRAN 6 GERINDRA SAROLANGUN 2

6 KHODIJAH


5 ABBAS PANE 6 GERINDRA SAROLANGUN 2

8 AHMAD SURULLAH


7 NOVRIZAL 6 GERINDRA SAROLANGUN 2

9 NENENG WAHIDA


8 LAURA 6 GERINDRA SAROLANGUN 3

1 H. SLAMET


9 HIDAYAT 6 GERINDRA SAROLANGUN 3

2 PADILAH, SE


1 AANG PURNAMA, SE 6 GERINDRA SAROLANGUN 3

3 SYAIHON, HB


2 NURLELA HS 6 GERINDRA SAROLANGUN 3

4 SISWANTO


3 MUHAMMAD SALKAT 6 GERINDRA SAROLANGUN 3

5 SUKARDI


4 NASRUN SYAM 6 GERINDRA SAROLANGUN 3

6 MUSTANIROH


5 LIMAN SUKANDI 6 GERINDRA SAROLANGUN 3

7 A. JUNAIDI


6 NUR AMIRA, S. Sy 6 GERINDRA SAROLANGUN 3

8 DAHELFIS


7 MUHAMMAD TAUFIK NASIR

6 GERINDRA SAROLANGUN 3

9 DARNI ASYANTI


8 TETI AZRA 6 GERINDRA SAROLANGUN 4

1 AZMI


9 PULI 6 GERINDRA SAROLANGUN 4

2 M. RASYID


10 IRMA HARDI SURYANI 6 GERINDRA SAROLANGUN 4

3 DAHLIA


1 AYIB 6 GERINDRA SAROLANGUN 4

4 SARABAINI


2 AZRA’I WAHAB 6 GERINDRA SAROLANGUN 4

5 RAHMA YULITA


3 SUNIATI 6 GERINDRA SAROLANGUN 4

6 ALKONI


4 WAHYU ANJAYA, S. IP 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 1

1 YUSUF HELMI, AB, SE


5 BAHARUDDIN NASUTION 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 1

2 SARI RHOMAYANI, S.Kom


6 GUSLIANA 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 1

3 IBNU HAJAR


7 EMI SURAIDAH 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 1

4 H. SADAM HIDAYAT, AB


8 AMRIL 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 1

5 H.M FAHRUL TONI


1 AZAKIL AZMI 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 1

6 HASNILA PURBA, S.Si

94





2 ASWIN, SH 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 1

7 ZUHRIAH


3 NOVA YULISTIRA, Am. Keb 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 1

8 HAMBALI, S.Pt


4 SYAHREGAR, SH 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 1

9 M.YAMIN


5 NILA FITRIANI, S.PD I 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 2

1 H. MUSARSYAH, SE


6 SAIPUL 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 2

2 SUSENO

2 PKB SAROLANGUN 1

1 MUHAMMAD FADLAN ARAFIQI, SE

7 DEMOKRAT SAROLANGUN 2

3 RUSMINI

2 PKB SAROLANGUN 1

2 MUHAMAD AMIN, S.Sos 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 2

4 H. AKMAL

2 PKB SAROLANGUN 1

3 TURYANITA 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 2

5 SITI AMINAH

2 PKB SAROLANGUN 1

4 ASRUL SANI LINGGA 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 2

6 WIDODO

2 PKB SAROLANGUN 1

5 AHMAD DOMRAH 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 2

7 M. SALEH Y

2 PKB SAROLANGUN 1

6 DEBBY AMELIA LUBIS, S.Psi 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 2

8 DWI FEBRIANI

2 PKB SAROLANGUN 1

7 M. YAZID. A 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 2

9 SRI UTAMI

2 PKB SAROLANGUN 1

8 SYARIFFUDIN 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 3

1 ANSOR

2 PKB SAROLANGUN 1

9 INA PUTRI, S.Pd.I 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 3

2 SUPARMIN, SE

2 PKB SAROLANGUN 2

1 M. BADRI, SH.I 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 3

3 FATIMAH

2 PKB SAROLANGUN 2

2 BAITIL ATIK 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 3

4 H. HALIMI

2 PKB SAROLANGUN 2

3 DONI VICTORIA, SH 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 3

5 AGUS HARIYANTO

2 PKB SAROLANGUN 2

4 TEGUH, S.Pd.I 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 3

6 ERNA YUNITA SARI

2 PKB SAROLANGUN 2

5 LILYA WAFA 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 3

7 SAKIYAH

2 PKB SAROLANGUN 2

6 ILHAM JASADI, SP 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 3

8 SAMSUL HUDA

2 PKB SAROLANGUN 2

7 SYAMDANI 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 3

9 MENGUNDURKAN DIRI

2 PKB SAROLANGUN 2

8 RUMINAH 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 4

1 SUMARNO

2 PKB SAROLANGUN 2

9 YUNIPAN PIRNANDO 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 4

2 RAJA INDRA, A.Md

2 PKB SAROLANGUN 3

1 A. KAAB 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 4

3 DESI INDRA LENI

2 PKB SAROLANGUN 3

2 ALI MUNTOHA, S.Ag 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 4

4 SUHAIMI MAHMUD

2 PKB SAROLANGUN 3

3 PITRIA APRIANI 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 4

5 FIRRAMLI

2 PKB SAROLANGUN 3

4 ABU BAKAR 7 DEMOKRAT SAROLANGUN 4

6 WINDA TATI KARNELY

2 PKB SAROLANGUN 3

5 AHMAD SUSANTO, S.Pd 8 PAN SAROLANGUN 1

1 ISKANDAR

2 PKB SAROLANGUN 3

6 CHOIROTIN NA'IMAH 8 PAN SAROLANGUN 1

2 MASRIZAL, SE

2 PKB SAROLANGUN 3

7 FAMMASKHUR, S.Pd.I 8 PAN SAROLANGUN 1

3 KASMIA SUSARTI

2 PKB SAROLANGUN 3

8 MARIYAMA, S.Ag 8 PAN SAROLANGUN 1

4 MUSLIM Y. SUTAN PANDUKO

2 PKB SAROLANGUN 4

1 M. LUTRI. Y 8 PAN SAROLANGUN 1

5 SIGIT GUNAWAN

2 PKB SAROLANGUN 4

2 FIRMANSYAH 8 PAN SAROLANGUN 1

6 ETI LAILAH

2 PKB SAROLANGUN 4

3 PIANA HELISA 8 PAN SAROLANGUN 1

7 Drs. HUSIN

2 PKB SAROLANGUN 4

4 BENI SATRIA 8 PAN SAROLANGUN 1

8 ZULIANI, S.Pd.I

95




2 PKB SAROLANGUN 4

5 SUSI NURHAYANI 8 PAN SAROLANGUN 1

9 MUHAMMAD FAUZI, SE

2 PKB SAROLANGUN 4

6 KUSWEN, A.Ma 8 PAN SAROLANGUN 2

1 AZHARI TANJUNG

3 PKS SAROLANGUN 1

1 H. ZULKIFLI, YS. SE 8 PAN SAROLANGUN 2

2 EDI KHUMAINI

3 PKS SAROLANGUN 1

2 H. HASAN HILMI, SE 8 PAN SAROLANGUN 2

3 SURWIYATI, S.Pd.I

3 PKS SAROLANGUN 1

3 NUR HIDAYATI, S.Pdi 8 PAN SAROLANGUN 2

4 KHOLIDI

3 PKS SAROLANGUN 1

4 M. YAKUP. AR 8 PAN SAROLANGUN 2

5 SYAIFUL ISLAM, SE

3 PKS SAROLANGUN 1

5 SUHENDRI,S.Pdi 8 PAN SAROLANGUN 2

6 EVA SUSILA

3 PKS SAROLANGUN 1

6 SUMIATI 8 PAN SAROLANGUN 2

7 ANSORI, S.Pd.I

3 PKS SAROLANGUN 1

7 HENDRIANSYAH, A.Md 8 PAN SAROLANGUN 2

8 Drs. AHMAD SOBRI. A

3 PKS SAROLANGUN 1

8 SITI NOROHMATIN, S.Pd 8 PAN SAROLANGUN 2

9 YELI NATALIA

3 PKS SAROLANGUN 1

9 HAMDANI, SE 8 PAN SAROLANGUN 2

10 LINDA ANDORA

3 PKS SAROLANGUN 2

1 JONI ARIFKI, A.Md 8 PAN SAROLANGUN 2

11 EVIN HASTRY, SE

3 PKS SAROLANGUN 2

2 HARTONO 8 PAN SAROLANGUN 3

1 SUSI APRIYANTI, SP

3 PKS SAROLANGUN 2

3 SITI AISYAH 8 PAN SAROLANGUN 3

2 PONIMIN

3 PKS SAROLANGUN 2

4 HANAFI, SH 8 PAN SAROLANGUN 3

3 ALIP PURNOMO, SE

3 PKS SAROLANGUN 2

5 Drs. HASAN NAJMI, Md, MM

8 PAN SAROLANGUN 3

4 ASASUL BADRI

3 PKS SAROLANGUN 2

6 TRI SETIANINGRUM, S.Farm, A.pt

8 PAN SAROLANGUN 3

5 DARNAWATI

3 PKS SAROLANGUN 2

7 ANNAJ MUSAQIF, S.Pd 8 PAN SAROLANGUN 3

6 Ir. NURMAN

3 PKS SAROLANGUN 2

8 EMI FITRIANI 8 PAN SAROLANGUN 3

7 JESI LUSIANA

3 PKS SAROLANGUN 2

9 HILMAN SAPUTRA SITORUS 8 PAN SAROLANGUN 3

8 HENDRI GUNAWAN

3 PKS SAROLANGUN 2

10 HAMZAH, S.Hi 8 PAN SAROLANGUN 3

9 DEFRI FRANANDA, S.Si

3 PKS SAROLANGUN 3

1 FADLAN KHOLIK, SE 8 PAN SAROLANGUN 4

1 HERMI, S.Sos

3 PKS SAROLANGUN 3

2 H. MUHAMMAD SYAFI'I 8 PAN SAROLANGUN 4

2 MUHAMMAD FADIL

3 PKS SAROLANGUN 3

3 ATUR SARI KRIDA WAHYU, S.Kom

8 PAN SAROLANGUN 4

3 VINA IKA YOLANDA, ST

3 PKS SAROLANGUN 3

4 DWI PRIYANTO, SE, MM 8 PAN SAROLANGUN 4

4 SAIJUN

3 PKS SAROLANGUN 3

5 SUMARSONO 8 PAN SAROLANGUN 4

5 SAHRONI

3 PKS SAROLANGUN 3

6 SULASMIRAH, S.Si 8 PAN SAROLANGUN 4

6 MARDIANA, S.Pd.I

3 PKS SAROLANGUN 3

7 ADI SUGIYANTO 9 PPP SAROLANGUN 1

1 H.HURMIN

3 PKS SAROLANGUN 3

8 YENTI ELYANI. S.Pd.I 9 PPP SAROLANGUN 1

2 H. SOFYAN A. RAHMAN, S. Ag. M. Pd

3 PKS SAROLANGUN 4

1 H. HAPIS HASBIALLAH, SE 9 PPP SAROLANGUN 1

3 FERUSMA

3 PKS SAROLANGUN 4

2 MINARNI 9 PPP SAROLANGUN 1

4 ABDULLAH

3 PKS SAROLANGUN 4

3 ELVIANA 9 PPP SAROLANGUN 1

5 SAFYAN HUSIN

3 PKS SAROLANGUN 4

4 SOPI'I 9 PPP SAROLANGUN 1

6 Dra. MUSAIYADAH

3 PKS SAROLANGUN 4

5 HAIRUMMAN. S 9 PPP SAROLANGUN 1

7 INDRA RIRISYANTO

3 PKS SAROLANGUN 4

6 TITIN ZAITUN 9 PPP SAROLANGUN 1

8 EKA SUSANA, S. PdI

96




4 PDIP SAROLANGUN 1

1 WAHYUDI, S. Sos 9 PPP SAROLANGUN 1

9 ASRIN

4 PDIP SAROLANGUN 1

2 ISMAIL LAZIM 9 PPP SAROLANGUN 2

1 MUJIBURRAHMAN, SH

4 PDIP SAROLANGUN 1

3 TUTI MARWATI, A. Ma 9 PPP SAROLANGUN 2

2 HABIBULLAH

4 PDIP SAROLANGUN 1

4 H. HENDRIK. K 9 PPP SAROLANGUN 2

3 REVI OKTARINA

4 PDIP SAROLANGUN 1

5 SUPRATMAN 9 PPP SAROLANGUN 2

4 AMRIN ZB

4 PDIP SAROLANGUN 1

6 INDRAWATI 9 PPP SAROLANGUN 2

5 Drs. A. KHALIL, M. Pd

4 PDIP SAROLANGUN 1

7 A. MUIS 9 PPP SAROLANGUN 2

6 EVA NOVITA

4 PDIP SAROLANGUN 1

8 ELVINA SARI 9 PPP SAROLANGUN 2

7 HAMDAN A.

4 PDIP SAROLANGUN 1

9 SUDARMANTO, SE 9 PPP SAROLANGUN 2

8 RONA DIANA

4 PDIP SAROLANGUN 2

1 AH. MARZUKI, S. Ag 9 PPP SAROLANGUN 2

9 M. LUTFI, SE

4 PDIP SAROLANGUN 2

2 HERMAN, S. Ag 9 PPP SAROLANGUN 2

10 DADANG SISWANTO

4 PDIP SAROLANGUN 2

3 HELDAWATI NADEAK, A. Md

9 PPP SAROLANGUN 3

1 MUHARJO

4 PDIP SAROLANGUN 2

4 A. HARIS, SH 9 PPP SAROLANGUN 3

2 SYAMSUDIN

4 PDIP SAROLANGUN 2

5 SUKIMAN 9 PPP SAROLANGUN 3

3 HORITA, SH

4 PDIP SAROLANGUN 2

6 DWI SURANTI 9 PPP SAROLANGUN 3

4 MILA KARMILA

4 PDIP SAROLANGUN 2

7 SUNARTO 9 PPP SAROLANGUN 3

5 PAISAL

4 PDIP SAROLANGUN 2

8 JAROT SUSANTO 9 PPP SAROLANGUN 3

6 ZULLYA DEWI SURYANI, SH

4 PDIP SAROLANGUN 2

9 SITI MAISYARO, S. Kep 9 PPP SAROLANGUN 3

7 SUYARI

4 PDIP SAROLANGUN 2

10 SUPRAPTI 9 PPP SAROLANGUN 3

8 SAMSUDIN

4 PDIP SAROLANGUN 2

11 ABDUL HAKAM, SH 9 PPP SAROLANGUN 3

9 ASMADI WIJAYA, SE

4 PDIP SAROLANGUN 3

1 MUHAMMAD SYAIHU 9 PPP SAROLANGUN 4

1 M. HALIM ANWAR, S. ThI

4 PDIP SAROLANGUN 3

2 ASEP KURNIA 9 PPP SAROLANGUN 4

2 BAMBANG GUNAWAN, SE

4 PDIP SAROLANGUN 3

3 SUKMA SATIVA, SE 9 PPP SAROLANGUN 4

3 ERI SUSANTI, S. Si

4 PDIP SAROLANGUN 3

4 Z. AMRI 9 PPP SAROLANGUN 4

4 ISKANDAR Y

4 PDIP SAROLANGUN 3

5 AKHMAD MUSRI 9 PPP SAROLANGUN 4

5 ZAKWAN

4 PDIP SAROLANGUN 3

6 SUMARTATIK 9 PPP SAROLANGUN 4

6 ANIEQ ISTIADATUL M, M. Si

4 PDIP SAROLANGUN 3

7 JANNATUL PIRDAUS, ST 10 HANURA SAROLANGUN 1

1 INDRA GUNAWAN, SE

4 PDIP SAROLANGUN 3

8 LAILA MANJA 10 HANURA SAROLANGUN 1

2 H. MOHD ALI. AB

4 PDIP SAROLANGUN 3

9 SYAHRIAL GUNAWAN 10 HANURA SAROLANGUN 1

3 RUMONDANG JULIANA SIPAHUTAR

4 PDIP SAROLANGUN 4

1 M. TAUFIK 10 HANURA SAROLANGUN 1

4 UMAR USMAN

4 PDIP SAROLANGUN 4

2 HAPIS 10 HANURA SAROLANGUN 1

5 SUSILAWATI

4 PDIP SAROLANGUN 4

3 ENI SUTATI, S. Pd. I 10 HANURA SAROLANGUN 1

6 Drs. M. DAHADI

4 PDIP SAROLANGUN 4

4 BADAWI 10 HANURA SAROLANGUN 1

7 KHAIRUL DM

4 PDIP SAROLANGUN 4

5 RATI ERLINDA 10 HANURA SAROLANGUN 1

8 DARNI

4 PDIP SAROLANGUN 4

6 SUPARMAN 10 HANURA SAROLANGUN 2

1 CIK MARLENI

97




5 GOLKAR SAROLANGUN 1

1 RUKMAWARDI, S.Kom 10 HANURA SAROLANGUN 2

2 DENI GUNAWAN


2 ZAKARIA ANSORY 10 HANURA SAROLANGUN 2

3 GUSTIANA


3 Dra. RATNAWATI, YZ 10 HANURA SAROLANGUN 2

4 H. ZULHENDRI


4 H. ZULKIFLI SUDIN 10 HANURA SAROLANGUN 2

5 SRI SUDEWI


5 HASAN AZHARI 10 HANURA SAROLANGUN 2

6 AMUDI KAREL PASARIBU


6 SUSILAWATI, S.Pd.I 10 HANURA SAROLANGUN 2

7 YULIANDA


7 HAMDAN 10 HANURA SAROLANGUN 2

8 LENI NURSIANA


8 IVI WARDANI 10 HANURA SAROLANGUN 2

9 SRI ERLIYATI


9 ASMADI 10 HANURA SAROLANGUN 3

1 MULYADI, SE


1 EDI WARMAN 10 HANURA SAROLANGUN 3

2 ULWI, S. Pd. I


2 TUTIK HASMIDAR 10 HANURA SAROLANGUN 3

3 MEIRIZA


3 AL IMRON 10 HANURA SAROLANGUN 3

4 ZAZILI, A. Md


4 RUSDI AHMAD 10 HANURA SAROLANGUN 3

5 MARYATI


5 EDY PRAWITO 10 HANURA SAROLANGUN 3

6 EFENDI


6 JULIANA EKANDARI 10 HANURA SAROLANGUN 3

7 HELIS SAPUTRI, S. Pd. I


7 AMIR MAHMUD 10 HANURA SAROLANGUN 3

8 ARIS WIDODO, S. Pi


8 SYARIFUDDIN HASIBUAN 10 HANURA SAROLANGUN 4

1 AL MUSYAIYAT


9 TITA ARTIKA 10 HANURA SAROLANGUN 4

2 AHER ALI, SP


10 PRAYITNO 10 HANURA SAROLANGUN 4

3 ASWATUL FITRI, A. Md


1 TONTAWI JAUHARI, SE 10 HANURA SAROLANGUN 4

4 MACHMUD


2 M. KAMEL 10 HANURA SAROLANGUN 4

5 H. RAMILUS


3 NURLAILY LUBIS 10 HANURA SAROLANGUN 4

6 NILA KRISNAWATI LATIEF


4 SIDAM CHOLID 14 PBB SAROLANGUN 1

1 H. ABDURRACHMAN. A, BE


5 SAHADAD 14 PBB SAROLANGUN 1

2 H.M.ZEN


6 LIA ISNI YULIANA 14 PBB SAROLANGUN 1

3 PUTRI BELLA VISTALIA


7 MARIA 14 PBB SAROLANGUN 2

1 MUSA YUNUS


8 ANWAR USMAN. SK 14 PBB SAROLANGUN 2

2 YOSEP IRAWAN


9 BAKHTIAR 14 PBB SAROLANGUN 2

3 FIPIN PUTRIANI


1 ISKANDAR 14 PBB SAROLANGUN 3

1 M. JARJIS


2 DARLIYUS 14 PBB SAROLANGUN 3

2 HERMANSYAH


3 RIZKI LA VIKA 14 PBB SAROLANGUN 3

3 ASNAWATI


4 MUSLIM, A.Md 14 PBB SAROLANGUN 3

4 MEGI HANDAYANI


5 Drs.ALI HANAFIAH 14 PBB SAROLANGUN 3

5 FREDHITA NINGRUM PURNAMA


6 SUNARMI 14 PBB SAROLANGUN 3

6 YESI FIRWANA

6 GERINDR

A SAROLANGUN 1

1 H. MUHAMAD DUYA, SH 15 PKPI SAROLANGUN 1

1 SARDAINI

98




6 GERINDR

A SAROLANGUN 1

2 A. FATHI 15 PKPI SAROLANGUN 1

2 HIRAS PURBA

6 GERINDR

A SAROLANGUN 1

3 FAUZIA, A. Ma 15 PKPI SAROLANGUN 1

3 UMMI KALSUM

6 GERINDR

A SAROLANGUN 1

4 MUSTOPA 15 PKPI SAROLANGUN 1

4 SOPYAN ABUSRO

6 GERINDR

A SAROLANGUN 1

5 AS'AD 15 PKPI SAROLANGUN 1

5 EFENDI

6 GERINDR

A SAROLANGUN 1

6 MARWIYAH 15 PKPI SAROLANGUN 1

6 YENNI YULIANTI

6 GERINDR

A SAROLANGUN 1

7 DEDI KURNIAWAN 15 PKPI SAROLANGUN 1

7 RISMAWATI

6 GERINDR

A SAROLANGUN 1

8 ABDUL BASID 15 PKPI SAROLANGUN 1

8 MOHD. RUM

6 GERINDR

A SAROLANGUN 1

9 DIANA SURASWATI 15 PKPI SAROLANGUN 3

1 TUGIRAN

6 GERINDR

A SAROLANGUN 2

1 SULIYADI 15 PKPI SAROLANGUN 3

2 MUHAMMAD SOFYAN

15 PKPI

SAROLANGUN 3

3 TUTIK SRI RESMIATI

6. Kampanye

a. Persiapan kampanye

a) Koordinasi dengan pemerintah untuk penetapan lokasi

pemasangan alat peraga kampanye

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 01 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 17 Ayat (1) huruf b “bendera dan umbul-umbul hanya dapat

dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPD pada zona atau

wilayah yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan

hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

secara intensif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Derah

dengan beberapa kali melaksanakan rapat koordinasi dengan

99




pemerintah Daerah untuk menentukan Jalan Protokol,

Zona/Wilayah sebagai tempat pemasangan alat peraga Kampanye.

a. Rapat Koordinasi dengan Dinas instansi terkait dan Panwaslu

untuk menetapkan Jalan Protokol sebagai tempat pemasangan

Alat Peraga Kampanye, rapat koordinasi dilaksanakan pada hari

Kamis, 19 September 2013 di ruang Pola Utama Kantor Kantor

Bupati Sarolangun

Hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor :

70/BA/IX/2013 tanggal 19 September 2013, dengan kesepakatan

sebagai berikut :

a. Disepanjang jalur 2 (dua) dari simpang kantor Bupati sampai

ke jalur 2 (dua) bernai, sepanjang 4,5 Km dan disepakati tidak

boleh dipasang alat peraga kampanye.

b. Sepanjang jalur 2 (dua) simpang Kantor Bupati sampai ke

Komplek Perkantoran Gunung Kembang sepanjang 2 Km dan

disepakati boleh dipasang alat peraga kampanye.

c. Sepanjang 2 M dari bahu jalan protokol disepakati boleh

dipasang alat peraga kampanye.

d. Ditengah - tengah jalan protokol disepakati tidak

diperbolehkan memasang alat peraga kampanye.

b. Rapat Koordinasi dengan dinas instansi terkait dan Pimpinan

Partai Politik peserta pemilu dan Pihak Panwaslu untuk

menetapkan Zona (tempat) Pemasangan Alat peraga

Kampanye Legislatif tahun 2014, rapat dilaksanakan pada hari

100




Jum’at tanggal 27 September 2013 bertempat di Aula Kantor

KPU Sarolangun.

Pada rapat koordinasi

tersebut disepakati

bahwa pembagian

zona/tempat

pemasangan alat

peraga kampanye di tiap

Kecamatan adalah satu

Desa/ kelurahan ditetapkan satu zona, kecuali untuk Desa atau

Kelurahan yang jumlah mata pilihnya diatas dua ribu mata pilih

maka dibagi menjadi dua zona sebagai tempat pemasangan

alat peraga kampanye, sedangkan jumlah alat peraga

kampanye yang dipasang dalam satu zona disepakati adalah

dua buah alat peraga dan tidak boleh melebihi jumlah yang

telah disepakati. Sedangkan jumlah zona atau tempat

pemasangan alat peraga kampanye tergambar dari jumlah

desa/Kelurahan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten

Sarolangun, zona terbanyak di Kecamatan Mandiangin

berjumlah 28 zona, hal ini disebabkan jumlah Desa di

Mandiangin adalah sebanyak 28 Desa.

Gambar 44 Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye

101




Table 52 Zona/ tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014

Ket :

Daerah yang jumlah penduduknya lebih dari 2000 Jiwa di bagi menjadi 2 (dua) Zona

b) Pendaftaran pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPRD

Kabupaten

Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat

ZO

NA

KECAMATAN

SA

RO

LA

NG

UN

BA

TH

IN V

III

PE

LA

WA

N

SIN

GK

UT

MA

ND

IAN

GIN

PA

UH

AIR

HIT

AM

LIM

UN

BA

TA

NG

AS

AI

CE

RM

IN N

AN

G

ED

AN

G

1

DUSUN SAROLANGUN

PULAU MELAKO

RANTAU TENANG BUKIT TIGO I

GURUN MUDO PAUH I

LUBUK KEPAYANG

PULAU PANDAN

SIMPANG NARSO

LUBUK RESAM

2

PASAR SAROLANGUN I

PULAU LINTANG

MUARA DANAU

BUKIT TIGO II GURUN TUO PAUH II DESA BARU

MUARA LIMUN

BATU EMPANG

TELUK RENDAH

3

PASAR SAROLANGUN II PENARUN

LUBUK SEPUH I

PAYO LEBAR I

GURUN TUO SIMPANG

PANGIDARAN SEMURUNG

TEMENGGUNG

BATHIN PENGEMBANG TELUK TIGO

4 AUR GADING I TANJUNG I

LUBUK SEPUH II

PAYO LEBAR II PEMUSIRAN

KARANG MENDAPO JERNIH RANGGO

MUARO AIR DUO

KAMPUNG TUJUH

5 AUR GADING II TANJUNG II BUKIT I SILIWANGI I

RANGKILING SIMPANG

BATU AMPAR

LUBUK JERING

PANCA KARYA

SUNGAI KERADAK

LUBUK RESAM ILIR

6 SUKASARI I DUSUN DALAM BUKIT II SILIWANGI II RANGKILING

BATU KUCING

MENTAWAK BARU I

LUBUK BEDORONG

TAMBAK RATU PEMUNCAK

7 SUKASARI II TELUK KECIMBUNG

PELAWAN JAYA

SUNGAI BENTENG I

MANDIANGIN TUO SEMARAN

MENTAWAK BARU II MERIBUNG

RANTAU PANJANG

TEMBANG TINGGI

8 SARKAM I LIMBUR TEMBESI I PULAU ARO

SUNGAI BENTENG II

MANDIANGIN

KASANG MELINTANG

PEMATANG KABAU I

NAPAL MELINTANG

PEKAN GEDANG TENDAH

9 SARKAM II LIMBUR TEMBESI II PELAWAN

PASAR SINGKUT I

TAMAN DEWA

PANGKAL BULIAN

PEMATANG KABAU II MERSIP

PULAU SALAK BARU

SUNGAI KERAMAT

10

GUNUNG KEMBANG I

BATU PENYABUNG

PASAR PELAWAN

PASAR SINGKUT II

TALANG SERDANG

LUBUK NAPAL

BUKIT SUBAN I BERKUN

BUKIT KALIMAU ULU SEKAMIS

11

GUNUNG KEMBANG II

PULAU BUAYO PENEGAH

BUKIT TALANG MAS

SIMPANG KERTOPATI

LAMBAN SIGATAL

BUKIT SUBAN II

TANJUNG RADEN

RADEN ANOM

12 LIDUNG

RANTAU GEDANG

LUBUK SAYAK

BUKIT BUMI RAYA KERTOPATI SEPINTUN

MENTAWAK ULU SUKA DAMAI

PADANG JERING

13

LADANG PANJANG I MUARO LATI BATU PUTIH ARGO SARI

GURUN BARU

SEKO BESAR MONTI

DATUK NAN DUO

14

LADANG PANJANG II

TANJUNG GAGAK

PEMATANG KOLIM I

SENDANG SARI KUTE JAYE

TAMAN BANDUNG

MUARO MENSAO KASIRO

15 BERNAI I SUKA JADI

PEMATANG KOLIM II

BUKIT MURAU

MANDIANGIN PASAR

DANAU SERDANG TEMALANG KASIRO ILIR

16 BERNAI II

TELUK MANCUR MEKAR SARI

SUNGAI GEDANG

SUNGAI ROTAN DEMANG

SUNGAI BEMBAN

17 PANTI

BANGUN JAYO

SUNGAI MERAH I

SIMPANG NIBUNG SUKA MAJU

SUNGAI BAUNG

18

SUNGAI ABANG

SUNGAI MERAH II

PERDAMAIAN

JERNANG BARU

MUARO CUBAN

19 DESA BARU

MERANTI JAYA

LUBUK BANGKAR

20 TINTING

JATI BARU MUDO

MUARO PEMUAT

21

SUNGAI BAUNG I

MUARO KETALO

PANIBAN BARU

22

SUNGAI BAUNG II

BUKIT PERANGINAN

BUKIT BERANTAI

23

UJUNG TANJUNG

PETIDURAN BARU

BUKIT SULAH

24

BERNAI DALAM

GURUH BARU

25

SUNGAI BUTANG

26

BUTANG BARU

27

MERANTI BARU

28 JATI BARU

JUMLAH ZONA : 28

102




Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Kampanye dimulai 3 (Tiga)

hari setelah Partai Politik ditetapkan menjadi peserta Pemilu yaitu

sejak tanggal 11 Januari 2013, diawali dengan Pendaftaran

pelaksana Kampanye dan penyampaian Rekening khusus dana

Kampanye kepada KPU sesuai tingkatannya. Di Kabupaten

Sarolangun sendiri sebanyak 12 (Dua Belas) Partai Politik peserta

pemilu telah menyerahkan nama-nama tim Kampanye dan rekening

khusus dana kampanye dengan komposisi tim Kampanye.

Table 53 Komposisi Tim Kampanye Partai Politik Pemilihan Legislatif Tahun 2014

No Nama Partai Alamat Nama Tim Kampanye

1 Nasdem Jl Lintas Sumatra

KM I Sri

Pelayang Kel

Sarkam

Jumadi Tandi, Abbas Pane, Abu Samah, abdul Qodir

2 PKB M Fadlan Arafiqi, SE, Fahrurrozi, A,Md, M Amin,

S,Sos, Ahmad Domrah, H Asrul Sani Lingga

3 PKS Jl Kipan A simp

III Sri Pelayang

Kel Sarkam

H Hapis Hasbiallah, SE, Bambang Gunawan, SE

Arlen

4 PDIP Jl Raya Depan

Polsek

Sarolangun

Ketua Syahrial Gunawan; Wakil Ketua AH. Marzuki,

S,Ag, Ismail Lazim, A.Haris, Asep Kurnia, M.Taufik;

Sekretaris Usman Bachri; Bendahara Tarmizi

5 GOLKAR Jl.Lintas

Sumatera (Aur

Gading) Kab.

Sarolangun

H.Zoerman Manap, Drs. H. Azis Yusup, Supardi

Nurzain, Ir. H. Aburizal Bakri, Ir. Akbar Tanjung, DR.

Idrus Marham, DR. Ir. Hj. Hariatia , ME, Rukmawardi,

S.Kom, Hasan Azhari, Drs.Hasan Najmi. MD.MM,

Pujiono, Rohmaniatun, Sumardayan, Drs. H. Yusni.

AB, Iskandar. BA

103




6 GERINDRA Jl. Lintas

Sumatera Sri

Playang

Dapil I : H.M Duya, SH, A.Fathi, As’ad

Dapil II : M.Syahid, S.Pd, Suliyadi, Beni, S.Sos, Cek

Iskandar

Dapil III : Syaihon, SH, Slamet, Junaidi, SKM

Dapil IV : Al-Koni, Azmi, Sarabaini

7 DEMOKRAT Jl. Lintas

Sumatera Km.1

Simpang Kantor

Bupati Kel.

Sarkam

Dapil I : Yusuf Helmi.AB, SE, H. Anuar Harun,

S.Pd,

H. M. Fahrul Toni

Dapil II : H. Musharyah, SE, Suseno, H. Akmal

Dapil III : Anshor, S.Pd, Hj. Fatimah, H. Halimi

Dapil IV : Ir.H. Basyari, H. Tharidi, Darius

8 PAN Jl.Lintas Sumatra

Simpang III

Kantor Bupati –

Sarolangun

Dapil I : Iskandar, Muslim Y. Sutan Panduko,

Masrizal, SE,

Zuliani, S.Pd.I, M.Fauzi, SE, Hanip Fikri, S.Pd.I, Sigit

Gunawan, Kasmia Susarti, Eti Lailah

Dapil II : Drs. Ahmad Sobri.A, Azhari Tanjung, Edi

Khumaini,

Surwiyati, S.Pd.I, Ansori, S.Pd.I, Syaiful Islam, SE,

Linda Andora, Kholidi, Dahliana, Yeli Natalia

Dapil III : Susi Apriyanti, SP, Hendri Gunawan, Alip

Purnomo, SE,

Ir. Nurman, Pegy Safitri, Jeni Lusiana, Asasul Badri,

M.Nur, Defri Prananda, S.Si, Ponimin, Darnawati

Dapil IV : Muhammad Padil, Hermi, S.Sos, Vina Ika

Yolanda, ST

Sahroni, Evin Hastry, SE, Saijun, Eva Susila

9 PPP Jl.A. Kamel

Samping Kantor

PU PERA Kab.

Sarolangun

Kelurahan Pasar

Sarolangun

Dapil I : H.Hurmin, SE, Erick Abdullah S.Ag, H.

Sopyan Rahman

Musayadah S.Pd.I, Sopyan Husin, Mashuri, Perusna

Ust. Yunus

Dapil II : H.Hurmin, SE, Erick Abdullah S.Ag, H. Jhon

Gani,

Habibullah, Diana, M.Lutfi, SE, Amrin, Mujiburrahman

104




Dapil III : H.Hurmin, SE, Erick Abdullah S.Ag, M.

Ikbal, SE,

Ichsan Ilyas, Muharjo, Dewi Suryani, Mila Karmila

Dapil IV : H.Hurmin, SE, Erick Abdullah S.Ag, M.

Halim Anwar,

S.Th.I, Indra Ririsyanto, Hermi, S.Sos, Zakwan,

Marzuki

Saipul Basit

10 HANURA Jl.Lintas

Sumatera KM.1

RT.03 Kel.Pasar

Sarolangun

Dapil I : Indra Gunawan, SE, H.Mohd Ali AB,

Rumondang Julian

A Sipahutar, Umar Usman, Susilawati, Drs.M.Dahadi

Khairul DM, Darni, Dedi Irawan

Dapil II : Cik Marleni, Deni Gunawan, Gustina, H.

Zulhendri, Sri

Sudewi, Amudi Karel Pasaribu, Yulianda, Leni

Nursiana, Sri Erliyanti

Dapil III : Mulyadi, SE, Ulwi, S.Pd.I, Meiriza, Zazili,

A.Md, Maryati,

Efendi, Helis Saputri, S.Pd.I, Aris Widodo, S.Pi

Dapil IV : Al Musyaiyat, Aher Ali, SP, Aswatul Fitri,

A.Md, Machmu

d, H. Ramilus, Nila Krisnawati Latief

11 PBB Jl.Lintas

Sumatera Km.3

Bernai

Sarolangun

Dapil I : Hidayat, Hendra, Sa’bulawah

Dapil II : Musa Yunus, Fivin Putriani, Yosep Irawan

Dapil III : Jar, IS, Thamrin, Hermansyah

Dapil IV: Shbulalah

12 PKPI Jl.SMA 1

Sarolangun

Dengan Tim Kampanye : H. Sardaini, Tugiran, Hiras

Purba, Aris Widodo, S.Pt, Suyatno Hadi Wibowo, SE,

Adriansyah, SH, MM, Wirit Bermani Dustar, SE,

Suwendi, S.Hut.

105




c) Penyusunan jadwal Kampanye

Penyusunan jadwal kampanye terbuka dilaksanakan

dengan berkoordinasi dengan pimpinan partai politik peserta

pemilu, Panwaslu dan pihak keamanan terkait pengamanan

kampanye, rapat koordinasi dilaksanakan pada hari Rabu, 19

Februari 2014 di Aula KPU Kabupaten Sarolangun.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh pimpinan

partai politik peserta pemilu tahun 2014, Panwaslu, pihak

pemerintah daerah dan pihak kepolisian, disepakati bahwa dalam

penyusunan jadwal kampanye di Kabupaten Sarolangun pada

Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2014, didasarkan pada azas

keadilan dan kenyamanan bersama.

KPU Kabupaten Sarolangun sendiri guna memfasilitasi dan

mengakomodir seluruh partai politik dalam hal kampanye terbuka

dalam bentuk rapat umum membagi tempat kampanye dalam 4

(empat) zona, dan masing-masing partai politik mendapat jatah 6

kali kampanye rapat umum terbuka. Penetapan jadwal Kampanye

sendiri tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Sarolangun

Nomor 13/Kpts/KPU-Kab/005.435316/Tahun 2014 Tentang

Penetapan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat

Umum Dalam Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daeah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tahun 2014.

106




Table 54 JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN KABUPATEN TAHUN 2014 KABUPATEN SAROLANGUN

NO

TANGGAL

ZONA I ZONA II ZONA III ZONA

IV

KETERANGAN SRL-BTHN

VIII

PAUH-AIR HTM-MDA

PLWN-SNGKT

LMN-CNG-BTA

SABTU, 15 - 3 - 2014 K I R A B K A R N A V A L

1 MINGGU, 16 -3 -2014 2 4 3 1 Kampanye Daerah

2 SENIN, 17 -3 -2014 7 6 8 5 Kampanye Nasional

3 SELASA, 18 -3 -2014 14 10 15 9 Kampanye Nasional

4 RABU, 19 - 3 - 2014 4 2 1 3 Kampanye Daerah

5 KAMIS, 20 - 3 - 2014 6 7 5 8 Kampanye Daerah

6 JUM'AT, 21 - 3 - 2014 10 15 14 9 Kampanye Daerah

7 SABTU, 22 - 3 - 2014 3 2 4 1 Kampanye Nasional

8 MINGGU, 23 - 3 - 2014

L I B U R K A M P A N Y E

9 SENIN, 24 - 3 - 2014 15 10 9 14 Kampanye Daerah

10 SELASA, 25 - 3 - 2014 3 1 4 2 Kampanye Daerah

11 RABU, 26 - 3 - 2014 5 8 6 7 Kampanye Nasional

12 KAMIS, 27 - 3 - 2014 L I B U R K A M P A N Y E


14 SABTU, 29 - 3 - 2014 8 5 6 7 Kampanye Daerah

15 MINGGU, 30 - 3 -2014 9 15 10 14 Kampanye Nasional

16 SENIN, 31 - 3 - 2014 H A R I R A Y A N Y E P I

17 SELASA, 01 - 4 - 2014 7 5 8 6 Kampanye Daerah

18 RABU, 02 - 4 - 2014 14 9 15 10 Kampanye Daerah

19 KAMIS, 03 - 4 - 2014 1 4 2 3 Kampanye Nasional


21 SABTU, 05 - 4 - 2014 9 14 10 15 Kampanye Daerah

No PARPOL

ZONA I ZONA II ZONA III ZONA

IV

TOTAL SRL-BT

VIII AHTM-

PAUH-MDA PLW-SKT

LMN-CNG-BTA

1 1. P.NASDEM 1 1 1 1 1 1 6

2 2. P.K.B 1 1 1 1 1 1 6

3 3. P.K.S 1 1 1 1 1 1 6

4 4. P.D.I.P 1 1 1 1 1 1 6

5 5. P.GOLKAR 1 1 1 1 1 1 6

107




6 6. P.GERINDRA 1 1 1 1 1 1 6

7 7. P. DEMOKRAT 1 1 1 1 1 1 6

8 8. P.A.N 1 1 1 1 1 1 6

9 9. P.P.P 1 1 1 1 1 1 6

10 10.P. HANURA 1 1 1 1 1 1 6

11 14.P.B.B 1 1 1 1 1 1 6

12 15.P.K.P.I 1 1 1 1 1 1 6

b. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening

Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kab/Kota Pelaksanaan

Kampanye

Berdasarkan UU Nomor 08 Tahun 2012 Pasal 129 ayat (4)

bahwa Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana

dimaksud pada

ayat (3)

ditempatkan di

rekening khusus

dana kampanye


Pemilu pada Bank, Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD dan DPRD pasal 47 ayat (6) bahwa dana Kampanye Pemilu

berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (5) ditempatkan pada

rekening khusus dana kampanye peserta pemilu pada Bank. Dalam

hal pembukaan rekening khusus dana Kampanye Komisi Pemilihan

umum Kabupaten Sarolangun melalui surat Nomor 58/KPU-Kab-

005.435316/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 Perihal Rekening

Khusus Dana Kampanye, menyampaikan kepada pimpinan Partai

Gambar 45 Buku Laporan Rekening Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2014

108




Politik Peserta Pemilu Legislatif yang ada di Kabupaten Sarolangun,

agar mereka membuka rekening khusus Dana kampanye.

Kegiatan kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota didanai dan menjadi tanggung jawab partai

politik peserta pemilu masing-masing dengan membuka rekening

khusus dana kampanye dan wajib dilaporkan secara periodik kepada

KPU sesuai tingkatannya.

Table 55 Jadwal Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Dan Laporan Sumbangan Dana Kampanye

No

Kewajiban dalam Pelaporan Dana

Kampanye

Parpol yg ditetapka dg Kep. KPU

No.05/Kpts/KPU/TAHUN 2013

Parpol yg ditetapkan dg

Kep. KPU No.142/Kpts/KPU/TAHUN2013

Parpol yg ditetapkan dg

Kep. KPU No.165/Kpts/KPU/TAHUN20

13

Calon Anggota

DPD

1 Membuka dan melaporkan Rekening Dana Kampanye bagi: a. Partai polik

kepada KPU sesuai tingkatan

b. Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi

11 Januari 2013 s/d

2 Maret 2014

21 Maret 2013 s/d

2 Maret 2014

28 Maret 2013 s/d

2 Maret 2014

31 Agustus s/d

2 Maret 2014

2 Pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye bagi : a. Partai politik b. Calon Anggota

DPD

11 Januari 2013 s/d

17 April 2014

21 Maret 2013 s/d

17 April 2014

28 Maret 2013 s/d

17 April 2014

31 Agustus 2013 s/d

17 April 2014

3 Penyampaian laporan awal dana kampanye beserta lampiranya bagi : a. Partai politik

kepada KPU sesuai tingkatan

b. Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi

Paling lambat tanggal

2 Maret 2013


2 Maret 2013


2 Maret 2013


2 Maret 2013

4 Menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada KPU sesuai

27 Desember 2013 dan

2 Maret 2014


2 Maret 2014


2 Maret 2014


2 Maret 2014

109




tingkatan secara periodik

5 Menyampaikan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU


24 April 2014


24 April 2014


24 April 2014


24 April 2014

Untuk memfasilitasi terlaksananya kegiatan pelaporan

sumbangan dana kampanye bagi partai politik, Sesuai dengan surat

edaran KPU nomor 712/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013

Perihal Pelayanan Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye, surat

edaran nomor 849/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 Perihal

Penegasan Kembali membuka Pelayanan dan Fasilitasi dalam

bentuk helpdesk dan konsultasi bilateral pelaporan dana kampanye.

Berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Sarolangun membentuk

tim pelayanan dan fasilitasi dalam bentuk helpdesk dan kosultasi

bilateral pelaporan dana kampanye Pemilu 2014 dengan Surat

Perintah Tugas Nomor 57/SesKab.435316/II/2014 tanggal 13

Februari 2014:

Disamping membuat tim helpdesk pelaporan dana kampanye

KPU Kabupaten Sarolangun juga melaksanakan rapat koordinasi

dengan partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dan melakukan

sosialisasi terhadap Peraturan KPU nomor 17 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Daerah dan

Anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan pada hari

Jumat, 29 November 2013 bertempat di Hotel Golden Sarolangun.

110




Begitu pula pada hari Kamis, 13 Februari 2013 bertempat di

Aula KPU Kabupaten Sarolangun guna membahas audit dana

kampanye, yang dilanjutkan dengan rapat assesment dana

kampanye yag dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Februari 2014

bertempat di Aula KPU Kabupaten Sarolangun. Rapat assesment

dana kampanye ini kembali dilaksanakan pada hari Jumat 18 April

2014 juga betempat di aula KPU Kabupaten Sarolangun.

Adapun jadwal penyampaian laporan penerimaan

sumbangan dana kampanye partai politik peserta Pemilu tahun

2014 dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013. Di Kabupaten

Sarolangun sendiri sebanyak 12 partai politik telah menyampaikan

laporan sumbangan dana kampanye pada waktu yang telah

ditentukan, dalam penyampaian laporan sumbangan dana kampanye

pada tahap ini, banyak terdapat kekurangan-kekurangan hal ini

disebabkan kurangnya perhatian masing-masing partai politik

terhadap akan pentingnya menyampaikan laporan sumbangan dana

kampanye mereka, bahkan satu partai yang melaporkan sumbangan

dana kampanye tapi sumbangan mereka nihil atau tidak menerima

sumbangan dalam bentuk apapun yaitu Partai Hati Nurani Rakyat/

Hanura.

111




Table 56 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Kabupaten Sarolangun Tanggal 27 Desember 2013

NO PARPOL SUMBANGAN

PARPOL

SUMBANGAN

CALEG

DK – 1 DK – 3 DK-5

SUMBANGAN

PERSEORANGAN

SUMBANGAN

KELOMPOK

SUMBANGAN

BADAN

USAHA

1 NASDEM Rp.

49.125.000,- NIHIL

NIHIL NIHIL NIHIL

2 PKB NIHIL Rp. 28.250.000 NIHIL NIHIL NIHIL

3 PKS NIHIL Rp. 283.125.000 NIHIL NIHIL NIHIL

4 PDI-P NIHIL Rp. 21.500.000 NIHIL NIHIL NIHIL

5 GOLKAR NIHIL Rp. 245.000.000 NIHIL NIHIL NIHIL

6 GERINDRA NIHIL Rp. 136.200.000 NIHIL NIHIL NIHIL

7 DEMOKRAT NIHIL Rp. 450.000.000 NIHIL NIHIL NIHIL

8 PAN NIHIL Rp. 424.535.300 Rp. 85.075.000 NIHIL NIHIL

9 PPP NIHIL Rp. 128.000.000 NIHIL NIHIL NIHIL

10 HANURA NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

11 PBB NIHIL Rp. 196.959.000 NIHIL NIHIL NIHIL

12 PKPI NIHIL Rp. 523.655.000 NIHIL NIHIL NIHIL

JUMLAH Rp.

49.125.000

Rp.

2.437.224.300

Rp. 85.075.000 NIHIL NIHIL

Table 57 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II

NO PARTAI ASAL

SUMBANGAN

BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE JUMLAH

UANG BARANG JASA

(RP.) (Rp.) (UNIT) (Rp.) (BENT

UK)

1 NASDEM SUMBANGAN

PARA CALON

155.827.000 45.375.000 - - - 201.202.000

2 PKB SUMBANGAN

PARA CALON

1.552.220.0

00

85.000.000 - - - 1.637.220.000

3 PKS SUMBANGAN

PARA CALON

489.900.000 - - - - 489.900.000

4 PDI-P SUMBANGAN

PARA CALON

- 66.700.000 - - - 66.700.000

5 GOLKAR SUMBANGAN

PARA CALON

499.250.000 - - - - 499.250.000

6 GERINDRA SUMBANGAN

PARA CALON

250.365.000 - - - - 250.365.000

112




7 DEMOKRAT SUMBANGAN

PARA CALON

652.500.000 - - - - 652.500.000

8 PAN SUMBANGAN

PARA CALON

37.085.000 46.801.000 - - - 83.886.000

9 PPP SUMBANGAN

PARA CALON

640.000.000 3.000.000 612.5

00.00

0

- 27.500.

000

1.283.000.000

10 HANURA SUMBANGAN

PARA CALON

52.625.000 - - - - 52.625.000

11 PBB SUMBANGAN

PARA CALON

194.000.000 - - - - 194.000.000

12 PKPI SUMBANGAN

PARA CALON

- 523.655.000 - - - 523.655.000

Pada laporan tahap ke II ini peserta Pemilu Legislatif hanya

diberikan kewajiban menyampaikan laporan dalam bentuk

sumbangan dana kampanye, baik itu sumbangan dari partai politik,

calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta sumbangan lain yang

sah menurut hukum dan disertai bukti pendukung. Mengingat sanksi

yang begitu fatal apabila partai politik tidak menyampaikan laporan

dana kampanye, maka KPU Kabupaten Sarolangun secara intensif

berkoordinasi dengan partai politik melalui rapat koordinasi dan juga

menyiapkan tim helpdesk sebagai fasilitasi bagi partai dan

memudahkan mereka dalam membuat laporan dana kampanye. Di

Kabupaten Sarolangun laporan sumbangan dana kampanye tahap

ke II yang berupa laporan sumbangan dana kampanye diserahkan

pada tanggal 2 Maret 2014 dan seluruh partai politik menyerahkan

laporan sumbangannya tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan untuk laporan akhir dana kampanye yang

mencakup semua informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran

113




dana kampanye dari awal laporan disusun, dan diserahkan paling

lambat 15 (Lima Belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.

Apabila partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPD tidak

menyampaikan laporan dana kampanye sesuai dengan waktu yang

telah ditentukan maka tidak ditetapkan sebagai calon terpilih. Pada

tahap ini KPU kabupaten/ kota hanya berkewajiban menerima

laporan akhir Dana Kampanye dan selanjutnya menyerahkan

laporan dana kampanye kepada akuntan publik.

KPU Kabupaten Sarolangun sendiri dalam hal ini juga secara

intensif berkoordinasi dan mengingatkan seluruh partai politik

peserta Pemilu yang berada di Kabupaten Sarolangun untuk

mnyerahkan laporan akhir dana kampanye paling lambat diterima

KPU pada tanggal 24 April 2014. Pada masa akhir penerimaan

laporan akhir dana kampanye pada hari Jumat tanggal 24 April 2014,

yang menyerahkan laporan akhir dana kampaye sebanyak 11

(sebelas ) partai politik, dan satu partai politik tidak menyerahkan

laporan akhir dana kampanye mereka yaitu Partai Bulan Bintang. Hal

ini tertuang dalam berita acara nomor 58/BA?2014 tentang Hasil

Penerimaan Laporan Akhir Dana Kampanye Partai Politik Peserta

Pemilu anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. Kemudian

diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik pada tanggal 26 April

2014 bertempat di Sekretariat KPU Provinsi Jambi. Audit oleh Kantor

Akuntan Publik dari tanggal 25 April sampai dengan tanggal 25 Mei

214, hasilnya diumumkan pada tanggal 4-13 Juni 2014, dalam hal

114




penyerahan hasil audit dana kampanye, KPU Kabupaten Sarolangun

mengundang seluruh parpol untuk mengambil hasil audit tersebut.

7. Pelaksanaan Masa Tenang

Masa tenang adalah masa dimana berakhinya masa

kampanye dalam bentuk apapun juga, baik dalam bentuk pertemuan

terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga

kampanye maupun dalam bentuk rapat umum terbuka. Masa tenang

sendiri adalah menjelang 3 (tiga) hari sebelum masa pemungutan

suara yaitu pada tanggal 6, 7, dan 8 April 2014.

Menghadapi masa

tenang KPU Kabupaten

Sarolangun, telah

mengingatkan kepada

seluruh partai politik

untuk menurunkan alat

peraga kampanye dalam

bentuk apapun baik itu

bendera, spanduk umbul-umbul, balliho maupun billboar melalui surat

Nomor 145/KPU-Kab.005.435316/IV/2014 tanggal 3 April 2014

Perihal Mohon Pembersihan Alat Peraga Kampanye. Selanjutny pada

tanggal 6-7 April di masa tenang bersama-sama dengan pihak

pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP, kepolisian dan pihak

panwaslu melakukan penurunan seluruh atribut kampanye yang

berada di dalam wilayah Kabupaten Sarolangun.

Gambar 46 Penertiban Alat Peraga Kampanye

115





a. Persiapan Menjelang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sebelum tahapan

pemungutan dan

penghitungan suara

diawali dengan

pelaksanaan

bimbingan teknis

(Bimtek) terhadap

PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 20

Februari tahun 2014. KPU Kabupaten Sarolangun melaksanakan

bimtek PPK pada tanggal 4 Maret 2014 tentang regulasi dan tata

cara pengisian formulir sertifikat hasil penghitungan suara tingkat

TPS atau biasa disebut form lampiran C-1 pemilu legislatif. Selain itu

bimtek ini juga menjelaskan mengenai manajemen logistik pemilu.

Selanjutnya proses pelaksanaan bimtek dilakukan secara berjenjang

sampai ketingkat KPPS.

b. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara pada

tanggal 9 April 2014, secara

umum terselenggara dengan

baik. Dalam pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan

suara di TPS terdapat kendala

Gambar 49 Monitoring Pembuatan TPS

Gambar 47 Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara

116




di lapangan baik teknis maupun non teknis. Masih banyaknya

kesalahan yang dilakukan oleh KPPS dalam pengisian form C1

beserta lampirannya dan lain-lain, menandakan ketidakpahaman

teknis sehingga terdapat kekeliruan dalam pengisian formulir C1.

Juga terjadi pemungutan suara

ulang di TPS 10 Kelurahan

Aurgading berdasarkan hasil

rekomendasi dari Panwaslu

Kabupaten Sarolangun. yang

dilaksanakan pada tanggal 13

April 2014 berlangsung dengan

tertib dan aman.

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Proses rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat

Desa/Kelurahan Pada tanggal 10 s/d 15 April 2014 oleh PPS dan

mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara serta

pengiriman hasilnya kepada PPK. Pada tahap ini PPS masih banyak

menemui kendala di lapangan seperti kejadian-kejadian khusus yang

dilaporkan oleh saksi.

Pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan yang

dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 16 s/d 18 April 2014 dan

mengirimkan hasil rekapitulasi tersebut kepada KPU Kabupaten

Sarolangun.

Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sarolangun dilaksanakan

tanggal 19 s/d 21 April 2014 di Aula KPU Kabupaten Sarolangun.

Gambar 48 Pemberian Tanda Tinta Sebagai Bukti Telah Mencoblos

117




Pleno ini mendapat beberapa hambatan dikarenakan lambatnya

proses pengiriman berita acara pleno rekapitulasi oleh PPK di tingkat

kecamatan. Salah satu yang paling lambat mengirimkan ialah

Kecamatan Sarolangun dikarenakan masalah perselisihan suara dari

beberapa Partai Politik, khususnya yang berkaitan dengan

perselisihan hasil suara antar calon legislatif disatu partai politik dan

akhirnya rapat pleno bisa dilaksanakan tepat waktu.

Rapat Pleno KPU di hadiri oleh Panwaslu, Saksi partai

politik dengan agenda sebagaimana terdapat dalam berita acara

rekapitulasi hasil

penghitungan

perolehan suara


Pemilu dan

perolehan suara

Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Tahun 2014. Hasil kegiatan

rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sarolangun. Hasil rekapitulasi

ditingkat Kabupaten Sarolangun disampaikan kepada KPU Provinsi

dan diunggah ke website KPU sebagai bentuk transparansi data

KPU Kabupaten Sarolangun.

Gambar 49 Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Sarolangun

118




Table 58 Rekapitulasi Suara Anggota DPD RI Dapil Provinsi Jambi

NO

CA

LE

G

Kecamatan

JU

ML

AH

AK

HIR

c

AIR

HIT

AM

BA

TA

NG

AS

AI

BA

TH

IN V

III

CE

RM

IN N

AN

GE

DA

NG

LIM

UN

MA

ND

IAN

GIN

PA

UH

PE

LA

WA

N

SA

RO

LA

NG

UN

SIN

GK

UT

1 H. ABU BAKAR

JAMALIA 556 269 425 402 345 988 801 563 844 1101 6294

2 ANDI YUSMAN, S.E 1054 689 938 744 1987 1687 1649 5317 3917 2124 20106

3 ANGGI PURNAMA

HARAHAP, S.H 399 190 354 243 616 692 501 352 808 566 4721

4 Drs. H. ASRA H.D,

M.Pd.I 217 181 259 150 246 392 411 293 477 649 3275

5 AZMAN, S.H 324 186 270 175 136 415 296 293 394 461 2950

6 AZWAN HERWANTO 294 221 205 155 163 441 303 267 432 539 3020

7 BENNY PRATAMA

SOFWAN 776 223 213 127 155 543 489 323 561 474 3884

8 Hj. DARYATI UTENG S,

S.E., M.M 757 377 574 326 422 1391 735 841 1299 1548 8270

9 HALILINTAR 139 81 153 110 97 124 234 412 322 180 1852

10 HASBI ANSHORY, S.E.,

M.M 167 63 68 92 183 427 263 156 582 232 2233

11 IIN INAWATI, S.Pd 181 5196 888 427 1384 551 440 1348 3334 1283 15032

12 H. INDRA

ARMENDARIS, S.H 57 35 42 9 27 61 78 71 270 214 864

13 Dra. IRINA SAFITRI 74 92 67 51 86 194 85 103 191 258 1201

14 H. IRSAL YUNUS, S.E.,

M.M 153 124 152 286 234 2799 277 705 380 2126 7236

15 JEFRI HENDRIK 40 21 42 22 76 157 85 47 144 138 772

16 JONI AHYAR 49 26 58 15 76 86 71 39 80 58 558

17 Dra. Hj. JUNIWATI T.

MASJCHUN S 372 225 698 573 1407 684 530 299 964 777 6529

18 Ir. KAMIL RUSDI, M.Si 112 76 139 36 61 174 97 97 172 132 1096

19 KEMAS AL FARIZI

ARSYAD, S.E 116 215 447 41 94 211 119 102 265 161 1771

20 LINDA ASTUTY, S.E.,

M.M 496 362 477 190 482 946 545 572 988 1071 6129

21 M. SYUKUR, S.H 2977 259 2562 784 1676 1423 2055 3184 5801 4080 24801

22 MOHD. SYARIEF

GAMAL, S.H., M.H 41 22 50 16 33 98 312 51 210 47 880

23 MOHON INDRAJAYA,

S.H 17 11 7 4 15 28 31 10 40 17 180

24 MUHAMMAD YASIR

ARAFAT, S.E 46 19 29 95 32 171 198 51 379 91 1111

25 H. NUZRAN JOHER,

S.Ag., M.Si 95 59 114 70 44 142 84 63 388 130 1189

26 SUKARNO, S.H 140 56 38 16 28 127 55 52 120 142 774

27 H. SURYADI, S.Ag. 101 46 70 256 53 289 72 86 363 147 1483

28 SYAHRI 10 12 16 5 13 28 54 17 29 19 203

119




29 UNTUNG SUSANTO,

S.Pd 33 12 35 15 15 54 40 33 104 37 378

30 YATNO, S.P 1322 25 64 19 31 245 96 63 167 126 2158

31 YOPI MUTHALIB 64 59 52 21 34 67 145 54 136 54 686

32 Drs. ZULKARNAIN AL-

FATH 122 37 77 54 39 247 105 80 160 101 1022

JUMLAH SUARA SAH

CALON ANGGOTA DPD: 11301 9469 9583 5529 10290 15882 11256 15944 24321 19083 132658

Table 59 Rekapitulasi Suara Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi

NO

. U

RU

T

CA

LE

G

Kecamatan

JU

ML

AH

AK

HIR

AIR

HIT

AM

BA

TA

NG

AS

AI

BA

TH

IN V

III

CE

RM

IN N

AN

G

ED

AN

G

LIM

UN

MA

ND

IAN

GI

N

PA

UH

PE

LA

WA

N

SA

RO

LA

NG

U

N

SIN

GK

UT

PARTAI NASDEM 181 81 230 246 62 464 193 177 246 468 2348

1 H AGUS SUYANDI RONI, SH, MH

157 275 130 309 183 330 210 203 307 297 2401

2 SITI NURZANAH 36 51 61 57 32 114 51 84 67 185 738

3 IZHAR MAJID 292 31 1080 42 11 53 134 40 270 77 2030

4 Drs. H. A. BAIDAWI JABBAR, MM

13 12 45 8 17 52 13 4 30 27 221

5 Hj. FARIDA HAMID 16 14 21 37 8 18 15 12 19 22 182

6 RINA SUSANTI, SKM 5 16 23 3 5 28 4 6 20 22 132

7 Ir. TIGOR GH. SINAGA 154 12 92 8 4 308 178 114 404 334 1608

Total Suara Partai dan Caleg 854 492 1682 710 322 1367 798 640 1363 1432 9660

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

253 106 114 50 46 207 371 271 576 294 2288

1 H. HANDAYANI, SKM 338 144 509 58 88 198 764 307 1431 289 4126

2 APRIZAL 113 138 86 47 78 98 164 166 372 160 1422

3 WILDA TUSSURUROH 35 32 26 9 16 34 80 20 59 25 336

4 RADEN ABU BAKAR ABDULLAH

31 36 30 4 9 29 65 36 49 41 330

5 RADEN SYAFRIL ABDURRAHMAN

19 12 29 3 3 15 21 11 41 19 173

6 NURUL HIDAYATUL UMMAH

22 31 14 2 5 15 33 19 39 33 213

7 SITI HUZAEFAH 22 42 17 1 8 20 36 13 43 22 224


PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

186 91 97 215 25 268 228 222 451 187 1970

1 Ir. H. VENNY ZANO 136 112 116 450 60 119 186 266 589 133 2167

2 RENI LESTARI, S.SI 233 52 36 57 20 94 53 148 135 104 932

3 SYAFRUDIN HADI 77 63 112 43 13 125 73 77 170 65 818

4 ZALMASRI RIDA, BBA, SE 20 20 18 12 5 43 18 16 49 17 218

5 SITI ROUDOH, Lc 63 94 53 19 10 79 30 42 66 30 486

120





PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

872 238 412 126 286 1682 989 992 813 1304 7714

1 M. R. IHSAN YUNUS, MEconStd

269 230 222 103 394 2896 894 1269 594 2096 8967

2 H. ABDUL HALIM, SE 149 77 122 34 173 275 151 185 148 163 1477

3 Hj. YULINAR, SE., S.ip 131 55 83 28 73 163 134 94 223 100 1084

4 Hj. TETI KURNIAWATI, SH., M.kn

96 33 73 10 82 120 140 83 102 118 857

5 DODI SULARSO, SH. 347 207 131 35 322 190 481 1052 368 1502 4635

6 Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS 26 65 17 11 16 82 34 33 95 49 428

7 DORNI SEFRINI 35 22 25 3 14 46 44 42 65 24 320


PARTAI GOLONGAN KARYA 606 299 333 621 112 786 328 469 579 979 5112

1 SELINA GITA, SE 267 482 374 186 290 514 269 406 525 801 4114

2 PINTO JAYANEGARA, BA, S.Psi, M.Si

115 192 67 44 87 210 119 205 613 457 2109

3 KEMAS FARIED ALFARELLY,SE

171 42 165 34 63 119 84 109 337 309 1433

4 DR. Ir. Hj. HARIATIA, ME 553 456 864 356 543 2346 856 584 1952 1029 9539

5 Drs. H. JOESLIN NASUTION, M.Si

111 66 60 60 31 72 49 53 100 153 755

6 Hj. SANIATUL LATIVA 359 45 36 22 35 632 59 442 128 2339 4097

7 Drs. H.ISMAIL TAJUDDIN 160 11 25 6 17 29 12 31 58 28 377


PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

366 168 364 74 146 628 335 609 1009 788 4487

1 Ir. H. A.R SUTAN ADIL HENDRA, MM

229 164 370 95 175 566 404 444 979 730 4156

2 Ir. Hj. ESRITA USMAN ERMULAN, Msi

65 66 76 197 96 129 110 90 226 109 1164

3 Drs. HM. NAJMI, MPD.I 66 27 44 19 30 53 35 177 129 74 654

4 AHMAD GUNAWAN 67 52 149 320 2464 101 155 104 362 77 3851

5 SITI JARNAH 37 21 37 5 19 63 37 90 125 61 495

6 H. BAMBANG HERMANTO

38 54 31 25 31 80 48 128 195 94 724

7 Dra. HJ. YULISMA 87 13 14 5 6 26 26 40 78 30 325


PARTAI DEMOKRAT 616 201 299 57 43 336 234 303 182 351 2622

1 dr. Hj. INDRAWATI SUKADIS, M.Si

850 152 285 66 66 338 228 263 1186 383 3817

2 Drs. H. SYOFYAN ALI 223 157 88 46 37 86 55 261 102 207 1262

3 Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD

129 47 195 19 9 43 36 79 322 60 939

4 DIPO NURHADI ILHAM, MBA

118 246 551 434 751 166 593 530 7606 218 11213

5 H. AHMAD SUBANDI BUDIANTO, SE, MM

68 25 68 4 26 53 29 94 150 60 577

6 CAMELIA PUJI ASTUTI S.Sn, MA

82 9 104 6 10 144 161 35 181 48 780

7 LIA YULIA SUMANTRI 60 21 46 3 13 16 22 30 50 22 283

121





PARTAI AMANAT NASIONAL 259 72 37 101 179 79 55 266 275 224 1547

1 Ir. ERWINA YUNARTI 75 56 45 66 271 147 55 319 295 218 1547

2 H. A. BAKRI, HM, SE 118 278 52 96 241 100 149 188 203 69 1494

3 H. HERMAN KADIR, SH, M.Hum

165 1530 67 89 179 22 34 624 489 156 3355

4 Drs. H. A. WAHAB HASYAB

29 20 11 2 3 72 19 18 50 16 240

5 DEDI MASIUNI, SE 21 14 11 2 9 5 7 23 52 17 161

6 NURLAELA 20 8 2 0 4 6 6 6 15 3 70

7 DWI YOSI ROMILA 27 2 3 1 2 3 6 7 6 9 66


PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

237 206 171 35 111 67 252 270 396 188 1933

1 Dra. Hj. ELVIANA, M.Si 240 249 550 216 1343 120 287 635 993 445 5078

2 NAMIRA ANDRINI, SH 49 182 34 6 27 10 22 58 113 37 538

3 Drs. H. MASRIL MUHAMMAD, MM. MBA.

34 45 18 4 14 13 48 35 49 28 288

4 Ir. AMI TAHER 31 22 20 11 10 24 40 43 108 13 322

5 Hj. SURYANI, SH 25 39 30 5 6 21 17 14 73 12 242

6 SYARGAWI ABSRY, SE 7 28 10 13 6 6 18 7 27 3 125

7 ARYA PERMANA GRAHA 80 35 14 2 5 10 204 6 18 13 387


PARTAI HATI NURANI RAKYAT 202 178 90 105 101 346 115 268 342 242 1989

1 Drs. H.A MURADY DARMANSYAH

115 267 97 120 77 265 70 198 400 224 1833

2 H. ISKANDAR, SH 159 197 84 135 1075 161 41 642 203 162 2859

3 DWI PUTRI RAHMATIAH, SE

18 46 9 20 7 27 12 59 78 28 304

4 Drs. AFRIZAL SAID, MM 14 38 13 9 13 16 19 38 43 29 232

5 DR. FIRDAUS NUR 5 53 2 8 8 5 5 16 18 10 130

6 YULDAWATI TANJUNG, SH

11 28 6 4 4 6 4 16 19 7 105

7 BETTI VLORINDA, SP 12 20 6 5 4 41 11 25 89 4 217


PARTAI DAMAI ACEH

0

Total Suara Partai dan Caleg

0

PARTAI NASIONAL ACEH

0


0

PARTAI ACEH

0


0

PARTAI BULAN BINTANG 44 29 26 17 19 86 44 120 182 63 630

1 Ir. AFRIANSYAH NOOR, M.Si

50 78 16 16 25 90 166 102 231 51 825

2 M. NASIR ALMI 14 15 14 9 13 14 15 55 50 15 214

3 FAUZIAH NOOR 11 6 9 6 6 15 8 15 20 11 107

4 ANDI ELYUSRA BAKAR 6 6 7 3 3 2 6 15 41 6 95

122




5 Drs. H. SIBAWAIHI, SH 10 48 17 2 45 21 30 14 17 15 219

6 IDA YANI NASROEN 2 1 3 2 0 1 2 2 5 1 19

7 HELMIYANTI, SH 4 1 5 2 2 5 5 2 15 0 41


PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

12 21 76 4 6 25 18 169 232 64 627

1 ASMARA RONI, BE 9 480 130 11 38 36 49 197 443 153 1546

2 NELSON, B 6 8 6 0 6 6 4 27 77 14 154

3 REINY LOSANTY 2 2 7 1 0 2 4 9 24 6 57

4 LEONI AGUSTINA DIANI, SE

0 0 22 0 1 2 2 5 14 9 55

5 BEJO SANTOSO, S.Kep.Ns

6 3 4 6 9 17 5 35 13 7 105

6 LIA LINAWATI 4 7 15 1 3 2 1 13 26 25 97

7 MUHAMMAD AGUS WIDIYANTO

4 4 7 2 0 2 7 12 30 13 81


Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon:

11907 9730 10415 5871 11043 17599 11933 16153 30789 20224 145664

Table 60 Rekapitulasi Suara Anggota DPRD Provinsi Jambi

NO

. U

RU

T

CA

LE

G

KECAMATAN

JU

ML

AH

AK

HIR

AIR

HIT

AM

BA

TA

NG

A

SA

I

BA

TH

IN V

III

CE

RM

IN N

AN

GE

DA

NG

LIM

UN

MA

ND

IAN

GI

N

PA

UH

PE

LA

WA

N

SA

RO

LA

NG

UN

SIN

GK

UT

PARTAI NASDEM 158 65 137 203 43 419 210 130 178 386 1929

1 KUSNINDAR 115 91 99 224 65 273 113 54 136 204 1374

2 Drs. MUSTOFAN ABUNSARI

31 288 21 40 16 50 25 67 95 160 793

3 JUNIAWATI KAAB, SP 12 9 30 11 7 64 37 8 26 25 229

4 M. RAZALI 7 13 31 18 16 29 24 11 13 30 192

5 BUSTARI, SH.I 11 13 19 9 6 50 15 7 33 27 190

6 SRI JULIARTI, SH 3 13 13 1 7 28 8 2 13 13 101

7 RAMADHAN LUBIS, ST 26 8 85 2 8 33 77 29 220 36 524

8 NOPRIANTO, S.Pd.I 7 16 19 3 1 21 7 13 29 11 127

9 ELI MARYANI, S.Pd.I 5 19 42 5 2 16 8 2 12 5 116

10 H.M. NAFIS ISMAIL, SH 9 4 33 2 7 12 37 69 21 31 225


PARTAI KEBANGKITAN

BANGSA 185 108 89 42 45 176 320 192 207 257 1621

1 Drs.M. YAZID YATIM 121 74 136 36 72 100 273 105 343 131 1391

2 FAHRURROZI, A.Md 186 129 82 32 93 147 246 115 2906 128 4064

3 EVA SURYA WULAN NINGSIH

43 24 18 7 7 30 94 26 86 31 366

123




4 Drs.H. JAMEK HASAN, M.Si

11 8 29 4 13 19 36 12 30 23 185

5 Drs.M. SAMAN K., M.Pd.I 72 110 2127 39 21 48 66 23 205 29 2740

6 ASMIDAR 14 36 14 2 6 17 24 12 62 12 199

7 KUSLIAN, S.Pd 11 392 4 1 19 12 13 4 28 31 515

8 SAMSUL ARIPIN, S.Pd.I 2 11 5 3 3 10 8 5 12 7 66

9 KARMILA PITRI 16 5 12 2 1 7 20 1 10 3 77

10 ABDUSSAMAD, SE 11 10 21 1 5 33 8 6 12 5 112


PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 193 79 54 172 33 259 209 183 318 158 1658

1 SUPRIYANTO, SP 342 169 96 457 79 497 193 178 599 189 2799

2 DASIMAH, S.Si 46 26 22 28 9 37 43 86 81 49 427

3 M. PADLAN, SP 39 32 25 14 10 76 35 220 77 42 570

4 AMAN SWASONO 33 13 12 7 5 50 17 23 18 21 199

5 Drs.H.M. SAID 210 12 32 7 27 31 34 109 383 222 1067

6 HUSNI ALAWIYAH, S.Pd 14 13 7 6 3 21 33 5 24 18 144

7 ZULFIKOR 16 11 24 1 1 10 7 7 22 6 105

8 BETI IRAWATI 3 5 4 1 1 9 10 5 14 10 62

9 TUTIK WIJAYANTI 15 7 7 1 5 26 13 19 16 18 127

10 ADI HENDRA 11 5 24 5 1 53 177 10 105 12 403



516 149 301 76 229 1264 768 649 523 1124 5599

1 H. HILALLATIL BADRI 233 952 227 215 1148 3781 1089 2493 1003 3400 14541

2 ZAINUL ARFAN, S.TP 162 37 106 28 81 141 114 87 110 85 951

3 SARI DEWI B., SE 147 16 44 34 24 99 96 35 51 61 607

4 SYAMSUL ANWAR, SE 130 15 49 7 100 83 134 54 38 92 702

5 ALI BUSRO, SE 45 28 57 4 11 36 81 49 32 63 406

6 NETI ROSNITA, S.Pd.I 27 46 18 10 18 39 27 16 36 29 266

7 RIZA UMAMI, S.Pd 33 9 4 2 5 17 18 46 140 37 311

8 SAPTONO, S.Pd 50 8 39 3 2 48 29 14 38 46 277

9 MAROLOP SIAHAAN 172 4 58 2 35 222 229 103 369 284 1478

10 CECEP SURYANA, SH.I 42 14 23 1 92 1766 192 301 49 572 3052


PARTAI GOLONGAN KARYA 449 220 287 204 79 570 251 294 450 729 3533

1 SUFARDI NURZAIN, M.Si 306 289 280 96 157 409 166 188 393 550 2834

2 Dra.Hj. MAIMAZNAH 308 139 98 40 41 625 924 213 339 178 2905

3 Ir.H. DJUNAIDI ILYAS 47 56 102 20 205 129 42 44 134 133 912

4 Drs.H.M. AZIZ YUSUF 49 26 116 30 1569 97 66 94 295 155 2497

5 Hj. ELLY AFRIDA MANAP 94 402 67 56 23 80 56 70 170 127 1145

6 ALWI ZAKARIA, BA 31 11 12 9 7 31 10 23 45 64 243

7 AMRI, SE 350 11 25 20 28 19 24 6 56 27 566

8 MUSTHAFA LUTHFI, S.Ag, MM

161 19 80 147 51 108 29 54 742 581 1972

9 Hj. SUMARNI UMAR 6 19 10 65 4 18 17 29 106 36 310

124




10 ZAKARIA BUSTAMAR 3 10 11 43 5 28 14 20 38 18 190


PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

231 119 205 50 76 486 254 280 595 544 2840

1 NAZARUDDIN, ST 166 88 206 58 95 481 181 168 362 432 2237

2 ELLYA A. 34 190 52 25 31 116 45 39 118 60 710

3 ANUAR AWANG 41 22 45 13 13 54 125 51 1148 84 1596

4 JULITA 26 28 22 38 19 54 62 27 103 74 453

5 BUDI SETIAWAN, SE 22 117 21 7 59 55 13 79 77 52 502

6 KAFRAWI, S.Pd 19 12 9 4 4 27 14 16 36 28 169

7 NAJAMUDDIN 118 19 41 8 5 19 168 38 119 14 549

8 Hj. SRI REZEKI 18 10 13 14 11 20 11 15 122 18 252

9 AMPERA, ST, ME 6 0 17 2 4 7 3 7 130 11 187

10 M. KHAIRIL, ST 95 300 505 98 749 608 129 1750 1327 914 6475


PARTAI DEMOKRAT 509 203 250 44 32 334 153 227 740 329 2821

1 H. NASRI UMAR, SH, MH 1155 259 1031 103 233 789 1447 775 3922 991 10705

2 A. TARMIZI DAUD, BA 152 89 38 14 16 60 23 83 186 77 738

3 Dra.Hj. SUMIATY MARZUKI

37 30 62 13 11 38 16 35 204 42 488

4 Drs.H. MAHMUD ISHAK 331 44 190 138 49 103 33 870 440 136 2334

5 IMAM SIBAWAIHI, SH.I 38 18 46 13 12 26 406 14 279 25 877

6 FATMAWATI 27 19 40 5 8 112 13 20 50 37 331

7 HASAN MABRURI, S.Sos 66 14 50 5 6 18 23 13 100 22 317

8 ZAINAL BAHRI 19 14 53 2 15 21 30 11 48 48 261

9 DWI DINI HARNI, A.Md 40 3 34 1 0 15 31 29 65 14 232

10 MUHAMMAD ALI IBNU HAJAR, S.Sos

10 4 35 1 3 20 12 13 140 68 306


PARTAI AMANAT NASIONAL 201 56 26 91 134 69 46 175 254 173 1225

1 MADIAN SASWADI, SE 54 61 27 51 183 30 59 159 266 188 1078

2 Ir. ARPAN SARDINI 26 39 7 228 22 22 11 38 122 24 539

3 PRATIWI ANGGRAINI SWASTI, SH

20 21 7 5 3 8 8 29 39 30 170

4 ABDUL AZIZ, SE 22 23 5 4 21 9 12 22 36 18 172

5 HADRAMI, SH.I 19 19 26 1 19 2 5 15 24 6 136

6 KARTINI, SE 12 3 1 1 6 6 3 7 16 8 63

7 RADINAL, ST 29 3 1 1 0 3 0 1 22 16 76

8 YUSMELI, S.Ag, M.EM 58 11 2 4 8 10 6 11 2 8 120

9 TRIONO 3 1 3 1 1 4 3 3 6 6 31


PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

156 105 118 25 98 66 188 209 304 191 1460

1 SYOPIAN 179 62 147 268 288 88 698 2288 780 1754 6552

2 A. BAKAR AR., SH 16 125 37 4 21 23 27 23 81 39 396

3 WIDYA 8 6 13 1 3 6 14 2 28 7 88

125




4 AZWAR ANAS, S.Pd.I 9 8 11 4 9 4 9 5 23 18 100

5 H. KAHARUDDIN, S.Pd, M.Pd

18 21 24 6 6 12 12 22 240 17 378

6 SITI AMRONAH, S.Pd.I 7 16 7 1 0 4 11 8 18 9 81

7 HARDIYANTO 1435 18 11 2 123 16 61 3 41 4 1714

8 SUISNO HARDINI RAHAYU

34 4 13 0 4 2 2 8 12 25 104

9 ABDULLAH, S.Ag 21 418 37 5 6 12 80 21 566 41 1207

10 H.J.A. GANI HAMID 11 5 45 1 2 91 33 3 52 2 245


PARTAI HATI NURANI RAKYAT 150 153 62 93 51 304 80 168 251 187 1499

1 BUDIMANSYAH 70 166 43 72 33 165 42 87 264 160 1102

2 H. SALAM HD 1104 52 837 780 625 751 428 76 158 41 4852

3 DENI YANTI, SH 20 15 13 8 9 18 11 11 38 9 152

4 ABDUL TALIB, SP 11 10 6 5 5 9 5 17 39 22 129

5 H. RUSTAM BACHTIAR 13 1790 8 77 163 19 13 30 69 35 2217

6 MEYLANI KIRANA 12 9 6 4 3 22 7 19 18 7 107

7 AGUS SATRIA HAMBALI 12 9 58 12 6 3 4 14 90 24 232

8 EPI SURYADI 6 633 20 1302 2821 51 9 19 151 8 5020

9 ADRIANI 2 8 9 5 9 2 3 10 10 2 60

10 H. MARIO DONI 187 87 91 12 8 25 10 22 31 16 489


PARTAI DAMAI ACEH

0


0


0


0

PARTAI ACEH

0


0

PARTAI BULAN BINTANG 33 30 21 13 11 80 30 106 157 59 540

1 H. MUHTAR, S.Pi 26 25 15 11 23 41 19 83 130 51 424

2 SYA'BULLOH 10 20 9 90 213 21 14 531 59 76 1043

3 SARA GUSTIANA, S.Pd 3 3 9 1 4 6 1 3 7 5 42

4 H. YURMAN 16 6 15 1 22 9 3 13 14 10 109

5 SELAMET EDI SUCIPTO, S.Pd

0 5 3 2 0 1 3 1 8 6 29

6 NENI APRINI, S.Pd 2 4 2 2 3 5 3 3 7 4 35

7 SYAHBARUL AIN MUNTHE, S.TP

6 0 4 1 1 2 2 6 19 1 42

8 KHODIJAH, SE 0 0 0 0 1 0 2 5 3 1 12

9 Drs. JAILANI 1 0 2 0 0 5 4 2 12 13 39

10 Drs.H. MARZUKI 85 1 32 1 15 47 17 4 78 9 289



16 14 75 1 10 38 27 160 229 108 678

1 SUYATNO HADI WIBOWO, SE

74 21 106 17 391 438 335 1136 641 781 3940

126




2 ISTRI SWANDAHAYANI 3 4 8 2 3 4 2 19 26 10 81

3 BAHTIAR I. 1 36 8 2 2 14 1 14 33 5 116

4 LUKMAN HAKIM 1 6 1274 4 11 4 3 17 182 7 1509

5 QOMARIAH 1 0 17 0 0 2 16 2 37 10 85

6 HAJAR SAPUTRA 54 22 75 13 136 27 29 211 43 1769 2379

7 BADRIZOR 0 0 1 0 87 0 2 3 5 13 111

8 RIO APRI SANDI 0 0 0 1 1 3 0 7 23 3 38

9 SOVIAWATI 0 0 1 0 0 0 1 1 6 1 10

10 MURDANI 5 0 3 0 1 6 3 1 22 3 44


Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon:

12761 10054 11753 6390 11627 18345 12425 17033 27594 20781 148763

Table 61 Rekapitulasi Suara Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil 1

NO.

URUT ID CALEG

KECAMATAN JUMLAH AKHIR

BATHIN VIII SAROLANGUN

PARTAI NASDEM 91 115 206

1 45701 JUMADI TANDI 32 173 205

2 45702 Drs.H.ABDULLAH HOLIS 3 113 116

3 45703 ASMANIDAR 9 9 18

4 45704 ALI AMRAN 146 12 158

5 45705 ABBAS PANE 3 15 18

6 45706 AIH LILI ANDRIANI 4 12 16

7 45707 NOVRIZAL 1 30 31

8 45708 LAURA 0 0 0

9 45709 HIDAYAT 1568 27 1595

Total Suara Partai dan Caleg 1857 506 2363

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 51 356 407

1 45710 MUHAMMAD FADLAN ARAFIQI, SE

31 1847 1878

2 45711 MUHAMMAD AMIN,S.Sos 33 289 322

3 45712 TURYANITA 7 76 83

4 45713 H.ASRUL SANI LINGGA 14 94 108

5 45714 AHMAD DOMRAH 19 488 507

6 45715 DEBBY AMELIA LUBIS, S.Psi

3 69 72

7 45716 M.YAZID.A 2 22 24

8 45717 SYARIFFUDIN 2 8 10

9 45718 INA PUTRI,S.Pd.I 2 7 9


PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 45 203 248

1 45719 H.ZULKIPLI.YS,SE 166 932 1098

2 45720 H.HASAN HILMI,SE 5 1145 1150

127




3 45721 NUR HIDAYATI,S.Pd.I 3 33 36

4 45722 M.YAKUP.AR 120 11 131

5 45723 SUHENDRI,S.Pd.I 1 65 66

6 45724 SUMIATI 1 14 15

7 45725 HENDRIANSYAH,A.Md 0 20 20

8 45726 ST.NOROHMATIN,S.Pd 0 3 3

9 45727 HAMDANI,SE 248 13 261



152 203 355

1 45728 WAHYUDI, S.Sos 20 107 127

2 45729 ISMAIL LAZIM 706 10 716

3 45730 TUTI MARWATI, A.Ma 6 11 17

4 45731 H. HENDRI.K 18 66 84

5 45732 SUPRATMAN 750 34 784

6 45733 INDRAWATI 3 9 12

7 45734 A.MUIS 0 558 558

8 45735 ELVINASARI 3 6 9

9 45736 SUDARMANTO, SE 3 662 665


PARTAI GOLONGAN KARYA 205 234 439

1 45737 RUKMAWARDI, S. Kom 1262 73 1335

2 45738 H. ZAKARIA ANSORY 25 1768 1793

3 45739 Dra.RATNAWATI 13 179 192

4 45740 H. ZULKIFLI SUDIN 1235 755 1990

5 45741 HASAN AZHARI 35 213 248

6 45742 SUSILAWATI 4 5 9

7 45743 HAMDAN 155 70 225

8 45744 IVI WARDANI 2 4 6

9 45745 ASMADI 3 61 64


PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 120 171 291

1 45746 H.MUHAMAD DUYA,SH 1067 79 1146

2 45747 A.FATHI 179 33 212

3 45748 FAUZIAH, A. Ma 4 14 18

4 45749 MUSTOFA 12 854 866

5 45750 AS'AD 8 234 242

6 45751 MARWIYAH 6 12 18

7 45752 DEDI KURNIAWAN 4 403 407

8 45753 ABDUL BASID,SH 47 1003 1050

9 45754 DIANA SURASWATI 3 5 8


PARTAI DEMOKRAT 159 357 516

1 45755 YUSUF HELMI.AB.SE 36 1592 1628

128




2 45756 SARI RHOMAYANI, S.Kom 10 12 22

3 45757 IBNU HAJAR 397 1245 1642

4 45758 H. SADAM HIDAYAT 1097 319 1416

5 45759 H.M.FAHRUL TONI 61 64 125

6 45760 HASNILA PURBA, S.Si 4 25 29

7 45761 ZUHRIAH 4 40 44

8 45762 HAMBALI, S.Pt 3 12 15

9 45763 M. YAMIN 693 44 737


PARTAI AMANAT NASIONAL 20 188 208

1 45764 ISKANDAR 121 1230 1351

2 45765 MASRIZAL,SE 2 501 503

3 45766 KASMIA SUSARTI 1 15 16

4 45767 MUSLIM Y.SUTAN PANDUKO

0 7 7

5 45768 SIGIT GUNAWAN 1 11 12

6 45769 ETI LAILAH 0 0 0

7 45770 Drs. HUSIN 7 274 281

8 45771 ZULIANI, S. Pd.I 0 8 8

9 45772 MUHAMMAD FAUZI,SE 1 20 21


PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 117 224 341

1 45773 H. HURMIN 690 1486 2176

2 45774 H.SOFYAN A.RAHMAN, S.Ag. M.Pd

64 402 466

3 45775 FERUSMA 4 9 13

4 45776 ABDULLAH 72 17 89

5 45777 SYOFYAN HUSIN 3 23 26

6 45778 Dra.MUSAIYADAH 1 6 7

7 45779 INDRA RIRISYANTO 1 8 9

8 45780 EKA SUSANA, S.Pd.I 2 21 23

9 45781 ASRIN 232 949 1181


PARTAI HATI NURANI RAKYAT 22 135 157

1 45782 INDRA GUNAWAN,SE 53 1852 1905

2 45783 H.MOHD.ALI AB 7 83 90

3 45784 RUMONDANG JULIANA SIPAHUTAR

7 131 138

4 45785 UMAR USMAN 8 402 410

5 45786 SUSILAWATI 0 7 7

6 45787 Drs. M.DAHADI 0 52 52

7 45788 KHAIRUL.DM 1 16 17

8 45789 DARNI 1 10 11


PARTAI DAMAI ACEH

0

129





0


0


0

PARTAI ACEH

0


0

PARTAI BULAN BINTANG 26 125 151

1 45790 H. ABDURRACHMAN. A.BE 14 873 887

2 45791 H. M. ZEN 24 6 30

3 45792 PUTRI BELLA VISTALIA 1 3 4



59 206 265

1 45793 SARDAINI 586 1640 2226

2 45794 HIRAS PURBA 32 143 175

3 45795 UMMI KALSUM 9 171 180

4 45796 SOPYAN ABUSRO 4 50 54

5 45797 EFENDI 1 28 29

6 45798 YENNI YULIYANTI 3 1 4

7 45799 RISMAWATI 2 6 8

8 45800 MOHD.RUM 8 1267 1275


Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon: 13331 30353 43684


NO. URUT

ID CALEG KECAMATAN

JUMLAH AKHIR AIR HITAM MANDIANGIN PAUH

PARTAI NASDEM 153 403 149 705

1 45801 AANG PURNAMA, SE 524 1216 242 1982

2 45802 NURLELA HS 14 22 28 64

3 45803 MUHAMMAD SALKAT 2 683 13 698

4 45804 NASRUN SYAM 3 13 275 291

5 45805 LIMAN SUKANDI 3 439 38 480

6 45806 NUR AMIRA, S.Sy 4 42 3 49

7 45807 M. TAUFIK 13 4 37 54

8 45808 TETI AZRA 17 3 3 23

9 45809 PULI 13 1 4 18

10 45810 IRMA HARDI SURYANI 1 5 10 16

Total Suara Partai dan Caleg 747 2831 802 4380

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 143 132 268 543

1 45811 M.BADRI, S.HI 145 69 1096 1310

2 45812 BAITIL ATIK 32 18 48 98

3 45813 DONI VICTORIA, SH 20 16 718 754

4 45814 TEGUH,S.PdI 33 36 341 410

130




5 45815 LILYA WAFA 42 4 9 55

6 45816 ILHAM JASADI, SP 3 6 103 112

7 45817 SYAMDANI 11 57 0 68

8 45818 RUMINAH 4 0 10 14

9 45819 YUNIPAN PIRNANDO 105 68 160 333


PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 150 238 109 497

1 45820 JONI ARIFKI, A.Md 327 31 652 1010

2 45821 HARTONO 672 17 10 699

3 45822 SITI AISYAH 22 896 76 994

4 45823 HANAFI,SH 12 798 50 860

5 45824 Drs.HASAN NAJMI. MD 384 13 3 400

6 45825 TRI SETIA NINGRUM,S.Farm

6 5 1 12

7 45826 ANNAJ MUSAQIF, S.Pd 14 39 3 56

8 45827 EMI FITRIANI 5 4 1 10

9 45828 HILMAN SAPUTRA SITORUS

4 2 38 44

10 45829 HAMZAH, S.HI 2 367 5 374



206 434 479 1119

1 45830 AH. MARZUKI, S.Ag 41 174 1308 1523

2 45831 HERMAN, S.Ag 18 492 28 538

3 45832 HELDAWATI NADEAK, A.Md

337 329 284 950

4 45833 A.HARIS. SH 32 32 847 911

5 45834 SUKIMAN 73 20 360 453

6 45835 DWI SURANTI 49 12 17 78

7 45836 SUNARTO 235 12 5 252

8 45837 JAROT SUSANTO 6 503 7 516

9 45838 SITI MAISYARO, S.Kep 2 6 23 31

10 45839 SUPRAPTI 2 12 6 20

11 45840 ABDUL HAKAM, SH 11 18 321 350


PARTAI GOLONGAN KARYA 292 426 139 857

1 45841 EDI WARMAN 293 1224 250 1767

2 45842 TUTIK HASMIDAR 31 1129 190 1350

3 45843 AL IMRON 17 944 5 966

4 45844 RUSDI AHMAD 39 326 110 475

5 45845 EDI PRAWITO 96 62 282 440

6 45846 JULIANA EKANDARI 22 17 3 42

7 45847 AMIR MAHMUD 1864 9 7 1880

8 45848 SYARIFUDDIN HASIBUAN 6 815 8 829

9 45849 TITA ARTIKA 1 4 4 9

10 45850 PRAYITNO 2 239 1 242

131





PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 132 283 141 556

1 45851 SULIYADI 220 1884 248 2352

2 45852 MUHAMMAD SYAHID, S.Pd.I

17 766 115 898

3 45853 SITI RABI'AH 9 195 24 228

4 45854 BENNY, S. Sos 16 73 531 620

5 45855 CEK ISKANDAR 8 93 4 105

6 45856 KHADIJAH 7 6 4 17

7 45857 AHMAD SURULLAH 799 4 48 851

8 45858 NENENG WAHIDA 2 0 2 4


PARTAI DEMOKRAT 358 210 101 669

1 45859 H. MUSHARSYAH, SE 519 1203 401 2123

2 45860 SUSENO 1102 12 7 1121

3 45861 RUSMINI 11 21 1 33

4 45862 H. AKMAL 47 470 24 541

5 45863 SITI AMINAH 71 7 3 81

6 45864 WIDODO 12 6 5 23

7 45865 M. SALEH 82 11 9 102

8 45866 DWI FEBRIYANI 5 7 4 16

9 45867 SRI UTAMI 4 25 3 32


PARTAI AMANAT NASIONAL 177 57 32 266

1 45868 AZHARI TANJUNG 15 8 91 114

2 45869 EDI KHUMAINI 7 48 1 56

3 45870 SURWIYATI, S.Pd.I 10 2 3 15

4 45871 KHOLIDI 2 1 26 29

5 45872 SYAIFUL ISLAM, SE 24 1 0 25

6 45873 EVA SUSILA 5 0 0 5

7 45874 ANSORI, S.PdI 108 0 0 108

8 45875 Drs. AHMAD SOBRI. A 1253 0 5 1258

9 45876 YELI NATALIA 3 3 0 6

10 45877 LINDA ANDORA 0 1 0 1

11 45878 EVIN HASTRY, SE 0 0 3 3


PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 108 37 184 329

1 45879 MUJIBURRAHMAN, SH 76 23 517 616

2 45880 HABIBULLAH 237 13 75 325

3 45881 REVI OKTARIANA 7 3 4 14

4 45882 AMRIN ZB 4 13 3 20

5 45883 Drs.A. KHALIL, M.Pd 2 4 3 9

6 45884 EVA NOVITA 7 0 7 14

7 45885 HAMDAN.A 764 4 5 773

132




8 45886 RONA DIANA 4 2 4 10

9 45887 M.LUTFI, SE 129 80 575 784

10 45888 DADANG SISWANTO 10 18 483 511


PARTAI HATI NURANI RAKYAT 109 256 67 432

1 45889 CIK MARLENI 306 1625 76 2007

2 45890 DENI GUNAWAN 21 20 7 48

3 45891 GUSTINA 4 7 5 16

4 45892 H.ZULHENDRI 6 5 6 17

5 45893 SRI SUDEWI 6 9 1 16

6 45894 AMUDI KAREL PASARIBU 3 17 3 23

7 45895 YULIANDA 3 3 1 7

8 45896 LENI NURSIANA 4 34 0 38

9 45897 SRI ERLIYATI 8 5 3 16


PARTAI DAMAI ACEH

0


0


0


0

PARTAI ACEH

0


0

PARTAI BULAN BINTANG 15 46 20 81

1 45898 MUSA YUNUS 6 208 19 233

2 45899 YOSEP IRAWAN 16 67 46 129

3 45900 FIPIN PUTRIANI 1 4 1 6



10 12 9 31


Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon: 13449 20798 13147 47394


NO. URUT

ID CALEG KECAMATAN

JUMLAH AKHIR PELALAWAN SINGKUT

PARTAI NASDEM 123 402 525

1 45901 AYIB 54 1118 1172

2 45902 AZRA'I WAHAB 393 1416 1809

3 45903 SUNIATI 3 40 43

4 45904 WAHYU ANJAYA,S.IP 5 74 79

5 45905 BAHARUDIN NASUTION 5 22 27

6 45906 GUSLIANA 6 2 8

7 45907 EMI SURAIDAH 4 2 6

133




8 45908 AMRIL 1 18 19


PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 174 251 425

1 45909 A. KAAB 512 90 602

2 45910 ALI MUNTOHA, S.Ag 127 937 1064

3 45911 PITRIA APRYANI 11 9 20

4 45912 ABU BAKAR 166 8 174

5 45913 AHMAD SUSANTO, S.Pd 8 22 30

6 45914 CHOIROTIN NAIMAH 1 11 12

7 45915 FAMMASKHUR, S.Pd 10 3 13

8 45916 MARIYAMA 2 58 60


PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 170 100 270

1 45917 FADLAN KHOLIK,SE 1255 202 1457

2 45918 H.MUHAMMAD SYAFI'I 1164 394 1558

3 45919 ATUR SARI KRIDA

WAHYU, S.Kom 18 18 36

4 45920 DWI PRIYANTO, SE.MM 12 213 225

5 45921 SUMARSONO 7 17 24

6 45922 SULASMIRAH,S.Si 1 9 10

7 45923 ADI SUGIYANTO 8 54 62

8 45924 YENTI ELYANI, S. Pd. I 2 1 3



442 636 1078

1 45925 MUHAMMAD SYAIHU 2018 2581 4599

2 45926 ASEP KURNIA 185 182 367

3 45927 SUKMA SATIVA, SE 27 129 156

4 45928 Z. AMRI 23 72 95

5 45929 AKHMAD MUSRI 95 15 110

6 45930 SUMARTATIK 34 7 41

7 45931 JANNATUL PIRDAUS, ST 441 109 550

8 45932 LAILA MANJA 4 21 25

9 45933 SYAHRIAL GUNAWAN 10 11 21


PARTAI GOLONGAN KARYA 192 493 685

1 45934 TONTAWI JAUHARI, SE 581 2525 3106

2 45935 M.KAMEL 183 32 215

3 45936 NUR LAILY LUBIS 11 32 43

4 45937 SIDAM CHOLID 67 1070 1137

5 45938 SAHADAD 14 36 50

6 45939 LIA ISNI YULIANA 9 35 44

7 45940 MARIA 1 2 3

8 45941 ANWAR USMAN. SK 7 15 22

9 45942 BAHTIAR 508 91 599

134





PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 151 347 498

1 45943 H. SLAMET 241 2001 2242

2 45944 PADILAH,SE 24 12 36

3 45945 SYAIHON 597 16 613

4 45946 SISWANTO 33 227 260

5 45947 SUKARDI 725 196 921

6 45948 MUSTANIROH 6 11 17

7 45949 A. JUNAIDI, SKM 11 40 51

8 45950 DAHELFIS 2 12 14

9 45951 DARMI ASYANTI 6 21 27


PARTAI DEMOKRAT 140 224 364

1 45952 ANSOR 90 634 724

2 45953 SUPARMIN,SE 874 581 1455

3 45954 FATIMAH 46 13 59

4 45955 H.HALIMI 40 646 686

5 45956 AGUS HARYANTO 2 14 16

6 45957 ERNA YUNITA SARI 5 14 19

7 45958 SAKIYAH 5 12 17

8 45959 SAMSUL HUDA 72 14 86

9 45960

0 0 0


PARTAI AMANAT NASIONAL 199 125 324

1 45961 SUSI APRIYANTI, SP 1327 501 1828

2 45962 PONIMIN 6 39 45

3 45963 ALIP PURNOMO,SE 9 50 59

4 45964 ASASUL BADRI 12 3 15

5 45965 DARNAWATI 40 3 43

6 45966 Ir.NURMAN 2 21 23

7 45967 JENI LUSIANA 1 4 5

8 45968 HENDRI GUNAWAN 4 4 8

9 45969 DEFRI FRANANDA, S. Si 18 10 28


PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 177 109 286

1 45970 MUHARJO 863 364 1227

2 45971 SYAMSUDIN 9 259 268

3 45972 HORITA,SH 0 18 18

4 45973 MILA KARMILA 1 1 2

5 45974 PAISOL 3 8 11

6 45975 ZULLYA DEWI SURYANI, SH

8 1 9

7 45976 SUYARI 21 0 21

8 45977 SAMSUDIN 5 10 15

135




9 45978 ASMADI WIJAYA, SE 2 22 24


PARTAI HATI NURANI RAKYAT 94 129 223

1 45979 MULYADI, SE 251 995 1246

2 45980 ULWI, S.Pd.I 383 26 409

3 45981 MEIRIZA 2 6 8

4 45982 ZAZILI,A.Md 11 136 147

5 45983 MARYATI 4 2 6

6 45984 EFENDI 10 2 12

7 45985 HELIS SAPUTRI, S. Pd. I 8 6 14

8 45986 ARIS WIDODO, S. Pi 337 12 349


PARTAI DAMAI ACEH

0


0


0


0

PARTAI ACEH

0


0

PARTAI BULAN BINTANG 89 42 131

1 45987 M.JARJIS.A 805 160 965

2 45988 HERMANSYAH 86 9 95

3 45989 ASNAWATI 2 8 10

4 45990 MEGI HANDAYANI 307 15 322

5 45991 FREDDITA NINGRUM.P 3 1 4

6 45992 YESI FIRWANA 4 1 5



91 38 129

1 45993 TUGIRAN 405 70 475

2 45994 MUHAMMAD SOFYAN 130 27 157

3 45995 TUTIK SRI RESMIATI 170 15 185


Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon: 18063 21872 39935


NO. URUT

ID CALEG

KECAMATAN

JUMLAH AKHIR BATANG ASAI

CERMIN NAN GEDANG

LIMUN

PARTAI NASDEM 34 269 46 349

1 45996 AZAKIL AZMI 33 2372 139 2544

136




2 45997 ASWIN,SH 9 15 29 53

3 45998 NOVA YULISTIRA, AM.Keb

7 3 2 12

4 45999 SYAHREGAR, SH 41 4 57 102

5 46000 NILA FITRIANI, S. Pd. I 6 12 5 23

6 46001 SAIPUL 99 1 1 101


PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 92 31 60 183

1 46002 M.LUTRI.Y 25 7 939 971

2 46003 FIRMANSYAH 22 2 491 515

3 46004 PIANA HELISA,SST 8 0 5 13

4 46005 BENI SATRIA 2 1 67 70

5 46006 SUSI NURHAYANI 4 0 13 17

6 46007 KUZWEN,A.Ma 699 1 1 701


PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 42 121 15 178

1 46008 H.HAPIS HASBIALLAH,SE

131 1821 60 2012

2 46009 MINARNI 9 5 110 124

3 46010 ELVIANA,S.S 155 7 3 165

4 46011 SOPI'I 30 2 3 35

5 46012 HAIRUMMAN S. 3 3 40 46

6 46013 TITIN ZAITUN 1 0 12 13



66 30 127 223

1 46014 M. TAUFIK 211 13 31 255

2 46015 H A P I S 8 206 1200 1414

3 46016 ENI SUTATI, S.Pd.I 3 2 6 11

4 46017 B A D A W I 6 1 1173 1180

5 46018 RATI ERLIDIA 20 5 2 27

6 46019 SUPARMAN 1313 77 6 1396


PARTAI GOLONGAN KARYA 116 77 29 222

1 46020 ISKANDAR 795 25 16 836

2 46021 DARLIYUS 1023 20 22 1065

3 46022 RIZKI LA VIKA 4 2 12 18

4 46023 MUSLIM. Amd 9 7 1497 1513

5 46024 Drs. ALI HANAFIAH 132 675 114 921

6 46025 SUNARNI, S.Pd 3 2 88 93


PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 40 15 73 128

1 46026 AZMI 13 69 675 757

2 46027 M.RASYID,BA 8 3 12 23

3 46028 DAHLIA 1 0 36 37

137




4 46029 SARABAINI 3 4 486 493

5 46030 RAHMA YULITA 3 1 5 9

6 46031 ALKONI 111 5 1 117


PARTAI DEMOKRAT 123 12 10 145

1 46032 SUMARNO 469 5 47 521

2 46033 RAJA INDRA 1253 69 11 1333

3 46034 DESI INDRA LENI 9 0 0 9

4 46035 SUHAIMI MAHMUD 37 25 1 63

5 46036 FIRRAMLI 103 6 2 111

6 46037 WINDA TATI KARNELY 1 0 0 1


PARTAI AMANAT NASIONAL 17 61 76 154

1 46038 HERMI,S.Sos 5 23 2143 2171

2 46039 M. FADIL 35 649 12 696

3 46040 VINA IKA YOLANDA,ST 2 1 2 5

4 46041 SAIJUN 34 2 1 37

5 46042 SAHRONI 100 0 0 100

6 46043 MARDIANA, S. Pd. I 6 1 15 22


PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 93 4 54 151

1 46044 M.HALIM ANWAR, S.ThI 36 4 1501 1541

2 46045 BAMBANG GUNAWAN, SE

1851 14 111 1976

3 46046 ERI SUSANTI,S.Si 9 0 1 10

4 46047 ISKANDAR Y 25 0 3 28

5 46048 ZAKWAN 7 0 2 9

6 46049 ANIEQ ISTIADATUL M, M.Si

3 4 0 7


PARTAI HATI NURANI RAKYAT 105 26 26 157

1 46050 AL MUSYAIYAT 806 66 81 953

2 46051 AHER ALI.SP 11 141 276 428

3 46052 ASWATUL FITRI,A.Md 26 1 1 28

4 46053 MACHMUD 87 0 0 87

5 46054 H. RAMILUS 13 0 4 17

6 46055 NILA KRISNAWATI LATIEF

49 0 1 50


PARTAI DAMAI ACEH

0


0


0


0

PARTAI ACEH

0


0

138




PARTAI BULAN BINTANG 9 7 3 19



6 1 5 12


Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon: 10670 7038 12098 29806

139




BAB V

SENGKETA PEMILU

Menghadapi penyelesaian gugatan peserta pemilu, KPU Kabupaten

Sarolangun mengacu pada Surat Edaran KPU Nomor 397/KPU/V/2014 tanggal 6

April 2014, dan hasil rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Jambi pada tanggal

18-19 Mei 2014 membahas Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Guna

mempersiapkan diri dalam menghadapi PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), KPU

Kabupaten Sarolangun membuat pemetaan potensi permasalahan pemungutan

suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilu

anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan berdasarkan registrasi Perkara

Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, Partai Pemohon bertanggal 9 Mei

2014, Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan Permohonan Pemohon bertanggal 12 Mei

2014, Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014.

Berbagai persiapan dilakukan KPU Kabupaten Sarolangun dalam

menghadapi dua gugatan tersebut, salah satunya membentuk kelompok kerja

assistensi PHPU Legislatif Tahun 2014. Kemudian hari Selasa, 13 Mei 2014

melakukan rapat pokja dengan agenda persiapan menghadapi sengketa

perselisihan hasil pemilihan Umum.

Pada rapat pokja memutuskan menyiapkan seluruh dokumen yang meliputi

Formulir DB, Formulir DA, Formulir D1, Formulir C1, Formulir dan C1 Plano sesuai

dengan surat edaran KPU tentang persiapan menghadapi PHPU.

Sehubungan sebagian dokumen berada di dalam kotak suara, maka rapat

pokja merekomendasikan untuk membuka kotak suara berdasarkan surat edaran

dari KPU dengan disaksikan oleh Panwas, kepolisian dengan dibuatkan berita

140




acara serta didokumentasikan. Dan berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor

743/SJ/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 Perihal Pengosongan dan Pengamanan

Kotak Suara, selanjutnya KPU Kabupaten Sarolangun melaksanakan pembukaan

kotak suara dan pengambilan dokumen C1 Plano berhologram dan model C dan

lampirannya di beberapa TPS sesuai dengan yang menjadi materi gugatan.

Sejumlah TPS tersebut TPS 1 Desa Pelawan; TPS 1 dan 2 Desa Rantau Tenang;

TPS 1, 4, 5 dan 11 Desa Pasar Singkut; TPS 4 Desa Bukit Murau; TPS 3 Desa

Sungai Benteng; TPS 3 Desa Bukit Talang Mas; TPS 2 Desa Perdamaian.

Pembukaan kotak suara dilaksanakan pada Senin, 19 Mei 2014, yang

disaksikan oleh panwaslu, kepolisian, dan perwakilan dari partai politik peserta

Pemilu di Kabupaten Sarolangun. Pembukaan kotak suara ini tertuang dalam

berita acara Nomor 63/BA/V/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk

Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun

2014 tingkat Kabupaten.

Berdasarkan Amar Putusan Nomor 11-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014,

bahwa terhadap Perkara PHPU Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. KPU Kabupaten Sarolangun hanya

menyiapkan alat bukti, jawaban dan saksi terhadap perkara yang diajukan oleh

Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Untuk menghadapi gugatan perkara Nomor 06-09/PHPU.DPR-

DPRD/XII/2014, KPU Kabupaten Sarolangun dalam rentang waktu dari 14-30 Mei

2014 menyiapkan seluruh berkas dan alat bukti yang dibutuhkan dalam

persidangan di Mahkamah Konstitusi, termohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi

dari penyelenggara pemilu yaitu Ketua PPK Kecamatan Singkut , Ketua PPS

Pasar Singkut dan Ketua KPPS Perdamaian.

141




Setelah melalui proses persidangan di Mahkamah Konstitusi yang

dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Mahkamah Konstitusi

memutuskan menolak semua gugatan pemohon berdasarkan Perkara PHPU

Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, Partai Persatuan Pembangunan dalam

Amar Putusan Nomor 06 09-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014.

142




BAB VI

PENETAPAN HASIL PEMILU

1. Penetapaan Hasil Pemilu

Penetapan hasil pemilu dan perolehan

kursi partai politik peserta pemilu serta

penetapan calon terpilih Anggota DPRD

Kabupaten Sarolangun Pemilu 2014

dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 di

ruang pola kantor Bupati Sarolangun. Pada tahapan ini secara umum seluruh

partai politik peserta pemilu di kabupaten Sarolangun menerima dan

menandatangani berita acara hasil pleno penetapan hasil pemilu.

Table 65 Perolehan Suara Sah Parpol

No PARTAI POLITIK

PEROLEHAN SUARA SAH JUMLAH SUARA

SAH DAPIL

1 DAPIL

2 DAPIL

3 DAPIL

4

1 2 3 4 5 6 7

1 Partai NasDem 2,363 4,380 3,688 3,184 13,615

2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 3,420 3,697 2,400 2,470 11,987

3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 3,028 4,956 3,645 2,573 14,202

4 PDI PERJUANGAN 3,327 6,741 7,042 4,506 21,616

5 PARTAI GOLONGAN KARYA 6,301 8,857 5,904 4,668 25,730

6 PARTAI GERINDRA 4,258 5,631 4,679 1,564 16,132

7 PARTAI DEMOKRAT 6,174 4,741 3,426 2,183 16,524

8 PARTAI AMANAT NASIONAL 2,407 1,886 2,378 3,185 9,856

9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

4,331 3,405 1,881 3,722 13,339

10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 2,787 2,620 2,414 1,720 9,541

14 PARTAI BULAN BINTANG 1,072 449 1,532 19 3,072

15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

4,216 31 946 12 5,205

X

Gambar 50 Penandatanganan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilu 2014

143




X JUMLAH 43,684 47,394 39,935 29,806 160,819

Grafik 1 Perolehan Suara Sah Parpol

Table 66 Perolehan Kursi Parpol

No PARTAI POLITIK

PEROLEHAN KURSI JUMLAH KURSI DAPIL

1 DAPIL

2 DAPIL

3 DAPIL

4

1 2 3 4 5 6 7

1 Partai NasDem - 1 1 1 3

2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1 1 1 - 3

3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 1 1 1 1 4

4 PDI PERJUANGAN 1 2 2 1 6

5 PARTAI GOLONGAN KARYA 1 2 1 1 5

6 PARTAI GERINDRA 1 1 1 - 3

7 PARTAI DEMOKRAT 1 1 1 - 3

8 PARTAI AMANAT NASIONAL - - - 1 1


1 1 - 1 3

10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 1 1 1 - 3

14 PARTAI BULAN BINTANG - - - - -


1 - - - 1

X

X JUMLAH 9 11 9 6 35

8.47% 7.45%

8.83%

13.44%

16.00%

10.03% 10.27%

6.13%

8.29%

5.93%

1.91% 3.24%

144




Grafik 2 Grafik Perolehan kursi parpol

DAFTAR CALON TERPILIH

Table 67 SAROLANGUN 1

No

PARTAI POLITIK NO

URUT DCT

NAMA CALON TERPILIH

SUARA SAH

PERINGKAT SUARA

SAH

1 3 5


1 MUHAMMAD FADLAN ARAFIQI, SE

1,878 1

2 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

2 H.HASAN HILMI,SE 1,150 1

3 PDI PERJUANGAN 5 SUPRATMAN 784 1

4 PARTAI GOLONGAN KARYA

4 H. ZULKIFLI SUDIN 1,990 1

5 PARTAI GERINDRA 1 H.MUHAMAD DUYA,SH 1,146 1

6 PARTAI DEMOKRAT 3 IBNU HAJAR 1,642 1


1 H. HURMIN 2,176 1

8 PARTAI HATI NURANI RAKYAT

1 INDRA GUNAWAN,SE 1,905 1


1 SARDAINI 2,226 1


No PARTAI POLITIK NO NAMA CALON SUARA PERINGKAT

8.57% 8.57%

11.43%

17.14%

14.29%

8.57% 8.57%

2.86%

8.57% 8.57%

0.00%

2.86%

145




URUT DCT

TERPILIH SAH SUARA SAH

1 2 3 4 5 6

1 Partai NasDem 1 AANG PURNAMA, SE 1,982 1


1 M.BADRI, S.HI 1,310 1


1 JONI ARIFKI, A.Md 1,010 1

4 PDI PERJUANGAN 1 AH. MARZUKI, S.Ag 1,523 1

5 PDI PERJUANGAN 3 HELDAWATI NADEAK, A.Md

950 2


1 EDI WARMAN 1,767 2


7 AMIR MAHMUD 1,880 1

8 PARTAI GERINDRA 1 SULIYADI 2,352 1

9 PARTAI DEMOKRAT 1 H. MUSHARSYAH, SE 2,123 1


9 M.LUTFI, SE 774 1


1 CIK MARLENI 2,007 1


No PARTAI POLITIK NO

URUT DCT

NAMA CALON TERPILIH

SUARA SAH

PERINGKAT SUARA SAH

1 2 3 4 5 6

1 Partai NasDem 2 AZRA'I WAHAB 1,809 1


2 ALI MUNTOHA, S.Ag 1,064 1


2 H.MUHAMMAD SYAFI'I 1,558 1

4 PDI PERJUANGAN 1 MUHAMMAD SYAIHU 4,599 1

5 PDI PERJUANGAN 7 JANNATUL PIRDAUS, ST

550 2


1 TONTAWI JAUHARI, SE 3,106 1

7 PARTAI GERINDRA 1 H. SLAMET 2,242 1

8 PARTAI DEMOKRAT 2 SUPARMIN,SE 1,455 1


1 MULYADI, SE 1,246 1

146





No PARTAI POLITIK NO

URUT DCT

NAMA CALON TERPILIH

SUARA SAH

PERINGKAT SUARA SAH

1 2 3 4 5 6

1 Partai NasDem 1 AZAKIL AZMI

2,544 1


1 H.HAPIS HASBIALLAH,SE

2,012

1

3 PDI PERJUANGAN 2 H A P I S

1,414 1


4 MUSLIM. Amd

1,513 1

5 PARTAI AMANAT NASIONAL

1 HERMI,S.Sos

2,171 1


2 BAMBANG GUNAWAN, SE

1,976

1

2. Peresmian dan Pengucapan Sumpah/Janji KeAnggotaan DPRD

Kabupaten

Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Sarolangun hasil

Pemilu tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2014 dalam Rapat

Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari

penyampaian hasil pemilu di Kabupaten Sarolangun terhadap calon terpilih

kepada Gubernur Jambi melalui KPU Provinsi Jambi. Dengan Surat Keputusan

Gubernur Jambi Nomor : 463/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/VIII/2014.

147




BAB VII

MASALAH DAN PENYELESAIANNYA

Dalam proses pemilihan umum legislatif banyak sekali permasalahan yang

terjadi. hampir disetiap proses memunculkan masalah yang cukup pelik. Akan

tetapi dengan adanya deadline pada setiap tahapan, mau tidak mau pihak

penyelenggara harus mampu menyelesaikannya dengan cepat. Oleh karena itu

KPU Kabupaten Sarolangun dengan segenap personil mengerahkan seluruh

kemampuan guna menyelesaikan masalah di setiap tahapannya.

Pada akhirnya KPU Kabupaten Sarolangun memang mampu

menyelesaikan masalah dengan cepat. Berikut permasalahan dan

penyelesaiannya pada beberapa tahapan yang terjadi:

1. Penataan Organisasi

Dalam penataan organisasi KPU Kabupaten Sarolangun tidak memiliki

banyak permasalahan karena organisasi di KPU Kabupaten Sarolangun

sudah sangat solid. Mulai dari anggota KPU Kabupaten Sarolangun hingga

sekretariatnya dapat berpadu dalam setiap kegiatan.

2. Pendaftaran pemantau dan pemantauan

Di Kabupaten Sarolangun tidak ada lembaga pemantauan yang mendaftarkan

diri. Sehingga tidak ada pemantau pemilu di Kabupaten Sarolangun.

3. Pembentukan badan penyelenggara

Dalam pembentukan badan penyelenggara, KPU Kabupaten Sarolangun

memiliki kendala dalam hal rekruitmen PPS, KPPS dan Pantarlih. Dalam

rekrutmen PPS, calon anggota PPS merupakan hasil rekomendasi kepala

desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Hasil rekomendasi ini tidak

diikuti dengan kualitas yang memadai dari calon-calon tersebut. Kebanyakan

148




dari mereka adalah keluarga dan kerabat dari kepala desa maupun BPD. Oleh

karena itu dalam penyelesaiannya KPU Sarolangun berinisiatif untuk

menambah rekomendasi yang ditetapkan dalam peraturan KPU dari 3 orang

rekomendasi menjadi enam orang. Sehingga KPU dapat memilih calon yang

benar-benar berkualitas.

4. Seleksi anggota KPU

Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sarolangun berjalan lancar meski

sedikit alot. Calon-calon yang ada telah memenuhi syarat dan mumpuni. Pada

tahap wawancara 10 besar, salah satu calon yaitu H. M. Chatib Agus

mengundurkan diri dari proses tersebut dikarenakan sakit.

5. Sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih

Tahapan sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih tidak memiliki kendala

berarti. Setiap proses berjalan lancar. Namun kendala tersendiri terjadi pada

kegiatan relawan demokrasi. Kesulitan mengkoordinir relawan dalam

melaksanakan sosialisasi di tingkat masyarakat karena kebanyakan relawan

bekerja sendiri-sendiri dan berkelompok. Hal ini terjadi tidak lain karena

sedikitnya waktu bagi para relawan untuk saling mengenal sehingga tidak ada

kekompakan diantara mereka. Kedepan hendaknya rapat kerja bersama

relawan demokrasi harus di buat sekreatif mungkin dan secara berkala

sehingga muncul kekompakan dan komitmen dari relawan.

6. Pengelolaan data informasi dan;

Kesulitan mengelola data informasi ialah terletak pada Sumber daya dan

peralatan yang tidak mumpuni. Di KPU Kabupaten Sarolangun sendiri tidak

banyak yang menguasai bidang data informasi dan ahli teknologi informasi

seperti pengelolaan website. Selain itu jaringan internet yang lambat dan

149




waktu yang padat sehingga kegiatan ini sering terabaikan. Dalam

melaksanakan hal ini KPU Kabupaten Sarolangun hanya melaksanakannya

seadanya. Kebanyakan data-data informasi diunggah di facebook khusus

dengan akun Media Center KPU Sarolangun.

7. Logistik

Tahapan logistik merupakan tahapan yang lumayan menguras tenaga dan

pikiran. Jumlahnya yang banyak dan pendistribusiannya yang carut marut

menjadi penyebabnya. Banyak logistik yang terlambat diterima oleh KPU

Kabupaten Sarolangun. Namun hal ini dapat segera diselesaikan dengan

mengerahkan seluruh pegawai kesekretariatan dibantu oleh pegawai magang

dari sekolah menengah kejuruan (SMK), sehingga semua pekerjaan bidang

logistik data terlaksana.

8. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu adalah salah satu tahapan yang

banyak menyisakan masalah. Baik penyelenggara maupun peserta pemilu

terlihat tidak siap dalam melaksanakannya. Pada pihak penyelenggara

aplikasi yang seharusnya mempermudah tahapan ini justru mempersulit diri

sendiri. Karena aplikasi yang dikenal dengan nama SIPOL tidak jalan dan

tidak terpakai. Banyak KPU Kabupaten/Kota yang memakai cara manual

dalam mendata dan memverifikasi partai politik. untuk di sarolangun sendiri

masih memakai SIPOL namun dibantu juga dengan rekap manual.

Pada pihak partai politik, tidak banyak partai politik yang mampu

menghadirkan data valid terkait verifikasi Kartu Tanda Anggota (KTA).

Sehingga melalui desakan partai, KPU RI melakukan perubahan tahapan agar

syarat minimal partai dapat tercapai.

150




9. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Data pemilih memiliki permasalahan yang sama dengan tahapan – tahapan

pemilu sebelumnya yaitu banyaknya pemilih yang tidak terdaftar. Hal ini bukan

seratus persen kesalahan KPU karena data kependudukan yang diterima KPU

yang selanjutnya akan diverifikasi masih belum maksimal. Sehingga masih

banyak penduduk yang tidak terdata. Penyelesaian yang di berikan oleh KPU

pusat ialah dengan membuat daftar pemilih khusus tambahan yaitu bagi

pemilih yang tidak terdaftar yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

setempat dapat mencoblos.

10. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Tahapan pencalonan adalah tahapan yang cukup panjang. Setidaknya ada 8

(delapan) bulan proses pencalonan, Daftar Calon Tetap (DCT) hingga

penyelesaian sengketa DCT. Dalam proses ini ada 2 (dua) calon yang

mendapat tanggapan dari masyarakat. yaitu nama Maria Susanti dari partai

Nasdem tentang keabsahan ijazah dan umur yang bersangkutan dan

tanggapan dari Ansori tanggal 16 Juli 2013 terhadap calon anggota DPRD

Kabupaten Sarolangun atas nama A. Muis dari Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP) tentang keabsahan ijazah.

Setelah melakukan klarifikasi dengan partai politik yang bersangkutan, untuk

Maria Susanti, partai Nasdem memutuskan untuk mengganti calon yang

bersangkutan. Sedangkan untuk kader PDIP atas nama A. Muis KPU

Kabupaten Sarolangun memutuskan bahwa yang bersangkutan memenuhi

syarat karena adanya surat keterangan dari Kepala Kantor Kementrian Agama

Kabupaten Sarolangun tentang keabsahan ijazah aliyah. Sampai dengan

tanggal 1 Agustus 2013 batas akhir penerimaan kekurangan berkas

151




pemberhentian dan/atau pengunduran diri sebagai kepala desa, tercatat satu

orang tidak melengkapi bahan tersebut yaitu atas nama Muhammad Rusdi

Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Gerindra.


Dalam pemungutan dan penghitungan suara banyak sekali terjadi

permasalahan di tingkat lapangan. Akan tetapi yang menjadi titik paling krusial

ialah pada penghitungan suara di TPS. Banyaknya kolom dan berkas yang

harus diisi menyebabkan KPPS kewalahan dalam pengisian form model C1

yang menjadi dasar rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota,

KPU Provinsi dan KPU RI. Banyak sekali kesalahan dalam pengisian form

tersebut. Dampaknya ialah pada data hasil scan form C1 yang dikirim ke

tingkat pusat melalui aplikasi. Hal ini terjadi akibat tidak maksimalnya

bimbingan teknis dalam pengisian form tersebut. Kedapannya bimbingan

teknis harus lebih ditingkatkan lagi kualitasnya.

12. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Dalam rekapitulasi permasalahanya adalah diberikannya wewenang kepada

PPS untuk merekapitulasi hasing penghitungan suara. Karena pada tahap

inilah rentan terjadi kecurangan dan perubahan data. Selain itu logistik yang

berada di kantor desa pada tahap rekap di PPS rentan diubah baik dari

penyelenggara maupun dari peserta pemilu yang bekerjasama dengan

penyelenggara. Oleh karena itu baiknya kegiatan tersebut ditiadakan. Bahkan

sampai tingkat PPK sekalipun. Baiknya rekapitulasi penghitungan suara hanya

dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/kota hingga pusat guna keterbukaan

publik. Waktu pelaksanaannya ditambah agar semua rekap terlaksana dengan

baik.

152




BAB VIII

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, berarti

bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk

secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan

guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Sesuai ketentuan

pasal 22 E ayat (6) UUD RI tahun 1945, pemilu untuk memilih anggota DPR,

DPD dan DPRD diselenggarakan berdasarkan azas luber, jujur dan adil.

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya

langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dan dengan

sistem pemilu proposional dengan daftar calon terbuka terbatas. Tahapan

pemilu legislatif di Kabupaten Sarolangun menuai berbagai kritikan dalam

penyelenggaraan Pemilu, namun Pemilu di Kabupaten Sarolangun berjalan

dengan sukses serta demokratis, sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Rekomendasi Pelaksanaan

Berdasarkan pelaksanaan tahapan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota dengan ini KPU Kabupaten Sarolangun memberikan

rekomendasi:

1. Menghilangkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS.

2. Memberikan alokasi anggaran terhadap bimbingan teknis penghitungan

suara di KPPS.

3. Jumlah pemilih ditiap TPS maksimal 300 pemilih.

153




4. Penyempurnaan Aplikasi Sidalih.

5. Menghilangkan PAM TPS

6. Pemilu selanjutnya menggunakan E-Voting.

Demikanlah laporan ini kami buat untuk menjadi bahan acuan perbaikan

untuk pemilu selanjutnya, semoga Allah SWT merahmati kita semua Aamiin.