I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Dinas Perikanan ( Renja Diskan) Tahun 2015 adalah
dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran/ tujuan pembangunan urusan perikanan selama tahun
2015 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Proses penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun 2015 dilakukan melalui
beberapa tahapan yaitu :
a) Persiapan penyusunan Renja Dinas Perikanan
b) Penyusunan rancangan Renja Dinas Perikanan
c) Pelaksanaan Forum SKPD
d) Penetapan Renja Dinas Perikanan
Penyusunan Renja Dinas Perikanan dilaksanakan oleh tim penyusun yang
beranggotakan seluruh pejabat Struktural di Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh
Kota. Renja Dinas Perikanan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Dokumen
Rencana Strategis ( Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2010 – 2015 yang sudah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 05/KEP/Diskan/ 2012 dan
sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2015
Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2015. Penjabaran yang dimaksudkan menitikberatkan pada
penyelarasan prioritas, sasaran, program, kegiatan prioritas pembangunan
tahunan urusan perikanan dengan Dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera
Barat serta Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPTEN LIMA PULUH
KOTA
NOMOR : 53 /KEP/DISKAN/2014
TANGGAL : 20 JUNI 2014
HAL : RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015
I-2
Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 54 Tahun 2010
yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala SKPD harus segera
menetapkan Renja SKPD masing-masing, maka Dinas Perikanan harus segera
menyusun dan menetapkan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2015.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara
RI Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja
Kementerian dan Lembaga.
I-3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4124.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 6 ), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Nomor 3 tahun 2011.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2010-2015.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.
I-4
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan ini adalah
untuk :
1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Perikanan secara operasional dan
teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD
2013 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perikanan
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Perikanan untuk tahun 2014.
Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Perikanan ini
ditujukan untuk :
1. Mewujudkan penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
3. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya
secara efektif , efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan
kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-
bidang di Dinas Perikanan
5. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Dinas Perikanan pada tahun 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2015 ini terdiri dari beberapa Bab
sebagai berikut :
I-5
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD,
keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, dengan
Renstra SKPD, dengan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi, dan dengan Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan,
serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RKA SKPD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat uraian tentang Undang –Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan Penganggaran SKPD
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja SKPD
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN LALU
Berisikan kajian ( review) terhadap hasil pelaksanaan Renja tahun
lalu dan capaian Renstra Dinas Perikanan, analisis kinerja pelayan
Dinas Perikanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas Perikanan dan sebagainya.
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisikan penelahaan terhadap kebijakan nasional dan provinsi,
tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan dan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015.
I-6
IV. PENUTUP
Berisikan berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersiediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah –kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut
II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Dinas perikanan
Pada Tahun 2014 Dinas Perikanan Lima Puluh Kota memiliki 10 Program
dan 34 kegiatan yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran 2014.
Rencana kerja 2015 ini pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Renstra
Dinas Perikanan Tahun 2010-2015 dalam mendukung visi dan misi Dinas
perikanan Kab. Lima Puluh Kota yaitu :
Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sebagai Produsen
Ikan Air Tawar terbesar di Sumatera Barat tahun 2015
Untuk mewujudkan Visi Dinas Perikanan tersebut, ditetapkan Misi
sebagai berikut :
1. Mendorong semua pihak untuk berusaha di sektor perikanan secara
ramah lingkungan dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan
perikanan.
3. Memfasilitasi kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana produksi
perikanan.
4. Membangun manajemen usaha budidaya perikanan.
5. Membangun manajemen pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
II-2
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Bappeda;
dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Perikanan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perikanan , maka
rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pencapaian
Renstra Dinas Perikanan sampai dengan Tahun 2013 dapat disajikan
sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
II-3
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan s/d Tahun 2014
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama SKPD : Dinas Perikanan Lembar : ........
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
X xx ‘01 01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat pelayanan
administrasi perkantoran
95%
X xx XX 01 01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Terkirimnya surat dan
dokumen administrasi
perkantoran
60 bulan 24 bulan
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
X xx XX 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terbiayainya rekening
telepon, listrik, air dan
internet
60 bulan 24 bulan
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
X xx XX 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terselenggaranya
administrasi keuangan
60 bulan 24 bulan
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
X xx XX 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK 60 bulan 24 bulan
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
X xx XX 01 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan keperluan
kantor
60 bulan 24 bulan
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
X xx XX 01 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan
instalasi listrik yang baik
60 bulan 24 bulan
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
X XX XX ‘01 13 Penyediaan peralatan dan
Perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
60 bulan 24 bulan
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
X XX XX 01 14 Penyediaan Peraltan rumah
tangga
Tersedianya alat-alat rumah
tangga dinas
60 bulan 12 bulan
12 bulan 0 bulan 100 % 12 bulan 24 bulan 40 %
X xx XX 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan buku peraturan
perundang-undangan
60 bulan 24 bulan
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
x xx XX 01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman untuk kebutuhan
tamu dan rapat
60 bulan 24 bulan
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
II-4
Nama SKPD : Dinas Perikanan Lembar : ........
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
X xx XX 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
60 bulan 24 bulan
12 bulan 12bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
X xx ‘01 02
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
95%
X xx ‘01 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor
berupa meja dan kursi
pegawai dan tamu
60 bulan 24 bulan
12 bulan 12bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
X xx 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas secara rutin
60 bulan 24 bulan
12 bulan 12bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
X xx 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
60 bulan 24 bulan
12 bulan 12bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
X xx 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat
Gedung kantor
Terehapnya gedung kantor
Dinas Perikanan
5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 1 paket 3 paket 60 %
01 24 bulan
X xx 01 03
Program peningkatan disiplin
aparatur
Tingkat disiplin aparatur 90%
X xx 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas
pegawai Dinas perikanan
225 stel 45 stel
- - - 55 stel
100 stel 44,44 %
X xx 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Terpenuhinya pakaian
kedaerahan dan pakaian olah
raga
225 stel 45 stel
50 stel 50 stel ─ 55 stel 150 stel 66,66 %
X xx ‘01 05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Peningkatan SDM aparatur 90%
X xx 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Terlaksananya peningkatan
SDM Aparatur
60 bulan
24 bulan 12 bulan 12bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
X xx 01 06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Tingkat perkembangan
sistem pelaporan
95%
II-5
Nama SKPD : Dinas Perikanan Lembar : ........
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
X xx 01 06 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya renja, lakip,
penetapan kinerja, RKA Dinas
Perikanan, DPA,laporan
bulanan,laporan
semesteran,laporan
prognosis,SPM,SOP, dan
Administrasi Kepegawaian
dan Barang
35 dok 15 dok 7 dok 7 dok 100% 6 dok 28 dok
80 %
X xx 01 06 04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan
keuangan Bappeda
5 dok 2 dok 1 dok
1 dok
100% 1 dok 4 dok 80 %
1 05 Urusan Pilihan
2 05 ‘01 17 Program Peningkatan
Kesadaran dan Penegakan
Humum dalaM
Pendayagunaan sumberdaya
laut
Tingkat ke3sediaan data
potensi perikanan yang
akurat
95%
2 05 01 17 04 Pengawasan terhadap
penggunaan formalin beserta
bahan pengawet lainnya
Tingkat penggunaan formalin
dan bahan pengawet lainnya
90 % 24 bulan 12 bulan 12bulan 100 % 12 bulan 48 bulan 80 %
2 05 01 17 05 Pendataan statistik perikanan
Tangkap, budidaya monitoring
dan pembinaan
Tersedianya data yang akurat 5 dok 2 dok 1 dok
1 dok
100% 1 dok 4 dok 80 %
2 05 01 17 07 Penyusunan Rancangan Perda
Perikanan
Tersedianya regulasi/
kebijakan perikanan daerah
60 bulan
24 bulan 12 bulan 0 bulan 0 % 12 bulan 36 bulan 60 %
2 05 ‘01 20 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Tingkat Produksi
Pembudidaya Ikan
42.420 ton 28.455,15 ton 32.788 ton 31.881,25 97,23 % 37.707 ton 37.707 ton 88,88 %
2 05 01 20 01 Pengembangan Bibit Ikan
Unggul
Meningkatnya produksi benih
ikan dari UPR dan BBI
175 juta ekor benih
137.122.656 ekor 140 juta ekor 139.748.641
ekor
97,94 % 150 juta ekor 150 juta ekor 85,71 %
2 05 01 20 02 Pendampingan Pada
Kelompok Tani Pembudidaya
Ikan
Meiningkatnya Jumlah
Kelembagaan Profesional
Bidang Perikanan
327 klp
247 klp 225 klp 282 klp 125,33 % 283 klp 283 klp 86,54 %
2 05 01 20 03 Pembinaan dan
Pengembangan Perikanan
Meningkatnya jumlah
produksi Perikanan
42.420 Ton
28.455,15 ton 32.788 ton 31.881,25 97,23 % 37.707 ton 37.707 ton 88,88 %
II-6
Nama SKPD : Dinas Perikanan Lembar : ........
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Program
Renstra SKPD
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2013 Target program
dan kegiatan
Renja SKPD
tahun berjalan
(tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun 2014
Target Renja
SKPD tahun
2013
Realisasi Renja
SKPD
Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun 2014
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 05 01 20 04 Pengadaan Calon Induk Ikan
Unggulan
Tercapainya target produksi
perikanan
175 juta ekor benih
137.122.656 ekor 140 juta ekor 139.748.641
ekor
97,94 % 150 juta ekor 150 juta ekor 85,71 %
2 05 01 20 05 Revitalisasi Perikanan
Budidaya Di Kawasan
Budidaya
Terpenuhinya Sarana
Produksi Budidaya
70% 45 % 66 % 50 % 75,75% 68 % 60 % 85,71%
2 05 01 20 06 Pembangunan Perikanan
Budidaya Terpadu
Terlaksananya
Pengembangan Kawasan
Minapolitan Dan Kawasan
Sentra Produksi
1 kawasan
minapolitan, 5
kawasan sentra
produksi
5 kawasan sentra
produksi
1 kawasan
minapolitan, 5
kawasan sentra
produksi
1 kawasan
minapolitan, 5
kawasan sentra
produksi
100 % 1 kawasan
minapolitan, 5
kawasan sentra
produksi
1 kawasan minapolitan,
5 kawasan sentra
produksi
100 %
2 05 01 20 08 Pengembangan Kawasan
Pendederan ikan Unggulan
Tercapainya target produksi
perikanan
42.420 ton
28.455,15 ton 32.788 ton 31.881,25 97,23 % 37.707 ton 37.707 ton 88,88 %
2 05 01 20 10 Pengendalian dan pencegahan
Penebaran Penyakit Ikan
Berkurangnya penyakit ikan 75 % 35 % 45 % 40 % 88,88 % 60 % 50 % 83,33 %
2 05 01 20 11 Pelatihan Istruktur Petani dan
Nelayan di Balai
Meiningkatnya Jumlah
Kelembagaan Profesional
Bidang Perikanan
327 klp
247 klp 225 klp 282 klp 125,33 % 283 klp 283 klp 86,54 %
2 05 ‘01 22 Program Pengembangan
Sistem Penyuluhan Perikanan
Tingkat Ketersediaan sarana
dan tenaga Penyuluh
Perikanan
2 05 01 22 01 Kajian Sistem Penyuluh
Perikanan
Tersedianya sarana dan
tenaga penyuluh Perikanan
26 Orang
9 orang 15 orang 9 orang 60 % 20 orang 13 orang 81,81 %
2 05 ‘01 23 Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Terbentuknya Kawasan
Pengolahan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
2 05 01 23 01 Kajian Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Tersedianya Kawasan
Pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan
5 Kawasan
0 Kawasan 3 kawasan 1 kawasan 33,33 % 4 Kawasan 2 Kawasan 50 %
2 05 ‘01 24 Program Pengembangan
Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau dan Air Tawar
Penambahan Penghasilan
Masyarakat dalam
memanfaatkan sumberdaya
laut
2 05 01 23 01 Kajian Kawasan Budidaya Laut
, Air Payau dan Air tawar
Tergalinya potensi Kawasan
Perairan Umum untuk
budidaya Perikanan
40 %
15 % 20 % 20 % 100 % 30 % 30 % 100 %
2 05 01 23 02 Pengembangan Kawasan
Pelestarian Sumberdaya Ikan
Berkembangnya kawasan
pelestarian sumberdaya ikan
100 lokasi
60 lokasi 75 lokasi 66 Lokasi 88% 90 lokasi 75 lokasi 83,33%
}
II-7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menganalisis Kinerja
Pelayanan SKPD mengacu pada Indikator Kinerja Kunci serta analisis
kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta
kewenangannya berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan pemerintah daerah Kabupten/ kota
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas
perikanan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan kinerja pelayanan.
Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian
kinerja pelayanan Dinas Perikananj, dengan format sebagai berikut:
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
N
O Indikator
SPM/
Standar
Nasio
anal
IKK (PP6
/08
Target Capaian Setiap Tahun Realisasi Capaian Proyeksi
Ctt Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1
Luas kawasan
potensi budidaya
yang termanfaatkan
14% 15 % 17 % 18% 13,09% 14 % 17 % 18%
2
Luas perairan umum yang
termanfaatkan
16 % 18 % 20 % 22% 13,69 % 15 % 20 % 22%
3
Jumlah Kawasan
pengolahan hasil
Perikanan
3
kwsn 4
kwsn 5
kwsn 5 kwsn
1 kwsn
2 kwsn
3 kwsn
5 kwsn
4
Jumlah produksi
budidaya
32.788
ton
37.707
ton
42.420
ton
46.950
ton
31.881,
25 ton
37.500
ton
42.420
ton
46.950
ton
5
Jumlah Benih
yang dihasilkan
BBI dan UPR
140. juta
ekor
150. juta
ekot
175 juta
ekot
200 juta
ekor
139.748.
641 ekor
150.000.000
ekot
175.000.000
ekot
200 juta
ekor
6
Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap
440,52
ton
509,74 ton
578,96 ton
600 ton 374 ton
509,74
ton 578,96
ton 600 ton
}
II-8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
7
Jumlah Penyuluh
Perikanan
15 org 20 org 26 org 26 org 9 org 13 org 20 org 26 org
8
Tingkt
ketersediaan sarana dan
prasarana
penyuluh perikanan
90% 95 % 100 % 100 % 85% 90 % 100 % 100 %
9
Persentase
penerapan sistem
perencanaan pembangunan
perikanan daeran
95 % 95% 95% 95% 85 % 90 % 95% 95%
10
Tingkat pelaksanaan
kebijkan, rencana
dan program
85% 90 % 95 % 95% 75% 80 % 95 % 95%
11
Jumlah lembagaan
masyarakat sektor
perikanan yang berdaya saing
234 klp 292 klp 327 klp 400 klp 282 klp 292 klp 327 klp 400 klp
12
Jumlah kelembagaan
lubuk larangan
yang aktif dan
didukung oleh
peraturan Nagari
( Pokmaswas)
75 klp 90 klp 100 klp 110 klp 66klp 75 klp 100 klp 110 klp
13
Jumlah angkatan
kerja sektor
perikanan
8075
org
10.767
org
13.626
org
15.000
org
6.895 org
7.500
org
13.626
org
15.000
org
14
Jumlah Nagari
yang mempunyai komoditi
unggulan
43
Nagari 56
Nagari 70
Nagari 72
Nagari 34
Nagari 40
Nagari 70
Nagari 72
Nagari
15
Pengembangan kawasan
minapolitan
daerah
70% 95% 95% 100 % 65% 75% 95% 100 %
16
Penghasilan
masyarakat dalam
pemanfaatan sumberdaya
perikanan
Rp.1,3
juta Rp.1,4 Rp.1,6
Rp1,8
juta
Rp.1,2
juta
Rp.1,4
5 juta
Rp.1,6
5 juta
Rp1,8
juta
17
Kontribusi sektor
perikanan terhadap
perekonomian
Kabupaten Lima Puluh Kota
4 % 4,5 % 6 % 7% 1,004 % 2,5 % 6 % 7%
18
Jumlah produksi
olahan hasil perikanan
200 ton 210 ton 225 ton 230 ton
192,40 ton
210 ton 225 ton 230 ton
19
Jumlah unit
pengolahan ikan
30 unit 32 unit 36 unit 40 unit 29 unit 32 unit 36 unit 40 unit
20 Jumlah unit
pemasaranan ikan
65 unit 70 unit 75 unit 79 unit 60 unit 65 unit 75 unit 79 unit
21
Tingkat konsumsi
ikan / kapaita/
tahun
29
kg/kapi
ta
30 kg/ kapita
31 kg/ kapita
32 kg/ kapita
28,5kg/kapita
29,5
kg/
kapita
31 kg/ kapita
32 kg/ kapita
}
II-9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Perikanan
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan
menghadapi permasalah-permasalahan yang sering terjadi. Adapun
permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya diantaranya :
1) Kurang optimalnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dengan
pelaksanaan pembangunan daerah sektor perikanan
2) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik ditingkat
masyarakat perikanan maupun aparatur Dinas Perikanan dan
Penyuluh Perikanan kurang memadai.
Sumber daya manusia merupakan bagian teramat penting dalam
pembangunan, karena yang dituju dalam pembangunan adalah
perubahan-perubahan yang mengarah kepada perubahan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembangunan
sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat
erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan.
Pendidikan yang berkualitas sebagai modal kemajuan suatu bangsa.
Pendidikan ini memungkinkan suatu bangsa membuat terobosan baru
dengan daya manfaat yang lebih besar. Di Kabupaten Lima Puluh Kota
pendidikan berkembang dengan baik, tetapi pendidikan baru terbatas
pada pendidikan formal mulai dari tingkat sekolah dasar sampai
menengah.
Permasalahan sumber daya manusia di sektor perikanan secara
kualitas adalah rendahnya pendidikan masyarakat yang bergerak di
sektor perikanan, walaupun ada juga pelaku usaha yang memiliki
pendidikan perguruan tinggi ilmu perikanan tetapi hanya beberapa
orang. Aparatur Dinas Perikanan dari segi jumlah masih sedikit dari
kebutuhan idealnya. Sumber daya penyuluh perikanan, disamping
jumlahnya kurang sesuai dengan kebutuhan di lapangan faktor
}
II-10
kualitas juga menjadi masalah yang dhadapi karena penguasaan ilmu
dan pengetahuan di lapangan masih minim. Penumbuhan penyuluh
perikanan swadaya masih kurang menjadi perhatian instansi terkait.
3) Kurang tercapainya tertib administrasi pemerintahan,disiplin aparatur,
pengelolaan aset dan keuangan.
Pelaksanaan Good Governance kurang menjadi kewajiban bagi
aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, ini
dibuktikan dengan kurang tercapainya tertib administrasi
pemerintahan, disiplin pegawai negeri, pengelolaan aset dan
keuangan yang kurang efektif dan efisien.
4) Belum adanya penetapan komoditas unggulan sesuai dengan
karakteristik daerah.
Komoditas unggulan merupakan produk unggulan sektor perikanan di
Kabupaten Lima Puluh Kota. Penetapan komoditi unggulan
disesuaikan dengan karakteristik lingkungan dan masyarakat,
kemampuan dan potensi sumberdaya baik sumber daya alam dan
manusianya serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh
masyarakat. Penetapan komoditi unggulan berguna dalam
pengembangan usaha dan penguasaan pasar potensial, sehingga
produk yang dihasilkan dapat meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan komoditi unggulan
dikembangkan dengan pendekatan kawasan sehingga “One Village
One Produk” bisa terwujud di Kabupaten Lima Puluh Kota.
5) Rendahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan
perikanan.
Penegakan hukum di bidang lingkungan memang masih kurang
optimal seperti ilegal fishing, penangkapan ikan dengan bahan
peledak, bahan beracun dan alat tangkap ilegal. Untuk perairan umum
sedang dikembangkan kawasan konservasi perairan umum yang
menitik beratkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam
bentuk lubuk larangan yang ada di Nagari, pelaksanan pengawasan
}
II-11
pengelolaan lubuk larangan memerlukan penegakan hukum terutama
apabila terjadi pencurian ikan. Untuk ke depan pemerintah daerah
harus memiliki Penyidik PNS yang bertugas menindak pelanggaran
hukum tentang lingkungan hidup yang berkerjasama dengan
Kepolisian.
6) Kurangnya modal usaha masyarakat perikanan.
Salah satu permasalahan mendasar pelaku usaha perikanan di
Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kurangnya permodalan, hal ini
disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan rendahnya
akses ke lembaga keuangan sehingga usaha perikanan yang
dijalankan seperti “hiduik sagan mati ndak namuah”. Permasalahan
permodalan ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk
dicarikan solusi pemecahannya dengan cara yang lebih bijak. Selama
ini upaya pemberian bantuan menjadi andalan pemerintah daerah
dalam mengatasi keterbatasan modal tetapi tidak kunjung
membuahkan hasil karena bantuan harus dijadikan sebagai insentif /
pendorong bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang
diberikan secara selektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus
bisa menumbuhkan dan mengembangkan lembaga ekonomi mikro
untuk sektor perikanan seperti koperasi serba usaha perikanan yang
dapat menjawab permasalahan permodalan masyarakat perikanan.
7) Kurang terciptanya iklim usaha sektor perikanan yang Bankable dan
Kepastian Berusaha.
Pembinaan dan pendampingan pada pelaku usaha perikanan
bertujuan untuk meningkatkan daya saing, salah satu kemampuan
daya saing yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perikanan adalah
kemudahan akses kepada lembaga keuangan. Kebijakan pemerintah
daerah memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha perikanan
seperti adanya subsidi harga, insentif/bantuan, kepastian
mendapatkan pelayanan teknis, upaya yang memproteksi pelaku
}
II-12
usaha lokal misalnya mengawasi peredaran ikan dari luar daerah
untuk menjaga stabilitas harga dan lain-lain.
8) Biaya produksi usaha perikanan yang relatif tinggi.
Budidaya perikanan intensif yang dikembangkan selama ini memiliki
biaya produksi yang tinggi karena sangat tergantung pada pakan
buatan pabrik, dan harga pakan buatan pabrik relatif mahal sehingga
jika dihitung maka pakan ikan menjadi 70% dari biaya produksi. Ini
menyebabkan usaha perikanan yang dijalankan hanya
menguntungkan pabrik pakan, sementara keuntungan pelaku usaha
perikanan paling banyak hanya 15% karena omzet (100%) harus
dikurangi biaya pakan 70% dan biaya benih 15% dengan rasio
kematian ikan 10%. Jika tingkat kematian ikan lebih dari 10% atau
kegagalan usaha maka pelaku usaha hanya mendapatkan keuntungan
yang sedikit atau bahkan merugi. Hal ini merupakan persoalan serius
yang harus dicarikan solusi agar budidaya pintensif tetap dijalankan
untuk meningkatkan produksi tetapi ketergantungan pakan ikan
buatan pabrik mulai dikurangi dengan jalan penciptaan pabrik pakan
lokal yang berkualitas dan penerapan kultur pakan alami.
9) Kurang tercapainya mutu, standar dan sertifikasi produk dan standar
operasional prosedur usaha perikanan
Persoalan mutu, standar dan sertifikasi produk menjadi kebutuhan
sekarang ini karena permintaan dan preferensi pasar sudah bergeser
dari kemasan kepada kandungan gizi dan standar kesehatan serta
keunggulan produk perikanan yang dihasilkan. Contohnya benih ikan
untuk kebutuhan usaha budidaya keramba ikan skala menengah
membutuhkan benih unggul yang pada waktu/ umur tertentu
memenuhi target pemasaran mereka baik ukuran dan berat. Benih
ikan yang tidak unggul, bermutu dan sesuai dengan standar yang
mereka tetapkan tidak bisa bersaing di kawasan pengembangan
keramba ikan. Ini terjadi untuk benih dari Kabupaten Lima Puluh Kota
karena faktor mutu dan keunggulan tidak terkontrol di tingkat petani,
}
II-13
benih ikan untuk kawasan budidaya keramba ikan di waduk PLTA
Koto Panjang dipasok dari daerah Rao Pasaman dan Riau. Kebutuhan
ikan konsumsi kondisi produksi yang berfluktuasi dan tidak stabil
menyebabkan daya saing ikan dari Kabupaten Lima Puluh Kota
menjadi rendah sehingga sulit bersaing dengan ikan konsumsi dari
daerah lain, sementara potensi pasar yang besar di Propinsi Riau dan
daerah tetangga lainnya tidak bisa dipenuhi karena pasar menerapkan
sistem kontrak pemasaran terutama untuk pasar modern dan pasar
regional. Kontrak pemasaran ini mewajibkan pelaku usaha untuk
memenuhi kebutuhan pasokan ikan dalam jumlah dan jenis tertentu
dalam waktu yang telah disepakati secara simultan dan berkelanjutan,
kesanggupan memenuhi sesuai dengan kontrak pemasaran ini yang
kurang bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha di daerah ini.
10) Kurang optimalnya kerjasama, koordinasi, integrasi, sinergitas dan
sinkronisasi lintas sektor yang mendukung usaha perikanan
Untuk pembangunan perikanan dibutuhkan dukungan lintas sektor
dalam menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur baik fisik
maupun non fisik, karena Dinas Perikanan memiliki keterbatasan baik
keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.
Dukungan lintas sektoral dalam pembangunan perikanan di Kabupaten
Lima Puluh Kota seperti jalan produksi pada kawasan sentra perikanan
didukung dari kegiatan Dinas Pekerjan Umum, penyuluhan,
pembinaan dan pendampingan harus didukung oleh kegiatan
penyuluhan di Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan
dan Kelautan (BP4K), pemberdayaan masyarakat oleh BPMPN
peningkatan keterampilan dan permodalan dan kemitraan didukung
oleh kegiatan Badan Penamanan Modal, Perizinan dan Pelayanan
Terpadu, industri pengolahan ikan dan pedagang ikan didukung oleh
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, untuk meningkatkan
nilai tambah ibu rumah tangga perikanan didukung oleh Badan
}
II-14
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, serta masih
banyak dukungan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan
perikanan yang berhasil.
11) Kurang tersedianya bahan baku produk perikanan.
Industri pengolahan ikan atau kelompok pengolahan ikan faktor
ketersediaan bahan baku ikan segar menjadi persoalan yang dihadapi
di lapangan. Kurangnya pasokan ikan segar untuk kebutuhan
pengolahan disebabkan oleh produksi budidaya ikan konsumsi di
Kabupaten Lima Puluh Kota belum mampu mensuplay kebutuhan
usaha pengolahan dan penetapan komoditi unggulan di bidang
perikanan budidaya dengan kebutuhan komoditi ikan usaha
pengolahan yang tidak sejalan. Disamping itu teknologi yang
berkembang untuk usaha pengolahan baru sebatas ikan asap/
pengasapan ikan, sementara diferensiasi produk olahan ikan di
pasaran sangat beragam seperti ikan pindang, fillet ikan, bakso,
sarden, kerupuk, minyak ikan dan lain-lain. Kedepan pemerintah
daerah menetapkan komoditi unggulan yang saling terkait antara
subsektor perikanan budidaya dengan pengolahan dan pemasaran
sehingga nilai tambah produk perikanan bisa meningkat kesejahteraan
pelaku usaha perikanan.
12) Kurang optimalnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
perikanan oleh pemerintah daerah.
Tugas pokok pemerintah daerah adalah melaksanakan pembangunan,
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan
pemberdayaan masyarakat. Output dari tugas pokok melaksanakan
pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan,
memberikan pelayanan kepada masyarakat bertujuan untuk
memberikan rasa keadilan dan melakukan pemberdayaan bertujuan
untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemerintah daerah
masih terfokus kepada pelaksanaan pembangunan sehingga fungsi
pelayanan dan pemberdayaan menjadi minim dirasakan oleh
}
II-15
masyarakat. apalagi masih lambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi
yang menyebabkan masyarakat jenuh berurusan untuk mendapatkan
pelayanan kepada pemerintah. Pemberdayaan masyarakat merupakan
upaya yang dapat meningkatkan kemandirian atau keswadayaan
masyarakat. Pemerintah Daerah kurang menyadari pentingnya
kemandirian dan keswadayaan masyarakatnya. Masyarakat yang
mandiri atau swadaya bisa melakukan apa saja yang mereka
butuhkan baik untuk individual, keluarga dan sosial kemasyarakatan
tanpa bantuan dan kegiatan pemerintah daerah.
13) Masih rendahnya investasi, kerjasama dan kemitraan sektor
perikanan.
Rendahnya investasi, kerjasama dan kemitraan di sektor perikanan di
Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh pembangunan yang
dilaksanakan kurang mampu menciptakan iklim usaha yang baik untuk
kegiatan usaha perikanan. Iklim usaha yang baik didukung dengan
adanya perencanaan pembangunan kawasan perikanan, kebijakan
peraturan daerah tentang penumbuhan investasi, kerjasama dan
kemitraan sektor perikanan. Kebijakan yang mendukung terbentuknya
kawasan perikanan, sarana dan prasarana insfrastruktur pendukung,
promosi dan sosialisasi yagn dibuktikan dengan kebijakan yang
menunjukan keberpihakan kepada penumbuh kembangan kawasan
sentra produksi dan kawasan minapolitan baik dari alokasi sumber
daya manusia maupun alokasi anggaran dalam bentuk program dan
kegiatan.
14) Kurang berkembangnya minapolitan berbasis kawasan yang dapat
merangsang peningkatan produktivitas, daya saing dan nilai tambah
bagi masyarakat perikanan.
Kawasan minapolitan adalah kawasan perkotaan atau pusat kegiatan
perikanan mulai dari usaha bahan baku, budidaya, pengolahan dan
pemasaran yang saling berhubungan dan terkait antar unit-unit usaha
sehingga terbentuk rantai usaha yang tidak terputus dan uang
}
II-16
berputar di dalamnya. Kemampuan menggali dan mengembangkan
potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota memungkinkan untuk terbentuknya
kawasan minapolitan, yang didukung dengan komitmen dan
konsistensi pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan untuk
mewujudkannya.
15) Rendahnya penguasaan, adopsi dan inovasi teknologi perikanan.
Rendahnya penguasaan, adopsi dan inovasi teknologi perikanan
merupakan salah satu permasalahan mendasar pelaku usaha
perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota, seperti kurangnya mutu
benih ikan yang dihasilkan oleh Unit Pembenihan Rakyat (UPR) karena
kurangnya penguasaan teknologi peremajaan induk, kurangnya
produksi ikan patin karena penguasaan teknologi pembenihan ikan
patin kurang dikuasai oleh pembudidaya ikan, dan tingginya
ketergantungan kepada pakan buatan pabrik karena kurangnya
penguasaan, adopsi dan inovasi teknologi pembuatan pakan buatan
dengan kualitas tinggi dan kultur pakan alami.
16) Kurang Optimalnya dukungan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah
(APBD) untuk kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di
sektor perikanan.
Dalam melaksanakan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Lima
Puluh Kota memperoleh anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD
Kabupaten dengan rasio perbandingan persentase DAK 80% : APBD
20%. Penggunaan DAK dalam kegiatan pembangunan perikanan
untuk pengadaan sarana dan prasarana / infrastruktur sehingga 80%
kegiatan Dinas Perikanan terfokus pada pembangunan fisik,
sedangkan 20% dari APBD digunakan untuk pendamping (10%)
pembangunan fisik dan penunjang belanja rutin Dinas (10%),
sehingga kegiatan pelayanan teknis dilakukan untuk pemberdayaan
masyarakat kurang optimal.
}
II-17
17) Kurang optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), perairan
umum dan jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi di perairan umum.
Pengelolaan dan pemanfaatan DAS dan perairan umum untuk
kegiatan perikanan selama ini hanya terfokus pada usaha perikanan
budidaya, padahal potensi perairan umum bisa dimanfaatkan untuk
kegiatan lubuk larangan dan penangkapan ikan. Kegiatan lubuk
larangan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Nagari
dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Nagari dan
mengembalikan budaya ikan larangan sebagai kearifan lokal
masyarakat setempat. Kegiatan lubuk larangan mempunyai aspek
pelestarian / konservasi sumber daya ikan karena dengan pelarangan
penangkapan ikan pada waktu tertentu dan lokasi tertentu (zonasi)
memberikan ruang dan waktu ikan berkembang biak sehingga jumlah
dan jenis ikan meningkat di perairan umum. Dengan adanya
pelestarian jenis ikan di perairan umum melalui kegiatan lubuk
larangan dan kawasan konservasi memberikan keuntungan bagi
kegiatan penangkapan ikan terutama ikan perairan umum yang
memiliki nilai ekonomi tinggi.
18) Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan asli daerah (PAD) sektor perikanan di Kabupaten Lima
Puluh Kota masih kurang optimal karena pengelolaan aset Dinas
Perikanan yang kurang maksimal, penguasaan sumber daya perikanan
dan pelaksanaan pembangunan belum mampu mendongkrak iklim
usaha perikanan. Dari aset yang dimiliki Dinas Perikanan hanya Balai
Benih Ikan (BBI) yang menyumbangkan PAD untuk daerah walaupun
masih kurang optimal. Kedepan usaha pengelolaan aset dalam
menciptakan dan meningkatkan penerimaan daerah, penguasaan
sumber daya dan pelaksanaan pembangunan penumbuhan dan
pengembangan usaha perikanan harus dioptimalkan sehingga retribusi
perikanan dan sumber legal lainnya dapat memberikan kontribusi bagi
pendapatan daerah.
}
II-18
19) Rendahnya Nilai Tukar Petani Ikan (NTP) dan Konsumsi Ikan Perkapita
/tahun.
Nilai Tukar Petani Ikan (NTP) merupakan nilai yang dihitung dari
jumlah pendapatan petani ikan dikurangi kebutuhan yang harus
dipenuhi untuk kehidupan sehari-hari. Nilai NTP di Kabupaten Lima
Puluh Kota masih rendah yaitu 79 yang berarti pendapatan petani
belum mampu memenuhi kebutuhannya. Sedangkan tingkat konsumsi
ikan perkapita /tahun merupakan nilai atau tingkat konsumsi ikan per
orang /tahun. Tingkat konsumsi menggambarkan kontribusi ikan
dalam ketersediaan pangan khususnya sumber protein hewani selain
daging.
20) Kurangnya kesadaran tentang kesehatan ikan dan lingkungan dan
rentannya berkembang hama dan penyakit ikan.
Kesehatan ikan dan lingkungan menjadi faktor penting dalam
keberlanjutan usaha perikanan budidaya karena kesalahan
pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan mengakibatkan kematian
pada ikan yang pada akhirnya menyebabkan kerugian pada
pembudidaya ikan.
21) Data potensi yang tidak akurat dan rendahnya penguasaan
sumberdaya perikanan oleh Pemerintah Daerah.
Lemahnya data potensi dan penguasaan sumberdaya perikanan
menyebabkan kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan
menjadi tidak tepat sasaran.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan
pembangunan daerah yang didapat yang berhasil dikumpulkan dari Masyarakat,
stake holder dan pemerintah sendiri. Rancangan awal RKPD merupakan kunci
penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD.
Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah
}
II-19
kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana
program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk
setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD
dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD. Rancangan awal RKPD berfungsi
sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang
direncakanakan.
Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD
adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perikanan
dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD,
karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun adalah untuk mendukung
pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan
yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja
SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut
sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.
Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses bottom up melalui
mekanisme Musrenbang Nagari dan Kecamatan yang disesuaikan dengan
Renstra Dinas Perikanan dan RPJMD Kab. Lima Puluh Kota, kemuadian
dilakukan análisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun sebelumnya dan
prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan sesuai dengan target.
Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.3
berikut:
}
II-20
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama SKPD : Dinas Perikanan Lembar…….dari………
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata
n
Pentin
g No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran 686.440 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran 686.440
1. Penyediaan jasa surat menyurat Dinas
Perikanan
Terkirimnya surat dan dokumen
administrasi perkantoran
12 bulan 2.397 Penyediaan jasa surat
menyurat
Dinas
Perikanan
Terkirimnya surat dan dokumen
administrasi perkantoran
12 bulan
2.397
2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Dinas
Perikanan
Terbiayainya rekening telepon,
listrik, air dan internet
12 bulan 38.000 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Dinas
Perikanan
Terbiayainya rekening telepon,
listrik, air dan internet
12 bulan
38.000
3. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Dinas
Perikanan
Terselenggaranya administrasi
keuangan
12 bulan 250.000 Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Dinas
Perikanan
Terselenggaranya administrasi
keuangan
12 bulan 250.000
4. Penyediaan alat tulis kantor Dinas
Perikanan
Terpenuhinya ATK 12 bulan 35.043 Penyediaan alat tulis
kantor
Dinas
Perikanan
Terpenuhinya ATK 12 bulan 35.043
5. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Dinas
Perikanan
Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan keperluan
kantor
12 bulan 20.000 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Dinas
Perikanan
Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan keperluan kantor
12 bulan 20.000
6. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Dinas
Perikanan
Tersedianya alat listrik dan
instalasi listrik yang baik
12 bulan 3.000 Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Dinas
Perikanan
Tersedianya alat listrik dan
instalasi listrik yang baik
12 bulan
3.000
7. Penyediaan peralatan dan
Perlengkapan kantor
Dinas
Perikanan
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan 89.000 Penyediaan peralatan
dan Perlengkapan
kantor
Dinas
Perikanan
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan 89.000
8. Penyediaan Peraltan rumah
tangga
Dinas
Perikanan
Tersedianya alat-alat rumah
tangga dinas
12 bulan 6.500 Penyediaan Peraltan
rumah tangga
Dinas
Perikanan
Tersedianya alat-alat rumah
tangga dinas
12 bulan
6.500
9. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Dinas
Perikanan
Tersedianya bahan bacaan dan
buku peraturan perundang-
undangan
12 bulan 15.000 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Dinas
Perikanan
Tersedianya bahan bacaan dan
buku peraturan perundang-
undangan
12 bulan
15.000
10. Penyediaan makanan dan
minuman
Dinas
Perikanan
Tersedianya makanan dan
minuman untuk kebutuhan
tamu dan rapat
12 bulan 27.500 Penyediaan makanan
dan minuman
Dinas
Perikanan
Tersedianya makanan dan
minuman untuk kebutuhan tamu
dan rapat
12 bulan 27.500
11. Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Dinas
Perikanan
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12 bulan
200.000 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Dinas
Perikanan
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan
200.000
}
II-21
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
II
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Dinas
Perikanan
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
376.900 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Dinas
Perikanan
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
376.900
2.1
Pengadaan mebeleur Dinas
Perikanan
Tersedianya mobiler kantor
berupa meja dan kursi pegawai
dan tamu
12 bulan 45.400 Pengadaan mebeleur Dinas
Perikanan
Tersedianya mobiler kantor
berupa meja dan kursi pegawai
dan tamu
12 bulan 45.400
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Dinas
Perikanan
Terpeliharanya kendaraan
dinas secara rutin
12 bulan 200.000 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Dinas
Perikanan
Terpeliharanya kendaraan dinas
secara rutin
12 bulan 200.000
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Dinas
Perikanan
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
1 paket 26.500 Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Dinas
Perikanan
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor
1 paket 26.500
2.4 Rehabilitasi sedang/berat
Gedung kantor
Dinas
Perikanan
Terehapnya gedung kantor
Dinas Perikanan 1 Paket 105.000 Rehabilitasi
sedang/berat Gedung
kantor
Dinas
Perikanan
Terehapnya gedung kantor Dinas
Perikanan 1 Paket 105.000
III Program peningkatan disiplin
aparatur
Dinas
Perikanan
Tingkat disiplin aparatur 65 stel
35.000 Program peningkatan
disiplin aparatur
Dinas
Perikanan
Tingkat disiplin aparatur 65 stel
35.000
3.1
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Dinas
Perikanan
Terpenuhinya pakaian dinas
pegawai Dinas perikanan
65 stel 35.000 Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Dinas
Perikanan
Terpenuhinya pakaian dinas
pegawai Dinas perikanan
65 stel 35.000
3.2 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Terpenuhinya pakaian
kedaerahan dan pakaian olah
raga
65 stel - Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
Terpenuhinya pakaian
kedaerahan dan pakaian olah
raga
65 stel -
IV Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Dinas
Perikanan
Peningkatan SDM aparatur 7 paket 20.000 Program peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Dinas
Perikanan
Peningkatan SDM aparatur
7 paket
20.000
4.1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Terlaksananya peningkatan
SDM Aparatur
7 paket 20.000 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Terlaksananya peningkatan SDM
Aparatur 7 paket
20.000
V Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Dinas
Perikanan
Tingkat perkembangan sistem
pelaporan
6
dokumen
16.000 Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Dinas
Perikanan
Tingkat perkembangan sistem
pelaporan
6
dokumen
16.000
5.1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Dinas
Perikanan
Tersusunnya renja, lakip,
penetapan kinerja, RKA Dinas
Perikanan, DPA,laporan
bulanan,laporan
semesteran,laporan
prognosis,SPM,SOP, dan
Administrasi Kepegawaian dan
Barang
5 dok 10.000 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Dinas
Perikanan
Tersusunnya renja, lakip,
penetapan kinerja, RKA Dinas
Perikanan, DPA,laporan
bulanan,laporan
semesteran,laporan
prognosis,SPM,SOP, dan
Administrasi Kepegawaian dan
Barang
5 dok 10.000
}
II-22
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5.2 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Dinas
Perikanan
Tersusunnya laporan
keuangan Dinas Perikanan 1 dok 6.000 Penyusunan
pelaporan keuangan
akhir tahun
Dinas
Perikanan
Tersusunnya laporan keuangan
Bappeda 1 dok 6.000
Urusan Pilihan Urusan Pilihan
VI Program Peningkatan
Kesadaran dan Penegakan
Humum dalaM Pendayagunaan
sumberdaya laut
Dinas
Perikanan
Tingkat ke3sediaan data
potensi perikanan yang
akurat
228.875
Program Peningkatan
Kesadaran dan
Penegakan Humum
dalaM
Pendayagunaan
sumberdaya laut
Dinas
Perikanan
Tingkat ke3sediaan data potensi
perikanan yang akurat
228.875
6.1 Pengawasan terhadap
penggunaan formalin beserta
bahan pengawet lainnya
Dinas
Perikanan
Tingkat penggunaan formalin
dan bahan pengawet lainnya
1 Paket 50.000 Pengawasan terhadap
penggunaan formalin
beserta bahan
pengawet lainnya
Dinas
Perikanan
Tingkat penggunaan formalin dan
bahan pengawet lainnya
1 Paket 50.000
6.2
Pendataan statistik perikanan
Tangkap, budidaya monitoring
dan pembinaan
Dinas
Perikanan
Tersedianya data yang
akurat
1 dok 88.875 Pendataan statistik
perikanan Tangkap,
budidaya monitoring
dan pembinaan
Dinas
Perikanan
Tersedianya data yang akurat 1 dok 88.875
6.3
Penyusunan Rancangan Perda
Perikanan
Dinas
Perikanan
Tersedianya regulasi/
kebijakan perikanan daerah
1 paket 90.000 Penyusunan
Rancangan Perda
Perikanan
Dinas
Perikanan
Tersedianya regulasi/ kebijakan
perikanan daerah
1 paket 90.000
VII
Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Tingkat Produksi
Pembudidaya Ikan
37.707 ton 4.647.800 Program
Pengembangan
Budidaya Perikanan
Tingkat Produksi Pembudidaya
Ikan
37.707 ton 4.647.800
7.1. Pengembangan Bibit Ikan
Unggul
Kab. Lima
Puluh
Kota
Meningkatnya produksi
benih ikan dari UPR dan BBI
150 juta
ekor
295.000 Pengembangan Bibit
Ikan Unggul
Kab. Lima
Puluh
Kota
Meningkatnya produksi benih
ikan dari UPR dan BBI
150 juta
ekor
295.000
7.2 Pendampingan Pada Kelompok
Tani Pembudidaya Ikan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Meiningkatnya Jumlah
Kelembagaan Profesional
Bidang Perikanan
283 klp 564.150 Pendampingan Pada
Kelompok Tani
Pembudidaya Ikan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Meiningkatnya Jumlah
Kelembagaan Profesional Bidang
Perikanan
283 klp
564.150
7.3
Pengadaan Calon Induk Ikan
Unggulan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tercapainya target produksi
perikanan
150 juta
ekor
654.800 Pengadaan Calon
Induk Ikan Unggulan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tercapainya target produksi
perikanan
150 juta
ekor
654.800
7 4. Revitalisasi Perikanan Budidaya
Di Kawasan Budidaya
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terpenuhinya Sarana
Produksi Budidaya
68 % 1.126.100 Revitalisasi Perikanan
Budidaya Di Kawasan
Budidaya
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terpenuhinya Sarana Produksi
Budidaya
68 % 1.126.100
7.5 Pembangunan Perikanan
Budidaya Terpadu
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya
Pengembangan Kawasan
Minapolitan Dan Kawasan
Sentra Produksi
1 kawasan
minapolitan,
5 kawasan
sentra
produksi
538.000 Pembangunan
Perikanan Budidaya
Terpadu
Kab. Lima
Puluh
Kota
Terlaksananya Pengembangan
Kawasan Minapolitan Dan
Kawasan Sentra Produksi
1 kawasan
minapolitan
, 5 kawasan
sentra
produksi
538.000
7.6
Pengembangan Kawasan
Pendederan ikan Unggulan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tercapainya target produksi
perikanan
37.707 ton 1.361.750 Pengembangan
Kawasan Pendederan
ikan Unggulan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tercapainya target produksi
perikanan
37.707 ton 1.361.750
7.7 Pengendalian dan pencegahan
Penebaran Penyakit Ikan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Berkurangnya penyakit ikan 60 % 108.000 Pengendalian dan
pencegahan
Penebaran Penyakit
Ikan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Berkurangnya penyakit ikan 60 %
108.000
}
II-23
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
VII Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
Tingkat Ketersediaan sarana
dan tenaga Penyuluh Perikanan
225.250
Program
Pengembangan
Sistem Penyuluhan
Perikanan
Tingkat Ketersediaan sarana dan
tenaga Penyuluh Perikanan
225.250
8.1 Kajian Sistem Penyuluh
Perikanan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersedianya sarana dan tenaga
penyuluh Perikanan
1 paket 225.250 Kajian Sistem
Penyuluh Perikanan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersedianya sarana dan tenaga
penyuluh Perikanan
1 paket 225.250
IX Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Terbentuknya Kawasan
Pengolahan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
1.116.315 Program Optimalisasi
Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi
Perikanan
Terbentuknya Kawasan
Pengolahan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
1.116.315
9.1 Kajian Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersedianya Kawasan
Pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan
4 Kawasan 1.116.315 Kajian Optimalisasi
Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi
Perikanan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tersedianya Kawasan
Pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan
4 Kawasan 1.116.315
X Program Pengembangan
Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau dan Air Tawar
Penambahan Penghasilan
Masyarakat dalam
memanfaatkan sumberdaya
laut
1.129.721
Program
Pengembangan
Kawasan Budidaya
Laut, Air Payau dan Air
Tawar
Penambahan Penghasilan
Masyarakat dalam
memanfaatkan sumberdaya laut
1.129.721
10.1 Kajian Kawasan Budidaya Laut,
Air Payau dan Air tawar
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tergalinya potensi Kawasan
Perairan Umum untuk budidaya
Perikanan
30 %
140.000
Kajian Kawasan
Budidaya Laut , Air
Payau dan Air tawar
Kab. Lima
Puluh
Kota
Tergalinya potensi Kawasan
Perairan Umum untuk budidaya
Perikanan
30 %
140.000
10.2 Pengembangan Kawasan
Pelestarian Sumberdaya Ikan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Berkembangnya kawasan
pelestarian sumberdaya ikan
90 lokasi 989.721 Pengembangan
Kawasan Pelestarian
Sumberdaya Ikan
Kab. Lima
Puluh
Kota
Berkembangnya kawasan
pelestarian sumberdaya ikan
90 lokasi 989.721
JUMLAH TOTAL
8.482.301
JUMLAH TOTAL
8.482.301
}
II-24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak
boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal
dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan
karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan
kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.
Sebagai salah satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota, Dinas perikanan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung
aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan,
termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari,
kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Pada Pelaksanaan Musrenbang
Tahun 2014 terdapat ulusulan dari hasil Musrenbang Nagari dan Kecamatan
untuk kegiatan Perikanan sebesar Rp. 13.656.000.000,-, namun pada Renja
2015 tidak semua usulan Musrenbang Kecamatan / Nagari bisa kita di tampung
karena keterbatasan anggaran yang ada pada Dinas Perikanan. Usulan
Musrenbang untuk dinas Perikanan bersifat bantuan fisik dan bantuan
permodalan. Untuk bantuan fisik sebagian besar bisa kita tampung pada Dana
Alokasi Khusus sedangkan bantuan permodalan kita arahkan kepada dana
Hibah yang dikelola oleh DPPKAD. Usulan Program dan kegiatan dari
masyarakat / Pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel 2.4, sebagai
berikut :
r. ALIS MARAJO
III-1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat
dan Kabupaten Lima Puluh Kota
3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk
merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program
pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah
keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang
dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2010-2014, sasaran utama pembangunan nasional yang harus
dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka
pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas
pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur
4. Iklim investasi dan usaha
5. Energi
6. Lingkungan hidup dan bencana
7. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik
8. Pendidikan
9. Kesehatan
10. Ketahanan pangan
11. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi
12. Prioritas lainnya :
a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan
b. Bidang Perekonomian
c. Bidang Kesejahteraan Rakyat
III-2
3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat
Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera
Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat
dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan
dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tesebut,
maka dalam penyusunan Renja ini, Dinas Perikanan perlu melakukan telaahan
terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat tentang RPJMD
Provinsi Sumatera barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
adalah sebagai berikut:
1. Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.
6. Pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKM dan koperasi, dan
iklim n investasi.
7. Pengembangan wisata alam dan wisata budaya.
8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah
tertinggal.
9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.
10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.
Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas
Perikanan mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas
pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut. Identifikasi Kebijakan Nasional
dan Propinsi dapat dilihat pada tabel 3.1
III-3
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Lima Puluh Kota
No Kebijkana Nasioanal /Provinsi Sumber Keterangan
1 Nasional
- Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
- Peningkatan Produksi 353% - Pengembangan Kawasan
Minapolitan - Pengembangan Usaha Mina
Pedesaan ( PUMP) - Industrialisasi Usaha Perikanan - Pengembangan Kawasan Konsevasi
Nasional
Perpres No.32 tahun 2011 Renstra KKP Renstra KKP Renstra KKP Renstra KKP Permen 02/men/2009
Propinsi
- Peningkatan Produksi 176%
- Pengembangan Kawasan - Minapolitan - Gerakan Pensejahteraan Petani - (GPP) - Pencadangan Kawasan Konservasi
Perairan Umum Daratan
Pergub 523-24-2010 Renstra DKP Prop. Renstra DKP Prop Renstra DKP Prop
3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 Visi
Kabupeten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah
“Terwujudnya Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima
Puluh Kota yang Bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi
Kitabullah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai
berikut:
III-4
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, menghargai hak azasi manusia
(HAM), penegakan hukum yang berkeadilan dengan pengamalan Pancasila
sebagai Ideologi Negara.
3. Mewujudkan nagari yang berbasis adat dan syara’.
4. Mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan
hidup.
6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil
dengan investasi yang kondusif.
7. Mewujudkan lingkungan sosial yang smart (smart society).
8. Mewujudkan masyarakat yang cinta pendidikan.
9. Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat.
Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut diatas
maka ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :
1. Reformasi birokrasi
2. Ketahanan pangan
3. Pengembangan kawasan strategis
4. Penaggulangan kemiskinan.
5. Pendidikan.
6. Kesehatan
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan (Renstra Diskan) Tahun
2010-2015, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas
Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota 2010-2015 yaitu :
III-5
Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sebagai Produsen
Ikan Air Tawar terbesar di Sumatera Barat tahun 2015
Merujuk kepada visi tersebut, lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut
:
Kabupaten Lima Puluh Kota : Salah satu Daerah Otonom penghasil ikan
air tawar yang tidak memiliki wilayah laut
namun memiliki perairan umum daratan.
Produsen : a. Penghasil ikan konsumsi.
b. Penghasil benih ikan.
c. Penghasil ikan olahan.
d. Penghasil ikan perairan umum daratan.
Ikan Air Tawar : Komoditi perikanan yang hidup di air tawar
termasuk di perairan umum daratan (sungai,
waduk, telaga dan perairan buatan lainnya),
seperti ikan gurami, mas, lele, kapiek, ikan
gariang dan lain-lain.
Terbesar : Lebih besar dari daerah lain yang ada di
Propinsi Sumatera Barat.
Sumatera Barat : Propinsi Sumatera Barat.
Sebagai batasan dan ruang lingkup visi ini ditetapkan beberapa indikator
utama sektor perikanan sebagai berikut :
1.) Produksi perikanan tahun 2015 mencapai 42.420 ton.
2.) Kelembagaan masyarakat perikanan tahun 2015 sebanyak 327
kelompok.
3.) Penghasilan masyarakat yang memanfaatkan potensi sumber daya
perikanan dan lingkungan tahun 2015 minimal sebesar Rp.1.600.000,-
/bulan/orang.
4.) Konsumsi ikan masyarakat tahun 2015 sebanyak 31 kg/kapita/tahun.
5.) Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah tahun 2015
sebesar 6 %.
III-6
Untuk melaksanakan visi “Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota
Sebagai Produsen Ikan Air Tawar Terbesar di Sumatera Barat Tahun 2015”,
diperlukan adanya misi-misi yang harus diaplikasikan selama 5 tahun ke
depan. Adapun misi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam rangka
mencapai visi. Misi harus disusun dalam kalimat operasional yang merupakan
jabaran dari visi. Oleh sebab itu, misi mesti terkait langsung dengan visi,
sehingga misi benar-benar mencerminkan upaya-upaya pencapaian visi.
Untuk itu agar visi di atas dapat diwujudkan dengan baik, maka dicapai
melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :
1. Mendorong semua pihak untuk berusaha di sektor perikanan secara
ramah lingkungan dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan
perikanan.
3. Memfasilitasi kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana produksi
perikanan.
4. Membangun manajemen usaha budidaya perikanan.
5. Membangun manajemen pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
daerah di sektor perikanan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:
A. Tujuan
1) Termotivasinya masyarakat untuk mengembangkan usaha
perikanan.
2) Terwujudnya pengembangan produk perikanan yang
mengedepankan kelestarian sumber daya alam.
3) Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia penyuluh perikanan.
4) Terwujudnya peningkatan kualitas produk informasi dan regulasi
dalam penyusunan kebijakan daerah.
III-7
5) Terwujudnya penumbuh kembangan kelembaga –an masyarakat
perika –nan.
6) Mendorong pengembangan usaha perikanan yang dapat
menciptakan perluasan lapangan kerja
7) Terwujudnya pengemba- ngan kawasan sentra produksi perikanan
dalam kerangka “One Villaget One Product” (OVOP).
8) Terwujudnya pengemba -ngan usaha pembudidaya ikan yang
dikelola dalam manajemen kelompok
9) Terwujudnya peningkatan produksi hasil perikanan sesuai dengan
permintaan dan berorientasi pasar
10) Terwujudnya peningkatan konsumsi makan ikan masyarakat
perkapita/tahun sesuai standar nasional.
a. Sasaran
1) Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan dan
lingkungan
2) Meningkatnya produktifitas produk perikanan budidaya berbasis
komoditas unggulan dan andalan daerah.
3) Meningkatnya produksi perikanan tangkap berbasis kelestarian
sumber daya ikan.
4) Terlaksananya sistem penyuluhan perikanan yang professional dan
sebagai ujung tombak pembangunan perikanan daerah.
5) Terbentuk dan terlaksananya perencanaan pembangunan daerah
di sektor perikanan yang memenuhi standar.
6) Meningkatnya dan berkembangnya kelembagaan masyarakat
perikanan yang kondusif dan dinamis.
7) Meningkatnya sarana produksi perikanan budidaya, ketersediaan
lahan dan air, peningkatan standarisasi/ sertifikasi produk serta
optimalisasi distribusi dan informasi komoditas perikanan.
8) Berkembangnya basis perikanan daerah yang terspesialisasi
berdasarkan kompetensi dan potensi masing-masing wilayah.
III-8
9) Terbentuknya Kawasan Minapolitan Daerah Terpadu berbasis
kawasan sentra produksi budidaya, pengola- 8and an pemasaran
hasil perikanan.
10) Meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan.
11) Meningkatnya pencapaian penerimaan asli daerah baik langsung
maupun tidak langsung lainnya di sektor perikanan.
12) Meningkatnya jumlah para pengolah ikan yang memahami
pentingnya manajemen usaha pengolahan sebagai salah satu faktor
kunci sukses usaha terorganisirnya proses produksi sampai
pemasaran hasil perikanan
13) Meningkatnya konsumsi ikan dan diversifikasi produk perikanan
3.3 Program dan Kegiatan
Penetapan program dan kegiatan Dinas Perikanan untuk Rencana Kerja
Dinas Perikanan tahun 2015 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada
dalam Renstra Dinas Perikanan tahun 2010-2015. Adapun pencantuman
nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun
2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2008 serta Permendagri No. 21 tahun
2011.
Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Perikanan
dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap
SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program
kegiatan pilihan yang terkait dengan urusan pilihan Perikanan. Ringkasan
Program dan Kegiatan Dinas Perikanan pada tahun 2015 dapat dilihat pada
tabel-tabel berikut.
III-9
Tabel 3.2
Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD
No PROGRAM KEGIATAN
1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
III-10
No PROGRAM KEGIATAN
2. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1. Pengadaan Mobileur
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4. Rehabilitasi sedang /berat gedung
kantor
3. Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
4. Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
5. Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
III-11
Tabel 3.3
Program dan Kegiatan lingkup Urusan Pilihan Perikanan
No PROGRAM KEGIATAN
1. Peningkatan Kesadaran dan
penegakan hokum dalam
pendayagunaan sumberdaya
laut
1. Pengawasan terhadap penggunaan
formalin dan bahan pengawet
lainnya
2. Pendataan statistic perikanan
tangkap, budidaya monitoring dan
pembinaan
3. Penyusunan rancancangan perda
perikanan
2 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
2. Pendampingan pada Kelompok Tani
Pembudidaya
3. Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul
4. Revitalisasi Perikanan Budidaya di
Kawasan Budidaya Air Tawar
5. Pembangunan Budidaya Perikanan
Terpadu
6. Pengembagan Kawasan Pendederan
Ikan Unggulan
7. Pengendalian dan Pecegahan
Penebaran penyakit ikan.
3 Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
Kajian sistem penyuluhan perikanan
4 Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Hasil Perikanan
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
III-12
No PROGRAM KEGIATAN
5 Pengembangan Kawasan
Budidaya Laut, air Payau dan
Air Tawar
1. Kajian kawasan budidaya laut, air
payau dan air tawar
2. Pengembangan Kawasan dan
Pelestarian Sumberdaya Ikan
Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2015 Dinas Perikanan
melaksanakan 10 program dengan 34 kegiatan. Adapun mengenai uraian
kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan
Bappeda Tahun 2015 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.5 berikut.
III- 13
Tabel 3.4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPD : DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pelayanan administrasi perkantoran
836.150 1.152.500.000
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya materai, prangko dan benda-benda pos
Dinas Perikanan
12 bulan 5.000.0000
APBD 12 bulan 5.500.000
x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa listrik, air, telepon dan internet
Dinas Perikanan
12 bulan 38.000 .000
APBD 12 bulan 41.800.000
x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terselenggaranya administrasi keuangan
Dinas Perikanan
12 bulan 250.000.000 APBD 12 bulan 275.000.000
x xx xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK Dinas Perikanan
12 bulan 40.000.000 APBD 12 bulan 44.000.000
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor
Dinas Perikanan
12 bulan 30.000.000 APBD 12 bulan 33.000.000
x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik
Dinas Perikanan
12 bulan 3.000.0000
APBD 12 bulan 3.300.000
x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Perikanan
12 bulan 140.000.000 APBD 12 bulan 154.000.000
x xx xx 01 14 Penyediaan Peraltan rumah tangga
Tersedianya alat-alat rumah tangga dinas
Dinas Perikanan
12 bulan 14.000.000
APBD 12 bulan 15.400.000
III- 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan
Dinas Perikanan
12 bulan 20.000.000
APBD 12 bulan 22.000.000
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat
Dinas Perikanan
12 bulan 34.375.000 APBD 12 bulan 37.812.500
x xx xx 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Perikanan
12 bulan 261.775.000 APBD 12 bulan 287.952.500
x xx xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
491.350 .000 540.485.000
x xx xx 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor berupa meja dan kursi pegawai dan tamu
Dinas Perikanan
12 bulan 73.350.000 APBD 12 bulan 80.685.000
x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin (8 unit kendaraan roda 4 dan 35 kendaraan roda 2)
Dinas Perikanan
12 bulan 250.000.000 APBD 12 bulan 275.000.000
x xx xx 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor, tersedianya alat alat kebersihan, pemeliharaan alat alat kantor
Dinas Perikanan
1 paket 48.000 .000 APBD 1 paket 52.800.000
x xx xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor
Terehapnya gedung kantor Dinas Perikanan
Dinas Perikanan
1 Paket 120.000.000 APBD 1 Paket 132.000.000
x xx xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat disiplin aparatur 98.500.000 108.350.000
x xx xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Dinas perikanan
Dinas Perikanan
65 stel 32.900 .000 APBD 65 stel 36.190.000
x xx xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Terpenuhinya pakaian kedaerahan dan pakaian olah raga
Dinas Perikanan
65 stel 65.600.000 APBD 65 stel 72.160.000
x xx xx 05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan SDM aparatur 75.000.000 75.000.000
x xx xx 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur
Dinas Perikanan
7 paket 75.000.000 APBD 7 paket 82.500.000
III- 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
x xx xx 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat perkembangan sistem pelaporan 6 dokumen 105.000.000
6
dokumen 115.000.000
x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya renja, lakip, penetapan kinerja, RKA Dinas Perikanan, DPA,laporan bulanan,laporan semesteran,laporan prognosis,SPM,SOP, dan Administrasi Kepegawaian dan Barang
5 dok 75.000.000 APBD
5 dok 82.500.000
x xx xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan Dinas Perikanan
Dinas Perikanan
1 dok 30.000.000 APBD
1 dok 33.000.000
Urusan Pilihan
2 05 xx 17
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Humum dalaM Pendayagunaan sumberdaya laut
Tingkat ketersediaan data potensi perikanan yang akurat
Dinas Perikanan
242.100.000 APBD
266.310.000
2 05 xx 17 04
Pengawasan terhadap penggunaan formalin beserta bahan pengawet lainnya
Tingkat penggunaan formalin dan bahan pengawet lainnya
Dinas Perikanan
1 Paket 50.000 .000 APBD
1 Paket 55.000.000
2 05 xx 17 05
Pendataan statistik perikanan Tangkap, budidaya monitoring dan pembinaan
Tersedianya data yang akurat Dinas
Perikanan 1 dok 92.100.000 APBD
1 dok 101.310.000
2 05 xx 17 07 Penyusunan Rancangan Perda Perikanan
Tersedianya regulasi/ kebijakan perikanan daerah
Dinas Perikanan
1 paket 100.000.000 APBD
1 paket 100.000.000
2 05 xx 20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Tingkat Produksi Pembudidaya Ikan
42.000 ton 6.212.255.000
46.000 ton
6.833.480.000
2 05 xx 20 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Meningkatnya produksi benih ikan dari UPR dan BBI
Kab. Lima Puluh Kota
175 juta ekor 415.000.000 APBD
200 juta ekor
456.500.000
2 05 xx 20 02 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
Meiningkatnya Jumlah Kelembagaan Profesional Bidang Perikanan
Kab. Lima Puluh Kota
327 klp 713.350.000 APBD
400 klp 784.685.000
III- 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 05 xx 20 04
Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan
Tercapainya target produksi perikanan
Kab. Lima Puluh Kota
175 juta ekor 815.500.000 DAK &
APBD
200 juta ekor
897.050.000
2 05 xx 20 05 Revitalisasi Perikanan Budidaya Di Kawasan Budidaya
Terpenuhinya Sarana Produksi Budidaya
Kab. Lima Puluh Kota
68 % 1.606.600.000 DAK &
APBD
68 % 1.767.260.000
2 05 xx 20 06
Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu
Terlaksananya Pengembangan Kawasan Minapolitan Dan Kawasan Sentra Produksi
Kab. Lima Puluh Kota
1 kawasan minapolitan, 5 kawasan
sentra produksi
718.500.000 DAK &
APBD
2 dokumen 790.350.000
2 05 xx 20 08 Pengembangan Kawasan Pendederan ikan Unggulan
Tercapainya target produksi perikanan
Kab. Lima Puluh Kota
42.420 ton 1.817.100 .000 DAK &
APBD
46.950 ton 1998.810.000
2 05 xx 20 10 Pengendalian dan pencegahan Penebaran Penyakit Ikan
Berkurangnya penyakit ikan Kab. Lima Puluh Kota
75 % 126.205.00 DAK &
APBD
85% 138.825.000
2 05 xx 22
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Tingkat Ketersediaan sarana dan tenaga Penyuluh Perikanan
Kab. Lima Puluh Kota
296.300.000
325.930.000
2 05 xx 22 01 Kajian Sistem Penyuluh Perikanan
Tersedianya sarana dan tenaga penyuluh Perikanan
Kab. Lima Puluh Kota
1 paket 296.300.000 DAK &
APBD
1 Paket 325.930.000
2 05 xx 23
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Terbentuknya Kawasan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kab. Lima Puluh Kota
1.523.305 .000 1.675.635.500
2 05 xx 23 01
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Tersedianya Kawasan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Kab. Lima Puluh Kota
4 Kawasan 1.523.305.000 DAK &
APBD
5 kawasan 1.675.635.500
III- 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 05 xx 24
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Penambahan Penghasilan Masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya laut
1.444.300
2 05 xx 24 01
Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air tawar
Tergalinya potensi Kawasan Perairan Umum untuk budidaya Perikanan
40 % 235.000.000
APBD 50% 258.500.000
2 05 xx 24 02
Pengembangan Kawasan Pelestarian Sumberdaya Ikan
Berkembangnya kawasan pelestarian sumberdaya ikan
Kab. Lima Puluh Kota
90 lokasi 1.209.300.000 DAK &
APBD
1.330.230.000
Jumlah Total 11.324.260.000 12.456.686.000
Rencana Kerja Dinas PerikananLima Puluh Kota Tahun 2013
IV-1
BAB IV
PENUTUP
Rencana kerja ( Renja) Dinas Perikanan Tahun 2015 disusun melalui
proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Nagari,
musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat Kabupaten sampai pada
pada Musrenbang Tingkat Propinsi dalam rangka memperoleh keterpaduan dan
singkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rencana kerja
( Renja) Dinas perikanan juga tidak terlepas dari Renstra Dinas Perikanan
Tahun 2010 s/d 2015 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan selama 5 Tahun
sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya serta dokumen RPJMD
Kabupaten Lima Puluh Kota.
Renja Dinas Perikanan ini memuat hal-hal yang terkait dengan
pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat
pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.
Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perikanan ini sangat tergantung
kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perikanan. Untuk itu
diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua
unsur Dinas Perikanan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap
pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan
masing-masing.
Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perikanan juga
sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perikanan dalam
menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi
pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program
dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata
Rencana Kerja Dinas PerikananLima Puluh Kota Tahun 2013
IV-2
kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan
maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun
anggaran berjalan atau awal tahun 2015, seluruh kebutuhan pelaksanaan
program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.
Demikian Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh kota
Tahun 2015 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perikanan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.
Ditetapkan di Sarilamak Pada Tanggal Juni 2014
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Ir. REFILZA
NIP. 19630914199103 2 003
SKPD : Dinas Perikanan
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kebutuhan Dana / Pagu
IndikatifSumber Dana
Sesuai Prioritas
Daerah ke …
Sesuai Sasaran
Daerah ke …
Kriteria Kegiatan
1/2/3/4
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
3 4 6 7 8 9 10 12
X XX XX 01 Program : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran 836,150,000 919,765,000
Kegiatan :
X XX XX 01 01 1 Penyediaan Jasa surat menyurat - Tersedianya materai dan perangko dan benda Dinas Perikanan 12 Bulan 5,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 5,500,000
benda pos lainnya -
-
X XX XX 01 02 2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik - Tersedianya jasa listrik, air dan telepon dan Dinas Perikanan 12 Bulan 38,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 41,800,000
internet -
-
X XX XX 01 07 3. Penyediaan jasa Administrasi keuangan - Tersedianya honorarium PA,KPA,PPTK, Dinas Perikanan 12 Bulan 250,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 275,000,000
PPK, Bendaharwan , Honor Non PNS dan -
uang lembur pegawai -
-
X XX XX 01 10 4. Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Perikanan 12 Bulan 40,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 44,000,000
-
X XX XX 01 11 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya Blanko kwitansi, blanko kartu Dinas Perikanan 12 Bulan 30,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 33,000,000
kendali,Disposisi, kwitansi penerimaan PAD -
Amplop dinas , Map dinas dan Belanja Foto copy -
-
X XX XX 01 12 6. Penyediaan komponen instalasi - Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik Dinas Perikanan 12 Bulan 3,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 3,300,000
listrik dan penerangan bangunan kantor -
-
X XX XX 01 13 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor - Tersedianya Lap Top, Komputer PC, Handycam Dinas Perikanan 12 Bulan 140,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 154,000,000
Kipas Angin / AC, infocus dan kalkulator -
-
X XX XX 01 14 8. Penyediaan peralatan rumah tangga - Tersedianya piring, gelas, cangkir, Dinas Perikanan 12 Bulan 14,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 15,400,000
sendok, garpu -
X XX XX 01 15 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Tersedianya buku-buku teknis perikanan, Dinas Perikanan 12 Bulan 20,000,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 22,000,000
perundang-undangan Peraturan perundang-undangan dan -
tersedianya koran/ majalah -
-
X XX XX 01 17 10. Penyediaan makan minum - Terlaksananya rapat-rapat dinas Dinas Perikanan 12 Bulan 34,375,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 37,812,500
-
X XX XX 01 18 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Terlaksanya biaya operasional perjalanan dinas Dinas Perikanan 12 Bulan 261,775,000 APBD Kab. 1 1 12 Bulan 287,952,500
-
X XX XX 02 Program PENINGKATAN SARANA DAN Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana 491,350,000 - 540,485,000
PRASARANA APRATUR aparatur -
Kegiatan -
X XX XX 02 10 1. Pengadaan Mobeluer - Tersedia mobiler kantor Dinas Perikanan 1 Paket 73,350,000 APBD Kab. 1 1 1 Paket 80,685,000
-
X XX XX 02 24 2. Pemeliharaan rutin / berkala kend dinas /operasional - 8 unit Kend roda 4, 35 kendaraan roda 2 Dinas Perikanan 1 Paket 250,000,000 APBD Kab. 1 1 1 Paket 275,000,000
-
X XX XX 02 26 3. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor - Terlaksananya perawatan gedung kantor Dinas Perikanan 1 Paket 48,000,000 APBD Kab. 1 1 1 Paket 52,800,000
- Tersedianya alat-alat kebersihan kantor -
- Pemeliharaan alat-alat kantor ( Jasa Teknisi -
service komputer / printer/ mesin tik -
-
X XX XX 02 42 4. Rehabilitasi Sedang / berat gedung kantor - Terehapnya kantor dinas perikanan Dinas Perikanan 1 Paket 120,000,000 APBD Kab. 1 1 1 Paket 132,000,000
-
X XX XX 03 Program PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tingkat disiplin aparatur 98,500,000 - 108,350,000
Kegiatan -
X XX XX 03 02 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannnya - Tersedianya pakaian dinas beserta Dinas Perikanan 65 stel 32,900,000 APBD Kab. 1 1 65 stel 36,190,000
perlengkapannya -
X XX XX 03 05 2. Pengadaan Pakaian khusus hari -hari tertentu - Tersedianya pakaian olah raga Dinas Perikanan 65 stel 65,600,000 APBD Kab. 1 1 65 stel 72,160,000
- Tersedianya pakaian kedaerahan Dinas Perikanan 65 stel 65 stel -
1
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
REVISI KE - 3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2015
Prakiraan Maju rencana Tahun 2016
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan Penting
Kode
Target Kinerja
Tabel C6
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Lokasi
5 11
Kebutuhan Dana / Pagu
IndikatifSumber Dana
Sesuai Prioritas
Daerah ke …
Sesuai Sasaran
Daerah ke …
Kriteria Kegiatan
1/2/3/4
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
3 4 6 7 8 9 10 121
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
Prakiraan Maju rencana Tahun 2016
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan Penting
Kode
Target Kinerja
Lokasi
5 11
-
X XX XX 05 Program PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA Peningkatan SDM aparatur 75,000,000 - 82,500,000
APARATUR -
Kegiatan -
X XX XX 05 01 1. Pendidikan dan Pelatihan formal - Terlaksananya Peningkatan SDM Aparatur, Dinas Perikanan 1 Paket 75,000,000 APBD Kab. 1 1 1 Paket 82,500,000
- Terikutinya bimtek barang/ jasa pemerintah -
- Terikutinya bimtek keuangan -
- Terikutinya bimtek kepegawaian -
(biaya disesuaikan dengan permintaan -
lembaga penyelenggara) -
-
X XX XX 06 Program PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM Persentase Perkembangan Sistem Pelaporan 105,000,000 - 115,500,000
PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA -
Kegiatan -
X XX XX 06 01 1. Penyampaian laporan capaian kinerja dan - Tersusunnya Renja Dinas Perikanan Dinas Perikanan 1 Paket 75,000,000 APBD Kab. 1 1 1 Paket 82,500,000
ikhtisar realisasi dan kinerja SKPD - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan -
Pembangunan Perikanan -
- Penyusunan Laporan Tahunaan -
- Penyusunan Laporan Kegiatan -
- Penyusunan LAKIP -
- Penyusunan RKA dan DPA Dinas Perikanan -
- Sosialisasi Program dan Kegiatan 2013 -
- Sosialisasi dan Evaluasi Aplikasi Tupoksi -
-
X XX XX 06 01 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Dinas Perikanan 1 Paket 30,000,000 APBD Kab. 1 1 1 Paket 33,000,000
Tahun -
-
2 Urusan Pilihan -
2 05 Kelautan dan Perikanan -
2 05 XX 17 Program PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN Tingkat ketersediaan data potensi 242,100,000 266,310,000
HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN perikanan yang akurat -
SUMBERDAYA LAUT -
Kegiatan -
2 05 XX 17 04 1. Pengawasan terhadap penggunaan formalin beserta Tingkat penggunaan formalin dan bahan 1 paket 50,000,000 APBD Kab. 2 2 1 paket 55,000,000
bahan pengawet lainnya berbahaya lainnya -
-
Terlaksananya pengawasan terhadap keamanan Kab Lima Puluh Kota 12 Bulan 12 Bulan -
ikan konsumsi di pasar terutama terhadap -
penggunaan formalin dan bahan kimia berbaya -
lainnya -
Mengetahui kandungan gizi pakan ikan Kab Lima Puluh Kota 12 Bulan 12 Bulan -
pabrikan dan pakan alternatif -
-
2 05 XX 17 05 2. Pendataan statistik perikanan Tangkap, budidaya Tersedianya data yang akurat 92,100,000 - 1 1 101,310,000
monitoring dan pembinaan -
-
Tersedianya sarana pendukung dalam Dinas Perikanan 1 Paket 27,272,727 DAK + 1 Paket 30,000,000
penyusunan data statistik perikanan
- Pendamping DAK 2,727,273 Pendamping 3,000,000
Tersedianya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK 2,100,000 Penunjang 2,310,000
(Perenc. teknis,Honor Panitia,Administrasi tender, -
Monev, dll) -
Tersedianya data statistik perikanan yang akurat Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 60,000,000 APBD Kab 1 Paket 66,000,000
-
2 05 XX 17 07 3. Penyusunan Rancangan Perda Perikanan Tersedianya regulasi/ kebijakan perikanan daerah 100,000,000 - 110,000,000
- Tersedianya regulasi / kebijakan perikanan daerah Dinas Perikanan 1 paket 50,000,000 APBD Kab. 1 paket 55,000,000
- Tersusunnya Ranperbup Perikanan Dinas Perikanan 1 paket 50,000,000 APBD Kab. 1 paket 55,000,000
Kebutuhan Dana / Pagu
IndikatifSumber Dana
Sesuai Prioritas
Daerah ke …
Sesuai Sasaran
Daerah ke …
Kriteria Kegiatan
1/2/3/4
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
3 4 6 7 8 9 10 121
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
Prakiraan Maju rencana Tahun 2016
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan Penting
Kode
Target Kinerja
Lokasi
5 11
-
2 05 XX 20 Program PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Tingkat produksi Pembudidaya ikan 6,212,255,000 -
6,833,480,500
Kegiatan -
2 05 XX 20 01 1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul Meningkatnya produksi benih ikan dari 415,000,000 - 4 4 456,500,000
UPR dan BBI -
Tersedinya Benih dan Pakan untuk Pokdakan Kec. Suliki,Harau, Pangkalan
Koto Baru, Mungka, Akabiluru,
Payakumbuh, Luak, Kapur IX,
Lareh Sago Halaban
20 Paket 300,000,000 APBD Kab
( Musrenbang)
4 Paket
330,000,000
Tersedianya dana untuk CPCL dan Monitoring dan Evaluasi Kab. Lima Puluh Kota 20 Paket 45,000,000 APBD Kab 20 Paket 49,500,000
-
Tersedianya pakan dan Peralatan BBI sehingga dapat beroperasi
secara maksimal
Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 45,000,000 APBD Kab 1 Paket 49,500,000
dapat berungsinya secara optimal -
Meningkatnya SDM Pokdakan Kec. Suliki,Harau, Pangkalan
Koto Baru, Mungka, Akabiluru,
Payakumbuh, Luak, Kapur IX,
Lareh Sago Halaban, Situjuah
Limo Nagari
2 Paket 25,000,000 APBD Kab 2 Paket 27,500,000
-
- 2 05 XX 20 02 2. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Meiningkatnya Jumlah Kelembagaan 713,350,000 4 4 784,685,000
Profesional Bidang Perikanan -
Terbangun HSRT untuk pokdakan di kawasan perikanan yang
potensial
Kab. Lima Puluh Kota 3 Paket 272,727,273
DAK + 3 Paket
300,000,000
Pendamping DAK 27,272,727
Pendamping
30,000,000
Tersedianya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK (Perenc.
teknis,Honor Panitia,Administrasi tender, 'Monev, dll) Kab. Lima Puluh Kota 21,000,000 23,100,000
-
Tersedianya sarana dan prasarana HSRT untuk pokdakan Kab. Lima Puluh Kota 3 Paket 27,272,727 DAK + 3 Paket 30,000,000
Pendamping DAK 2,727,273 Pendamping 3,000,000
Tersedianya dana penunjang kegiatan ( Perenc, Kab. Lima Puluh Kota 2,100,000 2,310,000
Teknis, Honor Panitia, Administrasi Tender, Monev) -
-
Tersedianya pakan dan calon induk ikan unggul untuk HSRT Kapur IX, Luak, Lareh Sago
Halaban, Situjuah Limo Nagari,
Mungka
3 Paket
204,545,455
DAK
( Musrenbang)
3 Paket
225,000,000
Pendamping DAK
20,454,545
Pendamping
22,500,000
Tersedianya dana penunjang kegiatan ( Perenc, Kab. Lima Puluh Kota 15,750,000 17,325,000
Teknis, Honor Panitia, Administrasi Tender, Monev) -
-
- Penilaian Pokdakan Tk.Kabupaten. Kab. Lima Puluh Kota 1 Kali 35,000,000 APBD Kab. 1 Kali 38,500,000
- Lomba Pokdakan Tk.Propinsi dan Nasional Kab. Lima Puluh Kota 1 Kali 40,000,000 APBD Kab. 1 Kali 44,000,000
-
tersosialisasinya/termonitoringnya kegiatan PUMP PB di
Kabupaten Lima Puluh KotaKab. Lima Puluh Kota 1 Paket 10,000,000 APBD Kab 1 Paket 11,000,000
-
Tersedianya honor bagi Tenaga Harian Lepas Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota 264 OH 14,500,000 APBD 264 OH 15,950,000
-
Termonitoring dan terbina kegiatan Pendampingan pada Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 20,000,000 APBD Kab. 1 Paket 22,000,000
kelompok tani pembudidaya ikan -
2 05 XX 20 04 3. Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan Tercapainya target produksi perikanan 815,500,000 4 4
897,050,000
-
Tersesdianya calon induk ikan unggulan ( mas, Nila, Gurami,
Lele
Kec. Luak, Mungka, Bukik
Barisan9 paket 409,090,909
DAK (
Musrenbang)9 paket
450,000,000
Pendamping DAK 40,909,091 Pendamping45,000,000
Tersedianya dana penunjang kegiatan ( Perenc, Kab. Lima Puluh Kota 9 Paket 31,500,000 APBD 9 Paket 34,650,000
Teknis, Honor Panitia, Administrasi Tender, Monev) -
Kebutuhan Dana / Pagu
IndikatifSumber Dana
Sesuai Prioritas
Daerah ke …
Sesuai Sasaran
Daerah ke …
Kriteria Kegiatan
1/2/3/4
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
3 4 6 7 8 9 10 121
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
Prakiraan Maju rencana Tahun 2016
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan Penting
Kode
Target Kinerja
Lokasi
5 11
-
Tersedianya Calon Induk Ikan Unggul ( Mas Nila, Gurami,lele) 5 Paket 175,000,000
APBD
5 Paket 192,500,000
Tersedinya induk Belut dan Pakan Kec. Suliki, Luak, Bukik
Barisan, Payakumbuh
2 Paket 40,000,000 APBD 2 Paket
44,000,000
-
Tersedianya Honororium tenaga harian Lepas Dinas Perikanan 528 OH 29,000,000 APBD Kab 528 OH 31,900,000
untuk THL -
-
Terlaksananya study banding ke Jejaring pemuliaan ikan Luar daerah 1 Paket 32,000,000 APBD Kab
air tawar
Tersedianya honororium pelaksana kegiatan Dinas Perikinanan 12 OB 28,500,000 APBD Kab
Tersedianya dana kegiatan untuk CPCL dan Kab. Lima Puluh Kota 9 paket 29,500,000 APBD Kab 9 paket 32,450,000
Monev Kegiatan -
- -
-
2 05 XX 20 06 4. Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu Terlaksananya Pengembangan Kawasan 718,500,000 3 3 790,350,000
Minapolitan Dan Kawasan Sentra Produksi
Terehapnya Dan Terbangunnya Kolam Pokdakan Luak, Lareh Sago Halaban 3 Paket 272,727,273 DAK
( Musrenbang) 3 Paket 300,000,000
Di Kawasan Minapolitan Untuk Pengembangan -
Pendamping DAK 27,272,727 Pendamping DAK 30,000,000
Tersedianya dana penunjang kegiatan ( Perenc, Kab. Lima Puluh Kota 3 Paket 21,000,000 APBD 3 Paket 23,100,000
Teknis, Honor Panitia, Administrasi Tender, Monev) -
-
Terlaksananya Kegiatan Minapolitan Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 20,000,000 APBD 1 Paket 22,000,000
Di Kab. Lima Puluh Kota -
Terbangunnya saluran pembawa air untuk dikawasan Kab. Lima Puluh Kota 2 Paket 181,818,182 DAK+ 2 Paket 200,000,000
Minapolitan -
Pendamping DAK 18,181,818 Pendamping 20,000,000
Tersedianya dana penunjang kegiatan ( Perenc, Kab. Lima Puluh Kota 2 Paket 14,000,000 APBD 2 Paket 15,400,000
Teknis, Honor Panitia, Administrasi Tender, Monev) -
-
Pengujian kwalitas induk ikan yang dipelihara di UPR / Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 50,000,000 APBD 1 Paket 55,000,000
Balai Benih Ikan -
-
-
Terlaksananya pengelolaan dan pembinaan di kawasan Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 50,000,000 APBD 1 Paket 55,000,000
Minapolitan dan kawasan penyangga -
-
Meningkatnya SDM petugas dan pembudidaya dalam Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 15,000,000 APBD 1 Paket 16,500,000
mengaplikasikan teknologi pakan ikan hasil penelitian -
dari lembaga penelitian dan/atau masyarakat -
-
Tersedianya bahan bahan hasil penelitian Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 7,500,000 APBD 1 Paket 8,250,000
-
Termonitornya dan terbinanya Kegiatan Pembangunan Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 41,000,000 APBD 1 Paket 45,100,000
Perikanan Budidaya Terpadu -
-
2 05 XX 20 05 5. Revitalisasi Perikanan Budidaya Di Kawasan Budidaya Terpenuhinya Sarana Produksi Budidaya 1,606,600,000 4 4 1,767,260,000
Air Tawar -
-
- Terlaksanaanya pemberdayaan Keramba Jaring Apung dan
Pengadaan benih untuk KJA
Payakumbuh, Pangkalan,
Harau,
5 Paket 500,000,000 APBD
( Musrenbang)
5 Paket 550,000,000
-
- Terlaksananya pemberdayaan keramba sungai Kab. Lima Puluh Kota 12 unit 81,600,000 APBD 12 unit 89,760,000
dan Pengadaaan benih dan pakan -
-
- Tersedianya jalan produksi Pangkalan 3 km 454,545,455 DAK 3 km 500,000,000
-
Pendamping DAK 45,454,545 Pendamping 50,000,000
Tersedianya dana penunjang kegiatan ( Perenc, 5 Paket 35,000,000 APBD 5 Paket 38,500,000
Teknis, Honor Panitia, Administrasi Tender, Monev) Kab. Lima Puluh Kota -
-
Kebutuhan Dana / Pagu
IndikatifSumber Dana
Sesuai Prioritas
Daerah ke …
Sesuai Sasaran
Daerah ke …
Kriteria Kegiatan
1/2/3/4
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
3 4 6 7 8 9 10 121
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
Prakiraan Maju rencana Tahun 2016
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan Penting
Kode
Target Kinerja
Lokasi
5 11
- Meningkatnya SDM dalam pengelolaan usaha perikanan Kab. Lima Puluh Kota 1 paket 20,000,000 APBD 1 paket 22,000,000
-
- Meningkatnya SDM dalam pengelolaan usaha perikanan Kab. Lima Puluh Kota 1 paket 25,000,000 APBD 1 paket 27,500,000
- Termonitor dan terbinanya kegiatan revitalisasi Kab. Lima Puluh Kota 1 paket 25,000,000 APBD 1 paket 27,500,000
- Tersedianya rekomendasi teknis tang tepat dan akurat Kab. Lima Puluh Kota 1 paket 20,000,000 APBD 1 paket 22,000,000
- Pengadaan KJA Kec. Payakumbuh, Pangkalan (
Musrenbang)
2 paket 400,000,000 APBD
( Musrenbang) 2 Paket 440,000,000
- 2 05 XX 20 08 7. Pengembangan Kawasan Pendederan ikan Terpenuhinya sarana produksi budidaya 1,817,100,000 3 3 1,998,810,000
Unggulan -
-
Terbangunnya kolam PokdakanPayakumbuh, Pangkalan, Bukit
Barisan, Kapur IX, Mungka4 paket
363,636,364
DAK (
Musrenbang)4 paket 400,000,000
-
Pendamping DAK 36,363,636 Pendamping 40,000,000
Tersedianya dana penunjang kegiatan ( Perenc, Kab. Lima Puluh Kota 3 paket 28,000,000 APBD Kab 3 paket 30,800,000
Teknis, Honor Panitia, Administrasi Tender, Monev) -
-
-
Tersedinya Demplot percontohan inovasi teknologi tepat guna Kab. Lima Puluh Kota 2 paket 163,636,364 DAK + 2 paket 180,000,000
dan ramah lingkungan ( teknologi pembuatan pakan ikan) -
Pendamping DAK 16,363,636 Pendamping 18,000,000
Tersedianya dana penunjang kegiatan ( Perenc, Kab. Lima Puluh Kota 1 paket 12,600,000 APBD Kab 1 paket 13,860,000
Teknis, Honor Panitia, Administrasi Tender, Monev) -
-
-
Tersedianya honorarium penjaga BBI Kab. Lima Puluh Kota 6 orang 87,000,000 APBD Kab 5 orang 95,700,000
-
Meningkatnya SDM Pembudidaya Ikan Bidang Perbenihan Kab. Lima Puluh Kota 1 paket 10,000,000 APBD Kab 1 paket 11,000,000
-
-
Study Comperatif ke Daerah sentra Produksi Luar provinsi 1 paket 70,000,000 APBD Kab 1 paket 77,000,000
Ikan Air Tawar -
-
Hibridasi induk ikan gurami dalam rangka peningkatan kualitas Kab. Lima Puluh Kota 1 paket 95,000,000 APBD Kab. 1 paket 104,500,000
benih dan induk ikan gurami asal lima puluh kota -
Tersedinya Monitoring dan evaluasi Kegiatan serta CPCL Kab. Lima Puluh Kota 1 paket 35,000,000 APBD Kab 1 paket 38,500,000
Kegiatan -
-
Tersedianya mesin pakan ikan skala kecil Akabiluru, LSH ( Musrenbang) 1 unit 25,000,000 APBD Kab. 1 unit
Terbangunnya BBI Central di Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 727,272,727 DAK
Pendamping DAK 72,727,273 APBD
Penunjang DAK 56,000,000 APBD
Tersedianya dana CPCL dan Monev Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 18,500,000
- 2 05 XX 20 10 8. Pengendalian dan pencegahan Penebaran Berkurangnya penyakit ikan 126,205,000 - 2 2 138,825,500
Penyakit Ikan -
-
Beroperasinya Laboratorium Dinas Perikanan 1 Paket 74,090,909 DAK 1 Paket 81,500,000
-
Pendamping DAK 7,409,091 Pendamping 8,150,000
Tersedianya dana penunjang Kegiatan DAK Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 5,705,000 APBD Kab 1 Paket 6,275,500
-
-
Termonitornya hama dan penyakit ikan Kab. Lima Puluh Kota 5 Paket 27,000,000 APBD Kab 5 Paket 29,700,000
-
Meningkatnya SDM Pokdakan tentang penanggulangan Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 12,000,000 APBD Kab 1 Paket 13,200,000
dan pengobatan penyakit ikan -
Kebutuhan Dana / Pagu
IndikatifSumber Dana
Sesuai Prioritas
Daerah ke …
Sesuai Sasaran
Daerah ke …
Kriteria Kegiatan
1/2/3/4
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
3 4 6 7 8 9 10 121
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
Prakiraan Maju rencana Tahun 2016
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan Penting
Kode
Target Kinerja
Lokasi
5 11
-
Tersedianya obat-obatan ikan untuk pokdakan Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 10,000,000 APBD Kab 1 Paket 11,000,000
-
Terkendali dab berkurangnya kasus penyakit ikan Kab. Lima Puluh Kota 7 Paket 9,000,000 APBD Kab 7 Paket 9,900,000
secara masal -
-
-
2 05 XX 22 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Tingkat Ketersediaan Penyuluh Perikanan Yang Propesional 296,300,000 325,930,000
Kegiatan -
2 05 XX 22 01 1. Kajian Sistem Penyuluh Perikanan Tersedianya Tenaga Penyuluh Perikanan 296,300,000 3 3 325,930,000
Yang Propesional -
Terlaksananya pelatihan bagi petugas dan penyuluh perikananKab. Lima Puluh Kota
1 Paket 10,000,000 APBD Kab. 1 Paket11,000,000
meningkatnya wawasan dan SDM petugas dan penyuluh
perikanan Kab. Lima Puluh Kota
1 Paket100,000,000 APBD Kab.
1 Paket
110,000,000
Pengadaan sarana alat bantu penyuluhanKab. Lima Puluh Kota
1 Paket81,818,182
DAK 1 Paket90,000,000
Pendamping DAK
8,181,818
Pendamping
9,000,000
tersedianya dana penunjang untuk pelaksanaan kegiatan DAKKab. Lima Puluh Kota
1 Paket6,300,000
APBD Kab. 1 Paket6,930,000
- Tersedianya bahan praktek pelatihan bagi petugas dan
penyuluh perikanan, perlengkapan lapangan Kab. Lima Puluh Kota 1 paket 50,000,000 APBD Kab.
1 paket 55,000,000
Tersedianya dana untuk identifikasi CPCL dan Monev Kab. Lima Puluh Kota 1 paket 40,000,000 APBD Kab.
1 paket 44,000,000
- 2 05 XX 23 Program OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN 1,523,305,000 - 1,675,635,500
PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN -
Kegiatan -
2 05 XX 23 01 1. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 1,523,305,000 4 4 1,675,635,500
Produksi Produksi Perikanan -
-
Teridentifikasinya rumah tangga pengolah Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 26,620,000 APBD Kab. 1 Paket 29,282,000
Ikan, UPI, Pedagang Ikan dan UPPN -
-
- Tersedianya bangsal pengolahan ikan skala kecil Luak, Pangkalan, Payakumbuh 1 Paket
105,454,545
DAK + 1 Paket 116,000,000
10,545,455 Pendamping 11,600,000
- Tersedianya Dana penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK 1 Paket 8,120,000 APBD Kab. 1 Paket 8,932,000
(Perencanaan Teknis, Honor Panitia, -
Administrasi tender, Monev) -
- Terlengkapinya sarana bangsal pengolahan sesuai Kab. Lima Puluh Kota 3 Paket 81,818,182 DAK + 3 Paket 90,000,000
Petunjuk teknis DAK -
8,181,818 Pendamping 9,000,000
- Tersedianya Dana penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK Kab.Lima Puluh Kota 1 Paket 6,300,000 APBD Kab. 1 Paket 6,930,000
(Perencanaan Teknis, Honor Panitia, -
Administrasi tender, Monev)
- Tersedianya peralatan pengolahan sederhana Jakarta/Batam/ Padang 1 Paket 13,636,364 DAK + 1 Paket 15,000,000
-
1,363,636 Pendamping 1,500,000
Tersedinya dana Penunjang pelaksanaan DAK (Perenc.teknis, 1 Paket 1,050,000 APBD Kab. 1 Paket 1,155,000
Honor Panitia, Administrasi Pengadaan, Monev dll) -
- Tersedianya peralatan pemasaran ikan dan Prop.Sumatera Barat 1 Paket 15,909,091 DAK + 1 Paket 17,500,000
Kab. Lima Puluh Kota -
1,590,909 Pendamping 1,750,000
Dana Penunjang pelaksanaan DAK (Perenc.teknis, 1 Paket 1,225,000 APBD Kab. 1 Paket 1,347,500
Honor Panitia,Administrasi Pengadaan, Monev dll) -
-
Kebutuhan Dana / Pagu
IndikatifSumber Dana
Sesuai Prioritas
Daerah ke …
Sesuai Sasaran
Daerah ke …
Kriteria Kegiatan
1/2/3/4
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
3 4 6 7 8 9 10 121
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
Prakiraan Maju rencana Tahun 2016
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan Penting
Kode
Target Kinerja
Lokasi
5 11
Terlaksananya monev kegiatan tahun 1 Paket 20,000,000 APBD Kab. 1 Paket 22,000,000
sebelumnya Dinas Perikanan -
-
Terlaksananya berbagai macam promosi, 1 Paket 19,965,000 APBD Kab. 1 Paket 21,961,500
ikutinya event promosi dalam dan luar negeri Kab.Lima Puluh Kota -
dan terikutinya event promosi sektor perikanan -
-
Terlaksananya kegiatan lomba gemar ikan Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 33,275,000 APBD Kab. 1 Paket 36,602,500
Tk. Kabupaten dan Propinsi -
-
Tersedianya informasi tentang pengolahan dan Kab.Lima Puluh Kota
1 Paket19,965,000
APBD Kab. 1 Paket21,961,500
pemasaran hasil perikanan -
-
-
Terbangunnya/Terehabnya pasar ikan tradisional menjadi
menjadi pasar ikan yang layak dan baik Guguak, Bk Barisan, Suliki
3 Paket
518,181,818
DAK
( Musrenbang)
3 Paket
570,000,000
-
51,818,182 Pendamping 57,000,000
- Tersedianya Dana penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK Dinas Perikanan 2 Paket 39,900,000 Penunjang 2 Paket 43,890,000
(Perencanaan Teknis, Honor Panitia, -
Administrasi tender, Monev)
Tersedianya kios mini tempat pemasaran hasil perikananSuliki, Payakumbuh, Luak
2 Paket
63,636,364 DAK
( Musrenbang)
2 Paket
70,000,000
-
6,363,636 Pendamping 7,000,000
- Tersedianya Dana penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK Dinas Perikanan 2 Paket 4,900,000 Penunjang 2 Paket 5,390,000
(Perencanaan Teknis, Honor Panitia, -
Administrasi tender, Monev) -
Tersusunnya statistik pengolahan hasil 1 Paket 6,655,000 APBD Kab. 1 Paket 7,320,500
perikanan Dinas Perikanan -
Meningkatnya wawasan petugas 1 Paket 38,500,000 APBD Kab. 1 Paket 42,350,000
Kab.Lima Puluh Kota -
-
Meningkatnya wawasan dibidang pengolahan / lokasi jambore PKK 1 Paket 20,000,000 APBD Kab. 1 Paket 22,000,000
hasil Kab.Lima Puluh Kota -
-
Tumbuh dan terbinanya Asosiasi Pengolah Ikan , Jawa Tengah / Jawa Timur 1 Paket 10,945,000 APBD Kab. 1 Paket 12,039,500
Asosiasi Pedagang Ikan dan Kelompok Pengolah -
Ikan/pedagang ikan -
Jawa Timur -
Terlaksananya Penguatan/diseminasi Forikan 1 Paket 27,500,000 APBD Kab. 1 Paket 30,250,000
Kabupaten Puluh Kota Luar Kab/Luar Propinsi -
-
Terlaksanannya pameran pembangunan setiap Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 44,000,000 APBD Kab. 1 Paket 48,400,000
tahunnya dan terikutinya Jambore PKK -
-
Terlaksananya lomba UKM pengolahan Ikan Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 20,460,000 APBD Kab. 1 Paket 22,506,000
-
Terikutinya pameran dan arena promosi oleh Luar Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 19,965,000 APBD Kab. 1 Paket 21,961,500
pokdakan/poklahsar -
-
Meningkatnya ketrampilan petugas/pengolah/ Luar Provinasi 1 Paket 49,115,000 APBD Kab. 1 Paket 54,026,500
Pemasar Ikan dalam berusaha. -
-
Menambah motivasi berusaha dan wawasan Luar Provinasi 1 Paket 108,845,000 APBD Kab. 1 Paket 119,729,500
peserta komperatif -
-
Terikutinya expo produk daerah pada setiap Luar Propinsi 1 Paket 88,000,000 APBD Kab. 1 Paket 96,800,000
event secara selektif -
- Tersedianya Honor Tenaga Harian Lepas Dinas Perikanan 12 OB 14,500,000 APBD 24 OB 15,950,000
-
Terperiksanya sampel olahan hasil perikanan Kab. Lima Puluh Kota 10 Paket 15,000,000 APBD 10 Paket 16,500,000
-
Kebutuhan Dana / Pagu
IndikatifSumber Dana
Sesuai Prioritas
Daerah ke …
Sesuai Sasaran
Daerah ke …
Kriteria Kegiatan
1/2/3/4
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
3 4 6 7 8 9 10 121
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
Prakiraan Maju rencana Tahun 2016
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan Penting
Kode
Target Kinerja
Lokasi
5 11
2 05 xx 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya 1,444,300,000 1,588,730,000
Laut, Air Payau dan Air Tawar -
2 05 xx 24 01 Kegiatan -
1. Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Tergalinya potensi perairan umumdaratan 235,000,000 3 3 258,500,000
Payau dan Air Tawar -
-
Terdatanya jenis ikan, spesifikasi alat tangkap ikan dan Kab Lima Puluh Kota 1 Paket 100,000,000 APBD Kab 1 Paket 110,000,000
evaluasi nilai ekonomi diperiaran umum daratan /suaka -
perikanan sebagai data dasar untuk perencanaan
pembangunan perikanan berbasis masyarakat di kab. Lima -
puluh kota
Tergalinya potensi kawasan budidaya air tawar Kab Lima Puluh Kota 1 Paket 100,000,000 APBD Kab 1 Paket 110,000,000
-
Tersedianya dana CPCL dan Monev kegiatan Kab. Lima Puluh Kota 1 Paket 35,000,000 APBD Kab.
- 2 05 xx 24 02 2. Pengembangan Kawasan dan Berkembangnya kawasan pelestarian 1,209,300,000 3 3 1,330,230,000
Pelestarian Sumberdaya Perikanan sumberdaya perikanan -
Sub. Kegiatan -
Terbinanya pokmaswas dan terpilihnya Kab Lima Puluh Kota 1 Paket 80,000,000 APBD Kab 1 Paket 88,000,000
pemenang lomba Pokmaswas Tk Kab, -
Propinsi -
-
- Tersedianya Honor Tenaga Harian Lepas Dinas Perikanan 12 OB 14,500,000 APBD 24 OB 15,950,000
Terbangunnya sarana pintu gerbang Kab Lima Puluh Kota 2 Unit 136,363,636 DAK + 2 Unit 150,000,000
di kawasan konservasi -
Pendamping DAK 13,636,364 Pendamping 15,000,000
Tersedianya Dana penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK 10,500,000 APBD 11,550,000
(Perencanaan Teknis, Honor Panitia, -
Administrasi tender, Monev)
-
Terbangunnya pos jaga sebagai tempat Kab Lima Puluh Kota 2 Unit 181,818,182 DAK + 2 Unit 200,000,000
untuk menfasilitasi kegiatan pengawasan
lubuk larangan
Pendamping DAK 18,181,818 Pendamping 20,000,000
Tersedianya Dana penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK 14,000,000 APBD 15,400,000
(Perencanaan Teknis, Honor Panitia, -
Administrasi tender, Monev) -
Terbangunnya shelter sebagai tempat berlindung, tempat Suliki, Pangkalan,Mungka 2 unit 136,363,636 DAK + 2 unit 150,000,000
istirahat sementara -
Pendamping DAK 13,636,364 Pendamping 15,000,000
Tersedianya Dana penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK 10,500,000 APBD 11,550,000
(Perencanaan Teknis, Honor Panitia, ( Musrenbang ) -
Administrasi tender, Monev) -
- Terbangunnya sarana pengembangan biota langka Kab Lima Puluh Kota 1 Paket 218,181,818 DAK + 1 Paket 240,000,000
-
Pendamping DAK 21,818,182 Pendamping 24,000,000
Tersedianya Dana penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK 16,800,000 APBD 18,480,000
(Perencanaan Teknis, Honor Panitia, -
Administrasi tender, Monev) -
Tersedianya sarana pendukung kegiatan Kab Lima Puluh Kota 1 Paket 45,454,545 DAK + 1 Paket 50,000,000
konservasi sumberdaya ikan -
Pendamping DAK 4,545,455 Pendamping 5,000,000
Tersedianya Dana penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK 3,500,000 APBD 3,850,000
(Perencanaan Teknis, Honor Panitia, -
Administrasi tender, Monev) -
Kebutuhan Dana / Pagu
IndikatifSumber Dana
Sesuai Prioritas
Daerah ke …
Sesuai Sasaran
Daerah ke …
Kriteria Kegiatan
1/2/3/4
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
3 4 6 7 8 9 10 121
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
2
Prakiraan Maju rencana Tahun 2016
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Catatan Penting
Kode
Target Kinerja
Lokasi
5 11
Terlaksananya pelatihan pembenihan Kab Lima Puluh Kota 1 paket Paket 85,000,000 APBD Kab 1 Paket 93,500,000
ikan langka -
Tersedianya pakan ikan untuk lubuk larangan
Kec. Situjuah Limo Nagari,
Harau, Payakumbuh,
Mungka,suliki, gn omeh
10 Paket 70,000,000 APBD Kab
( Musrenbang)1
Paket 77,000,000
-
-
Tersedianya alat dan biaya operasional Kab Lima Puluh Kota 1 paket Paket 40,000,000 APBD Kab 1 Paket 44,000,000
Hatchery -
Terlaksananya pengelolaan suaka Kab Lima Puluh Kota 1 paket Paket 20,000,000 APBD Kab 1 Paket 22,000,000
perikanan yang efisien dan efektif -
Termonitornya dan terbinanya kegiatan Kab Lima Puluh Kota 1 paket Paket 54,500,000 APBD Kab 1 Paket 59,950,000
-
-
11,324,260,000 12,456,686,000
CTT : Jumlah Dana DAK 4,777,272,727 -
Jumlah Dana Pendamping DAK 477,727,273
Jumlah Dana Penunjang DAK 367,850,000 Total Dak
APBD Murni 5,701,410,000 -
Total Dana di Renja 2015 11,324,260,000 1111441700
878500000
5,622,850,000 790000000
1645000000
30000000
4454941700
Sarilamak , 22 April 2014
JUMLAH TOTAL
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Ir. R E F I L Z A
NIP.19630914199103 2 003
SKPD : DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NAGARI KECAMATAN
1 3 4 5 6 7
I. PROGRAM : PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
KEGIATAN :
1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Sub. Kegiatan :
- Bantuan Bibit Ikan Andiang sulikiBerkurangnya Rumah Tangga
miskin sektor perikanan 75,000,000
Tarantang Harau 50,000,000
pangkalan Pangkalan 50,000,000
Pangkalan Pangkalan Koto Baru 250,000,000
Koto Alam Pangkalan Koto Baru 200,000,000
Simpang Kapuak 100,000,000
Akabiluru 22,500,000
Suliki Suliki 10,000,000
Sungai rimbang Suliki 50,000,000
Talang maur Mungka 20,000,000
Sungai Antuan Mungka 50,000,000
Jopang manganti Mungka 2,000,000
Sarilamak Harau 20,000,000
Koto Tangah
Simalanggang Payakumbuh
- Tanjung Bungo suliki 10,000,000
Tanjung Balik Pangkalan Koto Baru 200,000,000
Mangilang Pangkalan Koto Baru 20,000,000
- Suliki Suliki 30,000,000
Tanjung Balik Pangkalan Koto Baru 20,000,000
Batu Hampar Akabilru 10,000,000
Tanjung Bungo suliki 10,000,000
Limbanang suliki
- Si kabu-kabu Luak 25,000,000
Kurai Suliki 20,000,000
CATATAN *
Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2015
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NO
LOKASI
2
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME
Bantuan Bibit Budidaya Perikanan Untuk Kelompok
pembudidaya
Pengadaan Benih Ikan
Pengadaan Pakan
NAGARI KECAMATAN
1 3 4 5 6 7
CATATAN *NO
LOKASI
2
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME
- Padang Bungo SulikiBerkurangnya Rumah Tangga
miskin sektor perikanan 50,000,000
Andiang Suliki 50,000,000
Koto Baru Simalanggang Payakumbuh 10,000,000
Bukit Limbuku Harau 10,000,000
Simpang Sugiran Guguak 10,000,000
- Kurai suliki 10,000,000
Botuang suliki 10,000,000
Koto alam Pangkalan Koto baru 100,000,000
Galugua Kapur IX 20,000,000
Akabiluru 10,000,000
Jr.Bungo Tanjuang
Kapalo Koto dan Akabiluru 15,000,000
Koto Baru Simalanggang Payakumbuh 100,000,000
Tanjuang Pauah Pangkalan Koto baru 50,000,000
Koto Tangah
simalanggangPayakumbuh 33,000,000
Piobang 10,000,000
Manggilang Pangkalan Koto baru 20,000,000
Solok Bio-Bio Harau 10,000,000
Suliki suliki 10,000,000
Mudiak Liki suliki 10,000,000
- Bukik Limbuku HarauBerkurangnya Rumah Tangga
miskin sektor perikanan 10,000,000
Mungka Mungka 10,000,000
Talang Maur 15,000,000
- Kurai SulikiBerkurangnya Rumah Tangga
miskin sektor perikanan 10,000,000
Tanjuang Pauah Pangkalan Koto Baru 50,000,000
Mungka 10,000,000
Galugua Kapur IX 20,000,000
Tarantang Harau 50,000,000
- Sungai Kamuyang Luak 10,000,000
2.
- Tanjung Balik Pangkalan Koto BaruBertambahnya modal untuk
pengembangan usaha 100,000,000
Pemberantasan Hama Penyakit Perikanan
Pengadaan Bibit Ikan / Pembudidayaan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Sub. Kegiatan
Penguatan Modal Usaha Perikanan
Bantuan bibit belut
Pengadaan Bibit Ikan Nila Gip dan Majalaya
Bantuan subsidi pakan
NAGARI KECAMATAN
1 3 4 5 6 7
CATATAN *NO
LOKASI
2
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME
- Andaleh Luak 200,000,000
Kapalo Koto Akabiluru 10,000,000
Baringin Akabiluru 100,000,000
Bungo Tanjuang Akabiluru 100,000,000
Sikabu-Kabu Luak 25,000,000
- solok Bio-Bio Harau 5,000,000
Situjuah Gadang 10,000,000
Koto Baru Simalanggang Payakumbuh 10,000,000
Harau Harau 100,000,000
- Sikabu-Kabu Luak 25,000,000
- Andaleh Luak 200,000,000
- Singai Kamuyang Luak 100,000,000
Situjuah Gadang 10,000,000
- Koto Tangah
SimalanggangPayakumbuh Meningkatnya SDM
Pembudidaya ikan 50,000,000
- Sariak Laweh akabiluru 10,000,000
Jr.Bungo Tanjuang
Baringinakabiluru 25,000,000
- Tungkar Situjuah Limo Nagari Meningkatnya SDM
Pembudidaya ikan 10,000,000
- Andiang Suliki Meningkatnya SDM
Pembudidaya ikan 50,000,000
Jr.Tanjuang Bungo akabiluru 50,000,000
Akabiluru 18,000,000
Sariak Laweh akabiluru 10,000,000
- Akabiluru 18,000,000
3.
- Mungo Luak Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 20,000,000
Suliki suliki 100,000,000
Koto Tangah
SimalanggangPayakumbuh 100,000,000
Tanjung Bungo suliki 100,000,000
Kurai suliki Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 50,000,000
- Andaleh Luak 350,000,000
- Andaleh Luak 250,000,000
- Sungai Kamuyang Luak 900,000,000
- Mungo Luak 600,000,000
- SD 04 Kuranji Guguak Terbangunnya kolam ikan 100,000,000
- Andaleh Luak 150,000,000
Tungkar Situjuah Limo Nagari 7,500,000
- Gurun Harau Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 10,000,000
Koto Baru Simalanggang Payakumbuh 10,000,000
Tanjung Pauh Pangkalan Koto Baru 5,000,000
Pelatihan Budidaya Ikan Gurame
Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar
Pengembangan Hasil Perikanan/Pertanian/Peternakan
Pengenalan Pengolahan Hasil Produksi Ikan
Pembuatan kolam ikan dan bantuan bibit
Pembinaan Petani perikanan
Pelatihan pembibitan ikan
Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan)
Pelatihan Budidaya Kodok sawah dan Belut
Penyuluh Perikanan
Pelatihan Budidaya Ikan
Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan
Sub. Kegiatan
Pembangunan/ rehab Kolam Pokdakan
Pengembangan Budidaya Ikan Konsumsi
Pengembangan Teknologi Perikanan
Tindak Lanjut nagari Minapolitan
Penguatan Modal Usaha Perikanan
Pelatihan Ternak Lele -Plastik
Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan
NAGARI KECAMATAN
1 3 4 5 6 7
CATATAN *NO
LOKASI
2
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME
- SiKabu-Kabu Luak 5,000,000
- Tanjung Pauh Pangkalan Koto Baru Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 15,000,000
- Tanjung balik Pangkalan Koto Baru 150,000,000
- Anding Suliki Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 40,000,000
- Jr.Baringin akabiluru 60,000,000
4.
- Mungo luak 50,000,000
- Maek Bukik Barisan - Meningkatnya produksi
benih ikan 250,000,000
- Koto Alam Pangkalan Koto Baru 100,000,000
5.
- Andaleh Luak Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 500,000,000
- Andaleh Luak Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 250,000,000
- Andaleh Luak Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 100,000,000
- Jor.VI Kampung Luak Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 100,000,000
- Koto Baru Simalanggang Payakumbuh Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 75,000,000
- Koto Tangah
Simalanggang Payakumbuh Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 200,000,000
- Tanjung Pauh Pangkalan Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 200,000,000
- Sarilamak Harau Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 100,000,000
- Sei. Beringin Payakumbuh Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 100,000,000
- Simalanggang Payakumbuh Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 200,000,000
- Maek Bukik Barisan Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 100,000,000
- Tj. Pauh Pangkalan Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 100,000,000
- Korek Hilia Suliki Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 100,000,000
- Maek Bukik Barisan Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 100,000,000
- Galugua Kapur IX Meningkatnya produksi ikan
konsumsi 200,000,000
- Sarilamak Harau Meningkatnya produksi ikan 100,000,000
:
1.
- Maek Bukik Barisan - Meningkatnya prduksi ikan
olahan 250,000,000
- Koto Tangah
simalangangPayakumbuh - Meningkatnya prduksi ikan
olahan 100,000,000
Tanjung Balik Pangkalan - Meningkatnya prduksi ikan
olahan 500,000,000
- Ronah Bukik Barisan - Meningkatnya prduksi ikan
olahan 100,000,000
- Andaleh Luak - Meningkatnya prduksi ikan
olahan 800,000,000
- Maek Bukik Barisan - Meningkatnya prduksi ikan
olahan 100,000,000
Pengembangan Sentra Pengolahan Ikan
Pengadaan Mesin Pembuatan Pakan Ikan
Pembangunan Saluran pembawa air
Sub Kegiatan
Lanjutan Pipanisasi Irigasi Batang Tabit
Lanjutan Pengembangan Pasar Benih
Pemberdayaan Hactery
Keramba Ikan
Sub. Kegiatan :
Kajian Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi
Perikanan
OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
PROGRAM
Pembuatan Kolam ikan Surau Nurul Iman dan Ikbal
Revitalisasi Perikanaan Budidaya dikawasan Budidaaya air
tawar
Pengadaan Jala Apung/ Embung Lubuk Titian Kudo
Penambahan Keramba Jaring Apung (KJA)
Pengadaan Jala Apung
Pemanfaatan saluran irigasi untuk usaha keramba
Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
Pembukaan rawang bakuang untuk kolam ikan dan
Pariwisata
Pengadaan Mesin Pengolahan Ikan
Pengembangan Gedung Pengolahan Ikan Kering
Pengadaan Bibit Unggul Ikan dan Belut
Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya
Perikanan
Irigasi sungai Kapo (Saluran pembawa Perikanan)
Budidaya ikan darat
Bantuan sarana dan Prasarana Pemasaran Ikan
Pengadaan calon induk/bibit ikan
Pengadaan Calon Induk Ikan Mas/ Nila/ Lele
Perluasan genangan Boncah Godang
Perikanan Air tawar
Pengembangan Usaha Perikanan
Pengolahan Hasil Perikanan
Bantuan alat pengolahan ikan
Sub Kegiatan :
KEGIATAN
Pemanfaatan saluran irigasi untuk usaha budidaya
ikan keramba
Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan
NAGARI KECAMATAN
1 3 4 5 6 7
CATATAN *NO
LOKASI
2
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME
Tanjung Balik Pangkalan Koto Baru - Meningkatnya prduksi ikan
olahan 150,000,000
.- Tanjung Balik Pangkalan Koto Baru - Meningkatnya prduksi ikan
olahan 80,000,000
- Tanjung Pauh Pangkalan Koto Baru - Tersedianya pasar ikan 150,000,000
- Tanjuang Pauh Pangkalan Terbangunnya rumah asap
bagi UPI 100,000,000
1.
- Situjuah Tungka - Bertambahnya populasi ikan
di Perairan Umum 10,000,000
Mungka Mungka 10,000,000
Sungai Antuan Mungka 10,000,000
Simpang kapuak Mungka 15,000,000
Talang Maur Mungka 10,000,000
Situjuah Ladang laweh Situjuah Limo Nagari 10,000,000
VII Koto Talago Guguak 15,000,000
Taeh Baruah Payakumbuh 10,000,000
- Mudiak Liki suliki 10,000,000
Kurai suliki 10,000,000
- jr.Air Putiah Harau - Tersedianya bibit ikan
garing untuk Pokdakan 5,000,000
Jr.Sarilamak Harau 10,000,000
- Koto Baru Simalanggang Payakumbuh - Bertambahnya populasi ikan
di Perairan umum 10,000,000
- Tanjuang Pauh Pangkalan Koto Baru - Terbangunnya dermaga
mini 500,000,000
- Tungkar Situjuah Limo Nagari 60,000,000
- Tanjuang Pauh Pangkalan Koto Baru - Terbangunnya pasar
pelelangan ikan 200,000,000
- Pauh Sangik akabiluru 30,000,000
Jr.Bungo Tanjung
Baringinakabiluru 50,000,000
- Manggilang Pangkalan Koto Baru 100,000,000
- Sungai Rimbang suliki- Terbangunnya shelter di
lokasi lubuk larangan 225,000,000
- Lubuak Nago Pangkalan Koto Baru 50,000,000
Pauah anok Pangkalan Koto Baru 50,000,000
Subasa Pangkalan Koto Baru 50,000,000
Lubuak Tabuan Pangkalan Koto Baru 75,000,000
Banjaranah Pangkalan Koto Baru 50,000,000
- Sungai Rimbang Suliki 500,000,000
- Manggilang Pangkalan Koto Baru - Tersedianya mesin tempel 100,000,000
13,656,000,000 JUMLAH
Pengadaan Lemari asap
Pembangunan Pasar Pelelangan Ikan
Pokmaswas
Pembangunan Bronjong Lubuk Larangan
Pembangunan Pasar Pelelangan Ikan
Pembangunan Dermaga Mini
Pengembangan Kawasan dan Pelestarian sumberdaya
perikananSub Kegiatan
Bantuan benih ikan larangan
Pembudidayaan Ikan Larangan
PENGEMBANGAN KAWASAN PROGRAM
Pembangunan rumah asap sederhana bagi UKM
Pengadaan Mesin tempel
Pembangunan Shelter
Pengadaan ikan larangan di Batang Namang
Bantuan bibit ikan Untuk Lubuk Larangan
BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR
TAWAR
KEGIATAN
Pos Jaga
Pelatihan Pokmaswas
Pengembangan Ikan Larangan Arus Deras
NAGARI KECAMATAN
1 3 4 5 6 7
CATATAN *NO
LOKASI
2
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME
Sarilamak , Maret 2014
A.n KEPALA DINAS
PERIKANANKABUPATEN LIMA PULUH
KOTASekretaris
Mohd. Siswanto, S.Pi, M.Si
1971080819998 031 004