1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara
Barat mengacu kepada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50
Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan,
monitoring dan evaluasi sertapengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan
di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan urusan
Pemerintah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang diberikan pemerintah
kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
fungsinya adalah : (1) merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan
bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; (2) pembinaan dan pelaksanaan
tugas urusan pemerintahan bidang koperasi; (3) pembinaan dan pelaksanaan
tugas urusan pemerintahan bidang Usaha Kecil dan Menengah; (4)
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah.
2
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut telah dicapai jumlah
Koperasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember 2018
sebanyak 4.203 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 2.602 (61,91%),
jumlah KSP/USP Koperasi sebanyak 4.190 unit, terdiri dari Koperasi Simpan
Pinjam (KSP) sebanyak 259 buah dan Unit Simpan Pinjam (USP) sebanyak
3.931 unit, sedangkan jumlah KSPPS/USPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pola
Syariah/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah) sebanyak 38 unit, artinya sebagian
besar usaha yang berkembang di koperasi adalah sector riil khususnya
penyaluran jasa simpan pinjam sehingga dapat disimpulkan bahwa Koperasi
sangat membantu kepentingan anggotanya terutama di bidang Simpan Pinjam
dalam rangka meningkatkan kesejahtera ananggotanya, sehingga sector ini
harus selalu didukung, dibina agar senantiasa sehat dan berkualitas dalam
pengelolaannya.
Sedangkanjumlah UMKM sesuai dengan hasil pemetaan usaha mikro,
kecil dan menengah kerjasama Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dengan
Badan Pusat Statistik Provinsi NTB tahun 2005 bahwa jumlah UMKM sebanyak
392.162 unit (tidak termasuk sektor pertanian) dengan penyerapan tenaga
kerja sebanyak 508.636 unit, sedangkan data tahun 2006 menurut NTB dalam
angka (BPS) jumlah UMKM sebanyak 544.607 unit, pada tahun 2015
bertambah sebanyak 1.080 unit, yang berasal dari Wira Usaha Baru sehingga
jumlah UMKM per Desember 2015 menjadi 645.788 unit, dan sampai dengan
Tahun 2016 bertambah sebanyak 1.200 unit yang berasal dari Wirausaha Baru
sehingga jumlah UMKM sampai dengan tahun 2016 berjumlah 646.988 unit,
tahun 2017 sebanyak648.827 dan tahun 2018 sebanyak648.987 unit.
3
Sektor Koperasi dan UKM ini dapat menyerap tenaga kerja sampai
dengan 31 Desember 2018 sebanyak 31.919 Orang untuk Koperasi dan sector
UMKM sebanyak 1.225.032 orang khusus untuk pelaku kecil sebanyak 164.542
orang. Keberadaan KUKM ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran
dan dapat meningkatkan pendapatan /daya beli masyarakat sehingga dapat
memperkecil kesenjangan ekonomi (Gini Ratio).
Hal tersebut di atas sangat mendukung Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023. Sesuai Tugas Pokok Dan
Fungsi dalam mendukung khususnya Misike -5 Yaitu NTB SEJAHTERA DAN
MANDIRI melalui penanggulan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan
pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan
industrialisasi. Langkah yang awal ditempuh yaitu bagaimana Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi
daerah maupun nasional dan dapat memberikan kesejahteraan ekonomi bagi
anggotanya. Diperlukan upayar eformasi total pada koperasi agar koperasi
dapat menjadi lembaga usaha yang sehat, kuat, tangguh dan mandiri
sehingga menjadi koperasi berkualitas serta mampu memberikan
kesejahteraan bagi anggotanya dan sekaligus dapat mengembangkan UMKM.
Koperasi harus mampu medorong mengentaskan kemiskinan, meningkatkan
pendapatan masyarakat serta mengurangi penggguran. Begitu juga dengan
pengembangan Usaha Kecil dan Menengah diharapkan dapat mendongkrak
jumlah wirausaha yang tumbuh. Jumlah Wirausaha pada tahun 2014
sebanyak 1,55% dan pada tahun 2018 telah meningkat sebanyak 3,1% dan
sudah diatas standar internasional. Koperasi dan UKM harus mampu
4
memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) dengan
memberikan pemerataan kesejahteraan untuk masyarakat serta mampu
menurunkan Gini Ratio atau kesenjangan ekonomi di masyarakat.
Dilain pihak Koperasi Usaha Kecil Nusa Tenggara Barat masih
mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan, mengembangkan
teknologi dan inovasi produksi, mengakses pasar, disamping itu belum
memiliki kekuatan yang memadai untuk mengembangkan sumber daya
manusia dan sistem manajemen usaha, serta masih terbatasnya akses
informasi terutama teknologi informasi. Semua masalah tersebut harus
dapat segera diatasi dan diberikan solusi permasalahannya. Diperlukan
upaya yang sinergis dari berbagai fihak terkait dalam pengembangan
Koperasi dan Usaha Kecil serta komitmen politik yang kuat dari pemerintah
daerah maupun pusat. Menyadari kondisi seperti itu berbagai kalangan telah
mengedepankan solusi guna memperkuat pondasi perekonomian daerah dan
nasional melalui pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).
Upaya solusi tersebut sudah dijalankan sejak era orde baru sampai dengan
era reformasi, dukungan pemerintah pusat sedikit demi sedikit dikurangi dan
koperasi sebagai lembaga usaha dituntut untuk bisa mandiri dan
berdayasaing namun sampai sekarang ini kinerja Koperasi UKM belum
menunjukkan hasil yang benar-benar optimal, serta belum sepenuhnya
mampu untuk eksis bersaing dipasar global.
Dalam menghadapi kondisi ekonomi nasional dan perekonomian
dunia yang semakin kental diwarnai oleh persaingan dan efisiensi, KUKM
5
harus dapat mengembangkan potensi dan selalu dapat mengatasi
permasalahan yang dihadapi sebagai tantangan untuk lebih mengedepankan
potensi internal. KUKM memiliki potensi yang besar, yang dapat diandalkan
mampu bertahan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional sekaligus
sebagai soko guru perekonomian ditengah tengah krisis multidimensional.
Untuk itu yang diperlukan sekarang adalah diperlukan komitmen yang kuat
dalam mengembangkan energi potensial yang ada pada Koperasi dan
Usaha Kecil untuk dapat diubah menjadi energi aktual yang dapat
dimanfaatkan seoftimal mungkin.
Adanya fenomena seperti diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa
upaya pemberdayaan Koperasi UMKM bukanlah suatu komitmen kebijakan
jangka pendek, tetapi merupakan proses politik jangka panjang.
Selaras dengan Visi, Misi, dan Tujuan yang tertera dalam Misi 3 antara
lain yaitu menurunkan kesenjangan dan kemiskinan dan meningkatkan
pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui investasi dan
pengembangan ekonomi kerakyatan secara merata dengan meningkatkan
produktivitas perekonomian daerah, maka program yang sejalan dengan
tersebut adalah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah;
Penciptaan Iklim Usaha UKM dan Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah. Yang didukung oleh Rencana
Kinerja yang ditetapkan selama kurun waktu RPJMD 2018-2023 yaitu
6
Peningkatan Prosetase RAT koperasi dalam mendorong Koperasi Aktif ,
Koperasi Berprestasi, Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba, Jumlah UMKM
Yang Mendapat Fasilitasi Permodalan, Fasilitasi Legalitas Usaha, Peningkatan
Usaha Kecil ke Menengah dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia..
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023
adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha
Kecil Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2005 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan
7
Anggaran Dasar Koperasi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang
Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
7. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-
2009;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 tentang
Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka untuk Usaha Menengah Atau Usaha
8
Besar Dengan Syarat Kemitraan.
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 tentang
Peningkatan Pembinaan Pengembangan Perkoperasian.
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pemberdayaan Usaha Menengah.
18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 19/PER/M.KUKM/III/2007 Tanggal 30 Maret
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan
Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/VIII/2006 tentang
Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi.
19. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman
Pemeringkatan Koperasi Ditetapkan Tanggal 16 April 2007
20. Keputusan Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik
Indonesia Nomor 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penggabungan dan Peleburan Koperasi Ditetapkan Tanggal Pebruari
1998
21. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
9
22. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI
Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Koperasi
Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
23. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 43/Kep/M.KUKM/VII/2004 tentang Pedoman
Penerapan Akuntabilitas Koperasi Ditetapkan Tanggal 19 Juli 2004.
24. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik
Indonesia Nomor 124/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang Penugasan Pejabat
Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian
Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Di Tingkat Nasional
Ditetapkan Tanggal 6 Oktober 2004.
25. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menegah
Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUMKM/IX/2004 tentang Notaris
Sebagai Pembuat Akta Koperasi Ditetapkan Tanggal 24 Oktober 2004.
26. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 96/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman
Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan
Pinjam Koperasi.
27. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUMK/X/2004 tentang
10
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Pada
Provinsi dan Kabupaten/Kota Ditetapkan tanggal 6 Oktober 2004.
28. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 130/Kep/M/KUKM/X/2004 tentang Pedoman
Teknis Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dibidang Usaha Industri
Dan Ritel Bahan Pokok Kebutuhan Masyarakat Ditetapkan Tanggal 15
Oktober 2004.
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pengembangan Koperasi
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat;
32. PeraturanGubernurPeraturanGubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata KerjaDinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
1.3 Maksud dan Tujuan
11
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018
dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang
menjabarkan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 sesuai
dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Koperasi UMKM
sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008
tanggal 25 Agustus 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi UMKM Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 adalah sebagai landasan/pedoman
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UMKM, penguatan peran
para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi
UMKM dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja
tahunan dan 5(lima) tahunan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara
Barat
Bab III : Permasalahan Dan Isu Strategis
Bab IV : Tujuan Dan Sasaran
Bab V : Strategi Dan ArahKebijakan
Bab VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
12
Bab VII : KinerjaPenyelenggaraanBidangUrusan
Bab VIII : Penutup
13
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA MIKR0 KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
A. Tugas pokok dan fungsi
Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Bab III Bagian delapan Pasal 26 dan Pasal 27)
bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa
Tenggara Barat mempunyai kedudukan (Pasal 26):
(1) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah unsur
pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung
jawab pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah .
(2) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala
Dinas.
(3) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan.
14
Tugas Pokok dan Fungsi (Pasal 27):
(1) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas
membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah berdasarkan asas
otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Nusa
Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah.
b. Perencanaan Program dan kegiatan Bidang Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah.
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas Bidang Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah.
e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Koperasi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
15
B. Struktur Organisasi
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
KELOMPOK
JAFUNG
BIDANG PEMBINAAN KOPERASI
BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH
BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN
SIMPAN PINJAM DAN SIMPAN PINJAM
SEKSI PEMBINAAN
KELEMBAGAAN KOPERASI
SEKSI PENGEMBANGAN USAHA
KOPERASI
SEKSI PENILAIAN AKUNTABILITAS
KOPERASI
SEKSI PEMASARAN DAN JARINGAN UKM
RAN DAN JARINGAN UMKM
SEKSI PENGEMBANGAN UKM
SEKSI STANDARISASI DAN
LEGALITAS UKM
SEKSI SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN KOP. SP / USAHA
SP KOPERASI KEU. SIMPAN PINJAM
SEKSI PERMODALAN KOPERASI SP
/ USP KOPERASI
SEKSI PEMBINAAN KOPERASI DAN USAHA SP SYARI’AH
BIDANG PENGAWASAN KOPERASI
SEKSI PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN
KOPERASI
SEKSI
PEMERIKSAAN USAHA
SEKSI KEPATUHAN DAN
PENERAPAN SANKSI MASYARAKAT
UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KOPERASI UMKM
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS SDM
SEKSI FASILITASI PENGEMBANGAN
KUKM
16
2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola
2.2.1. Susunan Kepegawaian
Keadaan pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Propinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2018 sebagai berikut :
a. Jumlah pegawai
Jumlah pegawai sebanyak 79 orang (laki-laki 50 orang dan
perempuan 20 orang)
b. Tingkat pendidikan
Pendidikan SD sebanyak 1 orang,SLTP sebanyak 1 orang, SLTA
sebanyak 17 orang, Sarjana Muda/DIII sebanyak 3 orang, S1
sebanyak 49 orang dan S2 sebanyak 8 orang.
c. Pangkat/Golongan Ruang
Golongan I sebanyak 3 orang, golongan II sebanyak 13 orang,
golongan III sebanyak 51 orang, golongan IV sebanyak 13 orang dan
PTT sebanyak 1 orang
d. Eselonering
Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 6 orang (terisi 5
orang) dan Eselon IV sebanyak 18 orang (terisi 17 orang) serta
nonstruktural/staf sebanyak 56 orang.
e. Pendidikan Penjenjangan
Spamen/Diklatpim Tk II sebanyak 0 orang, Spama/Spadya/Diklatpim
Tk. III sebanyak 9 orang, Sepada/Sepala/Adum/Diklatpim Tk. IV
sebanyak 21 orang.
17
Susunan kepegawaian secara rinci dan selengkapnya seperti pada tabel
berikut :
TABEL 1
KONDISI PEGAWAI PADA DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT KONDISI 31 DESEMBER 2018
NO URAIAN
KONDISI31-12-2018 KET
Laki
Perem
Jumlah
1 2 3 4 5
JumlahPegawai PejabatStruktural PejabatFungsional Staf PNS Staf PTT
50
12 3
34 0
29
13 2
14 1
79
25 5
48 1
TABEL 2
KONDISI PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN PADA DINAS
KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KONDISI 31 DESEMBER 2018
NO KELAMIN
JABATAN
TOTAL STRUKTURAL
FUNGSIONAL
STAF PNS
PTT
1
2
Laki-Laki
Perempuan
13
12
3
2
34
14
0
1
50
29
Jumlah 25 5 48 1 79
18
TABEL 3
KONDISI PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN PADA DINAS KOPERASI
UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KONDISI 31 DESEMBER 2018
NO PENDIDIKAN JABATAN
TOTAL STRUK. FUNGS. STAF PNS PTT
1
2
3
4
5
6
S.2
S.1
S.M.A/D.III
SLTA
SLTP
SD
6
19
-
-
-
-
-
4
1
-
-
-
2
25
2
17
1
1
-
1
-
-
-
-
8
49
3
17
1
1
Jumlah 25 5 48 1 79
19
TABEL 4
KONDISI PEGAWAI MENURUT PANGKAT/GOLONGAN PADA
DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KONDISI 31 DESEMBER 2018
NO.
J A B A T A N
TOTAL
KET PEGAWAI PEG.
PANGKAT ESEL. ESEL. ESEL.
WKL. SEKR
FUNGSI- STAF
SAAT
II.a III.a IV.a KORPRI ONAL INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 GOL. IV/e 1 1
2 GOL. IV/d 1 1
3 GOL. IV/c 1 1
4 GOL. IV/b 3 1 4
5 GOL. IV/a 2 2 2 6
JLH GOL. IV 1 4 2 0 5 0 11
6 GOL. III/d 14 2 11 27
7 GOL. III/c 1 1 9 11
8 GOL. III/b 1 7 8
9 GOL. III/a 5 5
JLH GOL. III 0 0 15 0 4 33 51
10 GOL. II/d
11 GOL. II/c 8 8
12 GOL. II/b 2 2
13 GOL. II/a 1 1
JLH GOL. II 0 0 0 0 0 11 11
14 GOL. I/d 2 2
15 GOL. I/c 1 1
16 GOL. I/b
17 GOL. I/a
JUMLAH GOL. I 0 0 0 0 0 3 3
JUMLAH PNS 1 4 17 0 9 47 78
JUMLAH PTT 1 1
JUMLAH PNS & PTT 79
20
TABEL 5
KONDISI PEGAWAI MENURUT ESELONERING PADA DINAS
KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KONDISI 31 DESEMBER 2018
NO URAIAN L p JUMLAH
31-12-2013
1 2 3
Kepala Dinas (Eselon II.a) Sekretaris / Kabid Teknis / Kabalai diklat (Eselon III.a)ada 6 jabatanterisi 5 pejabat Kasubbag/Kasi (Eselon IV.a) 18 jabatanterisi 17 pejabat
1 5 9
- -
8
1 5
17
Jumlah 15 8 23
TABEL 6
KONDISI PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN PENJENJANGAN PADA
DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KONDISI 31 DESEMBER 2018
NO JABATAN SPAMEN/DI
KLATPIM TK. II
SPAMA/ SPADYA/DI
KLATPIM TK. III
SEPADA/SEPALA/ADUM/DIKLATP
IM TK. IV
TOTAL
1
2
3
4
5
Eselon II.a
Eselon III.a
EselonIV.a
Fungsional
Staf
-
-
-
-
-
1
5
-
-
-
-
1
16
2
2
1
6
16
2
2
Jumlah 0 6 21 27
21
2.2.2. ASET YANG DIKELOLA
1. Tanah Persil Perumahan/Kantor per 31 Desember 2018, sbb :
TABEL 7
TANAH PERSIL PERUMAHAN
DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KONDISI 31 DESEMBER 2018
Nomor Spesifikasi Barang Keadaan 31 - 12 -
2017 Keadaan 31 - 12
-2018
Urut Kode Jenis Luas Harga Luas Harga Ket
( M² ) (Rp. 000 ) ( M² ) (Rp. 000 )
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01.01.11.05.01
Tanah Bangunan Gedung Kantor
4.300
4.300.000
4.300 4.300.000
2 01.01.11.05.01
Tanah Rumah Dinas 356
356.000
356 356.000 Pemda
3 01.01.11.05.01
Tanah Rumah Dinas 437
284.050
437 284.050
4 01.01.11.05.01
Tanah Rumah Balai Diklatkop
8.089
4.044.500
8.089 4.044.500
5 01.01.11.05.01
Tanah Rumah Dinas 805
402.500
805 402.500 Pemda
6 01.01.11.05.01
Tanah Pekarangan 96
4.800
96 4.800
Jumlah
9.391.850
9.391.850
2. Bangunan Gedung Kantor.
Jumlah luas Bangunan Gedung Kantorpada Dinas Koperasi UMKM
Provinsi NTB Per 31 Desember 2018 sbb:
22
TABEL 8
JUMLAH LUAS BANGUNAN KANTOR PADA
DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KONDISI 31 DESEMBER 2018
Spesifikasi Barang Keadaan 31 - 12 -2017 Keadaan 31 - 12 -2018
No Jenis Luas Harga Luas Harga
( M² ) (Rp. 000 ) ( M² ) (Rp. 000 )
1 Kantor Utama
741 1.244.880.000 741 1.244.880.000
2
Kantor KPRI Sepakat 73 60.900.000 73 60.900.000
3
Ruang Staf 162 163.296.000 162 163.296.000
4
Gedung Koperasi 176 177.408.000 176 177.408.000
Kantor 51 42.840.000 51 42.840.000
2
Kantor Utama 55 55.440.000 55 55.440.000
3
Kantor 2
20 15.440.000
20
15.440.000
8 Gedung 3
51 42.420.000 51 42.420.000
9 Gedung 4
48 40.320.000 48 40.320.000
10 Gedung 5
100 84.000.000 100 84.000.000
11 Dapur
42 35.280.000 42 35.280.000
12 KSR/PMI Univ. NTB
80 67.200.000 80 67.200.000
13 Sekretariat Univ. NTB
96 96.768.000 96 96.768.000
14 Parkir
151 66.262.560 151 66.262.560
15 Ruang Makan
3 15.842.400 3 15.842.400
16 Pagar - 19.134.720 - 19.134.720
17 Laboratorium1
131 110.040.000 131 110.040.000
18 Laboratorium2
41 34.440.000 41 34.440.000
19 Mushalla
70 58.800.000 70 58.800.000
20 Mushalla
361 363.888.000 361 363.888.000
21 Mushalla
98 82.320.000 98 82.320.000
22 Ruang Kuliah
293 709.387.560 293 709.387.560
23 32 26.880.000 32 26.880.000
23
WC/Kamar Mandi
24 WC/Kamar Mandi
350 14.532.280 350 14.532.280
25 Rumah Dinas Kadis
110 110.880.000 110 110.880.000
26 Asrama
12 10.080.000 12 10.080.000
27 Bangunan Kamar Mandi 12 16.898.000 13 16.898.000
28 Bangunan Garasi 42 21.134.000 42 21.134.000
29 Bangunan Show Room UKM - 330.121.420 - 330.121.420
30 Bangunan Plut KUMKM - 3.293.766.000 - 3.293.766.000
Jumlah 7.410.598.948 - 7.410.598.948
3. Alat Angkutan Roda – 4 (Empat)
Jumlah angkutan darat roda 4 (empat) pada Kantor pada Dinas Koperasi
UMKM Propinsi NTB per 31 Desember 2018 sebagai berikut :
24
TABEL 9
JUMLAH ANGKUTAN DARAT RODA 4 PADA
DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KONDISI 31 DESEMBER 2018
Urut Kode Jenis Merk/ Jumlah Harga Jumlah Harga Ket
Type (Rp. 000 ) (Rp. 000 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
02.03.01.01.03 Station Wagon Toyota Kijang /
Station1 25,006,000 1 25,006,000
02.03.01.01.03 Station Wagon Mitsubishi L300 /
Station1 16,009,000 1 16,009,000
02.03.01.01.03 Station Wagon Toyota Kijang /
Station1 35,000,000 1 35,000,000
02.03.01.01.03 Station WagonToyota Kijang / KF
70 SHORT1 33,400,000 1 33,400,000
02.03.01.01.03 Station Wagon Toyota Kijang /
Station1 162,750,000 1 162,750,000
02.03.01.01.03 Station Wagon Toyota Avanza /
Station1 136,350,000 1 136,350,000
02.03.01.01.03 Station Wagon Toyota Avansa G 2 335,817,000 2 335,817,000
02.03.01.01.03 Station Wagon Toyota Rush 1 200,493,270 1 200,493,270
02.03.01.02.03
Mini Bus
(Penumpang 14
orang ke bawah)
Mitsubishi L 300 /
Station1 26,056,000 1 26,056,000
02.03.01.02.03
Mini Bus
(Penumpang 14
orang ke bawah)
Daihatsu FI-G /
Mini Bus1 150,000,000 1 150,000,000
02.03.01.02.03
Mini Bus
(Penumpang 14
orang ke bawah)
INNOVA G M/T
MESIN TOYOTA /
Mini bus
1 175,560,000 1 175,560,000
Nomor Spesifikasi Barang Keadaan 31 - 12 -2017 Keadaan 31 - 12 -2018
25
4. Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 (Dua)
Jumlah angkutan darat roda 2 (dua) pada Kantor Dinas Koperasi
UKM Propinsi NTB per 31 Desember 2018 sebagai berikut :
TABEL 10 JUMLAH ANGKUTAN DARAT RODA 2 PADA
DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KONDISI 31 DESEMBER 2018
Nomor Spesifikasi Barang Keadaan 31 - 12 -2018
Urut Kode Jenis Merk/ Type Jumlah Harga Ket
(Rp. 000 )
1 2 3 6 7 8
1 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / WIN 1 2.121.000,00
2 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / WIN 1 2.121.000,00
3 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / WIN 1 2.503.000,00
4 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / WIN 1 2.503.000,00
5 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / WIN 1 2.503.000,00
6 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / Speda Motor Win 1 2.503.000,00
7 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / Win 1 2.503.000,00
8 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / GL 1 13.304.500,00
9 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / GL 1 13.304.500,00
10 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / Supra X 1 12.400.000,00
11 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / SUPRA NF125 SD 1 13.300.000,00
12 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / SUPRA NF 125 SD 1 13.300.000,00
13 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda 1 2.225.000,00
14 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda 1 2.578.000,00
15 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda 1 2.578.000,00
16 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda 1 2.471.000,00
17 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Suzuki / - 1 1.275.000,00
18 02.03.01.05.01 Sepeda Motor suzuki / - 1 1.275.000,00
19 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Suzuki / - 1 1.275.000,00
20 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Suzuki / - 1 1.275.000,00
21 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Suzuki / - 1 3.600.000,00
22 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / C 86 ASTREA 1 2.503.000,00
23 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda / Astrea C 86 Club 1 3.600.000,00
24 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda Vario 1
12.582.720
25 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda Vario 1
12.582.720
26 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Honda Vario/125 CBS 1 46.505.340
25 178.691.780
26
5. JumlahAsset Gabungan
Jumlah Asset Gabungan pada Dinas Koperasi UKM Propinsi NTB per 31
Desember 2018 sebanyak 2.350 unit dengan nilai Rp. 25.852.354.528,-.yang
terdiridariperalatan dan mesin, gedung
2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
2.3.1. Jenis Pelayanan
A. Bidang Pembinaan Koperasi
1. Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi
2. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
3. Penggabungan dan Peleburan Koperasi
4. Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
5. Peningkatan Koperasi berkualitas melalui Pemeringkatan Koperasi
6. Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award
7. Usulan pemberian tanda kehormatan/penghargaan atau jasa bagi
pejabat instansi terkait, Gubernur, Bupati, Walikota, dan bagi
tokoh masyarakat serta tokoh gerakan koperasi.
8. Membuat usulan Provinsi /Kabupaten/Kota penggerak Koperasi
9. Memberikan bimbingan teknis pengisian 16 buku wajib koperasi,
administrasi dan pengelolaan usaha Koperasi binaan Provinsi dan
lintas Kabupaten/ Kota.
10. Monitoring pelaksanaan RAT Koperasi dan pencapaian kualitas
Koperasi di Propinsi dan lintas Kab/Kota.
11. Memberikan bimbingan dan konsultasi bagi Pengembangan
koperasi kearah kemandirian
27
12. Menghadiri pembentukan koperasi binaan Prropinsi NTB
13. Menyajikan laporan perkembangan koperasi aktif dan tidak aktif,
Koperasi wajib RAT, Kelembagaan Koperasi, keanggotaan
Koperasi dan permodalan Koperasi
14. Membantu proses pelaksaan audit koperasi.
15. Melaksanakan seleksi terhadap koperasi dan memfasilitasi
koperasi penerima bantuan perkuatan, hibah dan bansos
16. Memfasilitasi kegiatan magang, studi banding.
17. Monitoring koperasi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat
18. Memberikan dukungan bagi kegiatan pengelolaan komoditi
produkunggulandaerah yang potensial
19. Melaksanakan pendataan koperasi perkecamatan.
20. Melaksanakanfasilitasipemberian NIK (NomorIndukKoperasi)
21. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan koperasi bidang
Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan
perkebunan , perikanan dan peternakan, industri kerajinan dan
pertambangan, ketenagalistrikan dan aneka usaha.
B. Bidang Fasilitasi Permodalan dan Simpan Pinjam (FP dan SP)
1. Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPS)
2. Melaksanakan proses penerbitan Izin Operasional Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) , Pembukaan Kantor Cabang KSP
3. Fasilitas Dana LPDB-KUMKM
4. Fasilitas Dana SUP-005 dan Program KUR
5. Fasilitasi Dana APBD
28
6. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam melalui Penilaian
Aspek Permodalan, Kualitas aktiva produktif, Aspek Manajemen,
Rentabilitas dan Likuiditas Koperasi
7. Fasilitasi Bagi Koppontren melalui Program TPKU
8. Fasilitasi Dana BUMN
9. Program Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Koperasi dan UMKM
10. Melaksanakan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam
11. Melakukan monitoring dan evaluasi Koperasi penerimaan dana
bergulir baik yang bersumber dari APBD maupun APBN
12. Melaksanakan pembinaan pengendalian terhadap KSP
13. Melakukanpembinaan dam sosialisasi Kawasan Koperasi Syariah
bebasriba
14. Memberian penghargaan kepada Koperari Syariah Kawasan
Bebas riba
C. Bidang Pembinaan Usaha Kecil Menengah
1. Pengembangan Wirausaha Baru dan Meningkatkan kualifikasi
usaha UsahaKecilkeMenengah
2. Menyusun perencanaan dan program bidang pemasaran dan
jaringan usaha UKM, Pemberdayaan UKM, serta Fasilitasi Sarana
dan Prasarana UKM.
3. Melakukan inventarisasi dan identifikasi UMKM dan produk-
produk UKM.
4. Pembinaan kelembagaan dan usaha UMKM melalui fasilitasi
akses pemasaran dan jaringan usaha baik di dalam maupun luar
29
negeri bagi KUKM yang memiliki produk potensi ekspor; fasilitasi
akses terhadap peningkatan mutu / design / kemasan produk;
peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi;
peningkatan akses terhadap permodalan dan peningkatan
kapasitas SDM UKM.
5. Menyelenggarakan kegiatan Pasar Rakyat Bersubsidi.
6. Memfasilitasi UKM dalam meningkatkan volume usaha dan
jaringan pasar melalui kegiatan promosi/ pameran/ display
produk unggulan melalui Galery KUMKM.
7. Menyelenggarakan kegiatan Temu Usaha/ Temu Bisnis, Misi
Dagang dan Temu Kemitraan Usaha.
8. Sosialisasi Peraturan dan ketentuan UMKM, penyampaian
informasi pasar dan jaringan usaha UMKM.
9. Melaksanakan
9. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan produksi, pemasaran
dan jaringan usaha pada UMKM binaan.
10. Memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan legalitas aspek seperti
IUMK, SIUP, SITU, TDP, TDP, NPWP, Label Halal dan HAKI,
PIRT.
11. Melakukan pembinaan UMKM melalui Sentra dan BDS/LPB.
12. Pemberdayaan dan pembinaan kelompok UMKM
13. Dukungan dana perkuatan kepada UMKM dan kelompok
ekonomis produktif.
14. Melaksanakan Bimtek pengembangan usaha serta dukungan
peralatan dan sarana usaha bagi UKM.
30
15. Memfasilitasi UKM atas usulan bantuan sarana dan permodalan (
perkuatan , hibah maupun bansos ) yang diajukan kepada
Pemerintah , BUMN dan BUMD dan lembaga keuangan lainnya.
D. Bidang Pengawsan Koperasi
1. Menyiapkan bahan pemeriksaan kelengkapan organisasi
(Struktur tugas, rentang kendali dan satuan penendalian
internal; kelengkapan legalitas koperasi (kta pendirian, anggaran
dasar, peruabahan anggaran dasar, ijin usaha, ijin usaha kantor
cabang/cabang pembantu/kantor kas)
2. Menyiapkan bahan verifikasi laporan keuangan eksternal dan
internal
3. Menyiapkan bahan pengukuran penerapan akuntabilitas
organisasi dan manajemen meliputi pertumbuhan anggota,
partisipasi anggota dan aspek manajemen kelembagaan
4. Menyiapkan bahan verifikasi laporan keuangan eksternal dan
internal
5. Menyiapkan bahan prosedur penutupan dan penutupan KSP/USP
6. Menyiapkan bahan pemeriksanaan pembagian dan penggunaan
SHU
7. Menilai akuntanbilitas dan mengevaluasi indikator penerapan
aspek akuntabilitas Organisasi dan Manajemen
8. Mengukur penerapan akuntabiitas manajemen pelayanan
koperasi
31
9. Melaksanakan pemeriksaan manajemen usaha koperasi
10. Melaksanaan pemeriksan atas sumber dana koperasi,
manajemen keuangan usaha, aspek akuntabilitas usaha dan
pelayanan terhadap anggota, aspek akuntabilitas keuangan
11. Melaksanakan penilaian kesehatan usaha koperasi
12. Menilai dan mengontrol keseibangan dana dan sumber dana
13. Melaksanakan pemeriksaan kegiatan kepatuhan dan Pnerapan
sanksi
14. Melaksanakan pemeriksaaan kepatuhan usaha dan keunagan
serta kepatuhan pencegahan transaksi mencurigakan
15. Menyiapkan bahn penerapan saksi administrasi, pelimpahan
perkara, pemantauan pelaksanaan sanksi, pemantauan
keputusan hasil pelimpahan perkara, rehabilitasi kelembagaan
dan rehabiitasi usaha
16. Menyiapkan bahan penilaian kepatuhan terhadap kinerja
pengurusa dan pengawasan koperasi
17. Menyiapkan bahan analisis dan kajian atas penerapan sanksi
terhadap koperasi
18. Menyiapkan bahan penilaian aspek kepatuhan legal, kepatuhan
usaha keuanagan, kepatuhan transaksi koperasi
19. Meniapkanbahan kesehatan setiap kantor cabang
20. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pengawasan
dengan instansi dan lembaga lainnya.
21. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penerapan peraturan
dan hukum
32
E. Sekretariat
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Menyiapkan data Kepegawaian dan Usulan kenaikanpangkat
2. Mengajukan usulan Satya Lancana Karya Satya
3. Mengajukan Permohonan Karis/Karsu
4. Mengajukan Permohonan Kartu Pegawai
5. Mengajukan Permohonan Kartu Taspen
6. Mengajukan Permohonan Kartu Askes
7. Menata, memelihara , mengadministrasi, melaporkan serta
mengajukan permohonan penghapusan barang inventaris
8. Menyiapkan KIR barang inventaris
9. Memperoses pengajuan izin dan cuti
10. Memperoses administrasi Penjatuhan hukuman disiplin
11. Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS
12. KoordinasiPengisian LHKPN
13. Koordinasi dan Sosialisasi kepegawaian ( kenaikan pangkat,
pemberhentian karena batas usia pensiun, izin dan cuti )
bagi PNS lingkup Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
b. Sub Bagian Keuangan
1. Melakukan perencanaan, penarikan dan pengadminisian
serta pelaporan PAD
2. Melakukan penatausahaan dan pelayanan gaji
33
3. Mengajukan permohonan pembayaran kegiatan/program
dengan UP, TU, GU dan LS sesuai DPA Dinas Koperasi
UMKM melalui penerbitan SPP dan SPM
4. Penatausahaan Pertanggung jawaban (SPJ) atas
pendapatan dan belanja dinas serta menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan
c. Sub Bagian Program dan Data
1. Penyusunan RENSTRA Dinas
2. Penyusunan RENJA Dinas
3. Penyusunan RKA-DPA, RKA KL – DIPA
4. Membuat ROK dan POK
5. Penyusunan PerjanjianKinerja (PK) ,
RencanaKinerjaTahunan (RKT) , RencanaAksi (RA)
6. MembuatLaporanCapaianKinerja (CK)
7. Penyusunan Laporan Tahunan
8. Penyusunan LPPD dan ILPPD
9. Penyusunan LAKIP
10. Penyusunan LKPJ
11. Melaksanakan validasi data Koperasi UMKM binaan Provinsi
maupun Kabupaten/Kota
12. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan
di Pusat dan Daerah
13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan.
F. Balaidiklat Koperasi UMKM
34
1. Pendidikan dan pelatihan
2. Bimbingan teknis peserta diklat/pasca diklat
3. Koordinasi dan fasilitasi teknis monitoring dan evaluasi diklat
4. Penyiapan dan pengelolaan data kediklatan serta penata
usahaan diklat
5. FasilitasiPendampinganDiklat KUMKM
2.3.2. Kelompok Sasaran
Sasaran pembinaan dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB antara lain :
1. Pengurus ,Pengawas, pengelola serta anggota Koperasi.
2. Usaha Kecil dan Menengah
3. Kelompok – kelompok masyarakat ekonomis produktif/pra koperasi.
4. Wirausaha Baru (WUB)
Sedangkan koordinasi pembinaan Dinas Koperasi UMKM NTB antara lain :
1. Kementerian Koperasi dan UKM RI
2. Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM
3. Lembaga-lembagaPenjaminanKredit KUKM
4. Pemerintah Daerah
5. DinasInstansiteknisterkaitlainnya
6. Lembaga pengawas keuangan serta ombudshman
7. Dekopinwilayahprovinsi NTB
8. Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota se-NTB
9. Lembaga perbankan
10. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
11. Lembaga swadayamasyarakat
35
12. Tim Penggerak PKK Provinsi/Kab/Kota
13. Dan lain-lain
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.3. Permasalahan
DinasKoperasi Usaha Kecil dan Menengah termasuk kedalam urusan wajib
pelayanan dasar, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terdapat
permasalahan-permasalahan krusial antara lain seperti yang tertuang dalam
RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023 yaitu masih tingginya prosentase koperasi
tidak aktif, pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil berjalan lamban, dan
terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi pada koperasi syariah. Tentunya hal ini
harus dapat diatasi selama lima tahun kedepan, hal-hal lainnya yang dapat
menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembinaan Koperasi dan UKM harus
dapat diatasi secara efektif dan inovatif, dari berbagai permasalahan tersebut
dapat dijelaskan seperti pada table berikut ini :
3.3.1. Keterkaitan Masalah Dan Isu Strategis
Dari berbagai permasalahan tersebut bila dikaitkan dengan isu strategis
dapat dijelaskan seperti pada tabel berikut ini :
37
TABEL. 11
KETERKAITAN MASALAH DENGAN ISUSTRATEGIS
NO BIDANG MASALAH ISU STRATEGIS
1 2 3 4
1 Bidang Pembinaan Koperasi
1. Kuantitas dan kualitas pembina belum memadai 1. Tingginya Prosentase Koperasi Tidak Aktif
2. Masih banyakkoperasi yang tidak melaksanakan RAT 2. Koperasi belum memiliki daya saing dalam
3. Masih rendahnya jumlah koperasi yang memiliki NIK
menghadapai pasar global
( Nomor Induk Koperasi) 3. Tingginya jumlah Koperasi terdampak Gempa
4. Sarana dan prasarana Koperasi belum memadai
5. Terbatasnya akses pembiayaan dan permodalan Koperasi
6. Masih belum optimalnya Pendataan Koperasi melalui Online Data
System (ODS)
7. Masih rendahnya kemampuan pengurus dan pengawas koperasi
8. Masih rendahnya penguasaan teknologi informasi pada Koperasi
9. Masih lemahnya jaringan usaha koperasi
2. Bidang
Pemberdayaan UKM 1. Masih Rendahnya akses UMKM terhadap pasar produk/jasa 1. Rendahnya dayasaing UMKM dalam mengha-
Terutama pasar ekspor
dapi Pasar global
2. Masih Rendahnya akses UMKM terhadapTekonologiinformasi 2.
Produk UKM Potensial NTB belum dapat diakses langsung oleh pasar ekspor
3. Belum berkembangnya sentra secara optimal 3.
Pasar industribagi UKM masih lemah (pasokan produk UKM untuk industri masih rendah)
4. Kualitas SDM UMKM relative rendah
5.
Masih rendahnya jaringan usaha kemitraan antar UMKM Lokal dan Luar Provinsi
6. Suplly bahan baku belum dikelola secara optimal dan berkesinambungan
38
7. Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas aspek usaha
8. Masih rendahnya akses permodalan bagi pengusaha kecil
9. Differensiasi dan inovasiproduk/ design produk UKM masih sangat rendah
10.
Teknologi Produksi masih belum mengarah kepada mekanisasi untuk produksi yang jumlahbesar
11. Beberapa Produk Unggulan NTB diklaim sebagai produk daerah lain
12. Skala Usaha masih didominasi oleh pelaku usaha mikro
3. Bidang Fasilitasi 1. Kompetensipengelola KSP/USP relatifmasihrendah 1.
Pelayanan KSP/USP kepada masyarakat masih rendah
Pembiayaan dan Simpan Pinjam
2. Jaringan Usaha KSP/USP masihlemah
3.
Pemahaman koperasi atas aturan tentang pengelolaan KSP/USP masih relatif rendah
4.
Kualitas pembinaan terhadap KSP/USP masih rendah dilihat dari jumlah Pembina maupun keterampilan aparatur pembina
KSP/USP
5.
Masih ada koperasi yang membatasi jumlah anggota namun mempeluas jangkauan wilayah pelayanan
6. Belum tercapainya target pembentukan Koperasi Syariah
4. Bidang Pengawasan 1.
Masih banyak rentenir yang berkedok koperasi dan memperburuk citra koperasi
1. KeberadaanKoperasimasihbelumdiperhitungkan
Koperasi 2.
Masih adanya anggapan meminjam di rentenir lebihmudahdari pada meminjam di koperasi
3. Masih ada Koperasi yang tidak berpedoman kepada peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku
5. Balai Diklat Koperasi dan UKM
1. Pelaksanaan perekrutan peserta dari Kab/Kota kurang selektif 1. Lemahnya SDM KUMKM
2. Terbatasnya tenaga widyaiswara
3. Sarana dan prasarana penunjang Diklat masih kurang
4. Lemahnya monitoring dan evaluasi pasca diklat
39
3.4. Analisa Isu-Isu Strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi.
3.4.1. Analisis Lingkungan Strategis
Analisis lingkungan strategis penting untuk dilakukan, karena
keberhasilan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
selalu berhubungan dengan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah dalam mengelola lingkungannya.
Analisis lingkungan strategis dibedakan menjadi dua, yaitu Analisis
Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal.
1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
Analisis Lingkungan Internal dimaksudkan untuk mengetahui
faktor-faktor internal yang dapat meningkatkan peran Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi kekuatan dan kelemahan
sebagai berikut :
A. Kekuatan
1. Adanya Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor : 1 Tahun 2002
Tentang Pengembangan Koperasi.
2. Adanya kewenangan dalam memproses Pengesahan Badan
Hukum Koperasi
3. Tersedianya SDM Pembina Koperasi UMKM.
4. Adanya UPTD BalaiDiklatKoperasi dan UKM dan program
pendampinganDiklat KUMKM untuk pengembangan SDM
KUMKM.
5. Adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM yang
didampingi oleh 7 orang konsultan sesuai kompetensinya
6. Adanya Tenaga Penyuluh Koperasi Lapangan (PKL)
40
7. Adanya Tenaga Pendamping KUR untuk membantu
mempermudah akses permodalan bagi KUMKM
8. Adanya Tenaga PendampinguntukKoperasi Syariah
9. Tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran pembinaan
untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
10. Tersedianya informasi dan teknologi bagi koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.
11. Terjalinnya koordinasi antar Instansi/Dinas pembina dengan
dunia usaha.
12. Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
B. Kelemahan
1. Rendahnya kemampuan dan kualitas pembina dalam
memberdayakan KUKM
2. Tingkat profesionalisme aparat pembina dibidang teknis masih
terbatas.
3. Kurang Optimalnya pendataan Koperasi sebagai dasar untuk
memperoleh NIK (NomorIndukKoperasi) sebagai dasar
pemberdayaan dan perkuatan kelembagaan dan usaha.
4. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai serta
keterbatasan anggaran pembinaan
5. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal dalam
pembinaan KUKM.
6. Rendahnya kemampuan mengakses permodalan
7. Penguasaan informasi dan teknologi masih terbatas
41
8. Kurangnya disiplin, kreatifitas dan inovasi aparatur dalam
membina KUMKM
9. Terhambatnya pengkaderan aparat pembina KUKM akibat
tingginya mobilisasi/ mutasi SDM pembina KUKM
2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
Analisis Lingkungan Eksternal ini dilakukan dengan menempatkan
faktor-faktor ekternal yang dapat mempengaruhi Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah yang meliputi peluang dan ancaman/tantangan sebagai
berikut :
A. Peluang
1. AdanyajumlahKoperasi UMKM yang cukupbesar (jumlah
koperasi tahun 2018 sebanyak 4.203 buah dengan jumlah
anggota 680.984 orang dan modal sendiri sebesarRp.
970.730,000,000,- atau Rp. 970,730milyar sedangkan jumlah
UMKM sebanyak 648.987 unit.
2. Adanya lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) yang dapat
diakses oleh Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam
pemenuhan modal usahanya.
3. Adanya Program KreditUsaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga
rendah yang dapat diakses oleh KUKM
4. Adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM yang
didampingi oleh 7 orang konsultan sesuai kompetensinya
4. Adanya kemitraan usaha antar pelaku usaha dengan
stakeholder baik lokal, regional maupun internasional.
42
5. Adanya dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah
dan Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
7. Adanya kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah.
8. Tersedianya potensi Sumber Daya produktif bagi
pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
9. Tersedianya sumber-sumber pembiayaan kredit kepada
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahdari Dana-Dana Kemitraan
10. Adanya dukungan kemitraan usaha dari perusahaan besar
dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil
B. Ancaman/Tantangan
1. Terdesaknya peluang usaha KUKM dengan semakin
meningkatnya jumlah perusahaan skala besar dan modern yang
berdekatan dengan usaha tradisional
2. Tingkat persaingan usaha yang semakin tajam untuk produk
sejenis dikaitkan dengan standar mutu produk
3. Rendahnya frofesionalisme pengelola koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah untuk bersaing secara global
4. Jumlah KUKM yang berorientasi ekspor masih terbatas yang
antara lain disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang
terbatas dan masih mengandalkan pihak ketiga untuk
melakukan ekspor.
5. Rendahnya produktifitas usaha yang menimbulkan kesenjangan
antara pelaku usaha kecil, menengah dengan usaha besar.
43
6. Terbatasnya akses Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada
sumber daya produktif terutama permodalan, teknologi,
informasi dan pasar.
7. Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih rendah serta
kualitas kelembagaannya juga rendah yang berakibat pada
kinerja dan citra koperasi kurang baik.
3.4.2. Analisis Interaksi Faktor - Faktor
Analisis ini dilaksanakan dengan mencermati hubungan interaksi
faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan diatas sebagai
berikut :
1. Interaksi Kekuatan Dengan Peluang
Dalam mencermati interaksi antara kekuatan dan peluang ini yaitu
dengan mengoptimalkan penggunaan kekuatan yang dimiliki berupa :
a. AdanyaPeraturan Daerah Provinsi NTB Nomor : 1 Tahun 2002
Tentang Pengembangan Koperasi, adanya kewenangan dalam
memproses pemberian Badan Hukum Koperasi dan fasilitasi
perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
b. Adanya UPTD Badiklatkop UKM untuk pengembangan SDM
KUMKM
c. Adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM
d. Adanya para tenaga pendamping PLUT, KUR, Koperasi Syariah,
dan tenaga pendamping diklat KUMKM
e. Tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran pembinaan
untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil.
44
f. Adanya lembaga pengelola dana bergulirdi tingkatpusat yang
merupakan Badan Layanan Umum Kementerian Koperasi dan
UKM RI yang diperuntukan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah yang akuntabel
g. Tersedianya informasi dan teknologi bagi koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
h. Adanya wirausaha baru yang potensial untuk dikembangkan
membuka lapangan kerja baru
i. Terjalinnya koordinasi antar Instansi/Dinas Pembina dengan
dunia usaha
j. Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk memanfaatkan
peluang yang ada bagi pengembangan KUKM di Provinsi NTB.
Hal ini karena adanya jumlah Koperasi UMKM yang cukup besar
k. Adanya kemitraan usaha antar pelaku usaha dengan
stakeholder, adanya komitmen dan perhatian yang besar dari
pemerintah terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil
dan Menengah,
l. Adanyadasarhukum (Undang-Undang, PeraturanPemerintah dan
Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
m. Adanya kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah,
n. Tersedianya potensi Sumber Daya produktif bagi
pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
45
tersedianya sumber-sumber pembiayaan kredit kepada Koperasi,
Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Kekuatan dan peluang tersebut diatas merupakan modal dasar
untuk mewujudkan koperasi berkualitas dan menumbuhkan wirausaha
baru.
2. Interaksi Kekuatan Dengan Ancaman
Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki diatas secara
maksimal, efektif dan efisien dapat menghadapi globalisasi
perekonomian dunia seperti persaingan usaha yang semakin tajam,
meningkatnya profesionalisme pengelola koperasi dan UKM pada
persaingan global, terbukanya peluang usaha skala besar dan modern
yang menjadi tantangan bagi usaha kecil dan menengah.
3. Interaksi Kelemahan Dengan Peluang
Dengan memahami kelemahan–kelemahan tersebut diatas maka
diperlukan komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah
terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, melalui
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kredit Usaha Rakyat (KUR )
bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang akuntabel,
adanya kemitraan antar pelaku usaha dengan stakeholder, adanya
dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Daerah) yang mendukung pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah, adanya kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, tersedianya potensi Sumber Daya produktif
bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
46
4. Interaksi Kelemahan Dengan Ancaman.
Kelemahan – kelemahan yang dapat menghambat pemberdayaan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat
perlu diupayakan penanggulangannyamelaluisentuhanpembinaan dan
dukungandaripemerintahpusat dan daerah, dukungantersebutberupa
program dan kegiatan yang dapatmenguatkankelemahan pada KUKM
atau diminimalisir dalam rangka mencegah dan mengatasi ancaman
yang muncul sehingga dampak dari ancaman tersebut tidak terlalu
signifikan berpengaruh terhadap pengembangan sektor Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Melalui analisis interaksi faktor-faktor seperti tersebut diatas,
maka dapat ditetapkan dan faktor penentu keberhasilan dari Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
yang merupakan pedoman dan faktor pendorong dalam mengupayakan
pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3.4.3. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
1. Adanya landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan Koperasi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Adanya dukungan Aparatur Pembina Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai bagi pembina
an Koperasi Usaha Kecil dan Menengahantara lain Gedung
47
DinasKoperasi dan UKM Provinsi NTB (Gedung Induk) dan UPTD.
BalaiDiklatKoperasi dan UKM Provinsi NTB.
4. Adanya dukungananggaran dana APBD yang memadai untuk
memberdayakan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
5. Adanya dukungan pembiayaan dari pusat (Kementerian Koperasi dan
UKM RI) berupa dukungan perkuatan dan Bantuan Sosial yang meliputi
fasilitas pembiayaan usaha, peningkatan sumber daya manusia dan
sarana penunjang usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Dari analisis internal maupun ekternal serta faktor kekuatan dan
peluang yang mendukung dalam pembinaan Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah akan sangat membantu dalam keberhasilan pelaksanaan
pembangunan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
48
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan
Dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) 2018-2023 dengan Visi“ Membangun Nusa
Tenggara Barat Yang Gemilang “dengan enam(6) Misi yang telah
ditetapkan yaitu: (1) NTB Tangguh Mantap melalui peguatan mitigasi
bencana dan pengembangan infrasruktur penunjang sector unggulan serta
konektivitas wilayah, (2) NTB BERRSIH DAN MELAYANI melalui transformasi
birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan
berdedikasi, (3) NTB SEHAT CERDAS melaui peningkatan kulaitas sumber
daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah, (4) NTB ASRI DAN
LESTARI melalui pengeloaan sumber daya alam dan lingkungan yang
berkelanjutan, (5) NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulan
kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif
bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, (6) NTB AMAN DAN
BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter
dan penegakan hukum yang berkeadilan. Misi tersebut diusung dari hasil
elaborasi permasalahan dan isu strategis provinsi Nusa Tenggara Barat
dengan mempertimbangkan dan mempertimbangkan rencana pembangunan
jangka panjang daerah. Misi tersebut dijabarkan/diimplementasikan kedalam
tujuan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal
49
yang perlu dilkakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan
menjawab isustrategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
Dari keenam misi tersebut diatas, misi yang diusung oleh Dinas
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah adalah Misi Lima (5), yaitu NTB
SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulan kemiskinan, mengurangi
kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian,
pariwisata dan industrialisasi. Berdasarkan misi tersebut ditetapkan tujuan
yang ditetapkan oleh daerah adalah Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi Yang Berkualitas dengan Indikator Tujuan sebagai berikut :
TABEL 12. INDIKATOR TUJUAN MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG BERKUALITAS
No
IndikatorTujuan (IKU)
Sasaran Indikator Sasaran
(IKK)
1 Pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan bijih logam
Meningkatnya investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan periinan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Meningkatnya Industri Kecil Dan Menengah
Nilai Realisasi Investasi Tingkat Pengangguran Terbuka Prosentase Industri Kecil Yang Meningkat Menjadi Industri Menengah
2
Inflasi
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
Pengeluaran Perkapita
3
Gini Ratio
Menurunnya Tingkat Kesenjangan Masyarakat
Gini Ratio
50
4
Angka Kemiskinan
Meningkatnya Jaminan Kesehatan Dan Sosial Bagi Penduduk Miskin
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Jaminan Sosial Cakupan Air Minum
Dari beberapa Indikator Tujuan ( IKU) tersebut, Dinas Koperasi Usaha
Kecil Dan Menengah Provinsi Nusa Tengara Barat mendorong keberhasilan
Sasaran Indikator Tujuan (IKU) : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka,
Menudukung Hulunisasi Industri Kecil Dan Menengah, Menigkatnya Daya Beli
Masyarakat , Menurunnya Tingkat Kesenjangan Masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Tujuan dalam
mendukung Sasaran Indikator Tujuan (IKU) Daerah sesuai Tugas Pokok Dan
Fungsi adalah Terwujudnya Koperasi dan UKM yang tanggul, Unggul, Produktif,
Mandiri dan Berdaya Saing. Untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Koperasi UKM
maka ditetapkan Indikator Tujuan : Tingkat Konstribusi Sektor Koperasi dan UKM
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di NTB.
4.2. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang
diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah
dicapai rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima ) tahun
51
kedepan. Berdasarkan kepada tujuan yang telah ditetapkan maka ditetapkan pula
sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya Koperasi yang Berdaya Saing, dengan Indikator Kinerja sebagai
berikut :
a. Jumlah Koperasi Berprestasi
Indikator Kinerja ini, dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan :
(a) Penyelarasan Kebijakan dan Program Pengembangan Koperasi
Berprestasi, Sub Kegiatan :
Rapat penguatan kelembagaan dan usaha koperasi se NTB
Rapat evaluasi kinerja PPKL di provinsi
(b) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi. sub
kegiatan :
Rapat koordinasi sertifikasi hak atas tanah dengan kab kota
(c) Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Manajemen Modern pada
Jenis Usaha Koperasi,
(d) Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
(e) Pemantauan Pengolahan Dana Pemerintah Bagi Koperasi
2. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, dengan kegiatan
:
(a) Pemberdayaaan Pendamping Di Daerah
(b) Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan
(c) Satgas Pengawasan Koperasi
2. Meningkatnya Perekonomian Sektor Pelaku Usaha Riil, dengan Indikator
Kinerja sebagai berikut :
52
a. Prosentase Peningkatan Usaha Kecil menjadi Menengah
Indikator Kinerja ini, dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM,
dengan kegiatan :
(a) Fasilitasi Pengembangan Inkubator Tehnologi dan Bisnis;
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM, dengan
kegiatan :
(a) Pengembangan Klaster Bisnis.
(b) Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan
Menengah.
(c) Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil
dan Industri Menengah.
3. Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil yang Kondusif, dengan kegiatan;
(a) Perencanaan Dan Pengembangan UKM;
4. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, dengan kegiatan :
(a) Operasional PLUT di Daerah;
(b) Fasilitasi Pameran dan promosi KUMKM di Daerah.
5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM,
dengan kegiatan :
(a) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
(b) Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM
(c) Penyelenggaraan Pendampingan
54
4.2.1. Sasaran Strategis Dan IndikatorKinerja Selama 5 Tahun (2019-2023)
TABEL 13.
SASARAN STRATEGISDAN INDIKATOR KINERJA 2019-2023
NO
TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019-2023 KET
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.
Terwujudnya Koperasi dan UKM yang tanggul, Unggul, Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
Tingkat Konstribusi Sektor Koperasi dan UKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di NTB
1. Meningkatnya Koperasi yang Berdaya Saing
1.Jumlah Koperasi Berprestasi
1. Jumlah Kop
erasi Berprestas
1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1. Penyelarasan Kebijakan dan Program Pengembangan Koperasi Berprestasi;
2. Peningkatan dan
Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi.
3. Rintisan Penerapan
Teknologi Sederhana/ Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi
Penguatan kelembagaan
dan usaha koperasi se NTB
Rapat evaluasi kinerja PPKL di provinsi
Rapat koordinasi sertifikasi hak atas tanah dengan kab kota
Muswil perkopsyah dalam rangka restrukturisasi organisasi dan penguatan peran untuk NTB Gemilang
Rakor penguatan peran perkopsyah dan IAEI dalam rangka penguatan KSPPS/USPPS koperasi
Rapat koordinasi kemitraan BAznas dan perkopsyah dengan 10 kab kota
Bimtek pengawasan bagi calon dewan pengawas syariah kab kota se NTB
Bimtek pengembangan SDI pengurus dan pengelola
5
5
5
5
5
55
i
2. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
1. Program
4. Pembinaan dan Pengawasan
Koperasi 5. Pemantauan
Pengolahan Dana Pemerintah Bagi Koperasi Koperasi
1. Pemberdayaaan
Pendamping Di Daerah
2. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan
3. Satgas Pengawasan Koperasi
1.Fasilitasi
KSPPS/USPPS koperasi Sosialisasi kawasan bebas
riba pada perkopsyah di 10 kab kota se NTB
Uang yang diserahkan kepada masyarakat: penghargaan kepada koperasi syariah kawasan bebas riba
Bimtek dalam rangka
penilaian kesehatan koperasi bagi satgas koperasi se NTB
Rapat koordinasi dengsan satgas kab kota
Sosialisasi akses permodalan KUKM di kab kota
1,67 %
56
2. Meningkatnya Perekonomian Sektor Pelaku Usaha Riil
2.Prosentase Peningkatan Usaha Kecil menjadi Menengah
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
2.Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
3.Program
Peningkatan Iklim Usaha Kecil yang Kondusif
Pengembangan Inkubator Tehnologi dan Bisnis
1. Pengembangan Klaster Bisnis.
2.Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3.Penyelenggaraan
Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1. Perencanaan Dan Pengembangan UKM
Bimtek pengembangan managemen usaha bagi UKM dalam setra di Kota Bima dan Kab Dompu
Bimtek pegembangan jaringan usaha, pola kemitraan bagi UKM di P Lombok
Bimtek pemahaman dan standarisasi mutu dan sertifikasi usaha kab/kota se NTB
Bimtek pengembangan managemen usaha bagi UKM di kab Loteng
Monev penerimaan peralatan WUB se NTB
Sosialisasi pengembangan klaster bisnis
Peralatan perbengkelan
Peralatan pengolahan makanan berbahan dasar ubi dan singkong
Peralatan pembuatan snack bagi anak sekolah
Pameran NTB Expo 2019
Rapat Koordinasi data KUMKM se NTB
57
4.Program
Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
5. Program
Pengembangan Kewirausahaa
n dan Keunggulan Kompetitif UKM
1.Operasional PLUT di
Daerah; 2. Fasilitasi Pameran
dan promosi KUMKM di Daerah
1. Penyelenggaraan
Pelatihan
Kewirausahaan
2.Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM
Bidang managemen pemasaran berbasis teknoogi informasi.
Penumbuhan sikap dan semangat kewirausahaan dan perkoperasian
Bidang managemen pemasaran pemasaran eksport bagi UKM
Kewirausahaan bidang design grafis
Kewirausahaan bidang kemasan produk
Kewirausahaan bidang tata rias
Kewirasuahaan kerajinan limbah plastic bagi kaum disabilitas
Kewirausahaan bidang tata rias kab loteng
Diklat Peningkatan kapasitas pendamping diklat KUKM
Diklat akuntansi sederhana bagi UKM
Diklat managemen pemasaran bagi UKM
Diklat studi kelayakan bagi UKM
58
3. Penyelenggaraan Pendampingan
Diklat managemen usaha kecil di bidang perbengkelan bagi UKM
Diklat managemen usaha kecil di bidang tata boga tingkat lanjutan bagi UKM
Diklat akuntansi koperasi bagi pengurus/pengelola koperasi
Diklat managemen permodalan koperasi bagi penguruskoperasi pondok pesantren
Diklat akuntansi syariah bagi pengelola koperasi syariah
Diklat managemen keuangan bagi pengurus koperasi
Diklat managemen usaha kecil di bidang tata boga berbahan dasar hasil laut dan perikanan
Diklat akuntansi bagi pengurus atau anggota koperasi di kab Dompu
Rakor tim seleksi tenaga
pendamping diklat KUMKM di provinsi
Rapat evaluasi pelaksanaan diklat dan pendampingan KUMKM dengan kab kota se NTB
Rapat evaluasi tenaga
pendamping diklat KUKM di provinsi
59
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi
Strategi adalah pemikiran secara konseptual analistis dan komperehensif
tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan
kegiatan.
Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Provinsi NTB dalam rangka untuk mendorong, mempermudah pencapaian tujuan
dan sasaran adalah sebagai berikut :
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi untuk mendorong
peningkatkan jumah koperasi aktif dan berprestasi
4. Mendorong penumbuhan KSP/USP baik Konvensional maupun Koperasi Syariah
Kawasan Bebas Riba
5. Meningatkan kualifikasi usaha KUKM
6. Mendekatkan akses KUKM terhadap akses permodalan/pembiayaan, akses
teknologi dan teknologi informasi, akses pemasaran dan jaringan usaha, akses
sumber daya produktif, serta memberikan fasilitasi legalisasi usaha agar
berdayasaing dan unggul.
7. Meningkatkan kualitas SDM KUKM
60
Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM KUKM, Dinas Koperasi
UsahaKecilMenengah melaksanakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
magang dan study banding. Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber-
sumber permodalan atau pembiayaan, Dinas Koperasi memfasilitasi akses
permodalanbagi gerakan koperasike Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB)
yang berfungsi sebagai chanel ling kepada pinjaman produktif anggota koperasi.
Upaya lain dalam meningkatkan akses permodalan bagi KUMKM yaitu mendorong
pemanfaatan dana-dana kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
Kredit Usaha Rakyat, serta akses modal kerja bagi wirausaha baik melalui
anggaran APBD maupun APBN.
Pengembangan akses pasar produk KUKM dilakukan melalui peningkatan
kualitas produk, promosi/pemasaran dan kemitraan serta meningkatkan akses
KUKM terhadap Informasi Teknologi/IT dalam bersaing di pasaran global yang
semakin terbuka. Sedangkan peningkatan akses KUMKM terhadap sumber-
sumber daya produktif lainnya juga ditingkatkan melalui memfasilitasi sarana dan
prasarana usaha baik dari daerah maupun pusat antara lain revitalisasi pasar
tradisional, penataan lapak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), UKM Mart, Pusat
Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.
5.2. Arah Kebijakan
Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025 dalam kerangka pemberdayaan
Koperasi Dan UMK adalah pengembangan Usaha kecil dan Menengah (UKM)
yang bebasis IPTEK dan berdaya saing, meningkat kanposisi tawar dan efisiensi
61
kolektif para anggota koperasi, meningkatkan pendapatan masyarakat
berpendapatan rendah. Kesemuanya itu mengarah kepada pertumbuhan ekonomi
dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Strategi yang ditetapkan secara nasional
adalah Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi agar berkembang secara
berkelanjutan dalam rangka mendukung kemadirian perekonomian nasional.
Arah kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa
Tenggara Barat selain berpedoman kepada RPJMN juga berpedoman kepada
RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 yaitu Pada Strategi Peningkatan Daya Saing
Produk Industri dan Optimalisasi Koperasi dan UKM serta Industri Kreatif. Arah
kebijakan yang ditempuh daerah adalah dengan Menciptakan Iklim Usaha Yang
Kondusif Bagi pengembangan UKM Dan Meningkatkan Kualitas Kelembagaan
dan Pengembangan Koperasi
Sehingga Arah Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 adalah :
1. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif bagi pengembangan UKM
2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi
3. Memperbaiki akses yang menunjang Ekonomi Produktif termasuk Akses
Modal Usaha dan Keuangan Bagi Rakyat
62
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. Rencana Program Dan Kegiatan APBD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
- Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)
63
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- Pendidikan dan pelatihan formal
- Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian
- Pembinaan mental dan fisik aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan.
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(LAKIP, LPPD, LKPJ dll )
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (LKPD)
- Penyusunan pelaporan akhir tahun SKPD
- Penyusunan rencana kerja SKPD
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
- Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
6. Program penciptakan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif.
- Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah.
- Pengembangan Inkubator Teknologi Dan Bisnis
- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
- Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM
- Penyelenggaraan pendampingan diklat dan penunjang kegiatan Diklat
KUMKM
64
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah.
- Pengembangan klaster bisnis
- Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil
Menengah
- Fasilitasi permodalan dan sarana usaha bagi industri rumah tangga,
industri kecil dan industri menengah
- Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- Penyelarasan Kebijakan dan Program Pengembangan
koperas i
- Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama usaha koperasi
- Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada
jenis usaha koperasi
- Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
6.2. Rencana Program dan Kegiatan Dekonsentrasi
1. Program Peningkata Daya Saing UMKM Dan Koperasi
Kegiatan :
a. Dukungan Pemberdayaan KUMKM Di Daerah
- Monev Kegiatan Strategis
- Pengembangan Data KUMKM
- Perencanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM
65
b. SatgasPengawasanKoperasi
c. Operasionalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Di Daerah
d. FasilitasiPameran Dan Promosi KUMKM Di Daerah
e. PetugasPenyuluhKoperasiLapangan (PPKL)
6.3. Indikator Kinerja Program
6.3.1 APBD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Tersedianya biaya operasional/jasa surat menyurat
perkantoran
- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- PenyediaanJasaKebersihankantor
- Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor
- Tersedianya barang cetak dan penggandaan
- Tersedianya komponen instalasi listik/penerangan bangunan
kantor
- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
mendukung kegiatan-kegiatan Kantor
- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
- Tersedianya makan minum tamu
- Terselarasnya Program Pusat Dan Daerah
- Tersedianya jasa tehnis perkantoran
66
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Terselenggaranyan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan kantor
- Terpeliharanya arsip kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik
Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan.
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD (LAKIP)
- Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Penyusunan RencanaKerja SKPD
- Terselenggaranyakegiatan monitoring dan laporan
6. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang
konduksif.
- Tersusunya rencana dan pengembangan usaha UKM melalui
basis data
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- Terselenggaranya kegiatan pengembangan Inkubator
Teknologi dan bisnis melaui bintek-bintek dan dukungan
fasilitasilegalisasi usaha kepada Usaha Kecil
67
- Pemberdayaan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM
- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
- Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM
- Penyelenggaraan pendampingan diklat dan penunjang
kegiatan Diklat KUMKM
- Terselenggaranya pengembangan sarana pemasaran usaha
melalui bantuan / hibah kepada masyarakat
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah.
- Terselenggaranya pengebnagan sentra berbasiskoperasi
- Terselenggaranya pengembangan sarana pemasaran usaha
melalui bantuan / hibah kepada masyarakat
- Terselenggaranya promosi KUKM pasca NTB Ekspo
- Terselenggaranya koordinasi pemanfaatan KUR dalam
memberikan dukungan akses pembiayaan bagi KUKM
9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- Terselengaranya penyelarasan kebijakan dan program
Pengembangan koperasi dalam rangka peningkatan jumlah
koperasi aktif melalui pembinan dan percepatan Rapat
Anggota Tahunan (RAT) dan penilaian koperasi berprestasi
- Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan jaringan
kerjasama usaha koperasi melalui SHAT (Sertifikasi HAk Atas
Tanah) Koperasi bekerjasama dengan Badan Pertanahan
Nasional (BPN)
68
- Terselenggaranya rintisan penerapan teknologi
sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
penumbuhan Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam
pola syariah, penetapan kawasan Koperasi Syariah Bebas
Riba, serta melakukan koordinasi dan evaluasi bersama
stakeholder terkait (Perhimpunan Koperasi Syariah
(Perkopsyah, BAZNAS, IAEI, Notaris/PPAK, dsb)
- Terselengaranya Pembinaan dan Pengawsan Koperasi melalui
pemantapan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan
Koperasi di kabupaten/kota serta melakukan koordinasi
dengan aparat penegak hukum
- Terselenggaranya pemantauan dana pemerintah bagi koperasi
melaui sosialisasi akses permo dalan kekabupaten/kota se-
NTB
69
TABEL 14 RENCANA ROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ASPEK PENDANAAN 2019-2023
NO
BID. URUSAN
PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATU
AN
KONDISI AWAL
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA
2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE RPJMD
201
7 2018
TARGET
KINERJA
RP (000) TARGET
KINERJA RP (000)
TARGET
KINERJA RP (000)
TARGET
KINERJA RP (000)
TARGET
KINERJA RP (000)
TARGET
KINERJA
RP (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dinas Koperasi UKM Prov. NTB
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Indikator Sasaran (IKK) Prosentase Pelaksanaan RAT Koperasi; Jumlah Koperasi Berprestasi
Prosentase Peningkatan Usaha Kecil Ke Menengah;
Prosentase Legalitas Usaha; Akses Fasilitasi Permodalan UMKM ; Meningkatnya
Kapasitas SDM
A Program Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100 100 100 100 1,417,395,950 100 1,494,553,380 100
1,591,188,472 100 1,686,377,329 100
1,770,845,610 100
7,960,360,741
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Yang Keluar 2500 2500
2500 2500
9,475,000 2500
9,475,000
2500
9,475,000 2500
10,500,000
2500
13,500,000 12500
52,425,000
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Jasa komunikasi ,
sumber daya air dan listrik Yang Tersedia
3 Jenis
3
Jenis
3 Jenis
3 Jenis
291,844,450
3 Jenis
291,844,450 3 Jenis
291,844,450
3 Jenis
291,844,450 3 Jenis
291,844,450
3 Jenis
1,459,222,250
1.7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan
Orang
10 10 10
139,495,000 10
139,495,000
10
139,495,000 10
139,495,000
10
139,495,000 50
697,475,000
1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan
dan penyediaan peralatan keberdihan
Orang
6
Orang
6
Orang
6
Orang
270,961,700
6 Orang
270,961,700 6 Orang
270,961,700
6 Orang
270,961,700 6 Orang
270,961,700
30 Orang
1,354,808,500
1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang disediakan
Jenis 15 15 15
24,236,500 20
25,236,500
20
25,236,500 20
28,236,500
20
31,703,487 95
134,649,487
1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan
Dan Penggandaan Yang Disediakan
Jenis 4 4 5
8,599,000 5
20,500,000
5
21,500,000 5
22,500,000
5
25,000,000 25
98,099,000
1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor Yang Tersedia
Jenis 15 15 20
11,022,000 20
12,022,000
20
12,500,000 20
13,000,000
20
17,500,000 100
66,044,000
1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor Yang
Tersedia
Jenis 7 7 8
136,252,780 9
147,051,210
10
170,252,780 11
216,093,159
12
256,940,453 50
926,590,382
1.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Koran/ Surat Kabar
Yang Tersedia exp 132 132 132
17,400,000 132
17,400,000 132
17,400,000 132
17,400,000 132
17,400,000 660
87,000,000
1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan
Minuman Kegiatan dan Tamu yang Tesedia
Orang
400 295 435
30,346,000 478
33,346,000
521
40,000,000 565
45,346,000
608
50,500,000 2607
199,538,000
70
1.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Frekwensi perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi Teknis Pusat Dan
Daerah
OT 38 15 20
171,763,000 25
221,221,000
30
286,522,522 35
325,000,000
45
350,000,000 155
1,354,506,522
1.19 Penyediaan Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga Adminstrasi Teknsi Perkantoran
Orang
8 8 8
306,000,520 8
306,000,520
8
306,000,520 8
306,000,520
8
306,000,520 40
1,530,002,600
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur
% 60 60 70 511,073,750 75 538,894,584 80
573,738,523 85 608,060,991 90
638,517,915
95
2,870,285,763
2.22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Gedung Kantor Yang dipelihara
Unit 1 1 1
210,000,000 1
219,664,773
1
223,000,000 1
238,060,991
1
258,517,915 1
1,149,243,679
2.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara
Unit 36 36 36
251,073,750 36
263,073,750
36
263,073,523 36
275,000,000
36
285,000,000 180
1,337,221,023
2.30 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara
Unit 2 29 29
35,000,000 30
41,156,061
35
70,165,000 35
75,000,000
35
80,000,000 164
301,321,061
2.38 Pemeliharaan Arsip Kantor Akuisisi Arsip Inaktif berka
s 1500
1500 2000
15,000,000 2250
15,000,000
2500
17,500,000 2750
20,000,000
3000
15,000,000 12500
82,500,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
OK 48 48 48 14,800,000 50 15,605,653 55
16,614,687 60
17,608,618
65
18,490,610 278
83,119,568
5.4 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Peningkatan iman dan taqwa serta peningkatan Jasmani aparatur
OK 48 48 48
14,800,000 50
15,605,653
55
16,614,687 60
17,608,618
65
18,490,610 278
83,119,568
6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Nilai LKJIP OPD Nilai Doku
men
B B A 305,665,000 A 322,304,194 A
343,143,794 A
363,671,511
A
381,887,308 A
1,716,671,807
6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Dok 3 3 6
54,890,500 6
54,890,500 6
54,890,500 6
55,890,500 6
56,890,500 30
277,452,500
6.4 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Dok 1 1 1
27,127,500 1
27,127,500 1
27,127,500 1
27,500,000 1
28,500,000 5
137,382,500
6.5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Jumlah Dokumen Dok 3 3 3
147,006,000 3
147,250,000
3
147,500,000 3
148,500,000
3
14,950,000 15
605,206,000
6.8 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Dok 3 3 3
76,641,000 3
93,036,194
3
113,625,794 3
131,781,011
3
281,546,808 15
696,630,807
7 Program Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Keuangan Daerah Manajemen Asset Dok 1 1 1
25,912,500 1
27,323,074 1
29,089,734 1
30,829,954 1
32,374,183 5
145,529,445
7.1 Peningkatan Manajemen Asset/barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen Dok 1 1 1
25,912,500 1
27,323,074
1
29,089,734 1
30,829,954
1
32,374,183 5
145,529,445
15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang
Kondusif
Prosentase Legalitas Usaha Di Daerah
% 15 15 16,67 155,150,000 16,67 163,595,752 16,67
174,173,555 16,67
184,593,051
16,67
193,839,058 83,35
871,351,416
15.06
Perencanaan , Koordinasi dan
Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Jumlah Laporan Lapor
an 2 2 2
155,150,000
2
163,595,752 2
174,173,555
2
184,593,051 2
193,839,058
10
871,351,416
B. Program Prioritas
16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Prosentase Peningkatan Kewirausahaan Usaha Kecil Yang Dibina %
14,40
16.4 17.68
71 ######### 18.367
##########
19.4558
5,688,385,941 21.361 6,028,679,353 23.129
6,330,647,469
100
28,457,725,103
16.01' Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis
Jumlah UKM Yang Dibina Dan Difasilitasi
Pengembangan UKM 220 160 340
1,072,850,000 390
1,348,682,340 430
1,694,145,941 470
2,034,439,353 500
2,336,407,469 2130
8,486,525,103
16.06 Penyelengaraan Pelatihan Kewirausahaan
Jumlah Wirausaha Yang Didiklat
Orang
250 300 400 1,224,335,300 400 1,224,335,300 440 1,224,335,300 470 1,224,335,300 500 1,224,335,300 2210
6,121,676,500
71
16.07 Pelatihan Manajemen Penglolaan KUMKM
Jumlah KUKM Yang Didiklat Orang
250 360 560 1,793,219,500 560 1,793,219,500 560 1,793,219,500 630 1,793,219,500 700 1,793,219,500 3010
8,966,097,500
16.12 Penyelenggaraan Pendampingan
Jumlah Tenaga Pendamping Diklat KUMKM
Orang
43 43 32
976,685,200 32
976,685,200
32
976,685,200 32
976,685,200
32
976,685,200 160
4,883,426,000
720 820 1300 1350 18.37 1430 19.46 1570 21.36 1700 23.13 7350
17 Pogram Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Prosentase Peningkatan
Usaha Kecil ke Menengah Di Daerah
% 0,26 0,27 1,67 359,234,000 1,67 378,789,278 1,67
403,281,101 1,67 427,406,381 1,67
448,814,569 8.35
2,017,525,329
17.2 Pengembangan Klaster Bisnis Jumlah UMKM Sentra Yang Dibina
UMKM
30 35 35
127,150,000 35
127,150,000
35
127,150,000 35
130,000,000
35
130,814,569 175
642,264,569
17.6 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
Jumlah Sarana Pemasaran Yang Disediakan Unit 42 25 25
65,000,000
25
65,000,000 25
65,000,000
25
65,000,000 25
65,000,000
125
325,000,000
17.8
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga ,
industri kecil dan industri menengah
Jumlah UKM Yang Dibintek dan difasilitasi
pengembangan usaha
UKM 470
1 4701 0 0 0
15,000,000 5
25,000,000 10
30,000,000 15
35,000,000 25
105,000,000
17.9 Penyelenggaraan Promosi
produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Event Promosi Event 5 1 1
167,084,000 1
171,639,278 1
186,131,101 1
202,406,381 1
218,000,000 5
945,260,760
18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Prosentase Koperasi Aktif %
61,91
60,39 65,14 ######### 68,65 1,508,460,390 72,49 1,605,994,684
76,70 1,702,069,285 81,33 1,787,323,554
81,33 8,034,432,913
18.1
Penyelarasan Kebijakan dan
Program Pengembangan Koperasi
Jumlah Kop yang Yang
Dibina dan difasilitasi pengembangan
KOP 565 600 650
220,000,000 700
230,000,000
750
250,000,000 800
265,000,000
850
285,000,000 3750
1,250,000,000
18.5 Penguatan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Jumlah Koperasi Berprestasi KOP 0 0 5 0 5
40,000,000 5
45,000,000
5
65,000,000 5
75,000,000
25
225,000,000
18.6 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
Frekuensi koordinasi kerjasama
Kali 0 0 2
65,311,000 2
70,311,000
2
75,311,000 2
80,500,000
2
85,750,000 10
377,183,000
18.8
Rintisan penerapan teknologi sederhana /manajemen
modern pada jenis usaha koperasi
Jumlah KSP/USP-PS Yang
dibina dan dikembangkan
KSP/USP-
PS
435 435 435
888,664,000.00 435
889,664,000 440
890,664,000 445
901,500,000 450
917,550,000 450
4,488,042,000
18.10 Pembinaan dan Pengawasan
Koperasi
Jumlah Koperasi yang
dibina dan diawasi
KOP/
KSP 35 35 35
155,090,000 50
175,735,390 60
239,269,684 70
279,474,285 85
308,263,555 300
1,157,832,914
18.13 Pemantauan Pengelolaan Dana
Pemerintah Bagi Koperasi
Prosentase KUMKM yang
mendapat fasilitasi akses permodalan
% 0 0 11,65
101,520,000 12,42
102,750,000
13,20
105,750,000 13,98
110,595,000
14,75
115,759,999 66.00
536,374,999
######### 9,792,448,645 10,425,610,491 11,049,296,473 11,602,740,276 52,157,002,085
72
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL
7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja ditetapkan untuk memberikan gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung Visi Dan
Misi Gubernur 2019-2023. Dalam mendukung hal tersebut telah ditetapkan
Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
69
TABEL15
TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI USAHAN KECIL MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NO
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET RPJMD 2019-2023 KET
2019 2020 2021 2022 2023
1 2
3
4 5 6 7
8
1 1. ProsentaseKoperasiAktif 65,14% 68,65% 72,49% 76,70% 81,33%
2. JumlahKoperasiBerprestasi 5 5 5 5 5
3. Terwujudnya Kop Syariah Kawasan BebasRiba 9 13 18 24 31
4. Jumlah KUMKM yang
MendapatFasilitasiAksesPermodalan 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000
2 5. ProsentasePeningkatan Usaha Kecil KeMenengah 1,67 % 1,67 % 1,67 % 1,67 % 1,67 %
6. ProsentaseLegalitas Usaha Usaha Kecil
a. Jumlah UK Yang DifasilitasiLegalisasi/ 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
Distandarisasi
3 7. Prosentase PeningkatanKapasitas SDM 73,85% 73,85% 76,92% 84,62% 92,31%
SelainpenetapanIndikatorKinerja Utama (IKU) didukung pula oleh IndikatorpenunjangIndikator Utama tersebut yang
dijabarkanselama 5 tahun (2019-2023), sebagaiberikut :
70
TABEL 16
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB
NO BID. URUSAN
PEMERINTAHAN/PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN
KONDISI AWAL
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021
2022
2023 KONDISI KINERJA
2017 2018 TARGET KINERJA
TARGET KINERJA
TARGET KINERJA
TARGET KINERJA
TARGET KINERJA
TARGET KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 17
Dinas Koperasi UKM Prov. NTB
Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar
Indikator Sasaran (IKK) Prosentase Pelaksanaan RAT
Koperasi; Jumlah Koperasi
Berprestasi Prosentase Peningkatan Usaha Kecil Ke
Menengah; Prosentase Legalitas Usaha; Akses Fasilitasi
Permodalan UMKM ;
Meningkatnya Kapasitas SDM
A Program Rutin
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Jumlah Surat Yang Keluar 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 12500
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik Yang Tersedia
3 Jenis 3
Jenis 3
Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
1.7 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah Honorarium Pengelola
Keuangan Orang 10 10 10 10 10 10 10 50
1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan dan
penyediaan peralatan keberdihan Orang
6
Oran
6
Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang
30
Orang
71
g
1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang disediakan Jenis 15 15 15 20 20 20 20 95
1.11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan Dan
Penggandaan Yang Disediakan Jenis 4 4 5 5 5 5 5 25
1.12
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor Yang Tersedia
Jenis 15 15 20 20 20 20 20 100
1.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan
perlengkapan Kantor Yang Tersedia
Jenis 7 7 8 9 10 11 12 50
1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah Koran/ Surat Kabar Yang
Tersedia exp 132 132 132 132 132 132 132 660
1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan dan Tamu yang Tesedia
Orang 400 295 435 478 521 565 608 2607
1.18
Penyelarasan Program
Pemerintah Pusat dan Daerah
Frekwensi perjalanan dinas luar
daerah dalam rangka koordinasi Teknis Pusat Dan Daerah
OT 38 15 20 25 30 35 45 155
1.19 Penyediaan Administrasi
Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga Adminstrasi
Teknsi Perkantoran Orang 8 8 8 8 8 8 8 40
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan dan
Kelayakan Sarana Prasarana
Aparatur
% 60 60 70 75 80 85 90 95
2.22 Pemeliharaan rutin/berkala
Gedung Kantor Gedung Kantor Yang dipelihara Unit 1 1 1 1 1 1 1 1
2.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang
dipelihara Unit 36 36 36 36 36 36 36 180
2.30 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara
Unit 2 29 29 30 35 35 35 164
2.38 Pemeliharaan Arsip Kantor Akuisisi Arsip Inaktif berkas 1500 1500 2000 2250 2500 2750 3000 12500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Cakupan Pembinaan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur OK 48 48 48 50 55 60 65 278
72
5.4 Pembinaan Mental dan Fisik
Aparatur
Peningkatan iman dan taqwa
serta peningkatan Jasmani aparatur
OK 48 48 48 50 55 60 65 278
6
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Nilai LKJIP OPD
Nilai
Dokumen
B B A A A A A A
6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Dok 3 3 6 6 6 6 6 30
6.4 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Dok 1 1 1 1 1 1 1 5
6.5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Jumlah Dokumen Dok 3 3 3 3 3 3 3 15
6.8 Monitoring, evaluasi dan
Pelaporan Jumlah Dokumen Dok 3 3 3 3 3 3 3 15
7
Program Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
Manajemen Asset Dok 1 1 1 1 1 1 1 5
7.1 Peningkatan Manajemen
Asset/barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Dok 1 1 1 1 1 1 1 5
15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang
Kondusif
Prosentase Legalitas Usaha Di
Daerah % 15 15 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 83,35
15.06 Perencanaan , Koordinasi dan Pengembangan Usaha
Kecil Menengah
Jumlah Laporan Lapora
n 2 2 2 2 2 2 2 10
B. Program Prioritas
16 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Prosentase Peningkatan
Kewirausahaan Usaha Kecil Yang Dibina
% 14,40 16.4 17.6871 18.367 19.4558 21.361 23.129 100
16.01'
Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan
Jumlah UKM Yang Dibina Dan Difasilitasi Pengembangan
UKM 220 160 340 390 430 470 500 2130
73
Bisnis
16.06 Penyelengaraan Pelatihan
Kewirausahaan
Jumlah Wirausaha Yang Didiklat Orang 250 300 400 400 440 470 500 2210
16.07 Pelatihan Manajemen Penglolaan KUMKM
Jumlah KUKM Yang Didiklat Orang 250 360 560 560 560 630 700 3010
16.12 Penyelenggaraan
Pendampingan
Jumlah Tenaga Pendamping
Diklat KUMKM Orang 43 43 32 32 32 32 32 160
720 820 1300 1350 1430 1570 1700 7350
17 Pogram Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
Prosentase Peningkatan Usaha
Kecil ke Menengah Di Daerah % 0,26 0,27 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 8.35
17.2 Pengembangan Klaster Bisnis
Jumlah UMKM Sentra Yang Dibina UMKM 30 35 35 35 35 35 35 175
17.6 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
Jumlah Sarana Pemasaran Yang Disediakan Unit 42 25 25 25 25 25 25 125
17.8
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga ,
industri kecil dan industri
menengah
Jumlah UKM Yang Dibintek dan
difasilitasi pengembangan usaha UKM 4701 4701 0 0 5 10 15 25
17.9 Penyelenggaraan Promosi
produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Event Promosi Event 5 1 1 1 1 1 1 5
18 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi
Prosentase Koperasi Aktif
% 61,91 60,39 65,14 68,65 72,49 76,70 81,33 81,33
18.1
Penyelarasan Kebijakan dan
Program Pengembangan Koperasi
Jumlah Kop yang Yang Dibina
dan difasilitasi pengembangan KOP 565 600 650 700 750 800 850 3750
18.5
Penguatan dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi
Jumlah Koperasi Berprestasi KOP 0 0 5 5 5 5 5 25
74
18.6
Peningkatan dan
Pengembangan Jaringan
Kerjasama Usaha Koperasi
Frekuensi koordinasi kerjasama Kali 0 0 2 2 2 2 2 10
18.8
Rintisan penerapan teknologi
sederhana /manajemen
modern pada jenis usaha koperasi
Jumlah KSP/USP-PS Yang dibina
dan dikembangkan
KSP/US
P-PS 435 435 435 435 440 445 450 450
18.10 Pembinaan dan Pengawasan
Koperasi
Jumlah Koperasi yang dibina dan
diawasi
KOP/KS
P 35 35 35 50 60 70 85 300
18.13 Pemantauan Pengelolaan
Dana Pemerintah Bagi Koperasi
Prosentase KUMKM yang
mendapat fasilitasi akses permodalan
% 0 0 11,65 12,42 13,20 13,98 14,75 66.00
76
BAB VIII
PENUTUP
Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM Provinsi
Nusa Tenggara 2019-2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2019-2023 dengan tetap mengacu kepada
Visi dan Misi Gubernur menjabarkan dari keberhasilan Tujuan dan Sasaran sesuai
Tugas Pokok Dan Fungsi dalam mendukung khususnya Misike -5 Yaitu NTB
SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulan kemiskinan, mengurangi
kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian,
pariwisata dan industrialisasi. Renstra ini juga disusun dengan tetap mengacu
kepada Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025 dalam kerangka pemberdayaan Koperasi dan
UMK yaitu pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berbasis IPTEK dan
berdayasaing, meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggota koperasi,
meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah. Kesemuanya itu
mengarah kepada pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Gini
Ratio) hal ini tentunya sudah selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
ditetapkan oleh daerah dalam mendukung tujuan Meningkatkan Perumbuhan Ekonomi
Yang Berkualitas.