42
BAB 3
ANALISIS SISTEM B ERJALAN
3.1 Sejarah Departemen Pertanian
Pada tanggal 1 Januari 1905 pemerintah Hindian Belanda mendirikan
Departemen Van Landbouw dengan tujuan untuk memajukan usaha pertanian
rakyat. Kemudian didirikan balai-balai penelitian dan dinas-dinas yang diberi tugas
khusus untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai IPTEK di bidan g
pertanian. Mengingat keterikatan yang erat antara pertanian dan perdagangan pada
tahun 1911 Departemen Van Landbouw diganti namanya menjadi Departemen Van
Landbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian Perindustrian dan
Perdagangan) yang berkedudukan di Bogor.
Pada masa ini didirikan beberapa lembaga pendidikan pertanian dimana
lulusannya bekerja sebagai tenaga teknis pada perkebunan besar, pertanian rakyat,
pengairan, perikanan, dan kehutanan. Pada tahun 1933 didirikan sekolah pertanian
menengah atas dimana lulusannya bekerja sebagai penyuluh pertanian, pemangku
hutan, pegawai perkreditan rakyat, asisten perkebunan besar, dan guru sekolah
pertanian. Pada bulan Maret 1933 pemerintah Hindian Belanda menerbitkan
peraturan tata niaga beras berupa kebijakan dan ketentuan menyeluruh mengenai
intervensi pemerintah di bidang perdagangan beras.
Pada tahun 1934 Departemen Van Landbouw, Nijverheid en Handel diganti
namanya menjadi Departemen Van Ekonomische Zaken, sedangkan pada masa
42
43
pendudukan Jepang (1942-1945) namanya berubah menjadi Gunseikanbu
Sangyobu yang berperan dalam menangani urusan pertanian.
Setelah proklamasi kemerdekaan dengan dibentuknya kabinet presidentil
pada tanggal 2 September 1945. Urusan pertanian diserahkan kepada kementrian
kemakmuran, berdasarkan ketetapan pemerintah No. 10/SD/1945, menteri
kemakmuran sewaktu itu dipimpin oleh Ir. R.P. Surachman Tjokrosudirjo.
Kemudian pada tahun 1950 dicanangkan suatu kebijakan bahwa pertanian
dalam arti luas mencakup bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kehewanan,
dan kehutanan yang secara teknis biologis terkait erat dengan bahan sandang dan
pangan sehingga muncul gagasan untuk mewadahi bidang pertanian dalam suatu
kementrian tersendiri yaitu kementrian pertanian.
Pada tahun 1968, Kabinet Ampera yang baru terbentuk terdiri dari 5
menteri utama dan 24 menteri Departemen. Dintaranya 6 Departemen ekonomi
yang terdiri dari Departemen Perdagangan, Perhubungan, Keuangan, Maritim,
Pertanian, dan Perkebunan. Departemen Pertanian waktu itu dipimpin oleh Mayjen
Sutjipto, sedangkan Departemen Perkebunan dipimpin oleh Ir. P.G. Harjosudirjo.
Pada tahun 1973-1978 mengingat peran penting Departemen Pertanian
dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk Indonesia secara mandiri,
pemerintah kemudian membentuk 2 lembaga baru, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian serta Badan Pendidikan.
Pada tahun 1978-1983 Departemen Pertanian dipimpin oleh Prof. Dr.
Sudarsono Hadisaputro sebagai menteri pertanian dengan tugas melaksanakan
arahan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN yang menitik beratkan
44
pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan peningkatan industri
pengolahan bahan baku menjadi barang jadi.
Pada tahun 1993-1998 dalam Pelita VI Departemen Pertanian melakukan
perubahan pendekatan program sektor pertanian melalui restrukturisasi program.
Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN menggariskan bahwa sasaran
bidang ekonomi untuk sektor pertanian adalah peningkatan diversivikasi, usaha
dan hasil pertanian, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan
dukungan industri pertanian untuk memperbesar pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat secara lebih luas.
Pada tahun 2001-2004 Departemen Pertanian lebih fokus dalam program
pengembangan agribisnis. Program ini diarahkan untuk menciptakan peluang
usaha dan memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis hulu, on farm, agribisnis
hilir, dan jasa-jasa pendukungnya. Program ini berhasil meningkatkan produksi
tanaman pangan yang mencatat faktor produksi tertinggi sepanjang sejarah. Secara
keseluruhan neraca perdagangan komoditi pertanian meningkat secara konsisten
ditandai dengan naiknya nilai ekspor.
Pada tahun 2004 – 2009, dibawah kepemimpinan menteri pertanian oleh Dr.
Ir, Anton Apriyantono, MS Departemen pertanian merumuskan konsep baru dalam
pembangunan pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani, bukan semata-mata mengejar peningkatan produksi.
45
3.2 Visi dan Misi
3.2.1 Visi dan Misi Departemen Pertanian
Visi Pembangunan Pertanian periode 2005-2009 adalah terwujudnya
pertanian tangguh untuk kemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai
tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan
petani.
Pertanian tangguh atau pertanian industrial adalah sosok pertanian
yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan
keputusan, memperkuat intuisi, kebiasaan, atau tradisi;
2. Kemajuan teknologi merupakan instrumen utama dalam pemanfaatan
sumberdaya;
3. Mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan
jasa;
4. Efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi
sumberdaya dan karenanya membuat hemat dalam penggunaan
sumberdaya;
5. Mutu dan keunggulan merupakan orientasi, wacana, sekaligus tujuan;
6. Profesionalisme merupakan karakter yang menonjol; dan
7. Perekayasaan merupakan inti nilai tambah sehingga setiap produk yang
dihasilkan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan lebih
dahulu dalam mutu, jumlah, berat, volume, bentuk, warna, rasa, khasiat,
dan sifat-sifat lainnya dengan ketepatan waktu.
46
Untuk mencapai visi Pembangunan Pertanian tersebut, Departemen
Pertanian mengemban misi yang harus dilaksanakan adalah :
1. Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki
integritas moral yang tinggi;
2. Mendorong pembangunan pertanian menuju pertanian yang tangguh,
berdayasaing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi komoditi
pertanian dan penganekaragaman konsumsi pangan;
4. Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap
perekonomian nasional, melalui peningkatan PDB, ekspor, penciptaan
lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
5. Memfasilitasi pelaku usaha melalui pengembangan teknologi,
pembangunan sarana, prasarana, pembiayaan, akses pasar dan
kebijakan pendukung;
6. Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan
pertanian Indonesia dalam sistem perdagangan Internasional.
3.2.2 Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
Visi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian
adalah terwujudnya Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
(PSDMP) yang handal dalam menghasilkan sumberdaya manusia pertanian
profesional, kreatif, inovatif, kredibel dan berwawasan global.
47
Dalam pencapaian visi Badan Pengembangan SDM Pertanian
mengemban misi yaitu :
1. Mengembangkan sistem pendidikan pertanian yang kredibel;
2. Mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang kredibel;
3. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang sesuai dengan
kebutuhan petani;
4. Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pengembangan
sumberdaya manusia pertanian yang sesuai dengan prinsip clean
goverment and good governance.
3.2.3 Visi dan Misi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
Visi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian adalah terwujudnya
Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian yang andal dalam rangka
pemberdayaan petani beserta keluarganya untuk meningkatkan ketahanan
pangan, daya saing, nilai tambah, dan kesejahteraan.
Dalam pencapaian visi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
mengemban misi yaitu :
1. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang tangguh;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
4. Mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah, petani dan keluarganya
serta pelaku usaha pertanian lainnya dalam pelaksanaan penyuluhan
pertanian;
48
5. Meningkatkan kerjasama teknis di bidang penyuluhan pertanian dalam
dan luar negeri;
6. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan
penyuluhan pertanian.
3.2.4 Visi dan Misi Pusat Pusat Data dan Informasi Pertanian
Visi Pusat Data dan Informasi Pertanian adalah menjadi sumber data
dan informasi pertanian yang lengkap, akurat dan terpercaya untuk
mendukung pembangunan pertanian.
Dalam pencapaian visi Pusat Data dan Informasi Pertanian
mengemban misi yaitu :
1. Mengembangkan Metodologi Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian
Data dan Informasi Pertanian;
2. Melakukan Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Data
dan Informasi Pertanian;
3. Membangun dan Mengembangkan Jaringan Sistem Informasi
Pertanian;
4. Membina Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Bidang Statistik
dan Sistem Informasi Pertanian.
3.2.5 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang
Visi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang adalah
petani yang mandiri sejahtera dengan sumberdaya alam yang lestari melalui
pengembangan agribisnis yang berwawasan lingkungan.
49
Dalam pencapaian visi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
Karawang mengemban misi yaitu :
1. Pemberdayaan sumberdaya manusia pertanian dan kelembagaan
pertanian;
2. Transfer teknologi tepat guna;
3. Pengembangan usaha melalui agribisnis dan agroindustri;
4. Peningkatan saran dan prasarana pertanian;
5. Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendapatkan produksi dan
produktivitas pertanian.
50
D ir ek tu r P e ng e lol aa n A ir
D ire k t ur B ud id ay a S er e ali a
D ir ek tu r B u did a ya
Ta n a m an S a yu ra n & B iof ar m a ka
D ire k t ur B ud id ay a T e r na k N o n R u m in an s ia
D ir ek tu r T an a m an
T a h un a n
D ir e k tu r M u tu & S ta nd a ris as i
K ap u s. P e ng e m ba n ga n P e n yu luh a n P e rt an ia n
K a p u s. K on s um s i d an K e a m an a n P a ng a n
K ap u s. Li tb an g P er ke b u na n
D ir ek tu r P e rb e nih a n
D ire k tu r B ud id ay a T a n am a n B u a h
D i re k t ur B u d ida y a T e rn a k R u m ina n s ia
D ir ek tu r B ud id a ya T a na m a n S em u s im
D ir ek tu r P e ng o lah a n H as il P e r ta ni an
K ap u s. P e ng e m ba n ga n P e lat iha n P e r ta nia n
K a pu s. Di str ib us i P an g an
K ap u s. Li tb an g H or tik ul tu ra
K a p us . K ar an t ina T u m bu h an
Dir ek tu r P e ng e lol aa n L a ha n
D ire kt ur P e r lu as an A re a l
D ire kt ur S ar a na P ro d uk si
Dir ek tu r P e rb e nih a n d an S a ra n a P r od u ksi
S e k. Di rje n Ho r tiku lt ur a
S ek . D ir jen T a n am a n P a ng a n
S e k . D irje n P en g elo la an L a h an
d a n A ir
D ir jen P e n g elo la an L ah a n da n A ir
Dir je n T an a m an P an g an P M
D ir jen H o rti ku ltu ra
Dir e ktu r P e r bib ita n
S e k. Di rje n P e te rn a ka n
D ir jen P et er n ak an
Dir e ktu r P e rb e ni ha n d an S a r an a P r od u ks i
S ek . D irj en P e r ke b un a n
Dir jen P er ke b un a n P M
Dir e ktu r P e n an g an a n P a s ca P a n en
S e k. Di rje n P e ng o la ha n & P e m a sa ra n H as il
P e r ta ni an
Dir jen P en g ola h an & P e m a sa ra n H as il
P e r ta ni an
K ap u s. P e ng e m ba n ga n P e nd id ika n P e rt an ia n
S ek . B ad a n P e ng e m ba n ga n S DM P er ta n ian
B a d an P e n g em b a ng a n S DM P er ta n ian
K ap u s. K e te rs ed ia an d an K e r aw a na n
P an g an
S e k . B a d an K e ta h an a n P a ng a n
B ad a n K e ta ha n an P an g an
K ap u s. Li tb an g T a n am a n P a n ga n
S ek . B ad a n Li tb an g P e ta n ian
B a d an L itb a ng P e r ta nia n
K a pu s. K a r an tin a H ew an
S e k. B a d an K a r an ti na
B ad a n K a ra n tin a P e r ta nia n
K ap u s. Li tb an g P er te r na ka n
D ire kt ur P em a sa r an Do m es tik
D ire kt ur P em a sa r an I nt e rn as ia on a l
Dir ek tu r B u did a ya T a na m a n Re m p ah d a n
P en ye g ar
Dir ek tu r P e rlin d un g an P e rk eb u na n
D ir ek tu r K e se ha ta n He wa n
D ir ek tu r K e se ha ta n M a sy ar a ka t V et er in er
Dir ek tu r B u did a ya
T a na m a n Hia s
D ir ek tu r P e rlin d un g an T an a m an H or tik u ltu ra
Dir e ktu r B u d ida y a K ac an g – K a ca n ga n d a n Um b i – u m b ian
Dir ek tu r P e rlin d u ng a n
T an a m a n P an g an
K ar o O rg a ni sa si da n K e p eg a wa ian
K a r o Hu ku m d an H u m as
K a ro K er ja sa m a L ua r Ne ge r i
K a r o K e ua n ga n d an P e rle n gk a pa n
K ar o P e re n ca n aa n
S E K RE T A R I S J E N D E R A L
In sp e ktu r II I
In sp e ktu r IV
In sp e ktu r II
I ns pe k tu r I
IN S P E K TU R JE N DE R A L
S E K R E T A RI S I T JE N
M E N T E R I P E R T A N I A N
1 . ST A F A H L I M E N TA N B ID A N G H U B U N G A N A N TA R L E M B A G A D A N K E R J AS A M A L U AR N E G E R I 2 . ST A F A H L I M E N TA N B ID A N G P E M B ER D A Y A AN M A SY A R A KA T PE R T AN I AN
3 . ST A F A H L I M E N TA N B ID A N G S IS TE M IN FO R M A SI D AN P E N G A W AS A N
K a pu s . P e r izin a n da n I nv es ta si
K ap u s. Da ta d a n In fo rm a si P e rt an ia n
K ap u s. P e m bi ay aa n P e rt an ia n
K a p us . P er pu s ta ka an d a n P e ny eb a ra n
T ek no lo gi P e rt an ia n
K a p us . A n a lisi s S o s ial E ko n om i da n
K e b ija ka n P e rta n ia n
K a p us . P e r lin du n ga n V a rie ta s T an a m an
K a pu s. In fo r m as i d a n K ea m a na n Ha y at i
3.3 Struktur Organisasi
3.3.1 Struktur Organisasi Departemen Pertanian
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Departemen Pertanian
51
3.3.2 Stuktur Organisasi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
52
3.3.3 Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
53
3.3.4 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pertanian
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pertanian
54
3.3.5 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
Karawang
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang
55
3.4 Deskripsi Tugas dan Fungsi
3.4.3 Deskripsi Tugas dan Fungsi Departemen Pertanian
Departemen Pertanian (DEPTAN) mempunyai tugas yaitu membantu
Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidan g
pertanian.
Dalam melaksanakan tugas, DEPTAN menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan
teknis di bidang pertanian;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada presiden.
3.4.4 Deskripsi Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pertanian
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian
mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia
pertanian.
Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengembangan SDM Pertanian
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumberdaya
manusia pertanian;
56
2. Perumusan program pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
3. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
4. Evaluasi pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
5. Pelaksanaan administrasi Badan.
3.4.5 Deskripsi Tugas dan Fungsi Pusat Pengembangan Penyuluhan
Pertanian
Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, program, dan pelaksanaan
pengembangan penyuluhan pertanian.
Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan Penyuluhan
Pertanian menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian;
2. Perumusan program pengembangan penyuuhan pertanian;
3. Pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
4. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian;
5. Pelaksanaan pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
3.4.6 Deskripsi Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Informasi Pertanian
Pusat Data dan Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan data
dan informasi pertanian.
Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data dan Informasi Pertanian
menyelenggarakan fungsi :
57
1. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertanian;
2. Pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi tanaman
pangan dan peternakan;
3. Pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi hortikultura
dan perkebunan;
4. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
3.4.7 Deskripsi Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Karawang
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah
di bidang petanian dan kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan
dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Karawang menyelenggarakan fungsi :
1. Pengaturan atau pengurusan kegiatan teknis di bidang pertanian dan
kehutanan yang meliputi pertanian tanaman pangan dan kehutanan dan
informasi penyuluhan berdasarkan kebijakan Bupati;
2. Pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanian dan kehutanan;
3. Pemberian perijinan dan pelayanan masyarakat di bidang pertanian dan
kehutanan.
3.5 Analisa Sistem Berjalan
58
Dalam analisa sistem berjalan, proses yang terdapat pada Departemen
Pertanian (DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang
dapat difokuskan pada beberapa kegiatan operasional. Fokus proses yang ada yaitu
rekrutmen, pelatihan dan pembinaan, penyuluhan, dan pelaporan penyuluhan.
Berikut analisa proses aktivitas di DEPTAN dan Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Karawang.
3.5.1 Rekrutmen
Penyuluh pertanian terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :
1. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Penyuluh Pertanian Swadaya;
3. Penyuluh Pertanian Swasta.
Perekrutan Penyuluh Pertanian PNS diadakan oleh DEPTAN atau
tepatnya oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
(BPSDMP). Para pelamar Penyuluh Pertanian PNS harus memenuhi
kualifikasi yang sudah ditentukan dan melewati test masuk Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Setelah dinyatakan lulus test, maka para pelamar tersebut
harus melewati masa prajabatan selama 1 tahun terlebih dahulu. Pada masa
prajabatan tersebut para pelamar diberikan pengenalan akan tugas pokok
dan fungsi, serta hal-hal pendukung yang menyangkut dengan
pekerjaannya nanti. Pelamar yang telah melewati masa prajabatan disahkan
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Para pelamar tersebut baru
disahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah melewati masa
CPNS selama 1 tahun. Dalam melakukan kegiatan penyuluhannya nanti,
59
DEPTAN atau BPSDMP akan melakukan proses penempatan untuk para
Penyuluh Pertanian PNS tersebut ke Dinas Pertanian tingkat
Kabupaten/Kota. Penempatan Penyuluh Pertanian PNS disesuaikan dengan
kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Selain itu penempatan juga bedasarkan kecakapan dan potensi
kemampuan Penyuluh Pertanian PNS tersebut. Penyuluh Pertanian PNS
memiliki jenjang atau tingkatan yaitu :
1. Penyuluh Pertanian Utama;
2. Penyuluh Pertanian Madya;
3. Penyuluh Pertanian Muda.
Penyuluh Pertanian PNS yang baru digolongkan ke dalam tingkatan
Penyuluh Pertanian Muda. Seorang Penyuluh Pertanian PNS masing-
masing memiliki angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatif ini
berfungsi untuk mengukur kinerja dan kemampuan seorang Penyuluh
Pertanian PNS. Jika seorang Penyuluh Pertanian PNS ingin masuk atau
naik ke dalam tingkatan penyuluh diatasnya, maka ada syarat angka kredit
kumulatif yang harus dicapai. Angka kredit kumulatif tersebut dapat
ditingkatkan dengan cara melakukan tugas utama dan pendukung Penyuluh
Pertanian PNS.
Selain perekrutan Penyuluh Pertanian PNS yang dilakukan oleh
DEPTAN atau lembaga penyuluhan tingkat pusat, Dinas Pertanian tingkat
Kabupaten/Kota juga diberikan kesempatan dan jatah oleh DEPTAN untuk
melakukan perekrutan Penyuluh Pertanian Swadaya.
60
Untuk perekrutan Penyuluh Pertanian Swadaya, Dinas Pertanian
tingkat Kabupaten/Kota akan membuka kesempatan bagi para pelaku
utama yang berminat menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya. Penyuluh
Pertanian PNS bersama dengan aparat Desa/Kelurahan melakukan
identifikasi pelaku utama dan masyarakat lain yang berminat dan
memenuhi syarat sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya di setiap kelurahan
binaannya. Hasil identifikasi dilaporkan ke Balai Penyuluhan Pertanian
(BPP) yang berada di Kecamatan. BPP merekapitulisasi Calon Penyuluh
Pertanian Swadaya dan mengirimkan ke Dinas Pertanian tingkat
Kabupaten/Kota atau Badan Pelaksana Penyuluhan. Kemudian Badan
Pelaksana Penyuluhan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap Calon
Penyuluh Pertanian Swadaya. Calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang
memenuhi syarat akan dikirimkan ke Dinas Pertanian tingkat Provinsi atau
Badan Koordinasi Penyuluhan atau dengan tembusan kepada Kepala Badan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian.
Calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang memenuhi syarat tersebut
diusulkan ke Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian dan Pusat
Pengembangan Pelatihan Pertanian yang berwenang untuk mengikuti
pelatihan dan pembinaan. Setelah itu yang bersangkutan mengikuti uji
kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi profesi dari Lembaga
Sertifikasi Profesi Penyuluh (LSP-Penyuluh). Calon Penyuluh Pertanian
Swadaya dinyatakan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya apabila telah
61
menandatangani surat pernyataan sebagai penyuluh dan terikat dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain perekrutan Penyuluh Pertanian PNS dan Penyuluh Pertanian
Swadaya terdapat perekrutan Penyuluh Pertanian Swasta. Proses perekrutan
Penyuluh Pertanian Swasta kurang lebih sama dengan perekrutan Penyuluh
Pertanian Swadaya. Proses perekrutan diawali dengan proses identifikasi
oleh Badan Pelaksana Penyuluhan terhadap karyawan-karyawan
perusahaan swasta dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di
bidang pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan. Badan Pelaksana
Penyuluhan melakukan rekapitulasi Calon Penyuluh Pertanian Swasta dan
mengirimkannya ke Badan Koordinasi Penyuluhan. Badan Koordinasi
Penyuluhan yang menerima hasil identifikasi tersebut melakukan
klarifikasi dan verifikasi terhadap Calon Penyuluh Pertanian Swasta. Calon
Penyuluh Pertanian Swasta yang memenuhi syarat akan dikirimkan kepada
Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen
Pertanian dan diusulkan ke Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian dan
Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian yang berwenang untuk mengikuti
pelatihan dan pembinaan. Calon Penyuluh Pertanian Swasta akan
dinyatakan sebagai Penyuluh Pertanian Swasta apabila telah mengikuti uji
kompetensi, mendapatkan sertifikat kompetensi yang diselenggarakan oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh (LSP-Penyuluh) dan
menandatangani surat pernyataan sebagai penyuluh dan terikat dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
62
Kedudukan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian
Swasta adalah sebagai mitra Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan
kegiatan penyuluhan pertanian, baik sendiri-sendiri maupun kerja sama
yang terintegrasi dalam program penyuluhan pertanian sesuai dengan
tingkat administrasi pemerintahan dimana kegiatan penyuluhan
diselenggarakan. Keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh
Pertanian Swasta bersifat mandiri dan independen untuk memenuhi
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.
63
Gambar 3.6 Rekrutmen Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS)
64
Gambar 3.7 Rekrutmen Penyuluh Pertanian Swadaya
65
Gambar 3.8 Rekrutmen Penyuluh Pertanian Swasta
66
3.5.2 Pelatihan dan Pembinaan
Dalam rencana meningkatkan kompetensi Penyuluh Pertanian maka
Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan pelatihan dan
pembinaan. Pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan berpedoman
pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang
diatur dalam peraturan menteri.
Pelatihan dan pembinaan diatur oleh Badan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian (DEPTAN)
tepatnya oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian dengan referensi
serta permintaan dari Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian.
Pelatihan dan pembinaan dilakukan kelembagaan penyuluhan pertanian
secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat sesuai
kewenangan masing-masing dan dilaksanakan dengan berpedoman pada
azas, tujuan dan fungsi dari pelaku kegiatan melalui rencana kerja dan
program penyuluhan pertanian. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian merancang
program pelatihan dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dari badan
penyuluhan masing-masing tingkat.
Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan berisi unsur pengembangan
sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial seperti teknik berbicara
di depan massa dan menyampaikan penyuluhan sesuai prosedur yang baik
dan benar. Selain itu pelatihan dan pembinaan juga berisi unsur ilmu
pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan
67
pelestarian lingkungan. Penyusunan materi pelatihan dan pembinaan
Penyuluh Pertanian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu
yang ada.
Pelatihan dan pembinaan Penyuluh Pertanian dilakukan pada saat
awal perekrutan selama 10 hari sampai 2 minggu. Pelatihan dan pembinaan
dilakukan dengan pemberian teori dan melakukan praktik langsung dalam
memberikan penyuluhan kepada kelompok tani (POKTAN) yang telah
dipilih. Selain itu pelatihan dan pembinaan juga diadakan rutin setiap hari
Senin pada minggu ke 2 dan ke 4 di setiap bulan.
Pelatihan dan pembinaan Penyuluh Pertanian akan disampaikan oleh
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia atau tepatnya Pusat
Pengembangan Penyuluhan Pertanian dengan menunjuk pakar atau orang
yang memiliki kompetensi yang berkaitan dengan materi pelatihan dan
pembinaan yang bersangkutan. Pelatihan dan pembinaan diberikan oleh
Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, DEPTAN kepada Badan
Koordinasi Penyuluhan yang berada di tingkat Provinsi. Setelah itu materi
pelatihan dan penyuluhan tersebut diteruskan atau disampaikan kembali
oleh Kepala Bidang Penyuluhan di Badan Koordinasi Penyuluhan atau
orang yang telah ditunjuk untuk menggantikan Kepala Bidang Penyuluhan
tersebut kepada para Penyuluh Pertanian tingkat Kabupaten/Kota.
Selain pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seringkali terdapat juga pelatihan dan
68
pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak swasta atau lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang mengundang para Penyuluh Pertanian.
Pelatihan dan pembinaan berguna untuk memberikan wawasan dan
pengetahuan baru. Selain itu dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan
tersebut dilakukan juga koordinasi atau sharing antara pakar ahli atau
Kepala Bidang Penyuluhan bersama Penyuluh Pertanian. Koordinasi atau
sharing yang dilakukan dapat diluar dari materi pelatihan dan pembinaan
seperti masalah-masalah yang dihadapi oleh para Penyuluh Pertanian ketika
melaksanakan penyuluhan.
Gambar 3.9 Pelatihan dan Pembinaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau Swasta
69
Gambar 3.10 Pelatihan dan Pembinaan dari Pemerintah
70
3.5.3 Penyuluhan
Proses Penyuluhan yang dilakukan oleh para Penyuluh Pertanian
harus berpedoman pada program penyuluhan. Program penyuluhan
dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali
pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Program penyuluhan
adalah rencana penyuluhan selama satu tahun dengan memperhatikan
siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup perorganisasian dan
pengelolaan sumberdaya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan.
Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif
melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan
serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.
Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan
pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan
kelestarian sumberdaya pertanian. Materi penyuluhan yang hendak
disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat
rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali materi penyuluhan yang
bersumber dari pengetahuan tradisional.
Proses penyuluhan dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan
Kamis, Penyuluh Pertanian berkunjung ke Wilayah Kerja Penyuluhan
Pertanian (WKPP); 1 WKPP terdiri dari kurang lebih 16 kelompok tani
(POKTAN). Banyaknya POKTAN di dalam 1 WKPP ditentukan
berdasarkan luas desa dan area pertanian yang terdapat pada desa itu.
71
Dalam proses penyuluhan selain memberikan penyuluhan atau
pengetahuan, Penyuluh Pertanian dapat mengetahui dan membantu dalam
pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku utama dan
pelaku usaha. Dengan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh
para pelaku utama dan pelaku usaha Penyuluh Pertanian dapat
mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dan memberikan informas i
kepada Badan Pelaksana Penyuluhan yang berada di tingkat
Kabupaten/Kota hingga Pusat Pengembangan Penyuluhan yang berada di
tingkat Pemerintah Pusat mengenai kebutuhan akan pengetahuan baru.
Gambar 3.11 Penyuluhan Pertanian
72
3.5.4 Pelaporan Penyuluhan
Pelaporan pelaksanaan penyuluhan pertanian memiliki peran penting
dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Laporan penyuluhan berperan dalam
penyusunan program penyuluhan pertanian dan rencana kerja penyuluhan
pertanian selanjutnya, mengidentifikasi akan kebutuhan pengetahuan baru,
mengukur perkembangan kelompok tani (POKTAN) atau gabungan
kelompok tani (GAPOKTAN), mengukur kinerja Penyuluh Pertanian,
pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, serta mengetahui perkembangan
pertanian itu sendiri.
Sistem pelaporan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh
Pertanian diuraikan sebagai berikut:
1. Penyuluh Pertanian menyusun laporan pada hari Jumat setiap
minggunya. Laporan yang disusun berisi mengenai gambaran kegiatan
penyuluhan yang telah dilaksanakan meliputi potensi sumberdaya alam
dan sumberdaya manusia, permasalahan dan upaya pemecahan
masalah. Laporan dikirimkan kepada Kepala atau Koordinator Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP);
2. Kepala atau Koordinator BPP melakukan kompilasi dan merumuskan
kesimpulan kemudian dikirimkan ke Badan Pelaksana Penyuluhan yang
berada di tingkat Kabupaten/Kota;
3. Badan Pelaksana Penyuluhan melaksanakan rapat dinas pada awal
minggu setiap bulannya untuk membahas, mengkompilasi dan
merumuskan laporan-laporan dari BPP yang berada dibawahnya, untuk
73
selanjutnya dikirimkan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan yang
berada di tingkat provinsi. Laporan terusan paling lambat dikirimkan
tanggal 5 setiap bulannya;
4. Badan Koordinasi Penyuluhan melakukan kompilasi dan merumuskan
laporan tersebut serta mengirimkan laporan kegiatan ke Pusat
Pengembangan Penyuluhan Pertanian, dengan tembusan kepada Badan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian;
5. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen
Pertanian merekapitulisasi dan mengirimkan laporan kegiatan yang
dilakukan Penyuluh Pertanian kepada Menteri Pertanian.
74
Gambar 3.12 Pelaporan Penyuluhan Pertanian
75
3.6 Pengumpulan Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kabupaten Karawang
Dalam upaya mengumpulkan knowledge pada Departemen Pertanian
(DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang dilakukan
melalui beberapa cara antara lain :
1. Mengikuti pelatihan atau seminar pertanian yang diadakan oleh pemerintah
atau swasta.
2. Melakukan sharing knowledge yang melibatkan Penyuluh Pertanian sebagai
peserta pelatihan dan pembinaan dengan pakar ahli atau Kepala Bidang
Penyuluhan di lembaga penyuluhan tingkat tertentu sebagai trainer. Dalam
sharing knowledge ini penyuluh pertanian dapat memberikan pengetahuan,
pengalaman atau mengemukakan pertanyaan mengenai masalah yang dihadapi
ketika penyuluhan pertanian berlangsung. Dengan adanya sharing knowledge
ini Penyuluh Pertanian juga mendapatkan knowledge lain disamping materi
penyuluhan yang diberikan.
3. Melakukan sharing knowledge yang melibatkan Penyuluh Pertanian dengan
para pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam sharing knowledge ini penyuluh
pertanian dapat mengumpulkan knowledge baru dari pelaku utama dan pelaku
usaha yang mungkin saja knowledge tersebut tidak terdapat pada materi
penyuluhan atau materi pelatihan dan pembinaan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan dengan melakukan
kunjungan langsung ke lapangan, melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan
secara langsung, serta evaluasi laporan-laporan kegiatan penyuluhan.
76
5. Melakukan penelitian mengenai teknologi yang tepat guna untuk membantu
dalam mengembangkan pertanian.
6. Melakukan penelitian mengenai kebutuhan industri pertanian sehingga
mengetahui komoditas pertanian yang diminati dan untuk pengembangan
komoditas tersebut.
7. Melakukan benchmarking dengan Departemen Pertanian negara lain atau
Dinas Pertanian daerah lain. Benchmarking dapat dilakukan melalui website,
kunjungan, atau kerja sama lain.
3.7 Pengembangan Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kabupaten Karawang
Dalam upaya memperkaya knowledge yang telah dimiliki Departemen
Pertanian (DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang
dilakukan beberapa cara antara lain :
1. Mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah
maupun swasta
2. Melakukan sharing knowledge pada saat pelatihan dan pembinaan yang
melibatkan sesama Penyuluh Pertanian atau Penyuluh Pertanian dengan pakar
ahli atau Kepala Bidang Penyuluhan di lembaga penyuluhan tingkat tertentu.
Dalam sharing knowledge ini Penyuluh Pertanian dapat mengetahui knowledge
baru yang tidak ada dalam materi pelatihan dan pembinaan.
3. Melakukan sharing knowledge yang melibatkan Penyuluh Pertanian dengan
para pelaku utama dan pelaku usaha dalam kegiatan penyuluhan. Dalam
sharing knowledge ini penyuluh pertanian dapat mengumpulkan knowledge
77
baru mengenai masalah-masalah yang dihadapi para pelaku utama dan pelaku
usaha. Masalah-masalah baru yang tidak dapat dijawab tersebut akan
dilaporkan dalam pelaporan kegiatan penyuluhan sehingga Balai Penyuluhan
Pertanian tingkat Kecamatan, Badan Pelaksana Penyuluhan hingga Pusat
Pengembangan Penyuluhan Pertanian dapat mengetahui masalah tersebut,
sehingga menjadi suatu kebutuhan akan knowledge baru.
3.8 Pendistribusian Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kabupaten Karawang
Gambar 3.13 Diagram Pendistribusian Knowledge
78
Gambar 3.13 membantu kita dalam menjelaskan pendistribusian knowledge
yang ada, dalam pendistribusian knowledge tersebut Departemen Pertanian
(DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang dilakukan
dengan berbagai cara, antara lain pertemuan tatap muka, e-mail, dan surat..
3.9 Penerapan Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kabupaten Karawang
Pada Departemen Pertanian (DEPTAN) penerapan knowledge saat ini
meliputi penerapan pada kegiatan pelatihan dan pembinaan, dalam pembuatan
rancangan program penyuluhan, dalam upaya pengaturan pembuatan undang-
undang mengenai penyuluhan pertanian, serta dalam mengambil keputusan dan
kebijakan yang berhubungan dengan penyuluhan pertanian.
Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang penerapan
knowledge dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembuatan rancangan
rencana kerja penyuluhan.
3.10 Penyimpanan Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian
dan Kehutanan Kabupaten Karawang
Knowledge yang dimiliki pada saat ini kebanyakan masih berupa tacit
knowledge yang terdapat pada pengetahuan masing-masing personel. Ada pula
yang sudah tersimpan berupa dokumentasi seperti prosedur, artikel, dan bahan
bacaan lain. Namun melihat hal tersebut masih rentan akan hilangnya knowledge
yang ada. Selain itu knowledge yang terdokumentasi tersebut masih tersimpan
secara terpisah pada tempat dan cara penyimpanan masing-masing personel.
79
3.11 Permasalahan yang Dihadapi
Dari hasil observasi lapangan dan wawancara, terdapat beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh Departemen Pertanian (DEPTAN) dan Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang. Permasalahan tersebut antara lain :
1. Beberapa knowledge yang dimiliki sekarang belum terdokumentasi dengan
baik, sehingga rentan akan kehilangan knowledge tersebut.
2. Jalur distribusi atau penyampaian knowledge dari DEPTAN atau tepatnya
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia kepada Badan Penyuluhan tingkat
daerah serta para Penyuluh Pertanian terlalu panjang sehingga membutuhkan
waktu dan biaya dalam penyampaian knowledge tersebut. Dikarenakan jalur
distribusi atau penyampaian knowledge yang terlalu panjang maka seringkali
terjadi keterlambatan dalam penyampaian knowledge. Selain itu seringkali
adanya informasi atau knowledge yang hilang atau bias dalam proses distribusi
dan penyampaian knowledge karena jalur distribusi yang bertingkat.
3. Terdapat kesulitan yang dialami oleh para Penyuluh Pertanian dalam
menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para pelaku utama atau pelaku usaha
pertanian dikarenakan kurangnya referensi.
4. Pengembangan knowledge bergerak lambat karena keterbatasan waktu dan
tempat untuk berdiskusi.
5. Terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi knowledge dan informasi yang
dibutuhkan para pelaku utama dan pelaku usaha pertanian di lapangan.
80
6. Masalah yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian di lapangan
serta pertanyaan yang diajukan oleh para pelaku utama dan pelaku usaha
pertanian tidak terdokumentasi dengan baik.
3.12 Usulan Pemecahan Masalah
Dari permasalahan yang ada, maka akan dirancang aplikasi yang dapat
membantu Departemen Pertanian (DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Karawang untuk menangani permasalahan yang terjadi.
Help desk System dipandang sebagai solusi untuk membantu dan
menangani permasalahan yang ada. Berikut pemecahan masalah yang diharapkan :
1. Sistem dapat menangani dokumentasi knowledge yang ada pada DEPTAN dan
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang, sehingga knowledge
yang ada tidak hilang.
2. Melihat kemajuan teknologi dan kebutuhan yang ada, maka akan lebih baik
aplikasi yang dikembangkan berbasis web yang dapat diakses dimana dan
kapan saja oleh para user yaitu para Penyuluh Pertanian. Dengan adanya sistem
berbasis web ini akan memperpendek jalur distribusi atau jalur penyampaian
knowledge, memperkecil resiko informasi yang bias ketika disampaikan,
memperkecil resiko akan keterlambatan penyampaian, pengumpulan, dan
pengembangan knowledge. Selain itu dengan mengembangkan sistem berbasis
web, masalah waktu, tempat, dan biaya dapat teratasi dengan baik.
3. Terdapat sistem yang dapat menampung dan mengelola knowledge sebagai
tempat referensi dalam menjawab pertanyaan atau masalah yang dihadapi oleh
para Penyuluh Pertanian dengan baik dan cepat. Selain itu dengan adanya
81
system tersebut dapat mempermudah dalam melakukan identifikasi informasi
dan knowledge baru atau knowledge yang sedang dibutuhkan.
4. Perlu adanya satu media sebagai tempat berdiskusi (sharing knowledge).
Dengan begitu maka knowledge yang ada terus berkembang dan dapat berasal
dari berbagai sumber.
5. Sistem dapat mendokumentasikan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang
sering diajukan oleh para Penyuluh Pertanian.
3.13 Arsitektur Knowledge Management System
Gambar 3.14 Arsitektur Knowledge Management System
82
Knowledge Mangement Processes
Proses Penjelasan
Acquisition Proses pengumpulang data akan diolah menjadi sebuah knowledge.
Contoh proses pengumpulan data :
• Kumpulan materi pelatihan yang diadakan pemerintah pusat
atau daerah untuk pengembangan penyuluhan pertanian.
• Rangkuman sharing antara sesama penyuluh dan penyuluh
dengan pelaku usaha atau pelaku utama pertanian.
• Laporan – laporan penyuluhan pertanian
• Kebijakan pemerintah mengenai pertanian
• Literatur yang berhubungan dengan pertanian.
• Penelitian dan pengembangan terhadap teknologi atau
pengetahuan baru.
Refinement Proses mengolah data yang sudah dikumpulkan sehingga suatu
knowledge dapat diciptakan.
Storage / retrieval Proses untuk menyimpan dan memberi index knowledge yang
sudah diciptakan. Sebagai contoh proses storage adalah dimana
seorang moderator yang membagi suatu knowledge dalam system
help desk.
83
Distribution Proses untuk mendistribusikan knowledge yang sudah diciptakan
dan disimpan. Proses distribusi knowledge dapat menggunakan
knowledge portal seperti help desk system dengan berbasis internet
atau intranet.
Presentation Proses untuk menampilkan knowledge yang sudah ada, contoh
proses presentation adalah melalui help desk system dan forum
diskusi.
Tabel 3.1 Knowledge Mangement Process