42

 

BAB 3

ANALISIS SISTEM B ERJALAN

3.1 Sejarah Departemen Pertanian

Pada tanggal 1 Januari 1905 pemerintah Hindian Belanda mendirikan

Departemen Van Landbouw dengan tujuan untuk memajukan usaha pertanian

rakyat. Kemudian didirikan balai-balai penelitian dan dinas-dinas yang diberi tugas

khusus untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai IPTEK di bidan g

pertanian. Mengingat keterikatan yang erat antara pertanian dan perdagangan pada

tahun 1911 Departemen Van Landbouw diganti namanya menjadi Departemen Van

Landbouw, Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian Perindustrian dan

Perdagangan) yang berkedudukan di Bogor.

Pada masa ini didirikan beberapa lembaga pendidikan pertanian dimana

lulusannya bekerja sebagai tenaga teknis pada perkebunan besar, pertanian rakyat,

pengairan, perikanan, dan kehutanan. Pada tahun 1933 didirikan sekolah pertanian

menengah atas dimana lulusannya bekerja sebagai penyuluh pertanian, pemangku

hutan, pegawai perkreditan rakyat, asisten perkebunan besar, dan guru sekolah

pertanian. Pada bulan Maret 1933 pemerintah Hindian Belanda menerbitkan

peraturan tata niaga beras berupa kebijakan dan ketentuan menyeluruh mengenai

intervensi pemerintah di bidang perdagangan beras.

Pada tahun 1934 Departemen Van Landbouw, Nijverheid en Handel diganti

namanya menjadi Departemen Van Ekonomische Zaken, sedangkan pada masa

42

43

 

pendudukan Jepang (1942-1945) namanya berubah menjadi Gunseikanbu

Sangyobu yang berperan dalam menangani urusan pertanian.

Setelah proklamasi kemerdekaan dengan dibentuknya kabinet presidentil

pada tanggal 2 September 1945. Urusan pertanian diserahkan kepada kementrian

kemakmuran, berdasarkan ketetapan pemerintah No. 10/SD/1945, menteri

kemakmuran sewaktu itu dipimpin oleh Ir. R.P. Surachman Tjokrosudirjo.

Kemudian pada tahun 1950 dicanangkan suatu kebijakan bahwa pertanian

dalam arti luas mencakup bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kehewanan,

dan kehutanan yang secara teknis biologis terkait erat dengan bahan sandang dan

pangan sehingga muncul gagasan untuk mewadahi bidang pertanian dalam suatu

kementrian tersendiri yaitu kementrian pertanian.

Pada tahun 1968, Kabinet Ampera yang baru terbentuk terdiri dari 5

menteri utama dan 24 menteri Departemen. Dintaranya 6 Departemen ekonomi

yang terdiri dari Departemen Perdagangan, Perhubungan, Keuangan, Maritim,

Pertanian, dan Perkebunan. Departemen Pertanian waktu itu dipimpin oleh Mayjen

Sutjipto, sedangkan Departemen Perkebunan dipimpin oleh Ir. P.G. Harjosudirjo.

Pada tahun 1973-1978 mengingat peran penting Departemen Pertanian

dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk Indonesia secara mandiri,

pemerintah kemudian membentuk 2 lembaga baru, Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian serta Badan Pendidikan.

Pada tahun 1978-1983 Departemen Pertanian dipimpin oleh Prof. Dr.

Sudarsono Hadisaputro sebagai menteri pertanian dengan tugas melaksanakan

arahan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN yang menitik beratkan

44

 

pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan peningkatan industri

pengolahan bahan baku menjadi barang jadi.

Pada tahun 1993-1998 dalam Pelita VI Departemen Pertanian melakukan

perubahan pendekatan program sektor pertanian melalui restrukturisasi program.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN menggariskan bahwa sasaran

bidang ekonomi untuk sektor pertanian adalah peningkatan diversivikasi, usaha

dan hasil pertanian, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan

dukungan industri pertanian untuk memperbesar pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat secara lebih luas.

Pada tahun 2001-2004 Departemen Pertanian lebih fokus dalam program

pengembangan agribisnis. Program ini diarahkan untuk menciptakan peluang

usaha dan memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis hulu, on farm, agribisnis

hilir, dan jasa-jasa pendukungnya. Program ini berhasil meningkatkan produksi

tanaman pangan yang mencatat faktor produksi tertinggi sepanjang sejarah. Secara

keseluruhan neraca perdagangan komoditi pertanian meningkat secara konsisten

ditandai dengan naiknya nilai ekspor.

Pada tahun 2004 – 2009, dibawah kepemimpinan menteri pertanian oleh Dr.

Ir, Anton Apriyantono, MS Departemen pertanian merumuskan konsep baru dalam

pembangunan pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan petani, bukan semata-mata mengejar peningkatan produksi.

45

 

3.2 Visi dan Misi

3.2.1 Visi dan Misi Departemen Pertanian

Visi Pembangunan Pertanian periode 2005-2009 adalah terwujudnya

pertanian tangguh untuk kemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai

tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan

petani.

Pertanian tangguh atau pertanian industrial adalah sosok pertanian

yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan

keputusan, memperkuat intuisi, kebiasaan, atau tradisi;

2. Kemajuan teknologi merupakan instrumen utama dalam pemanfaatan

sumberdaya;

3. Mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan

jasa;

4. Efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi

sumberdaya dan karenanya membuat hemat dalam penggunaan

sumberdaya;

5. Mutu dan keunggulan merupakan orientasi, wacana, sekaligus tujuan;

6. Profesionalisme merupakan karakter yang menonjol; dan

7. Perekayasaan merupakan inti nilai tambah sehingga setiap produk yang

dihasilkan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan lebih

dahulu dalam mutu, jumlah, berat, volume, bentuk, warna, rasa, khasiat,

dan sifat-sifat lainnya dengan ketepatan waktu.

46

 

Untuk mencapai visi Pembangunan Pertanian tersebut, Departemen

Pertanian mengemban misi yang harus dilaksanakan adalah :

1. Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki

integritas moral yang tinggi;

2. Mendorong pembangunan pertanian menuju pertanian yang tangguh,

berdayasaing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi komoditi

pertanian dan penganekaragaman konsumsi pangan;

4. Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap

perekonomian nasional, melalui peningkatan PDB, ekspor, penciptaan

lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

5. Memfasilitasi pelaku usaha melalui pengembangan teknologi,

pembangunan sarana, prasarana, pembiayaan, akses pasar dan

kebijakan pendukung;

6. Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan

pertanian Indonesia dalam sistem perdagangan Internasional.

3.2.2 Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

Visi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian

adalah terwujudnya Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

(PSDMP) yang handal dalam menghasilkan sumberdaya manusia pertanian

profesional, kreatif, inovatif, kredibel dan berwawasan global.

47

 

Dalam pencapaian visi Badan Pengembangan SDM Pertanian

mengemban misi yaitu :

1. Mengembangkan sistem pendidikan pertanian yang kredibel;

2. Mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang kredibel;

3. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang sesuai dengan

kebutuhan petani;

4. Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pengembangan

sumberdaya manusia pertanian yang sesuai dengan prinsip clean

goverment and good governance.

3.2.3 Visi dan Misi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian

Visi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian adalah terwujudnya

Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian yang andal dalam rangka

pemberdayaan petani beserta keluarganya untuk meningkatkan ketahanan

pangan, daya saing, nilai tambah, dan kesejahteraan.

Dalam pencapaian visi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian

mengemban misi yaitu :

1. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang tangguh;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluhan pertanian;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

4. Mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah, petani dan keluarganya

serta pelaku usaha pertanian lainnya dalam pelaksanaan penyuluhan

pertanian;

48

 

5. Meningkatkan kerjasama teknis di bidang penyuluhan pertanian dalam

dan luar negeri;

6. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan

penyuluhan pertanian.

3.2.4 Visi dan Misi Pusat Pusat Data dan Informasi Pertanian

Visi Pusat Data dan Informasi Pertanian adalah menjadi sumber data

dan informasi pertanian yang lengkap, akurat dan terpercaya untuk

mendukung pembangunan pertanian.

Dalam pencapaian visi Pusat Data dan Informasi Pertanian

mengemban misi yaitu :

1. Mengembangkan Metodologi Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian

Data dan Informasi Pertanian;

2. Melakukan Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Penyebaran Data

dan Informasi Pertanian;

3. Membangun dan Mengembangkan Jaringan Sistem Informasi

Pertanian;

4. Membina Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Bidang Statistik

dan Sistem Informasi Pertanian.

3.2.5 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang

Visi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang adalah

petani yang mandiri sejahtera dengan sumberdaya alam yang lestari melalui

pengembangan agribisnis yang berwawasan lingkungan.

49

 

Dalam pencapaian visi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten

Karawang mengemban misi yaitu :

1. Pemberdayaan sumberdaya manusia pertanian dan kelembagaan

pertanian;

2. Transfer teknologi tepat guna;

3. Pengembangan usaha melalui agribisnis dan agroindustri;

4. Peningkatan saran dan prasarana pertanian;

5. Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendapatkan produksi dan

produktivitas pertanian.

50

 

D ir ek tu r P e ng e lol aa n A ir

D ire k t ur B ud id ay a S er e ali a

D ir ek tu r B u did a ya

Ta n a m an S a yu ra n & B iof ar m a ka

D ire k t ur B ud id ay a T e r na k N o n R u m in an s ia

D ir ek tu r T an a m an

T a h un a n

D ir e k tu r M u tu & S ta nd a ris as i

K ap u s. P e ng e m ba n ga n P e n yu luh a n P e rt an ia n

K a p u s. K on s um s i d an K e a m an a n P a ng a n

K ap u s. Li tb an g P er ke b u na n

D ir ek tu r P e rb e nih a n

D ire k tu r B ud id ay a T a n am a n B u a h

D i re k t ur B u d ida y a T e rn a k R u m ina n s ia

D ir ek tu r B ud id a ya T a na m a n S em u s im

D ir ek tu r P e ng o lah a n H as il P e r ta ni an

K ap u s. P e ng e m ba n ga n P e lat iha n P e r ta nia n

K a pu s. Di str ib us i P an g an

K ap u s. Li tb an g H or tik ul tu ra

K a p us . K ar an t ina T u m bu h an

Dir ek tu r P e ng e lol aa n L a ha n

D ire kt ur P e r lu as an A re a l

D ire kt ur S ar a na P ro d uk si

Dir ek tu r P e rb e nih a n d an S a ra n a P r od u ksi

S e k. Di rje n Ho r tiku lt ur a

S ek . D ir jen T a n am a n P a ng a n

S e k . D irje n P en g elo la an L a h an

d a n A ir

D ir jen P e n g elo la an L ah a n da n A ir

Dir je n T an a m an P an g an P M

D ir jen H o rti ku ltu ra

Dir e ktu r P e r bib ita n

S e k. Di rje n P e te rn a ka n

D ir jen P et er n ak an

Dir e ktu r P e rb e ni ha n d an S a r an a P r od u ks i

S ek . D irj en P e r ke b un a n

Dir jen P er ke b un a n P M

Dir e ktu r P e n an g an a n P a s ca P a n en

S e k. Di rje n P e ng o la ha n & P e m a sa ra n H as il

P e r ta ni an

Dir jen P en g ola h an & P e m a sa ra n H as il

P e r ta ni an

K ap u s. P e ng e m ba n ga n P e nd id ika n P e rt an ia n

S ek . B ad a n P e ng e m ba n ga n S DM P er ta n ian

B a d an P e n g em b a ng a n S DM P er ta n ian

K ap u s. K e te rs ed ia an d an K e r aw a na n

P an g an

S e k . B a d an K e ta h an a n P a ng a n

B ad a n K e ta ha n an P an g an

K ap u s. Li tb an g T a n am a n P a n ga n

S ek . B ad a n Li tb an g P e ta n ian

B a d an L itb a ng P e r ta nia n

K a pu s. K a r an tin a H ew an

S e k. B a d an K a r an ti na

B ad a n K a ra n tin a P e r ta nia n

K ap u s. Li tb an g P er te r na ka n

D ire kt ur P em a sa r an Do m es tik

D ire kt ur P em a sa r an I nt e rn as ia on a l

Dir ek tu r B u did a ya T a na m a n Re m p ah d a n

P en ye g ar

Dir ek tu r P e rlin d un g an P e rk eb u na n

D ir ek tu r K e se ha ta n He wa n

D ir ek tu r K e se ha ta n M a sy ar a ka t V et er in er

Dir ek tu r B u did a ya

T a na m a n Hia s

D ir ek tu r P e rlin d un g an T an a m an H or tik u ltu ra

Dir e ktu r B u d ida y a K ac an g – K a ca n ga n d a n Um b i – u m b ian

Dir ek tu r P e rlin d u ng a n

T an a m a n P an g an

K ar o O rg a ni sa si da n K e p eg a wa ian

K a r o Hu ku m d an H u m as

K a ro K er ja sa m a L ua r Ne ge r i

K a r o K e ua n ga n d an P e rle n gk a pa n

K ar o P e re n ca n aa n

S E K RE T A R I S J E N D E R A L

In sp e ktu r II I

In sp e ktu r IV

In sp e ktu r II

I ns pe k tu r I

IN S P E K TU R JE N DE R A L

S E K R E T A RI S I T JE N

M E N T E R I P E R T A N I A N

1 . ST A F A H L I M E N TA N B ID A N G H U B U N G A N A N TA R L E M B A G A D A N K E R J AS A M A L U AR N E G E R I 2 . ST A F A H L I M E N TA N B ID A N G P E M B ER D A Y A AN M A SY A R A KA T PE R T AN I AN

3 . ST A F A H L I M E N TA N B ID A N G S IS TE M IN FO R M A SI D AN P E N G A W AS A N

K a pu s . P e r izin a n da n I nv es ta si

K ap u s. Da ta d a n In fo rm a si P e rt an ia n

K ap u s. P e m bi ay aa n P e rt an ia n

K a p us . P er pu s ta ka an d a n P e ny eb a ra n

T ek no lo gi P e rt an ia n

K a p us . A n a lisi s S o s ial E ko n om i da n

K e b ija ka n P e rta n ia n

K a p us . P e r lin du n ga n V a rie ta s T an a m an

K a pu s. In fo r m as i d a n K ea m a na n Ha y at i

3.3 Struktur Organisasi

3.3.1 Struktur Organisasi Departemen Pertanian

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Departemen Pertanian

51

 

3.3.2 Stuktur Organisasi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia

52

 

3.3.3 Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian

53

 

3.3.4 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pertanian

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pertanian

54

 

3.3.5 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten

Karawang

Gambar 3.5 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang

 

55

 

3.4 Deskripsi Tugas dan Fungsi

3.4.3 Deskripsi Tugas dan Fungsi Departemen Pertanian

Departemen Pertanian (DEPTAN) mempunyai tugas yaitu membantu

Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidan g

pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, DEPTAN menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan

teknis di bidang pertanian;

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawabnya;

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang

tugas dan fungsinya kepada presiden.

3.4.4 Deskripsi Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Pertanian

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian

mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia

pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengembangan SDM Pertanian

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumberdaya

manusia pertanian;

56

 

2. Perumusan program pengembangan sumberdaya manusia pertanian;

3. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;

4. Evaluasi pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;

5. Pelaksanaan administrasi Badan.

3.4.5 Deskripsi Tugas dan Fungsi Pusat Pengembangan Penyuluhan

Pertanian

Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, program, dan pelaksanaan

pengembangan penyuluhan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan Penyuluhan

Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian;

2. Perumusan program pengembangan penyuuhan pertanian;

3. Pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

4. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian;

5. Pelaksanaan pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian;

6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.

3.4.6 Deskripsi Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Informasi Pertanian

Pusat Data dan Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan data

dan informasi pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data dan Informasi Pertanian

menyelenggarakan fungsi :

57

 

1. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi pertanian;

2. Pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi tanaman

pangan dan peternakan;

3. Pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi hortikultura

dan perkebunan;

4. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

3.4.7 Deskripsi Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kabupaten Karawang

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang mempunyai

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah

di bidang petanian dan kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan

dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kabupaten Karawang menyelenggarakan fungsi :

1. Pengaturan atau pengurusan kegiatan teknis di bidang pertanian dan

kehutanan yang meliputi pertanian tanaman pangan dan kehutanan dan

informasi penyuluhan berdasarkan kebijakan Bupati;

2. Pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanian dan kehutanan;

3. Pemberian perijinan dan pelayanan masyarakat di bidang pertanian dan

kehutanan.

3.5 Analisa Sistem Berjalan

58

 

Dalam analisa sistem berjalan, proses yang terdapat pada Departemen

Pertanian (DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang

dapat difokuskan pada beberapa kegiatan operasional. Fokus proses yang ada yaitu

rekrutmen, pelatihan dan pembinaan, penyuluhan, dan pelaporan penyuluhan.

Berikut analisa proses aktivitas di DEPTAN dan Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kabupaten Karawang.

3.5.1 Rekrutmen

Penyuluh pertanian terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. Penyuluh Pertanian Swadaya;

3. Penyuluh Pertanian Swasta.

Perekrutan Penyuluh Pertanian PNS diadakan oleh DEPTAN atau

tepatnya oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

(BPSDMP). Para pelamar Penyuluh Pertanian PNS harus memenuhi

kualifikasi yang sudah ditentukan dan melewati test masuk Pegawai Negeri

Sipil (PNS). Setelah dinyatakan lulus test, maka para pelamar tersebut

harus melewati masa prajabatan selama 1 tahun terlebih dahulu. Pada masa

prajabatan tersebut para pelamar diberikan pengenalan akan tugas pokok

dan fungsi, serta hal-hal pendukung yang menyangkut dengan

pekerjaannya nanti. Pelamar yang telah melewati masa prajabatan disahkan

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Para pelamar tersebut baru

disahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah melewati masa

CPNS selama 1 tahun. Dalam melakukan kegiatan penyuluhannya nanti,

59

 

DEPTAN atau BPSDMP akan melakukan proses penempatan untuk para

Penyuluh Pertanian PNS tersebut ke Dinas Pertanian tingkat

Kabupaten/Kota. Penempatan Penyuluh Pertanian PNS disesuaikan dengan

kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Selain itu penempatan juga bedasarkan kecakapan dan potensi

kemampuan Penyuluh Pertanian PNS tersebut. Penyuluh Pertanian PNS

memiliki jenjang atau tingkatan yaitu :

1. Penyuluh Pertanian Utama;

2. Penyuluh Pertanian Madya;

3. Penyuluh Pertanian Muda.

Penyuluh Pertanian PNS yang baru digolongkan ke dalam tingkatan

Penyuluh Pertanian Muda. Seorang Penyuluh Pertanian PNS masing-

masing memiliki angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatif ini

berfungsi untuk mengukur kinerja dan kemampuan seorang Penyuluh

Pertanian PNS. Jika seorang Penyuluh Pertanian PNS ingin masuk atau

naik ke dalam tingkatan penyuluh diatasnya, maka ada syarat angka kredit

kumulatif yang harus dicapai. Angka kredit kumulatif tersebut dapat

ditingkatkan dengan cara melakukan tugas utama dan pendukung Penyuluh

Pertanian PNS.

Selain perekrutan Penyuluh Pertanian PNS yang dilakukan oleh

DEPTAN atau lembaga penyuluhan tingkat pusat, Dinas Pertanian tingkat

Kabupaten/Kota juga diberikan kesempatan dan jatah oleh DEPTAN untuk

melakukan perekrutan Penyuluh Pertanian Swadaya.

60

 

Untuk perekrutan Penyuluh Pertanian Swadaya, Dinas Pertanian

tingkat Kabupaten/Kota akan membuka kesempatan bagi para pelaku

utama yang berminat menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya. Penyuluh

Pertanian PNS bersama dengan aparat Desa/Kelurahan melakukan

identifikasi pelaku utama dan masyarakat lain yang berminat dan

memenuhi syarat sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya di setiap kelurahan

binaannya. Hasil identifikasi dilaporkan ke Balai Penyuluhan Pertanian

(BPP) yang berada di Kecamatan. BPP merekapitulisasi Calon Penyuluh

Pertanian Swadaya dan mengirimkan ke Dinas Pertanian tingkat

Kabupaten/Kota atau Badan Pelaksana Penyuluhan. Kemudian Badan

Pelaksana Penyuluhan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap Calon

Penyuluh Pertanian Swadaya. Calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang

memenuhi syarat akan dikirimkan ke Dinas Pertanian tingkat Provinsi atau

Badan Koordinasi Penyuluhan atau dengan tembusan kepada Kepala Badan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian.

Calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang memenuhi syarat tersebut

diusulkan ke Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian dan Pusat

Pengembangan Pelatihan Pertanian yang berwenang untuk mengikuti

pelatihan dan pembinaan. Setelah itu yang bersangkutan mengikuti uji

kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi profesi dari Lembaga

Sertifikasi Profesi Penyuluh (LSP-Penyuluh). Calon Penyuluh Pertanian

Swadaya dinyatakan sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya apabila telah

61

 

menandatangani surat pernyataan sebagai penyuluh dan terikat dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain perekrutan Penyuluh Pertanian PNS dan Penyuluh Pertanian

Swadaya terdapat perekrutan Penyuluh Pertanian Swasta. Proses perekrutan

Penyuluh Pertanian Swasta kurang lebih sama dengan perekrutan Penyuluh

Pertanian Swadaya. Proses perekrutan diawali dengan proses identifikasi

oleh Badan Pelaksana Penyuluhan terhadap karyawan-karyawan

perusahaan swasta dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di

bidang pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan. Badan Pelaksana

Penyuluhan melakukan rekapitulasi Calon Penyuluh Pertanian Swasta dan

mengirimkannya ke Badan Koordinasi Penyuluhan. Badan Koordinasi

Penyuluhan yang menerima hasil identifikasi tersebut melakukan

klarifikasi dan verifikasi terhadap Calon Penyuluh Pertanian Swasta. Calon

Penyuluh Pertanian Swasta yang memenuhi syarat akan dikirimkan kepada

Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen

Pertanian dan diusulkan ke Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian dan

Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian yang berwenang untuk mengikuti

pelatihan dan pembinaan. Calon Penyuluh Pertanian Swasta akan

dinyatakan sebagai Penyuluh Pertanian Swasta apabila telah mengikuti uji

kompetensi, mendapatkan sertifikat kompetensi yang diselenggarakan oleh

Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh (LSP-Penyuluh) dan

menandatangani surat pernyataan sebagai penyuluh dan terikat dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

62

 

Kedudukan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian

Swasta adalah sebagai mitra Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan

kegiatan penyuluhan pertanian, baik sendiri-sendiri maupun kerja sama

yang terintegrasi dalam program penyuluhan pertanian sesuai dengan

tingkat administrasi pemerintahan dimana kegiatan penyuluhan

diselenggarakan. Keberadaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh

Pertanian Swasta bersifat mandiri dan independen untuk memenuhi

kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.

63

 

 

Gambar 3.6 Rekrutmen Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

64

 

 Gambar 3.7 Rekrutmen Penyuluh Pertanian Swadaya

65

 

 Gambar 3.8 Rekrutmen Penyuluh Pertanian Swasta

66

 

3.5.2 Pelatihan dan Pembinaan

Dalam rencana meningkatkan kompetensi Penyuluh Pertanian maka

Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan pelatihan dan

pembinaan. Pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan berpedoman

pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang

diatur dalam peraturan menteri.

Pelatihan dan pembinaan diatur oleh Badan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian (DEPTAN)

tepatnya oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian dengan referensi

serta permintaan dari Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian.

Pelatihan dan pembinaan dilakukan kelembagaan penyuluhan pertanian

secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat sesuai

kewenangan masing-masing dan dilaksanakan dengan berpedoman pada

azas, tujuan dan fungsi dari pelaku kegiatan melalui rencana kerja dan

program penyuluhan pertanian. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian

bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian merancang

program pelatihan dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dari badan

penyuluhan masing-masing tingkat.

Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan berisi unsur pengembangan

sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial seperti teknik berbicara

di depan massa dan menyampaikan penyuluhan sesuai prosedur yang baik

dan benar. Selain itu pelatihan dan pembinaan juga berisi unsur ilmu

pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan

67

 

pelestarian lingkungan. Penyusunan materi pelatihan dan pembinaan

Penyuluh Pertanian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu

yang ada.

Pelatihan dan pembinaan Penyuluh Pertanian dilakukan pada saat

awal perekrutan selama 10 hari sampai 2 minggu. Pelatihan dan pembinaan

dilakukan dengan pemberian teori dan melakukan praktik langsung dalam

memberikan penyuluhan kepada kelompok tani (POKTAN) yang telah

dipilih. Selain itu pelatihan dan pembinaan juga diadakan rutin setiap hari

Senin pada minggu ke 2 dan ke 4 di setiap bulan.

Pelatihan dan pembinaan Penyuluh Pertanian akan disampaikan oleh

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia atau tepatnya Pusat

Pengembangan Penyuluhan Pertanian dengan menunjuk pakar atau orang

yang memiliki kompetensi yang berkaitan dengan materi pelatihan dan

pembinaan yang bersangkutan. Pelatihan dan pembinaan diberikan oleh

Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, DEPTAN kepada Badan

Koordinasi Penyuluhan yang berada di tingkat Provinsi. Setelah itu materi

pelatihan dan penyuluhan tersebut diteruskan atau disampaikan kembali

oleh Kepala Bidang Penyuluhan di Badan Koordinasi Penyuluhan atau

orang yang telah ditunjuk untuk menggantikan Kepala Bidang Penyuluhan

tersebut kepada para Penyuluh Pertanian tingkat Kabupaten/Kota.

Selain pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seringkali terdapat juga pelatihan dan

68

 

pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak swasta atau lembaga swadaya

masyarakat (LSM) yang mengundang para Penyuluh Pertanian.

Pelatihan dan pembinaan berguna untuk memberikan wawasan dan

pengetahuan baru. Selain itu dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan

tersebut dilakukan juga koordinasi atau sharing antara pakar ahli atau

Kepala Bidang Penyuluhan bersama Penyuluh Pertanian. Koordinasi atau

sharing yang dilakukan dapat diluar dari materi pelatihan dan pembinaan

seperti masalah-masalah yang dihadapi oleh para Penyuluh Pertanian ketika

melaksanakan penyuluhan.

 

Gambar 3.9 Pelatihan dan Pembinaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau Swasta

69

 

 

Gambar 3.10 Pelatihan dan Pembinaan dari Pemerintah

70

 

3.5.3 Penyuluhan

Proses Penyuluhan yang dilakukan oleh para Penyuluh Pertanian

harus berpedoman pada program penyuluhan. Program penyuluhan

dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali

pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Program penyuluhan

adalah rencana penyuluhan selama satu tahun dengan memperhatikan

siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup perorganisasian dan

pengelolaan sumberdaya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan.

Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif

melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan

serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan

pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan

kelestarian sumberdaya pertanian. Materi penyuluhan yang hendak

disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat

rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali materi penyuluhan yang

bersumber dari pengetahuan tradisional.

Proses penyuluhan dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan

Kamis, Penyuluh Pertanian berkunjung ke Wilayah Kerja Penyuluhan

Pertanian (WKPP); 1 WKPP terdiri dari kurang lebih 16 kelompok tani

(POKTAN). Banyaknya POKTAN di dalam 1 WKPP ditentukan

berdasarkan luas desa dan area pertanian yang terdapat pada desa itu.

71

 

Dalam proses penyuluhan selain memberikan penyuluhan atau

pengetahuan, Penyuluh Pertanian dapat mengetahui dan membantu dalam

pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku utama dan

pelaku usaha. Dengan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh

para pelaku utama dan pelaku usaha Penyuluh Pertanian dapat

mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dan memberikan informas i

kepada Badan Pelaksana Penyuluhan yang berada di tingkat

Kabupaten/Kota hingga Pusat Pengembangan Penyuluhan yang berada di

tingkat Pemerintah Pusat mengenai kebutuhan akan pengetahuan baru.

 

Gambar 3.11 Penyuluhan Pertanian

72

 

3.5.4 Pelaporan Penyuluhan

Pelaporan pelaksanaan penyuluhan pertanian memiliki peran penting

dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Laporan penyuluhan berperan dalam

penyusunan program penyuluhan pertanian dan rencana kerja penyuluhan

pertanian selanjutnya, mengidentifikasi akan kebutuhan pengetahuan baru,

mengukur perkembangan kelompok tani (POKTAN) atau gabungan

kelompok tani (GAPOKTAN), mengukur kinerja Penyuluh Pertanian,

pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, serta mengetahui perkembangan

pertanian itu sendiri.

Sistem pelaporan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh

Pertanian diuraikan sebagai berikut:

1. Penyuluh Pertanian menyusun laporan pada hari Jumat setiap

minggunya. Laporan yang disusun berisi mengenai gambaran kegiatan

penyuluhan yang telah dilaksanakan meliputi potensi sumberdaya alam

dan sumberdaya manusia, permasalahan dan upaya pemecahan

masalah. Laporan dikirimkan kepada Kepala atau Koordinator Balai

Penyuluhan Pertanian (BPP);

2. Kepala atau Koordinator BPP melakukan kompilasi dan merumuskan

kesimpulan kemudian dikirimkan ke Badan Pelaksana Penyuluhan yang

berada di tingkat Kabupaten/Kota;

3. Badan Pelaksana Penyuluhan melaksanakan rapat dinas pada awal

minggu setiap bulannya untuk membahas, mengkompilasi dan

merumuskan laporan-laporan dari BPP yang berada dibawahnya, untuk

73

 

selanjutnya dikirimkan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan yang

berada di tingkat provinsi. Laporan terusan paling lambat dikirimkan

tanggal 5 setiap bulannya;

4. Badan Koordinasi Penyuluhan melakukan kompilasi dan merumuskan

laporan tersebut serta mengirimkan laporan kegiatan ke Pusat

Pengembangan Penyuluhan Pertanian, dengan tembusan kepada Badan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian;

5. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen

Pertanian merekapitulisasi dan mengirimkan laporan kegiatan yang

dilakukan Penyuluh Pertanian kepada Menteri Pertanian.

74

 

Gambar 3.12 Pelaporan Penyuluhan Pertanian

75

 

3.6 Pengumpulan Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian

dan Kehutanan Kabupaten Karawang

Dalam upaya mengumpulkan knowledge pada Departemen Pertanian

(DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang dilakukan

melalui beberapa cara antara lain :

1. Mengikuti pelatihan atau seminar pertanian yang diadakan oleh pemerintah

atau swasta.

2. Melakukan sharing knowledge yang melibatkan Penyuluh Pertanian sebagai

peserta pelatihan dan pembinaan dengan pakar ahli atau Kepala Bidang

Penyuluhan di lembaga penyuluhan tingkat tertentu sebagai trainer. Dalam

sharing knowledge ini penyuluh pertanian dapat memberikan pengetahuan,

pengalaman atau mengemukakan pertanyaan mengenai masalah yang dihadapi

ketika penyuluhan pertanian berlangsung. Dengan adanya sharing knowledge

ini Penyuluh Pertanian juga mendapatkan knowledge lain disamping materi

penyuluhan yang diberikan.

3. Melakukan sharing knowledge yang melibatkan Penyuluh Pertanian dengan

para pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam sharing knowledge ini penyuluh

pertanian dapat mengumpulkan knowledge baru dari pelaku utama dan pelaku

usaha yang mungkin saja knowledge tersebut tidak terdapat pada materi

penyuluhan atau materi pelatihan dan pembinaan.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan dengan melakukan

kunjungan langsung ke lapangan, melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan

secara langsung, serta evaluasi laporan-laporan kegiatan penyuluhan.

76

 

5. Melakukan penelitian mengenai teknologi yang tepat guna untuk membantu

dalam mengembangkan pertanian.

6. Melakukan penelitian mengenai kebutuhan industri pertanian sehingga

mengetahui komoditas pertanian yang diminati dan untuk pengembangan

komoditas tersebut.

7. Melakukan benchmarking dengan Departemen Pertanian negara lain atau

Dinas Pertanian daerah lain. Benchmarking dapat dilakukan melalui website,

kunjungan, atau kerja sama lain.

3.7 Pengembangan Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian

dan Kehutanan Kabupaten Karawang

Dalam upaya memperkaya knowledge yang telah dimiliki Departemen

Pertanian (DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang

dilakukan beberapa cara antara lain :

1. Mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah

maupun swasta

2. Melakukan sharing knowledge pada saat pelatihan dan pembinaan yang

melibatkan sesama Penyuluh Pertanian atau Penyuluh Pertanian dengan pakar

ahli atau Kepala Bidang Penyuluhan di lembaga penyuluhan tingkat tertentu.

Dalam sharing knowledge ini Penyuluh Pertanian dapat mengetahui knowledge

baru yang tidak ada dalam materi pelatihan dan pembinaan.

3. Melakukan sharing knowledge yang melibatkan Penyuluh Pertanian dengan

para pelaku utama dan pelaku usaha dalam kegiatan penyuluhan. Dalam

sharing knowledge ini penyuluh pertanian dapat mengumpulkan knowledge

77

 

baru mengenai masalah-masalah yang dihadapi para pelaku utama dan pelaku

usaha. Masalah-masalah baru yang tidak dapat dijawab tersebut akan

dilaporkan dalam pelaporan kegiatan penyuluhan sehingga Balai Penyuluhan

Pertanian tingkat Kecamatan, Badan Pelaksana Penyuluhan hingga Pusat

Pengembangan Penyuluhan Pertanian dapat mengetahui masalah tersebut,

sehingga menjadi suatu kebutuhan akan knowledge baru.

3.8 Pendistribusian Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian

dan Kehutanan Kabupaten Karawang

Gambar 3.13 Diagram Pendistribusian Knowledge

78

 

Gambar 3.13 membantu kita dalam menjelaskan pendistribusian knowledge

yang ada, dalam pendistribusian knowledge tersebut Departemen Pertanian

(DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang dilakukan

dengan berbagai cara, antara lain pertemuan tatap muka, e-mail, dan surat..

3.9 Penerapan Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian dan

Kehutanan Kabupaten Karawang

Pada Departemen Pertanian (DEPTAN) penerapan knowledge saat ini

meliputi penerapan pada kegiatan pelatihan dan pembinaan, dalam pembuatan

rancangan program penyuluhan, dalam upaya pengaturan pembuatan undang-

undang mengenai penyuluhan pertanian, serta dalam mengambil keputusan dan

kebijakan yang berhubungan dengan penyuluhan pertanian.

Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang penerapan

knowledge dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembuatan rancangan

rencana kerja penyuluhan.

3.10 Penyimpanan Knowledge Pada Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian

dan Kehutanan Kabupaten Karawang

Knowledge yang dimiliki pada saat ini kebanyakan masih berupa tacit

knowledge yang terdapat pada pengetahuan masing-masing personel. Ada pula

yang sudah tersimpan berupa dokumentasi seperti prosedur, artikel, dan bahan

bacaan lain. Namun melihat hal tersebut masih rentan akan hilangnya knowledge

yang ada. Selain itu knowledge yang terdokumentasi tersebut masih tersimpan

secara terpisah pada tempat dan cara penyimpanan masing-masing personel.

79

 

3.11 Permasalahan yang Dihadapi

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara, terdapat beberapa

permasalahan yang dihadapi oleh Departemen Pertanian (DEPTAN) dan Dinas

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Beberapa knowledge yang dimiliki sekarang belum terdokumentasi dengan

baik, sehingga rentan akan kehilangan knowledge tersebut.

2. Jalur distribusi atau penyampaian knowledge dari DEPTAN atau tepatnya

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia kepada Badan Penyuluhan tingkat

daerah serta para Penyuluh Pertanian terlalu panjang sehingga membutuhkan

waktu dan biaya dalam penyampaian knowledge tersebut. Dikarenakan jalur

distribusi atau penyampaian knowledge yang terlalu panjang maka seringkali

terjadi keterlambatan dalam penyampaian knowledge. Selain itu seringkali

adanya informasi atau knowledge yang hilang atau bias dalam proses distribusi

dan penyampaian knowledge karena jalur distribusi yang bertingkat.

3. Terdapat kesulitan yang dialami oleh para Penyuluh Pertanian dalam

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para pelaku utama atau pelaku usaha

pertanian dikarenakan kurangnya referensi.

4. Pengembangan knowledge bergerak lambat karena keterbatasan waktu dan

tempat untuk berdiskusi.

5. Terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi knowledge dan informasi yang

dibutuhkan para pelaku utama dan pelaku usaha pertanian di lapangan.

80

 

6. Masalah yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian di lapangan

serta pertanyaan yang diajukan oleh para pelaku utama dan pelaku usaha

pertanian tidak terdokumentasi dengan baik.

3.12 Usulan Pemecahan Masalah

Dari permasalahan yang ada, maka akan dirancang aplikasi yang dapat

membantu Departemen Pertanian (DEPTAN) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kabupaten Karawang untuk menangani permasalahan yang terjadi.

Help desk System dipandang sebagai solusi untuk membantu dan

menangani permasalahan yang ada. Berikut pemecahan masalah yang diharapkan :

1. Sistem dapat menangani dokumentasi knowledge yang ada pada DEPTAN dan

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang, sehingga knowledge

yang ada tidak hilang.

2. Melihat kemajuan teknologi dan kebutuhan yang ada, maka akan lebih baik

aplikasi yang dikembangkan berbasis web yang dapat diakses dimana dan

kapan saja oleh para user yaitu para Penyuluh Pertanian. Dengan adanya sistem

berbasis web ini akan memperpendek jalur distribusi atau jalur penyampaian

knowledge, memperkecil resiko informasi yang bias ketika disampaikan,

memperkecil resiko akan keterlambatan penyampaian, pengumpulan, dan

pengembangan knowledge. Selain itu dengan mengembangkan sistem berbasis

web, masalah waktu, tempat, dan biaya dapat teratasi dengan baik.

3. Terdapat sistem yang dapat menampung dan mengelola knowledge sebagai

tempat referensi dalam menjawab pertanyaan atau masalah yang dihadapi oleh

para Penyuluh Pertanian dengan baik dan cepat. Selain itu dengan adanya

81

 

system tersebut dapat mempermudah dalam melakukan identifikasi informasi

dan knowledge baru atau knowledge yang sedang dibutuhkan.

4. Perlu adanya satu media sebagai tempat berdiskusi (sharing knowledge).

Dengan begitu maka knowledge yang ada terus berkembang dan dapat berasal

dari berbagai sumber.

5. Sistem dapat mendokumentasikan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang

sering diajukan oleh para Penyuluh Pertanian.

3.13 Arsitektur Knowledge Management System

 

 

 

           

 

Gambar 3.14 Arsitektur Knowledge Management System

82

 

Knowledge Mangement Processes

Proses Penjelasan

Acquisition Proses pengumpulang data akan diolah menjadi sebuah knowledge.

Contoh proses pengumpulan data :

• Kumpulan materi pelatihan yang diadakan pemerintah pusat

atau daerah untuk pengembangan penyuluhan pertanian.

• Rangkuman sharing antara sesama penyuluh dan penyuluh

dengan pelaku usaha atau pelaku utama pertanian.

• Laporan – laporan penyuluhan pertanian

• Kebijakan pemerintah mengenai pertanian

• Literatur yang berhubungan dengan pertanian.

• Penelitian dan pengembangan terhadap teknologi atau

pengetahuan baru.

Refinement Proses mengolah data yang sudah dikumpulkan sehingga suatu

knowledge dapat diciptakan.

Storage / retrieval Proses untuk menyimpan dan memberi index knowledge yang

sudah diciptakan. Sebagai contoh proses storage adalah dimana

seorang moderator yang membagi suatu knowledge dalam system

help desk.

83

 

Distribution Proses untuk mendistribusikan knowledge yang sudah diciptakan

dan disimpan. Proses distribusi knowledge dapat menggunakan

knowledge portal seperti help desk system dengan berbasis internet

atau intranet.

Presentation Proses untuk menampilkan knowledge yang sudah ada, contoh

proses presentation adalah melalui help desk system dan forum

diskusi.

Tabel 3.1 Knowledge Mangement Process