7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 1/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
15 BANK (DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01/XII/02/2006Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 2/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 8
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 8
2. Tujuan Pemeriksaan 8
3. Sasaran Pemeriksaan 8
4. Metodologi Pemeriksaan 8
5. Jangka Waktu Pemeriksaan 9
6. Obyek Pemeriksaan 9
BAB II GAMBARAN UMUM 11
1. Penetapan Status BDL 11
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi (TL) 11
3. Jumlah BLBI yang Diterima 12
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 13
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 13
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 14
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997) 16
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir
Likuidasi/NAL)
16
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005 18
10. Hal-Hal Lain 20
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 23
1. Sistem Pengendalian Intern 23
a. Lingkungan Pengendalian 23
b. Pengendalian Pengamanan 23
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 3/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
Halaman
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu 24
a. PT Sejahtera Bank Umum (DL) 24
b. PT Bank Jakarta (DL) 25
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 25
a. Realisasi Pencairan Aset 25
b. Pembayaran Kewajiban 46
c. Realisasi Biaya Operasional 52
d. Sisa Aset 61
e. Indikasi Tindak Pidana Korupsi 76
4. Saran BPK-RI 94
LAMPIRAN
I Susunan Tim Likuidasi BDL
II Analisis Kinerja TL pada 14 BDL
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 4/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 1 dari 82
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
15 BANK DALAM LIKUIDASI (BDL)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 15 BDL. Dari 15 BDL, terdapat satu bank
yaitu PT Bank Umum Majapahit (DL) telah ditutup, maka pemeriksaan hanya dilakukan pada
14 BDL.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem Pengendalian Intern
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada 14 BDL tidak dapat diandalkan, karena beberapa hal. Pertama, lingkungan
pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Di antaranya posisi pemegang
saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi
(TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas
dan regulator bagi BDL dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI)
maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadapakuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya. Sesuai dengan PP No. 25 Tahun 1999
masa kerja TL telah berakhir pada tahun 2003 namun sampai dengan saat ini belum ada
kejelasan mengenai status TL mengingat proses likuidasi belum selesai.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI atas BDL di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga
tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
Namun demikian, ada perkembangan yang terjadi pada PT Sejahtera Bank Umum (DL)
dan PT Bank Jakarta (DL) yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan terdahulu.
Permasalahan pada PT Sejahtera Bank Umum (DL) yang berkaitan dengan penyaluran dan penggunaan BLBI telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan. Jaksa Agung Muda telah
mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang menyatakan bahwa perbuatan
yang dilakukan oleh TL PT Sejahtera Bank Umum (DL) bukan merupakan tindak pidana.
Sementara itu permasalahan pada PT Bank Jakarta (DL) yang berkaitan dengan dana
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 5/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 2 dari 82
talangan dari Bank Indonesia yang disalahgunakan oleh TL PT Bank Jakarta (DL) telah
selesai dan menurut Surat Kejaksaan Agung perbuatan tersebut menjadi masalah perdata.
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya
operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan BDL.
a. Realisasi Pencairan Aset
Dari jumlah aset 14 BDL per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp8.470.324,37 juta
telah direalisasikan pencairan aset oleh TL 14 BDL sampai dengan tanggal 30 April
2005 sebesar Rp4.114.009,56 juta, yang terdiri atas hasil penagihan kredit sebesar
Rp3.548.920,45 juta (Rp3.428.885,20 juta dan USD 12,635.29 ribu/ekuivalen sebesar
Rp120.035,26 juta dengan kurs rata-rata sebesar Rp9.500,00/1 USD) serta penjualan
aset sebesar Rp565.089,11 juta.
Temuan-temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan pencairan aset adalah sebagai
berikut:
1) Pemberian discount /penghapusan piutang sebesar Rp151.430,78 juta (antara 27%
sampai dengan 100% dari pokok pinjaman) kepada debitur-debitur pada PT Bank
Pacific (DL), PT Bank Harapan Santosa (DL), PT Bank Industri (DL), PT Bank
SEAB (DL), PT Bank Dwipa Semesta (DL) dan PT Bank Mataram Dhanarta (DL)
melebihi ketentuannya (25%);
2) Aset jaminan debitur pada PT Bank Jakarta (DL), PT Bank Pinaesaan (DL) dan PT
Bank Kosagrha Semesta (DL) dijual di bawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP),
sehingga hasil penjualan kurang sebesar Rp3.121,30 juta dari yang diharapkan;
3) Penjualan aset jaminan debitur pada PT Bank Jakarta (DL) dan PT Bank Kosagrha
Semesta (DL) dilakukan di bawah nilai appraisal, sehingga hasil penjualan kurang
sebesar Rp900,00 juta dari yang diharapkan;
4) Penyelesaian kredit pada PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp3.303,61 juta dengan
cara kompensasi (set off) tidak didukung dengan dokumen yang lengkap sehingga
cara penyelesaian kredit tersebut dilakukan secara tidak benar;
5) Penjualan aset berupa kendaraan, tanah dan bangunan seluruhnya senilai
Rp18.461,82 juta pada PT Bank Jakarta (DL), PT Bank Citrahasta
Dhanamanunggal (DL) dan PT Bank Anrico (DL) tidak dilakukan melalui lelang,
dan tanpa appraisal ;
6)
Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPh atas transaksi
jual beli tanah, rumah dan ruko pada PT Bank Pinaesaan (DL) dan PT Bank Jakarta
(DL) kurang disetor ke kas negara sebesar Rp100,00 juta;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 6/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 3 dari 82
7) Pembayaran hasil penjualan jaminan Grup PT Amcol Bumi Wisata pada PT Bank
Kosagrha Semesta (DL) dilakukan dengan bilyet giro (cheque) mundur sebesar
Rp988,76 juta sampai dengan tanggal 30 April 2005 masih belum dapat dicairkan;
8) Penjualan tanah jaminan kredit dilakukan oleh PT Bank Anrico (DL) bukan pada
penawar yang mengajukan harga tertinggi sehingga penerimaan TL berkurang
sebesar Rp863,38 juta;
9) Pihak terkait PT Bank Anrico (DL) tidak kooperatif dalam proses penjualan
jaminan kredit berupa delapan ruko sehingga hasil penjualan belum dapat
direalisasikan sebesar Rp897,85 juta;
10) Tanah dan bangunan senilai Rp1.400,00 juta atas jaminan kredit PT Nurina
Nusantara Holyday T & T pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) dijual di bawah
harga pasar dan tidak transparan;
11) Terdapat pembayaran success fee sebesar Rp791,11 juta atau 22% sampai dengan
30% dari jumlah yang dibayarkan debitur kepada pengacara oleh PT Bank Industri
(DL) yang melebihi ketentuan sebesar 20%;
12) Terdapat penghapusan pinjaman eks Direksi PT Bank Industri (DL) sebesar
Rp1.006,00 juta;
13) Terdapat pemberian bagi hasil penjualan aset sebesar Rp1.392,26 juta kepada pihak
terkait (grup) yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
14) Cara penyelesaian surat berharga (obligasi) senilai Rp5.000,00 juta pada PT Bank
Harapan Santosa (DL) tidak dilakukan dengan hati-hati.
b.
Pembayaran Kewajiban
Jumlah kewajiban 14 BDL per tanggal 31 Oktober 1997 adalah sebesar
Rp14.322.215,08 juta, sedangkan jumlah aktivanya adalah sebesar Rp8.470.324,37 juta,sehingga ekuitasnya menjadi minus sebesar Rp5.851.890,71 juta.
Dari jumlah kewajiban 14 BDL tersebut, terdapat kewajiban kepada Pemerintah berupa
BLBI sebesar Rp11.880.389,99 juta. Sampai dengan tanggal 30 April 2005, kewajiban
BLBI baru dibayar kembali sebesar Rp2.590.065,23 juta (21,80%).
Temuan-temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan pembayaran kewajiban tersebut
adalah sebagai berikut:
1) TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) kurang memotong dan menyetorkan PPh Pasal
23 dari tahun 1998 sampai dengan 2004 sebesar Rp661,65 juta;
2) PT Bank Dwipa Semesta (DL) masih mempunyai kewajiban tidak tercatat sebesar
Rp110.894,71 juta;
3) TL PT Bank Harapan Santosa (DL) membayar kewajiban kepada pihak ketiga
lainnya senilai Rp69.681,59 juta sebelum Dana Talangan Rupiah (DTR) lunas;
4) Penyelesaian kewajiban kepada PT Trimegah Securindo Lestari (PT TS) merugikan
PT Bank Harapan Santosa (DL) sebesar Rp9.523,42 juta;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 7/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 4 dari 82
c. Biaya Operasional
Jumlah realisasi biaya operasional 14 BDL dari tanggal 1 November 1997 sampai
dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp1.042.540,39 juta. BDL yang realisasi
biaya operasionalnya terbesar adalah PT Bank Harapan Santosa (DL), PT Bank Pacific
(DL) dan PT Sejahtera Bank Umum (DL), yaitu masing-masing sebesar 35%, 23% dan
12% dari jumlah realisasi biaya operasional 14 BDL, sedangkan 11 BDL lainnya hanya
antara 1% sampai dengan 5%.
Temuan-temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan realisasi biaya operasional adalah
sebagai berikut:
1) Pembayaran jasa konsultan hukum (lawyer ) pada PT Bank Pinaesaan (DL) belum
dipungut PPN 10% dan PPh Pasal 23 7,5% sebesar Rp1.288,08 juta;
2) Pengeluaran biaya pegawai untuk THR dan biaya kesejahteraan karyawan sebesar
Rp2.309,35 juta pada PT Bank Pinaesaan (DL) tidak sesuai dengan ketentuan;
3) Pembayaran jasa konsultan pada PT Bank Jakarta (DL) belum dipungut/disetor PPh
dan PPN sebesar Rp213,55 juta;
4) TL PT Bank Kosagrha (DL) telah melakukan pembayaran kepada konsultan pajak
(Sdr. M. Husnaini Iskandar) sebesar Rp1.412,02 juta tetapi konsultan pajak tersebut
belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian;
5) Tambahan biaya operasional (operational cost ) dengan nilai sebesar Rp2.392,33
juta dalam penanganan perkara di PT Bank Kosagrha Semesta (DL) belum dapat
diyakini kewajarannya;
6) Dasar pembayaran honor TL PT Bank Industri (DL) yang ditetapkan oleh RUPS
untuk periode Desember 1997 sampai dengan April 2005 melebihi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
d. Sisa AsetJumlah sisa aset 13 BDL (tidak termasuk PT Bank Anrico yang belum menyusun
laporan keuangannya) per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp4.236.226,39 juta.
Jumlah aset tersebut seharusnya menjadi bagian Pemerintah.
Temuan-temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan sisa aset adalah sebagai berikut:
1) Deposito di Bank Bukopin senilai Rp9.000,00 juta (pokok) tidak dapat dicairkan
oleh PT Bank Pinaesaan (DL) meskipun telah ada keputusan Mahkamah Agung;
2) Terdapat beberapa permasalahan dalam sisa aset eks jaminan dan jaminan yang
diterima dari nasabah pada PT Bank Pinaesaan (DL) sebagai berikut:
a) Tanah dan Bangunan di Jl. Mayjen Sungkono, Darmo Park I/15 Surabaya milik
PT Bank Pinaesaan (DL) tidak dapat dijual karena atas nama pemegang saham
(Sdr. Herman Rattu);
b) Jaminan berupa sebuah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada
Kantor Cabang Jakarta diambil debitur dan hutangnya belum dibayar lunas;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 8/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 5 dari 82
c) Sebidang tanah di Sudimara Barat, Cileduk SHM Nomor 2619 dibangun
sekolah dan sulit dijual;
d) Tanah di Sudimara RT 01/03 Ciledug Tangerang SHM No.187 a.n. Landy
Wanget dijual oleh eks karyawan PT Bank Pinaesaan (DL) dalam sengketa di
pengadilan;
e) Tanah kosong di Balimester Jatinegara dengan nilai buku sebesar Rp56,50 juta
sulit dijual dan telah dihapusbuku (write off );
3) Penyerahan kembali jaminan kredit berupa tanah seluas 46.917 m2 sebesar
Rp7.884,33 juta dikembalikan kepada debitur oleh pemegang saham PT Bank
Jakarta (DL) adalah tindakan tidak wajar;
4) Terdapat aset berupa tanah seluas 1.910,96 ha untuk jaminan kredit sebesar
Rp30.816,26 juta yang dipinjam Pemegang Saham PT Bank Jakarta (DL) yang
tidak jelas kelanjutannya;
5) Aset berupa tanah seluas 39.763 m2 untuk jaminan kredit sebesar Rp8.000,00 juta
diambil alih oleh Pemegang Saham PT Bank Jakarta (DL) tanpa persetujuan dari
Tim Likuidasi (TL);
6) Hutang PT Intercon Kebon Jeruk pada PT Bank Jakarta (DL) senilai Rp4.110,56
juta tidak didukung jaminan dan tidak jelas cara penyelesaiannya;
7) Sertifikat dan bukti kepemilikan tanah dan rumah sebagai jaminan kredit sebesar
Rp18.933,13 pada PT Bank Jakarta (DL) dikuasai oleh pihak lain;
8) Jaminan kredit yang belum terjual berupa tanah dan bangunan pada PT Bank
Anrico (DL) tidak terawat dan dihuni oleh penghuni liar;
9) TL PT Bank Anrico (DL) dan TL Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak menguasai
bukti-bukti kepemilikan aset berupa tanah dan/atau bangunan yang
dikuasajualkan/jaminan kredit;10) Kredit pihak terkait senilai Rp52.433,00 juta pada PT Bank Guna Internasional
(DL) tidak terjamin dan tidak jelas penyelesaiannya.
e. Indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)
Temuan pemeriksaan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah sebagai
berikut:
1) Pemblokiran, penyitaan dan pengalihan deposito hasil pencairan aset PT Bank
Pacific (DL) di PT Bank BNI menyimpang dari ketentuan yang ada dan dapat
mengurangi potensi pengembalian kewajiban kepada Negara sebesar Rp64.010,00
juta ekuivalen USD7,400.00 ribu;
2) Pemblokiran, penyitaan dan pengalihan deposito dan giro di PT Bank BNI hasil
pencairan aset PT Sejahtera Bank Umum (DL) senilai Rp29.215,00 juta tidak
sesuai dengan ketentuan yang ada dan berpotensi mengurangi pengembalian
kewajiban kepada Negara;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 9/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 6 dari 82
3) Kebijakan TL PT Bank Pacific (DL) dalam penerapan kurs untuk pelunasan kredit
oleh Debitur, PT Citra Flour Mils Persada (PT CFMP), tidak sesuai dengan
ketentuan dan merugikan PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp24.857,97 juta;
4) Tagihan kepada pihak terkait PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp1.377.096,00 juta
tidak didukung dengan jaminan yang memadai dan pihak terkait tidak kooperatif
untuk menyelesaikan kewajibannya;
5) PT Sadean Intra Mitra Corporation (SIMC) Group sebagai pihak terkait PT Bank
Mataram Dhanarta (DL) tidak kooperatif dan tidak beritikad baik untuk segera
melunasi kreditnya sebesar Rp183.061,99 juta;
6) Pembayaran success fee jasa pengacara yang dilakukan sebelum pencairan aset dan
pembayaran operational cost berdasarkan persentase diragukan kewajarannya dan
berpotensi merugikan PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp5.850,00 juta;
7) Grup UDATIMEX sebagai pihak terkait PT Bank Pinaesaan (DL) tidak beritikad
baik untuk melunasi kreditnya sebesar Rp408.462,90 juta.
4. Saran BPK-RI
Sehubungan dengan pemeriksaan atas 14 BDL, BPK-RI menyarankan sebagai berikut:
a. Pemerintah dan BI segera mengambil langkah-langkah konkrit mengenai penyelesaian
tugas TL BDL termasuk kemungkinan mengambil alih aset yang masih tersisa di BDL
untuk menyelesaikan kewajiban bank dalam rangka meminimalkan kerugian negara;
b. Pihak penegak hukum menindaklanjuti beberapa permasalahan yang berindikasi TPK;
c. TL mempertanggungjawabkan kepada RUPS atas pelaksanaan tugasnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. TL meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait sehubungan dengan kewajiban
pihak terkait pada BDL dan apabila diperlukan agar dilakukan melalui jalur hukum.
Jakarta, Desember 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Audit,
Haryanto Suwondo
NIP 240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 10/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 7 dari 82
BAB I
PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada 15 BDL adalah:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada 15 BDL adalah untuk memastikan dan
mengetahui:
a. Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan aset telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional BDL sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
c. Sisa aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;
d. Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan
penjualan serta pembayaran kewajiban BDL.
3. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada 15 BDL adalah:
a. Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan aset;
b. Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset
tersebut termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.
4. Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a. Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayaran
kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku; b. Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;
c. Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan
aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 11/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 8 dari 82
d. Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan
aset dan pembayaran kewajiban;
e. Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi atau
pejabat yang berkompeten.
5. Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan pada 15 BDL dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli
2005.
6. Obyek Pemeriksaan
Obyek pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada 15 BDL adalah sebagai berikut:
a. PT Bank Pacific (DL);
b. PT Sejahtera Bank Umum (DL);
c. PT Bank Harapan Santosa (DL);
d. PT Bank Guna Internasional (DL);
e. PT Bank Industri (DL);
f. PT Bank Anrico (DL);
g. PT Bank Jakarta (DL);
h. PT Bank SEAB (DL);
i. PT Bank Pinaesaan (DL);
j. PT Bank Dwipa Semesta (DL);
k. PT Bank Astria Raya (DL);
l. PT Bank Kosagrha Semesta (DL);
m. PT Bank Mataram Dhanarta (DL);
n PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL);
o. PT Bank Umum Majapahit (DL).
Pada kenyataannya jumlah obyek pemeriksaan hanya 14 BDL, karena salah satu dari 15
BDL yaitu PT Bank Umum Majapahit (DL) telah ditutup.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 12/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 9 dari 82
BAB II
GAMBARAN UMUM
1. Penetapan Status BDL
Penetapan status bank untuk dilikuidasi/dicabut ijin usahanya adalah berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Keuangan. Pencabutan ijin usaha tersebut dilakukan berdasarkan usulan
BI.
Surat-Surat Keputusan Menteri Keuangan dimaksud untuk 14 bank adalah sebagai berikut:
No.Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri
KeuanganBank yang Dicabut Ijin Usahanya
1. No. 537/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Pacific
2. No. 531/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Sejahtera Bank Umum
3. No. 529/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Harapan Santosa
4. No. 530/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Guna Internasional
5. No. 525/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Industri
6. No. 526/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Anrico
7. No. 533/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Jakarta
8. No. 536/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank SEAB
9. No. 524/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Pinaesaan
10. No. 538/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Dwipa Semesta
11. No. 527/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Astria Raya
12. No. 534/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Kosagrha Semesta
13. No. 535/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Mataram Dhanarta
14. No. 539/KMK.017/1997 Tgl. 1/11-1997 PT Bank Citrahasta D.
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi (TL)
TL BDL dibentuk berdasarkan Surat Keputusan BI dan dilaksanakan dengan Akta Notaris.
Sesuai dengan PP No. 25 Tahun 1999 masa kerja TL telah berakhir antara 24 Nopember
2002 sampai dengan 24 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 Juni
2003 namun sampai dengan saat ini belum ada kejelasan mengenai status TL. Dilain pihak proses likuidasi belum selesai, karena belum seluruh aset dapat dicairkan dan seluruh
kewajiban belum dapat dilunasi.
Susunan TL sejak didirikan sampai dengan saat ini untuk 14 BDL dapat dilihat pada
Lampiran I.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 13/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 10 dari 82
3. Jumlah BLBI yang Diterima
Berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah BLBI yang diterima oleh 14 BDL adalah sebesar
Rp11.880.383,98 juta, yang dapat dirinci sebagai berikut:
dalam juta rupiah
Dana Talangan
No. BDL Saldo DebetRp
(DTR)Valas (DTV)
Jumlah
%
Dari Total
1 2 3 4 5 6 7
1. PT Bank Pacific 1.843.343,36 145.202,00 144.821,08 2.133.366,4417,96
2. PT Sejahtera Bank Umum 203.731,89 1.297.121,00 186.496,63 1.687.349,5214,20
3. PT Bank Harapan Santosa 1.570.044,26 2.234.524,00 61.614,05 3.866.182,3132,54
4. PT Bank Guna International 0,01 251.055,00 - 251.055,012,11
5. PT Bank Industri 232.346,23 279.124,00 - 511.470,23 4,31
6. PT Bank Anrico 9.803,73 200.277,00 - 210.080,731,77
7. PT Bank Jakarta - 210.994,00 - 210.994,001,78
8. PT Bank SEAB 733.317,02 166.082,00 - 899.399,027,57
9. PT Bank Pinaesaan 411.118,49 269.966,00 - 681.084,495,73
10. PT Bank Dwipa Semesta 103.135,86 6.970,13 - 110.105,990,93
11. PT Bank Astria Raya 456.969,26 121.949,00 - 578.918,264,87
12. PT Bank Kosagrha Semesta 154.940,41 46.872,20 - 201.812,611,70
13. PT Bank Mataram Dhanarta 283.265,21 53.498,00 - 336.763,21 2,83
14. PT Bank Citrahasta Dh. 158.404,17 43.398,00 - 201.802,171,70
Total 6.160.419,90 5.327.032,33 392.931,76 11.880.383,99100,00
Keterangan:
- DTV PT Bank Pacific = USD16,108.66 ribu ekuivalen Rp144.821,08 juta.
- DTV PT Sejahtera Bank Umum = USD20,837.61 ribu ekuivalen Rp186.496,63 juta.
Dari data tersebut di atas terlihat bahwa BDL penerima BLBI terbesar adalah PT Bank
Harapan Sentosa, PT Bank Pacific dan PT Sejahtera Bank Umum, yaitu masing-masing
sebesar 32,54%, 17,96% dan 14,20% dari jumlah BLBI yang diberikan kepada 14 BDL,
sedangkan 11 BDL yang lainnya menerima BLBI antara 1% sampai dengan 8% .
BLBI yang diberikan kepada bank-bank di atas telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai
dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6 Februari
1999 dan Akta Cessie yang dibuat di hadapan Notaris antara Direksi BI dan Ketua Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dengan pengalihan tersebut, maka BLBI yang
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 14/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 11 dari 82
diberikan oleh BI beralih menjadi hutang Pemerintah kepada BI dan sekaligus menjadi
piutang Pemerintah cq. BPPN kepada bank-bank.
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
Pada umumnya tidak ada akta pengikatan yang dilakukan bank-bank dengan Bank
Indonesia dan tidak ada jaminan yang diberikan bank-bank kepada BI, baik yang bersumber
dari Saldo Debet maupun dari DTR dan DTV.
Akta pengikatan diadakan hanya untuk DTV, yaitu sebagai berikut:
No.Nomor/Tanggal
AktaNotaris Bank
1. No. 22/30 Juni 1998 Martin Roestam, SH PT Bank Pacific (DL)
2. No. 23/30 Juni 1998 Martin Roestam, SH PT Bank Pacific (DL)
3. No. 164/27 Juni 1998 Teddy Anwar, SH PT Sejahtera Bank Umum (DL)
4. No. 62/30 Juni 1998Koesbrono Samarhadi,
SH. MH.
PT Bank Harapan Santosa (DL)
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah
BLBI yang diberikan kepada bank-bank telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan
kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999
dan akta cessie yang dibuat di hadapan Notaris antara Direksi BI dan Ketua Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dengan pengalihan tersebut, maka BLBI yang
diberikan oleh BI beralih menjadi hutang Pemerintah kepada BI dan sekaligus menjadi
piutang pemerintah cq. BPPN kepada bank-bank.
Jumlah BLBI yang dialihkan tersebut adalah sebesar Rp11.880,383,98 juta, dengan rincian
sebagai berikut:
dalam juta rupiah
No. BDLPosisi Per
Tanggal
Jumlah BLBI yang
Dialihkan
1. PT Bank Pacific 29-01-1999 2.133.366,44
2. PT Sejahtera Bank Umum 29-01-1999 1.687.349,52
3. PT Bank Harapan Santosa 29-01-1999 3.866.182,31
4. PT Bank Guna International 22-02-1999 251.055,00
5. PT Bank Industri 29-01-1999 511.470,23
6. PT Bank Anrico 29-01-1999 210.080,73
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 15/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 12 dari 82
dalam juta rupiah
No. BDLPosisi Per
Tanggal
Jumlah BLBI yang
Dialihkan
7. PT Bank Jakarta 29-02-1999 210.994,00
8. PT Bank SEAB 22-02-1999 899.399,02
9. PT Bank Pinaesaan 29-01-1999 681.084,49
10. PT Bank Dwipa Semesta 22-02-1999 110.105,99
11. PT Bank Astria Raya 29-01-1999 578.918,26
12. PT Bank Kosagrha Semesta 29-01-1999 201.812, 61
13. PT Bank Mataram Dhanarta 29-01-1999 336.763,21
14. PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal 29-01-1999 201.802,17
Jumlah 11.880.383,98
Dari data tersebut di atas terlihat bahwa semua BLBI sebesar Rp 11.880.383,98 juta telahdialihkan menjadi kewajiban Pemerintah atau sebesar 100 %.
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005
Jumlah BLBI tersebut di atas telah dibayar kembali oleh 14 BDL sebesar Rp2.590.065,23
juta, sehingga saldo BLBI per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp9.290.318,76 juta,
dengan rincian sebagai berikut:
dalam juta rupiah/ribu USD
No. Nama BDL Jumlah BLBIPembayaran
KembaliSaldo BLBI
1 2 3 4 5
1. PT Bank Pacific 2.133.366,44 315.023,08 1.818.343,36
2. PT Sejahtera Bank Umum 1.500.852,89 738.529,19 868.077,70
USD 20,837.61 USD 12,601.00 USD 8,236.61
3. PT Bank Harapan Sentosa 3.866.182,31 538. 228,06 3.327.954,26
4.PT Bank Guna
International251.055,01 156.054,31 95.000,70
5. PT Bank Industri 511.470,23 279.124,00 232.346,23
6. PT Bank Anrico 210.080,73 9.532,96 200.547,777. PT Bank Jakarta 210.994,00 100.959,95 110.034,05
8. PT Bank SEAB 899.399,02 99.302,72 800.096,30
9. PT Bank Pinaesaan 681.084,49 10.456,68 670.627,81
10. PT Bank Dwipa S. 110.105,99 6.970,13 103.135,86
11. PT Bank Astria Raya 578.918,26 121.949,00 456.969,26
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 16/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 13 dari 82
dalam juta rupiah/ribu USD
No. Nama BDL Jumlah BLBIPembayaran
KembaliSaldo BLBI
12. PT Bank Kosagrha S. 201.812,61 46.872,20 154.940,41
13. PT Bank Mataram Dh. 336.763,21 31.186,00 305.577,21
14. PT Bank Citrahasta Dh. 201.802,17 23.098,83 179.510,35
Jumlah
11.693.887,36
+USD 20,837.61
11.880.383,99
2.477.286,28
+USD 12,601.00
2.590.065,23
9.216.601,08
+USD 8,236.61
9.290.318,76
Keterangan:
- PT Sejahtera Bank Umum sebesar USD 20,837.61 ribu ekuivalen Rp186.496,63 juta;
USD12,601.00 ribu ekuivalen Rp112.778,95 juta dan USD 8,236.61 ribu ekuivalen Rp73.717,68 juta;
- Selain pembayaran kembali dari PT Bank Pacific dengan nilai total sebesar Rp315.023,08 juta,
terdapat juga setoran Rp238.000 juta yang dialihkan untuk pembayaran pajak. Atas hal ini, TLBank Pacific sedang melakukan banding;
- Pembayaran kembali dari PT Bank Harapan Sentosa Rp538.228,06 juta belum termasuk setoran
yang dialihkan dalam rangka pembayaran pajak senilai Rp16.869,95 juta;
-Pembayaran kembali dari PT Bank Jakarta sebesar Rp100.959,95 juta telah mencakup deposito
pemilik lama PT Bank Jakarta (DL) yaitu Probosutedjo senilai 99,98 juta yang diperlakukan olehBI sebagai setoran pengembalian BLBI.
Dari data tersebut di atas terlihat bahwa pengembalian BLBI yang telah dilakukan oleh 14
BDL selama lebih dari lima tahun yang lalu secara keseluruhan hanya sebesar 21,80% dari
jumlah BLBI.
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997)
Posisi keuangan Bank-Bank Dalam Likuidasi per tanggal penutupan berdasarkan Laporan
Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut:
dalam juta rupiah
Jumlah
No. BDLJumlah
Aktiva Kewajiban EkuitasKewajiban &
Ekuitas
1. PT Bank Pacific 2.406.204,03 3.015.158,65 (608.954,62) 2.406.204,03
2. PT Sejahtera Bank Umum 2.261.667,99 2.394.820,12 (133.152,13) 2.261.667,99
3. PT Bank Harapan Santosa 625.100,21 4.115.569,31 (3.490.469,10) 625.100,21
4.PT Bank Guna
International177.708,17 302.244,79 (124.536,62) 177.708,17
5. PT Bank Industri 634.905,86 843.708,53 (208.802,67) 634.905,86
6. PT Bank Anrico 170.855,87 212.177,65 (41.321,78) 170.855,87
7. PT Bank Jakarta 226.898,52 233.861,06 (6.962,54) 226.898,52
8. PT Bank SEAB 279.539,45 931.265,04 (651.725,59) 279.539,45
9. PT Bank Pinaesaan 370.928,77 647.878,49 (276.949,72) 370.928,77
10. PT Bank Dwipa S. 30.651,64 116.387,43 (85.735,79) 30.651,64
11. PT Bank Astria Raya 749.363,78 710.734,71 38.629,07 749.363,78
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 17/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 14 dari 82
dalam juta rupiah
Jumlah
No. BDLJumlah
Aktiva Kewajiban EkuitasKewajiban &
Ekuitas
12. PT Bank Kosagrha S. 214.417,96 209.047,09 5.370,87 214.417,96
13. PT Bank Mataram D. )* 121.798,53 381.192,49 (259.393,96) 121.798,53
14. PT Bank Citrahasta D )* 200.283,59 208.169,72 (7.886,13) 200.283,59
Jumlah 8.470.324,37 14.322.215,08 (5.851.890,71) 8.470.324,37
Keterangan: )* = Nilai Buku
Pada saat tanggal penutupan 14 BDL ternyata jumlah aktivanya hanya sebesar
Rp8.470.324,37 juta, sedangkan jumlah kewajibannya sebesar Rp14.322.215,08 juta,
sehingga ekuitasnya menjadi minus sebesar Rp5.851.890,71 juta.
8.
Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir Likuidasi/NAL)Posisi keuangan Bank-Bank Dalam Likuidasi per tanggal likuidasi berdasarkan Laporan
Akuntan Publik, adalah sebagai berikut:
dalam juta rupiah
Jumlah
No BDLJumlah
Aktiva Kewajiban EkuitasKewajiban
& Ekuitas
Posisi
Per
Tanggal
1. PT Bank Pacific
Nilai Buku 1.915.243,06 2.431.910,70 (516.667,64) 1.915.243,06 23-5-03
Nilai Realisasi 890.530,10 2.431.910,70 (1.541.380,60) 890.530,10
2. PT Sejahtera Bank
Umum
Nilai Buku 1.016.165,32 2.121.673,87 (1.105.508,55) 1.016.165,32 24-5-03
Nilai Realisasi 396.243,08 2.121.673,87 (1.725.430,79) 396.243,08
3. PT Bank Harapan
Santosa
Nilai Buku 174.374,01 3.658.987,83 (3.484.613,82) 174.374,01 30-6-03
Nilai Realisasi 123.580,24 3.658.987,83 (3.535.407,59) 123.580,24
4. PT Bank Guna
Internasional
Nilai Buku 137.068,50 107.293,11 29.775,39 137.068,50 24-6-03
Nilai Realisasi 68.131,54 107.033,65 (38.902,11) 68.131,54
5. PT Bank Industri
Nilai Buku 122.715,58 568.806,40 (446.090,82) 122.715,58 24-5-03
Nilai Realisasi 111.710,52 568.806,40 (457.095,88) 111.710,52
6. PT Bank Anrico
Nilai Buku 36.030,02 205.396,09 (169.366,07) 36.030,02 24-6-03
Nilai Realisasi 29.374,88 205.396,09 (176.021,21) 29.374,88
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 18/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 15 dari 82
dalam juta rupiah
Jumlah
No BDLJumlah
Aktiva Kewajiban EkuitasKewajiban
& Ekuitas
Posisi
Per
Tanggal
7. PT Bank Jakarta
Nilai Buku 183.973,23 136.046,66 47.926,57 183.973,23 18-9-03
Nilai Realisasi 102.772,66 136.046,66 (33.274,00) 102.772,66
8. PT Bank SEAB
Nilai Buku 192.288,43 806.076,11 (613.787,68) 192.288,43 4-6-03
Nilai Realisasi 92.681,09 807.869,79 (715.188,70) 92.681,09
9. PT Bank Pinaesaan
Nilai Buku 118.701,06 673.398,60 (554.697,54) 118.701,06 18-6-03
Nilai Realisasi 74.063,66 673.398,60 (599.334,94) 74.063,66
10. PT Bank Dwipa S.
Nilai Buku 116.759,18 105.962,81 10.796,37 116.759,18 3-6-03
Nilai Realisasi 27.661,42 105.962,81 (78.301,39) 27.661,42
11. PT Bank Astria R.
Nilai Buku 59.756,05 528.072,61 (468.316,56) 59.756,05 18-6-03
Nilai Realisasi 92.467,60 528.072,61 (435.605,01) 92.467,60
12. PT Bank Kosagrha S.
Nilai Buku 162.557,57 161.239,55 1.318,02 162.557,57 10-06-03
Nilai Realisasi 39.169,82 161.110,30 (121.940,48) 39.169,82
13. PT Bank Mataram Dh
Nilai Buku 9.720,78 346.535,16 (336.814,38) 9.720,78 23-6-03
Nilai Realisasi 9.144,08 346.373,31 (337.229,23) 9.144,08
14. PT Bank Citrahasta Dh
Nilai Buku 183.855,42 189.326,91 (5.471,49) 183.855,42 30-6-03 Nilai Realisasi 165.474,55 189.326,91 (23.852,36) 165.474,55
Jumlah Nilai Buku
Nilai Realisasi
4.429.208,21
2.223.005,24
12.040.726,41
12.041.969,53
(7.611.518,20)
(9.818.964,29)
4.429.208,21
2.223.005,24
Dari data tersebut di atas terlihat bahwa pada umumnya nilai realisasi aktiva 14 BDL per
tanggal likuidasi berada jauh di bawah nilai buku dan kewajibannya. Hal ini menunjukkan
bahwa kemampuan BDL untuk memenuhi kewajiban semakin sulit.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 19/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 16 dari 82
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005
Posisi keuangan BDL per tanggal 30 April 2005 berdasarkan Laporan Audit Kantor
Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Intern BDL adalah sebagai berikut:
dalam juta rupiah
Jumlah
No BDLJumlah
Aktiva Kewajiban EkuitasKewajiban
& Ekuitas
Ket.
1. PT Bank Pacific
Nilai Buku 1.646.496,59 2.176.946,65 (530.450,06) 1.646.496,59 LK
Nilai Realisasi 621.222,35 2.176.946,65 (1.555.724,30) 621.222,35 Intern
2. PT Sejahtera Bank
Umum
Nilai Buku 1.164.833,47 2.224.552,27 (1.059.718,80) 1.164.833,47 LK
Nilai Realisasi 319.203,54 2.224.552,27 (1.905.348,73) 319.203,54 Intern
3. PT Bank Harapan
Santosa
Nilai Buku 167.218,38 3.622.109,56 (3.454.891,18) 167.218,38 KAP
Nilai Realisasi 102.401,50 3.622.109,56 (3.519.708,06) 102.401,50
4. PT Bank Guna
Internasional
Nilai Buku 134.761,40 106.794,72 27.966,68 134.761,40 KAP
Nilai Realisasi 74.821,25 106.535,22 (31.713,97) 74.821,25
5. PT Bank Industri
Nilai Buku 117.260,42 569.725,49 (452.465,07) 117.260,42 LK
Nilai Realisasi 113.797,44 569.725,49 (455.928,05) 113.797,44 Intern
6. PT Bank Anrico Tidak Nilai Buku - - - - Memb.
Nilai Realisasi - - - - LK
7. PT Bank Jakarta
Nilai Buku 160.639,37 112.062,44 48.576,93 160.639,37 KAP
Nilai Realisasi 80.626,42 112.062,44 (31.436,02) 80.626,42
8. PT Bank SEAB
Nilai Buku 190.101,64 804.186,47 (614.084,83) 190.101,64 LK
Nilai Realisasi - - - - Intern
9. PT Bank Pinaesaan
Nilai Buku 114.483,05 672.726,07 (558.243,02) 114.483,05
Nilai Realisasi 72.050,58 672.726,07 (600.675,49) 72.050,5810 PT Bank Dwipa S.
Nilai Buku 131.550,92 107.919,57 23.631,35 131.550,92 LK
Nilai Realisasi - - - - Intern
11 PT Bank Astria
Raya
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 20/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 17 dari 82
dalam juta rupiah
Jumlah
No BDLJumlah
Aktiva Kewajiban EkuitasKewajiban
& Ekuitas
Ket.
Nilai Buku 68.136,92 527.903,00 (459.766,08) 68.136,92 KAP
Nilai Realisasi 91.854,45 527.903,00 (436.048,55) 91.854,45
12 PT Bank Kosagrha
S.
Nilai Buku 157.911,09 160.777,45 (2.866,36) 157.911,09
Nilai Realisasi 35.931,09 154.940,41 (119.009,32) 35.931,09
13 PT Bank Mataram
Dh.
Nilai Buku 8.526,99 346.273,40 (337.746,41) 8.526,99 LK
Nilai Realisasi - - - - Intern
14 PT Bank Citrahasta
D.
Nilai Buku 174.306,15 180.541,39 (6.235,24) 174.306,15 KAP
Nilai Realisasi 157.113,03 180.541,39 (23.428,36) 157.113,03
Jumlah Nilai Buku
Nilai Realisasi
4.236.226,39
1.669.021,65
11.612.518,48
10.348.042,50
(7.376.292,09)
(8.679.020,85)
4.236.226,39
1.669.021,65
Jumlah aktiva BDL baik nilai buku maupun nilai realisasinya pada umumnya lebih kecil
dari kewajibannya, seperti halnya pada tanggal likuidasi.
10. Hal-Hal Lain
a.
Analisis Efektivitas dan Efisiensi TL dalam Meminimalkan Kerugian Negara
Hasil analisis terhadap realisasi pencairan aset, pembayaran kewajiban kepada
Pemerintah termasuk BLBI dan biaya operasional serta sisa aset pada 14 BDL
menunjukkan beberapa TL tidak efisien dan efektif dalam upaya meminimalkan
kerugian negara, seperti nampak di bawah ini:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 21/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 18 dari 82
No BDL
Biaya
Operasional
Dibanding
Pembayaran
Ke Pemerintah
Biaya
Operasional
Dibanding
Pencairan Aset
Pembayaran
Ke Pemerintah
Dibanding
Pencairan Aset
Pembayaran
Ke Pemerintah
Dibanding
Jumlah BLBI
1 PT Bank
Pacific 75% 30% 39% 15%
2 PT Bank Harapan
Santosa 67% 48% 71% 14%
3 PT Bank Anrico
130% 55% 42% 5%
4 PT Bank
Pinaesaan 353% 31% 9% 2%
5 PT Bank Dwipa
S. 633% 60% 10% 6%
Rata-Rata 38% 26% 68% 23%
Keterangan Semakin kecilsemakin
baik
Semakin kecilsemakin baik
Semakin besarsemakin
baik
Semakin besarsemakin
baik
Sementara itu, dalam tabel berikut ini menunjukkan beberapa TL telah efisien dan
efektif dalam upaya meminimalkan kerugian negara.
No BDL
Biaya
Opearasional
Dibanding
Pembayaran
Ke Pemerintah
Biaya
Operasional
Dibanding
Pencairan Aset
Pembayaran
Ke Pemerintah
Dibanding
Pencairan Aset
Pembayaran
Ke Pemerintah
Dibanding
Jumlah
BLBI
1 PT Sejahtera Bank
Umum 13% 10% 78% 53%
2 PT Bank
Guna Internasional 29% 19% 64% 62%
3 PT Bank Industri 17% 23% 137% 55%
4 PT Bank Jakarta 17% 17% 105% 48%
Rata-rata 38% 26% 68% 23%
Keterangan Semakin kecil
Semakin baik
Semakin kecil
Semakin baik
Semakin besar
semakin baik
Semakin besar
semakin baik
Secara lengkap analisis 14 BDL tersebut dapat dilihat pada Lampiran II.
b.
Masa Tugas TL
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank Pasal 12 disebutkan bahwa
masa tugas semua TL telah berakhir di tahun 2003. Akan tetapi proses pengalihan
kepada Pemerintah terkesan lambat. Hasil diskusi dengan pihak Departemen Keuangan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 22/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 19 dari 82
dan BI menunjukkan bahwa Pemerintah belum memutuskan langkah-langkah kongkrit
yang akan dilakukan terhadap BDL.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 23/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 20 dari 82
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1. Sistem Pengendalian Intern
Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian
dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada 14 BDL pada umumnya
menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak
dalam uraian berikut:
a. Lingkungan Pengendalian
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan
pengendalian pada 14 BDL tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen
tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai. Sesuai dengan ketentuan yang ada,
pada akhir masa tugasnya TL bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus
menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap
hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.
Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di 14
BDL, mengingat pada umumnya nilai kewajiban 14 BDL kepada Pemerintah berupa
saldo debet dan dana talangan rupiah lebih besar dari harta yang ada. Di samping itu,
saat ini 14 BDL juga sedang menghadapi tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki
piutang pada BDL, tetapi atas simpanan tersebut tidak tercatat dalam Laporan
Keuangan Penutupan BDL.
Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi
dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak
yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada. Dengan kondisi ini, TL kurang
memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan
negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan
negara. Dalam kenyataannya pemegang saham utama masih besar pengaruhnya
terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak
maksimalnya pengembalian harta BDL kepada Negara.
b.
Pengendalian Pengamanan
Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi 14 BDL, baik
itu BI maupun Departemen Keuangan. Selama ini pihak BI hanya memantau posisi aset
dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari BDL. Ketidakjelasan inimengakibatkan tidak adanya ketentuan dan/atau prosedur yang memadai dan secara
tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan pencairan aset dan
pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 24/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 21 dari 82
Untuk kegiatan pencairan aset di 14 BDL selain kegiatan pencairan aset bank dan
jaminan yang diambil alih, juga terdapat pencairan aset milik pemegang saham, baik
yang diserahkan oleh pihak terkait dengan pemegang saham maupun aset yang berhasil
disita dari pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL dilakukan penyitaan dan
dilakukan penjualan proses lelang pengadilan. Pengurusan aset milik pemegang saham
yang diambil alih tersebut dilakukan dengan menggunakaan jasa konsultan hukum.
Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas BDL, juga terdapat
ketidakjelasan mengenai masa kerja TL BDL. Sesuai dengan ketentuan yang ada masa
kerja TL BDL pada umumnya adalah selama lima tahun sejak terbentuknya TL
ditambah dengan enam bulan. Pada akhir masa tugasnya TL harus menyusun NAL yang
akan dimintakan persetujan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL.
Tetapi sampai dengan lima tahun masa kerja TL dan telah disusun NAL ternyata belum
ada persetujuan dari BI mengenai pelaksanaan RUPS dan sampai dengan akhir
pemeriksaan belum ada kejelasan mengenai status TL walaupun masa kerja TL sudah
berakhir.
Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada BDL diketahui bahwa
selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP adalah untuk menentukan posisi aset
dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan/atau
memberikan opini terhadap laporan keuangan BDL.
2.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI atas BDL di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga
tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
Namun demikian, dari pemeriksaan ternyata terdapat perkembangan yang berkaitan dengan
pemeriksaan, yaitu pada PT Sejahtera Bank Umum (DL) dan PT Bank Jakarta (DL) sebagai
berikut:
a.
PT Sejahtera Bank Umum (DL)
Hasil audit investigasi atas penyaluran dan penggunaan BLBI pada PT Sejahtera Bank
Umum (DL) yang dimuat dalam Laporan Audit Investigasi Nomor 06/48/Auditama
II/AI/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 menyebutkan beberapa masalah yang ditemukan
dalam penyaluran dan penggunaan BLBI. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti
oleh Kejaksaan Agung dengan memanggil dan meminta keterangan kepada Ketua dan
Wakil Ketua Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank Umum (DL). Setelah melakukan
penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan Nomor Prin-01/F/F2.1/01/2003 tanggal 2 Januari 2003, yang
menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Ketua dan Wakil Ketua Tim Likuidasi PT
Sejahtera Bank Umum (DL) bukan merupakan tindak pidana.
b.
PT Bank Jakarta (DL)
Berdasarkan Laporan Audit Investigasi BPK-RI Nomor 06/42/Auditama II/AI/VII/2000
tanggal 31 Juli 2000 terhadap bank, ditemukan adanya penyimpangan pembayaran
Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada pihak terkait. Dalam Laporan Audit Investigasi
tersebut diperoleh keterangan bahwa menurut Sdr. H. Probosutedjo, Direksi BI telah
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 25/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 22 dari 82
memberikan persetujuan (secara lisan). Sehubungan dengan permasalahan tersebut di
atas, Deputi Gubernur Senior BI dengan Nomor 3/3/DGS/DPIP tanggal 11 Januari 2001
menyatakan menolak klaim Sdr. H. Probosutedjo dan memerintahkan PT Bank Jakarta
(DL) mengembalikan dana sejumlah Rp96.759,00 juta kepada Pemerintah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Pemberesan (TP) PT Bank Jakarta (DL) tidak
melakukan usaha-usaha untuk menarik kembali dana talangan rupiah tersebut. Hal ini
mengakibatkan terjadinya potensi kerugian negara sebesar Rp96.759,00 juta.
TP PT Bank Jakarta (DL) menanggapi bahwa dengan adanya kasus ini seluruh Anggota
TP telah dipanggil dan/atau diperiksa oleh Kejaksaan. Dari hasil pemeriksaan oleh
Kejaksaan tersebut, maka telah diterbitkan surat oleh Kejaksaan tanggal 9 April 2002
yang antara lain menjelaskan bahwa penyelidikan terhadap kasus penyalahgunaan dana
talangan dari BI oleh PT Bank Jakarta (DL) telah selesai. Perbuatan yang ditemukan
adalah perbuatan perdata. Dalam hal ini, PT Bank Jakarta (DL) mempunyai kewajiban
untuk menyelesaikan dana talangan sebesar Rp210,00 milyar (posisi sampai dengan
bulan September 2003).
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya
operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan BDL. Hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini.
a. Realisasi Pencairan Aset
Pencairan aset dilakukan baik melalui penagihan kredit maupun penjualan aktiva tetap
dan inventaris kantor.
Jumlah realisasi pencairan aset 14 BDL dari tanggal 1 November 1997 sampai dengan -
tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp4.114.009,56 juta. Jumlah ini terdiri atas hasil
penagihan kredit sebesar Rp3.548.920,45 juta (Rp3.428.885,20 juta dan USD12,635.29
ribu/ekuivalen sebesar Rp120.035,26 juta dengan kurs rata-rata sebesar Rp9.500,00/1
USD) serta penjualan aset berupa tanah, bangunan dan kendaraan bermotor sebesar
Rp565.089,11 juta, yang secara rinci adalah sebagai berikut:
dalam juta rupiah
No. BDL Penagihan
Kredit
Penjualan
Aset
Jumlah
Pencairan
Aset
1. PT Bank Pacific 762,431,43 35.404,93 797.836,36
2. PT Sejahtera Bank U. 1.188.128,68 36.444,82 1.224.573,50
3. PT Bank Harapan S. 509.215,90 244.049,99 753.265,89
4. PT Bank Guna Int. 163.269,00 78.961,00 242.230,00
5. PT Bank Industri 289.539,70 28.796,76 318.336,46
6. PT Bank Anrico 18.299,20 4.145,07 22.444,27
7. PT Bank Jakarta 94.429,20 2.023,05 96.452,25
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 26/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 23 dari 82
8. PT Bank SEAB 87.685,22 11.797,44 99.482,66
9. PT Bank Pinaesaan 79.686,95 37.863,38 117.550,33
10. PT Bank Dwipa S. 28.423,39 44.827,05 73.250,44
11. PT Bank Astria Raya 202.631,47 25.388,82 228.020,29
12. PT Bank Kosagrha S. 80.873,62 2.614,12 83.487,74
13. PT Bank Mataram D. 23.955,11 1.681,11 25.636,22
14. PT Bank Citrahasta Dh. 20.351,58 11.091,57 31.443,15
Jumlah 3.548.920,45 565.089,11 4.114.009,56
Apabila jumlah pencairan aset sebesar Rp4.114.009,56 juta itu dibandingkan dengan
jumlah aset 14 BDL per tanggal 31 Oktober 1997 yang harus dicairkan sebesar
Rp8.470.324,37 juta, maka realisasi pencairan aset tersebut hanya sebesar 48,57% dari
jumlah aset yang harus dicairkan.
Temuan-temuan pemeriksaan yang terkait dengan pencairan aset adalah sebagai
berikut:
1)
Temuan - Pemberian discount/penghapusan piu tang sebesar Rp151.430,78 juta
(antara 27% sampai dengan 100% dari pokok pin jaman) kepada debitur -debitur
pada PT Bank Pacif ic (DL ), PT Bank H arapan Santosa (DL ), PT Bank I ndustri
(DL), PT Bank SEAB (DL), PT Bank Dwipa Semesta (DL) dan PT Bank
Mataram Dhanar ta (DL ) melebihi ketentuannya (25%)
Selama tahun 2000 – 2005, TL beberapa BDL telah memberikan
discount /penghapusan antara 27% sampai dengan 100% dari pokok pinjaman
kepada beberapa debitur, seperti nampak dalam tabel berikut:
dalam juta rupiah
No. BDL Jumlah
Debitur
Jumlah
Pinjaman
Jumlah
Discount
%
Discount1. PT Bank Pacific 14 180.589,83 133.786,22 30%-89%
2. PT Bank Harapan S. 8 11.074,88 10.555,22 35%-100%
3. PT Bank Industri 6 2.091,97 698,50 29%-41%
4. PT Bank SEAB 2 1.600,00 795,00 49%-58%
5. PT Bank Dwipa S 2 2.298,39 1.373,85 30%-64%
6. PT Bank Mataram D 9 13.507,99 4.221,99 27%-71%
Jumlah 211.163,06 151.430,78
Pemberian discount /penghapusan tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuannya
yaitu maksimum 25%.
Dalam Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999 perihal Tata Cara
Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum disebutkan bahwa
salah satu wewenang TL adalah melakukan perundingan dan tindakan lainnya
dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para debitur.
Mengenai penagihan terhadap para debitur tersebut, dalam Pedoman Pelaksanaan
Kerja TL yang ditandatangani oleh semua TL pada tanggal 8 Agustus 2000
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 27/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 24 dari 82
disebutkan bahwa Discount atau penghapusan dimungkinkan untuk diberikan
berdasarkan keputusan masing-masing TL dengan pertimbangan sebagai berikut:
a) Pertimbangan yang bersifat ekonomis menjadi penting apabila upaya hukum
melalui jalur hukum akan memakan biaya yang lebih besar dan jangka waktu
yang panjang ditambah adanya unsur ketidakpastian;
b) Kemampuan debitur atau keadaan perusahaan debitur untuk dapat membayar
kewajibannya serta status dan nilai agunan;
c) Pada dasarnya pemberian discount /penghapusan untuk bunga pinjaman
dimungkinkan. Discount /penghapusan terhadap pokok pinjaman harus dilihat
secara kasus demi kasus;
d) Pemberian discount atas pokok pinjaman termaksud pada butir (3) maksimum
25%. Bagi debitur yang tidak bersedia sebagaimana dimaksud, agar
diselesaikan melalui jalur hukum (eksekusi) dan apabila masih ada saldo/sisa
pinjamannya, maka sisanya tetap menjadi kewajiban debitur dimaksud;
e) Atas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait yang turut serta menjadi
penyebab ambruknya bank, tidak dapat diberikan discount .”
Dengan adanya pemberian discount yang melebihi 25% mengakibatkan tidak
optimalnya penerimaan dari hasil penagihan dan juga dapat menimbulkan peluang
untuk tujuan yang tidak baik.
Hal tersebut terjadi karena TL tidak sepenuhnya mengikuti pedoman kerja yang
telah ditandatangani oleh semua TL. Selain itu, ada beberapa TL yang beranggapan
bahwa peluang atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur harus
dimanfaatkan mengingat tidak semua debitur bersifat kooperatif.
Sehubungan dengan adanya kondisi tersebut di atas, TL keenam BDL tersebut di
atas menanggapi antara lain sebagai berikut:
a) Tidak semua debitur bersifat kooperatif sehingga jika komitmen debitur untuk
membayar tidak diakomodasikan maka peluang tersebut akan hilang;
b) Ada kredit yang diberikan oleh bank tidak didukung dengan agunan dan surat
pengakuan hutang;
c) Kredit sudah lama macet dan jaminan tidak mencukupi;
d) Mengikuti kebijakan BPPN untuk kredit sindikasi, dimana BPPN telah menjual
bagiannya melalui lelang;
e) Salah satu debitur PT Bank Harapan Santosa (DL) yaitu PT Multy City Agung
dinyatakan pailit sehingga sisa pinjamannya dihapus;
f)
Pemilik PT Dwi Kencana Ganda, salah satu debitur PT Bank SEAB (DL)
meninggal dunia, sedangkan jaminan hutangnya tidak ada, dan pembayaran
sebagian hutangnya dilakukan oleh kakak kandungnya, sehingga sisa pinjaman
(hutangnya) dihapus;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 28/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 25 dari 82
g) Jaminan atas nama salah satu debitur PT Bank SEAB (DL), yaitu Sdr. Mukmin
Saudjana sudah diambil alih oleh PT Bank SEAB (DL), tetapi karena kondisi
barang jaminan tersebut kurang baik, maka hasil penjualannya di bawah jumlah
hutangnya.
2) Temuan - Aset jaminan debitur pada PT Bank Jakarta (DL ), PT Bank Pinaesaan
(DL ) dan PT Bank Kosagrha Semesta (DL ) diju al di bawah Nil ai Jual Obyek
Pajak (NJOP) sehingga hasil penjualan ku rang sebesar Rp3.121,30 juta dari
yang diharapkan
Dari pemeriksaan diketahui bahwa dalam tahun 1999 sampai dengan 2000 terdapat
aset-aset jaminan debitur berupa tanah dan bangunan pada PT Bank Jakarta (DL),
PT Bank Pinaesaan (DL) dan PT Bank Kosagrha Semesta (DL) yang dijual oleh TL
di bawah NJOP, seperti nampak sebagai berikut:
dalam juta rupiah
No. Aset/BDL Harga Jual NJOP Selisih
Kurang
1. Enam Ruko dan dua rumah di
Jakarta Barat /PT Bank Jakarta
3.475,00 3.773,74 298,74
2. Tanah & Bangunan di Bogor,
Cianjur,Cipanas, Cipendawa dan
Surabaya / PT Bank Pinaesaan
10.423,00 11.175,58 752,58
3. Tiga Tanah di Surabaya/PT Bank
Kosagrha Semesta
5.642,80 7.712,78 2.069,98
Jumlah 19.540,80 22.662,10 3.121,30
Selain itu, diketahui pula hal-hal sebagai berikut:
a) TL PT Bank Jakarta (DL) melaksanakan penjualan aset tanpa lelang dan belum
pernah melakukan penilaian aset serta tidak memiliki perkiraan nilai sendiri
(owners estimate);
b) TL PT Bank Pinaesaan (DL) melakukan penawaran melalui iklan di mass
media. Aset yang dijual telah dilakukan appraisal sebelum dijual;
c) Menurut Konsultan Penilai (PT Bhinneka Consulting Group/BCG), nilai wajar
aset yang akan dijual pada PT Bank Kosagrha Semesta (DL) adalah sebesar
Rp7.614,00 juta.
Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan:
a)
Hasil Risalah Rapat Tim Kerja BDL tanggal 8 Agustus 2000 yang
menyebutkan antara lain bahwa untuk harga jual aset harus diusahakan agar
dapat mencapai setinggi-tingginya, dengan patokan minimal senilai harga
likuidasi ( forced sale value) yang dinilai oleh perusahaan penilai (berdasarkan
appraisal report );
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 29/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 26 dari 82
b) Pedoman Audit BDL yang diterbitkan oleh IAI pada bulan Oktober 2003 yang
menyebutkan bahwa nilai realisasi tanah dan bangunan dinilai berdasarkan hasil
penilaian pihak penilai independen atau sebesar NJOP apabila tanah dan
bangunan tersebut belum dinilai oleh penilai independen. Selain itu, penjualan
aset harus melebihi atau minimal seharga NJOP.
Sehubungan dengan adanya aset yang dijual di bawah NJOP pada tiga BDL
tersebut mengakibatkan berkurangnya hasil penjualan sebesar Rp3.121,30 juta dan
akan mengurangi potensi pengembalian BLBI kepada Negara.
Hal tersebut terjadi karena TL pada tiga BDL tersebut tidak menaati ketentuan yang
berlaku dalam penjualan aset dan tidak mempertimbangkan NJOP dalam penjualan
aset tersebut.
Atas temuan-temuan pemeriksaan itu, TL pada tiga BDL tersebut memberikan
tanggapan antara lain sebagai berikut:
a) TL PT Bank Jakarta (DL) menyatakan bahwa:
(1) Kondisi bangunan yang dijual telah rusak sehingga tidak mungkin
penjualannya mencapai NJOP;
(2) Penilaian aset oleh penilai independen akan memakan waktu dan biaya;
(3) Pelelangan kurang menguntungkan karena hanya ada satu bangunan yang
akan dijual;
(4) Untuk setiap penjualan TL membuat catatan yang diperlukan sebagai legal
opinion;
b) TL PT Bank Pinaesaan (DL) menyatakan bahwa sebagian besar penjualan aset-
aset ada PPh final sebesar 5% yang seharusnya menjadi kewajiban pihak
penjual diputuskan menjadi beban pembeli;
c)
TL PT Bank Kosagrha menyatakan bahwa ;
(1) Pembeli adalah pengusaha real estate, sehingga memperhitungan biaya
yang tidak kecil untuk pengurukan tanah;
(2) Tanah yang dijual belum clean & clear karena pada setiap sertifikat
terdapat milik orang lain, termasuk tanah milik desa;
(3) Perusahaan penilai tidak mempertimbangkan lebih teliti mengenai masalah-
masalah yang melekat di atas tanah-tanah tersebut.
3) Temuan -Penjualan aset jaminan debitur pada PT Bank Jakarta (DL ) dan PT
Bank Kosagrha Semesta (DL ) dilakukan di bawah ni lai appraisal, sehingga hasilpenjualan kur ang sebesar Rp900,00 ju ta dari yang diharapkan
Dari pemeriksaan pada PT Bank Jakarta (DL) dan PT Bank Kosagrha Semesta (DL)
diketahui hal-hal sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 30/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 27 dari 82
a) Pada tanggal 20 Desember 2002, TL PT Bank Kosagrha Semesta (DL) telah
melakukan penjualan salah satu aset jaminan PT Persada Kalpataru Tama
(PT PKT) berupa tanah seluas 4.000 m2 di Desa Karah Surabaya melalui agen
yaitu Sdr. Ziadatul Choiroh, yang juga menjabat sebagai Direktur PT PKT.
Hasil penjualan (kotor) aset tersebut adalah sebesar Rp200,00 juta, sedangkan
nilai appraisal -nya, menurut penilai independen (PT BCG) pada tanggal 2 November 1999 adalah sebesar Rp600,00 juta.
b) Pada tanggal 7 Desember 2004 TL PT Bank Jakarta (DL) telah melakukan
penjualan ruko seluas 900 m2 (di atas tanah seluas 300 m2) di Komplek Pasar
Induk Caringin, Bandung seharga Rp1.300,00 juta, sedangkan nilai appraisal-
nya adalah sebesar Rp1.800,00 juta.
Dengan demikian, harga penjualan (kotor) aset-aset tersebut adalah sebesar
Rp200,00 juta + Rp1.300,00 juta = Rp1.500,00 juta. Seharusnya harga penjualan
aset-aset tersebut minimal sebesar nilai appraisal-nya yaitu sebesar Rp600,00 juta
+ Rp1.800,00 juta = Rp2.400,00 juta.
Adanya penjualan aset jaminan debitur yang dilakukan di bawah nilai appraisaltersebut tidak sesuai dengan Hasil Risalah Rapat Tim Kerja BDL tanggal 8
Agustus 2000 yang menyebutkan antara lain bahwa untuk harga jual aset harus
diusahakan agar dapat mencapai harga setinggi-tingginya, dengan patokan minimal
senilai harga likuidasi ( forced sale value) yang dinilai oleh perusahaan penilai
(berdasarkan appraisal report ). Apabila penawaran lebih rendah, maka agar
penjualan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan legal opinion sebagai
pertanggungjawaban atas terjadinya penjualan aset dimaksud.
Sehubungan dengan penjualan aset di bawah nilai menurut appraisal
mengakibatkan berkurangnya hasil penjualan sebesar Rp900,00 juta (Rp400,00 juta
+ Rp500,00 juta), yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan TL dalam
membayar kewajibannya (BLBI) kepada Negara.
Hal tersebut terjadi karena TL kedua BDL tersebut kurang mempertimbangkan dan
kurang memahami ketentuan penjualan aset BDL.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, TL PT Bank Jakarta (DL) menanggapi
antara lain bahwa TL telah membuat catatan yang diperlukan sebagai legal opinion
sebagai pertanggungjawaban atas terjadinya penjualan aset tersebut. Sementara itu
TL PT Bank Kosagrha Semesta (DL) menanggapi bahwa pembeli aset BDL ini
bersedia membeli aset dengan harga di bawah harga pasar dengan syarat TL
bersedia memberi kuasa kepadanya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan
karena aset yang akan dibelinya itu sedang diserobot orang. Pada perkembangannya
kemudian, pembeli aset itu telah mengeluarkan biaya pembebasan yang cukup besar
karena seluruh lahan tersebut sudah penuh dengan bangunan rumah termasukmasjid di dalamnya.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 31/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 28 dari 82
4) Temuan - Penyelesaian kr edit pada PT Bank Pi naesaan (DL) sebesar Rp3.303,61
juta dengan cara kompensasi (set off) tidak didukung dengan dokumen yang
lengkap, sehingga cara penyelesaian kredit tersebut dilakukan secara tidak
benar
Dari pemeriksaan atas penyelesaian kredit dengan cara kompensasi ( set off )
diketahui bahwa dalam tahun 1999 sampai dengan April 2005 terdapat set off
kredit dengan deposito para debitur sebesar Rp3.303,61 juta yang tidak didukung
dengan dokumen yang memadai. Para debitur yang dimaksud adalah PT Pan
Gasindo Buncit pada Cabang Jakarta sebesar Rp454,03 juta dan 26 debitur pada
Cabang Surabaya sebesar Rp2.849,58 juta.
Seharusnya set off kredit dengan deposito didukung dengan dokumen pendukung
yang memadai seperti permohonan pembayaran dengan set off dari debitur, tanda
terima pembayaran, tanda bukti pembayaran pinjaman (back to back loan)
persetujuan TL PT Bank Pinaesaan (DL) dan bilyet deposito nasabah.
Ketidaklengkapan dokumen pendukung set off di atas mengakibatkan tidak dapat
dipastikannya kewajaran penagihan kredit sebesar Rp3.303,61 juta.Hal tersebut terjadi karena TL PT Bank Pinaesaan (DL) kurang memperhatikan
ketentuan persyaratan administrasi keuangan dengan baik.
Terhadap hal tersebut di atas, TL PT Bank Pinaesaan (DL) menanggapi bahwa
transaksi-transaksi penyelesaian debitur secara set off dengan simpanan deposito
baik di Kantor Jakarta maupun di Kantor Surabaya secara akuntansi telah dilakukan
sesuai dengan prosedur dan dilakukan pembukuan secara benar. Sejak selesainya
proses pembayaran tersebut TL PT Bank Pinaesaan (DL) telah mengalami beberapa
kali pemeriksaan dari beberapa instansi sehingga sulit menelusuri keberadaan
dokumen-dokumen tersebut.
5)
Temuan - Penjualan aset berupa kendaraan, tanah dan bangunan senilai
Rp18.461,82 juta pada PT Bank Jakarta (DL), PT Bank Citrahasta
Dhanamanunggal (DL) dan PT Bank Anrico (DL) tidak dilakukan melalui
lelang dan tanpa appraisal
Dalam rangka menyelesaikan outstanding kredit yang ada, PT Bank Jakarta (DL),
PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) dan PT Bank Anrico (DL) telah
melakukan penjualan aset agunan berupa kendaraan bermotor, tanah dan bangunan
dalam tahun 2003 senilai Rp18.461,82 juta tanpa melalui lelang, tetapi melalui
penjualan langsung dan tanpa melalui appraisal. Penjualan yang dimaksud nampak
sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 32/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 29 dari 82
dalam juta rupiah
No. Aset/BDL Harga Jual Keterangan
1. Sembilan kendaraan sedan
/minibus pada PT Bank Jakarta
230,00 Pembeli adalah Anggota TL
dan Koordinator Tim eks.
Pimpinan Cabang
2. Tanah dan bangunan pada PT
Bank Citrahasta Dhana-
manunggal
700,00 Tanpa appraisal
3. Tanah dan bangunan pada PT
Anrico
17.531,82
Jumlah 18.461,82
Realisasi penjualan aset tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Deputi
Gubernur Senior BI Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 yang
menyatakan bahwa nilai harta tetap dan inventaris (HTI) dan agunan atau yang
sejenisnya yang akan dijual harus dilakukan appraisal oleh perusahaan penilai
independen, dan penjualan aset dilakukan secara terbuka serta lelang dengan
mengacu pada harga pasar. Selain itu, dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank disebutkan antara lain
bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota TL dilarang
memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.
Kondisi tersebut di atas mengakibatkan hasil penjualan tidak optimal.
Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman TL terhadap peraturan yang
berlaku dalam penjualan aset BDL dan adanya anggapan dari TL bahwa lelang
dilakukan setelah melampaui periode lima tahun.
Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, TL pada tiga BDL memberi
tanggapan antara lain sebagai berikut:
a) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan secara langsung atas persetujuan
Ketua Tim selaku pemilik PT Bank Jakarta dengan alasan untuk memberikan
suatu kenang-kenangan kepada pejabat PT Bank Jakarta (DL) yang telah
mengabdikan dirinya lebih dari 20 tahun dan dengan dijualnya kendaraan
tersebut maka dapat mengurangi biaya pemeliharaan;
b) Kondisi tanah agunan yang akan dijual dinilai sudah tidak marketable karena
terletak di belakang ruko yang sudah laku terjual dan hanya mempunyai
alternatif jalan yang sangat sempit sehingga harus ada pembebasan lahan
penduduk sekitar untuk mendapat lahan yang baik. Keadaan tersebut
menyulitkan TL PT Bank Citrahasta Dhana Manunggal (DL) untuk mencaricalon pembeli yang berminat atas aset angunan tersebut;
c) Terhadap jaminan kredit yang telah diikat dengan hak tanggungan ataupun
hipotik, TL PT Bank Anrico (DL) mengajukan permohonan lelang setelah
melampaui masa 5 tahun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 1999 jo Pasal 22 ayat (4) dan (5) Surat
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 33/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 30 dari 82
Keputusan (SK) Direksi BI Nomor 32/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999.
Sedangkan untuk jaminan kredit yang sebelumnya tidak diikat dengan hak
tanggungan atau hipotik serta aset pemegang saham yang diserahkan dalam
bentuk Akta Kuasa Jual, TL tidak dapat mengajukan permohonan lelang sesuai
ketentuan Pasal 224 HIR. Walaupun demikian, dalam tanggapannya TL
menyatakan juga bahwa TL telah meminta kepada pemegang saham PT BankAnrico (DL) untuk dapat menjual aset melalui lelang tetapi tidak ditanggapi.
6)
Temuan - B iaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPH TB) dan PPh
atas transaksi j ual beli tanah, rumah dan ruko pada PT Bank Pinaesaan (DL )
dan PT Bank Jakarta (DL ), kurang disetor ke kas negara sebesar Rp100,00 juta
Dari pemeriksaan diketahui bahwa dalam tahun 2000 sampai dengan 2003 telah
terjadi transaksi-transaksi penjualan aset berupa tanah, rumah dan ruko pada PT
Bank Pinaesaan (DL) dan PT Bank Jakarta (DL) yang belum atau kurang disetor ke
kas negara sebesar Rp100,00 juta, dengan rincian sebagai berikut:
dalam juta rupiah
No. Penjualan Aset/BDL BPHTB PPh Jumlah
1. Tanah di Cileduk, Jakarta pada
PT Bank Pinaesaan (DL)
6,41 6,41 12,82
2. Rumah dan ruko di Bandung,
Medan dan Surakarta pada PT Bank
Jakarta.
9,60 77,58 87,18
Jumlah 16.01 83,99 100,00
Dalam transaksi jual beli aset pada PT Bank Pinaesaan (DL), TL telah menyetujui
BPHTB sebesar 5% dan PPh final sebesar 5% menjadi tanggungan pembeli, tetapi
ternyata sampai dengan tanggal 14 Juli 2005 bukti setor pembayaran BPHTB dan
PPh final yang menjadi tanggung jawab pembeli tidak diperoleh. Sementara itu
dalam transaksi jual beli aset pada PT Bank Jakarta (DL), pengenaan BPHTB dan
PPh final pada umumnya adalah dari NJOP bukan dari nilai penjualan, padahal nilai
penjualan lebih tinggi dari NJOP.
Menurut UU Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor
48 tahun 1994 juncto PP Nomor 27 tahun 1996 juncto PP Nomor 79 tahun 1999,
dasar pengenaan PPh final dan BPHTB adalah dari harga penjualan bruto mana
yang tertinggi, NJOP atau harga jual.
Dengan demikian, maka TL PT Bank Jakarta (DL) masih kurang membebankan
BPHTB dan PPh sebesar Rp87,18 juta dan pembeli aset pada PT Bank Pinaesaan
(DL) belum menyetor BPHTB dan PPh sebesar Rp12,82 juta, sehingga jumlah
keseluruhannya yang kurang/belum disetor ke kas negara adalah sebesar Rp100,00
juta.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 34/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 31 dari 82
Belum disetorkan BPHTB dan PPh tersebut terjadi karena:
a) TL PT Bank Pinaesaan (DL) tidak melakukan pemantauan pemenuhan
kewajiban pembeli dan tidak meminta bukti dalam transaksi jual beli;
b) TL PT Bank Jakarta (DL) kurang memahami peraturan perpajakan.
Mengenai hal tersebut, TL PT Bank Pinaesaan menanggapi antara lain bahwa TL
telah menyetujui BPHTP 5% dan PPh sebesar 5% menjadi tanggungan pembeli,
sedangkan TL PT Bank Jakarta (DL) menanggapi bahwa mengenai perhitungan
pajak, TL mengikuti pembayaran sesuai dengan tagihan notaris, namun TL tidak
berkeberatan jika dianggap PPh penjual masih kurang untuk disetor kekurangannya.
7) Temuan – Pembayaran hasil penjualan j aminan Grup PT Amcol Bumi Wisata
pada PT Bank Kosagrha Semesta (DL ) dil akukan dengan bi lyet giro (cheque)
mundur sebesar Rp988,76 juta sampai dengan tanggal 30 April 2005 masih
belum dapat dicair kan
Posisi hutang (pokok) Grup Amcol pada PT Bank Kosagrha Semesta (DL) pertanggal 31 Oktober 1997 adalah sebesar Rp6.558,43 juta, yang terdiri atas hutang
pokok sebesar Rp5.825,72 juta dan bunga sebesar Rp732,71 juta.
Grup Amcol adalah gabungan dari tiga debitur PT Bank Kosagrha Semesta yaitu
PT Amcol Bumi Wisata (PT ABW), Sdr. Buyung Suryadja (BS) dan Sdri. Thien
Kie Fong (TFK). Pada saat pemeriksaan BPK, PT ABW telah berganti nama
menjadi PT Ekasurya Bumiwisata.
Untuk penyelesaian hutangnya, PT ABW telah menyerahkan lima buah vila di Desa
Cipendawa, Pacet, Cianjur, Bogor dengan Akta Penyerahan Jaminan Nomor 35 dari
Notaris Ny. Rodiah Yahya, SH tanggal 13 Mei 2002. Berdasarkan akta tersebut,
sisa pokok pinjaman pihak pertama kepada pihak kedua menjadi sebesar
Rp1.688,97 juta. Selain itu, PT ABW juga telah menandatangani Akta Kuasa Untuk
Menjual pada tanggal 13 Mei 2002 kepada PT Bank Kosagrha Semesta (DL).
Dengan adanya akta penyerahan jaminan tersebut, maka hutang Grup Amcol
sebesar Rp1.688,97 juta dinyatakan selesai dengan penyerahan aset.
Terhadap kelima vila tersebut, TL telah mencoba untuk menjualnya melalui Kantor
Piutang dan Lelang Negara Bogor, namun menurut Risalah Lelang Nomor 96/2003
tanggal 24 April 2003, tidak ada pembeli yang mengajukan penawaran. Oleh karena
itu, TL menyerahkan kembali agunan dan kuasa menjualnya kepada PT ABW
untuk menjualnya sendiri. Pada tanggal 30 Mei 2005, PT ABW melaporkan bahwa
empat buah vila telah laku dijual kepada Sdr. Djumir Rimin (selaku kuasa dari
pemilik PT ABW yaitu Sdr. BS dan Sdr. TFK atau dengan kata lain pemilik sendiri
yang membeli vila tersebut) dengan harga masing-masing vila sebesar Rp275,00
juta atau seluruhnya sebesar Rp1.100,00 juta.
Atas penjualan tersebut, TL menyetujui untuk menerima pembayaran dalam bentuk
bilyet giro (cek) mundur yang cair sebulan sekali hingga Juli 2006 dengan total
penerimaan apabila telah dicairkan seluruhnya adalah sebesar Rp1.197,01 juta.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 35/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 32 dari 82
Sampai dengan tanggal 30 April 2005 bilyet giro yang telah cair adalah sebesar
Rp358,25 juta, sehingga masih terdapat bilyet giro yang belum cair sebesar
Rp838,76 juta dan satu buah vila lagi yang belum terjual yang nilainya diperkirakan
sebesar Rp150,00 juta.
Sementara itu, total baki debet Grup Amcol per tanggal 30 April 2005, setelah
dikurangi pembayaran giro tersebut adalah sebesar Rp1.430,64 juta. Apabila
seluruh giro tersebut telah cair ditambah dengan hasil penjualan satu vila jika
terjual, maka TL masih akan menerima tunai sebesar Rp988,76 juta (Rp838,76 juta
+ Rp150,00 juta) dan masih mempunyai sisa pinjaman (outstanding hutang Amcol
Grup) sebesar Rp441,88 juta (Rp1.430,64 juta – Rp988,76 juta).
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pihak PT ABW sering kali
menunda pencairan bilyet giro tersebut (cek ditolak). Selain itu, jangka waktu
pencairan juga terlalu lama hingga melewati masa kerja TL yang berdasarkan PP
Nomor 25 tahun 1999, berakhir pada tahun 2003.
Kondisi di atas mengakibatkan terjadinya inefisiensi secara langsung pada PT Bank
Kosagrha Semesta (DL) dan secara tidak langsung pada negara terutama di dalam pengembalian BLBI kepada Pemerintah.
Hal tersebut terjadi karena TL kurang tegas dalam mengambil kebijakan terhadap
debitur dan memberikan kelonggaran bayar kepada debitur, khususnya Grup
Amcol.
Atas temuan tersebut, TL memberikan tanggapan bahwa untuk menjual vila
tersebut, TL telah mengupayakan berbagai cara, baik melalui lelang terbuka
maupun dengan memasang spanduk, bahkan menunggu pembeli setiap akhir
minggu. Terdapat kesan dari calon pembeli bahwa barang-barang sitaan seperti itu
akan membawa masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, TL kembali meminta
bantuan PT ABW untuk menjualnya. Bahwa pendapat pemeriksa yang menyatakan
bahwa keempat vila tersebut dibeli oleh PT ABW tidaklah sepenuhnya benar,karena transaksi tersebut merupakan trade-off antara PT ABW dengan para pemilik
vila lama yang ingin menukarkan vila yang telah dibelinya dengan vila yang lebih
besar, namun pembayarannya ada yang secara tunai dan sebagian besar dicicil ke
PT ABW. Kelima sertifikat vila masih disimpan sebagai jaminan, yang baru akan
diserahkan apabila pembayaran atas masing-masing vila telah selesai. Kerjasama
penyelesaian ini ditempuh pada dasarnya karena selama ini debitur menunjukkan
itikad baik, namun cash flow usahanya agak tersendat.
8) Temuan - Penjualan tanah jaminan kredit dil akukan oleh PT Bank Anr ico (DL)
bukan pada penawar yang mengajukan harga terti nggi, sehingga penerimaan TL
berkur ang sebesar Rp863,38 ju ta
Penjualan tanah tersebut (seluas 34.747 m2) dilakukan oleh TL PT Bank Anrico
(DL) dengan harga sebesar Rp3.480,00 juta pada tanggal 13 April 2000.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 36/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 33 dari 82
Sebelumnya, tanah tersebut telah ditawarkan oleh TL melalui surat kabar dan
hasilnya terdapat tiga penawar yang mengajukan surat penawarannya, yaitu sebagai
berikut:
dalam rupiah
No. Nama Penawar Tanggal
Penawaran
Harga/m2 Nilai
1. Zulnaidi 28-03-2000 125.000,00 4.343.375.000,00
2. Bunyamin 05-04-2000 105.000,00 3.648.435.000,00
3. Drs. H. Aznur
Affandi, MBA
05-04-2000 96.411,20 3.350.000.000,00
Harga pasar tanah tersebut berdasarkan appraisal independen (PT Penilai) tanggal
18 Maret 2000 adalah sebesar Rp3.345,00 juta dan harga likuidasi sebesar
Rp1.672,00 juta.
Atas tiga penawar tersebut telah diadakan korespondensi melalui faksimili. Sebagai
pemenangnya diputuskan oleh TL adalah penawar yang mengajukan harga yang
terendah, yaitu Drs. H. Aznur Affandi, MBA, dengan harga negosiasi sebesar
Rp3.480,00 juta.
Hal ini mengakibatkan penerimaan TL atas penjualan aset tersebut berkurang
sebesar Rp863,38 juta (Rp4.343, 38 juta – Rp3.480,00 juta).
Hal ini terjadi karena TL tidak memberikan kesempatan yang sama kepada dua
penawar yang lain untuk mengadakan negosiasi harga.
Mengenai hal ini, TL menanggapi bahwa TL telah mengirimkan surat kepada Sdr.
Zulnaidi sebagai penawar tertinggi, tetapi yang bersangkutan tidak memberikan
konfirmasi. Drs. H. Aznur Affandi, MBA mengajukan penawaran pada tanggal 31
Maret 2000 dan telah memberikan penegasan harga pada tanggal 5 April 2000,
sedangkan penawaran dari Sdr. Bunyamin baru diterima pada tanggal 7 April 2000.
9)
Temuan – Pihak terkait PT Bank An ri co (DL ) tidak kooperati f dalam proses
penjualan j aminan k redit berupa delapan ruko sehingga hasil penjualan belum
dapat dir eali sasikan sebesar Rp897,85 juta
Delapan Ruko tersebut adalah sebagian dari jaminan kredit sebanyak 103 Ruko
yang diberikan oleh PT Bunga Setangkai kepada PT Bank Anrico (DL). PT Bunga
Setangkai merupakan pemegang saham sebesar 99% pada PT Bank Anrico dan
memperoleh kredit dari PT Bank Anrico (DL) dengan baki debet per tanggal 31
Oktober 1997 sebesar Rp170.261,44 juta (90% dari total kredit yang dikucurkan
oleh PT Bank Anrico).
Dari sebanyak 103 ruko yang dijaminkan, sebanyak 35 ruko telah dijual pada saat
PT Bank Anrico masih beroperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 ruko dibayar
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 37/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 34 dari 82
dengan cara tunai, sedangkan 17 ruko lainnya dengan cara kredit. Setelah likuidasi,
TL melanjutkan penagihan kredit tersebut kepada para debitur PT Bunga Setangkai.
Dari 17 ruko yang dijual secara kredit, sebanyak sembilan ruko telah lunas dibayar
oleh debitur. Namun demikian, dari sembilan ruko yang telah lunas tersebut
terdapat empat debitur yang belum dibuatkan akta jual belinya karena Pemegang
Saham dan Direktur Utama PT Bunga Setangkai sebagai pemilik ruko tidak
bersedia menandatangani akta jual beli ruko tersebut. Dengan adanya hal itu, maka
delapan debitur yang belum melunasi cicilannya tidak bersedia melunasinya dan
tagihan menjadi macet.
Jumlah baki debet atas delapan ruko yang macet tersebut adalah sebesar Rp1.119,85
juta, sedangkan penerimaan tunai oleh TL PT Bank Anrico (DL) dari pembayaran
cicilan hanya sebesar Rp222,00 juta.
Keadaan tersebut mengakibatkan berkurangnya penerimaan TL PT Bank Anrico
(DL) dari hasil penjualan sebesar kredit yang macet tersebut, yaitu sebesar
Rp897,85 juta (Rp1.119,85 juta – Rp222,00 juta).
Hal ini terjadi karena tidak adanya itikad yang baik dari pemegang saham PT BungaSetangkai, yang juga pemegang saham mayoritas PT Bank Anrico (DL) untuk
menyelesaikan kewajiban BLBI.
Mengenai hal ini, TL PT Bank Anrico (DL) menanggapi bahwa terhadap empat
debitur yang telah melunasi kredit kepemilikan ruko tetapi belum dibuatkan akta
jual beli, TL telah berupaya meminta kepada Sdr. H. Anwar Syukur dengan
mengirimkan surat sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 12 Mei 2000, 29 September
2000 dan 26 Oktober 2000, tetapi tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan.
10)
Temuan - Tanah dan Bangunan seni lai Rp1.400,00 juta atas jaminan kr edit PT
Nur ina Nusantara Holyday T & T pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) dij ualdi bawah harga pasar dan ti dak transparan
Tanah dan bangunan seluas 1.435 m2 yang terletak di Komplek BPPB Selakopi,
Ciomas Bogor adalah merupakan jaminan kredit senilai Rp1.400,00 juta dari
debitur PT Nurina Nusantara Holyday T & T dengan baki debet per tanggal 31
Oktober 1997 sebesar Rp1.304,10 juta.
Menurut appraisal independen terakhir, PT Amandamai Arthamitra Jasa Penilai,
nilai/harga pasar tanah dan bangunan tersebut per tanggal 21 Juni 2002 adalah
sebesar Rp1.078,20 juta. Penetapan nilai pasar oleh appraisal independen tersebut
dilakukan lebih dari enam bulan yang lalu sehingga tidak menggambarkan nilai
pasar terkini.
Dalam tahun 1999 sampai dengan 2003, atas aset tersebut telah empat kali
dilakukan lelang oleh Balai Lelang tiga PT yaitu PT Jasa Artha Gemilang satu kali,
PT Pacific Property Citra dua kali dan terakhir oleh PT Batavia satu kali.
Berdasarkan risalah lelang terakhir, dinyatakan bahwa aset tidak terjual karena tidak
ada yang berminat.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 38/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 35 dari 82
Kemudian, TL meminta Pengacara Sonie Sudarsono, SH untuk menawarkan dan
mencarikan calon pembeli aset tersebut secara langsung tanpa melalui lelang.
Dalam suratnya tertanggal 10 Februari 2004 kepada PT Bank Mataram Dhanarta
(DL), pihak pengacara melaporkan telah mendapatkan calon pembeli yang
menawar tanah dan bangunan tersebut seharga Rp250,00 juta.
Persetujuan terhadap harga penjualan tanah dan bangunan tersebut dilakukan TL
melalui surat Nomor TL/BMD/NDB/II/04 tanggal 16 Februari 2004 yang
menyebutkan antara lain bahwa harga penjualan aset adalah sebesar Rp250,00 juta
(net). Dengan demikian, aset tersebut dijual di bawah harga pasar menurut
appraisal independen.
Sehubungan dengan adanya penjualan tersebut, maka saldo kewajiban debitur
masih berjumlah Rp1.105,10 juta, yaitu Rp1.304,10 juta dikurangi hasil penjualan
sebesar Rp250,00 juta dan fee pengacara serta biaya sebesar Rp51,00 juta.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim BPK-RI pada tanggal
4 Juli 2005 ke lokasi, dapat dilihat bahwa tanah dan bangunan tersebut masih dalam
kondisi yang baik sesuai dengan gambar yang ada dalam appraisal independenterakhir yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2002.
Pembeli dari aset tersebut belum diketahui karena pihak TL hanya berhubungan
dengan pengacara dan akta jual beli berada di pengacara.
Realisasi penjualan aset tersebut tidak sesuai dengan:
a) Ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi BI Nomor 3/KEP/DIR tanggal 14
Mei 1999 yang antara lain menyebutkan bahwa sejak terbentuknya TL,
tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari pengurus bank kepada TL.
Selain itu, TL wajib melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sehingga
dapat menyelesaikan likuidasi bank dalam waktu singkat;
b)
Ketentuan dalam Surat Deputi Gubernur Senior BI Nomor4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 yang antara lain menyatakan
bahwa nilai harta tetap dan inventaris (HTI) dan agunan atau yang sejenisnya
yang akan dijual harus dilakukan appraisal oleh perusahaan penilai independen,
dan penjualan aset dilakukan secara terbuka serta lelang dengan mengacu pada
harga pasar.
Dengan adanya hal-hal tersebut di atas mengakibatkan penerimaan dari penjualan
tanah dan bangunan tersebut tidak optimal, dan selain itu, sisa kewajiban PT Nurina
Nusantara Holyday T & T sebesar Rp1.105,10 juta tidak didukung dengan jaminan.
Hal tersebut disebabkan pihak TL kurang memahami ketentuan yang berlaku dan
kurang transparan dalam melaksanakan tugasnya.
Mengenai masalah tersebut, TL menanggapi bahwa nasabah telah diberi
kesempatan untuk menjual sendiri, namun yang bersangkutan tidak mendapat
pembeli, walaupun telah diiklankan di surat kabar. Di samping itu, pemilik sudah
tidak sanggup memelihara rumah yang kondisinya sudah semakin rusak, di mana
AC dan kusen pintu/jendela sudah tidak ada sebagian, halaman dan kolam renang
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 39/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 36 dari 82
sudah rusak. Sebelum pelaksanaan lelang yang keempat, Balai Lelang PT Batavia
melakukan on the spot ke lokasi untuk memperkirakan harga jual obyek lelang yang
dimaksud sebesar Rp350,00 juta dan nilai likuidasi sebesar Rp250,00 juta.
11)
Temuan - Terdapat pembayaran success fee sebesar Rp791,11 juta atau 22%sampai dengan 30% dari jumlah yang dibayarkan debitu r kepada pengacara
oleh PT Bank I ndustri (DL ) yang melebihi ketentuan sebesar 20%
TL PT Bank Industri (DL) dalam tugasnya juga menggunakan jasa konsultan
hukum dan pengacara untuk menangani sebagian penagihan kredit. Kantor
pengacara yang digunakan antara lain adalah Dumoli Simanjuntak dan Rekan, Amir
Nasution dan Association, LARS & Partners, dan Rustriandi Adidana Christofer
Chairil.
Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pembayaran success fee setelah dikurangi
dengan biaya operasional yang terdapat dalam penagihan untuk tahun 2004 dan
2005 kepada dua pengacara (lawyer ) adalah sebesar Rp791,11 juta, yaitu Dumoli
Simanjuntak & Rekan sebesar Rp179,99 juta (disetujui pengeluaran biayanyasebesar Rp129,99 juta) dan Amir Nasution & Associates sebesar Rp611,12 juta.
Jumlah tersebut adalah sebesar 22% sampai dengan 30% dari jumlah yang
dibayarkan debitur/hasil yang tertagih.
Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi yang ditandatangani oleh
semua TL pada tanggal 8 Agustus 2000 butir 6 mengenai penagihan kredit atau
perolehan aset dengan menggunakan law office atau pihak ketiga disebutkan bahwa
TL dapat menggunakan jasa law office (harus selektif) atau pihak ketiga untuk
melakukan penagihan kredit atau perolehan aset yang tidak dapat ditangani sendiri.
Tarif success fee yang berlaku umum untuk lawyer di luar biaya pengadilan adalah
setinggi-tingginya 20% dari hasil yang tertagih di samping lawyer fee dan biaya
operasional (out of pocket expenses).
Adanya pembayaran success fee yang melebihi 20% tersebut tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi.
Sehubungan dengan adanya pembayaran yang melebihi ketentuan tersebut
mengakibatkan berkurangnya penerimaan dari hasil penjualan sebesar Rp741,11
juta – (20% x Rp2.637,03 juta) = Rp213,70 juta.
Hal tersebut terjadi karena TL PT Bank Industri (DL) kurang memahami Pedoman
Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi.
Terhadap masalah itu, TL PT Bank Industri memberikan tanggapan bahwa pada
prinsipnya TL menyetujui penarapan pedoman pelaksanaan tersebut dan sudah
diterapkan sejak tahun 1997 sampai dengan tanggal 25 November 2002 yaitudengan memberikan fee kepada pengacara sebesar 10% bila penyelesaian perkara
melalui lelang, dan 15% bila penyelesaian perkara dengan cara negosiasi. Dalam PP
Nomor 25/1999 dan SK Direksi BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999, antara
lain dinyatakan bahwa masa kerja TL adalah lima tahun dan dapat diperpanjang
selama enam bulan. Pada masa perpanjangan tersebut, penjualan aset dilakukan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 40/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 37 dari 82
secara lelang. Berdasarkan pengalaman TL selama ini, fee kepada pengacara
sebesar 20% sesuai dengan pedoman di atas akan sulit dilaksanakan untuk transaksi
lelang mengingat pajak-pajak lelang minimal sebesar 16,5%, sehingga total fee
pengacara minimal mencapai 36,5%. Sejak November 2003 TL PT Bank Industri
(DL) menempuh kebijakan membayar fee pengacara untuk transaksi lelang sebesar
15% dan untuk penagihan secara langsung sebesar 30%.
12)
Temuan - Terdapat penghapusan pin jaman eks Di reksi PT Bank I ndustri (DL )
sebesar Rp1.006,00 ju ta
Dari pemeriksaan diketahui bahwa jumlah penghapusan atas pinjaman eks. Direksi,
Kepala Divisi dan Kepala Cabang pada PT Bank Industri (DL) dari tanggal 1
November 2005 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp1.356,65
juta. Diantara jumlah tersebut terdapat pinjaman eks Direksi sebesar Rp1.006,00
juta.
Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim
Likuidasi yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 2000 oleh semua TimLikuidasi. Pada butir 3 Pedoman tersebut antara lain dinyatakan bahwa atas kredit
yang diberikan kepada pihak yang terkait yang turut serta menjadi penyebab
ambruknya bank, tidak dapat diberikan discount . Selain itu dalam Surat Edaran BI
Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999 disebutkan bahwa pengurus bank adalah
direksi dan dewan komisaris bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas
atau yang dipersamakan dengan itu bagi bank yang berbentuk hukum koperasi atau
perusahaan daerah, atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di
luar negeri, sehingga direksi merupakan pihak yang terkait dengan bank.
Adanya penghapusan pinjaman eks direksi tersebut mengakibatkan berkurangnya
potensi penerimaan negara sebesar Rp1,006,00 juta.
Mengenai hal ini, TL PT Bank Industri (DL) memberikan tanggapan sebagai
berikut:
Pada saat dilakukan verifikasi secara administrasi sebenarnya pinjaman karyawan
sudah di write off namun pada pelaksanaan TL PT Bank Industri (DL) tetap
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) Setelah penutupan bank, TL menagih atau membuat somasi baik kepada
karyawan maupun direksi dan komisaris;
b) Kepada direksi/dewan komisaris tidak diberikan surat lunas, kecuali bagi
mereka yang melakukan pembayaran penuh.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 41/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 38 dari 82
13) Temuan – Pada PT Bank Guna Internasional (DL ) terdapat pemberi an bagi
hasil penjualan aset sebesar Rp1.392,26 juta kepada pihak terkai t (grup) yang
tidak mempunyai dasar hukum yang jelas
Dalam rangka penagihan kredit pihak terkait (grup) TL PT Bank Guna Internasional
(DL) melakukan pengambilalihan gedung bekas Cabang PT Bank Guna
Internasional (DL) serta kendaraan bermotor kantor yang status kepemilikannya
masih atas nama pihak terkait (grup).
Berdasarkan negosiasi TL dengan grup terkait diperoleh kesepakatan bagi hasil
penjualan aset dan kendaraan milik grup yang dikuasai oleh TL, yaitu sebesar 60%
untuk TL dan sebesar 40% untuk Manajemen Grup.
Dalam pelaksanaannya proporsi tersebut berubah menjadi sebesar 55% untuk TL
dan 45% untuk Manajemen Grup, namun tidak ada dokumentasi yang diperoleh
Tim BPK-RI yang menegaskan pembagian ini.
Hasil penjualan aset (gedung dan kendaraan bermotor) milik Grup yang dikuasai
TL PT Bank Guna Internasional (DL) sampai dengan April 2005 adalah nilai jual
sebesar Rp3.093,90 juta dengan pembagian sebesar Rp1.701,64 juta (55%) untukTL dan sebesar Rp1.392,26 juta (45%) untuk pihak terkait (grup).
Tim BPK-RI berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran BI Nomor SE 32/9/UPB
tanggal 14 Mei 1999 tentang Tatacara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan
Likuidasi bank Umum, TL tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan
pembagian proporsi tersebut. Pihak terkait seharusnya melunasi seluruh
kewajibannya kepada bank-bank antara lain melalui penjualan aset miliknya tanpa
harus meminta bagi hasil.
Dengan tidak adanya kesepakatan tertulis yang sah menurut hukum (legal)
mengakibatkan pembayaran hasil penjualan tersebut tidak mempunyai dasar yang
jelas.
Pembagian proporsi tersebut mengakibatkan hak negara yaitu pembayaran dana
talangan senilai Rp1.377,44 juta yang seharusnya bisa diambil dari dana tersebut
menjadi tidak bisa direalisasikan.
Hal ini disebabkan TL dalam mengupayakan penarikan dana yang berasal dari
pihak terkait kurang memperhatikan aspek-aspek kewenangannya.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, TL memberikan tanggapan antara lain
sebagai berikut:
a) TL hanya menguasai aset secara fisik tetapi surat-surat bukti kepemilikannya
ada pada Grup. Mengingat kondisi tersebut, TL berpendapat bahwa aset-aset
yang dikuasai TL tidak dapat dijual dan dimanafaatkan untuk pembayaran
kepada TL kecuali dengan adanya kerjasama Grup;
b) TL tidak mempunyai kesepakatan tertulis dengan Grup mengenai pembagian
hasil penjualan aset Grup tersebut, namun demikian bila dirasa perlu oleh BPK,
TL akan meminta pernyataan tertulis dari Grup mengenai pembagian hasil
penjualan aset Grup;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 42/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 39 dari 82
c) Perlu ditambahkan bahwa pembagian hasil penjualan aset Grup tersebut bukan
merupakan kompensasi antara jumlah kewajiban dan jumlah tagihan dari
debitur, tetapi merupakan tambahan aset dari Grup tanpa disertai surat-surat
bukti kepemilikannya.
14) Temuan - Cara penyelesaian sur at berharga (obli gasi) seni lai Rp5.000,00 juta
pada PT Bank H arapan Santosa (DL) tidak dilakukan dengan hati-hati
Obligasi PT Sinar Mas Multi Finance (PT SMM) sebesar Rp5.000,00 juta telah
dilakukan penyisihan sebesar 50% dengan alasan PT SMM belum bisa membayar
pokok obligasi yang jatuh tempo tanggal 11 April 2002 dan gagal membayar pokok
dan bunga yang seharusnya dibayar setiap empat bulanan selama sembilan kali
berturut-turut.
Pada tanggal 7 Februari 2003 dilakukan kesepakatan antara PT SMM dengan TL
PT Bank Harapan Santosa (DL) yang dituangkan dalam Akta Penyelesaian Hutang
Nomor 76. Kewajiban PT SMM diselesaikan dengan cara penyerahan lima unit
Apartemen Muara Indah dengan nilai pasar sebesar Rp3.867,70 juta dan nilailikuidasi sebesar Rp1.934,00 juta (berdasarkan appraisal t anggal 8 Mei 2003).
Pencatatan apartemen sebagai aktiva lain-lain baru dilakukan pada tanggal 18
September 2004.
Akta Penyelesaian Hutang ini mendasarkan pada Rapat Umum Pemegang Obligasi
yang menyatakan bahwa masalah penyelesaiannya bisa melalui persetujuan
bilateral.
Seharusnya dalam melakukan pencairan aset, TL PT Bank Harapan Santosa (DL)
selalu memaksimalkan penerimaaan hasilnya untuk membayar kewajiban BLBI.
Kondisi tersebut diatas mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan TL
sebesar Rp3.066,00 juta.
Hal tersebut terjadi karena TL PT Bank Harapan Santosa (DL) lebih mendasarkan
pada nilai buku obligasi yang telah disisihkan sebesar 50%.
Terhadap permasalahan di atas, TL PT Bank Harapan Santosa (DL) menanggapi
bahwa pada waktu Akta Penyelesaian Hutang Nomor 76 dibuat, apartemen tersebut
belum dicatat sebagai aset dikarenakan PT SMM masih berjanji untuk menjualnya
sehingga TL PT Bank Harapan Santosa (DL) tak perlu mengeluarkan biaya balik
nama. Tetapi karena PT SMM gagal memenuhinya, maka TL PT Bank Harapan
Santosa (DL) baru mencatat sebagai aktiva setelah terjadi balik nama.
Sebenarnya PT SMM sudah sekian kali default dan apabila diperhatikan rating
obligasi PT SMM pada waktu itu adalah idD, yang artinya efek utang yang macet
atau emitennya sudah berhenti berusaha dan akhirnya obligasi PT SMM
dikeluarkan dari bursa. TL telah bersikap hati-hati sehingga baru melakukan
persetujuan bilateral setelah mendapat saran dari pengacara pada bulan November
2002. Pengacara menginformasikan bahwa obligasi tersebut tidak mempunyai nilai
jual, penawaran yang ada hanya 40% dari nilai nominal dan sisa aset yang tersisa
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 43/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 40 dari 82
adalah apartemen tersebut. Jika persetujuan bilateral tidak segera dilakukan maka
aset PT SMM sudah diambil alih pemegang obligasi yang lain dan TL PT Bank
Harapan Santosa (DL) akan menderita kerugian yang lebih besar lagi.
b.
Pembayaran Kewajiban
Berdasarkan pemeriksaan, jumlah realisasi pembayaran kewajiban 14 BDL dari tanggal
1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005, khususnya pengembalian
BLBI adalah sebesar Rp2.590.065,23 juta. Apabila jumlah realisasi pembayaran
kewajiban tersebut dibandingkan dengan jumlah BLBI yang harus dibayar kembali
sebesar Rp11.880.383,99 juta, maka pembayaran kewajiban tersebut hanya sebesar
21,80% dari jumlah BLBI.
Temuan-temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan pembayaran kewajiban tersebut
adalah sebagai berikut:
1)
Temuan - TL PT Bank Dwipa Semesta (DL ) kurang memotong dan menyetorkanPPh Pasal 23 dar i tahun 1998 sampai dengan 2004 sebesar Rp661,65 juta
Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa selama tahun 1998 sampai dengan 2004,
TL telah membayar fee/jasa pengacara (konsultan hukum) sebesar Rp11.949,24
juta. Jumlah tersebut belum dipungut/diperhitungkan PPh Pasal 23 sebesar 7,5%
yaitu sebesar Rp896,19 juta.
Selama periode tahun 1998-2004 telah disetor ke kas negara PPH Pasal 23 sebesar
Rp234,54 juta, sehingga masih harus disetor sebesar Rp661,65 juta (Rp896,19 juta
dikurangi Rp234,54 juta).
Dalam Surat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Peraturan Perpajakan Nomor S-
265/Pj.313/2005 kepada TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) disebutkan bahwameskipun ijin usaha PT Bank Dwipa Semesta (DL) telah dicabut dan diharuskan
untuk dilikuidasi, selama proses likuidasi tersebut belum selesai, PT Bank Dwipa
Semesta (DL) tetap berstatus sebagai badan hukum sampai dengan tanggal
diumumkan berakhirnya likuidasi. Selain itu status PT Bank Dwipa Semesta (DL)
dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak tetap merupakan wajib pajak bank,
sehingga tetap tunduk pada peraturan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak
bank dan tetap harus melaksanakan kewajibannya sampai dengan proses likuidasi
tersebut selesai dan NPWP PT Bank Dwipa Semesta (DL) dicabut.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jasa konsultan hukum tersebut harus
dipotong dan disetor ke kas negara PPh Pasal 23 sebesar 7,5%.
Kondisi tersebut di atas mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dari pajaksebesar Rp661,65 juta.
Hal ini terjadi karena ada keraguan TL terhadap status BDL terhadap peraturan
perpajakan yang berlaku.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 44/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 41 dari 82
Mengenai hal ini TL memberikan tanggapan bahwa selama tahun 1998 s.d 2004,
TL memang tidak melakukan pemotongan dan penyetoran atas kewajiban PPh
Pasal 23 atas fee yang dibayarkan kepada pengacara karena keraguan TL atas status
BDL setelah likuidasi dilakukan. Namun setelah menerima surat dari Direktorat
Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa status BDL tetap sebagai bank sampai
proses likuidasi selesai, TL telah melakukan pemotongan dan penyetoran atas PPhPasal 23 yang dibayarkan kepada pihak ketiga yaitu terhitung sejak tahun 2005.
Selanjutnya TL akan membayar kewajiban pajak selama tahun 1998 sampai dengan
2004 sebagaimana dimaksud dengan perhitungan pemeriksa di atas.
2)
Temuan - PT Bank Dwipa Semesta (DL ) masih mempunyai kewajiban tidak
tercatat sebesar Rp110.894,71 juta
Dari hasil pemeriksaan atas kewajiban PT Bank Dwipa Semesta (DL) diketahui
bahwa sampai dengan tanggal 30 April 2005 PT Bank Dwipa Semesta (DL) masih
mempunyai kewajiban yang tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan
maupun verifikasi sebesar Rp110.894,71 juta, yang terdiri atas Deposito Berjangka NCD milik 12 nasabah sebesar Rp98.527,00 juta, Bank Garansi milik satu nasabah
sebesar Rp2.223,71 juta (USD787,00 ribu) dan Commercial Paper yang diaval
sebesar Rp10.144,00 juta.
Atas adanya deposito yang tidak tercatat (unrecorded ) tersebut dapat dikemukakan
hal-hal sebagai berikut:
a) Sampai dengan tanggal 1 Juli 2005 atas deposito unrecorded belum dibayar
oleh TL. Karena sengketa deposito unrecorded tidak dapat terselesaikan sesuai
keinginan, para pemegang deposito mengajukan gugatan ke Menteri Keuangan,
BI dan PT Bank Dwipa Semesta (DL) selaku para tergugat, melalui Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dengan Nomor Perkara 76/Pdt.G/1999/PN
Jakarta Pusat;
b) Terhadap gugatan para penggugat tersebut telah terbit berturut-turut putusan
sebagai berikut:
(1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Oktober 1999 Nomor
76/Pdt.G/1999/PN Jakarta Pusat yang amar putusannya antara lain
menyatakan bahwa deposito para penggugat adalah tercatat dengan segala
akibat hukumnya dan menghukum para tergugat untuk melakukan
pembayaran/pencairan deposito dan bunganya;
(2) Putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 25 Juli 2000 No.354/Pdt/2000/PT
DKI yang amar putusannya antara lain membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan banding dan menolak gugatan para penggungat untuk seluruhnya;
(3) Putusan Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 28 Juni 2001 Nomor
1629K/Pdt/2001 yang amar putusannya antara lain membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi DKI tanggal 25 Juli 2001 Nomor 354/Pdt/2000/PT DKI;
mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; menyatakan sah dan surat
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 45/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 42 dari 82
berharga deposito milik penggugat untuk dibayar dan menghukum para
tergugat untuk mencairkan deposito pokok dan bunganya;
(4) Putusan PK yang diajukan para tergugat tanggal 9 Desember 2003 Nomor
01PK/Pdt/2003 yang amar putusannya antara lain mengabulkan
permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali: 1.
TL PT Bank Dwipa Semesta (DL),2. Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan,
3. Gubernur BI; dan membatalkan putusan MA RI tanggal 28 Juni 2001
Nomor 1629K/Pdt/2001.
Atas deposito tersebut beberapa deposan telah meminta pembayaran dengan
menggunakan Konsultan Hukum Lucas dan Partner melalui surat Nomor
1999/LP/LT/XII/2004 tanggal 9 Desember 2004 dan Nomor 008/LP/LT/1/2005
tanggal 14 Januari 2005.
Atas hal tersebut TL telah mengirim surat ke BI tanggal 1 Juli 2005 untuk meminta
arahan dan penegasan untuk penyelesaian unrecorded deposito tersebut dan
memberikan beberapa alternatif penyelesaian. Namun demikian, TL sampai dengan
saat pemeriksaan berakhir belum memperoleh jawaban atas surat tersebut.Sehubungan dengan adanya tuntutan dari pemegang sertifikat deposito yang tidak
tercatat dalam daftar kewajiban bank, maka mengakibatkan jumlah aset yang akan
diterima oleh Pemerintah sebagai pembayaran kewajiban BLBI PT Bank Dwipa
Semesta (DL) kepada Pemerintah kemungkinan berkurang.
Menurut penjelasan TL, tidak tercatatnya tagihan mereka karena sebagai akibat dari
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas bank
dan beberapa pengurus bank yang telah diproses dan diputus hukumannya oleh
pengadilan.
Mengenai hal tersebut, TL memberikan tanggapan antara lain bahwa pada saat ijin
usaha bank dicabut dan neraca penutupan dibuat per tanggal 31 Oktober 1997,
terdapat beberapa deposan tidak tercatat dalam pembukuan bank, dan sebagai
konsekuensinya kepada yang bersangkutan tidak diberikan dana talangan. Selain
itu, dengan adanya gugatan dari deposan maka hal ini merupakan salah satu
pertimbangan mengapa TL hingga saat ini belum melakukan pembayaran terhadap
saldo debet kepada BI.
3)
Temuan - TL PT Bank H arapan Santosa (DL ) membayar kewajiban kepada
pihak ketiga lainnya seni lai Rp69.681,59 juta sebelum Dana Talangan Rupiah
(DTR) l unas
TL telah menyelesaikan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang
preferensinya di bawah Pemerintah dalam tahun 1998 sampai dengan 2002, yaitusebagai berikut:
a) Kewajiban sewa guna usaha sebesar Rp11.453,09 juta kepada PT Beringin
Srikandi Leasing dan PT Swadarma Surya Finance (perusahaan yang
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 46/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 43 dari 82
mempunyai hubungan istimewa, dalam hal ini kedua perusahaan tersebut
menjadi pemberi jasa sewa gedung kantor PT Bank Harapan Santosa (DL));
b) Kewajiban kepada PT Trimegah Securindo Lestari sebesar Rp7.700,00 juta
yang diselesaikan dengan set off sesuai dengan Nota Kesepahaman yang
ditandatangani pada tanggal 24 November 1998;
c) Kewajiban kepada pihak ketiga lainnya (BPD, Bank Aken dan Bank Tata
sebesar Rp50.528,50 juta.
PP Nomor 25 tahun 1999 tentang pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan
Likuidasi Bank Pasal 17 ayat (1) s.d (3) menyatakan bahwa:
a) Pembayaran kewajiban kepada kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara
pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak
bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak dan
biaya kantor;
b) Sisa dana hasil pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada debitur
setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibayarkan secara berurutan kepada kreditur:
(1) Nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh
Tim Likuidasi;
(2) Lainnya;
(3) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih
dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka
kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasaban penyimpan
dana.
Pada bulan Desember 1997 Pemerintah telah mengeluarkan dana talangan untukmembayar seluruh uang nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, Pemerintah
berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 1999 menggantikan kedudukan
nasabah penyimpan dana.
Kondisi tersebut di atas terjadi karena TL PT Bank Harapan Santosa (DL) tidak
memperhatikan ketentuan di atas dalam menyelesaikan kewajibannya.
Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya pembayaran yang seharusnya dilakukan
TL PT Bank Harapan Santosa (DL) kepada Pemerintah sebesar Rp69.681,59 juta.
Menanggapi masalah tersebut, TL PT Bank Harapan Santosa (DL) menyatakan
bahwa apabila PT Bank Harapan Santosa (DL) tidak melakukan pembayaran
kewajiban kepada BPD-BPD, maka perusahaan negara tersebut terancam bangkrut,
sedangkan pembayaran kepada Bank Aken dan Bank Tata dilakukan atas
permintaan BPPN dan jumlahnya relatif kecil.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 47/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 44 dari 82
4) Temuan - Penyelesaian kewajiban kepada PT T rimegah Secur indo Lestari (PT
TS) merugikan PT Bank Harapan Santosa (DL ) sebesar Rp9.523,42 juta
Pada tanggal 15 Agustus 1997 PT Bank Harapan Santosa (DL) dengan PT TS telah
menandatangani Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Obligasi. Isi
perjanjian tersebut menyatakan antara lain bahwa:
a) PT TS membeli obligasi PT Pudjiadi Prestige Ltd dengan harga/nilai sebesar
Rp7.200,00 juta (nilai nominal obligasi sebesar Rp8.000,00 juta) pada tanggal
15 Agustus 1997;
b) PT Bank Harapan Santosa (DL) wajib membeli kembali obligasi tersebut dari
PT TS dengan nilai pelunasan sebesar Rp7.700,00 juta pada tanggal 18
Desember 1997.
Di lain pihak, PT Bank Harapan Santosa (DL) menempatkan dana sebesar
Rp5.000,00 juta dalam bentuk penyertaan pada Reksa Dana Megah Pendapatan
Tetap, yang harus dikembalikan PT TS selambat-lambatnya tanggal 6 Maret 1998.
Dalam suratnya kepada Ketua Tim Caretaker PT Bank Harapan Santosa (DL)
tanggal 24 November 1997, PT TS memberikan alternatif penyelesaian dengan
cara:
a) Memberi ijin kepada PT TS untuk menggunakan dana penyertaaan reksadana
milik PT Bank Harapan Santosa (DL) sebesar harga pasar sekarang yaitu
Rp4.000,00 juta untuk menyelesaikan kewajiban PT TS ke Bank DKI yang
jatuh tempo 18 Desember 1997;
b) Memberikan ijin kepada PT TS untuk menjual obligasi senilai nominal
Rp8.000,00 tersebut menurut harga pasar dan di bawah pengawasan Tim
Caretaker , agar dapat menutup kekurangan sebesar Rp3.700,00 juta, sedangkan
sisa harga jual akan dikembalikan kepada PT Bank Harapan Santosa (DL).
Kedua pihak baru melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut
yang tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 24
November 1998 dengan cara perjumpaan hutang sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 48/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 45 dari 82
Kewajiban PT Bank Harapan Santosa (DL) kepada PT TS
(dengan nilai nominal sebesar Rp8.000,00 juta) sebesar.............. = Rp7.700,00 juta
Dikurangi: Penyerahan surat berharga milik PT Bank Harapan
Santosa (DL):
Penempatan PT Bank Harapan Santosa(DL) pada Reksa Dana Megah (nilai
nominal Rp5.000,00 juta) sebesar ........ = Rp2.439,36 juta
Obligasi yang dijaminkan (Obligasi PT
Pudjiadi senilai nominal Rp8.000,00
juta) sebesar .......................................... = Rp2.400,00 juta
Potongan sebesar ............... ................. ... = Rp360,64 juta
Obligasi PT Pudjiadi (nilai nominal
Rp2.000,00 juta) sebesar........................= Rp637,22 juta
Jumlah = Rp5.837.22 juta
Sisa hutang PT Bank Harapan Santosa (DL)........................... = Rp1.862,78 juta
Dibulatkan.................................................................................... = Rp1.800,00 juta
Dengan demikian total write off yang dilakukan oleh TL terhadap aktiva yang
diserahkan yaitu Reksa Dana Megah dan Obligasi PT Pudjiadi adalah sebesar
Rp2.560,64 juta + Rp1.362,78 juta + Rp5.600,00 juta= Rp9.523,42 juta .
Seharusnya dalam melakukan pencairan aset, TL selalu memaksimalkan
penerimaan hasil untuk membayar kewajiban BLBI.
Hal ini mengakibatkan PT Bank Harapan Santosa (DL) kehilangan kesempatan
untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pencairan aktiva dan penyelesaian
kewajiban sebesar Rp9.523,42 juta.
Hal tersebut terjadi karena TL tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam
menyelesaikan hutang piutang dimaksud .
Terhadap permasalahan ini TL memberi tanggapan bahwa sepanjang mengenai nilai
Reksa Dana Megah dan Obligasi PT Pudjiadi, nilai yang disepakati sudah sesuai
dengan harga pasar pada waktu itu, di mana seluruh pasar saham dan obligasi
berada pada level terendah akibat krisis moneter 1998.
c.
Realisasi Biaya Operasional
Berdasarkan pemeriksaan, jumlah realisasi biaya operasional 14 BDL dari tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp1.042.540,39
juta, yang dapat dirinci sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 49/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 46 dari 82
Dalam rupiah
No. BDLJumlah Realisasi Biaya
Operasional
%
dari Total
1. PT Bank Pacific 235.466,85 22,59
2. PT Sejahtera Bank Umum 127.649,77 12,24
3. PT Bank Harapan Santosa 361.477,96 34,67
4. PT Bank Guna Internasional 46.005,31 4,41
5. PT Bank Industri 48.480,62 4,65
6. PT Bank Anrico 12.348,09 1,18
7. PT Bank Jakarta 16.754,35 1,61
8. PT Bank SEAB 21.652,55 2,08
9. PT Bank Pinaesaan 36.953,11 3,54
10. PT Bank Dwipa Semesta 44.088,66 4,23
11 PT Bank Astria Raya 44.515,72 4,27
12. PT Bank Kosagrha Semesta 24.139,08 2,32
13. PT Bank Mataram Dhanarta 12.476,10 1,20
14. PT Bank Citrahasta Dh. 10.532,22 1,01Total 1.042.540,39 100
Dari data tersebut di atas nampak bahwa BDL yang realisasi biaya operasionalnya
terbesar adalah PT Bank Harapan Santosa, PT Bank Pacific dan PT Sejahtera Bank
Umum, yaitu masing-masing sebesar 34,67%, 22,59% dan 12,24% dari jumlah realisasi
biaya operasional 14 BDL, sedangkan 11 BDL lainnya hanya berkisar 1 – 5%.
Apabila dilihat dari jenis biaya operasional, maka jumlah realisasi biaya operasional 14
BDL dari tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah
sebagai berikut:
dalam juta rupiah
No. Jenis Biaya Operasional Jumlah RealisasiBiaya Operasional
%dari total
1. Biaya Honor dan Gaji 389.175,13 37,34
2. Biaya Adm. & Umum 293.667,63 28,17
3. Biaya Penyelesaian Kredit 46.265,39 4,44
4. Biaya Konsultan & Akuntan 81.404,87 7,81
5. Pajak-pajak 193.089,74 18,52
6. Bunga 15.934,41 1,53
7. Lain-lain 22.914,41 2,20
Total 1.042.540,28 100,00
Dari data tersebut di atas terlihat bahwa komponen biaya operasional 14 BDL yang
terbesar adalah biaya honor dan gaji, biaya administrasi & umum dan pajak-pajak, yaitu
masing-masing sebesar 37,34%, 28,17% dan 18,52% dari total biaya operasional untuk
14 BDL. Dari biaya pajak-pajak sebesar Rp193.089,74 juta terdapat sebesar
Rp182.864.14 juta (95%) yang dikeluarkan oleh PT Bank Harapan Santosa (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 50/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 47 dari 82
Temuan-temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan biaya operasional adalah sebagai
berikut:
1)
Temuan - Pembayaran jasa konsultan hukum (lawyer) pada PT Bank Pinaesaan
(DL) belum dipungut PPN 10% dan PPh Pasal 23 7,5% sebesar Rp1.288,08 juta
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas biaya konsultan hukum diketahui bahwa dalam
menangani kasus-kasus di PT Bank Pinaesaan (DL), TL menggunakan jasa
pengacara.
Sampai dengan Mei 2005, TL telah mengeluarkan biaya untuk beberapa pengacara
sebesar Rp7.936,92 juta.
Atas pengeluaran biaya/pembayaran kepada pengacara tersebut, TL belum
memungut dan membayar PPN 10% dan PPh Pasal 23 konsultan 7,5%.
Seharusnya PPN yang dipungut adalah sebesar Rp693,19 juta dan PPh Pasal 23
sebesar Rp594,89 juta atau total sebesar Rp1.288,08 juta.
Berdasarkan UU PPN dan UU PPh, TL adalah badan hukum wajib pungut yang
harus memungut PPN dan PPh dari para konsultan.
Belum dipungutnya pajak tersebut mengakibatkan penerimaan Negara dari sektor
pajak sebesar Rp1.288,08 juta belum dapat direalisasikan.
Terhadap hal tersebut di atas, TL menanggapi bahwa semua pajak-pajak yang
menjadi kewajiban PT Bank Pinaesaan (DL) akan segera dibayarkan oleh TL.
2) Temuan - Pengeluaran biaya pegawai untuk THR dan biaya kesejahteraan
karyawan sebesar Rp2.309,35 juta pada PT Bank Pinaesaan (DL ) tidak sesuai
dengan ketentuan
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengeluaran PT Bank Pinaesaan (DL) untuk
biaya pegawai dari tahun 2000 sampai dengan Mei 2005 diketahui bahwa jumlah
pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan biaya kesejahteraan karyawan untuk
tahun 2001 sampai dengan 2004 adalah sebesar Rp2.858,48 juta.
Pembayaran biaya pegawai tersebut dilakukan sebagai berikut:
a) THR tahun 2001 adalah sebesar kurang lebih empat kali gaji/honor;
b) THR tahun 2002 sebesar lima kali gaji/honor;
c) Biaya kesejahteraan karyawan tahun 2003 dilakukan dua kali, yaitu dalam
bulan November dan Desember 2003, masing-masing sebesar lima kali
gaji/honor atau dalam setahun sebesar 10 kali gaji/honor;
d) THR tahun 2004 dilakukan dua kali yaitu dalam bulan Oktober dan Desember
2004 masing-masing sebesar lima kali gajin/honor; dan biaya kesejahteraan
karyawan tahun 2004 dilakukan dua kali yaitu dalam bulan Juli dan Agustus
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 51/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 48 dari 82
2004 masing-masing sebesar 10 kali gaji/honor atau total pembayaran THR dan
biaya kesejahteraan karyawan tahun 2004 adalah sebesar 30 kali gaji.
Pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB
tanggal 14 Mei 1999, yang antara lain menyatakan bahwa TL wajib memperhatikan
efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi dan kemampuan keuangan BDL untuk
membayar honor, karena sampai dengan tanggal 12 Juli 2005, PT Bank Pinaesaan
(DL) baru melakukan pembayaran kepada negara sebesar Rp1.000,00 juta yang
berasal dari hasil pencairan aset di luar pengembalian dana talangan.
Pembayaran THR dan biaya kesejahteraan pegawai dari tahun 2001 sampai dengan
Mei 2004 seharusnya sebesar Rp549,13 juta.
Dengan adanya pembayaran sebesar Rp2.858,48 juta, maka mengakibatkan
terjadinya pemborosan keuangan pada PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp2.309,35
juta (Rp2.858,48 juta – Rp549,13 juta).
Hal tersebut terjadi karena kebijakan keputusan TL dalam melakukan pengeluaran
yang tidak memperhatikan kondisi keuangan dan kewajiban PT Bank Pinaesaan
(DL) kepada Negara yang belum dibayar atau dilunasi.
Atas permasalahan tersebut, TL menanggapi antara lain bahwa dalam
keputusannya, TL memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Di dalam honor yang dibayarkan oleh TL tidak ada tunjangan tetap seperti
tunjangan kesehatan, perumahan, transportasi, makan dan lain-lain;
b) Bertugas pada PT Bank Pinaesaan (DL) bersifat temporer dan tidak mempunyai
masa depan/karir;
c) Besarnya honor yang dibayarkan nominalnya relatif kecil;
d) Berdasarkan kenyataan kebutuhan biaya hidup sehari-hari dari tenaga yang
diperbantukan pada TL makin meningkat, adanya kenaikan harga, biaya listrik,telekomunikasi dan transportasi serta bahan bakar minyak;
e) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas, TL sangat membutuhkan tenaga-
tenaga eks karyawan PT Bank Pinaesaan, karena di samping yang bersangkutan
mengetahui tugas dan pekerjaannya, honor yang dibayarkan lebih kecil
dibandingkan dengan mempekerjakan tenaga baru di luar dari PT Bank
Pinaesaan (DL).
3) Temuan - Pembayaran jasa konsultan pada PT Bank Jakarta (DL) belum
dipungut/disetor PPh dan PPN sebesar Rp213,55 juta
Selama proses likuidasi TL hanya menggunakan dua jenis jasa konsultan, yaitukonsultan hukum (lawyer ) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memudahkan
TL melaksanakan tugasnya.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 52/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 49 dari 82
Dari hasil pemeriksaan ternyata bahwa dalam pembayaran jasa konsultan dari tahun
1996 sampai dengan tanggal 30 April 2005 belum dipungut PPh dan PPN sebesar
Rp213,55 juta, dengan rincian sebagai berikut:
dalam juta rupiah
No. Nama Lawyer /
KAP
Perjanjian/Penanganan
Kasus
Jumlah PPh & PPN
yg belum dipungut
1. Sdr. Yusuf dan Sdr.
Fichar
Perjanjian tgl. 6 Juli 1999
Perkara permohonan pailit PT
Intercon Kebon jeruk
109,78
2. Sdr. Djoko dan
Sdr. Thamrin
Perjanjian belum diperlihatkan
Perkara tagihan kepada Sdr.
D.Sutrisno
2,62
3. Sdr. RA Harini Perjanjian belum diperlihatkan
Perkara sembilan debitur
61,16
4. Sdr. Dahlan Perjanjian tanggal 23
September 1996
18,11
5. KAP Tjahjo, Machdjud
Modo Puro dan Rekan
(TMM)
Perjanjian tanggal 12 Agustus
2003
Pembuatan NAL
21,88
Jumlah 213,55
Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, seluruh jasa konsultan yang
dibayarkan kepada konsultan hukum dan KAP harus dipungut PPN dan PPh sebesar
10% dan 7,5%.
Sehubungan dengan belum dipungut/disetor PPN dan PPh tersebut mengakibatkan
berkurangnya penerimaan negara sektor pajak minimal sebesar pajak yang belum
disetor yaitu sebesar Rp213,55 juta.
Hal tersebut disebabkan TL kurang memahami peraturan perpajakan dan sebagian biaya operasional konsultan hukum untuk biaya pengadilan (biaya under table)
tidak dapat dibuktikan, sehingga konsultan hukum tidak bersedia menganggap
penerimaaan untuk biaya operasional sebagai pendapatan konsultan hukum.
TL PT Bank Jakarta (DL) menanggapi bahwa pembayaran jasa konsultan hukum
(lawyer ) untuk masalah yang telah selesai atau dianggap selesai, TL telah
membayarkan success fee yang telah dikenakan PPh 7,5% namun belum dipotong
PPN sebesar 10%. Bukti pembayaran PPh telah disampaikan kepada pemeriksa dari
BPK-RI. Sementara itu biaya-biaya yang dikeluarkan di luar fee seperti biaya
operasional pengacara dan biaya operasional pengadilan, TL belum memotong PPh
sebesar 7,5% dan PPN 10%. Dalam hubungan ini, TL tidak berkeberatan untuk
menyetor PPh dan PPN untuk pengeluaran biaya pengacara tersebut. Untuk biaya pemeriksaan akuntan, TL belum memotong PPh dan PPN, namun pajak tersebut
telah dibayar oleh akuntan.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 53/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 50 dari 82
4) TL PT Bank Kosagrha (DL) telah melakukan pembayaran kepada konsul tan
pajak (Sdr. M . Husnaini I skandar) sebesar Rp1.412,02 juta tetapi konsul tan
pajak tersebut belum menyelesaikan pekerj aan sesuai dengan perjanj ian
Perjanjian kerjasama antara TL (yang diwakili oleh Sdr. Santo Silaban dan Sdri.
Asrianty Purwantini) dengan Konsultan Pajak (Sdr.M.Husnaini Iskandar (MHI)
ditandatangani pada tanggal 7 April 2005.
Perjanjian kerjasama ini meliputi jasa pengurusan perpajakan terhadap kewajiban
perpajakan PT Bank Kosagrha Semesta (DL) untuk tahun pajak 1994 sampai
dengan 2004 untuk segala jenis pajak yang terkait. Jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan adalah terhitung mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 5 Juni
2005.
Sebagai hasil dari pelaksanaan pekerjaan, TL akan menerima Surat Ketetapan Pajak
(SKP) dan/atau surat bebas dari tagihan pajak apapun ( tax clearance) dari instansi
pajak untuk masing-masing tahun pajak mulai tahun 1994 sampai dengan 2004.
Biaya pelaksanaan pekerjaan dan imbal jasa yang disepakati terbagi dalam dua
kelompok, yaitu:
a) Untuk tahun pajak 1994 sampai dengan 1998 adalah sebesar Rp725,96 juta all-
inclusive, yang meliputi di dalamnya fee jasa pengurusan, pembayaran pajak
terhutang mulai tahun 1994 sampai dengan 1998, biaya transportasi, dan biaya
operasional lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut;
b) Untuk tahun pajak 1999 sampai dengan 2004 adalah sebesar Rp686,07 juta all-
inclusive, yang meliputi di dalamnya fee jasa pengurusan, pembayaran pajak
terhutang mulai tahun 1999 sampai dengan 2004, biaya transportasi, dan biaya
operasional lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
Jumlah tersebut di atas belum termasuk pajak penghasilan yang masih harus
dibayarkan atas jasa yang diberikan sebesar 7,5%
Dari hasil pemeriksaan atas dokumen perjanjian/kontrak beserta bukti-bukti
pendukungnya diketahui hal-hal sebagai berikut:
a) Sampai dengan pemeriksaan berakhir, SKP dan/atau surat bebas dari tagihan
pajak apapun (tax clearance) yang dijanjikan oleh konsultan pajak di dalam
kontrak belum diterima oleh TL;
b) Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Tim pemeriksa belum memperoleh bukti
setoran pajak atas pembayaran pajak yang terhutang yang dibayarkan oleh
konsultan pajak;
c) Biaya yang telah dibayarkan oleh TL PT Bank Kosagrha Semesta (DL) kepada
konsultan pajak adalah sebesar Rp1.412,02 juta yang terdiri dari:
(1) Bukti kuitansi dan cek Bank Mandiri tanggal 1 April 2005 sebesar
Rp403,04 juta;
(2) Bukti kuitansi dan cek Bank Mandiri tanggal 1 April 2005 sebesar Rp78,75
juta;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 54/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 51 dari 82
(3) Bukti kuitansi dan cek Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2005 sebesar Rp930,23
juta.
d) Dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak di-cover dengan jaminan yang
memadai yang diberikan oleh konsultan pajak untuk mengantisipasi apabila
konsultan pajak tidak dapat memberikan hasil seperti yang disebutkan di dalam
perjanjian kerjasama.
Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan SK DIR BI Nomor 32/53/KEP/DIR
tentang Tata Cara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Umum, Pasal
45 yang antara lain menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan wewenang
untuk meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan likuidasi bank sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, TL wajib memperhatikan hal-hal, antara
lain: a) efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi; b) keahlian tenaga konsultan; dan c)
kemampuan keuangan BDL untuk membayar jasa konsultan.
Hal tersebut di atas mengakibatkan terjadinya ketidakhematan di dalam perjanjian
kerjasama, dengan nilai sebesar Rp1.412,02 juta yang dilakukan oleh TL karena
tidak memperoleh hasil sebagaimana yang dituangkan di dalam kontrak kerja.Kondisi tersebut di atas terjadi karena TL tidak berhati-hati di dalam melakukan
kontrak kerja dengan konsultan pajak.
Atas masalah tersebut TL memberikan tanggapan bahwa sewaktu PT Bank
Kosagrha Semesta dilikuidasi, ternyata manajemen belum menyelesaikan
kewajiban pajak sejak tahun 1995. Hal ini diketahui dari belum diterbitkannya surat
keterangan lunas pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan.
Padahal dokumen tersebut sangat penting dalam pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Kosagraha Semesta (DL) dalam waktu dekat.
TL sudah beberapa kali mencoba untuk menyelesaikan masalah perpajakan ini,
bahkan pada tahun 2002 TL telah diperiksa oleh Kantor Pajak terkait, tetapi tetap
saja surat keterangan lunas pajak tidak diperoleh, sehingga akhirnya TL menjajakikerjasama dengan Konsultan Pajak MHI. Disebabkan oleh adanya kendala teknis di
KPP yang bersangkutan dan mengingat berkaitan dengan perhitungan 10 tahun
fiskal, maka sampai saat ini SKP belum selesai diproses, sehingga nilai pasti biaya
pajak belum dapat diperoleh. Untuk itu TL telah membuat perjanjian kerjasama
yang antara lain memuat perpanjangan waktu kerjasama sampai dengan tanggal 10
September 2005. Diharapkan paling lambat pada akhir Agustus 2005 masalah
perpajakan sudah dapat diselesaikan.
5) Temuan - Tambahan biaya operasional (operational cost) dengan nil ai sebesar
Rp2.392,33 juta dalam penanganan perkara di PT Bank Kosagrha Semesta (DL)
belum dapat diyakini kewajarannya
Dalam rangka melaksanakan penyelesaian sebagian besar penagihan kredit kepada
para debitur, TL menggunakan jasa konsultan hukum.
Di dalam kontrak kerjasama yang dibuat dengan para konsultan hukum, biaya yang
harus dikeluarkan oleh TL adalah terdiri atas:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 55/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 52 dari 82
a) Profesional fee, yang dilakukan dalam dua kali pembayaran, yaitu pertama
dilakukan pada saat perjanjian kerjasama ditandatangani dan kedua dilakukan
setelah gugatan disidangkan untuk pertamakalinya di pengadilan negeri yang
berwenang.
b) Operational fee, yang pembayarannya dilakukan pada saat biaya tersebut
dibutuhkan untuk membiayai kasus dan pembayaran pertama dilakukan pada
saat perjanjian ditandatangani sebesar 10%.
Di dalam perjanjian kerja sama tersebut terdapat dua jenis pembebanan
operational fee, yaitu yang mencantumkan nilai perkiraan operational fee dan
yang tidak mencantumkan nilai perkiraan operational fee (akan diajukan sesuai
dengan kebutuhan dan akan dimintakan persetujuan terlebih dahulu dengan
TL).
c)
Success fee sebesar 5% sampai dengan 10% dari hasil yang diperoleh setelah
penanganan kasus tersebut berhasil ditangani oleh konsultan hukum. Selain itu
ada juga yang mempergunakan sistem lumpsum tanpa success fee.
Sebagai bukti telah dilakukan pembayaran atas penambahan operational cost , TLmengeluarkan kuitansi yang ditandatangani oleh konsultan hukum. Dalam kwitansi
pembayaran tersebut dijelaskan bahwa biaya tersebut digunakan untuk penambahan
operational cost dalam menangani suatu kasus/perkara.
Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tambahan biaya operational cost tidak
didukung dengan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh konsultan hukum.
Hal ini dapat dilihat dari ”Laporan Periodik Penanganan Debitur-Debitur” yang
diberikan kepada TL. Dengan demikian, maka sulit bagi Tim BPK untuk
memastikan bahwa biaya tersebut memang digunakan sebagai operasional
konsultan hukum di dalam menangani suatu kasus/perkara. Selain itu tambahan
operational cost yang diberikan bisa melebihi jumlah biaya yang tercantum di
dalam perjanjian kerjasama antara TL dengan konsultan hukum
Realisasi operational cost yang telah dibayarkan oleh TL yang ditandatangani oleh
dua pengacara berdasarkan catatan dan bukti pendukung adalah sebesar Rp4.767,33
juta, yang terdiri atas operational cost berdasarkan perjanjian sebesar Rp2.375,00
juta dan sisanya sebesar Rp2.392,33 juta merupakan tambahan operational cost
yang tidak tercantum di dalam perjanjian atau terdapat penambahan sebanyak 101%
dari biaya operasional yang tercantum dalam perjanjian.
Seharusnya TL lebih bersikap konservatif di dalam membuat kontrak/perjanjian
kerjasama dengan konsultan hukum yaitu dengan menambahkan klausul/membuat
addendum yang menyebutkan atau menjelaskan bahwa apabila konsultan hukum
mengajukan tambahan operational cost kepada TL, supaya membuat rincian biaya
serta menyampaikan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh konsultan hukum
agar akuntatabilitas dari pembayaran tambahan biaya tersebut dapat
dipertanggungjawabkan.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 56/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 53 dari 82
Hal tersebut di atas mengakibatkan tambahan biaya operational cost sebesar
Rp2.392,33 juta tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan
bukti-bukti yang memadai.
6)
Temuan – Dasar pembayaran honor TL PT Bank I ndustri (DL ) yang ditetapkanoleh RUPS untuk periode Desember 1997 sampai dengan Apri l 2005 melebih i
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank I ndonesia
Berdasarkan hasil perhitungan pembayaran honor TL dari Desember 1997 sampai
dengan tanggal 30 April 2005 diketahui bahwa pembayaran honor TL sejumlah
Rp3.371,50 juta dilakukan dengan mendasarkan pada hasil RUPS tanggal 24
November 1997. Berdasarkan ketentuan RUPS tersebut, honor TL adalah minimum
sebesar honor Caretaker yaitu sebagai berikut:
a) Ketua sebesar .......................... Rp20,00 juta;
b) Wakil Ketua sebesar ............... Rp17,50 juta;
c)
Anggota sebesar ...................... Rp15,00 juta.
Menurut Surat BI Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 yang
mengatur tentang honorarium TL, besarnya honor TL adalah sebesar Rp7,50 juta
untuk Ketua dan Rp5,00 juta untuk Wakil Ketua/Anggota.
Dalam PP Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan
Likuidasi Bank Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa Honor Tim Likuidasi yang
termasuk salam satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan BI.
Hal tersebut mengakibatkan beban operasional TL PT Bank Industri (DL) menjadi
lebih besar dari yang seharusnya.
Hal ini terjadi karena TL kurang memahami ketentuan yang berlaku mengenaihonor TL.
Sehubungan dengan hal tersebut, TL menanggapi bahwa mengacu pada Pasal 22
dan 23 SK BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, yang menyatakan masa
kerja TL berakhir sampai dengan November 2002, tetapi berdasarkan Surat BI
Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 penggajian masih
diberlakukan sampai November 2003. Sejak berakhir masa kerja TL (5 tahun 6
bulan), TL memberlakukan penggajian berdasarkan RUPS tanggal 24 November
1997.
d.
Sisa Aset
Dari pemeriksaan diketahui bahwa jumlah sisa aset yang seharusnya menjadi bagian
Pemerintah dan jumlah sisa kewajiban serta sisa BLBI untuk 14 BDL per tanggal 30
April 2005 adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 57/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 54 dari 82
dalam juta rupiah
Jumlah Sisa Aset
Per Tanggal 30-04-2005No BDL
Nilai
Buku
Nilai
Realisasi
Sisa
Kewajiban
Per Tanggal
30-04-2005
Sisa BLBI
Per Tanggal
30-04-2005
1. PT Bank Pacific 1.646.496,59 621.222,35 2.176.946,65 1.801.343,36
2. PT Sejahtera Bank U 1.164.833,47 319.203,54 2.2224.552,27 836.041,38
3. PT Bank Harapan S 167.218,38 102.401,50 3.622.109,56 3.311.084,16
4. PT Bank Guna Intern.. 134.761,40 74.821,25 106.794,72 95.000,70
5. PT Bank Industri 117.260,42 113.797,44 569.725,49 232.346,23
6. PT Bank Anrico)* --- --- --- 200.547,77
7. PT Bank Jakarta 160.639,37 80.626,42 112.062,44 110.134,05
8. PT Bank SEAB 190.101,64 --- 804.186,47 800.096,30
9. PT Bank Pinaesaan 114.483,05 72.050,58 672.726,44 670.627,81
10. PT Bank Dwipa S 131.550,92 --- 107.919,57 103.135,86
11. PT Bank Astria Raya 68.136,92 91.854,45 527.903,00 456.969,26
12. PT Bank Kosagrha S. 157.911,09 35.931,09 154.940,41 154.940,41
13. PT Bank Mataram Dh. 8.526,99 --- 346.273,40 305.577,21
14. PT Bank Citrahasta Dh. 174.306,15 157.113,03 180.541,39 178.704,17
Jumlah 4.236.226,39
(13 BDL)
1.669.021,65
(10 BDL)
11.612.518,48
(13 BDL)
9.256.548,67
(14 BDL)
Dari data tersebut di atas ternyata bahwa jumlah sisa aset 13 BDL (nilai buku) per
tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp4.236.226,39 juta, namun pada umumnya nilai
realisasinya jauh di bawah nilai bukunya. Dibandingkan dengan sisa kewajibannya
sebesar Rp11.612.518,48 juta, maka jumlah sisa aset tersebut hanya dapat menutup
kewajibannya sebesar 36%-nya. Apabila jumlah sisa aset tersebut dibandingkan dengan
sisa kewajiban BLBI sebesar Rp9.256.548,67 juta, maka hanya dapat menutup sebesar
46%. Hal ini berarti bahwa seluruh sisa aset (harta) 14 BDL seharusnya sudah menjadihak Pemerintah.
Temuan-temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan sisa aset adalah sebagai berikut:
1)
Temuan - Deposito di Bank Bukopin seni lai Rp9.000,00 juta (pokok) ti dak dapat
dicairkan oleh PT Bank Pinaesaan (DL) meskipun telah ada keputusan
Mahkamah Agung
Pada tanggal 30 Oktober 2002, melalui keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor
680K/Pdt/2002, telah diputuskan agar Bank Bukopin mengembalikan deposito PT
Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp9.000,00 juta dan bunganya sebesar 16,5% per
tahun terhitung sejak tanggal 16 Juli 1997. Berdasarkan perhitungan TL, pokok dan
bunga deposito tersebut hingga tanggal 16 Januari 2004 telah mencapai sebesarRp26.112,60 juta.
Kasus ini ditangani oleh Pengacara Sidartha Pratidina Law Firm.
Bank Bukopin mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan berkeras
belum mengembalikan dana tersebut. Berdasarkan Surat MA–RI Nomor
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 58/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 55 dari 82
680/PK/Pdt/2002 tanggal 18 Juli 2002, dijelaskan bahwa pengajuan PK tidak
menunda eksekusi.
Pada tanggal 10 Februari 2004, Bank Bukopin telah mengajukan perlawanan dan
telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang isinya
menangguhkan/menunda pelaksanaan eksekusi Putusan MA sampai adanya putusan
peninjauan kembali oleh MA. Hingga saat pemeriksaan, belum ada putusan atas
peninjauan kembali oleh MA.
Dengan berlarut-larutnya penyelesaian masalah ini mengakibatkan tertundanya
pencairan deposito PT Bank Pinaesaan (DL).
Hal tersebut terjadi karena Putusan MA tidak dapat dilaksanakan sehubungan
adanya pengajuan peninjauan kembali di MA.
Atas permasalahan tersebut, TL menanggapi bahwa dalam penyelesaian tugasnya
TL sangat mengharapkan agar penyelesaian permasalahan ini dapat selesai dalam
waktu singkat.
2)
Temuan - Terdapat beberapa permasalahan dalam sisa aset eks jaminan dan
jaminan yang di terima dar i nasabah pada PT Bank Pinaesaan (DL) sebagai
berikut:
a) Tanah dan Bangunan di Jl. Mayjen Sungkono, Darmo Park I/15 Surabaya milik
PT Bank Pinaesaan (DL) tidak dapat dijual karena atas nama pemegang saham
(Sdr. Herman Rattu);
b) Jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada Kantor
Cabang Jakarta diambil debitur dan hutang belum dibayar lunas;
c) Sebidang tanah di Sudimara Barat, Cileduk SHM Nomor 2619 dibangun
sekolah dan sulit dijual;d) Tanah di Sudimara RT 01/03 Ciledug Tangerang SHM No.187 a.n. Landy
Wanget dijual oleh eks karyawan PT Bank Pinaesaan (DL) dalam sengketa di
pengadilan;
e) Tanah kosong di Balimester Jatinegara dengan nilai buku sebesar Rp56,50 juta
sulit dijual dan telah dihapusbuku (write off ).
Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa:
a) Tanah dan bangunan di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya tidak dapat dijual oleh
TL walaupun pernah ada peminat atau calon pembelinya, karena tidak ada
Kuasa Jual kepada TL. Selain itu, ternyata sertifikatnya telah jatuh tempo tahun
2002 dan perpanjangannya tidak dapat dilaksanakan oleh TL karena perpanjangannya hanya dapat dilakukan oleh Sdr. Herman Rattu, sedangkan
yang bersangkutan tidak kooperatif;
b) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas jaminan debitur Sdri. Suzy Sunarsih
yaitu berupa BPKB No. 4340529 G a.n. Sdri. Suzy Sunarsih tidak ada. Menurut
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 59/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 56 dari 82
penjelasan pihak TL, dokumen BPKB tersebut dikembalikan kepada debitur
yang bersangkutan pada saat akan diperpanjang, namun dokumen hasil
perpanjangan BPKB tidak dikembalikaan kepada TL dan debitur telah menjual
jaminan tersebut. Hasil penjualan tersebut tidak digunakan untuk pembayaran
kredit debitur. Tidak ada tindakan dari TL atas kejadian tersebut sehingga
jaminan kredit atas nama Sdri. Suzy Sunarsih hanya berupa surat pernyataan penjatahan atas Kios Mangga Dua Blok A/182 PT Praja Puri Real Estate;
c) Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sisa tanah SHM No. 2619 seluas
1.591 m2 a.n. Mochamad Alfan Hariyanto adalah sisa tanah SHM No.174 yang
telah dijual sebagian dan tanah tersebut sekarang digunakan oleh Perguruan
Muhammadiyah untuk sekolah. Aset tersebut belum dapat dicairkan karena
pihak pengelola perguruan tidak mempunyai kemampuan dana untuk membeli
secara tunai walaupun dengan harga likuidasi;
d) Tanah di Sudimara SHM No. 187 a.n. Landy Wanget ternyata telah dijual oleh
karyawan PT Bank Pinaesaan (DL) yaitu Sdr. Chandra Damanik pada saat PT
Bank Pinaesaan masih beroperasi pada tahun 1996. Aset ini masih dalam
sengketa di pengadilan. TL dengan bantuan Kantor Pengacara Gani Djemat
Jakarta melaporkan hal tersebut ke POLDA Metro Jaya sehingga berlanjut ke
proses hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Keputusan di
Pengadilan Negeri tersebut adalah Sdr. Chandra Damanik dihukum enam bulan
namun tingkat banding di Pengadilan Tinggi, yang bersangkutan diputus bebas.
Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan berkas perkara
permohonan kasasi telah dikirim ke Panitera MA tanggal 2 Mei 2001;
e) Tanah kosong di Balimester Jatinegara tersebut telah dihapusbukukan karena
sertifikat hak pakainya telah jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 1999. Aset
ini sulit dijual karena telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang oleh
TL.
Permasalahan-permasalahan tersebut di atas mengakibatkan kredit dari debitur-
debitur tersebut di atas tidak ada jaminannya atau jaminannya tidak memadai serta
sisa aset yang ada berpotensi tidak dapat dicairkan.
Hal ini terjadi antara lain karena:
a) Sdr. Herman Rattu sebagai salah satu pemegang saham PT Bank Pinaesaan
tidak kooperatif untuk menyelesaikan masalah tanah dan bangunan di Darmo
Park, Surabaya;
b) Adanya kelalaian dari TL dalam pengembalian dokumen jaminan (BPKB) dan
TL tidak menaati prinsip kehati-hatian dalam perbankan;
c)
TL menghadapi berbagai kendala seperti aset sedang digunakan/diduduki oleh pihak lain dan masih dalam proses di pengadilan.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 60/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 57 dari 82
Mengenai permasalahan tersebut di atas TL memberikan tanggapannya antara lain:
a) Dalam rangka penyelesaian masalah tanah dan bangunan di Darmo Park,
Surabaya, TL telah berkali-kali memanggil, menelpon dan menyurati
Sdr. Herman Rattu, namun yang bersangkutan ternyata tidak kooperatif;
b)
Jaminan berupa BPKB diberikan oleh Koordinator Jakarta kepada debitur tanpasepengetahuan TL, namun oleh yang bersangkutan BPKB tidak dikembalikan;
c) Dengan kondisi tanah di Sudimara seperti itu, TL berada dalam posisi yang
sulit, karena TL tetap harus mempertimbangkan kondisi harta eks jaminan
tersebut yang digunakan untuk sekolah masyarakat sekitar. Sampai saat ini, TL
belum mendapatkan jalan ke luar terbaik bagi permasalahan ini;
d) Tanah kosong di Balimester Jatinegara akan digunakan oleh Pemda DKI
Jakarta sebagai areal parkir, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.
3) Temuan – Penyerahan kembali jaminan kr edi t berupa tanah seluas 46.917 m 2
sebesar Rp7.884,33 juta dikembali kan kepada debitur oleh pemegang saham PTBank Jakarta (DL ) adalah tin dakan tidak wajar
Debitur H. Ali Marzuki dan H. Abdul Azis berhutang kepada PT Bank Jakarta (DL)
sebesar Rp7.884,33 juta dan menyerahkan jaminan berupa lima sertifikat hak milik
tanah seluas 46.917 m2.
Keseluruhan jaminan tersebut dipinjam oleh pemegang saham dan disetujui oleh TL
pada tanggal 3 Janauari 2003.
Kemudian pada tanggal yang sama Sdr. H. Probosutedjo menyerahkan sertifikat
tersebut kepada Sdr. H. Abdul Azis. Atas penyerahan jaminan tersebut Sdr. H.
Probosutedjo mendapatkan penggantian dari Sdr. H. Abdul Azis berupa hak jual
atas tanah lain yang dimiliki debitur sesuai dengan Akta Notaris Eny Haryanti, SH.Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa di dalam Akta Notaris tersebut dinyatakan
bahwa kuasa menjual ini diberikan kepada Sdr. H. Probosutedjo atas nama pribadi
bukan atas Ketua TL dan tidak ada pernyataan bahwa pemberian kuasa kepada
Sdr. H. Probosutedjo tersebut karena adanya pengembalian jaminan kredit
Sdr. H. Ali Marzuki dan Sdr. H. Abdul Azis di PT Bank Jakarta (DL). Kejadian
tersebut mengakibatkan PT Bank Jakarta (DL) kehilangan hak atas jaminan
pinjamannya.
Seharusnya, apabila jaminan sertifikat itu ditukar dengan sertifikat lain, surat
kuasanya diberikan kepada PT Bank Jakarta (DL) bukan kepada pemegang saham.
Hal tersebut di atas mengakibatkan pinjaman pada Sdr. H. Ali Marzuki dan
Sdr. H. Abdul Azis tidak memiliki jaminan sama sekali.
Kondisi tersebut di atas terjadi karena Ketua TL adalah pemegang saham utama PT
Bank Jakarta (DL) sehingga tidak ada pemisahan kewenangan yang jelas antara
kedua jabatan/status tersebut.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 61/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 58 dari 82
TL PT Bank Jakarta (DL) menanggapi bahwa pemberian kuasa menjual kepada
pemegang saham menimbulkan ketidakjelasan atas status jaminan tersebut. Apabila
hal ini menimbulkan ketidakjelasan, maka TL tidak berkeberatan untuk meminta
perubahan surat kuasa tersebut untuk dialihkan kepada TL.
4) Temuan - Terdapat aset berupa tanah seluas 1.910,96 Ha untuk jaminan kredit
sebesar Rp30.816,26 juta yang dipinjam Pemegang Saham PT Bank Jakarta
(DL ) yang tidak jelas kelanju tannya
Pihak terkait dengan pemegang saham PT Bank Jakarta yaitu Grup Mercu Buana
(PT Mercu Buana Contractor, PT Yudistiria Utama, PT Buana Estate, PT Garmak
Motor dan PT Sagitarius Sari) mempunyai hutang per tanggal 30 Oktober 1997
sebesar Rp30.816,26 juta dengan jaminan tanah seluas 1.226.920 m2 di Mega
Mendung, Jawa Barat dan tanah seluas 1.788,27 ha di Langkat, Sumatera Utara.
Berdasarkan Tanda Terima Peminjaman oleh Sdr. I Wayan Danada dari Grup
Mercu Buana pada tanggal 1 Juni 2000, diketahui bahwa Sertifikat Hak Guna
Usaha (SHGU) tanah di Mega Mendung dipinjam untuk pengurusan perpanjanganmasa berlakunya. Namun hingga saat pemeriksaan tanggal 4 Juli 2005 atau telah
berselang lima tahun setelah tanggal peminjaman tersebut ijin HGU belum selesai
diperpanjang dan belum dikembalikan kepada PT Bank Jakarta (DL) oleh
pemegang saham.
Berdasarkan hasil pengamatan fisik secara langsung ke lokasi dan hasil wawancara
dengan Kepala Seksi Pertanahan BPN Kota Bogor (Sdr. Husaini) diperoleh
keterangan antara lain bahwa tanah di Mega Mendung sulit untuk diperpanjang ijin
HGU-nya karena tanah berupa perkebunan itu berada pada Level IV atau tidak
terurus oleh Dinas Perkebunan setempat, dan tidak ada upaya perbaikan yang
signifikan dari PT Mercu Buana. SHGU yang telah habis masa berlakunya otomatis
kehilangan hak tanggungan sesuai dengan UU Pertanahan Nomor 4 tahun 1996.SHGU di Mega Mendung tersebut sudah tidak bisa dijadikan jaminan atas hutang
bank kepada Pemerintah.
Pada tanggal 14 Desember 2004, pemegang saham PT Bank Jakarta, Sdr. H.
Probosutedjo telah meminjam SHGU tanah perkebunan di Langkat, Sumatera Utara
untuk perpanjangan usaha perkebunan Buana Estate.
Dalam tanda terima tanggal 27 Januari 2005 dijelaskan bahwa SHGU tersebut akan
diganti dengan sertifikat lain. Selain itu, dalam Surat BPN Kabupaten Langkat
Nomor 600/648/2005 tanggal 16 Juni 2005 dijelaskan bahwa SHGU tersebut masih
dalam proses pendaftaran hak. Jaminan yang dipinjam seharusnya diganti dengan
jaminan lain yang senilai sehingga ada kepastian hukum atas jaminan kredit.
Hal tersebut mengakibatkan tagihan PT Bank Jakarta (DL) kepada Grup Mercu
Buana tidak didukung dengan jaminan yang memadai.
Keadaan tersebut di atas terjadi karena Ketua TL adalah Pemegang Saham PT Bank
Jakarta (DL) sehingga independensi TL menjadi lemah.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 62/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 59 dari 82
Atas masalah ini, TL menanggapi antara lain bahwa sampai saat ini perpanjangan
masa waktu SHGU tersebut belum selesai. SHGU akan dikembalikan kepada PT
Bank Jakarta (DL) apabila perpanjangan telah selesai.
5)
Temuan - Aset berupa tanah seluas 39.763 m 2
untuk j aminan kr edit sebesarRp8.000,00 juta dikembalikan kepada pemiliknya oleh Pemegang Saham PT
Bank Jakarta (DL ) tanpa persetujuan dari Tim L ikui dasi (TL )
Baki debet PT Panca Bhakti Nusanatara (PBN) per tanggal 30 April 2005 adalah
sebesar Rp8.000,00 juta. Semula kredit ini dijamin dengan aktiva tetap berupa tanah
seluas 39.763 m2 yang terletak di Palembang a.n Sdr. Hedrik Lunardi. Kemudian,
berdasarkan surat tertanggal 5 Mei 1998, Sdr. H. Probosutedjo selaku Ketua TL
kepada Sdr. Waldjimin SW selaku Anggota TL menginstruksikan agar jaminan
tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dan mengambil alih semua kewajiban
yang terkait dengan jaminan tersebut menjadi tanggung jawab pribadinya ( personal
guarantee) .
Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat BI Nomor 5/257/DPIP/IPSiP tanggal 4September 2003 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan PT Bank Jakarta (DL) per
tanggal 30 September 2002, poin 2 yang menyatakan bahwa tindakan pengembalian
agunan PT PBN tanpa pengikatan baru oleh debitur penggantinya tidak dapat
diterima, karena berpotensi merugikan PT Bank Jakarta (DL). Sdr. H. Probosutedjo
sebagai pribadi dapat mengambil alih hutang PT PBN kepada PT Bank Jakarta
(DL) sepanjang ada persetujuan tertulis dari TL dan untuk pengambilalihan tersebut
harus dibuatkan pengikatan baru. Pengambilalihan yang disertai dengan pelepasan
agunan debitur lama tersebut harus disertai dengan agunan baru yang nilai dan
pengikatannya minimal sama dengan agunan lama.
Pengambilalihan jaminan tersebut mengakibatkan jaminan atas kredit PT PBN
menjadi tidak ada nilainya karena diganti dengan personal guarantee yang tidakada nilainya dan berpotensi tidak dapat dicairkan.
Hal ini terjadi karena Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) adalah Pemegang Saham
Utama PT Bank Jakarta, sehingga tidak ada pemisahan kewenangan yang jelas
antara kedua jabatan (status) tersebut.
Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, TL PT Bank Jakarta (DL)
menanggapi antara lain bahwa Sdr. H. Probosutedjo telah menyatakan dalam
suratnya bahwa kewajiban PT PBN telah diakui sebagai tanggung jawabnya,
sehingga dalam hal ini TL berhak menagih hutang PT PBN kepada beliau, dan oleh
karenanya tidak akan terjadi kerugian yang dialami oleh PT Bank Jakarta (DL).
Namun demikian, bila diperlukan saat ini juga tidak ada kesulitan untuk membuat
persetujuan maupun pengikatan baru sebagaimana dimaksud oleh BPK-RI.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 63/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 60 dari 82
6) Temuan - H utang PT I ntercon Kebon Jeruk pada PT Bank Jakarta (DL ) senil ai
Rp4.110,56 juta tidak di dukung jaminan dan tidak jelas cara penyelesaiannya
Berdasarkan data pembukuan PT Bank Jakarta (DL) per tanggal 31 Oktober 1997
(unaudited ) dapat diketahui bahwa outstanding hutang lima debitur adalah sebesar
Rp83.947,00 juta.
Pada tanggal 28 Maret 2001 kelima debitur itu membuat kesepakatan yang tertuang
di dalam Akta Nomor 51 tentang Perjanjian Pengalihan Hutang dan Perubahan
Pengakuan Hutang di depan Notaris H. Azhar Alia, SH yang berisi pengalihan
hutang dari kelima debitur tersebut kepada PT Intercon Interprises (kemudian
berganti nama menjadi PT Intercon Kebon Jeruk) sebanyak hutang mereka yang
belum lunas per tanggal 31 Oktober 1997.
Meskipun telah ada perjanjian pengalihan hutang senilai Rp102.000,00 juta, PT
Bank Jakarta (DL) tetap mencatat hutang PT Intercon Kebon Jeruk dalam
pembukuan internalnya sebesar Rp83.947,00 juta.
Sampai dengan tanggal 18 September 2003 PT Intercon Kebon Jeruk telah
membayar cicilan sebesar Rp21.836.00 juta, sehingga baki debet PT InterconKebon Jeruk per 18 September 2003 adalah sebesar Rp62.111,00 juta.
Kemudian pihak PT Bank Jakarta (DL) dengan persetujuan debitur berinisiatif
untuk menjual seluruh aset jaminan berupa tanah secara borongan kepada PT
Taman Kebon Jeruk Indah seharga Rp79.000,00 juta. Sehubungan dengan hal itu,
pada tanggal 16 September 2003 seluruh jaminan sertifikat tanah tersebut telah
diserahkan kepada Notaris Sutjipto, SH dan terkait dengan itu, PT Bank Jakarta
(DL) mendapatkan hak pembayaran atas piutangnya terhadap PT Intercon Kebon
Jeruk sebesar Rp49.243,44 juta.
PT Intercon Kebon Jeruk menyerahkan Bilyet Deposito Berjangka dari Bank Lippo
Nomor BD 1088523 sebesar Rp49.243,44 juta atas nama PT Taman Kebon Jeruk
kepada PT Bank Jakarta (DL). Bilyet deposito tersebut baru dapat dicairkan apabila
seluruh proses pemindahan kepemilikan dari para debitur ke PT Taman Kebon
Jeruk Indah telah sah dan selesai secara hukum. Surat kuasa pencairan deposito
telah diberikan kepada PT Bank Jakarta (DL) pada tanggal 28 Juni 2004.
Pada tanggal 5 Oktober 2004 telah diterima pembayaran dari PT Intercon Kebon
Jeruk sebesar Rp8.757,00 juta.
Dengan adanya pembayaran tersebut, maka baki debet PT Intercon Kebon Jeruk per
tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp62.111,00 juta – Rp8.757,00 juta =
Rp53.354,00 juta.
Apabila diperhitungkan dengan hasil penjualan aset jaminan sebesar Rp49.243,44
juta, maka seharusnya sisa kredit PT Interkon adalah sebesar Rp53.354,00 juta –Rp49.243,44 juta=Rp4.110,56 juta.
Dengan adanya penjualan jaminan kredit tersebut, mengakibatkan hutang PT
Intercon Kebon Jeruk sebesar Rp4.110,56 juta belum terjamin.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 64/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 61 dari 82
Seharusnya besar deposito yang diserahkan kepada PT Bank Jakarta (DL) sejumlah
sisa hutang yang masih outstanding di catatan pembukuan PT Bank Jakarta (DL).
Hal ini terjadi karena Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) adalah Pemegang Saham
Utama PT Bank Jakarta, sehingga tidak ada pemisahan kewenangan yang jelas
antara kedua jabatan (status) tersebut.
Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut di atas, TL PT Bank
Jakarta (DL) menanggapi antara lain bahwa seolah-olah ada kerugian/penghapusan
kredit sebesar Rp4.110,56 juta. Sebenarnya tidak demikian, karena setelah jaminan
dijual, masih ada 14 lembar SPP seluas 9.568 m2 sebagai jaminan yang akan diganti
dengan SHGB oleh Sdr. Eddy Yuwono, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris
H. Azhar Alia, SH Nomor 51. Namun mengingat Sdr. Eddy Yuwono pada saat ini
ditahan oleh pihak yang berwajib karena masalah lain, maka proses penggantian
SPP dengan SHGB oleh Sdr. Eddy Yuwono masih tertangguh. Dengan demikian,
maka kerugian/penghapusan tersebut belum terjadi dan mungkin dapat dihindarkan.
7)
Temuan - Serti fi kat dan bukti kepemil ikan tanah dan rumah sebagai jaminan
kredit sebesar Rp18.933,13 juta pada PT Bank Jakarta (DL) dikuasai pihak l ain
Jumlah baki debet tujuh debitur eks Kantor Cabang Medan per tanggal 30 April
2005 adalah sebesar Rp18.933,13 juta. Kredit tersebut dijamin dengan aset berupa
tanah, rumah dan personal guarantie senilai Rp20.099,32 juta. Aset jaminan
tersebut saat ini masih dipegang dan dikuasai oleh pihak ketiga (karyawan PT
Mercu Buana Medan) atas kuasa dari TL PT Bank Jakarta (DL).
Dari hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:
a) TL PT Bank Jakarta (DL) telah secara resmi memberi kuasa kepada Pemimpin
PT Mercu Buana Cabang Medan untuk menyimpan dan menguasai aset-aset
tersebut melalui surat Nomor 76/TBBJ/III/03 tanggal 26 Maret 2003 dan BeritaAcara Serah Terima tertanggal 31 Maret 2003;
b) Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Edwin ternyata bahwa pemberian
kuasa ini karena masa kerja Satuan Tugas Pemberesan Bank Jakarta eks
Cabang Medan telah berakhir sehingga untuk memudahkan proses
pengembalian kredit dokumen-dokumen terkait dengan aset-aset tersebut tetap
disimpan di Medan.
Hal tersebut mengakibatkan kredit-kredit yang diberikan kepada tujuh debitur
tersebut tidak didukung dengan jaminan yang memadai.
Keadaan ini terjadi karena Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) adalah Komisaris
Utama PT Mercu Buana sehingga independensinya menjadi lemah.
TL PT Bank Jakarta (DL) menanggapi bahwa penyerahan sertifikat dan bukti
kepemilikan kepada Pimpinan PT Mercu Buana adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 65/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 62 dari 82
a) Untuk menghemat biaya penagihan atas hutang tersebut karena jarak yang
harus ditempuh cukup jauh (Medan) dan memerlukan biaya transportasi
perjalanan yang cukup besar;
b) Pimpinan PT Mercu Buana Cabang Medan (Sdr. Subagio) adalah merupakan
adik dari Sdr. H. Probosutedjo;
c) PT Mercu Buana adalah merupakan grup perusahaan dari pemilik PT Bank
Jakarta (DL)/Ketua TL;
d) TL telah menempatkan seorang eks karyawan TL PT Bank Jakarta (DL)
sebagai petugas untuk menagih hutang-hutang tersebut dan menyampaikan
kepada TL.
8)
Temuan - Jaminan kredit yang belum terj ual berupa tanah dan bangunan pada
PT Bank Anr ico (DL ) tidak terawat dan dihuni oleh penghuni li ar
Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa jaminan kredit berupa tanah dan bangunan
yang belum terjual pada PT Bank Anrico (DL) ternyata tidak terawat dan dihunioleh penghuni liar. Tanah dan bangunan yang dimaksud adalah tanah dan bangunan
di Komplek Cut Meutia Bekasi Timur dan tanah di Cipondoh, Cileduk, Tangerang.
Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim BPK pada tanggal 4 Juli
2005 di Komplek Cut Meutia Bekasi Timur, diketahui hal-hal sebagai berikut:
a) Bangunan ruko sebanyak 67 ruko yang belum terjual, sebagian besar dalam
keadaan rusak, tidak ada listrik, air ataupun jaringan telepon;
b) Terdapat delapan ruko yang belum terjual dihuni oleh pihak-pihak yang
menyewa ruko tersebut secara langsung kepada PT Bunga Setangkai.
TL tidak mengetahui permasalahan ini sehingga sewa ruko tersebut diterima
oleh PT Bunga Setangkai;
c) Sebanyak 26 ruko beserta tanah kosong yang belum dibangun dalam proses
kasasi di Mahkamah Agung atas tuntutan pembatalan Akta Kuasa Jual Nomor
31, dengan penggugat Sdr. Anwar Syukur dan Sdr. Reno Anwar Syukur selaku
Pemegang Saham 99% PT Bank Anrico (DL);
d) Di depan ruko-ruko yang menghadap ke terminal terdapat pedagang kaki lima
yang menempati tanah yang dijaminkan tersebut. Sesuai dengan kesepakatan
antara PT Bunga Setangkai dengan Pemda setempat, PT Bunga Setangkai harus
membebaskan tanah di lokasi lain sebagai pengganti lokasi yang ditempati oleh
pedagang kaki lima tersebut.
Dari pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa tanah di Cipondoh, Cileduk,Tangerang dijaminkan oleh pihak terkait PT Bank Anrico (DL), yaitu PT Pangkalan
Menanti Film dengan total baki debet sebesar Rp306,81 juta. Tanah tersebut
mempunyai enam Sertifikat Hak Milik dengan total luas sebesar 6.084 m2 yang
telah dikuasi oleh TL.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 66/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 63 dari 82
Lokasi tanah cukup strategis karena letaknya berbatasan dengan perumahan dan
dekat dengan jalan raya. Namun demikian, tanah tersebut tidak laku dijual karena
telah terjadi penggalian tanah secara liar di lokasi itu oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab, sehingga kondisi tanah menjadi rendah dan tidak beraturan.
Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR
tanggal 14 Mei 1999 Pasal 20 yang menyebutkan bahwa sejak terbentuknya TL,
tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari pengurus bank kepada TL. Selain itu,
pada Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa TL wajib melaksanakan tugasnya secara
efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan likuidasi bank dalam waktu
singkat.
Kondisi ini mengakibatkan aset jaminan tersebut sulit untuk dijual, sehingga
mempengaruhi kelancaran pengembalian BLBI.
Hal ini terjadi karena tidak tersedianya biaya operasional yang dimiliki oleh TL
untuk mengamankan lokasi tersebut.
Mengenai hal tersebut, TL memberikan tanggapan sebagai berikut:
a) TL telah berupaya maksimal dengan meminta kepada pihak PT Bunga
Setangkai terhadap perawatan dan pemeliharaan kawasan Komplek Ruko Cut
Meutia Plaza, Bekasi Timur namun tidak pernah ditanggapi oleh pihak PT
Bunga Setangkai;
b) TL juga menyampaikan bahwa Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan
kredit oleh Debitur PT Bunga Setangkai, tidak diikat secara notarial sejak PT
Bank Anrico (DL) masih beroperasi (hipotik/hak tanggungan) sehingga
keberadaan jaminan secara fisik maupun hak pengelolaannya masih melekat
pada Debitur PT Bunga Setangkai. Demikian juga dengan Sertifikat Hak Milik
atas tanah-tanah yang berada di Cipondoh, Tangerang yang dijaminkan oleh PT
Pangkalan Menanti Film juga tidak diikat dengan akta notaris sehingga
keberadaan secara fisik maupun pengelolaannya masih melekat pada debitur PT
Pangkalan Menanti Film.
9)
Temuan - TL PT Bank Anr ico (DL ) dan TL Bank Mataram Dhanarta (DL ) tidak
menguasai bukti -bukti kepemil ikan aset berupa tanah dan/atau bangunan yang
dikuasa jualkan/jaminan kredit.
Dari pemeriksaan atas sisa aset ternyata terdapat aset pemegang saham yang
dikuasajualkan PT Bunga Setangkai (pihak terkait) kepada TL PT Bank Anrico
(DL) dan aset jaminan kredit PT Kapitaguna yang dikelola oleh TL PT Bank
Mataram Dhanarta (DL), tidak didukung oleh bukti kepemilikan dan belum
dilakukan proses pensertifikatan, sehingga kedua TL tersebut tidak menguasai bukti-bukti kepemilikan aset-aset jaminan tersebut.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 67/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 64 dari 82
Aset-aset yang dimaksud dan permasalahannya adalah sebagai berikut:
a) PT Bank Anrico (DL)
(1) Tanah di Batam, Riau seluas 192 m2, pembuatan sertifikat belum dilakukan
dan dokumen yang ada berupa Jual-Beli Bangunan;
(2) Tanah di Pekanbaru seluas 46.250 m2, pembuatan sertifikat belum
dilakukan dan dokumen yang ada berupa Akta Jual-Beli;
(3) Ruko di Komplek Cut Meutia Plaza, Bekasi seluas 145 m2. Sertifikatnya
berada pada Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Bunga Setangkai;
b) PT Bank Mataram Dhanarta (DL)
(1) Tanah di Bekasi seluas 20.705 m2, Sertifikat Hak Milik tidak dikuasai TL;
(2) Tanah di Citeureup, luas dan lokasinya tidak diketahui oleh TL. Sertifikat
Hak Guna Bangunan tidak dikuasai TL namun hanya terdapat surat jaminan
untuk perjanjian kredit;
(3) Tanah di Cikarang seluas 23.073 m
2
. Sertifikat masih dikuasai Debitur PTKapitaguna. Dari hasil pemeriksaan fisik oleh Tim BPK pada tanggal 7 Juli
2005 diketahui bahwa atas tanah tersebut telah penuh dihuni oleh penghuni
liar sekitar 40 keluarga dengan rumah tinggal permanen dan saat ini tanah
sedang dalam proses penyelesaian sengketa antara warga dengan Direktur
PT Kapitaguna (Sdr. Edi Chandra).
Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BI Nomor
32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 yang antara lain menyatakan bahwa sejak
terbentuknya TL, tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari pengurus bank
kepada TL.
Seharusnya TL melakukan upaya untuk menyelesaikan bukti-bukti kepemilikan
tanah dan bangunan tersebut.
Hal ini mengakibatkan TL tidak dapat menjual tanah dan bangunan tersebut
sehingga mengurangi potensi pelunasan BLBI.
Kondisi ini disebabkan tidak adanya itikad yang baik dari pemegang saham PT
Bunga Setangkai yang juga pemegang saham mayoritas PT Bank Anrico (DL) dan
TL kedua BDL tersebut kurang berupaya untuk menyelesaikan bukti-bukti
kepemilikan aset yang dikuasajualkan/aset jaminan.
Mengenai hal tersebut, TL kedua BDL tersebut memberikan tanggapan antara lain
sebagai berikut:
a) PT Bank Anrico (DL)
(1) Terhadap tanah di Batam, Riau seluas 192 m2, telah diupayakan meminta
kepada pihak PT Bunga Setangkai selaku pemilik untuk melengkapi
dokumen kepemilikan tanah dan bangunan namun hingga saat ini tidak
mendapat tanggapan dari yang bersangkutan;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 68/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 65 dari 82
(2) Tanah di Pekanbaru seluas 46.250 m2 merupakan aset (bukan jaminan)
kredit yang tercatat atas nama orang lain yang diserahkan oleh H. Anwar
Syukur melalui Akta Kuasa Jual Nomor 52. TL tidak melihat adanya
ketentuan di dalam PP Nomor 25 Tahun 1999 juncto SK Direksi BI Nomor
32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 yang secara tegas mengatur
kewajiban TL untuk melakukan pengurusan sertifikat mengingat aset yangdiserahkan dimaksud bukan sepenuhnya milik bank termasuk adanya biaya
yang timbul akibat adanya proses permohonan sertifikat. TL berpendapat
bahwa proses pengurusan sertifikat sepenuhnya merupakan kewajiban
pemilik;
(3) Mengenai ruko di Komplek Cut Meutia Plaza, Bekasi seluas 145 m2, TL
telah meminta melalui surat tanggal 1 Juli 1999 kepada Sdr. H. Anwar
Syukur untuk menyerahkan dua buah sertifikat jaminan kredit atas nama
debitur PT Bunga Setangkai, namun hingga saat ini belum mendapatkan
tanggapan.
b) PT Bank Mataram Dhanarta (DL)
(1) Tanah di Bekasi seluas 20.705 m2 dan Sertifikatnya tidak dikuasai TL.
Upaya yang telah dilakukan oleh TL adalah meminta sertifikat tersebut
kepada debitur melalui kantor pengacaranya namun tidak ada realisasinya.
Saat ini pengacara debitur telah mengundurkan diri dan debitur tidak
diketahui keberadaannya;
(2) Tanah di Citeureup dengan luas 5.048 m2 pernah ditawarkan kepada Balai
Lelang Ray White pada tahun 2000, namun setelah ditawarkan tidak ada
pembelinya. Selanjutnya menyerahkan kepada Kantor Pengacara Sonie
untuk dilakukan penjualan melalui eksekusi Pengadilan Negeri Cibinong,
Bogor, dan telah didaftarkan sita jaminan pada Pengadilan Negeri Cibinong
namun belum laku dijual.
(3) Tanah di Cikarang seluas 23.073 m2 ternyata telah ditempati oleh penghuni
liar.
10)
Temuan - Kredit pihak terkait seni lai Rp52.433,00 ju ta pada PT Bank Guna
I nternasional (DL ) tidak terjamin dan tidak jelas penyelesaiannya
Dari pemeriksaan diketahui bahwa dari jumlah saldo kredit kepada pihak terkait
dengan nilai buku sebesar Rp70.821,00 juta, terdapat kredit kepada pihak terkait
dengan nilai buku sebesar Rp52.433,00 juta yang tidak terjamin, yang rinciannya
sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 69/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 66 dari 82
dalam juta rupiah
No. Nama Debitur Nilai Buku Keterangan
1. PT Prasetia Pertiwi
(Perumahan Tenjo)
17.128,00 Tidak ada jaminan
2. PT Arta Buana Sakti
(Perumahan Bumi Indah)
22.466,00 Tidak ada jaminan
3. PT Aneka Jaya 10.749,00 Tanah di Pasar Kemis dengan
nilai Likuidasi (Appraisal)
senilai Rp8.000,00 juta.
4. Lainnya (grup) 2.090,00 Tidak ada jaminan
Total 52.433,00
Dari data tersebut di atas terlihat bahwa hanya PT Aneka Jaya yang mempunyai
jaminan sedangkan kredit lainnya tidak didukung dengan jaminan yang memadai.
BPK-RI telah melakukan konfirmasi dengan pihak yang mewakili ketiga
perusahaan tersebut pada tanggal 5 Juli 2005 dan mendapatkan komitmen dari
mereka untuk memberikan jaminan tambahan berupa tanah di Bumi Indah yangnilainya cukup memadai untuk menjamin kreditnya
BPK-RI juga telah melakukan peninjauan terhadap aset yang direncanakan akan
diserahkan pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Juli 2005. Aset yang
direncanakan untuk diserahkan adalah tanah pada Proyek Bumi Indah seluas
33,6 ha. Nilai NJOP atas tanah tersebut bervariasi antara Rp82.000,00 sampai
dengan Rp285.000,00 per m2.
Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR
tanggal 14 Mei 1999 Pasal 20 yang menyebutkan bahwa sejak terbentuknya TL,
tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari pengurus bank kepada TL. Selain itu,
pada Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa TL wajib melaksanakan tugasnya secara
efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan likuidasi bank dalam waktusingkat.
Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian negara karena kewajiban PT Bank
Guna Internasional (DL) kepada Pemerintah per tanggal 30 April 2005 adalah
sebesar Rp95.000,00 juta tidak dapat dilunasi mengingat salah satu sumber
pembayarannya berasal dari pelunasan kredit pihak terkait tersebut
Kondisi tersebut di atas terjadi karena tidak adanya niat baik dari pihak terkait
untuk melunasi hutangnya dan TL tidak segera menindaklanjuti rencana
penambahan jaminan yang dijanjikan pihak terkait.
TL menanggapi bahwa TL telah melakukan upaya agar kredit tersebut dapat
diselesaikan namun karena tidak adanya niat baik dari pihak terkait sehinggasampai pemeriksaan berakhir kredit ini belum diselesaikan.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 70/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 67 dari 82
e. Indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK).
Berikut ini adalah temuan pemeriksaan yang menurut auditor berindikasi tindak pidana
korupsi (TPK) yang masih dalam proses telaahan hukum oleh Tim Bantuan Hukum
Pusat BPK-RI:
Temuan-temuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1)
Temuan - Pembloki ran, penyitaan dan pengali han deposito hasil pencairan aset
PT Bank Pacifi c (DL ) di PT Bank BNI menyimpang dari ketentuan yang ada
dan dapat mengurangi potensi pengembalian kewajiban kepada Negara sebesar
Rp64.010,00 ju ta ekuivalen USD7,400.00 ri bu.
PT. Wicaksana Overseas International, Tbk. (PT WOI) melakukan gugatan perkara
terhadap PT Pacific International Finance (PT PIF) dan PT Bank Pacific karena
adanya kasus Commercial Paper (CP) yang dikeluarkan oleh PT PIF pihak terkait
PT Bank Pacific. Dalam hal ini PT Bank Pacific bertindak sebagai penjamin
(avalis).
Proses perkara dimulai pada tahun 1996 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, dan terakhir adalah Kasasi di Mahkamah
Agung yang putusannya diterima pada tahun 2000. Seluruh keputusan pengadilan
tersebut pada intinya memenangkan PT WOI dan menyarankan agar dilakukan
pembayaran kepada PT WOI.
Sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Agung – RI Nomor 3678/Pdt/1998
tanggal 28 Juni 2000 antara lain dinyatakan bahwa PT PIF dan PT Bank Pacific
dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kembali kepada PT WOI
jumlah pokok dua buah CP sebesar USD5,000.00 ribu ditambah bunga sebesar 6%
per tahun dihitung sejak tanggal 16 April 1996 sampai dengan jumlah pokok/nilai
pokok dibayar lunas.
Di samping itu dinyatakan pula, bahwa dengan kondisi ekonomi sekarang di mananilai tukar mata uang rupiah melemah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat,
maka putusan tersebut sangat memberatkan sehingga adalah patut dan adil apabila
tidak ditetapkan pembayaran bunga yang demikian itu.
Berdasarkan permohonan PT WOI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan
penetapan Draft Nomor135/2001 tanggal 30 Maret 2004 tentang penyitaan
eksekusi/pemblokiran terhadap harta kekayaan PT Bank Pacific (DL) yang berada
pada PT Bank BNI sejumlah Rp75.000,00 juta yang terdiri atas sertifikat deposito
dengan rincian sebagai berikut:
dalam juta rupiah
No. Bilyet Nominal
1 AA 433330 15.000,00
2 AA 433331 20.000,00
3 AA 433405 35.000,00
4 AA 433917 5.000,00
Jumlah 75.000,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 71/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 68 dari 82
Deposito PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp75.000,00 juta merupakan uang hasil
pencairan aset dalam rangka pelaksanaan likuidasi yang disimpan di PT Bank BNI
sebelum disetor kepada Negara dalam rangka pelunasan BLBI. Sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50,
deposito ini merupakan hak negara dan tidak dapat disita oleh pihak manapun.
Selanjutnya sesuai dengan penetapan Draft Nomor135/2001 Eks tanggal 16 April
2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan eksekusi pencairan atas bilyet
deposito sebesar Rp64.010,00 juta ekuivalen USD7,400.00 ribu, terdiri atas pokok
sebesar USD5,000.00 ribu dan bunga sebesar USD2,400.00 ribu (delapan tahun)
yang ditransfer ke rekening Pengadilan Negeri Jakpus. Sedangkan sisa deposito
sebesar Rp10.990,00 ribu dikembalikan dan dititipkan oleh pengadilan di PT Bank
BNI, yang kemudian telah dibuka blokir dan dipindahkan ke rekening Tim
Likuidasi.
Sehubungan dengan hal ini Tim Likuidasi telah melakukan upaya-upaya untuk
mempertahankan agar deposito tidak dicairkan, di antaranya melalui permintaan
kepada PT Bank BNI agar tidak mencairkan deposito tanpa persetujuan Tim
Likuidasi PT Bank Pacific (DL), pengajuan surat keberatan kepada pengadilan, dan
melaporkan pelaksaanaan sita jaminan dan sita eksekusi kepada Direktorat Perijinan
dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia (DPIP-BI). Perkembangan terakhir, Tim
Likuidasi telah melakukan upaya penyampaian memori banding atas tidak
diterimanya gugatan terhadap PT WOI dan PT Bank BNI yang telah melaksanakan
eksekusi Deposito milik PT Bank Pacific (DL).
Pencairan deposito terjadi karena adanya kerjasama antara PT WOI, Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dan Pemimpin Cabang Kantor PT Bank BNI Jakarta Pusat,
yang memungkinkan sita jaminan dan sita eksekusi atas Deposito PT Bank Pacific
(DL) dapat terlaksana, sebagai berikut:
a) PT WOI meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan sita
jaminan dan eksekusi atas deposito milik PT Bank Pacific (DL);
b) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan sita jaminan dan sita eksekusi atas
deposito milik PT Bank Pacific (DL);
c) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memperhatikan seluruh amar putusan
Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa yang duhukum adalah PT Bank
Pacific bukan PT Bank Pacific (DL) serta kepatutan untuk tidak membebankan
bunga karena krisis ekonomi;
d) Pemimpin Kantor Cabang PT Bank BNI Jakarta Pusat, memberikan
kesempatan pengadilan untuk melaksanakan perintah pengadilan tanpa
mendapatkan kepastian atas kesesuaian antara Penetapan Sita dengan Amar
Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung;
e) Pemimpin Kantor Cabang PT Bank BNI Jakarta Pusat tidak memberikan
perlindungan yang memadai atas dana nasabah yang disimpan di PT Bank BNI.
Seluruh proses yang dilakukan oleh PT Bank BNI sebelumnya tidak diberitahukan
dan disetujui oleh Bank Indonesia/Menteri Keuangan.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 72/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 69 dari 82
Hal demikian tidak sesuai dengan:
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal
50 yang antara lain menyatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan
penyitaan terhadap:
(1) Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada padainstansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
(2) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
b) Undang-undang perbankan yang antara lain menyatakan bahwa bank harus
menjaga kerahasiaan data keuangan penyimpan dana. Rahasia bank dapat
dibuka hanya atas permintaan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
dengan atas persetujan Menteri Keuangan/Bank Indonesia;
c) PP Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 16, yang antara lain menyatakan bahwa
likuidasi bank dilakukan dengan cara pencairan harta dan/atau penagihan
piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank
kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut;
d) Kep DIR BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Pasal 30 yang antara
lain menyatakan, hasil pencairan harta kekayaan BDL disetorkan kepada bank
yang telah ditunjuk oleh TL pada rekening deposito dan/atau tabungan.
Pencairan rekening tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan Bank Indonesia;
e) Amar Putusan Mahkamah Agung – RI Nomor 3678/Pdt/1998 tanggal 28 Juni
2000.
Pelaksanaan sita eksekusi Deposito PT Bank Pacific (DL) di PT Bank BNI yang
menyimpang dari ketentuan ini mengakibatkan kerugian negara sebesar
Rp64.010,00 juta ekuivalen USD7,400.00 ribu.
2)
Temuan - Pembloki ran, penyitaan dan pengali han deposito dan gir o di PT Bank
BN I hasil pencair an aset PT Sejahtera Bank Umum (DL ) seni lai Rp29.215,00
juta ti dak sesuai dengan ketentuan yang ada dan berpotensi mengurangi potensi
pengembalian kewajiban kepada Negara.
Dalam rekening PT Sejahtera Bank Umum Dalam Likuidasi (SBU DL) per tanggal
1 November 1997, tercatat kewajiban PT SBU (DL) kepada Grup BCA yang terdiri
atas Deposito Rupiah sebesar Rp57.500,00 juta dan Deposito Valas sebesar
USD3,000.00 ribu.
Melalui Perjanjian Pengalihan Piutang, pada tanggal 30 Desember 1997, piutang
Grup BCA ini kemudian dialihkan kepada PT Bumi Indira Wisesa (PT BIW)
dengan nilai pengalihan sebesar Rp69.245,20 juta. Kemudian pada tanggal yang
sama PT BIW kemudian menjual/mengalihkan piutang tersebut kepada PT Asmawi
Agung Corporation (PT ASCO) berdasarkan perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 30
Desember 1997 antara PT BIW dengan PT ASCO. PT ASCO sendiri merupakan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 73/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 70 dari 82
pihak terkait PT SBU (DL), karena pemegang saham utama di PT SBU (DL)
merupakan juga pemegang saham dan komisaris di PT ASCO.
Pada tanggal 29 Juni 1999, PT ASCO mengirim surat Nomor 024/VI/Dirut/99
kepada TL PT SBU (DL), yang berisi permintaan untuk melakukan kompensasi
antara piutang PT ASCO tersebut di atas sebesar Rp69.245,03 juta dengan utang
Grup PT ASCO di PT SBU (DL) sebesar Rp49.256,22 juta.
Permintaan tersebut dijawab oleh TL PT SBU (DL) dengan surat Nomor
894/TL/SBU-DL/VII/99 tanggal 6 Juli 1999 yang antara lain menyatakan bahwa
kompensasi piutang dengan utang PT ASCO tidak dapat dilakukan karena PT
ASCO merupakan Pihak Terkait. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia Nomor 32/53/Kep.DIR tanggal 14 Mei 1999 pada Pasal 39.
Berdasarkan tuntutan PT Bank Astria (DL), pada tanggal 25 Februari 2000, PT
ASCO dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/PAILIT/2000/PN.NIAGA/ JKT.PST dan menunjuk
I Nyoman Putra, SH (INP) sebagai Hakim Pengawas serta mengangkat Hendra
Reza Putra, SH (HRP) sebagai Kurator. Atas putusan tersebut, PT ASCOmengajukan kasasi dan putusan Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi tersebut.
PT ASCO kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan putusan MA
adalah menolak Peninjauan Kembali tersebut.
Berdasarkan putusan MA dan permohonan kurator, Hakim Pengawas INP
mengeluarkan Penetapan tanggal 10 Juli 2000 yang memberi ijin dan
memerintahkan kurator HRPuntuk menarik dana milik PT ASCO yang disimpan di
rekening penampungan TL PT SBU (DL) sebesar Rp69.218,76 juta dan kemudian
dikuasai dan dikelola oleh kurator sebagaimana mestinya sebagai boedel pailit.
Hal ini kemudian diperkuat dengan penetapan pada tanggal 30 November 2004 oleh
Hakim Pengawas Agus Subroto, SH, MH (AS) yang memerintahkan kurator
dan/atau kuasa hukum kurator untuk melaksanakan pemblokiran atas rekening-rekening TL PT SBU (DL) sebagai boedel pailit PT ASCO sejumlah Rp69.218,76
juta yang ada di BNI’46 (Persero) TBk, Kantor Cabang Utama Gambir dan Kantor
Cabang BNI’46 Tbk, Gedung Garuda, untuk selanjutnya boedel pailit tersebut
diserahkan oleh Kepala Cabang BNI’46 (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama
Gambir, Jakarta Pusat dan/atau pejabat bank yang mewakili BNI’46 (Persero) Tbk
kepada kuasa hukum kurator.
PT BNI (Persero) Tbk Kantor Kantor Wilayah dengan Surat Nomor
W.10/7.5/1085/R tanggal 7 Desember 2004 kepada PT BNI (Persero) Tbk Kantor
Cabang Utama Gambir menyatakan bahwa permohonan blokir atas rekening TL PT
SBU (DL) dapat dipenuhi/dilaksanakan.
Pemblokiran dilakukan pada tanggal 7 Desember 2004 dengan Berita Acara
Pemblokiran tanggal 7 Desember 2004 yang dilakukan oleh kurator PT ASCO.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 74/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 71 dari 82
Rekening TL PT SBU (DL) di PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama
Gambir yang diblokir adalah sebagai berikut:
No Rekening Nomor Nilai
1 Deposito 089.000393453.103 Rp2.000.000.000,00
2 Deposito 089.000393453.104 Rp10.000.000.000,003 Deposito 089.000393453.105 Rp10.000.000.000,00
4 Deposito 089.000393453.106 Rp3.000.000.000,00
5 Giro 089.000409555.003 Rp3.310.320.819,32
6 Giro 089.000409555.001 Rp229.174.324,40
7 Giro 089.000393453.006 JPY7,617,663.00
8 Giro 089.000393453.002 USD11,606.58
9 Giro 089.000393453.001 Rp61.869.252,39
Pada tanggal 9 Desember 2004 dilakukan pemblokiran kembali berdasar Berita
Acara Pemblokiran tanggal 9 Desember 2004 dengan rekening yang diblokir yaitu:
No Rekening Nomor Nilai
1 Giro 089.000409555.002 Rp251.131.228,84
Dari hasil diskusi dengan pejabat PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama
Gambir tanggal 6 Juli 2005, diperoleh penjelasan bahwa pengisian nomor rekening
dan nilainya dalam Berita Acara Pemblokiran dilakukan pada saat pemblokiran
berdasarkan data yang diberikan oleh PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama
Gambir dan ditulis tangan pada berita acara tersebut.
PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Gambir dengan surat Nomor
Gambir/178/R tanggal 4 Februari 2005 memberitahukan kepada TL PT SBU, akan
menyerahkan atau melakukan transfer boedel pailit PT ASCO berupa dana yang
terdapat pada rekening TL PT SBU pada tanggal 4 Februari 2004 yang
pelaksanaannya dilakukan kuasa hukum BNI.Pada tanggal 7 Februari 2005, Juru Sita Pengadilan Negeri/Niaga dan HAM Jakarta
Pusat melakukan sita jaminan/pemblokiran rekening dengan Berita Acara Sita
Jaminan/Pemblokiran Rekening Nomor 30/Pdt.G/2005/-PN.JKT.PST atas rekening
TL PT SBU (DL) di PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Gambir yaitu
sebagai berikut:
No Rekening Nomor Nilai Keterangan
dari BNI
1 Deposito 089.000393453.103 Rp2.000.000.000,00 Tidak ada dananya
2 Deposito 089.000393453.104 Rp10.000.000.000,00 Tidak ada dananya
3 Deposito 089.000393453.105 Rp10.000.000.000,00 Tidak ada dananya
4 Deposito 089.000393453.106 Rp3.000.000.000,00 Tidak ada dananya
5 Giro 089.000409555.003 Rp3.310.320.819,92 Rp11.492.212,00
6 Giro 089.000409555.001 Rp229.174.324,40 Rp193.112.806,00
7 Giro 089.000393453.006 JPY7,617,663.00 JPY 100,000.00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 75/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 72 dari 82
Hakim Pengawas AS mengeluarkan Penetapan tanggal 7 April 2005 yang memberi
ijin kepada kurator untuk menarik dan melakukan pengalihan seluruh sisa pokok
boedel pailit dan seluruh bunga boedel pailit PT ASCO dalam rekening-rekening
penampungan TL PT SBU (DL) yang ada di BNI’46 (Persero) Tbk, Kantor Cabang
Utama Gambir dan Kantor Cabang BNI’46 (Persero) Tbk, Gedung Garuda kepada
rekening kurator.
Kurator melakukan pengalihan, penarikan dan penguasaan atas rekening TL PT
SBU (DL) ke rekening kurator dengan Berita Acara tanggal 18 April 2005, sebagai
berikut:
No Rekening Nomor Nilai Keterangan
1 Giro 089.000393453.001 Rp- Di bawah saldo minimum
2 Giro 089.000393453.002 USD - Di bawah saldo minimum
3 Giro 089.000393453.006 JPY - Di bawah saldo minimum
4 Giro 089.000409555.001 Rp192.602.727,00
5 Giro 089.000409555.002 Rp- Di bawah Saldo Minimum
6 Giro 089.000409555.003 Rp10.990.501,00
7 Deposito 089.000393453.103 Rp- Kosong
8 Deposito 089.000393453.104 Rp- Kosong
9 Deposito 089.000393453.105 Rp- Kosong
10 Deposito 089.000393453.106 Rp- Kosong
PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Gambir kemudian memberitahukan
kepada TL PT SBU (DL) dengan surat Nomor GBR/03/1116/2005 tanggal 19 April
2005 tentang pelaksanaan pengalihan dana dari rekening TL PT SBU (DL) ke
rekening kurator yang telah dilakukan pada tanggal 18 April 2005.
Kurator terus mencari dana milik TL PT SBU (DL) dan mengajukan pemblokiran
rekening TL PT SBU (DL) di Bank Mandiri Cabang Juanda. Bank Mandiri Cabang
Juanda dengan surat Nomor 3.Sp.JJd/CSO/150.2005 tanggal 8 April 2005
memberitahukan kepada TL PT SBU (DL), telah melakukan pemblokiran rekening
giro TL PT SBU (DL) yang ada di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta
Juanda.
Dengan demikian jumlah rekening TL PT SBU (DL) di BNI dan Bank Mandiri
yang telah diblokir dan/atau dipindahbukukan adalah:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 76/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 73 dari 82
No Rekening Nomor Diblokir Tgl Pem-
blokiran
Pencairan Tgl Pen-
cairan
Bank BNI
1 Deposito 089.000393453.103 Rp 2.000.000.000,00 7 Des 2004 Rp 2.000.000.000,00 4 Feb 2005
2 Deposito 089.000393453.104 Rp 10.000.000.000,00 7 Des 2004 Rp10.000.000.000,00 4 Feb 2005
3 Deposito 089.000393453.105 Rp 10.000.000.000,00 7 Des 2004 Rp10.000.000.000,00 4 Feb 2005
4 Deposito 089.000393453.106 Rp 3.000.000.000,00 7 Des 2004 Rp3.000.000.000,00 4 Feb 2005
5 Giro 089.000393453.001 Rp 61.869.252,39 7 Des 2004 Rp126.869.252,00 4 Feb 2005
6 Giro 089.000393453.002 USD 11,606.58 7 Des 2004 USD10,610.34 4 Feb 2005
7 Giro 089.000393453.006 JPY 7,617,663.00 7 Des 2004 JPY7,517,397.00 4 Feb 2005
JPY 100,000.00 7 Feb 2005 - -
8 Giro 089.000409555.001 Rp 229.174.324,40 7 Des 2004 Rp229.174.324,00 4 Feb 2005
Rp 193.112.806,00 7 Feb 2005 Rp192.602.727,00 18 Apr 2005
9 Giro 089.000409555.002 Rp 251.131.228,84 9 Des 2004 Rp251.131.228,00 4 Feb 2005
10 Giro 089.000409555.003 Rp 3.310.320.819,92 7 Des 2004 Rp2.644.070.819,00 4 Feb 2005
Rp 11.492.212,00 7 Feb 2005 Rp10.990.501,00 18 Apr 2005
Jumlah Dep/Giro Rupiah Rp 29.057.100.643,55 Rp28.454.838.851,00
Jumlah Giro USD USD 11,606.58 USD10,610.34
Jumlah Giro JPY JPY 7,617,663.00 JPY7,517,397.00
Bank Mandiri
Giro 119-00-0428146-3 Rp 2.277.261.984,58 8 Apr 2005 - -
Jumlah Deposito & Giro Rupiah Rp28.454.838.851,00
USD10,610.34 Kurs 1USDJumlah Giro USD
eq. Rp97.668.179.70 Rp9.205,00
JPY7,517,397.00 Kurs JPY100Jumlah Giro JPY
eq. Rp662.496.169.77 Rp8.812,84
Total dalam Rupiah Rp29.215.003.200,47
Rekening-rekening tersebut berisi hasil pencairan asset PT SBU (DL) yang untuk
sementara ditampung sebelum disetorkan ke Pemerintah sebagai pengganti Dana
Talangan yang telah diterima PT SBU, yaitu:
a) Giro BNI Nomor 089.000393453.001 menampung dana hasil penagihan kredit
dalam mata uang Rupiah;
b) Giro BNI Nomor 089.000393453.002 menampung dana hasil penagihan kredit
dalam mata uang USD;
c) Giro BNI Nomor 089.000393453.006 menampung dana hasil penagihan kredit
dalam mata uang JPY;
d) Giro BNI Nomor 089.000409555.002 menampung dana hasil penjualan asset
berupa Harta Tetap dan Inventaris;
e) Deposito-deposito merupakan penempatan dana hasil pencairan asset dalam
bentuk deposito;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 77/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 74 dari 82
f) Giro BNI Nomor 089.000409555.001 menampung hasil penempatan dana yang
digunakan sebagai biaya operasional TL;
g) Giro BNI Nomor 089.000409555.003 menampung hasil penempatan dana yang
digunakan sebagai biaya operasional TL;
h)
Giro Bank Mandiri Nomor 119-00-0428146-3 merupakan menampung hasil penempatan dana yang digunakan sebagai biaya operasional TL.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal
50 menyatakan bahwa pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap
uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 40 ayat (1)
menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (2) menyatakan
bahwa anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi
lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut
Pasal 40 diancam dengan pidana.
Dari hal-hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa:
a) Dana TL PT SBU (DL) yang tersimpan di Bank BNI dan Bank Mandiri
merupakan dana hasil pencairan asset PT SBU (DL) yang akan disetor ke
Pemerintah sebagai pengganti Dana Talangan dan/atau BLBI sehingga dana
tersebut merupakan uang yang harus disetor ke Negara. Pemblokiran, penyitaan
bahkan pencairan/pengalihan dana tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1
Tahun 2004;
b) Pada saat pemblokiran rekening, pemberian data nomor rekening TL PT SBU
(DL) dan jumlahnya oleh pejabat Bank BNI kepada kurator melanggar UU
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan khususnya kerahasiaan bank;
c)
Pemblokiran dan pencairan/pengalihan dana tersebut berpotensi merugikan
Negara sebesar Rp29.215.003.200,47 karena pengembalian Dana Talangan ke
Pemerintah menjadi berkurang.
3) Temuan - Kebijakan TL PT Bank Pacif ic (DL ) dalam penerapan kurs untuk
pelunasan kredit oleh debitur PT Citr a Fl our M il s Persada (PT CFMP) tidak
sesuai dengan ketentuan dan merugikan PT Bank Pacific (DL) sebesar
Rp24.857,97 juta
PT Citra Flour Mils Persada (PT CFMP), perusahaan yang bergerak dibidang
industri tepung terigu memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pacific sebesar
USD4,116.92 ribu yang merupakan kredit sindikasi dari tujuh bank yang dipimpinoleh Hongkong Shanghai Bank Corp. dengan total kredit sebesar USD31,498.98
ribu. Kredit tersebut dijamin secara paripasu dengan peserta sindikasi lainnya,
yaitu:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 78/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 75 dari 82
a) Hipotik senilai USD 35.000,00 ribu;
b) Cessie atas seluruh tagihan / income yang disetor ke dalam Escrow Account ;
c) Gadai saham seluruh pemegang saham;
d) Pengalihan hak/assignment atas hak PT CFMP atas proyek:
(1) The Joint Venture Agreement antara pemegang saham;
(2) The Gold Coin offtake Agreement kepada PT CFMP;
(3) The Construction Contract ;
(4) The Management and Technical Assistance Management ;
(5) Seluruh jaminan bank yang diterima oleh PT CFMP atas proyek;
(6) Seluruh hasil asuransi dari seluruh proyek ini;
(7) BULOG off take agreement kepada PT CFMP.
Jadwal pelunasan kredit tersebut adalah sebagai berikut:
dalam USD
Bulan Pelunasan % PelunasanPorsi PT Bank Pacific
(USD)
January 1998 5% 206,062.00
Juli 1998 6% 247,274.00
Januari 1999 7% 288,486.00
Juli 1999 7% 288,486.00
Januari 2000 8% 329,699.00
Juli 2000 8% 329,699.00
Januari 2001 9% 370,911.00Juli 2001 10% 412,123.00
Januari 2002 40% 1,648,493.00
Sehubungan dengan proses likuidasi PT Bank Pacific, pada tanggal 14 Januari
1998, Kepala Cabang PT Bank Pacific – Mangga Dua mengirimkan surat kepada
Tim Likuidasi PT Bank Pacific (DL) yang merupakan surat balasan atas permintaan
Tim Likuidasi tentang Relaas PT Citra Flour Mils Persada dan riwayat kreditnya
kepada PT Bank Pacific. Surat Kepala Cabang tersebut antara lain memuat hal-hal
sebagai berikut:
a) PT CFMP bermaksud menyelesaikan fasilitas kredit sindikasi yang merupakan
porsi PT Bank Pacific (DL) sebesar USD4,116.92 ribu akan tetapi dalam
bentuk mata uang Rupiah dengan kondisi dengan kurs 1 USD = Rp2.400,00dan jangka waktu pelunasan dua tahun dengan kurs tetap;
b) Kepala Cabang mengusulkan agar pelunasan dengan kurs 1 USD = Rp.2.420,00
yang merupakan rate pada saat pinjaman dikonversi ke USD. Pelunasan
diangsur tiga kali yaitu angsuran I pada bulan Februari 1998 sebesar
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 79/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 76 dari 82
Rp3.500,00 juta, angsuran II pada Juli 1998 sebesar Rp3.500,00 juta, dan
angsuran III pada bulan Januari 1999 sebesar Rp3.000,00 juta;
c) Kepala Cabang juga memberikan pendapat bahwa penyelesaian kredit yang
lebih cepat akan menghilangkan risiko kredit tidak tertagih. Hal ini mengingat
pendapatan debitur dalam bentuk Rupiah sedangkan kewajibannya dalam
bentuk USD, maka pelunasannya akan berisiko karena kenaikan nilai kurs
Rupiah terhadap Dolar.
Atas surat dari Pimpinan Cabang tesebut Tim TL memberikan tanggapan bahwa:
a) Apabila hal tersebut memaksa maka TL meminta pembayaran sekaligus dan
tidak diangsur sebesar Rp10 milyar;
b) Meminta cabang mempelajari hal tersebut karena akan adanya penghapusan
yang cukup besar (+/- Rp5,2 milyar);
c) Pelunasan paling lambat bulan Februari 1998.
Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 1998 terbit Nota Kredit Pemindahbukuan dari
Bank Arta Niaga Kencana atas nama PT Citra Flour Mils Persada kepada PT BankPacific (DL) sebesar Rp483,95 juta. Pada tanggal 30 Maret 1998 terbit nota serupa
sebesar Rp10.000,00 juta.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa hal sebagai
berikut:
a) Cara pelunasan dengan menggunakan kurs Rupiah adalah merupakan usulan
dari Kepala Cabang Mangga Dua yang disetujui oleh Tim Likuidasi;
b) Dilihat dari usaha debitur yang masih berjalan dengan baik, dan jaminan yang
sangat memadai, maka seharusnya debitur dapat melunasi kewajibannya sesuai
dengan perjanjian. Selanjutnya apabila mengacu pada jangka waktu pelunasan
kredit, yaitu terakhir pada bulan Januari 2002, berarti jangka waktu pelunasantersebut masih dalam masa kerja Tim Likudasi. Dengan demikian, kondisi
debitur dan keterbatasan waktu tidak dapat dijadikan alasan yang tepat;
c) Dengan diterimanya pelunasan pokok piutang sebesar Rp10.000,00 juta berarti
PT Bank Pacific (DL) telah memberlakukan kurs transaksi untuk pelunasan
tersebut sebesar Rp2.429,00 per 1 USD, padahal kurs transaksi yang berlaku
pada tanggal 30 Maret 1998 adalah sebesar Rp8.467,00 per 1 USD. Dengan
demikian kebijakan TL tersebut telah merugikan PT Bank Pacific (DL) sebesar
Rp24.857,97 juta dengan perhitungan sebagai berikut:
(1) Pelunasan berdasarkan kurs Rp2.429,00/1 USD = Rp10.000,00 juta
(2) Pelunasan seharusnya berdasarkan kurs transaksi
Rp8.467,00/USD x USD4,116,921.00 = Rp34.857,97 juta
Kerugian ... .......................................................... = Rp24.857,97 juta
Adanya pelunasan kredit valas yang tidak menggunakan kurs transaksi
mengakibatkan penerimaan TL dari hasil pencairan kredit menjadi berkurang yang
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 80/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 77 dari 82
pada akhirnya mengurangi potensi pengembalian kewajiban kepada Negara sebesar
Rp24.857,97 juta karena dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk melunasi
kewajiban kepada Negara.
Kondisi di atas menunjukkan juga kurangnya kehati-hatian TL PT Bank Pacific
(DL) dalam melakukan penyelesaian aset
Hal tersebut tidak sesuai dengan surat BI Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2
November 1999 yang menyatakan bahwa seluruh uang yang diterima dari kredit
valas, menggunakan valas yang bersangkutan atau dengan Rupiah dengan kurs/nilai
tukar pada saat pembayaran/pelunasan cicilan kredit.
4) Temuan - Tagihan kepada pihak terkait PT Bank Pacific (DL) sebesar
Rp1.377.096,00 juta ti dak didukung dengan j aminan yang memadai dan pihak
terkait ti dak kooperati f untuk menyelesaikan kewaji bannya
Sesuai dengan Laporan Keuangan PT Bank Pacific (DL) per tanggal 30 April 2005
terdapat outstanding tagihan kepada pihak terkait sebesar Rp1.377.096,00 juta yaitu
PT Pacific International Finance (PIF), PT Indopac Perdana Finance (IPF) dan
PT Adhitya Putra Pratama (APP), yang terdiri atas Tagihan Surat Berharga
Rp594.123,00 juta, Dokumen dan Fasilitas Lainnya Rp198.269,00 juta dan Kredit
yang diberikan sebesar Rp584.704,00 juta.
Hasil audit investigasi penyaluran dan penggunaan BLBI oleh BPK-RI sebelumnya
pada tahun 2000 menyatakan bahwa penerbitan surat berharga, dokumen fasilitas
lainnya, serta penyaluran kredit kepada pihak terkait tersebut menyimpang dari
sistem dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku.
Tagihan-tagihan surat berharga dan dokumen serta fasilitas lainnya ini tidak
didukung jaminan yang memadai, sedangkan untuk kredit yang diberikan didukung
dengan jaminan yang dilakukan pengikatan dengan SHT sebesar Rp500.000,00 juta. Dari jaminan tersebut di antaranya sebesar Rp350.000,00 juta menjadi hak
tanggungan untuk kepentingan Bank Indonesia sebagai jaminan atas pemberian
Kredit Likuiditas Darurat, sehingga PT Bank Pacific (DL) hanya memperoleh
tanggungan sebesar Rp150.000,00 juta. Dengan demikian dari jumlah tagihan
sebesar Rp1.377.095,00 juta diantaranya sebesar Rp1.227.095,00 tidak terjamin.
Dalam perkembangannya, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor
05K/N/1998 tanggal 13 Januari 1999, PT PIF telah dipailitkan oleh Bank Mandiri.
Sdri. Endang Utari Mokodompit selaku Mantan Direksi yang bertanggung Jawab
atas permasalahan PT Bank Pacific, menyatakan bahwa jaminan yang diberikan
telah mencakup seluruh kewajiban pihak terkait. Sementara itu langkah-langkah
yang diambil oleh TL belum memberikan hasil yang maksimal dan pihak terkaittidak menunjukkan adanya itikad untuk membayar kewajibannya.
Keadaan demikian tidak sesuai dengan PP Nomor 25 tahun 1999 pasal 24 yang
menyatakan bahwa dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup
untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi maka kekurangannya
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 81/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 78 dari 82
wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang
saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh
bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.
5) Temuan - PT Sadean Intra M itr a Corporation (SIMC) Group sebagai pihakterkait PT Bank M ataram Dhanarta (DL) tidak kooperatif dan tidak beri tikad
baik dengan belum melunasi k reditn ya sebesar Rp183.061,99 ju ta
Sehubungan dengan hutangnya, PT SIMC memberikan jaminan kredit kepada PT
Bank Mataram Dhanarta (DL) berupa Hak pengelolaan Mataram Plaza Malang,
Hak pengelolaan Sarinah Plaza Malang dan 23 ruko serta Hak pengelolaan Lantai 2
Gedung Sarinah Jakarta. Atas jaminan tersebut PT Bank Mataram Dhanarta (DL)
tidak memperoleh pemasukan baik dari hak pengelolaan maupun dari penjualan
asset. Jaminan-jaminan tersebut belum ada yang dapat dijual karena bukti-bukti
kepemilikan masih dikuasai oleh PT SIMC.
Sedangkan untuk kredit kepada PT Bhumi Merapi Eratama, PT Bank Mataram
Dhanarta (DL) tidak mendapatkan jaminan kredit tambahan.
Sehubungan dengan kondisi ini, Tim Likuidasi (TL) PT Bank Mataram Dhanarta
(DL) telah melakukan usaha-usaha penagihan dengan melakukan beberapa
pertemuan dengan pihak PT SIMC pada tanggal 13 Juli 1998, 21 September 1998,
dan 5 Oktober 1998. Selain itu selama tahun 2000, TL telah mengirim sembilan
surat panggilan kepada PT SIMC namun tidak berhasil. Berdasarkan data yang ada,
PT SIMC masih beroperasi dan mempunyai kantor di Perkantoran Grand Wijaya
Jakarta Selatan, sehingga seharusnya PT SIMC mampu menyelesaikan kreditnya
dengan cara mengangsur atau melunasi.
Terkait dengan permasalahan tersebut, BPK-RI telah mengundang PT SIMC
melalui surat Nomor 22/KT4/BDL/07/2005 tanggal 13 Juli 2005 dan Nomor
19/S/XII.2/07/2005 tanggal 28 Juli 2005 untuk mengadakan pembicaraan tanggal
18 Juli 2005 dan 1 Agustus 2005 tetapi PT SIMC tidak bersedia hadir. Usaha
pertemuan telah ditempuh juga dengan difasilitasi oleh Sri Sultan
Hamengkubuwono X yang sebelumnya merupakan Komisaris Utama PT SIMC,
tetapi hingga berakhirnya pemeriksaan tidak terlaksana.
Kondisi di atas menunjukkan permasalahan ini berlarut-larut disebabkan tidak
adanya itikad baik dari PT SIMC untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya.
6) Temuan - Pembayaran success fee jasa pengacara yang dilakukan sebelum
pencairan asset dan pembayaran operational cost berdasarkan persentase
diragukan kewajarannya dan berpotensi merugikan PT Bank Pinaesaan (DL )
sebesar Rp5.850,00 ju taBerdasarkan hasil pemeriksaan biaya operasional Tim Likuidasi, diketahui bahwa
pada tanggal 1 November 2002, berdasarkan surat Nomor 355/SP-MP/XI/02, TL
PT Bank Pinaesaan (DL) menyetujui penunjukan Sidartha Pratidina & Partners Law
Firms menjadi pengacara dan konsultan hukum dalam rangka eksekusi putusan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 82/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 79 dari 82
kasasi Mahkamah Agung Nomor 680K/Pdt/2002. Dari persetujuan tersebut,
diketahui bahwa biaya yang ditanggung PT Bank Pinaesaan (DL) adalah:
a) Lawyer Fee sebesar Rp35,00 juta (dibayarkan saat penandatanganan surat
kuasa);
b)
Biaya operasional berdasarkan konfirmasi dan persetujuan klien (berdasarkantabel biaya untuk pengadilan); dan
c) Success fee 20% dari nilai yang dapat ditagih.
Surat kuasa itu sendiri telah diberikan TL PT Bank Pinaesaan (DL) kepada Sidartha
Pratidina & Partners Law Firms pada tanggal 24 September 2001.
Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 680K/Pdt/2002 atas perkara PT
Bank Bukopin dan PT Udatimex memutuskan menghukum PT Bank Bukopin dan
PT Udatimex baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk
membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada PT Bank Pinaesaan (DL)
sebesar Rp9.000,00 juta ditambah bunga sebesar 16,5% per tahun terhitung sejak
tanggal 16 Juli 1997 sampai jumlah kerugian tersebut dibayar lunas. Realisasi
pencairan dana atas putusan MA tersebut hingga Juni 2005 belum dapat dicairkan
atau direalisasikan. Hal tersebut terjadi karena Bank Bukopin masih mengajukan
Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Dengan adanya putusan MA tersebut, berdasarkan surat Nomor 059/SP/SP/SP-
MP/II/03 tanggal 3 Februari 2003, Sidartha Pratidina Law Firms (SP & P Law
Firms) menagih kepada PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp5.850,00 juta dengan
rincian sebagai berikut:
a) Tagihan berupa success fee sebesar Rp3.600,00 juta yaitu 20% dari
Rp18.000,00 juta (nilai permohonan kasasi yang dikabulkan sebesar
Rp9.000,00 juta dan bunganya); dan
b)
Operational cost sebesar Rp2.250,00 juta yaitu 12,5% dari Rp18.000,00 juta.
Keseluruhan tagihan tersebut telah dibayarkan kepada Sidartha Pratidina Law
Firms secara tunai.
Kondisi di atas yaitu isi kontrak perjanjian berikut pembayaran kepada kantor
konsultan hukum tidak sesuai dengan:
a) Risalah Rapat Tim Kerja Forum Komunikasi Bank Likuidasi tanggal 8 Agustus
2000 dan arahan Bank Indonesia Nomor 2169/DPIP/IDPiP tanggal 20 Juni
2000 yang menyebutkan bahwa tarif success fee yang berlaku umum untuk
lawyer setinggi-tingginya 20% dari hasil yang tertagih. Sementara itu realisasi
pembayaran dilakukan terhadap 20% dari perkiraan tagihan yang akan
diperoleh, karena sampai dengan pemeriksaan lapangan di PT Bank Pinaesaan(DL) berakhir tanggal 21 Juli 2005, belum ada dana yang tertagih sesuai
putusan MA;
b) Pembayaran operational cost berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tanggal 1
November 2002 adalah sesuai kebutuhan dan persetujuan TL PT Bank
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 83/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 80 dari 82
Pinaesaan (DL). Dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai biaya
operasional sebesar 12,5% dari tagihan tetapi berdasarkan kebutuhan. Namun
pada kenyataannya, pembayaran dilakukan dari persentase seperti layaknya
success fee dan bukan dari operasional cost pengacara yang sebenarnya.
Hingga saat berakhirnya pemeriksaan, BPK-RI belum memperoleh perincian
penggunaan dana operational cost tersebut. Bukti-bukti penggunaan dana
operasional cost sebesar Rp2.250,00 juta tersebut juga tidak dapat diperlihatkan
oleh pengacara Sidartha Pratidina Law Firm. Berdasarkan wawancara dengan
Pengacara Sidartha tanggal 5 Juli 2005, biaya tersebut untuk biaya operational
lawyer dan operasional pengadilan, namun pengacara menyatakan tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan biaya
operasional tersebut.
Hal tersebut mengakibatkan pembayaran sebesar Rp5.850,00 juta diragukan
kewajarannya dan berpotensi merugikan PT Bank Pinaesaan (DL) apabila nantinya
deposito tersebut tidak dapat dicairkan berdasarkan keputusan Peninjauan Kembali
dari Mahkamah Agung.
Kelebihan pembayaran fee tersebut terjadi karena Tim Likuidasi tidak
memperhatikan pedoman yang telah disepakati oleh Tim Likuidasi dalam rapat
tanggal 8 Agustus 2000 dan tidak memperhatikan kondisi keuangan PT Bank
Pinaesaan (DL).
Terhadap permasalahan di atas, Tim Likuidasi menanggapi bahwa dalam
melakukan kerjasama dengan pihak pengacara, biasanya Tim Likuidasi selalu
disodorkan tiga komponen fee (biaya) yaitu:
a) Legal/lawyer fee yaitu biaya yang diperoleh untuk pengacara/kantor pengacara
yang bersangkutan untuk menangani perkara, biaya ini biasanya dihitung per
jam;
b)
Operational fee yaitu biaya yang digunakan atau yang dikeluarkan oleh
pengacara dalam menangani perkara;
c) Success fee yaitu persentase yang diperoleh pengacara sehubungan dengan
keberhasilan dalam penanganan kasus.
Mengenai besar dan cara pembayaran dari ketiga komponen fee tersebut di atas
tergantung kesepakatan, tingkat kesulitan perkara termasuk juga kelengkapan
dokumen yang tersedia serta kemungkinan keberhasilan dari perkara tersebut.
Untuk perkara yang ditangani oleh Law Firms SP&P, besaran operational fee
sebesar 12,5% merupakan hasil perhitungan dari lawyer dalam menangani perkara
PT Bank Pinaesaan (DL) melawan Bank Bukopin. Seperti yang telah dikatakan
sebelumnya oleh pengacara Tim Likuidasi, Bp. Sidartha, dalam wawancara denganBPK-RI, besaran 12,5% tersebut diajukan semata-mata untuk memudahkan
perhitungan pengeluaran yang harus diperhitungkan dan dikeluarkan oleh PT Bank
Pinaesaan (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 84/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 81 dari 82
7) Temuan - Grup UDATIMEX sebagai Pihak Terkait PT Bank Pinaesaan (DL )
tidak beri tikad baik untuk melunasi kreditnya sebesar Rp408.462,90 ju ta
Berdasarkan daftar rincian kredit pihak terkait per tanggal 30 April 2005 dapat
diketahui bahwa total kredit yang diberikan (outstanding ) per tanggal 30 April 2005
adalah Rp557.744,36 juta (nilai sebelum penyisihan penghapusan aktiva produktif).
Dari total kredit tersebut, sebesar 73,23%-nya atau Rp408.462,90 juta adalah kredit
kepada pihak yang terkait pemegang saham PT Bank Pinaesaan yaitu Grup
Udatimex yang dipimpin oleh Sdr. Frits Eman dengan rincian sebagai berikut:
dalam juta rupiah
No. Debitur Kewajiban
1. PT INDAUDA 203.563,31
2. PT UDATIMEX 203.541,87
3. BPR PINANGSUKULAN 300,00
4. FEMMY EMAN LESAR 75, 74
5. HERMAN RATTU 100,72
6. RJ. SOEMAMPOUW 224,55
7. YAYASAN PENDIDIKAN UDATIN 394,79
8. EMAN NICO 35,00
9. RATTU HARRY 226,92
JUMLAH 408.462,90
Atas kredit pihak terkait tersebut, jaminan yang diberikan hanya sebatas Personal
Guarantee (PC) dan Corporate Guarantee (CG) PT Inauda dan PT Udatimex.
Jaminan tersebut tidak ada nilainya dan tidak dapat dipakai untuk melunasi kredit.
Sejak PT Bank Pinaesaan dilikuidasi pada tanggal 31 Oktober 1997 hingga saat
pemeriksaan tanggal 18 Juli 2005, Grup Udatimex dalam hal ini Sdr. Frits Eman
belum pernah melakukan pembayaran untuk melunasi hutang-hutangnya. Alasan
yang disampaikan kepada BPK-RI adalah yang bersangkutan masih mau
menghitung kembali kebenaran jumlah hutangnya kepada PT Bank Pinaesaan (DL).
Kondisi ini menunjukkan tidak adanya itikad yang maksimal dari Udatimex Group
untuk melunasi hutang-hutangnya kepada PT Bank Pinaesaan (DL) sejak tanggal 31
Oktober 1997.
TL PT Bank Pinaesaan (DL) hingga saat pemeriksaan juga belum pernah
melakukan usaha penagihan dan permintaan jaminan kredit kepada Grup Udatimex.
Selain itu TL PT Bank Pinaesaan (DL) belum melakukan tuntutan atau gugatan
hukum kepada pemegang saham untuk melunasi hutang-hutangnya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 23 yang menyatakan bahwa
pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan
pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain, yang turut serta mempengaruhi
pengelolaan bank, yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 85/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Laporan Gabungan BDL Halaman 82 dari 82
keadaan bank yang bersangkutan memburuk sehingga dicabut ijin usahanya,
yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, diancam dengan
sanksi pidana;
b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 24 yang menyatakan bahwa
dalam hal harga kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi
seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib
dipenuhi oleh anggota direksi dan angota dewan komisaris serta pemegang
saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi
oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank;
c) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 24 menyatakan
bahwa gugatan atau tuntutan kepada pemegang saham dapat diajukan oleh Tim
Likuidasi.
Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi kerugian negara karena tidak dapat
ditagihnya kredit kepada pihak terkait minimal sebesar Rp408.462,90 juta.
Hal tersebut terjadi karena kurang tegasnya TL PT Bank Pinaesaan (DL) untuk
menagih hutang pemegang saham dan tidak adanya itikad baik dari pemegangsaham.
TL menjelaskan bahwa TL dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
dan akan diakhiri melalui persetujuan RUPS juga. Apabila TL melakukan gugatan,
maka besar kemungkinan pemegang saham tidak akan menyetujui
pertanggungjawaban TL.
4. Saran BPK-RI
Sehubungan dengan pemeriksaan atas 14 BDL, BPK-RI menyarankan sebagai berikut:
a.
Pemerintah dan BI segera mengambil langkah-langkah konkrit mengenai penyelesaiantugas TL BDL termasuk kemungkinan mengambil alih aset yang masih tersisa di BDL
untuk menyelesaikan kewajiban bank dalam rangka meminimalkan kerugian negara;
b. Pihak penegak hukum menindaklanjuti beberapa permasalahan yang berindikasi TPK;
c. TL mempertanggungjawabkan kepada RUPS atas pelaksanaan tugasnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. TL meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait sehubungan dengan kewajiban
pihak terkait pada BDL dan apabila diperlukan agar dilakukan melalui jalur hukum.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 86/551
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 87/551
w w . a n
t i k o r u p s i . o r g
No BDL/Nama Personal Tim Likuidasi (Berdasarkan Surat Bank Indonesia)
5
Ketua : Yusuf Kartadibrata, SE. MA Ketua : Yusuf Kartadibrata, SE. MA Ketua : T
Waka : Sofyan Latief, SH Anggota : TL Tobing Waka : B
Anggota : Warsito Sanyoto Bambang Irawan, SH Anggota : J
Masa kerja TL telah berakhir tanggal 24 November 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei 2003
6
Ketua : Sjahrial Hamid Ketua : T DjuharmanWaka : T Djuharman Anggota : Refry Anwar Syukur
Indriyanto Seno Adji
Masa kerja TL PT Bank Anrico (DL) telah berakhir tanggal 24 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Juni 200
7
Ketua : H. Probosutedjo
Anggota : Dudung Hamidi
Drs. H. Triwidodo
Drs. Waldjimin
Muh. Amin, SE
H. Amidhan
Bambang Suroso
Jumlah Pendukung Tim Likuidasi sebanyak tujuh orang per 31 Mei 2005
Masa kerja TP/TL sudah berakhir pada tanggal 18 Desember 2003
8
Ketua : Suhaimi Saleh Ketua : Zulkarnaen Z, A, SH
Waka : Arifin Gunawan Rosali Anggota : Arifin Gunawan Rosali
Anggota : Linda Trisno Tri Harijanto, SH
Atmajaya Salim, SH
Jumlah Pendukung Tim Likuidasi per 30 April 2005 sebanyak 19 Orang
Masa kerja TL telah berakhir tanggal 4 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2003
9
Ketua : Tantowi Djauhari Lintang Ketua : Tantowi Djauhari Lintang Ketua : T
Waka : Jugia Wahab Anggota : L. Johannes Henry Eman Anggota : L Anggota : L. Johannes Henry Eman Alfan Hariyanto A
Alfan Hariyanto Rizal Sofyan Gueci D
Rizal Sofyan Gueci
Pieter Solang
Jumlah Pendukung Tim Likuidasi per 30 April 2005 sebanyak 13 orang
Masa kerja TL telah berakhir tanggal 18 Juni 2003
Tanggal 12 Maret 1998
PT Bank Industri
Surat BI No: -
PT Bank Anrico
Surat BI No.30/67/DIR/UPB2/Rahasia tanggal -
PT Bank Jakarta
Surat BI No.30/176/DIR/UHA
PT Bank SEAB
Surat BI No. - Tanggal 1 April 1997
PT Bank Pinaesaan
Surat BI No. -
Surat BI No.4/2/DGS/DPIP tanggal 14 Februari 2002
Surat BI No. - Tanggal 1 April 1999
Surat BI No.31/624/UPPB/Adp tanggal 22 September 1998
Surat BI No: -
Surat BI No. -
Surat BI No.3/7/DPIP/DIPIR tanggal 24 Januari 2001
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 88/551
w w . a n
t i k o r u p s i . o r g
No BDL/Nama Personal Tim Likuidasi (Berdasarkan Surat Bank Indonesia)
10
Ketua : Yoga Sugomo Ketua : Ignatius Soetardjo
Waka : Ignatius Soetardjo Waka : Yosef Anton Juwa
Anggota : Humprey R. Djemat Anggota : Humprey R. Djemat
Jumlah Pendukung Tim Likuidasi per 30 April 2005 sebanyak 8 orang
Masa kerja TL telah berakhir pada tanggal 3 Desember 2002, dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Mei 2003
11
Ketua : Drs. Ady Soenaryo Ketua : Drs. Ady Soenaryo
Anggota : Adventus Hermawan Wibowo Anggota : Soetaris Natakusumah
Prof. Dr. Erman Radjagukguk Saleh Udin
Youdy Lao Tambuwun
Jumlah Pendukung Tim Likuidasi per 30 April 2005 sebanyak 15 orang
Masa kerja TL PT Bank Astria Raya (DL) telah berakhir tanggal 18 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Jun
12
Surat BI No.30/317/UPB3/Rahasia Surat Deputi Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan
Tanggal 5 Desember 1997 No.6/215/DPIP/PSIP Tgl 1 Juli 2004
Ketua : Santo Silaban Ketua : Santo Silaban
Waka : Ong Gwat Tjiang Anggota : Asrianty Purwantini
Anggota : Asrianty Purwantini Muh. Husni Thamrin
Muh. Husni Thamrin
Masa kerja TL telah berakhir tanggal 10 Juni 2003
13 PT Bank Mataram Dhanarta
Surat BI No.30/286/UPB3/ADB3/Rahasia Surat BI No.31/643/UPPB/Ad.P
Tanggal 18 November 1997 Tanggal 25 September 1999
Ketua : H. Moh. Moenadi Qosjim, SE. MM Ketua : H. Moh. Moenadi Qosjim, SE. MM
Waka : H. Muh. Ibrahim Ismail Anggota : Poli Paulus Petrus, SH
Anggota : Poli Paulus Petrus, SH Soeprapto, SH
Wowok Sutarso Widjenar, SE
Soeprapto, SH
Komara Achmad Hidayat
Masa kerja TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) telah berakhir tanggal 23 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal
14
Ketua : Alus Karo Sekali Ketua : Alus Karo Sekali Anggota : F
Waka : Nasrul Husin Waka : Nasrul Husin H
Anggota : Ferdinand Nurfian Pandji Anggota : Ferdinand Nurfian Pandji
Herman Hofferia Herman Hofferia
Masa kerja TL telah berakhir tanggal 8 Desember 2002 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2003
Surat BI No.7/215/DPIP/IAdmP tanggal 31Mei 2005
PT Bank Dwipa Semesta
Surat BI No.30/308/UPB3/Ad33/Rahasia tanggal 2
Desember 1997
PT Bank Astria Raya
Surat BI No. -
Surat BI No. -
PT Bank Kosagrha Semesta
PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal
Surat BI No.31/1655/UPPB/Ad.P tanggal 19 Maret 1999
Surat BI No.32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999 Surat BI No. -
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 89/551
w w . a n
t i k o r u p s i . o r g
No. Nama BDL Jumlah BLBI
Pembayaran
Kewajiban ke
Pemerintah
Pencairan AsetJumlah Realisasi
Biaya Operasional
Biaya Operasional
dibanding
Pembayaran ke
Pemerintah
O
Pe1 2 3 4 5 6 7 = 6 : 4
1. PT Bank Pacific 2.133.366,44 315.023,08 797.836,36 235.466,85 75%
2. PT Sejahtera Bank Umum 1.687.349,52 851.308,14 1.224.573,50 127.649,77 15%
3. PT Bank Harapan Santosa 3.866.182,31 538.228,20 753.265,89 361.477,96 67%
4. PT Bank Guna Internasional 251.055,01 156.054,31 242.230,00 46.005,31 29%
5. PT Bank Industri 511.470,23 279.124,00 318.336,46 48.480,62 17%
6. PT Bank Anrico 210.080,73 9.532,96 22.444,27 12.348,09 130%
7. PT Bank Jakarta 210.994,00 100.959,95 96.452,25 16.754,35 17%
8. PT Bank SEAB 899.399,02 99.302,72 99.482,66 21.652,55 22%
9. PT Bank Pinaesaan 681.084,49 10.456,68 117.550,33 36.953,11 353%
10. PT Bank Dwipa Semesta 110.105,99 6.970,13 73.250,44 44.088,66 633%
11. PT Bank Astria Raya 578.918,26 121.949,00 228.020,29 44.515,72 37%
12. PT Bank Kosgrha Semesta 201.812,61 46.872,20 83.487,74 24.139,08 51%
13. PT Bank Mataram Dhana Artha 336.763,21 31.186,00 25.636,22 12.476,10 40%14. PT Bank Citrahasta Danamanunggal 201.802,17 23.485,83 31.443,15 10.532,22 45%
11.880.383,99 2.590.453,20 4.114.009,56 1.042.540,39 40%
Keterangan :
: Kinerja Baik
: Kinerja Buruk
ANALISIS KINERJA TL PADA 14 BDL
(Dalam Juta Rupiah)
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 90/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR SINGKATAN
BDL : Bank Dalam Likuidasi
BI : Bank Indonesia
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPD : Bank Pembangunan Daerah
BPHTB : Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPKB : Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor
BPK-RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
CG : Corporate Guarantee
CP : Commercial Paper
DGS : Deputi Gubernur Senior
DL : Dalam Likuidasi
DPIP : Direktorat Perijinan dan Informasi Perbankan
DPK : Dana Pihak Ketiga
DTR : Dana Talangan Rupiah
DTV : Dana Talangan Valas
HGU : Hak Guna Usaha
HRP : Hendra Reza Putra
HTI : Harta Tetap dan Inventaris
INP : I Nyoman Putra
KAP : Kantor Akuntan Publik
KMK : Keputusan Menteri Keuangan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 91/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
KPP : Kantor Pelayanan Pajak
LK : Laporan Keuangan
MA : Mahkamah Agung
MHI : M. Husnaini Iskandar
NAL : Neraca Akhir Likuidasi
NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
PG : Personal Guarantee
PK : Peninjauan Kembali
PN : Pengadilan Negeri
POLDA : Kepolisian Daerah
PPh : Pajak Penghasilan
PPN : Pajak Pertambahan Nilai
PT APP : PT Aditya Putra Pratama
PT ABW : Amcol Bumi Wisata
PT ASCO : PT Asmawi Agung Corporation
PT Bank SEAB : PT Bank South East Asian Bank
PT BCG : PT Bhinneka Consulting Group
PT BIW : PT Bumi Indira Wisesa
PT BMD : PT Bank Mataram Dhanarta
PT BNI : PT Bank Negara Indonesia
PT CFMP : PT Citra Flour Mils Persada
PT IPF : PT Indopac Perdana Finance
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 92/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
PT PBN : PT Panca Bhakti Nusantara
PT PIF : PT Pacific Indonesia Finance
PT PKT : PT Persada Kalpataru Tama
PT SBU : PT Sejahtera Bank Umum
PT SIMC : PT Sadean Intra Mitra Corporation
PT SMM : PT Sinar Mas Multi Finance
PT TS : PT Trimegah Securindo Lestari
PT WOI : PT Wicaksana Overseas Internasional
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
SE : Surat Edaran
SHGU : Sertifikat Hak Guna Usaha
SHM : Sertifikat Hak Milik
SK : Surat Keputusan
SKP : Surat Ketetapan Pajak
SP&P : Sidartha Pratidina & Partners
SPI : Sistem Pengendalian Intern
TFK : Thien Kie Fong
THR : Tunjangan Hari Raya
TL : Tim Likuidasi
TL BDL : Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi
TP : Tim Pemberesan
TPK : Tindak Pidana Korupsi
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 93/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK PACIFIC
(DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01.A/XII/02/2006
Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 94/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 4
2. Tujuan Pemeriksaan 4
3. Sasaran Pemeriksaan 4
4. Metodologi Pemeriksaan 4
5. Jangka Waktu Pemeriksaan 5
6. Obyek Pemeriksaan 5
BAB II GAMBARAN UMUM 6
1. Penetapan Status BDL 6
2. Pembentukan
dan Komposisi Tim Likuidasi 6
3. Jumlah BLBI yang Diterima 7
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 7
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 7
6. Pengembalian BLBI Per 30 April 2005 8
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997) 8
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir
Likuidasi)
9
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005 11
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 13
1. Sistem Pengendalian Intern 13
a. Lingkungan Pengendalian 13
b. Pengendalian Pengamanan 13
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 95/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
Halaman
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan
BLBI 13
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 13
a. Realisasi Pencairan Aset 13
b. Pembayaran Kewajiban 33
c. Biaya Operasional 40
d. Sisa Aset 41
DAFTAR SINGKATAN
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 96/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 1 dari 45
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATASPENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK PACIFIC (DALAM LIKUIDASI)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Pacific (Dalam Likuidasi/DL).
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem Pengendalian Intern
Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada PT Bank Pacific (DL) tidak dapat diandalkan karena beberapa hal. Pertama,
lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Diantaranya posisi
pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim
Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi
pengawas dan regulator bagi bank dalam likuidasi (BDL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan
yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI ditahun 2000 adalah Pemeriksaan Investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya
operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL).
Dari hasil pemeriksaan tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :
a. Realisasi Pencairan Aset
Nilai buku aset berdasarkan neraca likuidasi per 1 November 1997 adalah sebesar
Rp2.406.204.032.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp797.836.368.454,00, yaitu
penagihan kredit sebesar Rp762.431.434.000,00 dan penjualan aset sebesar
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 97/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 2 dari 45
Rp35.404.934.454,00. Terkait hal ini, kami menemukan adanya pemberian diskon untuk
pencairan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp90.884.771.921,16 dan
adanya kebijakan pemberian keringanan kurs pelunasan kredit kepada PT Citra FlourMils Persada (CFMP) merugikan PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp24.857.968.998,00.
b. Pembayaran Kewajiban
Dari jumlah kewajiban kepada pemerintah sebesar Rp2.133.366.434.810,00, telah
diselesaikan sebesar Rp315.023.076.238,00 sehingga masih mempunyai sisa kewajiban
sebesar Rp1.818.343.358.572,00. Terkait hal ini, kami menemukan adanya pembayaran
kewajiban melalui sita eksekusi deposito PT Bank Bacific (DL) di BNI yang
pelaksanaannya menyimpang dari amar putusan Mahkamah Agung, sehingga merugikan
PT Bank Pacific (DL) sebesar Rp64.010.000.000,00.
c. Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 Oktober 2005 adalah sebesar
Rp235.466.852.881,00. Terkait hal ini, kami menemukan adanya pembayaran honor
bulanan kepada pengacara yang tidak didukung dengan kontrak senilai
Rp912.000.000,00.
d. Sisa Aset
Nilai tercatat sisa aset per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan adalah sebesar
Rp1.646.496.592.114,00, sedangkan nilai realisasinya adalah sebesar
Rp621.222.351.020,00. Dari nilai realisasi tersebut diantaranya sebesar
Rp350.000.000.000,00 menjadi hak tanggungan kredit likuiditas darurat (KLD) PT Bank
Pacific (DL) kepada BI. Sementara itu, sisa kewajiban kepada Pemerintah adalah sebesarRp1.818.343.358.572,00 sehingga sisa aset tersebut lebih kecil dari sisa kewajiban.
Terkait hal ini, kami menemukan adanya tagihan kepada pihak terkait yang tercatat
sebesar Rp1.377.095.530.113,00 yang penyalurannya dilakukan secara tidak wajar, dan
saat ini yang bersangkutan tidak kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya.
4. Saran BPK-RI
a. TL mempertanggungjawabkan kepada RUPS atas permasalahan pelaksanaan
penagihan/penagihan kredit dan penjualan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta
pengeluaran biaya pengacara yang tidak didukung dengan kontrak.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 98/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 3 dari 45
b. Aparat penegak hukum menindaklanjuti masalah-masalah yang menyangkut kerugian
Negara, yaitu: (1) pemberian keringanan kurs pelunasan kepada PT CFMP; (2) pelunasan
kewajiban melalui penyitaan deposito milik Bank Pacific, dan (3) dan pihak terkait (Sdr.EUM) tidak kooperatif meyelesaikan kewajibannya.
Jakarta, Juli 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Audit
Drs. Haryanto Suwondo
NIP. 240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 99/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 4 dari 45
BAB I
PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
b.
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Pacific (DL) adalah untuk
mengetahui dan memastikan :
a.
Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
b.
Dana realisasi pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional BDL sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
c. Sisa asset yang akan diserahkan kepadan pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;
d.
Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan
penjualan, serta pembayaran kewajiban.
3. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Pacific (DL) adalah :
a. Proses pencairan aset melaui penjualan dan/atau penagihan piutang kepada para debitur;
b.
Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset,
termasuk pengembalian BLBI kepada Pemerintah
4. Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a. Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayaran
kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;
b.
Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;
c. Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan
aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
d.
Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan
aset dan pembayaran kewajiban;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 100/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 5 dari 45
e. Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan atau
pejabat yang berkompeten.
5.
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan atas PT Bank Pacific (DL) dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan 19 Juli
2005.
6. Obyek Pemeriksaan
PT Bank Pacific (DL)
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 101/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 6 dari 45
BAB II
GAMBARAN UMUM
1. Penetapan Status BDL
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 537/KMK.017/1997 tanggal 1
November 1997, izin usaha PT Bank Pacific dicabut terhitung mulai tanggal 1 November
1997.
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi
Berdasarkan Keputusan Rapat PT Bank Pacific yang dimuat dalan Akta Nomor 9 Tanggal 5
Desember 1997 Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H, pemegang saham PT Bank Pacific
(DL) antara lain menyetujui:a. Me-nonaktifkan seluruh anggota direksi dan komisaris Bank Pacific (DL);
b. Membubarkan badan hukum perseroan, serta mengubah menjadi PT Bank Pacific (DL)
c. Membentuk TL dengan sususan sebagai berikut :
Ketua : Mohammad Ma’ruf Saleh, S.H
Wakil Ketua : Drs. Ali Sanusi Lubis
Anggota : Sutomo Sunatadirdja
Yasin Rodiaz
Zulkarnain Z. A.
Houtman Zainal ArifinSusunan TL tersebut telah disetujui oleh BI dengan Surat Nomor
30/30/402/UPB3/AdB3/Rahasia tanggal 19 Januari 1998.
Selanjutnya mendasarkan pada Surat Nomor 31/1691/UPPB/AdP tanggal 30 Maret 1999,
Sdr Zulkarnaen, Ketua TL PT Bank SEAB (DL), berhenti sebagai anggota TL PT Bank
Pacific (DL).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan surat Direksi BI
Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir per tanggal
5 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan 5 Juni 2003. Namun mengingat
proses likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan
seluruhnya, maka TL belum membuat pertanggungjawaban sehingga rapat umum
pemegang saham (RUPS) belum melakukan pembubaran terhadap TL Bank Pacific (DL).
Dengan demikian keberadaan TL PT Bank Pacific (DL) setelah tanggal 5 Juni 2003 tidak
sesuai dengan ketentuan.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 102/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 7 dari 45
3. Jumlah BLBI yang Diterima
Jumlah BLBI yang diterima adalah sebesar Rp2.133.366.434.840,00 dengan rincian sebagai
berikut:
dalam rupiah
Jenis BLBI Jumlah
Saldo Debet 1.843.343.358.572,00
Dana Talangan Rupiah 145.202.000.000,00
Dana Talangan Valas (USD 16,408,656.38) 144.821.076.268,00
Jumlah 2.133.366.434.840,00
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
Akta pengikatan yang diterima oleh Bank Pacific:
Jenis/Skim Notaris No/Tanggal Akta Keterangan
Saldo Debet sebelum
likuidasi
- - Tidak diikat
Dana Talangan Rupiah - - Tidak Diikat
Dana Talangan Valas Martin
Roestam, SH
No.22/tgl 30.06.1998
No.23/tgl 30.06.1998
APJ
APH
Bank Pacific tidak menyerahkan jaminan-jaminan terhadap fasilitas BLBI yang diterima dari
BI.
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah
BLBI yang diberikan kepada Bank Pacific telah dialihkan sesuai dengan kesepakatan
bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999 dan Akta Cessie
antara Direksi BI dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor 46
tanggal 22 Februari 1999 sesuai dengan Akta cessie yang dibuat dihadapan Notaris Mudofir
Hadi, SH. Jumlah BLBI yang dialihkan tersebut adalah posisi tanggal 29 Januari 1999
sebesar Rp2.133.366.434.840,00.
Dengan pengalihan tersebut, BLBI yang diberikan oleh BI beralih menjadi hutang pemerintah
kepada BI dan sekaligus menjadi piutang pemerintah kepada PT Bank Pacific (DL) sebesar
Rp2.133.366.434.840.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 103/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 8 dari 45
6. Pengembalian BLBI per 30 April 2005
Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh bank sampai dengan 31 April 2005, adalah
sebagai berikut:
dalam rupiah
Jenis BLBI Penerimaan Pelunasan Sisa
Saldo Debet
Dana Talangan Rupiah
Dana Talangan Valas
1.843.343.358.572
145.202.000.000
144.821.076.268
25.000.000.000
145.202.000.000
144.821.076.268
1.818.343.358.572
-
-
Jumlah 2.133.366.434.840 315.023.076.268 1.818.343.358.572
Di samping pelunasan atas Dana Talangan Rupiah (DTR) sebesar Rp145.202.000.000,00 dan
Dana Talangan Valas sebesar Rp144.821.076.268,00 (equivalen USD16,108,656.38), sampaidengan tanggal 30 April 2005 PT Bank Pacific (DL) juga telah melakukan pembayaran saldo
debet kepada BI sebesar Rp263.000.000.000,00. Dari jumlah tersebut telah dikoreksi sebesar
Rp238.000.000.000,00 untuk pembayaran pajak, sehingga jumlah yang diperhitungkan
sebagai pelunasan adalah sebesar Rp25.000.000.000,00. TL PT Bank Pacific (DL) sedang
melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan pembayaran pajak terhutang tersebut.
Sehingga jumlah pelunasan kepada Pemerintah sebesar Rp315.023.076.268,00. Pada tanggal
2 Juni 2005, TL PT Bank Pacific (DL) telah melakukan setoran saldo debet tambahan sebesar
Rp17.000.000.000,00.
7. Posisi Keuangan Bank per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997)
Posisi Keuangan PT Bank Pacific (DL) per 31 Oktober 1997 sesuai dengan Laporan AkuntanIndependen Arthur Andersen/Prasetio, Utomo & Co atas Penerapan Prosedur yang Disepakati
Nomor 30505 tanggal 28 Februari 1998, adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Rekening Audited 31/10/97 Penyesuaian Verifikasi 31/10/97
AKTIVA
Kas 3.891.985.000 0 3.891.985.000
Giro Pada Bank Indonesia 10.953.087.000 (1.871.018.000) 9.082.069.000
Giro Pada bank Lain 13.886.624.000 665.574.000.000 14.552.198.000
Penempatan Pada Bank Lain 61.220.574.000 (665.574.000.000) 60.555.000.000
PPAT (19.021.000.000) 0 (19.021.000.000)
Surat-Surat Berharga 701.075.884.000 (386.264.209.000) 314.811.675.000
PPAT (156.362.457.000) 156.362.457.000 0
Dokumen dan Fasilitas Lain 255.510.543.000 (242.234.209.000) 13.276.334.000
PPAT (97.534.533.000) 97.534.533.000 0
Kredit Yang Diberikan 1.652.619.245.000 (307.203.292.000) 1.345.415.953.000
PPAT (94.946.569.000) 94.946.569.000 0
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 104/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 9 dari 45
Rekening Audited 31/10/97 Penyesuaian Verifikasi 31/10/97
Penyertaan saham 16.000.000 0 16..000.000
Aktiva Tetap 62.935.593.000 22.023.156.000 84.958.749.000
Ak.Penyusutan Aktiva Tetap (27.505.976.000) 0 (27.505.976.000)
Aktiva Lain-lain 39.465.033.000 (32.477.171.000) 6.987.862.000
TOTAL AKTIVA 2.406.204.032.000 1.807.020.849.000
KEWAJIBAN
Giro 242.479.573.000 0 242.479.573.000
Tabungan 23.786.979.000 0 23.786.979.000
Deposito Berjangka 269.753.018.000 0 269.753.018.000
Hutang Pajak 1.391.917.000 0 1.391.917.000
Pinjaman Yang Diterima BI 350.000.000.000 0 350.000.000.000
BLBI (OD) 1.841.967.214.000 1.373.803.000 1.843.341.017.000
Lainnya 250.250.000.000 0 250.250.000.000
Kewajiban Lain-lain 20.929.951.000 (8.588.000) 20.921.363.000
Pinjaman Subordinasi 14.600.000.000 0 14.600.000.000
Jumlah Kewajiban 3.015.158.651.000 3.016.522.867.000
MODAL
Modal Dasar 60.000.000.000 0 60.000.000.000
Modal Disetor Lainnya 40.000.000.000 0 40.000.000.000
DEFISIT (720.042.218.000) (600.548.398.000) (1.320.590.616.000)
Thn Lalu (374.003.046.000) 1 (374.003.045.000)
Thn Berjalan (346.039.172.000) (600.548.399.000) (946.587.571.000)Cadangan Umum 11.087.599.000 (0) 11.087.599.000
Jumlah Defisiensi Modal (608.954.618.000) (1.209.503.017.000)
TOTAL PASIVA 2.406.204.032.000 1.807.019.850.000
8. Posisi Keuangan Bank per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir Likuidasi)
Posisi NAL PT Bank Pacific (DL) per 23 Mei 2003 sesuai dengan Laporan Akuntan
Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati, Ernst&Young/Prasetio, Sarwoko &
Sandjaja Nomor RPC-306 tanggal 30 April 2004 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Rekening Audited 22 Mei 2003 Penyesuaian Nilai Realisasi
AKTIVA
Kas 56.358.887 0 56.358.887
Giro Pada bank Lain 17.357.698.386 566.868.664 17.924.567.050
Penempatan Pada Bank Lain 344.355.000.000 (23.855.000.000) 320.500.000.000
PPAT (8.725.000.000) 8.725.000.000 0
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 105/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 10 dari 45
Rekening Audited 22 Mei 2003 Penyesuaian Nilai Realisasi
Surat-Surat Berharga 699.816.133.433 (698.619.908.255) 1.196.225.178
PPAT (155.412.766.397) 155.412.766.397 0
Dokumen dan Fasilitas Lain 237.908.858.717 (237.708.858.717) 200.000.000
PPAT (97.534.532.272) 97.534.532.272 0
Kredit Yang Diberikan 970.760.926.361 (424.847.378.133) 545.913.548.228
PPAT (107.931.011.944) 107.931.011.944 0
Penyertaan saham 16.000.000 (16.000.000) 0
Aktiva Tetap 1.827.046.986 2.685.337.214 4.512.384.200
Aktiva Lain-lain 12.748.343.116 (12.521.327.866) 227.015.250
TOTAL AKTIVA 1.915.243.055.273 890.530.098.793
KEWAJIBAN
Giro 1.333.811.483 0 1.333.811.483
Tabungan 335.777.101 0 335.777.101
Deposito Berjangka 882.057.809 0 882.057.809
Hutang Pajak 48.249.651 0 48.249.651
Pinjaman Yang Diterima 2.414.343.358.572 0 2.414.343.358.572
Bank Indonesia 350.000.000.000 0 350.000.000.000
BLBI (OD) 1.833.343.358.572 0 1.833.343.358.572
Lainnya 231.000.000.000 0 231.000.000.000
Kewajiban Lain-lain 367.448.264 0 367.448.264
Pinjaman Subordinasi 14.600.000.000 0 14.600.000.000
Jumlah Kewajiban 2.431.910.702.880 2.431.910.702.880
MODALModal Dasar 60.000.000.000 0 60,000,000,000
Modal Disetor Lainnya 40.000.000.000 0 40,000,000,000
Defisit (616.667.647.607) (1.024.712.956.480) (1.641.380.604.087)
Thn Lalu 0
Thn Berjalan (616.667.647.607) (1.024.712.956.480) (1.641.380.604.087)
Jumlah Defisiasi Modal (516.667.647.607) (1.541.380.604.087)
TOTAL PASIVA 1.915.243.055.273 890.530.098.793
Surat DPIP-BI Nomor 7/209/DPIP/IAdmP tanggal 27 Mei 2005 antara lain menyatakan
bahwa sesuai dengan penelitian BI dapat dikemukakan bahwa NAL tersebut dapat
dipergunakan sebagai bahan RUPS. Namun mengingat upaya penyelesaian sisa aset dankewajiban BDL masih dalam proses pembahasan dengan Pemerintah selaku kreditur
mayoritas, RUPS akan dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan dari BI.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 106/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 11 dari 45
9. Posisi Keuangan Bank per Tanggal 30 April 2005
Posisi keuangan per tanggal 30 April 2005 sebagai berikut :
dalam rupiah
Rekening Posisi 30/04/05 Penyesuaian Nilai Realisasi
AKTIVA
Kas 46.185.569 0 46.185.569
Giro Pada Bank Indonesia 0 0
Giro Pada bank Lain 11.824.272.111 0 11.829.856.161
Penempatan Pada Bank Lain 70.855.000.000 (23.855.000.000) 47.000.000.000
PPAT (8.725.000.000) 8.725.000.000 0
Surat-Surat Berharga 762.629.908.255 (698.619.908.255) 64.010.000.000
PPAT (155.412.766.397) 155.412.766.397 0Dokumen dan Fasilitas Lain 237.908.858.717 (237.708.858.717) 200.000.000
PPAT (97.534.532.272) 97.534.532.272 0
Kredit Yang Diberikan 920.046.652.973 (424.847.378.133) 495.199.274.840
PPAT (107.931.011.944) 107.931.011.944 0
Penyertaan saham 16.000.000 (16.000.000) 0
Aktiva Tetap 24.681.986 2.685.337.214 2.710.019.200
Aktiva Lain-lain 12.748.343.116 (12.521.327.866) 227.015.250
TOTAL AKTIVA 1.646.496.592.114 621.222.351.020
KEWAJIBAN
Giro 605.966.283 0 605.966.283
Hutang Pajak 29.882.136 0 29.882.136Pinjaman Yang Diterima
Bank Indonesia 350.000.000.000 0 350.000.000.000
BLBI (OD) 1.580.343.358.572 0 1.580.343.358.572
Lainnya 231.000.000.000 0 231.000.000.000
Kewajiban Lain-lain 367.448.256 0 367.448.256
Pinjaman Subordinasi 14.600.000.000 0 14.600.000.000
Jumlah Kewajiban 2.176.946.655.247 - 2.176.946.655.247
MODAL
Modal Dasar 60.000.000.000 60.000.000.000
Modal Disetor Lainnya 40.000.000.000 40.000.000.000
DEFISIT
Thn Lalu (615.168.686.127) 615.729.970.741 561.284.614
Thn Berjalan (630.450.063.133) (1.024.712.956.480) (1.655.163.019.613)
Jmlh Defisiasi Modal (530.450.063.133) (1.555.724.304.227)
TOTAL PASIVA 1.646.496.592.114 621.222.351.020
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 107/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 12 dari 45
Angka-angka dalam laporan tersebut merupakan angka intern PT Bank Pacific (DL) dan
belum diaudit (Unaudited ).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 108/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 13 dari 45
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1. Sistem Pengendalian Intern
Dari pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi lingkungan
pengendalian dan pengendalian pengamanan (termasuk monitoring ) menunjukkan masih
adanya kelemahan pada sistem pengendalian intern. Hal ini dapat dilihat pada uraian berikut:
a. Lingkungan Pengendalian
Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan
pengendalian pada PT Bank Pacific (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur
manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya, TL bertanggung jawab
kepada RUPS. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus
menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan
pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-
hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.
Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di BDL,
mengingat sebagian besar BDL, nilai kewajibannya kepada Pemerintah (Saldo Debet,
DTR, dan DTV) lebih besar dari harta yang ada. Dari sisi ketentuan perusahaan, harta
tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada
Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yangada.
Dengan kondisi ini, harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan
negara sehingga seluruh kegiatan TL harus lebih diarahkan terhadap kepentingan negara.
Dalam kenyataannya pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap
pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya
pengembalian harta PT Bank Pacific (DL) kepada Negara.
b. Pengendalian Pengamanan
Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL, baik itu
BI maupun Departemen Keuangan. Selama pihak BI hanya memantau posisi aset dan
kewajiban serta setoran kepada Negara dari BDL. Ketidakjelasan ini mengakibatkantidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang memadai dan secara tegas mengatur
pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan pencairan aset dan pembayaran
kewajiban kepada Pemerintah.
Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas BDL, juga terdapat
ketidakjelasan mengenai masa kerja TL. Sesuai dengan ketentuan yang ada, masa kerja
TL adalah selama lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah enam bulan. Pada akhir
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 109/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 14 dari 45
masa tugasnya, TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI
sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL. Sampai dengan akhir masa
pemeriksaan, NAL belum selesai disusun walaupun masa kerja TL telah berakhirsehingga belum ada kejelasan mengenai status TL.
Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada TL PT Bank Pacific (DL),
diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang
ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan
keuangan PT Bank Pacific (DL).
Audit yang dilakukan BPK-RI terhadap TL BDL adalah saat audit investigasi BLBI di
tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 hingga tahun 2005, tidak ada
pengawasan yang memadai terhadap kinerja TL.
2.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan BLBI
Pemeriksaan BPK-RI ditahun 2000 adalah Pemeriksaan Investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
a. Realisasi Pencairan Aset
Penagihan Kredit
Aset PT Bank Pacific (DL) dalam bentuk tagihan terdiri atas surat-surat berharga,
dokumen dan fasilitas lainnya, serta kredit yang diberikan. Realisasi pencairan dari
tagihan tersebut sampai dengan 30 April 2005 dapat dilihat pada tabel berikut berikut:
Uraian Pihak Terkait Pihak Ke II TOTAL
Surat Surat Berharga
Posisi 31 Okt 1997 699.832.675.339 1.243.209.000 701.075.884.339
Cash In (1.196.225.000) (1.192.952.000) ( 2,389,177,000)
Set Off (66.797.000) (66.797.000)
Hapus Buku - - -
Tambahan *)1 64.010.000.000 64.010.000.000
Posisi 30 April 2005 762.579.653.339 50.257.000 762.629.910.339
Dokumen dan Fasilitas
LainnyaPosisi 31 Okt 1997 206.234.542.873 49.276.000.000 255.510.542.873
Tambahan *)2 59.688.875.000 59.688.875.000
Cash In (38.067.486.000) (38.067.486.000)
Set Off (118.018.156) (20.126.857.000) (20.244.875.156)
Hapus Buku *)3 (7.847.808.000) (11.130.390.000) (18.978.198.000)
Posisi 30 April 2005 198.268.716.717 39.640.142.000 237.908.858.717
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 110/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 15 dari 45
Uraian Pihak Terkait Pihak Ke II TOTAL
Kredit Yang Diberikan
Posisi 31 Okt 1997 969.137.109.540 683.482.135.000 1.652.619.244.540
Cash In (5.299.345.836) (333,771,799,552) (339,071,145,388)
Set Off (175.079.149.704) (163.699.645.475) (338.778.795.179)
Hapus Buku - (77.926.651.000) (77.926.651.000)
Settlement Agunan - (6.156.000.000) (6.156.000.000)
Total Penagihan Kredit
Tambahan *)4 29.360.000.000
(761.932.591.567)
29.360.000.000
Posisi 30 April 2005 818.118.614.000 101.928.038.973 920.046.652.973
Tambahan*)
1.
Tambahan Tagihan kepada PT PIF ( terkait) atas kasus PT Wicksana Overseas Int.2. Tambahan dari rekening Administratif.
3. Hapus Buku pada Pihak Terkait Sebesar Rp7.847.808.000 berasal dari tagihan Pihak Terkait atas Biaya
Provisi dan Denda dari perpanjangan kredit yang diberikan kepada pihak terkait.
4. Tambahan Kredit PT PIF berasal dari reklasifikasi / pemindahbukuan dari penempatan dana PT Bank
Pacific (DL) pada Bank Jabar untuk menyelesaikan kewajiban PT PIF pada Bank Jabar
Dari data tersebut terlihat bahwa pencairan kredit melalui Cash In, Set Off , Hapus Buku
dan Settlement Agunan adalah sebesar Rp761.932.591.567,00 selain itu terdapat
penerimaan bunga sebesar Rp498.842.433,00, sehingga penerimaan penagihan kredit
menurut laporan bagian kredit PT Bank Pacific (DL) adalah sebesar
Rp762.431.434.000,00.
Porsi terbesar dari tagihan PT Bank Pacific (DL) adalah tagihan kepada pihak terkait,
namun reasliasi pencairan untuk tagihan kepada pihak terkait masih sangat rendah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pencairan tagihan tersebut ditemukan beberapa hal
sebagai berikut :
1) Temuan - Terdapat Penyelesaian Kredit yang Dilakukan dengan Pemberian
Potongan Di Atas 25% dari Pokok Pinjaman
Pencairan kredit PT Bank Pacific (DL) dilakukan dengan pembayaran kas, set-off
kewajiban, dan/atau pencairan agunan. Selain itu, TL juga memberikan potongan
kepada para debitur atas pelunasan kreditnya yang dicatat sebagai penghapus bukuan.
Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi antara lain mengatur bahwa penghapusan
untuk pokok pinjaman harus dilihat kasus per kasus, dengan jumlah maksimum
sebesar 25%.
Dari hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pelunasan kredit khususnya tehadap
pihak tidak terkait, ditemukan adanya penghapusbukuan (pemberian diskon) yang
melebihi 25% seperti terlihat pada daftar berikut :
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 111/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 16 dari 45
Keterangan: Total pinjaman dalam valas dihitung dengan kurs konversi saat
pelunasan.
Dari data tersebut terlihat bahwa dari nilai kredit yang dicairkan sebesar
Rp180.589.832.039,95 TL memberikan diskon sebesar Rp133.786.229.931,05 atau
74,08%. Sesuai dengan ketentuan, diskon yang dapat diberikan maksimal adalah
sebesar 25% atau Rp45.147.458.009,89 sehingga terjadi kelebihan pemberian diskon
sebesar Rp90.884.771.921,16.
Atas pemberian diskon (hapus buku) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Coni Suki
Jumlah kredit yang diberikan kepada Coni Suki adalah sebesar USD285,000.00
equivalen Rp2.531.085.000,00 (USD1=Rp8.881). Sejak tahun 1996, kredit ini
dikategorikan macet setelah usaha Coni Suki tidak berjalan karena kebakaran.
Pada tanggal 17 Februari 2003, Coni Suki mengajukan permohonan pelunasan
hutang sebesar Rp500.000.000,00 yang berasal dari penjualan jaminan berupa
tanah sertifikat HGB No. 186 atas bangunan Ruko Komplek Kapitol Plaza BlokC-6 Jl Sudirman 91 Bandung. Nilai taksiran jaminan menurut apraissal tanggal
28 November 1995 adalah sebesar Rp400.000.000,00.
Pada tanggal 21 Februari 2003, TL menyetujui pelunasan sebesar
Rp500.000.000,00 dengan pertimbangan sebagai berikut:
(1)
Aktifitas usaha debitur telah berhenti sejak terjadinya kebakaran.
(2) Pinjaman yang bersangkutan telah lama macet.
No Nama Debitur Total Pinjaman *) Jumlah Hapus % Maksimal Diskon Selisih
1 Coni Suki 2.531.085.000,00 2.031.085.000,00 80,24% 632.771.250,00 1.398.313.750,00
2 PT.Forindo Permai 3.800.000.000,00 1.280.000.000,00 33,68% 950.000.000,00 330.000.000,00
3PT.Megarimba
Karyatatama17.770.000.000,00 13.734.958.281,00 77,29% 4.442.500.000,00 9.292.458.281,00
4 PT.Niagatama Arsaraya 18.930.680.157,95 14.576.623.757,95 77,00% 4.732.670.039,49 9.843.953.718,46
5 PT.Tiga Utama 11.000.000.000,00 3.186.000.000,00 28,96% 2.750.000.000,00 436.000.000,00
6 PT.Sinar Lawang Indah 1.719.000.000,00 1.199.000.000,00 69,75% 429.750.000,00 769.250.000,00
7 PT.Prabu Budi Mulia 91.686.949.700,00 76.081.445.710,50 82,98% 22.921.737.425,00 53.159.708.285,50
8 Efdjuno Tando 1.171.000.000,00 371.000.000,00 31,68% 292.750.000,00 78.250.000,00
9 PT.Poong III Jaya 11.503.117.181,60 10.253.117.181,60 89,13% 2.875.779.295,40 7.377.337.886,20
10 PT.Palmec 3.348.000.000,00 2.145.000.000,00 64,07% 837.000.000,00 1.308.000.000,00
11 PT.Bandung Pakar 2.200.000.000,00 666.000.000,00 30,27% 550.000.000,00 116.000.000,00
12 PT. Pluit Sakti 5.652.000.000,00 3.652.000.000,00 64,61% 1.413.000.000,00 2.239.000.000,00
13 Karyawan 5.401.000.000,00 2.979.000.000,00 55,16% 1.350.250.000,00 1.628.750.000,00
14 Lain-lain 3.877.000.000,00 1.631.000.000,00 42,07% 969.250.000,00 2.907.750.000,00
Total 180.589.832.039,55 133.786.229.931,05 74,08 45.147.458.009,89 90.884.771.921,16
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 112/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 17 dari 45
(3) Pelunasan sebesar Rp500.000.000,00 berarti melebihi nilai hipotik jaminan
sebesar Rp400.000.000,00.
(4)
Penyelesaian satu-satunya hanya dari penjualan jaminan.
Dengan kebijakan TL tersebut, Coni Suki mendapat penghapusan (diskon) atas
kredit yang diterimanya sebesar Rp2.031.085.000,00 atau 80,24% dari total
kreditnya.
Menurut pendapat kami, keputusan TL untuk memberikan diskon sebesar
80,24% tidak mempunyai dasar yang jelas karena tanpa melalui proses hukum
dan/atau penilaian kembali terhadap jaminan mengingat apraissal jaminan tahun
1995 tidak dapat dijadikan patokan.
b) PT Forindo Permai Jaya (PT FPJ)
PT FPJ adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemintalan memperolehfasilitas Kredit Investasi (KI) dan Pinjaman Tetap (PT) dari PT Bank Pacific
(DL) tahun 1989 dengan nilai outstanding pokok sebesar Rp3.800.000.000,00
bunga terhutang per 31/10/97 sebesar Rp3.407.822.222,00 dan denda bunga
sebesar Rp1.331.347.155,00. Kredit tersebut dijamin dengan hipotik tanah senilai
Rp.2.350 juta, FTO mesin-mesin senilai 133% dari plafond Kredit dan Company
Guarantee
Pada bulan Juni 1991 kredit yang diberikan mulai bermasalah dengan adanya
tunggakan bunga untuk fasilitas KI. Dari penjelasan cabang BP-Samanhudi
melalui surat No.96/Shd-Bdl/VII/98 tanggal 19 Agustus 1998 diperoleh
keterangan bahwa PT FPJ sejak bulan Oktober 1995 tidak pernah lagi mampu
membayar bunga ataupun pokok dari seluruh pinjaman yang ada di Bank Pacific.
Melalui surat tersebut juga menerangkan bahwa PT FPJ melalui suratnya
No.001/BP/FPJ/98 menyatakan bersedia membayar secara mencicil Rp100 juta
per bulan dan meminta hanya melunasi 50% dari kewajiban pokok dan bunga.
Pada tanggal 25 Agustus 1998, TL melalui catatan dalam surat No. No.96/Shd-
Bdl/VII/98 tanggal 19 Agustus 1998 menyetujui permohonan pelunasan
kewajiban tersebut oleh debitur sebesar Rp4.320.000.000 yang terdiri atas pokok
kredit Rp3.800.000.000,00 dan bunganya sebesar Rp520.000.000,00 secara
angsuran Rp120.000.000,00 per bulan selama tiga tahun. Pada tanggal 12 Juli
2002, PT FPJ dengan surat No.0121/FPJ/VIII/02 meminta keringanan berupa
pembebasan bunga sebesar Rp520.000.000,00 dan disetujui oleh seluruh TLdengan pertimbangan:
(1)
Nilai sisa hutang pokok sebesar Rp2.760.000.000,00 masih lebih besar
daripada nilai hipotik jaminan sebesar Rp2.400.000.000,00 yang mempunyai
nilai pasar sebesar Rp1.344.120.750. Nilai pokok kredit yang telah dilunasi
secara angsuran oleh PT FPJ adalah senilai Rp1.040.000.000,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 113/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 18 dari 45
(2) Apabila mengeksekusi jaminan maka akan memakan waktu yang lama biaya
tinggi, penyelesaian buruh pabrik yang rumit apabila mesin-mesin disita dan
pabrik berhenti beroperasi dan nilainya kemungkinan kecil.
Setelah membayar angsuran sebesar Rp280.000.000,00 dari sisa pokok kredit
Rp2.760.000.000,00, pada tanggal 4 April 2003 debitur dengan surat
No.054/FPJ/IV/03 kembali memohon keringanan pembayaram atas sisa
pinjamannya dan hanya membayar sebesar Rp1.200.000.000,00. Mengingat
waktu yang lama untuk melelang jaminan dibutuhkan, TL menyetujui
permohonan debitur sesuai dengan catatan yang ditandatangani seluruh TL pada
surat Nomor 003/Shd-Bdl/IV/2003 tanggal 8 April 2003. Dengan demikian PT
FPJ hanya melakukan pembayaran sebesar Rp2.520.000.000,00 dari dari pokok
hutangnya sebesar Rp3.800.000.000,00.
Dengan berlandaskan pada jaminan yang bernilai 133% dari plafon kredit dankesepakatan awal antara TL dan debitur untuk melunasi hutang pokok dan
bunganya dengan secara angsuran, menurut pendapat kami kredit tersebut
seharusnya dapat dikembalikan oleh debitur tanpa harus diberikan diskon.
Sementara kebijakan TL untuk memberikan potongan terhadap pokok dan bunga
tidak mempunyai dasar yang kuat.
c) PT Megarimba Karyatatama (PT MK)
PT MK menerima fasilitas kredit sindikasi senilai USD48,000,000.00 dari ban-
bank dalam penyehatan BPPN yaitu BII, PDFCI, Niaga, Bira, Modern,
Dharmala, Ficorinvest, dan Tamara (66,67%), Bank Panin (10,42%), Finconesia
(6,25%), Bank Bali (12,5%), dan Bank Pacific (6,25% atau equivalen sebesarUSD2,000,000.00).
Berdasarkan catatan kredit (relaas) dari Unit Kredit Bank Pacific (DL) tanggal 20
Juli 2001 diketahui bahwa PT MK yang bergerak di Industri pengolahan kayu
MDF telah menarik seluruh fasilitas kredit investasinya namun pabrik belum
selesai dibangun sehingga belum berproduksi dan saat ini sedang dilakukan
restrukturisasi oleh BPPN.
PT Samuel Sekuritas merupakan pemenang tender program PPAK BPPN atas
kredit PT MK senilai 18,7%, memberikan penawaran untuk membeli porsi Bank
Pacific (DL) dengan harga sesuai dengan harga jual BPPN yaitu 18,76%. Sesuai
surat No.008/SLP-DL/VIII/02 unit kredit mengusulkan harga 41% atau minimal28%.
Melalui surat Bank Pacific No.315/TL-BP/Eks/XI/2002 tanggal 21 November
2002 TL menyetujui penawaran Samuel Sekuritas dengan harga jual pengalihan
hak sebesar 23% dengan pembayaran selambatnya 31 Januari 2003. Adapun alas
an persetujuan harga sesuai catatan No.010/SLP-DL/IX/02 tanggal 20 September
2002 karena pabrik belum selesai, penjualan jaminan akan sulit dilakukan, dan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 114/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 19 dari 45
BPPN sebagai agen sindikasi telah menjual porsi kepemilikannya dengan harga
18,7%.
Dari proses yang telah dilakukan oleh TL tidak terlihat adanya usaha maksimal
dari TL untuk mengoptimalkan penerimaan dari pencairan kredit PT MK. Dalam
hal ini, TL hanya mendasarkan pada perbandingan hasil penjualan aset kredit
BPPN. Dengan demikian kebijakan penghapusbukuan kredit atas nama PT MK
senilai Rp13.734.958.281,00 tidak didukung dengan dasar yang memadai.
d) PT Niagatama Arsaraya (PT NA)
PT NA menerima fasilitas kredit sindikasi senilai USD20,500,000,000.00 dari
BPPN yang berasal dari Bank PDFCI, Niaga, Bira, Papan dan Tamara sebesar
69,40%, Sumitomo Mitsui sebesar sebesar 9,38%, Merincorp 4,98% dan Bank
Pacific sebesar 15,79%. Saldo kredit porsi Bank Pacific per tanggal 5 Agustus
2002 sebesar USD2,130,633.67.
PT NA yang bergerak di bisnis perhotelan sesuai surat unit kredit No.007/SLP-
DL/VIII/02 tanggal 5 Agustus 2002, dinyatakan bahwa hotel telah beroperasi,
meskipun dengan jumlah kamar yang belum sesuai dengan rencana semula.
Tingkat hunian dan tarif kamar juga, tidak sesuai dengan proyeksi semula.
Pendapatan hotel hanya cukup untuk menutup biaya operasinya. Samuel
Sekuritas telah memberikan penawaran sebesar 17% untuk membeli porsi Bank
Pacific (DL). PT Samuel Sekuritas adalah pemenang tender dalam program
PPAK BPPN atas kredit kepada PT NA senilai 21,5%.
Melalui surat Bank Pacific No.315/TL-BP/Eks/XI/2002 tanggal 21 November
2002 TL menyetujui penawaran Samuel Sekuritas dengan harga jual pengalihan
hak sebesar 23% . Sesuai catatan No.007/SLP-DL/VIII/02 tanggal 5 Agusuts
2002 dikemukakan bahwa alasan penetapan harga tersebut karena eksekusi
jaminan akan memakan waktu dan biaya dan hasil operasional hotel dirasa tidak
memungkinkan..
Dari proses yang telah dilakukan oleh TL tidak terlihat adanya usaha maksimal
dari TL untuk mengoptimalkan penerimaan dari pencairan kredit PT NA. Dalam
hal ini TL hanya mendasarkan pada perbandingan hasil penjualan asset kredit
BPPN. Dengan demikian kebijakan penghapus bukuan kredit atas nama PT NA
senilai Rp14.576.623.757,95 tidak didukung dengan dasar yang memadai.
e)
PT Tiga Utama (PT TU)
PT TU yang bergerak dalam bisnis Biro Perjalanan dan Wisata memperoleh
fasilitas Pinjaman Tetap (PT) 1 dan 2 pada tahun 1994 sebesar
Rp11.050.000.000,00 dengan baki debet pinjaman per 31 Oktober 1997 sebesar
Rp11.000.000.000,00. Jaminan atas fasilitas kredit ini adalah 5 SHGB, FTO dan
Personal Guarantee.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 115/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 20 dari 45
Dalam catatan TL tanggal 13 Februari 2003 menyebutkan bahwa TL pada
beberapa hari sebelumnya meminta PT Tiga Utama untuk menebus jaminannya
sebesar 8 Milyar. Namun, PT TU dengan surat No.SK/020/KHS/II/2003 tanggal13 Februari 2003 hanya dapat menebus jaminannya seharga Rp7 miliar.
Selanjutnya 14 Februari 2003 TL memberikan penawaran kepada PT TU untuk
menebus jaminannya senilai Rp7,5 miliar. PT TU telah melakukan penyetoran
untuk penebusan jaminan pada tanggal 31 Maret 2003 senilai Rp7,5 milyar,
sehingga TL melakukan hapus buku sebesar Rp3.186.000.000,00 atau 28,36%
dari pokok kredit.
Petimbangan utama TL menyetujui permintaan PT TU adalah adanya
ketidakpasitan bahwa TL dapat memenangkan proses kasasi di Mahkamah
Agung, setelah sebelumnya eksekusi jaminan tidak berhasil karena dilakukan
Verzet oleh debitur. Dengan mendasarkan pada upaya yang telah ditempuh oleh
TL, terlihat telah adanya upaya yang maksimal dari TL, antara lain melalui upaya
hukum sampai ke tingkat kasasi.
f) PT Sinar Lawang Indah (PT SLI)
PT SLI mendapat Fasilitas pinjaman club deal dari Bank Pacific dan Bank
Uppindo. Porsi kredit Bank Pacific adalah sebesar Rp1.719.000.000,00 atau
5,48% dari total kredit sebesar Rp31.744.000.000,00. Keseluruhan kredit tersebut
dijamin dengan agunan Tanah SHGB dan SHM senilai Rp11.500.000.000,00.
Jaminan tersebut merupakan agunan paripasu untuk menjamin kredit dari Bank
Uppindo (BBKU) yang saat itu telah dikuasai oleh BPPN.
Sebagai pemenang tender program PPAK BPPN untuk kredit atas nama PT SLI,
PT Harumdana Sekuritas (PT HS) melalui suratnya tertanggal 11 Februari 2003
mengajukan penawaran pembelian kredit dari PT Bank Pacific (DL) kepada PT
SLI senilai 10% dari pokok kreditnya atau Rp172.000.000,00.
Dari negosiasi atas penawaran akhir PT HS tertanggal 1 Mei 2003, TL dan PT
HS menyepakati harga pembelian kredit a.n PT SLI sebesar Rp456.000.000,00
atau diberikan diskon sebesar Rp1.199.000.000,00 atau 69,75%.
Dari proses di atas, TL belum berupaya maksimal untuk mengoptimalkan
penerimaan dari pencairan kredit PT SLI. Dalam hal ini, TL hanya mendasarkan
pada perbandingan hasil penjualan aset kredit BPPN. Hal ini menunjukkan
bahwa kebijakan pemberian potongan oleh TL sebesar 69,75% dari pokok kredit
atau senilai Rp1.199.000.000,00 tidak didukung dengan dasar yang memadai.
g) PT Prabu Budi Mulya (PT PBM)
PT PBM memperoleh kredit sindikasi dari Bank Pacific, Bank BNI dan Bank
Bapindo dengan total kredit sebesar USD 60,383,514.11 dan porsi Bank Pacific
dalam sindikasi ini adalah USD10,882,724.00.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 116/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 21 dari 45
PT PBM yang bergerak di bidang perhotelan sejak Oktober 1995 tidak dapat lagi
melakukan pembayaran kewajiban bunga. Porsi Bank BNI dan Bank Bappindo
telah dikuasai BPPN, dan per tanggal 30 November 2000 PT PBM masihmenunggu hasil restrukturisasi oleh konsultan penilai Jones Lang LaSalle Hotel
dimana kemungkinannya akan dilakukan Debt To Equity Swap atau Debt To
Bond dan setelah direstrukturisasi akan dilakukan penjualan oleh BPPN atau
likuidasi.
TL PT Bank Pacific (DL) telah mengajukan eksekusi atas jaminan PT PBM dan
PN Jakarta Selatan telah menyutujui permohonan atas sita jaminan tersebut per
tanggal 2 Desember 1998, namun karena ada bantahan, PN Jakarta Selatan
mencabut putusan eksekusi dan keputusan tersebut diperkuat oleh PN Jaksel pada
saat banding.
Berdasarkan surat dari PT Pacific Investment Corpororation (PIC) No. 0216/DC-BPHP/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 , PT PIC sebagai pemenang tender PPAK
BPPN atas kredit PT PBM mengajukan penawaran untuk membeli porsi kredit
sindikasi Bank Pacific kepada PT PBM senilai 15%. Selanjutnya, dari hasil
negosiasi antara PT PIC dan TL, disepakati harga pembelian PT PIC sebesar
16% dari pokok piutang atau sebesar USD1,852,285.34.
Dengan demikian TL telah melakukan hapus buku kredit sebesar 82,98% atau
USD9,030,438.66 equivalen Rp76.081.445.710,50.
Dari uraian di atas terlihat bahwa kebijakan TL untuk menjual kredit dengan
memberikan potongan sebesar 82,98%, telah melalui upaya hukum namun tidak
berhasil.
h) PT Efdjundo Tando (PT ET)
Kami belum memperoleh dokumen berkaitan dengan hapus buku kredit kepada
PT ET sebesar Rp371.000.000,00 atau 31,68%, sehingga kami belum dapat
menilai kewajaran penghapusan tersebut.
i) PT Pong Ill Jaya (PIJ)
PT PIJ yang bergerak dalam industri garmen memperoleh kredit dari PT Bank
Pacific (DL) sebesar USD1,588,828.34 yang dijamin dengan tanah dan bangunan
pabrik sebesar Rp1.920.640.000 dan Rp303.264.000, personal guarante, mesin-
mesin senilai ± Rp300.000.000 dan hipotek atas jaminan tanah dan bangunanRp1.250.000.000
Menurut penjelasan dari TL, kredit tersebut diragukan kolektibilitasnya sejak
Agustus 1995 karena usahanya bangkrut dan pemiliknya, seorang warga negara
Korea, melarikan diri.
Direksi PT PIJ, Sdr. Moh. Nur Adib dan Lutfi Hamid tanggal 4 Desember 1999
menawarkan pelunasan kewajibannya sebesar Rp1.000.000.000,00, yang
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 117/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 22 dari 45
diperoleh dari penjualan aset, mengingat kepemilikan saham keduanya hanya
masing-masing 7,5% saja. Menurut penjelasan cabang Panglima Polim,
penjualan jaminan banyak menemui hambatan untuk mendapat harga yangdiinginkan untuk dapat melunasi nilai kredit. Dengan pertimbangan tersebut, dan
kondisi debitur, TL dalam catatan yang ditandatangani oleh seluruh TL dalam
surat No.106/BP-BDL/PPM/XII/99 memberikan penawaran kepada debitur
untuk melunasi hutangnya senilai Rp1.250.000.000, sesuai dengan nilai hipotik
jaminan. PT PIJ telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.250.000.000,00
equivalen USD172,651.93 pada tanggal 15 Desember 1999. Dengan demikian
TL telah mengambil kebijakan untuk menghapus sisa kredit PT PIJ sebesar
USD1,416,176.41 equivalent Rp10.253.117.181,60.
Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa TL tidak melakukan upaya lain untuk
menyelesaikan permasalahan dengan PT PIJ baik melalui penjualan jaminan
ataupun jalur hukum, sehingga kebijakan pemberian potongan oleh sebesar
89,13% dari pokok kredit atau senilai Rp10.253.117.181,60 tidak didukung
dengan dasar yang memadai.
j) PT Palmec
PT Palmec memperoleh kredit dari Bank Pacific sebesar Rp3.348.000.000,00
tahun 1992 yang dijamin dengan Hak Tanggungan atas tanah senilai
Rp2.000.000.000,00
Menurut keterangan kantor cabang Medan fasilitas kredit yang bersangkutan
termasuk kategori I (lancar) dan aktifitas usaha masih berjalan.
Dengan surat tertangal 6 Mei 2003 PT Palmec mengajukan permohonan untuk
melunasi pinjamannya sekaligus sebesar Rp1.000.000.000,00 sesuai dengan
kemampuan PT Palmec. Namun TL tidak menyetujui, dan melalui surat
No.055//UH/Eks/V/2003 tanggal 8 Mei 2003 TL menyatakan bahwa kewajiban
PT Palmec dapat dilunasi dengan pembayaran sebesar Rp1.200.000.000,00.
Dengan demikian TL telah mengambil kebijakan untuk memberikan potongan
sebesar Rp2.145.000.000,00 atau 64,07% dari pokok kredit.
Kami tidak diperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar pengambilan
kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian potongan
oleh TL sebesar Rp2.145.000.000,00 atau 64,07% dari pokok kredit tidak
didukung dengan dasar yang memadai.
k) PT Bandung Pakar (PB)
Kami belum meperoleh dokumen dan penjelasan mengenai penghapusan kredit
kepada PT PB sebesar Rp666.000.000,00 atau 30,27%.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 118/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 23 dari 45
l) PT Pluit Sakti (PT PS)
Jumlah hutang adalah sebesar Rp5.652.276.000,00 dengan jaminan; 6 lembar
Surat Tanah Verponding Indonesia, Personal Guarantee dari Sdr.Laksana
Chandra, Company Guarantee dari PT Istana Pluit Raya Mobil dan dokumen
titipan berupa 6 girik tanah..
Debitur telah masuk dalam kategori macet sejak tahun 1992 setelah PT Pluit
Sakti yang bergerak di bidang Properti dan dealer mobil telah dinyatakan Pailit.
Melalui surat staf pendukung TL Bagian Hukum No.276/UK/BBBP/X/2002
tanggal 18 Oktober 2002, setelah melakukan pembicaraan dengan Sdr.Laksana
Chandra, bahwa yang bersangkutan memohon untuk melunasi kewajibannya
kepada PT Bank Pacific (DL) dengan pembayaran Rp2.000.000.000,00. Dengan
pertimbangan debitur tidak mempunyai usaha sejak keluar dari penjara, dan
proses hukum terkait pemalsuan dokumen, serta dokumen yang dikuasai oleh PT
Bank Pacific (DL) hanya berupa Surat Verponding Negara, sedangkan Akta Jual
Belinya dijaminkan di Bank Mandiri.
Maka TL dengan catatan 21 Oktober 2002 menyetujui pelunasan kewajiban PT
PS sebesar Rp2.000.000.000,00, atau terjadi penghapusan sebesar
Rp3.652.276.000,00 (64,41%) dari jumlah kewajiban.
Pertimbangan utama TL menyetujui permintaan PT PS adalah adanya
ketidakpastian terhadap debitur yang sedang dalam proses hukum dan
ketidakjelasan kepemilikan jaminan yang nantinya akan menyulitkan dalam
proses eksekusi.
m) Karyawan Bank Pacific
Piutang kepada karyawan Bank Pacific menurut buku per 31 Oktober 1997
sebesar Rp5.401.000.000,00 merupakan piutang konsolidasi 19 kantor Bank
Pacific (DL).
Hapus buku piutang ini sebesar 55,16% atau sebesar Rp2.979.000.000,00
merupakan ungkapan rasa terima kasih PT Bank Pacific (DL) kepada eks
pegawainya, namun masih ada beberapa eks karyawan yang melakukan
pembayaran angsuran.
Pemberian diskon di atas 25% kepada 14 debitur tersebut tidak sesuai dengan
Pedoman Pelaksanaan Kerja TL antara lain mengatur bahwa penghapusan untuk pokok pinjaman harus dilihat kasus per kasus, dengan jumlah maksimum sebesar
25%.
Adanya penghapusbukuan yang tidak dapat diyakini kewajarannya dan atau melebihi
ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi
mengakibatkan penerimaan dari pencarian kredit menjadi berkurang minimal sebesar
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 119/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 24 dari 45
Rp93.306.771.921,16 yang pada akhirnya mempengaruhi pengembalian BLBI yang
seharusnya diterima oleh Negara.
Tanggapan - TL Bank Pacific (DL) memberikan tanggapan bahwa Penghapusan
maksimum 25% dari pokok pinjaman hanya merupakan kesepakatan diantara Tim
Likuidasi yang penerapannya harus dilihat kasus per kasus. Penghapusbukuan diatas
25% tersebut dilakukan setelah berbagai macam cara dilakukan secara maksimal
namun hasilnya tidak optimal.
Beberapa alasan pemberian diskon tersebut adalah sebagai berikut :
a)
Pinjaman telah lama macet karena usaha debitur sudah lama bangkrut.
b) Untuk kredit sindikasi proyeknya terbengkalai karena kekurangan dana.
c) Kredit sindikasi BPPN telah menjual kreditnya kepada pihak ketiga. sehinga PT
Bank Pacific (DL) terpaksa menjual porsinya namun dengan harga yang lebihtinggi.
d) Surat-surat jaminan tidak lengkap sehingga tidak bisa dilelang.
e)
Sebagian telah dilakukan penuntutan melalui pengadilan namun kalah
f) Bila dilakukan penuntutan melalui pengadilan akan menyita waktu lama dan
biaya besar.
g) Sebagian debitur-debitur tersebut mengalami kesulitan keuangan/bangkrut karena
krisis ekonomi.
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL mempertanggungjawabkan terjadinya
pemberian diskon yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut kepada RUPS.
2) Temuan - Penggunaan kurs untuk pelunasan kr edit PT Ci tra F lour M il s Persada
tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan PT Bank Pacif ic (DL ) sebesar
Rp24.857.968.998
PT Citra Flour Mils Persada (PT CFMP) perusahaan yang bergerak di bidang industri
tepung terigu memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pacific (DL) sebesar
USD4,116,921.00 semula pinjaman tersebut diikat dengan perjanjian kredit no. 159
tanggal 19 Desember 2004, namun tanggal 17 Oktober 2004 pinjaman tersebut
dikonversi ke USD Pinjaman tersebut merupakan pinjaman sindikasi dari tujuh bank
yang dipimpin oleh Hongkong Shanghai Bank Corp (HSBC) dengan total kredit
sebesar USD31,498,976.25. Kredit tersebut dijamin secara paripasu dengan peserta
sindikasi lainnya, yaitu :
a) Hipotek senilai USD 35 Juta;
b) Cessie atas seluruh tagihan / income yang disetor ke dalam Escrow Account;
c) Gadai saham seluruh pemegang saham;
d) Pengalihan hak / assignment atas hak PT CFMP atas proyek:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 120/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 25 dari 45
(1) The Joint Venture Agreement antara pemegang saham;
(2) The Gold Coin offtake Agreement kepada PT CFMP;
(3) The Construction Contract;
(4) The Management and technical assistance management;
(5) Seluruh jaminan bank yang diterima oleh PT CFMP atas proyek;
(6)
Seluruh hasil asuransi dari seluruh proyek ini;
(7) BULOG offtake Agreement kepada PT CFMP;
Jadwal pelunasan kredit tersebut adalah sebagai berikut :
Pada tanggal 14 Januari 1998, Kepala Cabang Bank Pacific – Mangga Dua
mengirimkan surat kepada TL PT Bank Pacific (DL) yang merupakan surat balasan
atas permintaan TL tentang Relaas PT CFMP dan riwayat kreditnya, yang antara lain
memuat hal-hal sebagai berikut :
a) PT CFMP bermaksud menyelesaikan fasilitas kredit sindikasi yang merupakan
porsi PT Bank Pacific (DL) sebesar USD4,116,921 akan tetapi dalam bentuk
mata uang Rupiah dengan kurs USD1.00=Rp2.400,00 dan jangka waktu
pelunasan 2 tahun dengan kurs tetap.
b)
Kepala cabang mengusulkan agar pelunasan dengan kurs USD1.00=Rp.2.420,00
yang merupakan rate pada saat pinjaman dikonversi ke USD. Pelunasan diangsurtiga kali yaitu angsuran I pada bulan Feb ’98 sebesar Rp3.500.000.000, angsuran
II pada Juli 1998 sebesar Rp3.500.000.000,00 dan angsuran III pada bulan
Januari 1999 sebesar Rp3.000.000.000,00.
c) Kepala Cabang juga memberikan pendapat bahwa pelesaian kredit yang lebih
cepat akan menghilangkan resiko kredit tidak tertagih. Mengingat pendapatan
debitur dalam bentuk Rupiah sedangkan kewajibannya dalam bentuk USD maka
pelunasannya akan berisiko karena kenaikan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar.
Bulan Pelunasan % pelunasan Porsi Bank Pacific (USD)Januari 1998 5% 206,062
Juli 1998 6% 247,274
Januari 1999 7% 288,486
Juli 1999 7% 288,486
Januari 2000 8% 329,699
Juli 2000 8% 329,699
Januari 2001 9% 370,911
Juli 2001 10% 412,123
Januari 2002 40% 1,648,493
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 121/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 26 dari 45
Atas surat dari Pimpinan Cabang tesebut Tim TL dalam catatan yang ditanda tangani
oleh seluruh TL tanggal 19 Januari 1998 memberikan tanggapan bahwa :
a)
Apabila hal tersebut memaksa maka TL meminta pembayaran sekaligus dan
tidak diangsur sebesar Rp10 Milyar
b) Meminta cabang mempelajari hal tersebut karena akan adanya penghapusan yang
cukup besar (+/- Rp5,2 Milyar)
c) Pelunasan paling lambat bulan Februari 1998.
Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 1998 terbit Nota Kredit pemindahbukuan dari
Bank Arta Niaga Kencana atas nama PT CFMP kepada PT Bank Pacific (DL)
sebesar Rp483.952.650. Dan pada tanggal 30 Maret 1998 terbit nota serupa sebesar
Rp10.000.001.109,00.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :
a) Cara pelunasan dengan menggunakan kurs Rp2.420,00 adalah merupakan usulan
dari Kepala Cabang Mangga Dua yang disetujui oleh TL.
b)
Dilihat dari usaha debitur yang masih berjalan dengan baik, dan jaminan yang
sangat memadai, maka seharusnya debitur dapat melunasi kewajibannya sesuai
dengan perjanjian. Selanjutnya apabila mengacu pada jangka waktu pelunasan
kredit, yaitu terakhir pada bulan Januari 2002, berarti jangka waktu pelunasan
tersebut masih dalam masa kerja Tim Likudasi. Dengan demikian menurut
pendapat kami, kondisi debitur dan keterbatasan waktu tidak dapat dijadikan
alasan yang tepat
c) Dengan diterimanya pelunasan pokok piutang sebesasr Rp10.000.001.109,00
berarti PT Bank Pacific (DL) telah memberlakukan kurs transaksi untuk
pelunasan tersebut sebesar Rp2.429,00 per 1 USD, padahal kurs transaksi yang
berlaku pada tanggal 30 Maret 1998 adalah sebesar Rp8.467,00 per 1 USD.
Dengan demikian kebijakan TL tersebut telah merugikan PT Bank Pacific (DL)
sebesar Rp24.857.968.998,00 dengan perhitungan sebagai berikut :
Pelunasan yang diterima Rp 10.000.001.109,00
Pelunasan seharusnya :
berdasarkan kurs transaksi
Rp8.467 x USD 4,116,921 Rp 34.857.970.107,00
Kerugian Rp 24.857.968.998,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 122/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 27 dari 45
Hal tersebut tidak sesuai dengan surat BI No.1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2
November 1999 paragraf ke-2 point ke-3 yang menyatakan bahwa seluruh uang
yang diterima dari kredit Valas, menggunakan valas yang bersangkutan atau denganRupiah dengan kurs/nilai tukar pada saat pembayaran/pelunasan cicilan kredit.
Adanya pelunasan kredit valas yang tidak menggunakan kurs transaksi
mengakibatkan penerimaan TL dari hasil pencairan kredit menjadi bekurang yang
pada akhirnya mengurangi kemampuan bank Pacific DL melunasi hutangnya kepada
Negara sebesar Rp24.857.968.998,00.
Hal tersebut terjadi karena tidak hati-hatian dari pihak TL dalam mengambil
keputusan, tanpa melalui pertimbangan yang mendalam.
Tanggapan - TL Bank Pacific (DL) memberikan tanggapan bahwa surat –
surat jaminan dipegang oleh HSBC sebagai Lead, pencairan / eksekusinyaharus atas persetujuan semua anggota sindikasi dan Bank Pacific tidak dapatmengeksekusi barang jaminan tersebut secara sendirian.
Bank Pacific telah meminta kepada semua anggota sindikasi untuk mengambil alih
kredit porsi Bank Pacific, Namun tidak ada yang bersedia untuk menambah
eksposurenya.
Pada saat kredit benar-benar telah macet PT Multicor, PT Indovest, dan BPPN
menjual porsinya dengan harga lebih rendah dibawah harga yang diperoleh Bank
Pacific dari pelunasan. Dengan demikian perkiraan Bank Pacific bahwa kredit
sindikasi tersebut akan macet menjadi terbukti, dan perusahaan tersebut saat ini
sudah tidak ada lagi di Cilacap.
Karena resesi ekonomi tahun 1998 yang menyebabkan kurs melonjak, dan apabila
penagihan kredit tersebut ditunda untuk sesuai dengan kurs berlaku dapat dipastikan
bahwa debitur semakin tidak akan mampu untuk menyelesaikan hutangnya, dan
penyelesaian hutangnya tidak dapat dipastikan akan tertagih sehingga Bank Pacific
akan mengalami kerugian yang lebih besar.
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL mempertanggungjawabkan terjadinya
pemberian diskon yang merugikan tersebut kepada RUPS, dan aparat penegak hukum
agar menindaklanjuti masalah terjadinya kurgian Negara pada PT Bank Pacific (DL)
sehubungan dengan pemberian keringan penerapan kurs perlunasan tagihan PT
CFMP sebesar 24.857.968.998,00.
Penjualan Aset
Dari saldo aktiva tetap berdasarkan nilai buku per 31 Oktober 1997 adalah sebesar
Rp35.429.617.000,00, diantaranya senilai Rp35.404.934.454 telah terjual sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 123/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 28 dari 45
dalam rupiah
Uraian
Saldo
Per 31 Oktober
1997
Penjualan
s.d. 30 April
2005
Saldo
Per 30 Mei 2005
Tanah 13.275.034.000 13.253.749.914 21.284.086
Gedung Kantor 17.228.470.000 17.225.072.100 3.397.900
Gedung perumahan 95.074.440 95.074.440 -
Iventaris Perumahan 15.152.000 15.152.000 -
Peralatan Kantor 552.875.000 552.875.000 -
Kendaraan 1.647.487.000 1.647.487.000 -
Mesin-mesin 311.184.000 311.184.000 -
Komputer 1.083.947.000 1.083.947.000 -
Instalasi 1.220.393.000 1.220.393.000 -
Total 35.429.616.440 35.404.934.454 24.681.986
Dari data tersebut terlihat bahwa, realisasi pejualan aset sebagian besar adalah penjualan
aset berupa tanah dan gedung kantor.
Dari hasil pemeriksaan atas penjualan aset khususnya terhadap tanah dan bangunan
ditemukan adaanya hal-hal yag tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu :
Temuan - Terdapat penjualan Penjualan Aktiva TetapTanah dan Gedung dengan
harga yang lebih rendah dari Ni lai L iku idasi
Realisasi penjualan aktiva tetap tanah dan bangunan s.d. April 2005 sebesar nilai buku
Rp13.253.749.914,00 dan Rp17.225.072.100,00 atau seluruhnya sebesar
Rp30,478,822,014,00 yang merupakan 86,09% dari seluruh nilai buku aset terjual sebesar
Rp35.404.934.494,00.
Terhadap aset yang akan dijaul, TL telah melakukan penilaian atas aset (appraisal) pada
bulan Februari 1998, sementara itu realisasi penjualan sebagian besar dilakukan setelah
lebih 6 bulan dari tanggal laporan appraisal.
Dalam pelaksanaan penjualan ditemuakan adanya penjualan aset di bawah nilai nilai jual
likuidasi, yaitu seperti pada daftar berikut :
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 124/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 29 dari 45
DAFTAR PENJUALAN ASET
YANG KURANG DARI NILAI WAJAR ATAU NILAI LIKUIDASI
dalam rupiah
No LokalisasiTh
Penjualan
Nilai
Likuidasi
Harga
PenjualanSelisih
Penjualan Melalui Lelang
1GEDUNG, Jl A.Muis 70
Jakarta Nov 2001 4,526,140,000 3,800,540,000 -725,600,000
2Gedung JL Pecenongan Raya
No.43 Jaksel.Mar 99 1,132,000,000 699,200,000 -432,800,000
Penjualan Langsung
1 Gdg Jl Raya Kl Malang DutaPermai Blok B I No 8-9, Jkt.
Nov 2001 727,092,000 360,000,000 -367,092,000
2 Gedung, Kelapa gading Juni 1999 1,324,722,000 890,000,000 -434,722,000
3Gedung, Wisma Eka Juwa No
7 dan 8Des 1999 3,146,113,600 2,982,463,949 -163,649,651
4Gedung, Jl Kali Besar Timur
No 21 AApr 2003 353,984,000 350,000,000 -3,984,000
5 Gedung Graha SBY, Surabaya Mar 99 29,544,250,196 25,500,000,000 -4,044,250,196
6Tanah, Jl Panglima Batur,
SamarindaApr 1999 1,207,500,000 1,200,000,000 -7,500,000
7
Tanah dan Gedung, Jl
Tamblong No 12-18 Bandung Juni 2000 5,478,889,500 3,250,000,000 -2,228,889,500
Total Penjualan Langsung 41,782,551,296 34,532,463,949 -7,250,087,347
Proses penjualan tanah dan bangunan tersebut dapat dijelaskan beberapa hal sebagai
berikut :
1) Penilaian Aset
Penilaian atas aset dilakukan pada bulan Pebruari 1998 dimana kondisi
perekonomian tahun 1998 sedang mengalami krisis dan daya beli masyarakat sedangturun. Sementara sebagian besar penjualan aset dilakukan setelah lebih 6 bulan dari
tanggal laporan appraisal . Sebagai pembanding, Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. 333/ KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara,
pada pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa masa berlaku hasil penilaian selambat-
lambatnya 6 bulan. Dengan demikian harga berdasarkan nilai appraisal Tahun 1998
tidak dapat sepenuhnya dipakai sebagai acuan dalam menentukan harga jual.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 125/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 30 dari 45
2) Penjualan secara lelang
Lelang Gedung di Jl. Abdul Muis dilakukan oleh Balai Lelang Royal sedangkan
gedung di Jl. Pecenongan dilakukan oleh Balai Lelang Indonesia. Pelaksanaan proses
lelang dilakukan oleh masing-masing balai lelang, namun sebelum keputusan diambil
pihak balai lelang meminta persetujuan dari TL terhadap harga yang terjadi.
Beberapa pertimbangan TL menyetujui harga penjualan dibawah nilai likuidasi
adalah :
a) Tanah di Jl. Pecenongan akan terkena pelebaran jalan dan masa berlaku sertifikat
HGB No. 1579 hanya sampai 31 Juli 2000. Sedangan realisasi penjualan terjadi
tanggal 03 Maret 1999, sehingga sisa waktu pemanfaatan tanah -/+ hanya 1
tahun 4 bulan. Selain itu tanah tersebut lama terlantar (kosong) sehingga sering
dimanfaatkan Pihak Ke III secara Ilegal.
b)
Menurut penjelasan petugas Tata Kota Jakarta Pusat, Tanah dan Gedung Jl.
Abdul Muis No. 70 A penggunaannya adalah untuk Perkantoran Pemerintah. Hal
ini terlihat pula dalam pendirian bangunan maupun bangunann yang telah ada
disekitarnya , sebagian telah diundur sejauh 10 M.
Dengan demikian, meskipun harga jual yang terjadi masih lebih rendah dari taksiran
nilai likuidasi, namun karena telah melalui proses lelang, maka hal tersebut telah
menunjukkan adanya transparansi dan upaya dari TL untuk memaksimalkan harga
jual.
3) Penjualan langsung
Untuk penjualan secara langsung, TL tidak mempunyai prosedur baku yang mengaturmekanisme penjualan yang dapat digunakan sebagai acuan. Harga yang terbentuk
pada umumnya diawali dengan surat-surat penawaran dari calon pembeli yang
berminat. Dalam hal TL tidak melakukan perbandingan harga dari penawar lainnya.
Keputusan mengenai harga jual sepenuhnya berdasarkan pertimbangan TL melalui
negosiasi dengan calon pembeli. TL juga tidak melakukan penilaian ulang untuk
mengetahui harga wajar atau harga likuidasi terhadap aset yang akan dijual, padahal
penilaian yang dilakukan terdahulu sudah melebihi satu tahun. Terhadap penjualan
tanah dan bangunan dengan harga yang lebih rendah dari nilai likuidasi tahun 1998,
TL tidak melakukan upaya legal opinion, akan tetapi membuat catatan mengenai
pertimbangan terbentuknya harga yang disetujui oleh seluruh anggota TL. Dengan
kondisi tersebut di atas, maka harga penjualan yang terjadi tidak dapat dinilaikewajarannya.
Hal tersebut mengakibatkan penerimaan hasil penjualan tanah dan bangunan tidak
maksimal, sehingga mengurangi kemampuan TL untuk melunasi kewajibannya kepada
Negara sebesar Rp7.250.087.347,00.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi yang antara
lain menyatakan bahwa:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 126/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 31 dari 45
1) Untuk menentukan harga jual aset perlu dilakukan penilaian (appraisal) oleh
perusahaan appraisal independen.
2)
Harga jual aset harus diusahakan agar dapat mencapai harga setinggi-tingginya
dengan patokan minimal seharga likuidasi (forced sale value) yang dinilai oleh
appraisal.
3) Apabila harga penawaran lebih rendah dari harga likuidasi. agar penjualan dapat
lebih dipertanggungjawabkan maka diperlukan legal opinion atau catatan dari TL.
Tanggapan TL - Atas permasalahan tersebut TL memberikan tanggapan sebagai berikut:
1) Bangunan di Duta Permai Blok B/I No. 8-9 Kali Malang, kondisi bangunan rusak
parah akibat dibakar dan dijarah pada waktu kerusuhan.
2) Bangunan di Jl. Boulevard Barat Kelapa Gading, aset bukan atas nama PT Bank
Pacific akan tetapi atas nama pihak lain (PT. Pura Citra Lestari).
3) Wisma Eka Jiwa Mangga Dua, kondisi bangunannya rusak parah (dibakar dan
dijarah pada waktu kerusuhan)
4) Jl. Kali Besar Timur No 21 A Jakarta Barat, masuk dalam wilayah Cagar Budaya
(hiburan malam) dan Proyek Peremajaan Lingkungan sehingga tidak diperkenankan
mendirikan bangunan baru (kecuali renovasi. akan tetapi tidak boleh merubah bentuk
bangunan). Selain itu, Jl. Kali Besar Timur lokasinya berada diarea yang ditetapkan
oleh PEMDA untuk gedung bersejarah dan tidak cocok untuk gedung perkantoran
dan Bank.
5)
Jl. Tamblong No. 12 Bandung. Kondisi phisik bangunan sudah kurang baik (tua) dansebagian besar kaca - kaca jendela pecah karena lemparan batu Supporter sepak bola
dari Jakarta.
Saran –BPK-RI menyarankan agar TL mempertanggungjawabkan terjadinya penjualan
aset dengan harga di bawah nilai jual likuidasi tersebut kepada RUPS.
b. Pembayaran Kewajiban
Realisasi pembayaran kewajiban sejak 1 November 1997 s/d 30 April 2005 baik kepada
pemerintah maupun kepada pihak III lainnya, sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 127/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 32 dari 45
dalam rupiah
Jenis Kewajiban Jumlah
Giro 241.873.606.717
Tabungan 23.786.979.000
Deposito Berjangka 269.753.018.000
Hutang Pajak 1.362.034.864
Dana Talangan Pemerintah 282.250.000.000
Saldo Debet Bank Indonesia 263.000.000.000
Pinjaman Lainnya 19.250.000.000
Kewajiban Lain-lain 20.553.914.744
Jumlah Pembayaran 839.579.553.325
Sampai dengan tanggal 30 April 2005 PT Bank Pacific (DL) telah melakukan
pembayaran saldo debet ke BI sebesar Rp263.000.000.000,00 dan pembayaran tanggal 2
Juni 2005 sebesar Rp17.000.000.000,00. Dari jumlah tersebut telah dikoreksi sebesar
Rp238.000.000.000,00 untuk pembayaran pajak terhutang. Sehingga jumlah yang
diperhitungkan sebagai pelunasan Saldo Debet per 31 April 2005 adalah sebesar
Rp42.000.000.000,00. TL sedang melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan
pembayaran pajak terhutang tersebut.
Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran kewajiban, ditemukan beberapa hal yang tidak
sesuai dengan ketentuan, yaitu :
Temuan – Pembayaran kewaji ban melal ui Sita Eksekusi Deposito PT Bank Bacif ic
(DL) di BN I Sebesar Rp64.010.000.000 Ekuivalen USD7.400.000 Menyimpang Dari
Amar Putusan Mahkamah Agung
PT Pacific Indonesia Finance (PT PIF), pihak terkait PT Bank Pacific (DL), menerbitkan
Commercial Paper (CP) yang dibeli oleh PT Wicaksana Overseas International, Tbk. (PT
WOI) senilai USD USD 3,000,000.00 dan USD2,000,000.00 yang jatuh tempo tgl 30
November 1995 dan 1 Desember 2005. Dalam penerbitan CP tersebut Bank Pacific
bertindak sebagai penjamin (Avalis). Pada saat jatuh tempo PT PIF tidak dapat
membayar kewajibannya, sehingga PT WOI menggugat PT PIF dan PT Bank Pacific
(DL) untuk membayar CP tersebut. Proses hukum dari permasalahan tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut :
1)
Pada tanggal 16 april 1996 PT WOI mengugat PT PIF dan PT Bank Pacific ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk membayar CP senilai USD 3 juta dan 2 juta
yang jatuh tempo masing-masing tanggal 30 November 1995 dan 1 Desember 1995
ditambah bunga 11,5% disertai permohonan sita seluruh harta benda milik Bank
Pacific.
2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan keputusannya tanggal 28 November
1996, mengabulkan sebagian gugatan PT WOI, yaitu menghukum PT PIF dan PT
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 128/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 33 dari 45
Bank Pacific (DL) untuk membayar CP sebesar USD 5,000,000.00 beserta bunga
6%. Atas keputusan tersebut PT Bank Pacific (DL) mengajukan banding.
3)
Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusan tanggal 2 Juli 1997 menguatkan
keputusan Pengadilan Negeri tanggal 28 November 1996. Selanjutnya pihak PT Bank
Pacific mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.
4) Kemudian, dengan keputusan tanggal 28 Juni 2000 Mahkamah Agung menolak
kasasi yang diajukan PT Bank Pacific. Atas keputusan tersebut selanjutnya PT Bank
Pacific mengajukan peninjauan kembali (PK), namun sampai saat ini belum ada
keputusan atas PK tersebut.
Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Agung – RI Nomor 3678/Pdt/1998 tanggal 28
Juni 2000 antara lain dinyatakan bahwa PT PIF dan PT Bank Pacific dihukum secara
tanggung renteng untuk membayar kembali kepada PT WOI jumlah pokok 2 buah CP
sebesar USD5,000,000.00 ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak tanggal
16 April 1996 sampai dengan jumlah pokok/nilai pokok dibayar lunas. Selain itu dalam
putusan itu dinyatakan pula bahwa PT Bank Pacific dan PT Pacific International Finance
sebagai pemohon kasasi menyatakan merasa keberatan atas penetapan pembayaran bunga
tersebut mengingat dengan kondisi ekonomi sekarang dimana nilai tukar mata uang
rupiah melemah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat. Namun Mahkamah Agung
menolak keberatan tersebut dan berpendapat bahwa Judec Facti tidak salah dalam
menerapkan hukum.
Selanjutnya berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut, telah dilakukan beberapa
tindakan hukum dalam pelaksanaan keputusan tersbut, yaitu sebagai berikut :
1)
Pada tanggal 11 Februari 2002, TL Bank Pacicik (DL) menerima surat panggilan
teguran (Aanmaning), untuk menghadap Ketua PN Jakarta Pusat yang meminta agar
PT Bank Pacific (DL) melaksanakan keputusan PN, PT dan MA tersebut. PT Bank
Pacific (DL) mengajukan keberatan atas aanmaning tersebut.
2) Pada tanggal 27 Juni 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan
penenetapan sita jaminan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat atau Wakilnya guna melakukan penyitaan eksekusi terhadap :
Satu buah gedung perkantoran di Jl. Sudirman Kav 7-8
Satu rumah tinggal di Jl. Tanjung No. 12 Jak Pus
Rekening PT Bank Pacific (DL) di BI dalam mata uang USD No.02184238 danmata uang rupiah.
Eksekusi tanggal 30 Juli 2002 gagal dilaksanakan karena Gedung Kantor dan Rumah
tinggal bukan milik PT Bank Pacific dan Gubernur BI belum menentukan sikap.
3) Atas permintaaan PT WOI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan penetapan
Daft No.135/2001 tanggal 30 Maret 2004 tentang pensitaan eksekusi/pemblokiran
terhadap harta kekayaan PT Bank Pacific (DL) yang berada pada PT BNI sejumlah
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 129/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 34 dari 45
Rp75.000.000.000 yang terdiri empat bilyet sertifikat deposito dengan rincian Bilyet
senilai masing-masing Rp15.000.000.000,00, Rp20.000.000.000,00,
Rp5.000.000.000,00, dan Rp35.000.000.000,00.
Sehubungan dengan penetapan tersebut pada tanggal 30 Maret 2004 Bank BNI
menyampaikan pemblokiran tersebut kepada TL Bank Pacific. Selanjutnya TL Bank
Pacific mengajukan keberatan kepada Pengadilan Jakarta Pusat dan melakukan
perlawanan terhadap eksekusi.
4)
Atas Perintah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 16 April 2004, Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan eksekusi pencairan atas bilyet deposito
sebesar Rp64.010.000.000,00 ekuivalen USD7,400,000.00 terdiri atas pokok
USD5,000,000.00 dan bunga sebesar USD2,400,000.00 (8 tahun) yang ditransfer ke
rekening Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan sisa Deposito sebesar
Rp10.990.000.000,00 dikembalikan dan dititipkan oleh pengadilan di BNI yangselanjutnya akan dipindahkan ke rekening TL.
Sehubungan penyitaan dan pencairan deposito tersebut, TL telah melakukan upaya-
upaya untuk mempertahankan agar Deposito tidak dicairkan. diantaranya melalui
permintaan kepada BNI agar tidak mencairkan deposito tanpa persetujuan TL Bank
Pacific (DL). pengajuan surat keberatan kepada pengadilan. dan melaporkan
pelaksaanaan sita jaminan dan sita eksekusi kepada DPIP-BI. Perkembangan terakhir, TL
telah melakukan upaya penyampaian memori banding atas tidak diterimanya gugatan
terhadap PT WOI dan BNI yang telah melaksanakan eksekusi Deposito milik PT Bank
Pacific (DL).
Berdasarkan hasil penelahaan atas pelaksanaan eksekusi terebut, terdapat hal-hal yangtidak sejalan dengan ketentuan, yaitu :
a) Bank Pacific menghadapi tuntutan PT WOI untuk mebayar dua buah CP, yang telah
jatuh tempo sejak Tahun 1995. Pada tingkat Pengadilan Negeri, PT WOI
dimenangkan sekaligus dikabulkan permohonannya sebagian dan menghukum PT
PIF dan PT Bank Pacific (DL) untuk membayar CP sebesar USD 5 juta beserta
bunga 6%. Pengadilan Negeri dalam amar putusannya juga menyatakan menolak
tuntutan PT WOI untuk melakukan sita jaminan atas harta milik PT PIF dan PT Bank
Pacific (DL) karena saham-saham BP sebagian dimiliki BI yang berarti pemerintah
memiliki saham dari PT Bank Pacific (DL). Selanjutnya dalam tingkat banding,
Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan Keputusan PN. Demikian pula padatingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam amar keputusannya menguatkan putusan
Pengadilan Tinggi, akan tetapi dalam keputusannya tidak secara khusus menyebutkan
nama dan nilai rekening milik Bank Pacific di BNI. Pada saat pelaksanaan sita
eksekusi tahun 2002, ternyata aset yang dimohon sita jaminan bukan milik PT Bank
Pacific dan tidak ada keputusan dari Gubernur BI untuk menyita rekening TL di BI,
sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Dengan mendasarkan pada amar
keputusan tersebut maka terlihat bahwa pelaksanaan khususnya terhadap penyitaan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 130/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 35 dari 45
rekening TL di BNI tidak sejalan dengan amar keputusan Pengadilan Negeri, karena
dalam keputusan tersebut tidak dibenarkan melakukan sita jaminan atau menyebut
deposito PT Bank Pacific (DL) di Bank BNI adalah aset yang disita.
b) Seperti diuraikan di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan penetapan
Daft No.135/2001 tanggal 30 Maret 2004 untuk menyita kekayaan PT Bank Pacific
(DL) yang berada pada PT BNI, disertai rincian rincian No. rekening dan nominal
sejumlah Rp75.000.000.000,00. Terhadap penyitaan deposito tersebut, seharusnya
dilakukan usaha penolakan oleh BNI, karena :
Penyitaan tidak sesuai dengan amar keputusan Mahkamah Agung yang
digunakan sebagai dasar penyitaan;
Sesuai dengan ketentuan penempatan deposito, maka deposito hanya dapat
dicairkan dengan menunjukkan asli sertifikat deposito. Dengan adanya pencairan
deposito BNI tersebut, maka berarti BNI tidak memberikan perlindungan kepada
Nasabah, dalam hal ini TL PT Bank Pacific (DL).
Nomor rekening deposito nasabah adalah merupakan salah satu rahasia bank yang
hanya dapat diungkapkan dapat dibuka atas permintaan dari Kepolisian, kejaksaan
dan pengadilan dengan persetujuan dari Menteri Keuangan/BI. Walaupun belum
diketahui pihak yang memberikan data mengenai rincian deposito TL Bank Pacific
(DL) kepada Panitera Pengadilan Negeri, namun pencantuman nomor rekening TL
Bank Pacific (DL) tanpa sepengetahuan TL Bank Pacific (DL) dan adanya izin dari
Menteri Keuangan/BI, telah mengindikasikan adanya tindak pidana pembocoran
rahasia Bank.
c) Deposito yang disita dan dicarikan tersebut diatas merupakan hasil pencairan aset PT
Bank Pacific (DL) yang seharusnya atau akan disetorkan kepada Negara untuk
melunasi utang PT Bank Pacific (DL) kepada Negara berupa BLBI yang diterima
Bank Paficik. Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
menyakatan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : (a) uang
atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah
maupun pihak ketiga; (b) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada
negara/daerah. Selain itu dalam Kep DIR BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei
1999 pasal 30 rekening Deposito dan atau tabungan TL yang berasal dari pencairan
aset, hanya dapat dicairkan setelah mendapat persetujuan BI.
Dengan demikian, pemblokiran dan penyitaan deposito tersebut bertentangan dengan :
a) Amar Putusan Mahkamah Agung – RI Nomor 3678/Pdt/1998 tanggal 28 Juni 2000,
yang tidak menyatakan adanya sita jaminan.
b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. yang antara
lain menyatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 131/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 36 dari 45
(1) Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi
Pemerintah maupun pada pihak ketiga
(2)
Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah.
c) Undang-undang perbankan yang antara lain menyatakan bahwa bank harus menjaga
kerahasiaan data keuangan penyimpan dana. Rahasia bank dapat dibuka hanya atas
permintaan dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan dengan atas persetujan
Menteri Keuangan/BI.
d) Kep DIR BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 pasal 30 antara lain
menyatakan. Hasil pencairan harta kekayaan BDL disetorkan kepada Bank yang telah
ditunjuk oleh TL pada rekening Deposito dan atau tabungan. Pencairan rekening
tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BI.
Adanya penyitaan dan pencairan deposito milik TL yang tidak sesuai dengan amarkeputusan Mahkamah Agung dan tidak sesuai kaidah perbankan mengakibatkan terjadi
kerugian negara sebesar Rp64.010.000.000,00, mengingat deposito tersebut merupakan
dana milik TL yang akan disetorkan kepa Negara untuk pelunasan BLBI.
Sehubungan dengan pencairan Deposito tersebut. TL telah melakukan upaya-upaya
antara lain :
(1) Pada saat pencairan deposito tersebut. PT Bank Pacific (DL) melalui kuasa
hukumnya langsung menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan pencairannya
kepada BNI dan Jurusita PN Jakarta Pusat dengan alasan. Jurusita Pengadilan tidakmembawa Asli Penetapan Pencairan dari Ketua PN serta perkaranya masih dalam
proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung namun pelaksanaan sita/pencairan
deposito tetap dilaksakan.
(2) Atas pencairan deposito tersebut PT Bank Pacific (DL) telah mengajukan keberatan
dan protes keras kepada Komisaris Utama Bank BNI vide Surat
No.020/UH/Eks/V/2004 tgl 31 Mei 2004 dan kepada BNI Kantor Cabang Jakarta
Pusat vide Surat No.025/UH/Eks/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 dengan tembusan
Direksi dan Divisi Hukum.
(3) Dalam surat protes tersebut pada pokoknya PT Bank Pacific (DL) mengancam akan
melaporkan pihak BNI kepada Kepolisian/KPK atas bocornya nomor-nomorDeposito PT Bank Pacific (DL) yang ada pada BNI kepada pihak lain.
(4) PT Bank Pacific (DL) meminta Perlindungan Hukum Atas Eksekusi Separatis Harta
Kekayaan PT Bank Pacific (DL) kepada Ketua Mahkamah Agung vide Surat
No.971/YP/BPDL/IV/2004 tgl 21 April 2004. serta mengajukan Permohonan
Penundaan Pelaksanaan Penetapan Penyitaan Pencairan pada PN Jakarta Pusat vide
Surat No.358/YP/BPDL/IV/200a tgl 26 April 2004. Namun kedua upaya hukum
tersebut tidak mendapat tanggapan baik dari Ketua Mahkamah Agung maupun PN.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 132/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 37 dari 45
(5) Mengajukan pengangkatan sita terhadap uang sebesar Rp10.990.000.000.- yang
dititipkan PN Jakarta Pusat pada BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat. Yang kemudian
Diangkat Sitanya berdasarkan Penetapan/Berita Acara Pengangkatan Sita/pencairantgl 9 Agustus 2004 No. 135/2001Eks
(6) Terhadap deposito sebesar Rp.64.010.000.000,00 yang telah dicairkan kepada PT
WOI telah diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. WOI dan
BNI tanggal 30 Juni 2004 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
(7) Berdasarkan putusan No.187/Pdt/G/2004/PN.Jkt.Utara tanggal 24 November 2004
gugatan PT Bank Pacific (DL) Ditolak dan saat ini dalam proses banding di
Pengadilan Tinggi. Adapun alasan penolakan PN adalah karena PN berpendapat
bahwa PT Bank Pacific (DL) selaku Penggugat Tidak Berhasil membuktikan bahwa
Para Tergugat (PT WOI dan PT BNI) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
perundan-undangan.
(8) Pencairan. penyitaan deposito tersebut telah dilaporkan kepada BI tanggaì 7 Mei
2004 vide Surat No.012/UH/Eks/V/2004.
Saran –BPK-RI menyarankan agar penegak hukum menindaklanjuti masalah penyitaan
deposito yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan keuangan Negara,
termasuk didalamnya pembocoran rahasia bank.
c. Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sejak 1 November 1997 s/d 30April 2005 adalah sebesar Rp235.466.852.881,00 yang terinci sebagai berikut :
dalam rupiah
No. Keterangan1 Nop 97 s/d
31 Des 02
1 Jan 03 s/d
30 Apr 05Total
1 Biaya Tenaga Kerja 62.243.752.859 3.959.368.178 66.203.121.037
2
Penurunan Nilai Surat
Berharga 15.206.790 15.206.790
3 Barang dan Jasa 22.366.548.861 22.366.548.861
4
Biaya Penyusutan &
Penghapusan 17.110.106.386 17.110.106.386
5 Asuransi 271.078.866 271.078.8666 Pajak-Pajak 686.666.247 686.666.247
7 Promosi 139.079.455 139.079.455
8 Sewa 13.978.826.423 13.978.826.423
9 Pendidikan & Pelatihan 17.095.039 17.095.039
10
Pemeliharaan dan
perbaikan 5.599.570.007 5.599.570.007
11 Kerugian Trans.Valas 11.258.557.769 11.258.557.769
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 133/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 38 dari 45
No. Keterangan1 Nop 97 s/d
31 Des 02
1 Jan 03 s/d
30 Apr 05Total
12 Beban bunga rupiah 8.127.647.302 8.127.647.30213 Beban bunga valas 41.886.053 41.886.053
14 Biaya Lainnya 4.369726.412 175.538.776 4.545.265.188
15 Biaya Provisi 1.263.980 1.263.980
17 Biaya Adm & Umum 85.104.933.478 85.104.933478
Total 146.225.748.469 89.241.104.412 235.466.852.881
Data berasal dari laporan keuangan intern PT Bank Pacific (DL) yang belum diaudit
(unaudited ).
Dari hasil pemeriksaan berdasarkan dokumen yang diterima, kami tidak menemukan
adanya permasalahan terkait biaya operasional.
d. Sisa Aset
Daftar sisa aset yang tersedia untuk menutup sisa kewajiban berdasarkan NAL PT Bank
Pacific (DL) per 30 April 2003, sebagai berikut :
Daftar Sisa Aset PT Bank Pacific
Per 30 April 2005
dalam rupiah
JENIS ASETNILAI
TERCATATPENYESUAIAN
NILAI
REALISASI
Kas 56.358.887 56.358.887
Giro 17.357.698.386 566.868.664 17.924.567.050
Deposito - Rupiah 344.355.000.000 (23.855.000.000) 320.500.000.000
- Valas - - -
Surat-Surat Berhaga
- Pihak Terkait 531.376.162.966 (530.179..937.788) 1.196.225.178
- Pihak Ketiga 168.439.970.467 (168.439.970.467) -
699.816.133.433 (698.619.908.255) 1.196.225.178
DOK DAN FASILITAS
- Pihak Terkait 198.268.716.268 (198.268.716.268) -
- Pihak Tidak Terkait 39.640.142.449 (39.440.142.449) 200.000.000
237.908.858.717 (237.708.858.717) 200.000.000
KREDIT YANG DIBERIKAN
- Pihak Terkait 613.198.959.836 (113.198.959.836) 500.000.000.000
- Pihak Tidak Terkait 357.561.966.525 (311.648.418.297) 45.913.548.228
970.760.926.361 (424.847.378.133) 545.913.548.228
PENYERTAAN 16.000.000 (16.000.000) -
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 134/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 39 dari 45
AKTIVA TETAP 1.827.046.986 2.685.337.214 4.512.384.200
AGUNAN DIAMBIL ALIH 12.748.343.116 (12.521.327.866) 227.015.250
TOTAL SISA ASET 1.915.243..055.273 (1.024.712.956.480) 890.530.098.793
Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa nilai tercatat aset PT Bank Pacific (DL) adalah
sebesar Rp1.915.243.055.273,00 sedangkan nilai realisasinya adalah sebesar
Rp890.530.098.793,00. Sementara itu PT Bank Pacific (DL) masih mempunyai
kewajiban BLBI kepada pemerintah sebesar Rp1.801.343.358.572 dan kewajiban kepada
BI berupa kredit likuiditas darurat (KLD) sebesar Rp350.000.0000.000,00. Dengan
demikian sisat aset PT Bank Pacific (DL) tidak dapat menutupi sisa kewajibannya
kepada Negara berupa kewajiban BLBI kepada pemerintah dan KLD kepada BI.
Dari hasil penelaahan atas sisa aset ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut :
1) Temuan - Tagihan kepada Pihak Terkait yang tercatat sebesar
Rp1.377.095.530.113,00 tidak didukung dengan jaminan yang memadai dan pihak
terkai t tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewaji bannya
Sesuai dengan laporan keuangan PT Bank Pacific (DL) diketahui bahwa Out
standing tagihan kepada pihak terkait PT Pacific International Finance (PIF), PT
Indopac Perdana Finance (IPF) dan PT Adhitiya Putra Pratama (APP) per 30 April
2005 adalah sebesar Rp1.377.162.327.113,00 dengan rincian sebagai berikut :
dalam rupiah
Keterangan PT PIF PT IPF PT APP Jumlah
Surat-surat berharga 443.578.463.854* 13.243.974.112 137.367.500.000 594.189.937.966
Dokumen dan fasilitas
lainnya198.268.716.717 - - 198.268.716.717
Kredit yang diberikan 584.703.672.430 - - 584.703.672.430
Jumlah 1.226.550.853.001 13.243.974.112 137.367.500.000 1.377.162.327.113
Tagihan tersebut sebagian dalam mata uang rupiah dan sebagian dalam valuta asing.
Untuk tagihan dalam valuta asing nilai tercatat masih menggunakan kurs pada
tanggal 31 Oktober 1998, pada saat bank dilikuidasi. Apabila tagihan dalam valastersebut dijabarkan dalam dengan menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 April
2005 (USD=Rp10.070), maka jumlah tagihan kepada pihak terkait menjadi sebagai
berikut :
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 135/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 40 dari 45
dalam rupiah
Keterangan PT PIF PT IPF PT APP Jumlah
Surat-surat berharga 952.147.876.380 13.243.974.112 362.967.500.000 1.328.359.350.492
Dokumen dan fasilitas
lainnya544.346.810.896 - - 544.346.810.896
Kredit yang diberikan 584.703.672.430 - - 584.703.672.430
Jumlah 2.081.198.359.706 13.243.974.112 362.967.500.000 2.457.409.833.818
Tagihan PT Bank Pacific (DL) kepada pihak terkait umumnya terjadi pada saat
Presiden Direktur PT Bank Pacific dijabat oleh Sdri. Endang Utari Mokodompit
(Sdri. EUM). Adapun pihak-pihak terkait tersebut adalah :
PT PIF adalalah perusahaan yang bergerak di bidang multi finance yangsahamnya dimiliki oleh PT AA. Dalam perusahaan tersebut Sdri. EUM
berkedudukan sebagai Komisaris Utama dan Adrian Herling Woworuntu (Sdr.
AHW) sebagai Wakil Komisaris Utama. Berdasarkan Keputusan Mahkamah
Agung No.05K/N/1998 tanggal 13 Januari 1999, PT PIF telah dipailitkan oleh
Bank Mandiri (dahulu PT Bank Ekspor Impor Indonesia);
PT Indopac Perdana Finance adalah perusaahaan yang bergerak dalam bidang
multi finance yang dimiliki oleh PT AA. Dalam perusahaan tersebut Sdri. EUM
menjabat sebagai Komisaris Utama dan Sdr. AHW sebagai Wakil Komisaris
Utama;
PT APPF adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang multi finance yangsahamnya dimiliki oleh dimiliki oleh PT AL. Dalam perusahaan tersebut (Sdri.
EUM) menjabat sebagai Komisaris Utama dan Sdr. AHW sebagai Wakil
Komisaris Utama.
Berkatian dengan pemberian kredit kepada pihak-pihak terkait tersebut, dapat
dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
a) Surat-surat berharga
Surat berharga, terdiri atas Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan call money
dapat dirinci sebaga berikut :
dalam rupiah
Keterangan SBPU Call Money Jumlah
PT PIF 87.781.687.982 291.786.775.872 379.568.463.854
PT IPF 14.440.199.112 - 14.440.199.112
PT APP 8.000.000.000 129.367.500.000 137.367.500.000
Jumlah 110.221.887.094 421.154.275.872 531.376.162.966
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 136/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 41 dari 45
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPK-RI, terhadap tagihan tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut :
PT PIFPermohonan kredit dari PT PIF disetujui Panitia Kredit termasuk diantaranya
Sdri. EUM yang saat itu menjabat Presiden Direktur PT Bank Pacific dan
sekaligus sebagai Komisaris Utama Utama PT PIF. Perjanjian kredit antara
PT Bank Pacific (DL) dan PT PIF dibuat di bawah tangan, yaitu :
dalam rupiah
NoNomor
dan Tanggal Perjanjian
Tgl
Jt tempoNilai
1 No. 001B/PK/K/Kng/95/MM
6 Januari 1995
8 November
1995Rp30.000.000.000,00
2089B/PK/Kng/94/MM28 Desember 1994
8 November1995
Rp8.000.000.000,00
3075/PK/Kng/94/MM
8 November 2004
8 November
1995Rp27.000.000.000,00
40077A/PK/Kng/94/MM
8 November 2004
8 November
1995Rp35.700.000.000,00
50703B/PK/Kng/94/MM
8 November 2004
8 November
1995UD $ 40,000,000.00
6076/PK/Kng/94/MM
8 November 2004
8 November
1995UD $ 27,500,000.00
Perjanjian terebut tanpa diikuti dengana pengikatan jaminan, sehingga kredit
tersebut tidak memiliki jaminanan.
Penyaluran kredit tersebut dilakukan melalui penerbitan surat berharga. Pada
saat jatuh tempo, PT PIF tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga per 30
April 2005, PT PIF masih mempunyai kewajiban SPBU dan Call Money
sebesar Rp379.568.463.854,00 yang terdiri atas 27 SBPU senilai
Rp87.781.687.982,00 dan 30 instrumen call money senilai
Rp291.786.775.872,00.
Disamping itu terdapat penambahan nilai surat berharga sebesar
Rp64.010.000.000,00, karena kasus PT.Wicaksana Overseas International,
sehingga posisi outstanding surat berharga pada bulan April 2005 menjadi
443.578.463.854,00.
PT APPL
Permohonan kredit dari PT APPL disetujui Panitia Kredit termasuk
diantaranya Sdri. EUM yang saat itu menjabat Presiden Direktur PT Bank
Pacific (DL) dan sekaligus sebagai Komisaris Utama PT PIF. Fasilitas
tersebut telah ditarik/digunakan sejak diberikan dengan menggunakan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 137/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 42 dari 45
promes yang diterbitkan oleh PT APPL senilai USD 35,250,000.00 atau
equivalen Rp137.367.500,00. Penerbitan promes tersebut tanpa disertai
jaminan oleh PT APPL Pada saat jatuh tempo PT APPL tidak mampumelunasi hutangnya kepada PT Bank Pacific (DL).
PT IPF
Permohonan kredit PT IPF dalam bentuk surat-surat berharga kepada PT
Bank Pacific (DL) disetujui Panitia Kredit termasuk diantaranya Sdri. EUM
yang saat itu menjabat Presiden Direktur PT Bank Pacific (DL) dan sekaligus
sebagai Komisaris Utama Utama PT IPF. Perjanjian kredit antara PT Bank
Pacific (DL) dan PT IPF diikat dengan perjanjian di bawah tangan No.
036A/PK/Kng/94 MM tanggal 4 Mei 1995. Penarikan kredit terebut
dilakukan melalui penerbitan pormes oleh PT IPF Nomor : 167 tanggal 5
Oktober 1995 senilai Rp9.500.000.000,00 dan No. 172 tanggal 9 Oktober1995 senilai Rp5.000.000.000,00. Promes PT IPF tersebut dijamin dengan
cesie piutang senilai Rp15.000.000.000,00. Pada tanggal 7 Juli 1997 seluruh
saham PT IPF dijual kepada PT BIF. Pada saat jatuh tempo TP IPF tidak
dapat melunasi kewajibannya, sehingga per tanggal 30 April 2005 PT IPF
masih mempunyai kewajiban promes kepada PT Bank Pacific (DL) sebesar
Rp13.243.974.112,00
b) Dokumen dan Fasilitas Lainnya
Tagihan dalam bentuk dokumen dann fasilitas lainnya merupakan tagihan Valas
Ex Indoniarta yang berasal dari transaksi ekspor non L/C PT Indoniarta Utama
dengan kondisi pembayaran berjangka yang diaksep oleh pembeli yaitu Vesture
Marketing Pte, Ltd, Singapore yang kemudian di diskontokan ke Bank dan oleh
Bank di re-diskontokan ke BI. Pada saat jatuh tempo PT Indoniarta Utama tidak
dapat membayar ke Bank sehingga rekening Bank didebet oleh BI dan muncul
tagihan kepada PT Indoniarta Utama.
Saldo awal pada tahun 1997 adalah sebesar Rp206.234.542.873,00. Sampai
dengan saat pemeriksaan, upaya penyelesaian belum menunjukkan hasil yang
memadai kecuali adanya set-off sebesar Rp118.018.156,00 dan hapus buku atas
Biaya Provisi dan Denda dari perpanjangan kredit yang diberikan kepada pihak
terkait sebesar Rp7.847.808.000, sehingga posisi outstanding surat berharga pada
bulan April 2005 menjadi Rp198.268.716.717,00.
Berdasarkan laporan inspeksi khusus transaksi khusus oleh tim inspeksi Bank
tanggal 14 September 1995, ditemukan adanya fraud atas transaksi diskonto
wesel ekspor tersebut yang menyebabkan Bank tidak dapat menagih kepada PT
Indoniarta Utama. Berdasarkan hal tersebut, nilai realisasi Dokumen dan fasilitas
lainnya dinilai oleh KAP pada Neraca Penutupan, sebesar Rp0,00.
c) Kredit yang diberikan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 138/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 43 dari 45
Kredit yang diberikan merupakan sarana pengikatan atas Commercial Paper
(CP) dan Promissory Notes (PN), yang diterbitkan oleh PT PIF dan di aval (Sdri.
EUM) atas nama PT Bank Pacific, namun tidak dilaporkan kepada Bank Pacificsehingga tidak tercatat di Bank Pacific.
Jumlah CP dan PN yang telah jatuh tempo dan telah diikat dalam pagu kredit
adalah sebesar Rp701.846.577.660, kemudian saldo setelah set-off menjadi
sebesar Rp584.703.672.430.
Jumlah kredit Jaminan yang diberikan/disediakan oleh debitur untuk pagu kredit
ini adalah :
Agunan tanah atas nama PT Pengembangan Agrowisata Prima.
Jaminan Pribadi Ir. (Sdri. EUM) , Sdr. AHW, dan Ferdinan Japutra;
Jaminan Perusahaan dari perseroan terbatas PT Aditarina Arispratama, PTPengembangan Agrowisata Prima, PT Aditarina Arthaniaga, dan PT
Aditarina Lestari;
Gadai seluruh saham-saham yang dimilki para pemegang saham PT
Pengembangan Agrowisata Prima, Jakarta kecuali saham-saham milik
Agung Concern;
Penyerahan hak atas tagihan-tagihan debitur terhadap pihak ketiga;
Penyerahan hak atas tagihan-tagihan PT Pengembangan Agrowisata Prima
kepada pihak ketiga;
Penyerahan hak atas tagihan-tagihan PT Batu Panorama berkedudukan diMalang terhadap pihak ketiga;
Saham-saham milik Pertiwi Adya Sentosa dan PT Surya Pembangunan
Utama dalam PT Suryamas Duta Makmur di Jakarta.
Sehubungan dengan pemberian kredit kepada PIF, dapat dikemukakan antara
lain:
Terkait dengan jaminan/agunan atas nama PT Pengembangan Agrowisata
Prima, telah dilakukan pengikatan dengan SHT sebesar
Rp500.000.000.000,00. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp350.000.000.000,00
diantaranya merupakan merupakan hak tanggungan untuk kepentingan BI
sebagai jaminan atas pemberian Kredit Likuiditas Darurat oleh BI kepada PT
Bank Pacific (DL). Dengan demikian sisa hak tanggungan kepada PT Bank
Pacific (DL) hanya sebesar Rp150.000.000,00.
Pemasangan hak tanggungan untuk kepentingan BI sebesar
Rp100.000.000.000,00 telah dilakukan pada tahun 1995 saat pemberian
Kredit Likuiditas Darurat kepada Bank Pacific dan sejumlah
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 139/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 44 dari 45
Rp250.000.000.000,00 dilakukan pada tahun 1998 setelah PT Bank Pacific
(DL) dilikuidasi.
Sebagian HGB tanah yang dijadikan jaminan masih atas nama pihak ketiga
(HGU PT Perkebunan) dan sebagian dipergunakan oleh pihak ketiga lainnya
dengan persetujuan PT PAP.
Sampai dengan saat pemeriksaan, rencana penjualan sudah beberapa kali
dilaksanakan namun selalu gagal antara lain disebabkan kedaan tersebut.
Atas dasar laporan pemeriksaan investigatif BPK tahun 2000, pihak penegak
hukum telah melakukan pemeriksaan kepada manajemen bank termasuk
diantaranya permintaan TL yang sebagian saat ini juga menjadi TL, namun
menurut penjelasan TL sampai saat ini belum ada penyelesaian dari penegak
hukum.
Dalam pertemuan antara Tim BPK-RI dan Sdri. EUM tanggal 16 September
2005 dan 22 Desember 2005 Sdri. EUM menyatakan bahwa yang bersangkutan
merasa telah menyelesaikan kewajibannnya kepada Negara dengan menyerahkan
jaminan berupa aset proyek LIDO dan Non LIDO, sehingga yang bersangkutan
berpedapat bahwa tidak lagi mempunyai kewajiban apapun kepada Bank Pacific.
Namun dalam Akte perjanjian Kredit No.89 tanggal 29 Nopember 1995
dinyatakan bahwa Sdri. EUM memberikan jaminan berupa Aset Lido dan Non
Lido dan apabila terdapat kekurangan Sdri. EUM berkewajiban memberikan
tambahan sejumlah kekurangannya tersebut.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :a)
Jumlah kewajiban pihak terkait kepada PT Bank Pacific (DL) yang tercatat
belum diselesikan adalah sebesar sebesar Rp1.377.095.530.113. Apabila
valuta asing tersebut dijabarkan dengan kurs per 30 Mei 2005 maka jumlah
kewajiban pihak terkait adalah sebesar Rp2.457.409.833.818.
b) Penyaluran kredit tersebut dilakukan pada saat Ny. (Sdri. EUM) menjabat
Presiden Direktur PT Bank Pacific (DL) dan sekaligus menjadi Komisaris
Utama di PT PIFF, PT APPL dan PT IPF. Selain itu terdapat pula
penyaluran kredit yang berasal dari promes yang diterbitkan oleh pihak
terkait dan diaval oleh Sdri. EUM atas nama PT Bank Pacific (DL) namun
tidak pernah tercatat di PT Bank Pacific (DL).c) Cara-cara penyaluran kredit seperti itu, telah mengakibatkan kesulitan
keuangan PT Bank Pacific (DL) sampai akhirnya dilikuidasi.
d) Jumlah hak tanggungan yang menjadi hak PT Bank Pacific (DL) atas aset
yang diserahkan oleh Sdri. EUM hanya sebesar Rp150.000.000.000,00.
Sementara itu Sdri. EUM tidak kooperatif untuk menyelesaikan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 140/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI Bank Pacific (DL) Halaman 45 dari 45
kewajiabannya, meskipun TL PT Bank Pacific (DL) telah melakukan
berbagai upaya.
Sesuai dengan PP Nomor 25 tahun 1999 pasal 24 yang menyatakan bahwa,
Dalam hal harta kekayaan BDL tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban
BDL maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota
dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab
kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan
bank. Selain itu sesuai dengan pernyatan Sdri. EUM maka seluruh kewajiban
tersebut seharusnya menjadi tanggungan pribadi Sdri. EUM.
Dengan tidak adanya penyelesaian kewajiban dari pihak terkait, maka
mengakibatkan PT Bank Pacific (DL) tidak dapat memenuhi kewajibannya
kepada Pemerintah minimal sebesar Rp1.377.162.327.113,00 dari seluruh
kewajiban PT Bank Pacific (DL) kepada Negara sebesarRp1.801.343.358.572,00.
Saran - BPK-RI menyarankan agar permasalahan dengan Sdri. EUM
diselesaikan melalui jalur hukum, dengan melaporkan Sdri. EUM kepada pihak
penegak hukum.
Tanggapan - Dalam surat Sdri. EUM yang dikirimkan kepada Tim BPK-RI
tanggal 28 Desember 2005, yang menyatakan bahwa pendirian PT PIF
dimaksudkan sebagai program penyelamatan kredit macet di PT Bank Pacific
(DL). PT PIF menangani dan menyelesaikan kredit macet dengan jalan
memperbaiki proyek / tanah dan menjualnya lagi, hasilnya dibayarkan kembali
pada PT Bank Pacific (DL). Pada tahun 1992 PT Bank Pacific (DL) menghadapimasalah kredit macet dengan 2 debitur besar yaitu PT PAP (proyek LIDO) dan
PT RSP (proyek hotel Westin Surabaya) keduanya bukan perusahaan grup.
Menurut catatannya Sdri. EUM tidak terlibat dalam kegiatan pembiayaan kedua
proyek tersebut oleh PT PIF dan grup. Seluruh kegiatan grup menjadi tanggung
jawab direksinya. Untuk kegiatan pembiayaan proyek PT PIF menerbitkan
Commercial Paper (CP) dan Negotiable Commercial Paper (NCP) atas nama PT
PIF. Pada akhir tahun 1994 terjadi krisis Meksiko yang imbasnya juga menekan
pasar uang dalam negeri, banyak penerbit CP tidak dapat membayar CP/PN pada
saat jatuh tempo. Pada keadaan tersebut banyak pembeli menjadi panik dan
meminta agar CP yang akan diperpanjang harus diaval oleh bank. Dengan adanya
permintaan pembeli yang disampaikan kepada arranger PT PIF, maka dimintaBank Pacific untuk mengaval CP/PN. Karena sebagian besar kebutuhan likuiditas
PT PIF dikarenakan Rescue Program ex-nasabah macet PT Bank Pacific (DL).
Dalam catatan tersebut karena desakan situasi Sdri. EUM terpaksa melakukan
peng-avalan tersebut.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 141/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR SINGKATAN
AHW : Adrian Herling Woworuntu
BBD : Bank Bumi Daya
BBKU : Bank Beku Kegiatan Usaha
BDL : Bank Dalam Likuidasi
BI : Bank Indonesia
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BNI : Bank Negara Indonesia
BPK-RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
CFMP : Citra Flour Mills Persada
CP : Comercial Papper
DL : Dalam Likuidasi
DTR : Dana Talangan Rupiah
DTV : Dana Talangan Valas
EUM : Endang Utari Mokodompit
HGU : Hak Guna Usaha
HSBC : Hongkong Shanghai Bank Corp
KAP : Kantor Akuntan Publik
KI : Kredit Investasi
KLD : Kredit Likuiditas Darurat NAL : Neraca Akhir Likuidasi
NCP : Negotiable Commercial Paper
PN : Promissory Notes
PT : Pinjaman Tetap
PT APP : Aditya Putra Pratama
PT BP : Bandung Pakar
PT ET : Efdjundo Tando
PT FPJ : Forindo Permai Jaya
PT HS : Harumdana Sekuritas
PT IPF : Indopac Perdana Finance
PT MK : Megarimba Karyatama
PT NA : Niagatama Arsaraya
PT PBM : Prabu Budi Mulya
PT PIC : Pacific Investment Corporation
PT PIF : Pacific Indonesia Finance
PT PIJ : Pong III Jaya
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 142/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
PT PS : Pluit Sakti
PT SLI : Sinar Lawang Indah
PT TU : Tiga Utama
PT WOI : Wicaksana Overseas Internasional
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
SEAB : South East Asia Bank
SHGB : Sertifikat Hak Guna Bangunan
SHM : Sertifikat Hak Milik
SPBU : Surat Berharga Pasar Uang
SPI : Sistem Pengendalian Intern
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 143/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT SEJAHTERA BANK UMUM
(DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01.B/XII/02/2006
Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 144/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 4
2. Tujuan Pemeriksaan 4
3. Sasaran Pemeriksaan 4
4. Metodologi Pemeriksaan 4
5. Jangka Waktu Pemeriksaan 5
6. Obyek Pemeriksaan 5
BAB II GAMBARAN UMUM 6
1. Penetapan Status BDL 6
2. Pembentukan
dan Komposisi Tim Likuidasi (TL) 6
3. Jumlah BLBI yang Diterima 7
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 8
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 8
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 8
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997) 9
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 24 Mei 2003 (Neraca Akhir
Likuidasi/NAL) 10
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005 11
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 12
1. Sistem Pengendalian Intern 12
a. Lingkungan Pengendalian 12
b. Pengendalian Pengamanan 12
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu 13
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 145/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
Halaman
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 13
a. Realisasi Pencairan Aset 14
b. Pembayaran Kewajiban 15
c. Biaya Operasional 16
d. Sisa Aset 16
DAFTAR SINGKATAN
LAMPIRAN
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 146/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 1 dari 25
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT SEJAHTERA BANK UMUM (DALAM LIKUIDASI)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan PemeriksaKeuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas
pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Sejahtera Bank Umum
(Dalam Likuidasi)/PT SBU (DL).
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem Pengendalian Intern
Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada PT SBU (DL) tidak dapat diandalkan karena beberapa hal. Pertama,
lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai, di antaranya posisi
pemegang saham utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) dalam melakukan
tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi
Bank Dalam Likuidasi (BDL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI)
maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap
akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI atas PT SBU (DL) di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi
sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk
ditindaklanjuti. Namun demikian, terdapat perkembangan yang terjadi sehubungan dengan
hasil pemeriksaan terdahulu, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan penyaluran dan
penggunaan BLBI pada PT SBU (DL) telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Setelah
dilakukan penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat
Perintah Penghentian Penyidikan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh
Tim Likuidasi PT SBU (DL) bukan merupakan tindak pidana.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 147/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 2 dari 25
3. Temuan-temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya
operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL).
Dari hasil pemeriksaan tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :
a.
Realisasi Pencairan Aset
Nilai buku aset berdasarkan neraca likuidasi per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar
Rp2.261.667.985.449,00, telah direalisasikan sebesar Rp1.104.538.242.286,23 dan
USD12,635,287.65
Terkait dengan hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.
b. Pembayaran Kewajiban
Dari kewajiban BLBI sebesar Rp1.500.852.885.225,53 dan USD20,837,611.86 ekuivalen
Rp186.496.626.147,00, telah diselesaikan sebesar Rp738.529.189.615,65 (49,21%) dan
USD12,601,000.00 (60,47%) ekuivalen Rp112.778.950.000,00 sehingga masih
mempunyai sisa kewajiban BLBI sebesar Rp762.323.695.609,88 dan USD8,238,611.86
Terkait dengan hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.
c. Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesarRp127.649.766.037,24.
Terkait dengan hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang cukup material.
d. Sisa Aset
Nilai buku sisa aset per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan Laporan Keuangan
(Unaudited ) PT SBU (DL) adalah sebesar Rp1.164.833.466.429,00 dengan nilai
realisasi sebesar Rp319.203.543.785,00.
Sementara itu, sisa kewajiban BLBI kepada Pemerintah adalah sebesar Rp
762.323.695.609,88 dan USD8,238,611.86 ekuivalen Rp73.717,68 sehingga nilai realisasi
sisa aset tersebut lebih kecil daripada sisa kewajiban.
Terkait dengan hal ini, kami menemukan masalah sebagai berikut:
Pemblokiran, penyitaan dan pemindahbukuan deposito dan giro hasil pencairan aset PT
SBU (DL) senilai Rp29.011.409.596,60 tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan
mengurangi kemampuan PT SBU (DL) untuk melunasi kewajiban kepada Negara.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 148/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 3 dari 25
4. Saran BPK-RI
Sehubungan dengan pemeriksaan atas PT SBU (DL), BPK-RI menyarankan agar TL PT
SBU (DL) melakukan tindakan melalui jalur hukum untuk mendapatkan kembali deposito
dan giro yang telah dicairkan oleh pihak ketiga.
Jakarta, Desember 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIAPenanggung Jawab Audit
Haryanto Suwondo
NIP. 240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 149/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 4 dari 25
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Dasar Hukum Pemeriksaan
a.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
b.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT SBU (DL) adalah untuk memastikan
dan mengetahui bahwa:
a.
Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
b.
Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT SBU (DL) sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku;
c.
Sisa aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;
d.
Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan
penjualan serta pembayaran kewajiban PT SBU (DL).3. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT SBU (DL) adalah:
a. Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan aset;
b. Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset
tersebut termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.
4. Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a. Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayaran
kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;
b.
Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;
c. Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan
aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 150/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 5 dari 25
d. Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan
aset dan pembayaran kewajiban;
e.
Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan atau
pejabat yang berkompeten.
5.
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan pada PT SBU (DL) dilakukan sejak tanggal 8 Juni 2005 sampai dengan
tanggal 19 Juli 2005.
6. Obyek Pemeriksaan
PT Sejahtera Bank Umum (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 151/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 6 dari 25
BAB II
GAMBARAN UMUM
1.
Penetapan Status BDL
PT Sejahtera Bank Umum (PT SBU) dicabut ijin usahanya berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 531/KMK.017/1997 tanggal 1 November
1997 tentang Pencabutan Izin Usaha PT SBU dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor 30/1238/KEP/DIR tanggal 1 November 1997 tentang Ijin Usaha Bank Nomor
289372/u.M.II tanggal 6 Desember 1956.
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi (TL)
Sejak pencabutan ijin usaha PT SBU (DL), kepengurusan PT SBU (DL) diambil alih oleh
Tim Caretaker yang ditunjuk oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Bank Indonesia
Nomor 30/346/UPB2/AdB2/Rahasia yang bertugas melakukan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) guna Pembentukan Tim Likuidasi serta melaporkan hasil RUPS tersebut ke
Bank Indonesia.
Susunan Tim Caretaker tersebut yaitu :
Ketua : Siswanto Djojodisastro
Wakil Ketua : Max Dharmawan Setijadi
Anggota : Soewarso
Lukman Hakim
Tony Suherman
Dasa Eka Widagdo
Prasasto Sudjatmiko, SH
Rapat Umum Pemegang Saham PT SBU (DL) dilaksanakan pada tanggal 24 November
1997, yang Risalah Rapatnya dibuat oleh dengan Akta Nomor 16 tanggal 24 November
1997 Notaris Ny. Hartati Marsono, SH. RUPS tersebut antara lain memutuskan
pembentukan dan penetapan Tim Likuidasi sesuai dengan nama-nama yang telah disetujui
dan ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Surat Nomor 30/346/UPB2/Rahasia tanggal 24 November 1997, yaitu :
Ketua : Siswanto Djojodisastro
Wakil Ketua : Max Dharmawan Setijadi
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 152/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 7 dari 25
Anggota : Soewarso
Lukman Hakim Kamaluddin
Tony Suherman
Dasa Eka Widagdo
Prasasto Sudjatmiko
Lukman Hakim Kamaluddin dan Prasasto Sudjatmiko mengundurkan diri dari keanggotaan
Tim Likuidasi, yang disetujui oleh Bank Indonesia dengan Surat Nomor 31/220/UPPB/Adp
tanggal 22 Mei 1998.
Tony Suherman mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Likuidasi, yang disetujui BankIndonesia dengan Surat Nomor 31/828/UPPB/Adpt terhitung sejak tanggal 15 Oktober
1998. Surat tersebut juga menetapkan susunan Tim Likuidasi PT SBU (DL) menjadi :
Ketua : Siswanto Djojodisastro
Wakil Ketua : Max Dharmawan Setijadi
Anggota : Soewarso
Dasa Eka Widagdo
Jumlah personil pendukung Tim Likuidasi PT SBU (DL) per tanggal 30 April 2005
sebanyak 65 orang.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan (SK)Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja Tim Likuidasi telah
berakhir tanggal 24 November 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei
2003. Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum
dapat diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran Tim
Likuidasi. Dengan demikian, keberadaan Tim Likuidasi PT SBU (DL) tidak sesuai dengan
ketentuan.
3. Jumlah BLBI yang Diterima
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterima oleh PT SBU (DL) terdiri dari
Saldo Debet (Overdraft – OD), Dana Talangan Rupiah (DTR) dan Dana Talangan Valas
(DTV) sebagai berikut:
a.
Saldo Debet Rp203.731.889.225,53
b. Dana Talangan Rupiah Rp1.297.121.000.000,00
c.
Dana Talangan Valas USD20,837,611.86
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 153/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 8 dari 25
DTR diberikan berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor 30/933/UK tanggal 4 Maret 1998,
untuk pengembalian dana pihak ketiga sebesar Rp1.297.121.000.000,00 yang diberikan
dalam 2 (dua) tahap yaitu DTR I sebesar Rp409.962.000.000,00 dan DTR II sebesar
Rp992.913.000.000,00
DTV diberikan berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor 31/3780/ULN/APLN tanggal 11
Februari 1999, untuk pembayaran kewajiban dalam rangka trade finance kepada kreditur
luar negeri sebesar USD20,837,611.86.
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
Dana Talangan Rupiah sebesar Rp1.297.121.000.000,00 tidak ada akta pengikatan
pengakuan secara notariil, tetapi melalui SPK Nomor 30/933/UK tanggal 4 Maret 1998yang ditandatangani oleh Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT SBU (DL).
Dana Talangan Valuta Asing sebesar USD20,837,611.85 dilakukan pengikatan dengan Akta
Nomor 164 tanggal 27 Juni 1998 Notaris Teddy Anwar, SH tentang Pengakuan Hutang dan
Pemberian Jaminan dan Akta Notaris Nomor 165 tentang Pengakuan Hutang dengan nilai
sebesar USD26,247,026.89.
Atas Saldo Debet, DTR dan DTV yang telah diterima oleh PT SBU (DL), tidak ada jaminan
fisik yang diberikan kepada Bank Indonesia (Pemerintah).
5.
Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah
BLBI yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada PT SBU (DL) telah dialihkan kepada
Pemerintah sesuai kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dengan Gubernur BankIndonesia tanggal 6 Februari 1999 dan akta cessie antara Direksi Bank Indonesia dengan
Ketua BPPN Nomor 58 tanggal 22 Februari 1999 di hadapan Notaris Mudhofir Hadi, SH.
Jumlah BLBI yang dialihkan tersebut pada posisi tanggal 29 Januari 1999 sebesar
Rp1.687.349.515.372,53.
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005
Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh bank sampai dengan tanggal 30 April 2005,
adalah sebagai berikut:
Jenis BLBI Jumlah Kewajiban Pembayaran Sisa
Saldo Debet Rp 203.731.885.225,53 - Rp 203.731.885.225.53
Dana Talangan Rupiah Rp 1.297.121.000.000,00 Rp 738.529.189.615,65 Rp 558.591.810.384,35
Dana Talangan Valas USD 20,837,611.86 USD 12,601,000.00 USD 8,238,611.86
Rp 1.500.852.885.225,53 Rp 738.529.189.615,65 Rp 762.323.695.609,88Jumlah
USD 20,837,611.86 USD 12,601,000.00 USD 8,236,611.86
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 154/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 9 dari 25
Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang telah dikembalikan telah mencapai
sebesar 52,55% dari total kewajiban BLBI dalam Rupiah dan sebesar 60,47% dari total
kewajiban BLBI dalam valuta asing (USD).
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997)
Posisi Keuangan PT SBU (DL) per tanggal Likuidasi (31 Oktober 1997) yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Prasetio, Utomo & Co (Arthur Andersen) sesuai dengan
Laporan Akuntan Independen Nomor 29509 tanggal 9 April 1998 sebagai berikut:
dalam rupiah
Uraian Nilai Tercatat Nilai Realisasi
AKTIVAKas 6.171.857.328,00 6.171.857.328
Giro pada Bank Indonesia (199.127.805.154) (199.127.805.154)
Giro pada Bank Lain 6.379.490.092,00 6.379.490.092
Penempatan Bank Lain (Bersih) 3.905.418.332 285.418.332
Surat Berharga (Bersih) 525.970.610.630 494.847.247.984
Kredit yang Diberikan (Bersih) 1.968.338.512.165 1.840.045.627.288
Penyertaan Saham 523.850.298 523.850.298
Aktiva Tetap (Bersih) 75.114.502.816 75.829.175.797
Aktiva Lain-Lain 79.708.093.922 36.713.123.484
Jumlah Aktiva 2.466.984.530.429 2.261.667.985.449
KEWAJIBAN
Simpanan
Giro 224.617.117.521 224.617.117.521
Tabungan 247.949.022.889 247.949.022.889
Deposito 1.161.153.931.661 1.161.153.931.661
Sertifikat Deposito 7.024.000.000 7.024.000.000
Hutang Pajak 6.653.986.402 6.653.986.402
Pinjaman yang Diterima 550.590.951.129 550.590.951.129
Kewajiban Lain-Lain 197.277.109.782 196.831.109.782
Jumlah Kewajiban 2.395.266.119.384 2.394.820.119.384
EKUITAS
Modal Saham 109.067.642.000 109.067.642.000
Defisit Tahun Berjalan (37.349.230.955) (242.219.775.935)
Jumlah Ekuitas 71.718.411.045 (133.152.133.935)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 2.466.984.530.429 2.261.667.985.449
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 155/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 10 dari 25
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 24 Mei 2003 (Neraca Akhir Likuidasi / NAL)
Neraca Akhir Likuidasi PT SBU (DL) per tanggal 24 Mei 2003 belum selesai diaudit oleh
KAP Prasetio Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) karena adanya permintaan BI untuk
dilakukan audit dengan subsequent event sampai dengan tanggal 30 April 2005. Draft NAL
yang telah disusun adalah draft laporan audit dengan subsequent event sampai dengan
tanggal 28 Februari 2004. Posisi keuangan sesuai dengan draft tersebut sebagai berikut :
dalam rupiah
Uraian Nilai Tercatat Nilai Realisasi
AKTIVAKas 493.960.291 493.960.291
Valas 1.665.000.000 1.665.000.000
Giro pada Bank Lain 5.920.874.763 5.920.874.763Penempatan pada Bank Lain 74.144.444.441 74.144.444.441
Efek-Efek 1.159.974.773.615 69.385.171.276
Penyisihan Kerugian (895.894.074.012) - . Bersih 264.080.699.603 69.385.171.276Kredit yang Diberikan 1.090.938.055.654 193.095.136.856
Penyisihan Kerugian (506.307.956.873) - . Bersih 584.630.098.781 193.095.136.856
Penyertaan Saham 542.464.263 522.363.965
Penyisihan Kerugian (20.100.298) - . Bersih 522.363.965 522.363.965Aktiva Tetap 76.530.680.266 41.738.800.000
Penyisihan Penurunan Nilai (11.445.686.800) - . Bersih 65.084.993.466 41.738.800.000
Aktiva Lain-lain 26.879.091.071 9.277.331.000
Penyisihan Penurunan Nilai (7.256.204.740) - . Bersih 19.622.886.331 9.277.331.000
Jumlah Aktiva 1.016.165.321.641 396.243.082.592
KEWAJIBANCerukan pada Bank Indonesia 203.731.885.226 203.731.885.226
Simpanan
Giro 7.327.638.469 7.327.638.469Tabungan 2.622.913.773 2.622.913.773
Deposito 46.321.440.755 46.321.440.755
Pinjaman yang Diterima 1.723.949.852.256 1.723.949.852.256Kewajiban Akseptasi 14.670.897.750 14.670.897.750
Hutang Pajak 114.448.616 114.448.616
Kewajiban Lain-Lain 122.934.799.608 122.934.799.608Jumlah Kewajiban 2.121.673.876.453 2.121.673.876.453
EKUITASModal 109.067.642.000 109.067.642.000
Defisit (1.214.576.196.812) (1.834.498.435.861)
Defisiensi Modal (1.105.508.554.812) (1.725.430.793.861)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.016.165.321.641 396.243.082.592
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 156/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 11 dari 25
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005
Posisi keuangan PT SBU (DL) per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan Laporan Keuangan
(Unaudited ) sebagai berikut : dalam rupiah
Uraian Nilai Tercatat Nilai Realisasi
AKTIVAKas 2.916.266.908 2.916.266.908
Giro pada Bank Indonesia 1.914.000.000 1.914.000.000
Giro pada Bank Lain 2.293.005.778 2.293.005.778
Penempatan pada Bank Lain 333.333.330 333.333.330Surat-surat Berharga 1.337.716.682.048 69.385.171.276
Penyisihan Nilai (895.894.074.012) - .
Bersih 441.822.608.036 69.385.171.276
Kredit yang Diberikan 1.108.775.224.287 194.484.043.127.80 Penyisihan Nilai (506.307.956.873) - .
Bersih 602.467.267.414 194.484.043.127.80
Penyertaan 542.464.263 522.363.965 Penyisihan Nilai (20.100.298) - .
Bersih 522.363.965 522.363.965Pendapatan YMA Diterima 12.836.756 - .
Penyisihan Nilai (12.836.756) - . Bersih - - .
Biaya Dibayar Dimuka 94.046.358 - .
Penyisihan Nilai (467.347.917) - .
Bersih (373.301.559) - .
Aktiva Tetap 76.530.680.266 41.738.800.000 Akumulasi Penghapusan (11.356.395.918) - . Bersih 65.174.284.348 41.738.800.000
Aktiva Lain-Lain (Bersih) 47.763.638.209 5.616.559.400
Jumlah Aktiva 1.164.833.466.429 319.203.543.785
KEWAJIBAN
Giro 4.145.620.406 4.145.620.406
Kewajiban Segera Lainnya 8.039.490.576 8.039.490.576Tabungan 1.006.065.048 1.006.065.048
Deposito Berjangka 44.036.012.247 44.036.012.247
Pinjaman Diterima 2.056.658.916.292 2.056.658.916.292
Beban yang Masih Harus Dibayar 9.635.340.993 9.635.340.993
Kewajiban Lain-Lain
101.030.829.2
33 101.030.829.233Jumlah Kewajiban 2.224.552.274.795 2.224.552.274.795
EKUITASModal 109.067.642.000 109.067.642.000
Defisit (1.168.786.450.366) (2.014.416.373.010)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.164.833.466.429 319.203.543.785
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 157/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 12 dari 25
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1.
Sistem Pengendalian Intern
Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian
dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring , menunjukkan masih adanya
kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian berikut :
a.
Lingkungan Pengendalian
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT SBU (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur
manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya, TL bertanggung jawab
kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada
umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan
jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.
Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT
SBU (DL), mengingat nilai kewajiban PT SBU (DL) kepada Pemerintah berupa saldo
debet, DTR, dan DTV lebih besar daripada harta yang ada. Disamping itu, saat ini PT
SBU (DL) juga sedang menghadapi tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki piutang
pada PT SBU (DL).
Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi
dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak
yang lebih berhak terhadap harta yang ada. Dengan kondisi ini, harta yang masih ada
seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL harus
lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya pemegang saham
utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat
mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT SBU (DL) kepada Negara.
b.
Pengendalian Pengamanan
Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL, baik ituBank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Selama pihak BI selama ini hanya
memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari BDL.
Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang
memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan
pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 158/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 13 dari 25
Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas BDL, juga terdapat
ketidakjelasan mengenai masa kerja TL. Sesuai dengan ketentuan yang ada, masa kerja
TL adalah selama lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah enam bulan. Pada akhir
masa tugasnya, TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI
sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL. Sampai dengan akhir masa
pemeriksaan, NAL belum selesai disusun walaupun masa kerja TL telah berakhir
sehingga belum ada kejelasan mengenai status TL.
Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada TL PT SBU (DL),
diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang
ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporankeuangan PT SBU (DL).
Audit yang dilakukan BPK-RI terhadap TL BDL adalah saat audit investigasi BLBI di
tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 hingga tahun 2005, tidak ada
pengawasan yang memadai terhadap kinerja TL.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi, sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti. Namun
demikian, dari pemeriksaan ternyata terdapat perkembangan yang berkaitan dengan
pemeriksaan terdahulu pada PT SBU (DL).
Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia(BLBI) pada PT SBU (DL) yang dimuat dalam Laporan Audit Investigasi Nomor
06/48/Auditama II/AI/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 menyebutkan beberapa masalah yang
ditemukan dalam penyaluran dan penggunaan BLBI. Permasalahan tersebut telah
ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan memanggil dan meminta keterangan kepada
Ketua dan Wakil Ketua Tim Likuidasi PT SBU (DL). Setelah melakukan penyidikan, Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan
Nomor : Prin-01/F/F2.1/01/2003 tanggal 2 Januari 2003, yang menyatakan bahwa perbuatan
yang dilakukan Ketua dan Wakil Ketua Tim Likuidasi PT SBU (DL) bukan merupakan
tindak pidana.
3.
Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pada posisi tanggal 30 April 2005, nilai total aset (aktiva) dan kewajiban PT SBU (DL)
adalah sebagai berikut :
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 159/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 14 dari 25
dalam rupiah
Uraian Nilai Tercatat Nilai Realisasi
AKTIVA
Kas 2.916.266.908 2.916.266.908
Giro pada Bank Indonesia 1.914.000.000 1.914.000.000
Giro pada Bank Lain 2.293.005.778 2.293.005.778
Penempatan pada Bank Lain 333.333.330 333.333.330
Surat-Surat Berharga (Bersih) 441.822.608.036 69.385.171.276
Kredit yang Diberikan (Bersih) 602.467.267.414 194.484.043.128
Penyertaan (Bersih) 522.363.965 522.363.965
Aktiva Tetap (Bersih) 65.174.284.348 41.738.800.000Aktiva Lain-Lain (Bersih) 47.390.336.650 5.616.559.400
Jumlah Aktiva 1.164.833.466.429 319.203.543.785
KEWAJIBAN
Dana Pihak Ketiga 49.187.697.701 49.187.697.701
Kewajiban Segera Lainnya 8.039.490.576 8.039.490.576
Pinjaman Diterima 2.056.658.916.292 2.056.658.916.292
Kewajiban Lain-Lain 110.666.170.226 110.666.170.226
Jumlah Kewajiban 2.224.552.274.795 2.224.552.274.795
EKUITASModal 109.067.642.000 109.067.642.000
Defisit (1.168.786.450.366) (2.014.416.373.010)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.164.833.466.429 319.203.543.785
a.
Realisasi Pencairan Aset
1) Penagihan Kredit
Realisasi penagihan kredit yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 30 April
2005 adalah sebesar Rp1.068.093.420.276,52 atau sebesar 58,35% untuk kredit
dalam Rupiah dan USD12,635,287.65 atau 28,54% untuk kredit dalam valuta USD
dari jumlah kredit per tanggal 31 Oktober 1997.
Realisasi penagihan tersebut terdiri dari penerimaan tunai sebesar
Rp594.833.858.454,35, pengambilalihan jaminan sebesar Rp1.949.659.928,17,
kompensasi dengan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp471.050.638.809,00 dan
penghapusan sebesar Rp259.263.085,00.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 160/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 15 dari 25
Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit, kami tidak menemukan permasalahan
yang material.
2)
Penjualan Aset
Realisasi penjualan aset berupa harta tetap dan inventaris pada umumnya dilakukan
dengan metode lelang. Realisasi penjualan yang telah dilakukan oleh TL sampai
dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp36.444.822.009,67 yang terdiri dari
penjualan aktiva tetap sebesar Rp30.662.979.584,67 dan penjualan Agunan Yang
Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp5.781.842.425,00.
b. Pembayaran Kewajiban
Realisasi pembayaran kewajiban kepada pemerintah berupa OD, DTR dan DTV yang
telah dilakukan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah :
• OD sebesar Rp 0,00
• DTR sebesar Rp738.529.189.615,65
• DTV sebesar USD 12,601,000.00
Dari pembayaran DTR sebesar Rp738.529.189.615,65 tersebut, di antaranya sebesar
Rp246.515.378.355,29 merupakan pengembalian sisa DTR yang tidak digunakan,
sedangkan sisanya dan pembayaran DTV berasal dari pencairan aset yang dilakukan TL
PT SBU (DL).
TL PT SBU (DL) dengan surat Nomor 085/TL/SBU-DL/VI/2005 tanggal 7 Juni 2005telah meminta kepada BI untuk melakukan kompensasi/menggunakan saldo rekening
giro valas PT SBU (DL) yang ada di BI sebesar USD200,000.00 sebagai pembayaran
dana talangan. Hal tersebut disetujui BI dengan surat Nomor 7/254/DPIP/IAdmP
tanggal 24 Juni 2005, namun dokumen realisasinya belum ada sehingga jumlah
pembayaran kepada pemerintah belum memperhitungkan pembayaran dari saldo
rekening giro valas tersebut.
Sedangkan pembayaran kewajiban Dana Pihak Ketiga (DPK) sampai dengan tanggal 30
April 2005 adalah sebesar Rp1.685.915.463.899,00 dari total kewajiban sebesar
Rp1.766.021.529.443,00. Sisa kewajiban yang belum dibayarkan sebesar
Rp80.106.065.544,00 di antaranya dititipkan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk (Bank BNI) sebesar Rp6.471.344.412,00.Terkait dengan pembayaran kewajiban, tidak ditemukan permasalahan yang cukup
material.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 161/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 16 dari 25
c. Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April
2005 sebagai berikut :
• Biaya Tenaga Kerja Rp76.142.632.049,00
• Biaya Operasional Rp26.566.611.706,98
• Biaya Pencairan Aset Rp24.940.522.281,26
Total Rp127.649.766.037,24
Terkait dengan realisasi biaya operasional, tidak ditemukan permasalahan yang cukup
material.
d.
Sisa Aset
Sisa aset yang dimiliki PT SBU (DL) per tanggal 30 April 2005 menurut laporan
keuangan intern adalah sebesar Rp1.164.833.466.429,00 dengan nilai realisasi sebesar
Rp319.203.543.785,00
Nilai realisasi sebesar Rp319.203.543.785,00 tersebut tidak dapat menutup kewajiban
kepada Negara berupa OD, DTR dan DTV sebesar Rp836.041.375.609,88 (OD sebesar
Rp203.731.889.225,53, DTR sebesar Rp762.323.695.609,88 dan DTV sebesar
USD8,236,611.86 ekuivalen Rp73.717.680.000,00). Dengan demikian sisa aset tersebut
seluruhnya merupakan hak negara karena pembayaran kepada Negara lebih diutamakan.
Realisasi sisa aset per tanggal 30 April 2005 sebesar Rp319.203.543.785,00 dapatterpengaruh dengan adanya kasus litigasi yang sedang berlangsung di pengadilan.
Rincian perkara yang masih berjalan di pengadilan dapat dilihat pada lampiran.
Terkait dengan hal ini, kami menemukan permasalahan sebagai berikut:
Temuan – Pembloki ran , Penyitaan dan Pengali han Deposito dan Gir o Hasil
Pencairan Aset PT SBU (DL) Senilai Rp29.215.003.200,47 Tidak Sesuai Dengan
Ketentuan yang Ada dan M engurangi Kemampuan PT SBU (DL ) un tuk M elunasi
Kewaji ban kepada Negara
Dalam rekening PT SBU (DL) per tanggal 1 November 1997, tercatat kewajiban PT
SBU (DL) kepada Grup BCA sebagai berikut :
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 162/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 17 dari 25
No Deposan Nomor Nominal
53-00-97000808.27 Rp 5.500.000.0001 PT Indofood Sukses Makmur (ISM)
(Deposito) 53-00-97000808.75 Rp 5.000.000.000
2 PT Intranusa Citra (IC) 53-00-97000810.84 Rp 11.500.000.000
PT Bank Central Asia (BCA)
- Deposito 53-00-97000787.00 Rp 10.000.000.000
- Deposito 53-00-97000798.93 Rp 10.000.000.000
- Deposito 53-00-97000897.78 Rp 10.000.000.000
- Bill of Exchange 41/IMP/0900 USD 2,000,000
3
- Bill of Exchange 41/IMP/0976 USD 1,000,00053-00-97000743.24 Rp 2.500.000.0004 PT Unggul Indah Corporation (UIC)
(Deposito)53-00-97000800.39 Rp 3.000.000.000
Jumlah Deposito Rupiah Rp 57.500.000.000
Jumlah Deposito Valas USD 3,000,000,000
Deposan-deposan tersebut mengalihkan deposito (piutang) kepada PT Bumi Indira
Wisesa (BIW) berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang antara ISM dengan BIW,
antara IC dengan BIW, antara BCA dengan BIW dan antara UIC dengan BIW,
semuanya tertanggal 30 Desember 1997, dengan perhitungan sebagai berikut :
No Deposan Nomor Nominal Nilai Pengalihan
53-00-97000808.27 Rp 5.500.000.000 Rp 5.582.465.7531 PT Indofood Sukses
Makmur 53-00-97000808.75 Rp 5.000.000.000 Rp 5.073.150.685
2 PT Intranusa Citra 53-00-97000810.84 Rp 11.500.000.000 Rp 11.694.246.575
53-00-97000787.00 Rp 10.000.000.000 Rp 10.229.041.096
53-00-97000798.93 Rp 10.000.000.000 Rp 10.182.465.753
53-00-97000897.78 Rp 10.000.000.000 Rp 10.162.191.781
41/IMP/0900 USD 2,000,000 Rp 7.151.213.766
3 PT Bank Central
Asia
41/IMP/0976 USD 1,000,000 Rp 3.564.290.888
53-00-97000743.24 Rp 2.500.000.000 Rp 2.578.630.1374 PT Unggul Indah
Corporation53-00-97000800.39 Rp 3.000.000.000 Rp 3.027.506.849
Jumlah Rp 69.245.203.283
BIW kemudian menjual/mengalihkan piutang tersebut kepada PT Asmawi Agung
Corporation (ASCO) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 30 Desember
1997 antara BIW dengan ASCO.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 163/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 18 dari 25
Pada tanggal 29 Juni 1999, ASCO mengirim surat Nomor 024/VI/Dirut/99 kepada TL
PT SBU (DL), yang berisi permintaan untuk melakukan kompensasi antara piutang
ASCO tersebut di atas dengan utang Grup ASCO di PT SBU (DL) sebagai berikut :
dalam rupiah
No Debitur Nilai
1 PT Asmawi Agung Corporation (Fixed Loan – FL) 8.000.000.000,00
2 PT Asmawi Agung Corporation (Rekening Koran – RK) 3.750.000.000,00
3 PT Bangun Eka Sejahtera Perdana (FL) 7.750.000.000,00
4 PT Sejahtera Wira Artha (USD3,750,000) 13.623.750.000,00
5 PT Sejahtera Wira Artha (USD876,611.03) 3.184.727.871,99
6 PT Sejahtera Wira Artha (pinjaman + OD RK) 588.953.767,01
7 PT Sejahtera Wira Artha 100.000.000
8 PT Karya Citra Quarindo 624.576.433
9 PT Cardo Lestari 2.188.920.751,69
10 PT Sari Bumu Eramaju 4.500.000.000,00
11 PT Sari Gazelindo 4.900.000.000,00
12 Fanny Basuki (FL + OD) 45.286.468,33
Jumlah 49.256.215.292,02
Permintaan tersebut dijawab oleh TL PT SBU (DL) dengan surat Nomor 894/TL/SBU-DL/VII/99 tanggal 6 Juli 1999 yang antara lain menyatakan bahwa kompensasi piutang
dengan utang ASCO tidak dapat dilakukan karena ASCO merupakan pihak terkait. Hal
ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR
tanggal 14 Mei 1999 pada Pasal 39.
Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa nilai pengalihan piutang UIC kepada
ASCO yang dicatat oleh TL PT SBU (DL) menjadi sebesar Rp5.579.698.630,00 karena
dari deposito UIC telah dibayarkan pokok dan bunga sebesar Rp26.438.356,00.
Pada tanggal 25 Februari 2000, ASCO dinyatakan pailit berdasarkan Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
05/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST dan menunjuk I Nyoman Putra, SH (INP)
sebagai Hakim Pengawas serta mengangkat Hendra Reza Putra, SH (HRP) sebagai
kurator. Atas putusan tersebut, ASCO mengajukan kasasi dan putusan Mahkamah
Agung (MA) menolak kasasi tersebut. ASCO kemudian mengajukan peninjauan
kembali, putusan MA adalah menolak peninjauan kembali tersebut.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 164/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 19 dari 25
Berdasarkan putusan MA dan permohonan kurator, Hakim Pengawas INP
mengeluarkan Penetapan tanggal 10 Juli 2000 yang memberi izin dan memerintahkan
kurator HRP untuk menarik dana milik ASCO yang disimpan di rekening penampungan
TL PT SBU (DL) sebesar Rp69.218.764.927,00 dan kemudian dikuasai dan dikelola
oleh kurator sebagaimana mestinya sebagai boedel pailit.
TL PT SBU (DL) mengajukan keberatan (banding) atas Penetapan Hakim Pengawas
tanggal 10 Juli 2000, dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8
Agustus 2000 membuat putusan :
• Menerima permohonan banding untuk sebagian;
•
Menyatakan sah tindakan pembanding menggunakan dana yang berasal dari pengalihan piutang grup BCA sebesar Rp69.218.764.927,00;
• Menyatakan dana yang berasal dari pengalihan piutang Grup BCA sebesar
Rp69.218.764.927,00 merupakan boedel pailit;
•
Menyatakan Penetapan Hakim Pengawas tanggal 10 Juli 2000 belum dapat
dieksekusi (non executable).
Atas putusan banding tersebut kurator mengajukan Peninjauan Kembali ke MA, dan
dengan Putusan Nomor 014/PK/N/2000 tanggal 18 Oktober 2000 MA memutuskan
menolak peninjauan kembali tersebut. Kurator kemudian mengajukan permohonan
Actio Pauliana ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dengan
Putusan Nomor 04/ACTIO PAULIANA/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 10 Januari
2001 Pengadilan Niaga menolak permohonan tersebut.
Kurator kemudian mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung dan dengan Surat
Nomor KMA/057/11/2003 tanggal 13 Februari 2003, Ketua Mahkamah Agung
menyatakan :
•
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Agustus
2000 bersifat declaratoir , karena itu demi hukum tidak dapat dilaksanakan
(eksekusi);
• Pengurusan dana sebesar Rp69.218.761.927,00 yang berasal dari pengalihan
piutang Grup BCA, apabila benar merupakan harta pailit menjadi tugas kurator
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan.
Pada tanggal 30 November 2004, Hakim Pengawas Agus Subroto, SH, MH (AS)
mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kurator dan/atau kuasa hukum kurator
untuk melaksanakan pemblokiran atas rekening-rekening TL PT SBU (DL) sebagai
boedel pailit PT ASCO sejumlah Rp69.218.764.927,00 yang ada di Bank BNI Kantor
Cabang Utama Gambir dan Kantor Cabang Gedung Garuda, untuk selanjutnya boedel
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 165/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 20 dari 25
pailit tersebut diserahkan oleh Kepala Cabang Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir
dan/atau pejabat bank yang mewakili Bank BNI kepada kuasa hukum kurator.
TL PT SBU (DL) mengajukan banding atas Penetapan Hakim Pengawas tersebut ke
Pengadilan Niaga. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 02/BDG/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 25 Januari 2005
memutuskan menolak permohonan banding tersebut.
Kurator ASCO mengirim surat kepada Kepala Kantor Cabang Bank BNI Cabang
Gambir Nomor 041/HRP/XII/04/KRT tanggal 7 Desember 2004 untuk memblokir
seluruh rekening TL PT SBU (DL) sebagai boedel pailit sampai sejumlah
Rp69.218.764.925,00 di Bank BNI. Dalam surat tersebut tidak dicantumkan nomor
rekening dan saldo milik TL PT SBU (DL).
Bank BNI Kantor Kantor Wilayah dengan surat Nomor W.10/7.5/1085/R tanggal 7
Desember 2004 kepada Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir menyatakan bahwa
permohonan blokir atas rekening TL PT SBU (DL) dapat dipenuhi/ dilaksanakan.
Pemblokiran dilakukan pada tanggal 7 Desember 2004 dengan Berita Acara
Pemblokiran tanggal 7 Desember 2004 yang dilakukan oleh kurator ASCO. Dalam
berita acara tersebut, nomor rekening TL PT SBU (DL) dan saldonya ditulis tangan,
dimana informasi mengenai nomor rekening dan saldonya diperoleh pada saat
pemblokiran tanggal 7 Desember 2004 tersebut.
Dari hasil diskusi dengan pejabat Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir tanggal 6
Juli 2005, diperoleh penjelasan bahwa pengisian nomor rekening dan nilainya dalamBerita Acara Pemblokiran dilakukan pada saat pemblokiran berdasarkan data yang
diberikan oleh Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir dan ditulis tangan pada berita
acara tersebut.
Rekening TL PT SBU (DL) di Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir yang diblokir:
No Rekening Nilai
1 Deposito Rp 2.000.000.000,00
2 Deposito Rp 10.000.000.000,00
3 Deposito Rp 10.000.000.000,00
4 Deposito Rp 3.000.000.000,00
5 Giro Rp 3.310.320.819,926 Giro Rp 229.174.324,40
7 Giro JPY 7,617,663.00
8 Giro USD 11,606.58
9 Giro Rp 61.869.252,39
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 166/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 21 dari 25
Pada tanggal 9 Desember 2004 dilakukan pemblokiran kembali berdasar Berita Acara
Pemblokiran tanggal 9 Desember 2004 dengan rekening yang diblokir yaitu:
No Rekening Nilai
1 Giro Rp 251.131.228,84
Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir kemudian memberitahukan pemblokiran
tersebut kepada TL PT SBU (DL) dengan surat Nomor GBR/03/2350/R tanggal 8
Desember 2004 dan surat Nomor GBR/03/2358/R tanggal 9 Desember 2004.
Kurator kemudian meminta kepada Bank BNI agar mengalihkan rekening yang diblokir
tersebut ke rekening kurator. Bank BNI Kantor Wilayah dengan Surat Nomor
W.10/7.5/6422/R tanggal 31 Desember 2004 kepada Bank BNI Kantor Cabang UtamaGambir menyatakan bahwa pengalihan/pemindahan dana dari rekening TL PT SBU
(SBU) ke rekening kurator dapat dipenuhi/ dilaksanakan.
Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir dengan surat Nomor Gambir/178/R tanggal 4
Februari 2005 memberitahukan kepada TL PT SBU (DL), akan menyerahkan atau
melakukan transfer boedel pailit ASCO berupa dana yang terdapat pada rekening TL PT
SBU (DL) pada tanggal 4 Februari 2004 kepada kurator ASCO yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kuasa hukum Bank BNI.
Pada tanggal 7 Februari 2005, Jurusita Pengadilan Negeri/Niaga dan HAM Jakarta
Pusat melakukan sita jaminan/pemblokiran rekening dengan Berita Acara Sita
Jaminan/Pemblokiran Rekening Nomor 30/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST atas rekening TL
PT SBU (DL) di Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir yaitu :
No Rekening Nilai Keterangan dari BNI
1 Deposito Rp 2.000.000.000,00 Tidak ada dananya
2 Deposito Rp 10.000.000.000,00 Tidak ada dananya
3 Deposito Rp 10.000.000.000,00 Tidak ada dananya
4 Deposito Rp 3.000.000.000,00 Tidak ada dananya
5 Giro Rp 3.310.320.819,92 Rp 11.492.212
6 Giro Rp 229.174.324,40 Rp 193.112.806
7 Giro JPY 7,617,663.00 JPY 100,000
Hakim Pengawas AS mengeluarkan Penetapan tanggal 7 April 2005 yang memberi ijin
kepada kurator untuk menarik dan melakukan pengalihan seluruh sisa pokok boedel
pailit dan seluruh bunga boedel pailit PT ASCO dalam rekening-rekening penampungan
TL PT SBU (DL) yang ada di Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir dan Kantor
Cabang Gedung Garuda kepada rekening kurator.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 167/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 22 dari 25
Kurator melakukan pengalihan, penarikan dan penguasaan atas rekening TL PT SBU
(DL) ke rekening kurator dengan Berita Acara tanggal 18 April 2005, sebagai berikut:
No Rekening Nilai Keterangan
1 Giro Rp - Dibawah saldo minimum
2 Giro USD - Dibawah saldo minimum
3 Giro JPY - Dibawah saldo minimum
4 Giro Rp 192.602.727
5 Giro Rp - Dibawah saldo minimum
6 Giro Rp 10.990.501
7 Deposito Rp - Kosong
8 Deposito Rp - Kosong
9 Deposito Rp - Kosong
10 Deposito Rp - Kosong
Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir kemudian memberitahukan kepada TL PT
SBU (DL) dengan surat Nomor GBR/03/1116/2005 tanggal 19 April 2005 tentang
pelaksanaan pengalihan dana dari rekening TL PT SBU (DL) ke rekening kurator yang
telah dilakukan pada tanggal 18 April 2005.
Kurator terus mencari dana milik TL PT SBU (DL) dan mengajukan pemblokiran
rekening TL PT SBU (DL) di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) Cabang
Juanda. Bank Mandiri Cabang Juanda dengan surat Nomor 3.Sp.JJd/CSO/150.2005tanggal 8 April 2005 memberitahukan kepada TL PT SBU (DL), telah melakukan
pemblokiran rekening giro TL PT SBU (DL) yang ada di Bank Mandiri Cabang Jakarta
Juanda.
Dengan demikian jumlah rekening TL PT SBU (DL) di Bank BNI dan Bank Mandiri
yang telah diblokir dan/atau dipindahbukukan adalah :
No Rekening Diblokir Tgl Pem-
blokiran
Pencairan Tgl Pen-
cairan
Bank BNI
1 Deposito Rp 2.000.000.000,00 7 Des 2004 Rp 2.000.000.000,00 4 Feb 2005
2 Deposito Rp 10.000.000.000,00 7 Des 2004
Rp 10.000.000.000,00 4 Feb 2005
3 Deposito Rp 10.000.000.000,00 7 Des 2004
Rp 10.000.000.000,00 4 Feb 2005
4 Deposito Rp 3.000.000.000,00 7 Des 2004
Rp 3.000.000.000,00 4 Feb 2005
5 Giro Rp 61.869.252,39 7 Des 2004
Rp 126.869.252,00 4 Feb 2005
6 Giro USD 11,606.58 7 Des 2004
USD 10,610.34 4 Feb 2005
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 168/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 23 dari 25
No Rekening Diblokir Tgl Pem-
blokiran
Pencairan Tgl Pen-
cairan
7 Giro JPY 7,617,663.00 7 Des 2004
JPY 7,517,397.00 4 Feb 2005
JPY 100,000.00 7 Feb 2005 - -
8 Giro Rp 229.174.324,40 7 Des 2004
Rp 229.174.324,00 4 Feb 2005
Rp 193.112.806,00 7 Feb 2005 Rp 192.602.727,00 18 Apr 2005
9 Giro Rp 251.131.228,84 9 Des 2004 Rp 251.131.228,00 4 Feb 2005
10 Giro Rp 3.310.320.819,92 7 Des 2004 Rp 2.644.070.819,00 4 Feb 2005
Rp 11.492.212,00 7 Feb 2005 Rp 10.990.501,00 18 Apr 2005
Jumlah dlm Rp Rp 29.057.100.643,55 Rp 28.454.838.851,00
Jumlah dlm USD USD 11,606.58 USD 10,610.34Jumlah dlm JPY JPY 7,617,663.00 JPY 7,517,397.00
Bank Mandiri
Giro Rp 2.277.261.984,58 8 Apr 2005 - -
Jumlah Deposito & Giro Rupiah Rp 28.454.838.851,00
USD 10,610.34 Kurs USD1 =Jumlah Giro USD
eq. Rp
97.668.179.70 Rp9.205,00
JPY 7,517,397.00 Kurs JPY100 =Jumlah Giro JPY
eq. Rp 662.496.169.77 Rp8.812,84
Total dalam Rupiah Rp 29.215.003.200,47
Rekening-rekening tersebut berisi hasil pencairan aset PT SBU (DL) yang untuk
sementara ditampung sebelum disetorkan ke Pemerintah sebagai pengganti Dana
Talangan yang telah diterima PT SBU, yaitu:
1)
Giro untuk menampung dana hasil penagihan kredit dalam mata uang Rupiah, USD,
JPY dan dana hasil penjualan aset berupa Harta Tetap dan Inventaris;
2)
Deposito-deposito merupakan penempatan dana hasil pencairan aset dalam bentuk
deposito;
3) Giro untuk menampung hasil penempatan dana yang digunakan sebagai biaya
operasional TL.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 50
menyatakan bahwa pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang yangharus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 40 ayat (1)
menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan
dan simpanannya. Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa anggota
dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 169/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 24 dari 25
memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 diancam dengan
pidana.
Dari hal-hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa :
1)
Dana TL PT SBU (DL) yang tersimpan di Bank BNI dan Bank Mandiri merupakan
dana hasil pencairan aset PT SBU (DL) yang akan disetor ke Pemerintah sebagai
pengganti Dana Talangan sehingga dana tersebut merupakan uang yang harus
disetor ke Negara. Pemblokiran, penyitaan bahkan pencairan/pengalihan dana
tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
2)
Pada saat pemblokiran rekening, pemberian data nomor rekening TL PT SBU (DL)
dan jumlahnya oleh pejabat Bank BNI kepada kurator melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan khususnya kerahasiaan bank.
Pemblokiran dan pencairan/pengalihan dana tersebut mengurangi kemampuan PT SBU
(DL) untuk melunasi kewajiban kepada Negara sebesar Rp29.215.003.200,47 karena
pengembalian Dana Talangan ke Pemerintah menjadi berkurang.
Tanggapan – TL PT SBU (DL) sependapat dan setuju dengan pendapat Tim Pemeriksa
BPK-RI yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan kurator dan Bank BNI Kantor
Cabang Utama Gambir yang berkaitan dengan dana dan giro yang sumber dananya
berasal dari pencairan aset PT SBU (DL) yang disimpan oleh TL PT SBU (DL) pada
Bank BNI Kantor Cabang Gambir dan dialihkan ke rekening pihak ketiga atas
permintaan kurator adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Tindakan kurator dan Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir telah melanggarketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan disamping itu tindakan tersebut juga melanggar Putusan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 05/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 8
Agustus 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 014PK/N/2000 tertanggal 18
Oktober 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu amar putusan dari badan
peradilan tersebut menyatakan sah tindakan TL PT SBU (DL) mempergunakan dana
sebesar Rp69.218.764.927,00 sebagai pembayaran hutang PT ASCO dan hutang debitur
lainnya yang diambil-alih oleh PT ASCO.
Berkaitan dengan tindakan kurator dan Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir, TL PT
SBU (DL) telah mengambil langkah-langkah hukum yakni melakukan gugatan perdata
berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Kurator dan Bank BNI KantorCabang Utama Gambir melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam
register perkara Nomor 120/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST. Pada persidangan tanggal 20 Juli
2005 atas gugatan perdata tersebut, Majelis Hakim Perkara telah mengeluarkan Putusan
Sela yang amar putusannya menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh
Kurator dan Bank BNI Kantor Cabang Utama Gambir serta menyatakan Pengadilan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 170/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT SBU (DL) Halaman 25 dari 25
Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan karenanya
melanjutkan proses persidangan sampai dengan putusan akhir.
Saran - BPK-RI menyarankan agar TL PT SBU (DL) melakukan tindakan melalui jalur
hukum untuk mendapatkan kembali deposito dan giro yang telah dicairkan oleh pihak
ketiga.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 171/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR SINGKATAN
ASCO : Asmawi Agung Corporation
AYDA : Agunan Yang Diambil AlihBCA : Bank Central Asia
BDL : Bank Dalam Likuidasi
BI :
Bank Indonesia
BIW : Bumi Indira Wisesa
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BNI : Bank Negara Indonesia
BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
DL : Dalam Likuidasi
DTR : Dana Talangan Rupiah
DTV : Dana Talangan Valas
FL :
Fixed LoanHAM : Hak Asasi Manusia
HRP : Hendra Reza Putra
IC : Intranusa Citra
INP : I Nyoman Putra
ISM : Indofood Sukses Makmur
JPY : Japan Yen
KAP : Kantor Akuntan Publik
NAL : Neraca Akhir Likuidasi
RK : Rekening Koran
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
SBU :
Sejahtera Bank UmumTPK : Tindak Pidana Korupsi
UIC : Unggul Indah Corporation
USD : United State Dollar
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 172/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK HARAPAN SANTOSA
(DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01.C/XII/02/2006
Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 173/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 4
2. Tujuan Pemeriksaan 4
3. Sasaran Pemeriksaan 4
4. Metodologi Pemeriksaan 4
5. Jangka Waktu Pemeriksaan 5
6. Obyek Pemeriksaan 5
BAB II GAMBARAN UMUM 6
1. Penetapan Status BDL 6
2. Pembentukan
dan Komposisi Tim Likuidasi 6
3. Jumlah BLBI yang Diterima 7
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 7
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 7
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 8
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997) 8
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir
Likuidasi/NAL) 9
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005 10
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 12
1. Sistem Pengendalian Intern 12
a. Lingkungan Pengendalian 12
b. Pengendalian Pengamanan 13
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 174/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
Halaman
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan
BLBI 14
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 14
a. Realisasi Pencairan Aset 14
b. Pembayaran Kewajiban 18
c. Biaya Operasional 22
d. Sisa Aset 23
DAFTAR SINGKATAN
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 175/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 1 dari 24
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK HARAPAN SANTOSA (DALAM LIKUIDASI)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas pengembalian
dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Harapan Santosa (Dalam
Likuidasi)/ PT BHS (DL).
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem Pengendalian Intern
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada PT BHS (DL) tidak dapat diandalkan, karena beberapa hal. Pertama,
lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Di antaranya posisi
pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan Tim Likuidasi (TL)
PT BHS (DL) dalam melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif
menjadi pengawas dan regulator bagi BDL dalam melaksanakan fungsinya, baik itu BankIndonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang
memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti. Namun pada
Tahun 2002 terjadi perkembangan dalam penyelesaian perkara hukum atas pemilik PT BHS
(DL) yaitu adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1032/Pid.B/2001/
P.JKT.PST tanggal 22 Maret 2002 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 8 November 2002 yang menghukum Hendra Rahardja
dengan pidana penjara seumur hidup, sedangkan Eko Edi Putranto dan Sherny Kojongian
dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 176/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 2 dari 24
operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan PT BHS (DL).
Dari hasil pemeriksaaan tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
a. Realisasi Pencairan Aset
Dari nilai aset sebesar Rp625.100.206.466,00 pada tanggal 1 November 1997, realisasi
penjualan aktiva tetap adalah sebesar Rp244.049.986.025,00, sedangkan realisasi
penagihan kredit adalah sebesar Rp509.215.896.333,00.
Terkait dengan hal ini kami menemukan beberapa masalah sebagai berikut:
1) Pemberian discount (penghapusan kredit) oleh TL PT BHS (DL) melampaui batasmaksimal yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja TL;
2) Cara penyelesaian surat berharga (obligasi) senilai Rp5.000,00 juta pada PT BHS
(DL) tidak dilakukan dengan hati-hati.
b. Pembayaran Kewajiban
Dari nilai kewajiban BLBI sebesar Rp3.866.182.312.852,00 pada tanggal 1 November
1997, telah diselesaikan sebesar Rp538.228.056.499,00 (13,92%) sehingga mempunyai
sisa kewajiban BLBI sebesar Rp3.327.954.256.353,00.
Terkait dengan hal ini kami menemukan beberapa masalah sebagai berikut:
1) TL PT BHS (DL) membayar kewajiban kepada pihak ketiga lainnya senilai
Rp69.681.588.869,00 sebelum Dana Talangan Rupiah (DTR) lunas;
2) Penyelesaian kewajiban kepada PT Trimegah Securindo Lestari mengakibatkan PT
BHS (DL) kehilangan kemampuan untuk membayar kewajiban BLBI sebesar
Rp9.523.423.601,00.
c. Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar
Rp361.477.963.638,00.
Terkait dengan hal ini kami tidak menemukan permasalahan yang material.
d. Sisa Aset
Nilai buku sisa aset per tanggal 30 April 2005 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik adalah sebesar Rp167.218.382.491,00 dengan nilai realisasi sebesar
Rp102.401.501.797,00. Di samping itu terdapat agunan kredit (termasuk yang disita
kejaksaan) sebesar Rp71.305.412.607,00.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 177/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 3 dari 24
Sementara itu sisa kewajiban BLBI kepada pemerintah adalah sebesar
Rp3.327.954.256.353,00, sehingga sisa aset tersebut lebih kecil dari sisa kewajiban.
Terkait dengan hal ini kami tidak menemukan permasalahan yang material.
4. Saran BPK-RI
Atas pemeriksaan pada PT BHS (DL), BPK–RI memberikan saran agar TL PT BHS (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada
RUPS sehubungan dengan pemberian discount yang melampaui batas maksimal,
penyelesaian obligasi senilai Rp5.000,00 juta yang tidak dilakukan secara hati-hati,
pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga lainnya sebelum Dana Talangan Rupiah (DTR)
lunas, serta penyelesaian kewajiban kepada PT Trimegah Securindo Lestari sebesarRp9.523.423.601,00.
Jakarta, Desember 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Audit
Haryanto Suwondo
NIP 240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 178/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 4 dari 24
BAB I
PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT BHS (DL) adalah:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT BHS (DL) adalah untuk memastikan
dan mengetahui:
a. Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan aset telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT BHS (DL) sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku;
c. Sisa aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;
d. Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan
penjualan serta pembayaran kewajiban PT BHS (DL).
3. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT BHS (DL) adalah:
a. Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan aset;
b. Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset
tersebut termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.
4. Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a. Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayaran
kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;
b. Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;
c. Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan
aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
d. Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan
aset dan pembayaran kewajiban;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 179/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 5 dari 24
e. Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi atau
pejabat yang berkompeten.
5. Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan pada PT BHS (DL) dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 19
Juli 2005.
6. Obyek Pemeriksaan
PT Bank Harapan Santosa (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 180/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 6 dari 24
BAB II
GAMBARAN UMUM
1. Penetapan Status Bank Dalam Likuidasi (BDL)
PT Bank Harapan Santosa dicabut ijin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 529/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997. Pencabutan ijin usaha
tersebut dilakukan berdasarkan usulan BI Nomor 30/70/DIR/UPB2/Rahasia tanggal 31
Oktober 1997.
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi
TL PT BHS (DL) dibentuk sesuai Surat BI Nomor 30/2420/UPB2/AdB2/Rahasia tanggal 23
Desember 1997 dan Akta Notaris Sulaimansjah, SH Nomor 63 tanggal 24 Desember 1997.
Susunan TL adalah sebagai berikut:
Ketua : Ekotjipto
Wakil Ketua : Iswanto Tejadinata
Anggota : Arry Dharma
Gunawan Santoso
Hendy Sutanto
Yunar Surya Graha
Hidayat Achyar
Pada tanggal 9 Juli 1998, Yunar Surya Graha mengundurkan diri dari susunan TL. Hal ini
telah mendapat persetujuan BI sesuai Surat BI Nomor 31/803/UPPB/AdP tanggal 23
Oktober 1998, sehingga susunan TL PT BHS (DL) menjadi sebagai berikut:
Ketua : Ekotjipto
Wakil Ketua : Iswanto Tejadinata
Anggota : Arry Dharma
Gunawan Santoso
Hendy Sutanto
Hidayat Achyar
Pada tanggal 18 Desember 2003, Iswanto Tejadinata mengundurkan diri dengan alasan
kesehatan. BI dengan surat Nomor 6/9/DPIP/IPSiP tanggal 13 Januari 2004 menyetujui
pengunduran diri tersebut, sehingga susunan TL PT BHS (DL) menjadi :Ketua : Ekotjipto
Anggota : Arry Dharma
Gunawan Santoso
Hendy Sutanto
Hidayat Achyar
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 181/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 7 dari 24
Sejak tanggal 13 Januari 2004 sampai dengan tanggal 30 April 2005, susunan TL PT BHS
(DL) tidak mengalami perubahan. Jumlah tim pendukung TL PT BHS (DL) per tanggal 30
April 2005 adalah sebanyak 47 orang.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan (SK)
Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir
tanggal 23 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Juni 2003.
Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat
diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL. Dengan
demikian, keberadaan TL PT BHS (DL) tidak sesuai dengan ketentuan. Namun untuk
memperkuat keberadaannya, TL PT BHS (DL) telah memohon Penetapan dari Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan yang menetapkan antara lain bahwa ‘Tim Likuidasi Bank HarapanSantosa (DL) adalah satu-satunya pihak yang masih berhak dan berwenang mewakili PT
BHS (DL) untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 sampai dengan didaftarkannya
pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan
diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian’.
3. Jumlah BLBI yang Diterima
Jumlah BLBI yang diterima oleh PT BHS (DL) pada saat cessie dari BI kepada Pemerintah
adalah sebesar Rp3.866.182.312.852,00 dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
Jenis BLBI Menurut Data BI Menurut Data TL
Saldo Debet 1.570.044.264.791,00 1.570.044.264.791,00
Dana Talangan Rupiah 2.234.524.000.000,00 2.234.524.000.000,00
Dana Talangan Valas 61.614.048.061,00 61.614.048.061,00
Jumlah 3.866.182.312.852,00 3.866.182.312.852,00
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
BLBI berupa saldo debet dan dana talangan rupiah sebesar Rp3.804.568.000.000,00 tidak
dilakukan pengikatan, sedangkan dana talangan valas diikat dengan Akta Pengikatan Nomor
62 tanggal 30 Juni 1998.
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah
BLBI yang diberikan kepada PT BHS (DL) telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai
dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI tanggal 6Februari 1999 dan akta cessie antara Direksi BI dan ketua BPPN tanggal 22 Februari 1999.
Sesuai dengan akta cessie yang dibuat dihadapan Notaris Mudofir Hadi, SH, jumlah BLBI
yang dialihkan per posisi tanggal 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp3.866.182.312.852,00.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 182/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 8 dari 24
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005
Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh bank sampai dengan tanggal 30 April 2005,
adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Jenis BLBI Kewajiban Pelunasan Sisa KewajibanSaldo Debet 1.570.044.264.791,00 0,00 1.570.044.264.791,00
Dana Talangan Rupiah 2.234.524.000.000,00 538.228.056.499,00 1.696.295.943.501,00
Dana Talangan Valas 61.614.048.061,00 0,00 61.614.048.061,00Jumlah 3.866.182.312.852,00 538.228.056.499,00 3.327.954.256.353,00
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelunasan BLBI hanya mencapai sebesar
14% dari total kewajiban BLBI.
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997)
Posisi Keuangan PT BHS (DL) per tanggal 1 November 1997 sesuai dengan Laporan
Keuangan Bank yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Price Waterhouse
Coopers (Drs. Hadi Sutanto & Rekan) adalah sebagai berikut :
dalam rupiah
Uraian Saldo 1-Nov-97
AKTIVA
Kas 29.174.173.058
Giro pada Bank Indonesia 4.541.255.489
Giro pada Bank Lain 27.461.000.000
Penempatan pada Bank Lain 3.670.000.000
Surat Berharga 76.997.022.668
Kredit yang Diberikan 379.623.808.923
Biaya Dibayar Dimuka 4.915.284.000
Aktiva Tetap 95.304.162.361
Pendapatan yang Masih Akan Diterima 2.904.924.276
Aktiva Lain-Lain 508.575.691
Jumlah Aktiva 625.100.206.466
Kewajiban
Giro 103.154.508.694
Tabungan 382.624.386.090
Deposito 1.775.958.217.520
Sertifikat Deposito 56.379.000.000
Kewajiban kepada Pemerintah 1.567.638.000.000
Kewajiban kepada Pihak Ketiga Lain 19.300.000.000
Hutang Pajak 13.752.644.837
Kewajiban Sewa Guna Usaha 11.744.588.869
Pinjaman yang Diterima 64.771.891.210
Kewajiban Lain-Lain 120.246.075.322
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 183/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 9 dari 24
dalam rupiah
Uraian Saldo 1-Nov-97
Jumlah Kewajiban 4.115.569.312.542
Ekuitas
Modal 207.879.836.590
Akumulasi Rugi (Defisit) (3.698.348.942.666)
Jumlah Modal (Aktiva Bersih) (3.490.469.106.076)
Jumlah Kewajiban dan Modal 625.100.206.466
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir Likuidasi / NAL)
Posisi Keuangan PT BHS (DL) per tanggal 30 Juni 2003 sesuai dengan Laporan Audit KAPHusni, Mucharram, & Rasidi atas Penerapan Prosedur yang disepakati terhadap NAL PT
BHS (DL) Nomor LA.04185 tanggal 15 Desember 2003 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
30-Jun-031-Nov-97
Nilai buku Nilai Buku Nilai Realisasi
AKTIVA
Kas 29.174.173.058 493.091.955 493.091.955
Giro pada Bank Indonesia 4.541.255.489 0 0
Giro pada Bank Lain 27.461.000.000 2.381.922.257 2.381.922.257
Penempatan pada Bank Lain 3.670.000.000 64.193.951.900 64.193.951.900
Surat Berharga 76.997.022.668 2.501.900.000 1.934.000.000
Kredit yang Diberikan 379.623.808.923 36.199.289.304 25.751.458.604
Tagihan Lainnya 0 14.634.230.822 221.937.470Biaya Dibayar Dimuka 4.915.284.000 0 0
Aktiva Tetap 95.304.162.361 39.416.299.470 14.056.700.000
Rekening Jaksa Penuntut Umum 0 13.529.150.800 13.529.150.800
Pendapatan yang Masih Akan Diterima 2.904.924.276 0 0
Aktiva Lain-Lain 508.575.691 1.024.169.520 1.018.025.831
Jumlah Aktiva 625.100.206.466 174.374.006.028 123.580.238.817
KEWAJIBAN
Giro 103.154.508.694 12.690.007.892 12.690.007.892
Tabungan 382.624.386.090 5.509.732.369 5.509.732.369
Deposito 1.775.958.217.520 2.865.144.422 2.865.144.422
Sertifikat Deposito 56.379.000.000 0 0
Kewajiban kepada Pemerintah 1.567.638.000.000 3.327.954.256.353 3.327.954.256.353
Kewajiban kepada Pihak Ketiga Lain 19.300.000.000 4.800.000.000 4.800.000.000
Hutang Pajak 13.752.644.837 165.744.359.948 165.744.359.948
Kewajiban Sewa Guna Usaha 11.744.588.869 0 0
Pinjaman yang Diterima 64.771.891.210 129.372.902.090 129.372.902.090
Kewajiban Lain-Lain 120.246.075.322 10.051.425.459 10.051.425.459
Jumlah Kewajiban 4.115.569.312.542 3.658.987.828.533 3.658.987.828.533
MODAL
Modal 207.879.836.590 207.879.836.590 207.879.836.590
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 184/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 10 dari 24
dalam rupiah
30-Jun-031-Nov-97
Nilai buku Nilai Buku Nilai Realisasi
Akumulasi Rugi (Defisit) (3.698.348.942.666) (3.692.493.659.095) (3.743.287.426.306)
Jumlah Modal (Aktiva Bersih) (3.490.469.106.076) (3.484.613.822.505) (3.535.407.589.716)
Jumlah Kewajiban dan Modal 625.100.206.466 174.374.006.028 123.580.238.817
Berdasarkan Surat BI Nomor 7/31/DPIP/IPSiP tanggal 12 Januari 2005 perihal
Penyampaian NAL PT BHS (DL), NAL tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan
pertanggungjawaban TL PT BHS (DL) pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005
Posisi Keuangan PT BHS (DL) per tanggal 30 April 2005 yang telah diaudit oleh KAP
Husni, Mucharram, & Rasidi sesuai Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur
yang Disepakati Nomor LA.05073 tanggal 31 Mei 2005 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
30-Apr-0501-Nop-97
Nilai buku Nilai Buku Nilai Realisasi
AKTIVA
Kas 29.174.173.058 244.329.414 244.329.414
Giro pada Bank Indonesia 4.541.255.489 0 0
Giro pada Bank Lain 27.461.000.000 18.900.746.162 18.900.746.162
Penempatan pada Bank Lain 3.670.000.000 65.000.000.000 65.000.000.000Surat Berharga 76.997.022.668 933.281.051 931.381.051
Kredit yang Diberikan 379.623.808.923 24.443.003.944 12.579.929.175
Tagihan Lainnya 0 13.730.089.911 0
Biaya Dibayar Dimuka 4.915.284.000 0 0
Aktiva Tetap 95.304.162.361 39.165.713.727 508.500.000
Pendapatan yang Masih Akan Diterima 2.904.924.276 0 0
Aktiva Lain-Lain 508.575.691 4.801.218.282 4.236.615.996
Jumlah Aktiva 625.100.206.466 167.218.382.491 102.401.501.798
KEWAJIBAN
Giro 103.154.508.694 12.186.929.875 12.186.929.875
Tabungan 382.624.386.090 1.250.947.981 1.250.947.981
Deposito 1.775.958.217.520 2.371.647.404 2.371.647.404
Sertifikat Deposito 56.379.000.000 0 0
Kewajiban kepada Pemerintah 1.567.638.000.000 3.297.555.013.013 3.297.555.013.013
Kewajiban kepada Pihak Ketiga Lain 19.300.000.000 4.800.000.000 4.800.000.000
Hutang pajak 13.752.644.837 150.120.247.121 150.120.247.121
Kewajiban Sewa Guna Usaha 11.744.588.869 0 0
Pinjaman yang diterima 64.771.891.210 149.438.583.600 149.438.583.600
Kewajiban lain-lain 120.246.075.322 4.386.194.750 4.386.194.750
Jumlah Kewajiban 4.115.569.312.542 3.622.109.563.744 3.622.109.563.744
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 185/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 11 dari 24
dalam rupiah
30-Apr-0501-Nop-97
Nilai buku Nilai Buku Nilai Realisasi
MODAL
Modal 207.879.836.590 207.879.836.590 207.879.836.590
Akumulasi Rugi (Defisit) (3.698.348.942.666) (3.662.771.017.844) (3.727.587.898.537)
Jumlah Modal (Aktiva Bersih) (3.490.469.106.076) (3.454.891.181.254) (3.519.708.061.947)
Jumlah Kewajiban dan Modal 625.100.206.466 167.218.382.490 102.401.501.797
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 186/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 12 dari 24
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1. Sistem Pengendalian Intern
Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian
dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada PT BHS (DL) pada umumnya
menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak
dalam uraian berikut :
a. Lingkungan Pengendalian
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan
pengendalian pada PT BHS (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur
manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, TL pada akhir masa tugas bertanggung jawab
kepada RUPS. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus
menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya yang pada umumnya terkait dengan
pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap
hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet. TL PT BHS (DL)
tidak melakukan permintaan penambahan jaminan hutang-hutang terhadap pemegang
saham karena sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor1032/Pid.B/2001/P.JKT.PST tanggal 22 Maret 2002 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta Nomor 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 8 November 2002 yang menghukum
Hendra Rahardja dengan pidana penjara seumur hidup, sedangkan Eko Edi Putranto dan
Sherny Kojongian dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT
BHS (DL), mengingat nilai kewajiban PT BHS (DL) kepada Pemerintah berupa Saldo
Debet, Dana Talangan Rupiah serta Dana Talangan Valas jauh lebih besar dari harta
yang ada. Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik Pemegang Saham,
tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan
pihak yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada.
Dengan kondisi ini, TL PT BHS (DL) tidak memahami bahwa harta yang masih adaseharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL
seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya
pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL
sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian kewajiban PT
BHS (DL) kepada Negara.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 187/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 13 dari 24
b. Pengendalian Pengamanan
Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT BHS
(DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Pihak BI selama ini hanya memantau
posisi aset dan kewajiban serta setoran ke Negara dari PT BHS (DL).
Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang
memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan
pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.
Untuk kegiatan pencairan aset di PT BHS (DL), selain kegiatan pencairan aset bank dan
jaminan yang diambil alih, juga terdapat pencairan aset milik pemegang saham. Atas
aset tersebut oleh TL dilakukan penyitaan dan dilakukan penjualan proses lelang pengadilan. Pengurusan aset milik pemegang saham yamg diambil alih tersebut
dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan hukum.
Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas PT BHS (DL), juga
terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL PT BHS (DL). Sesuai dengan
ketentuan yang ada masa kerja TL PT BHS (DL) pada umumnya adalah selama lima
tahun sejak terbentuknya TL ditambah dengan enam bulan. Pada akhir masa tugasnya
TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS
dalam rangka pembubaran TL. Tetapi sampai dengan akhir pemeriksaan belum ada
kejelasan mengenai status TL walaupun masa kerja TL sudah berakhir.
Mengingat jangka waktu lima tahun telah terlewati dan belum adanya persetujuan BI
untuk pelaksanaan RPUS, maka TL PT BHS (DL) mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tetap dapat melaksanakan tugasnya secara sah
menurut hukum. Permohonan tersebut disetujui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
melalui Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2004/PN.Jaksel tanggal 12 Februari 2004 yang
menetapkan antara lain ‘menyatakan Tim Likuidasi Bank Harapan Santosa (DL) adalah
satu-satunya pihak yang masih berhak dan berwenang mewakili BHS (DL) untuk
melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 sampai dengan didaftarkannya
pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan
diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian’.
Berdasarkan atas monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada BDL diketahui bahwa
selama ini di TL yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah untukmenentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai
kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan BDL.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 188/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 14 dari 24
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan BLBI
Pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti. Namun pada
Tahun 2002 terjadi perkembangan dalam penyelesaian perkara hukum atas pemilik PT BHS
(DL) yaitu dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1032/Pid.B/
2001/P.JKT.PST tanggal 22 Maret 2002 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 8 November 2002 yang menghukum Hendra Rahardja
dengan pidana penjara seumur hidup, sedangkan Eko Edi Putranto dan Sherny Kojongian
dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
a. Realisasi Pencairan Aset
Sesuai dengan tugas pokok TL yang diatur dalam peraturan pemerintah yaitu untuk
membayar kewajiban dan melakukan pencairan aset baik melalui penagihan kredit maupun
penjualan harta tetap dan inventaris bank. Pencairan Aset yang telah dilakukan oleh TL PT
BHS (DL) sejak November 1997 sampai dengan 30 April 2005 adalah sebesar
Rp753.265.882.358,00 terdiri dari penagihan kredit Rp509.215.896.333,00 dan penjualan
aset Rp244.049.986.025,00.
1) Penagihan Kredit
Penerimaan dari penagihan kredit termasuk penjualan agunan yang diambil alih dan
penerimaan bunga pinjaman sampai dengan 30 April 2005 adalah sebesar
Rp509.215.896.333,00, dengan rincian sebagai berikut :
dalam rupiah
Cara Pelunasan Group Non Group Jumlah
(1) Tunai 168,893,303,717.00 195,632,317,660.00 364,525,621,377.00
(a) Kas 58,666,354,997.00 165,467,604,671.00 224,133,959,668.00
(b) Agunan 109,879,912,566.00 18,211,047,962.00 128,090,960,528.00
(c) Pendapatan 347,036,154.00 11,953,665,027.00 12,300,701,181.00
2) Non Tunai 34,906,654,967.00 109,783,619,989.00 144,690,274,956.00
(a) Discount 0.00 11,303,873,275.00 11,303,873,275.00
(b) Offset 24,519,926,967.00 97,548,365,662.00 122,068,292,629.00
(c) Lainnya 10,386,728,000.00 931,381,052.00 11,318,109,052.00
Total 203,799,958,684.00 305,415,937,649.00 509,215,896,333.00
Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit yang dilakukan oleh TL PT BHS (DL)
terdapat temuan sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 189/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 15 dari 24
Temuan – Pemberi an Di scount (Penghapusan kr edit) oleh TL PT BHS (DL)
Melampaui Batas Maksimal yang Di tetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan
Kerja TL
Selama periode tanggal 1 November 1997 sampai dengan 30 April 2005 TL PT
BHS (DL) telah menghapuskan kredit yang diberikan senilai Rp11.247.782.902,36.
Dari penghapusan yang dilakukan TL tersebut, terdapat penghapusan dengan
jumlah di atas 25% dari baki debet yang nilainya Rp10.555.217.011,68 dengan
rincian sebagai berikut :
dalam rupiah
No DebiturBaki Debet
1 November 1997Penghapusbukuan
/Discount% Pemberian
Discount
1 PT Multy City Agung 10.000.000.000.00 9.867.060.720.68 98.67
2 Sutjipto Arifin 277.685.111.00 277.685.111.00 100.00
3 Fransisco Tandiari 169,981,785.00 131,481,785.00 77.35
4 PT. Karya Jaya Maluku 76,841,824.00 51,841,824.00 67.47
5 H. Ramli Damis 76,533,471.00 26,533,471.00 34.67
6 CV Kali Mas 58,799,250.00 33,799,250.00 57.48
7 Nur Tajeb 9.165.800.00 9.165.800.00 100.00
Nur Tajeb 30.331.328.00 30.331.328.00 100.00
8 H. Abdul Choliq 24.056.724.00 14.056.724.00 58.43
11,074,879,444.00 10,555,217,011.68
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kredit terhadap 3 (tiga) debitur dengan nilai
penghapusbukuan yang cukup besar yaitu PT Multi City Agung, Sutjipto Arifin,dan Fransisco Tandiari diketahui hal-hal sebagai berikut:
a) Kredit kepada PT Multy City Agung (MCA) diberikan berdasarkan perjanjian
kredit Nomor 009B/PMK/FTL-P/IV/95 tanggal 30 April 1995. Fasilitas kredit
yang diberikan adalah fixed loan sebesar Rp10.000.000.000,00 terhitung mulai
tanggal 30 April 1995 dengan tingkat bunga 21% per tahun dan jaminan yang
diberikan adalah Jaminan Perusahaan PT Gunung Agung yang dituangkan
dalam Akta Jaminan Perusahaan Nomor 6 tanggal 2 Juni 1993. Pada tanggal
jatuh tempo PT MCA tidak melunasi kewajibannya, pengacara bank pada
tanggal 24 November 1998 memberikan somasi terakhir kepada PT MCA untuk
segera menyelesaikan kewajibannya.
Berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
89/PAILIT/1999 tanggal 17 Desember 1999, PT MCA dinyatakan pailit.
Setelah dinyatakan pailit, PT MCA melakukan pembayaran sebesar
Rp132.781.279,32 dan sisa pinjaman sebesar Rp9.867.060.720,68 dihapus.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 190/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 16 dari 24
b) Kredit yang diberikan Sdr. Sutjipto Arifin tidak didukung dengan agunan dan
surat pengakuan hutang. Kredit tersebut dihapus sesuai dengan hasil audit BI
bulan November 2002.
c) Kredit yang diberikan kepada Sdr. Fransisco Tandiari merupakan Fixed Term
Loan (FTL) dengan plafon sebesar Rp175.000.000,00 dan tingkat bunga 30%
per tahun. Jaminan yang diberikan debitur adalah 2 (dua) unit kendaraan
bermotor. Pada saat jatuh tempo debitur tidak dapat melunasi kewajibannya dan
tidak diketahui keberadaannya. Pada tanggal 11 Maret 1999, jaminan berupa 2
(dua) unit kendaraan tersebut dijual dengan harga sebesar Rp38.500.000,00 dan
sisa kredit sebesar Rp131.481.785,00 dihapuskan.
Penghapusan yang dilakukan oleh TL diatas tidak sesuai dengan Pedoman
Pelaksanaan Kerja TL yang ditandatangani perwakilan dari setiap TL tanggal 8
Agustus 2000. Pada pedoman tersebut antara lain dinyatakan bahwa pada dasarnya
pemberian discount untuk bunga pinjaman dimungkinkan. Discount untuk pokok
pinjaman harus dilihat secara kasus demi kasus. Pemberian discount atas pokok
pinjaman maksimum 25%.
Kondisi di atas disebabkan TL tidak memperhatikan pedoman yang telah disepakati
bersama.
Hal ini mengakibatkan berkurangnya kesempatan TL PT BHS (DL) memperoleh
pengembalian yang optimal.Tanggapan - TL PT BHS (DL) menanggapi bahwa penghapusan tersebut dilakukan
karena hal-hal sebagai berikut:
a) Debitur 1 : Telah dilakukan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setelah keputusan
pailit dan merupakan hasil akhir dari pembagian yang diatur oleh kurator PT
MCA. Penghapusan dilakukan sesuai saran auditor yang ditugaskan BI
Desember 2002.
b) Debitur 2 : Sisa pemberian overdraft dilakukan sebelum likuidasi dan tidak ada
jaminan sama sekali. Penghapusan dilakukan oleh TL atas saran auditor yang
ditugaskan BI pada bulan Desember 2002.
c) Debitur 3 : Penghapusbukuan di sini terjadi karena koreksi pembukuan semata.
Sebelum BHS dilikuidasi, keempat debitur tersebut sebenarnya telah lunas
dengan menyerahkan agunan kredit. BHS mencatat penerimaan agunan tersebut
sebagai aktiva lain-lain (Aset Yang Diambil Alih-AYDA). Kekeliruan terjadi
karena pada saat itu PT BHS (DL) tidak melakukan jurnal penyesuaian atas
kejadian tersebut. Pada periode setelah likuidasi, saat AYDA tersebut terjual,
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 191/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 17 dari 24
PT BHS (DL) mencatat dengan mendebet kas dan menkredit outstanding
debitur dimaksud. Selisih antara nilai realisasi dengan nilai baki debet debitur
dicatat sebagai penghapusbukuan.
Saran –BPK-RI menyarankan agar TL PT BHS (DL) mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan terkait dengan pemberian
discount yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam Pedoman
Pelaksanaan Kerja TL kepada RUPS.
2) Penjualan Aset
Sampai dengan tanggal 30 April 2005 penerimaan yang diperoleh dari penjualan
aset yang berupa aktiva tetap (tanah dan bangunan, kendaraan bermotor) daninventaris (alat kantor dan furniture) adalah sebesar Rp244.049.986.025,00.
Dari hasil pemeriksaan atas penjualan aktiva tetap dan inventaris yang dilakukan
oleh TL PT BHS (DL), BPK-RI menemukan permasalahan sebagai berikut:
Temuan – Cara Penyelesaian Sur at Berharga (Obl igasi) Seni lai Rp5.000,00 juta
Pada PT BHS (DL ) Tidak Dil akukan Dengan Hati-hati
PT BHS (DL) mempunyai obligasi yang diterbitkan oleh PT Sinar Mas Multi
Finance (PT SMM) dengan nilai nominal Rp5.000.000.000,00 dengan tanggal jatuh
tempo (maturity date) pada tanggal 11 April 2002. Pada saat jatuh tempo, PT SMM
tidak bisa membayar pokok obligasi dan gagal membayar pokok bunga yang
seharusnya dibayar setiap empat bulanan selama sembilan kali berturut-turut.
Pada tanggal 7 Februari 2003 dilakukan kesepakatan antara PT SMM dengan TL
PT BHS (DL) yang dituangkan dalam Akta Penyelesaian Hutang Nomor 76. Untuk
membayar kewajiban sebesar Rp5.000.000.000,00 ditambah bunga, PT SMM
menyerahkan 5 (lima) unit Apartemen Muara Indah yang mempunyai nilai pasar
seluruhnya sebesar Rp3.867.700.000,00 dan nilai likuidasi hanya sebesar
Rp1.934.000.000,00 (berdasarkan appraisal tgl 8 Mei 2003). Dengan demikian
nilai aset yang diterima PT BHS (DL) hanya Rp Rp1.934.000.000,00 (lebih rendah
Rp3.066.000.000,00) dari nominal tagihan sebesar Rp5.000.000.000,00.
Seharusnya dalam melakukan pencairan aset, TL PT BHS (DL) selalu
memaksimalkan penerimaan hasilnya untuk membayar kewajiban BLBI.
Hal ini disebabkan pada saat TL PT BHS (DL) menerima aset sebagai pengganti
obligasi, lebih mendasarkan pada nilai buku obligasi yang telah disisihkan sebesar
50% yaitu senilai Rp2.500.000.000,00 daripada nilai nominal obligasi tersebut.
Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan PT BHS (DL) untuk
membayar kewajiban BLBI sebesar Rp3.066.000.000,00.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 192/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 18 dari 24
Tanggapan - Terhadap permasalahan di atas, TL PT BHS (DL) menyatakan PT
SMM sudah sekian kali default , dan rating obligasi PT SMM pada waktu itu,
adalah idD, yang artinya efek utang yang macet atau emitennya sudah berhenti
berusaha dan akhirnya obligasi PT SMM dikeluarkan dari bursa.
Saran –BPK-RI menyarankan agar TL PT BHS (DL) mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan terkait dengan cara
penyelesaian surat berharga (obligasi) senilai Rp5.000,00 juta yang tidak dilakukan
dengan hati-hati kepada RUPS.
b. Pembayaran Kewajiban
Sampai dengan tanggal 30 April 2005 dari DTR yang diterima sebesar
Rp2.234.524.000.000,00 TL PT BHS (DL) telah melakukan pembayaran sebesar
Rp538.228.056.499,00 sehingga sisa DTR yang belum dibayar adalah sebesar
Rp1.696.295.943.501,00. Sedangkan untuk DTV dan Saldo Debet, TL PT BHS (DL)
sama sekali belum melakukan pembayaran. Selain itu, TL PT BHS (DL) telah
melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga lainnya berupa kewajiban sewa
guna usaha, kewajiban repurchase obligasi dan kewajiban antar bank (dalam bentuk
giro dan promes) sebesar Rp68.173.088.869,00
Dari hasil pemeriksaan terhadap realisasi pembayaran kewajiban, ditemukan masalah
sebagai berikut:
1)
Temuan - TL PT BH S (DL) Membayar Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Seni lai Rp69.681.588.869,00 Sebelum DTR L unas
TL telah menyelesaikan pembayaran kewajiban di antaranya kepada pihak yang
preferensinya di bawah Pemerintah, sebagai berikut :
a) Kewajiban Sewa Guna Usaha sebesar Rp11.453.088.869,00 telah dibayar
dengan menggunakan dana sendiri kepada PT Beringin Srikandi Leasing dan
PT Swadarma Surya Finance (perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa,
dalam hal ini kedua perusahaan tersebut menjadi pemberi jasa sewa gedung
kantor PT BHS).
Pembayaran kepada kedua perusahaan tersebut dilakukan berturut-turut sebagai
berikut :
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 193/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 19 dari 24
dalam rupiah
Tanggal No. Bukti Pembayaran Rupiah
PT Beringin Srikandi Leasing
28 Desember 1998 Cek BRI No.CA 910255 2.166.666.100
20 Januari 1998 Bilyet Giro BRI No.GE 904401 2.000.000.000
Sub total 4.166.666.100
PT Swadarma Surya Finance
28 Desember 1998 Cek BRI No.CA 910253 2.286.422.769
25 Januari 1999 Bilyet Giro No.GE 904402 1.000.000.000
25 Februari 1999 Bilyet Giro No.GE 904403 1.000.000.00025 Maret 1999 Bilyet Giro No.GE 904404 1.000.000.000
25 April 1999 Bilyet Giro No.GE 904405 1.000.000.000
25 Mei 1999 Bilyet Giro No.GE 904406 1.000.000.000
Sub total 7.286.422.769
Jumlah Total 11.453.088.869
b) Kewajiban kepada PT Trimegah Securindo Lestari sebesar Rp7.700.000.000,00
diselesaikan dengan set off sesuai dengan Nota Kesepahaman yang
ditandatangani pada tanggal 24 November 1998;
c) Kewajiban kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp50.528.500.000,00 dengan
rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
No Bank Tanggal Pembayaran Jumlah (Rupiah)
1 BPD Sulsel – Promes 26 April 1998 s.d 27 April 2000 16.300.000.000
2 BPD Jateng – Giro 30 Sept 1998 s.d 25 Agust 1999 27.600.000.000
3 BPD Kaltim – Giro 20 Juli 1998 1.000.000.000
4 BPD NTT – Giro 10 Juli 1998 1.000.000.000
5 BPD Jatim – Giro 7 Juli 1998 – 9 Desember 1990 4.500.000.000
6 Bank Aken – Giro 22 Mei 2002 52.800.000
7 Bank Tata – Giro 6 Juni 2002 75.700.000
Total 50.528.500.000
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha,
Pembubaran dan Likuidasi Bank Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3)
menyatakan bahwa :
a) Pembayaran kewajiban kepada kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 194/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 20 dari 24
pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak
bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak dan
biaya kantor;
b) Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur
setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibayarkan secara berurutan kepada kreditur :
(1) Nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh TL;
(2) Lainnya.
c) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih
dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan
lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.
Pada bulan Desember 1997 Pemerintah telah mengeluarkan dana talangan untuk
membayar seluruh uang nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, Pemerintah
berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PP No.25 Tahun 1999, menggantikan kedudukan
nasabah penyimpan dana.
Hal ini disebabkan TL BHS (DL) dalam menyelesaikan kewajibannya tidak
memperhatikan ketentuan di atas.
Hal ini mengakibatkan berkurangnya pembayaran yang seharusnya dilakukan TL
PT BHS (DL) kepada Pemerintah sebesar Rp69.681.588.869,00.
Tanggapan - Menanggapi masalah tersebut, TL BHS (DL) menyatakan bahwa:a) Nilai aset yang dijaminkan pada kedua Leasing Company tersebut jauh lebih
besar dibanding dengan nilai hutang PT BHS (DL), dengan demikian TL PT
BHS (DL) memperoleh kesempatan untuk menjual aset setelah memperoleh
kembali sertifikat tanah dan bangunan yang dijaminkan. Berikut ini realisasi
penjualan dari aset yang ditebus sebagai berikut:dalam rupiah
No. Lokasi Realisasi Penjualan
1 Jl. Jend. Gatot Subroto 52 B-C, Medan 800.000.000
2 Jl. A. Yani No 252, Bandung 2.300.000.000
3 Jl. Pasar Besar Wetan No. 4-8, Surabaya 7.000.000.000
4 Jl. Taman Bungkul No. 1, 3, 5, Surabaya 5.555.000.000
5 Jl. Kertajaya No. 185, Surabaya 850.000.000
Jumlah 16.505.000.000
b) Untuk pembayaran kepada BPD-BPD dapat dikemukakan bahwa apabila PT
BHS (DL) tidak melakukan pembayaran kewajiban, maka Perusahaan Negara
tersebut terancam bangkrut. Sedangkan pembayaran kepada Bank Aken dan
Bank Tata dilakukan atas permintaan BPPN dan jumlahnya relatif kecil.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 195/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 21 dari 24
Saran –BPK-RI menyarankan agar TL PT BHS (DL) mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS terkait dengan
pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga lainnya senilai Rp69.681.588.869,00
sebelum DTR lunas.
2) Temuan - Penyelesaian Kewajiban kepada PT Trimegah Securindolestari
Mengakibatkan PT BH S (DL) Kehilangan Kemampuan Un tuk M embayar
Kewaji ban BL BI Sebesar Rp9.523.423.601,00
Pada tanggal 15 Agustus 1997 antara PT BHS (pada tanggal tersebut belum
dilikuidasi) dengan PT Trimegah Securindolestari (PT TS) telah ditandatangani
Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Obligasi. Isi perjanjian tersebut
menyatakan antara lain bahwa:
a) PT TS membeli obligasi PT Pudjiadi Prestige Ltd. Tbk. dengan nilai nominal
Rp8.000.000.000,00 dari PT BHS dengan nilai beli sebesar Rp7.200.000.000,00
pada tanggal 15 Agustus 1997;
b) PT BHS wajib membeli kembali (repurchase) obligasi tersebut dengan nilai
repurchase sebesar Rp7.700.000.000,00 pada tanggal 18 Desember 1997.
Namun pada saat jatuh tempo repurchase (18 Desember 1997), PT BHS (DL) tidak
dapat membayar hal tersebut. Dengan demikian PT BHS (DL) mempunyai
kewajiban kepada PT TS sebesar Rp7.700.000.000,00.
Kedua pihak melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan
menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 24 November 1998 dengan cara perjumpaan hutang sebagai berikut:
Kewajiban BHS kepada PT TS (Nominal Rp8.000.000.000,00) Rp7.700.000.000,00
Dikurangi penyerahan surat berharga milik PT BHS (DL) :Penempatan BHS pada Reksa Dana Megah, nilai nominal Rp5.000.000.000,00 Rp2.439.359.732,00Obligasi yang dijaminkan (Obligasi PT Pudjiadi) senilai Rp8.000.000.000,00 Rp2.400.000.000,00Potongan Rp 360.640.268,00Obligasi Pudjiadi nilai nominal Rp2.000.000.000,00 Rp 637.216.667,00Sisa Hutang Rp1.862.783.333,00Dibulatkan Rp1.800.000.000,00
Rincian di atas menunjukkan bahwa TL PT BHS (DL) menyerahkan aktiva berupa
Reksa Dana Megah dan Obligasi PT Pudjiadi dengan nilai nominal sebesar
Rp15.000.000.000,00. Jumlah tersebut hanya dinilai oleh PT TS sebesar
Rp5.476.576.399,00. Dengan demikian write off yang dilakukan oleh TL PT BHS(DL) adalah sebesar Rp9.523.423.601,00 dengan rincian sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 196/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 22 dari 24
dalam rupiah
No. Uraian Nilai Nominal Nilai yang Disepakati Selisih
1 Reksa Dana Megah 5.000.000.000 2.439.359.732 2.560.640.268
2 Obligasi Pudjiadi I 8.000.000.000 2.400.000.000 5.600.000.000
3 Obligasi Pudjiadi II 2.000.000.000 637.216.667 1.362.783.333
Jumlah 15.000.000.000 5.476.576.399 9.523.423.601
Seharusnya dalam melakukan pencairan aset, TL PT BHS (DL) selalu
memaksimalkan penerimaan hasil untuk membayar kewajiban BLBI.
Hal ini disebabkan TL BHS (DL) tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam
menyelesaikan hutang piutang dimaksud.
Hal ini mengakibatkan PT BHS (DL) kehilangan kemampuan untuk membayar
kewajiban BLBI sebesar Rp9.523.423.601,00.
Tanggapan - Terhadap permasalahan ini TL PT BHS (DL) memberi tanggapan
bahwa nilai Reksa Dana Megah dan obligasi PT Pudjiadi sudah sesuai dengan harga
pasar pada waktu itu, di mana seluruh pasar saham dan obligasi berada pada level
terendah akibat krisis moneter 1998.
Saran –BPK-RI menyarankan agar TL PT BHS (DL) mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS terkait dengan
penyelesaian kewajiban kepada PT Trimegah Securindolestari tersebut diatas.
c. Biaya OperasionalRealisasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL PT BHS (DL) sejak tanggal 1
November 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Jenis Biaya Jumlah
Beban Pajak 182.864.143.931
Gaji, Honor dan Success Fee TL 87.800.046.133
Beban Pengacara 47.827.442.888
Beban Lelang dan Komisi 8.696.206.864
Listrik, Telefon, dan Air 9.118.973.649
Beban Bunga 7.212.072.573
Beban Kantor 8.212.878.422
Beban Perkara 3.050.000.000
Beban Fee Pembayaran Talangan 2.542.356.556
Beban Konsultan 4.153.842.622
Total 361.477.963.638
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 197/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 23 dari 24
Dari hasil pemeriksaan dan pengujian atas realisasi biaya operasional tidak ditemukan
adanya permasalahan yang signifikan.
d. Sisa Aset
Posisi Sisa Aset TL PT BHS (DL) per tanggal 30 April 2005 yang telah diaudit oleh
KAP Husni, Mucharram, & Rasidi sesuai Laporan Akuntan Independen atas Penerapan
Prosedur yang Disepakati Nomor LA.05073 tanggal 31 Mei 2005, baik nilai buku
maupun nilai likuidasi adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Sisa Aset 30 April 2005
Nilai Buku Nilai RealisasiAKTIVA
Kas 244.329.414 244.329.414
Giro pada Bank Lain 18.900.746.162 18.900.746.162
Penempatan pada Bank Lain 65.000.000.000 65.000.000.000
Surat Berharga 933.281.051 931.381.051
Kredit yang Diberikan 24.443.003.944 12.579.929.175
Tagihan Lainnya 13.730.089.911 0
Aktiva Tetap 39.165.713.727 508.500.000
Aktiva Lain-Lain 4.801.218.282 4.236.615.996
Jumlah Aktiva 167.218.382.491 102.401.501.798
KEWAJIBAN
Giro 12.186.929.875 12.186.929.875
Tabungan 1.250.947.981 1.250.947.981
Deposito 2.371.647.404 2.371.647.404
Kewajiban kepada Pemerintah 3.297.555.013.013 3.297.555.013.013
Kewajiban kepada Pihak Ketiga Lain 4.800.000.000 4.800.000.000
Hutang Pajak 150.120.247.121 150.120.247.121
Pinjaman yang Diterima 149.438.583.600 149.438.583.600
Kewajiban Lain-Lain 4.386.194.750 4.386.194.750
Jumlah Kewajiban 3.622.109.563.744 3.622.109.563.744
MODAL
Modal 207.879.836.590 207.879.836.590
Akumulasi Rugi (Defisit) (3.662.771.017.844) (3.727.587.898.537)
Jumlah Modal (Aktiva Bersih) (3.454.891.181.254) (3.519.708.061.947)
Jumlah Kewajiban dan Modal 167.218.382.490 102.401.501.797
Selain aset yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut TL PT BHS (DL) juga
mencatat aset berupa tanah dan bangunan yang merupakan jaminan dari debitur terkait.
Sebagian besar jaminan tersebut telah disita oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
(Rincian terlampir).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 198/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK RI PT BHS (DL) Halaman 24 dari 24
Berdasarkan nilai sisa aset yang hanya sebesar Rp102.401.501.797,00 serta nilai agunan
yang ada di TL PT BHS (DL) dan agunan yang di sita kejaksaan sebesar
Rp71.305.412.607,00, atau seluruhnya berjumlah Rp173.706.914.404,00 bila
dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp3.622.109.563.744,00, BPK-RI
menilai bahwa aset PT BHS (DL) tidak akan cukup untuk membayar kewajibannya
kepada Pemerintah.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 199/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR SINGKATAN
BDL : Bank Dalam Likuidasi
BHS : Bank Harapan Santosa
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPD : Bank Pembangunan Daerah
BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia
BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
DL : Dalam Likuidasi
DTR : Dana Talangan Rupiah
FTL : Fixed Term Loan
KAP : Kantor Akuntan Publik
NAL : Neraca Akhir Likuidasi
PT MCA : Multy City Agung
PT SMM : Sinar Mas Multifinance
PT TS : Trimegah Securindolestari
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
SPI : Sistem Pengendalian Intern
TL : Tim Likuidasi
TPK : Tindak Pidana Korupsi
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 200/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK GUNA INTERNASIONAL
(DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01.D/XII/02/2006
Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 201/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 4
2. Tujuan Pemeriksaan 4
3. Sasaran Pemeriksaan 4
4. Metodologi Pemeriksaan 45. Jangka Waktu Pemeriksaan 5
6. Obyek Pemeriksaan 5
BAB II GAMBARAN UMUM 6
1. Penetapan Status BDL 6
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi 6
3. Jumlah BLBI yang Diterima 7
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 7
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 7
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 7
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan Bank (1 November
1997) 7
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Neraca Akhir Likuidasi (24
Juni 2003)
8
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 31 Januari 2005 10
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 12
1. Sistem Pengendalian Intern 12
a. Lingkungan Pengendalian 12
b. Pengendalian Pengamanan 12
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan
BLBI 13
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 202/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
Halaman
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 13
a. Realisasi Pencairan Aset 14
b. Pembayaran Kewajiban 18
c. Biaya Operasional 20
d. Sisa Aset 21
DAFTAR SINGKATAN
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 203/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 1 dari 22
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK GUNA INTERNASIONAL (DALAM LIKUIDASI)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Guna Internasional (Dalam
Likuidasi/DL)
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem Pengendalian Intern
Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada PT Bank Guna Internasional (DL) tidak dapat diandalkan, karena
beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara
memadai. Diantaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama
menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada
pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi Bank Dalam Likuidasi(BDL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen
Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan
kinerja TL selama periode kerjanya.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI atas PT Bank Guna Internasional (DL) di tahun 2000 adalah
pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung
kepada TL untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari TL, kejaksaan
telah melakukan pemeriksaan namun tidak diketahui tingkat penyelesaiannya.
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya
operasional), sisa aset, dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan BDL.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 204/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 2 dari 22
Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
a.
Realisasi Pencairan Aset
Nilai buku aset per tanggal 1 November 1997 sebesar Rp177.708 juta (nilai neto) telahdirealisasikan sebesar Rp198.226 yang terdiri atas penjualan aktiva tetap sebesar
Rp34.997 juta dan penagihan kredit sebesar Rp163.269 juta. Kami menemukan
permasalahan mengenai pemberian bagi hasil penjualan aset sebesar Rp1.392 juta
kepada pihak terkait (Grup) yang tidak mempunyai dasar yang jelas.
b.
Pembayaran Kewajiban
Dari nilai kewajiban kepada Pemerintah per tanggal 1 November 1997 sebesar
Rp251.055.008.000,00 telah diselesaikan pembayarannya sampai dengan tanggal 31
Januari 2005 sebesar Rp156.054.314.325,00 atau 62,16 %.
Terkait dengan hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang cukup material.
c.
Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar
Rp46.005,31 juta.
Terkait hal ini, kami tidak menemukan adanya hal-hal material yang dilaksanakan tidak
sesuai dengan ketentuan.
d. Sisa Aset
Nilai buku sisa aset berdasarkan Neraca Akhir Likuidasi (NAL) per tanggal 31 Januari
2005 sesuai dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Manaan Sumantri &
Rekan adalah sebesar Rp78.821 juta. Terkait hal tersebut terdapat tagihan kepada pihak
terkait sebesar Rp52.433 juta yang berpotensi tidak tertagih karena debitur tidak
kooperatif dan tidak memiliki aset jaminan yang memadai.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 205/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 3 dari 22
4. Saran BPK-RI
Dari hasil pemeriksaan atas pencairan aset, pembayaran kewajiban dan sisa maka
direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
a.
TL melakukan penagihan bagi hasil penjualan aset pihak terkait;
b. TL melakukan penagihan secara intensif kepada pihak terkait maupun pihak tidak
terkait dan atau meminta debitur yang bersangkutan memberikan jaminan yang
memadai.
Jakarta, Desember 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Audit
Drs. Haryanto Suwondo
NIP. 240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 206/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 4 dari 22
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Dasar Hukum Pemeriksaan
a.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
b.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Guna Internasional (DL)
adalah untuk memastikan dan mengetahui bahwa:
a.
Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan aset telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
b. Dana hasil pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Guna Internasional
(DL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
c.
Sisa aset PT Bank Guna Internasional (DL) yang akan diserahkan kepada
Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;
d.
Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan
penjualan serta pembayaran kewajiban PT Bank Guna Internasional (DL).
3.
Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Guna Internasional (DL)
adalah:
a.
Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan
aset;
b. Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset
tersebut termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.
4.
Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a.
Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayaran
kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;
b. Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;
c. Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan
aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 207/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 5 dari 22
d. Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan
aset dan pembayaran kewajiban;
e. Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan atau
pejabat yang berkompeten.
5.
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan atas PT Bank Guna Internasional (DL) dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai
dengan tanggal 19 Juli 2005.
6. Obyek Pemeriksaan
PT Bank Guna Internasional (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 208/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 6 dari 22
BAB II
GAMBARAN UMUM
1. Penetapan Status BDL
PT Bank Guna Internasional (DL) telah dicabut ijin usaha sejak tanggal 1 November 1997
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 530/KMK.017/1997 tanggal 1
November 1997.
2.
Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi
Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT Bank Guna Internasional
(DL) yang diaktakan dengan Akta Notaris Notaris Sulaimansjah, SH Nomor 64 tanggal 24
Desember 1997, pemegang saham menyetujui untuk:
a. Menonaktifkan seluruh anggota Direksi dan Komisaris;
b.
Membubarkan badan hukum perseroan, serta mengubah menjadi perseroan DL;
c.
Membentuk TL dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : Muchtar Suriadihardja
Wakil Ketua : Viventus Halim
Anggota : Bambang Santoso
Marhorati Monik
Ferrie Rahardja
I Nyoman Jusha
Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1999, Ferrie Rahardja mengundurkan diri sebagai
anggota TL.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 1999 dan Surat Direksi BI
Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir tanggal 24
Desember 2002 dan diperpanjang sampai dengan 24 Juni 2003. Namun karena kegiatan
likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan seluruhnya
maka belum dilaksanakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk pembubaran TL.
Dengan demikian, keberadaan TL PT Bank Guna Internasional (DL) sejak tanggal 30 Juni
2003 tidak sesuai dengan PP Nomor 25 tahun 1999 dan Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB
tahun 1999 sehingga segala tindakan TL sejak tanggal tersebut tidak mempunyai dasar yang
jelas.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 209/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 7 dari 22
3. Jumlah BLBI yang Diterima
Jumlah BLBI yang diterima PT Bank Guna Internasional (DL) adalah sebesar
Rp251.055.008.000,00 yang terdiri atas saldo debet sebesar Rp8.000,00 dan Dana Talangan
Rupiah (DTR) sebesar Rp251.055.000.000,00.
4.
Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
Pengikatan BLBI secara notarial tidak ada. Pengikatan BLBI hanya didasarkan kepada
Surat Penegasan Kredit (SPK) dari BI Nomor 30/927/UK tanggal 4 Maret 1998, perihal
penyediaan kredit talangan dalam rangka likuidasi bank, yang ditandatangani oleh Kepala
Urusan Kredit BI setelah disetujui oleh Ketua TL dengan membubuhkan tanda tangan di
atas materai.
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah
Berdasarkan Akta Penyerahan Dan Pengalihan Hak (Cessie) Nomor 65, tanggal 22 Februari
1999 oleh Notaris Mudofir Hadi,SH di Jakarta, BI telah mengalihkan hak tagih atas BLBIkepada pemerintah q.q Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar
Rp251.055.008.000,00.
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005
Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh bank sampai dengan tanggal 30 April 2005
adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Jenis BLBI Penerimaan Pembayaran Sisa
Saldo Debet 8.000,00 - 8.000,00
Dana Talangan Rupiah (DTR) 251.055.000.000,00 156.054.314.325,00 95.000.685.675,00
Jumlah 251.055.008.000,00 156.054.314.325,00 95.000.693.675,00
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pelunasan BLBI hanya mencapai 62,15% dari
total kewajiban. Apabila sisa DTR sebesar Rp95.000.698.675,00 di atas dikurangi dengan
dana PT Bank Guna Internasional (DL) berupa deposito PT Bank Mandiri sebesar Rp46.300
juta maka kewajiban PT Bank Guna Internasional (DL) kepada Pemerintah menjadi sebesar
Rp48.700 juta.
7.
Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan Bank (1 November 1997)
Berdasarkan Laporan Akuntan Drs. Hadi Sutanto & Rekan (Price Waterhouse) tanggal 23
April 1998 tentang Laporan Khusus atas Neraca dan Laporan Laba Rugi Posisi 1 November
1997 diketahui bahwa nilai sisa aset dan kewajiban adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 210/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 8 dari 22
dalam juta rupiah
Uraian Nilai Buku
AKTIVA
Kas 6.961,05
Giro pada Bank Indonesia 17.836,92
Giro pada Bank Lain 1.373,59
Penempatan pada Bank Lain 15.700,00
Surat-Surat Berharga 155,90
Kredit yang Diberikan (Neto) 109.046,00
Aktiva Tetap 25.385,72
Aktiva Lain-Lain 1.250,00
JUMLAH AKTIVA 177.708,17
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBANGiro 21.556,95
Tabungan 41.564,71
Deposito Berjangka 207.464,68
Sertifikat Deposito 5.474,16
Hutang Pajak 2.653,09
Pinjaman yang Diterima 9.735,39
Kewajiban Lain-Lain 13.796
Jumlah Kewajiban 302.244,79
EKUITAS
Modal Saham 52.500,00
Rugi (177.036,62)
Jumlah Ekuitas (124.536,62)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 177.708,17
8.
Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Neraca Akhir Likuidasi (24 Juni 2003)
Berdasarkan Laporan Akuntan S. Mannan Sumantri & Rekan Nomor LAP.040/SM.05.A/
VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Neraca Akhir Likuidasi PT Bank Guna
Internasional (DL) per tanggal 24 Juni 2003 diketahui bahwa nilai sisa aset dan kewajiban
adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 211/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 9 dari 22
dalam juta rupiah
Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi
AKTIVA
Kas 7,79 7,79
Antar Bank Aktiva
a. Giro 12.447,36 12.447,36
b. Tabungan - -
c. Deposito 39.000,00 39.000,00
Kredit yang Diberikan 74.098,02 13.408,26
Cadangan Penghapusan Kredit - -
Aktiva Tetap dan Inventaris 241,22 66,12
Akumulasi Penyusutan (109,91) -
Rupa-Rupa Aktiva 11.384,02 3.202,01
JUMLAH AKTIVA 137.068,50 68.131,54
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN
Dana Pihak Ketiga
a. Giro
- Pihak Terkait 4.491,89 4.491,89
- Bukan Pihak Terkait 45,74 45,74
b. Tabungan
- Pihak Terkait 196,58 196,58
- Bukan Pihak Terkait 364,47 364,47
c. Deposito
- Pihak Terkait 3.162,53 3.161,19
- Bukan Pihak Terkait 101,00 43,50
d. Sertifikat Deposito
- Pihak Terkait - -
- Bukan Pihak Terkait - -
Kewajiban Segera Lainnya 24,52 0,33
Antar Bank Pasiva
a. Giro 3.670,00 3.670,00
b. Tabungan - -
c. Deposito - -
Kewajiban Kepada Pemerintah - 95.000,69Kewajiban Kepada Bank Indonesia 95.000,69 -
Rupa-Rupa Pasiva 235,71 0,45
Modal 52.500.00 52.500,00
Laba/Rugi Ditahan (1.866,00) (1.866,00)
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 212/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 10 dari 22
dalam juta rupiah
Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi
Laba/Rugi Tahun 1997 (s.d. Awal Likuidasi) (10.082,00) (10.082,00)
Laba/Rugi Selama Likuidasi (Sejak Awal Likuidasi) (10,776.61) (10.776,61)
Selisih Nilai Buku dengan Nilai Realisasi - (68.677,50)
JUMLAH PASIVA 137.068,52 68.131,54
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 31 Januari 2005
Setelah TL PT Bank Guna Internasional (DL) membuat NAL per tanggal 24 Juni
2003 seharusnya diikuti dengan RUPS pembubaran perusahaan, namun hingga 31
Januari 2005 RUPS tersebut belum terlaksana. Sementara itu dalam periode tersebut
terdapat perubahan posisi keuangan sehingga untuk memutakhirkan data posisi
keuangan disusun NAL per posisi tanggal 31 Januari 2005. Berdasarkan Laporan
Akuntan S. Manaan Sumantri & Rekan Nomor LAP.021/MSA.054/IV /2005 yangdikeluarkan pada tanggal 27 April 2005 posisi aset dan kewajiban per tanggal 31
Januari 2005 adalah sebagai berikut:
dalam juta rupiah
Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi
AKTIVA
Kas 9,32 9,32
Giro pada Bank Lain 11.451,54 11.451,54
Penempatan pada Bank Lain 46.300,00 46.300,00
Surat Berharga 710,63 710,63Kredit yang Diberikan 70.341,65 13.408,26
Aktiva Tetap & Inventaris 241,22 65,65
Akumulasi Penyusutan (109,91)
Rupa-Rupa Aktiva 5.816,95 2.875,85
JUMLAH AKTIVA 134.761,40 74.821,25
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN
Dana Pihak Ketiga
a. Giro
- Pihak Terkait 4.491,89 4.491,89
- Pihak Tidak Terkait 0,01 0,01
b. Tabungan
- Pihak Terkait 196,58 196,58
- Pihak Tidak Terkait 13,52 13,52
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 213/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 11 dari 22
dalam juta rupiah
Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi
c. Deposito
- Pihak Terkait 3.161,19 3.161,19
- Pihak Tidak Terkait 1,34 1,34
Kewajiban Segera Lainnya 24,52 -
Antar Bank Pasiva 3.670,00 3.670,00
Kewajiban Kepada Pemerintah 95.000,69 95.000,69
Rupa-Rupa Pasiva 234,98 -
JUMLAH KEWAJIBAN 106.794,72 106.535,22
Modal 52.500,00 52.500,00
Laba/Rugi Ditahan (1.866,00) (1.866,00)
Laba/Rugi Tahun 1997 (s.d. Awal Likuidasi) (10.082,00) (10.082,00)Laba/Rugi Selama Likuidasi (Sejak Awal Likuidasi) (12.584,87) (12.526,04)
Selisih Nilai Buku dengan Nilai Realisasi (59.739,94)
JUMLAH PASIVA 134.761,85 74.821,24
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 214/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 12 dari 22
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1. Sistem Pengendalian Intern
Dari pemeriksaan atas pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan
pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada PT Bank Guna Internasional (DL)
menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak
dalam uraian berikut:
a. Lingkungan Pengendalian
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan
pengendalian pada PT Bank Guna Internasional (DL) tidak dapat diandalkan, karena
setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya, TL bertanggung jawab
kepada RUPS. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus
menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan
pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-
hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.
Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT
Bank Guna Internasional (DL), mengingat nilai kewajiban PT Bank Guna Internasional
(DL) kepada Pemerintah berupa saldo debet, dan DTR lebih besar daripada harta yang
ada. Disamping itu, saat ini PT Bank Guna Internasional (DL) juga sedang menghadapi
tuntutan kreditur yang merasa memiliki piutang pada PT Bank Guna Internasional (DL).
Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapidengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang
lebih berhak terhadap harta yang ada. Dengan kondisi ini, harta yang masih ada
seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL harus
lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya pemegang saham
utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat
mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT Bank Guna Internasional
(DL) kepada Negara.
b. Pengendalian Pengendalian
Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL, baik itu
BI maupun Departemen Keuangan. Selama pihak BI selama ini hanya memantau posisi
aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari BDL. Ketidakjelasan inimengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang memadai dan secara tegas
mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan pencairan aset dan
pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 215/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 13 dari 22
Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas BDL, juga terdapat
ketidakjelasan mengenai masa kerja TL. Sesuai dengan ketentuan yang ada, masa kerja
TL adalah selama lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah enam bulan. Pada akhir
masa tugasnya, TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BIsebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL. Sampai dengan akhir masa
pemeriksaan, NAL belum selesai disusun walaupun masa kerja TL telah berakhir
sehingga belum ada kejelasan mengenai status TL.
Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada TL PT Bank Guna
Internasional (DL), diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP
adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan
untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan PT
Bank Guna Internasional (DL).
Pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI terhadap TL BDL adalah saat pemeriksaan
investigasi BLBI di tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 hingga tahun 2005,
tidak ada pengawasan yang memadai terhadap kinerja TL.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan BLBI
Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3.
Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pada posisi tanggal 30 April 2005, nilai total aset (aktiva) dan kewajiban PT SBU (DL)
adalah sebagai berikut:
dalam juta rupiah
Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi
AKTIVAKas 9,32 9,32
Giro pada Bank Lain 11.451,54 11.451,54
Penempatan pada Bank Lain 46.300,00 46.300,00
Surat Berharga 710,63 710,63
Kredit yang Diberikan 70.341,65 13.408,26
Aktiva Tetap & Inventaris 241,22 65,65
Akumulasi Penyusutan (109,91)
Rupa-Rupa Aktiva 5.816,95 2.875,85
JUMLAH AKTIVA 134.761,40 74.821,25
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN
Dana Pihak Ketiga
a. Giro
- Pihak Terkait 4.491,89 4.491,89
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 216/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 14 dari 22
Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi
- Pihak Tidak Terkait 0,01 0,01
b. Tabungan
- Pihak Terkait 196,58 196,58
- Pihak Tidak Terkait 13,52 13,52
c. Deposito
- Pihak Terkait 3.161,19 3.161,19
- Pihak Tidak Terkait 1,34 1,34
Kewajiban Segera Lainnya 24,52 -
Antar Bank Pasiva 3.670,00 3.670,00
Kewajiban kepada Pemerintah 95.000,69 95.000,69
Rupa-Rupa Pasiva 234,98 -
JUMLAH KEWAJIBAN 106.794,72 106.535,22
Modal 52.500,00 52.500,00Laba/Rugi Ditahan (1.866,00) (1.866,00)
Laba/Rugi Tahun 1997 (s.d. Awal Likuidasi) (10.082,00) (10.082,00)
Laba/Rugi Selama Likuidasi (Sejak Awal Likuidasi) (12.584,87) (12.526,04)
Selisih Nilai Buku dengan Nilai Realisasi (59.739,94)
JUMLAH PASIVA 134.761,85 74.821,24
a. Realisasi Pencairan Aset
1)
Penagihan Kredit
Perkembangan pelunasan kredit berdasarkan debitur Grup dan Non Grup adalah
sebagai berikut:
dalam jutaan rupiah
Jenis kredit Posisi Kredit Pelunasan s/d 30-Apr-05 Posisi Kredit
Tgl 01-11-97 Nominal (Rp) % Tgl 30-4-05
Grup 111.046 58.613 52,78% 52.433
Non Grup 106.293 93.910 88,35% 12.383
Sindikasi 16.271 10.746 66,04% 5.525
Total 233.610 163.269 69,89 % 70.341
Realisasi pelunasan kredit sejak tanggal 1 November 1997 sampai dengan tanggal
30 April 2005 adalah sebesar Rp163.269 juta atau 69,89% dari total kredit bank pertanggal 1 November 1997 sebesar Rp233.610 juta sehingga posisi pinjaman yang
tersisa per tanggal 30 April 2005 masih sebesar Rp70.341 juta atau 30,11%
(terdapat penghapusan sebesar Rp738 juta sesuai NAL 24 Juni 2003). Dalam
pelunasan tersebut sudah termasuk didalamnya pelunasan secara kompensasi
dengan simpanan dana debitur di bank (back to back ) yang jumlahnya sebesar
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 217/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 15 dari 22
Rp22.574 juta (13,89%) namun jumlah tersebut belum termasuk hasil kompensasi
dengan dana/simpanan Grup pada PT Bank Guna Internasional (DL).
Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit ditemukan adanya pembagian proporsi
perjualan aset senilai Rp1.392,26 juta kepada pihak terkait tidak sesuai ketentuan
yaitu:
Temuan - Terdapat penyetoran dana hasil penjualan aset sebesar Rp1.392,26
juta kepada pihak terkait (Grup) yang tidak mempunyai dasar yang jelas
Dalam rangka penagihan kredit pihak terkait (Grup) dengan Bank maka TL
melakukan pengambilalihan gedung bekas kantor cabang PT Bank Guna
Internasional (DL) serta kendaraan kantor yang status kepemilikannya masih atas
nama pihak terkait (Grup). Hasil penjualan aset tersebut digunakan untuk melunasi
outstanding kredit grup terkait. Dalam pelaksanaannya tidak seluruh hasil penjualan
aset milik grup digunakan untuk melunasi kreditnya, akan tetapi terdapat sebagian
hasil penjualan yang dikembalikan/diberikan kepada pihak terkait sesuai dengankesepakatan.
Berdasarkan negoisasi TL dengan Grup terkait diperoleh kesepakatan bagi hasil
penjualan aset dan kendaraan milik grup yang dikuasai oleh TL PT Bank Guna
Internasional (DL) masing-masing sebesar 60% untuk TL Bank Guna Internasional
(DL) dan 40% untuk Manajemen Grup.
TL Bank Guna Internasional (DL) dengan surat Nomor 088/TL/BGI-DL/ASS/V/98
tanggal 7 Mei 1998 kepada BI meminta persetujuan mengenai proporsi tersebut.
Namun Bank Indonesia sesuai surat Nomor 31/242/UPPB/Adp tanggal 5 Juni 1998
yang menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 68 tahun 1996 tanggal 3
Desember 1996 dan Pasal 8 SK BI Nomor 30/63/KEP/DIR tanggal 2 September
1997, mengenai hal tersebut merupakan wewenang TL sepenuhnya.
Dalam pelaksanaannya proporsi tersebut berubah menjadi 55% untuk TL PT Bank
Guna Internasional (DL) dan 45% untuk Manajemen Grup. Hal ini telah di
informasikan kepada BI oleh TL sesuai surat TL Bank Guna Internasional (DL)
Nomor 163/TL/BGI-DL/ASS/VIII/98 tanggal 24 Agustus 1998 kepada BI bahwa
sesuai hasil perundingan lebih lanjut, TL dan grup menghasilkan kesepakatan
pembagian hasil penjualan aset milik grup dengan prosentase 45% untuk grup dan
55% untuk TL.
Hasil penjualan aset milik grup yang dikuasai oleh TL Bank Guna Internasional
(DL) sampai dengan April 2005 adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 218/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 16 dari 22
dalam juta rupiah
No Uraian Nilai Jual Bersih Prosentase TL Prosentase
Management grup
1 Kendaraan Mobil 677,15 372,43 304.,2
2 Gedung 2.416.,5 1.329,21 1.087,54
Total 3.093,90 1.701,64 1.392,26
Hasil pemeriksaan atas dokumen yang berkaitan dengan bagi hasil tersebut
menunjukkan bahwa :
a)
Tidak ditemukan kesepakatan tertulis yang sah menurut hukum (legal) yang
mengikat yang dapat dijadikan dasar untuk membagi hasil penjualan;
b)
TL berdasarkan Surat Edaran BI No SE 32/9/UPB tanggal 14 Mei 1999 tentang
Tatacara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum tidak
mempunyai kewenangan untuk melakukan pembagian proporsi tersebut.
Dengan demikian pembagian hasil penjualan aset tersebut kepada pihak terkait
tidak mempunyai dasar yang jelas. Hasil penjualan aset milik grup seharusnya
terlebih dahulu digunakan untuk melunasi outstanding kredit, mengingat sampai
dengan tanggal 30 April 2005 grup terkait masih mempunyai kewajiban sebesar
Rp52.433 juta.
Pembagian proporsi tersebut mengakibatkan pelunasan dana talangan yang
seharusnya bisa di peroleh dari dana tersebut menjadi tidak bisa direalisir.
Hal ini disebabkan TL dalam mengupayakan penarikan dana yang berasal dari
pihak terkait kurang memperhatikan aspek-aspek kewenangannya.
Kami akan merekomendasikan agar pembagian kepada pihak terkait senilai
Rp1.392,26 juta tersebut ditarik kembali oleh TL dan digunakan sebagai pengurang
kredit pihak terkait.
Tanggapan - TL memberikan tanggapan bahwa kesepakatan pembagian hasil
penjualan aset milik Grup dicapai oleh TL PT Bank Guna Internasional (DL) dan
Grup dengan alasan-alasan dan kronologi sebagai berikut:
a)
Ada surat dari kuasa hukum grup, Bpk Asmaun yang intinya meminta
pengembalian aset grup yang ada di PT Bank Guna Internasional (DL). TL PT
Bank Guna Internasional (DL) hanya menguasai aset Grup tersebut secara fisik
tetapi surat-surat bukti kepemilikannya ada pada Grup. Mengingat kondisi
tersebut di atas, TL PT Bank Guna Internasional (DL) berpendapat bahwa aset-
aset grup yang dikuasai TL PT Bank Guna Internasional (DL) tidak dapat dijualdan dimanfaatkan untuk pembayaran kepada TL PT Bank Guna Internasional
(DL), kecuali dengan adanya kerjasama dari Grup;
b)
Dengan pertimbangan bahwa jika TL PT Bank Guna Internasional (DL)
bersikeras tidak membagi kepada Grup, Grup tidak akan menyerahkan bukti
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 219/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 17 dari 22
kepemilikan aset, yang artinya pada akhirnya TL PT Bank Guna Internasional
(DL) tidak mendapat apa-apa dari aset Grup yang sudah dikuasai TL PT Bank
Guna Internasional (DL), TL PT Bank Guna Internasional (DL) melakukan
perundingan dengan Grup agar dapat dicapai win - win solution. Akhirnyatercapai kesepakatan tidak tertulis bahwa Grup akan menyerahkan bukti
kepemilikan asset kepada TL PT Bank Guna Internasional (DL) untuk dijual
dan hasilnya akan dibagi dengan rasio 40% untuk Grup dan 60% untuk TL PT
Bank Guna Internasional (DL). Kesepakatan tidak tertulis ini selanjutnya
diajukan kepada BI untuk persetujuan dan dijawab oleh BI dengan surat Nomor
31/242/UPPB/ADP tertanggal 5 Juni, 1998 yang intinya menyatakan bahwa
masalah pembagian tersebut merupakan wewenang TL PT Bank Guna
Internasional (DL);
c)
Didalam pelaksanaan pembagian, setelah adanya penjualan, Grup meminta
tambahan 10%, jadi Grup ingin menerima 50% dari hasil penjualan aset.
Setelah melalui perundingan Grup mau menurunkan tawaran menjadi 45%dan TL PT Bank Guna Internasional (DL) mendapat 55%;
d) Perlu kami tambahkan bahwa pembagian hasil penjualan aset Grup yang kami
lakukan bukan merupakan kompensasi antara jumlah kewajiban dan jumlah
tagihan dari debitur (misalnya deposito debitur yang ada di Bank). Ini justru
tambahan aset dari Grup atau dari luar Bank (yang memang tidak pernah
diberikan kepada PT Bank Guna Internasional (DL) secara sah, yaitu secara
fisik saja tanpa disertai surat-surat bukti kepemilikannya;
e)
Untuk aset Grup yang merupakan gedung Rawa Bening, terdapat fotokopi
pernyataan tertulis dari Grup mengenai pembagian hasil penjualan. Sedangkan
untuk gedung Gajah Mada, selain pernyataan tertulis dari Grup, kami juga
melampirkan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh kantor hukum Muchtar,Karuwin & Komar. Menurut hemat kami pendapat hukum tersebut dapat
diterapkan untuk pembagian hasil penjualan aset Grup secara keseluruhan;
f)
Berdasarkan hal-hal di atas, menurut kami TL berwenang melakukan
pembagian hasil penjualan aset milik Grup kepada Grup, karena aset-aset
tersebut bukan termasuk kekayaan PT. Bank Guna Internasional (DL).
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL melakukan penagihan bagi hasil penjualan
aset pihak terkait.
2) Penjualan Aset
Realiasi penjualan aset milik bank dalam periode likuidasi sampai dengan April
2005 adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 220/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 18 dari 22
dalam juta rupiah
No Uraian Nilai Jual Nilai Perolehan
1 Gedung 32.155,00 32.713,10
2 Kendaraan Bermotor 1.408,38 1.618,20
3 Inventaris Kantor 1.433,39 2.866,30
Total 34.996,77 36.657,60
TL dalam melakukan penjualan aset baik aset bank, aset milik Grup maupun barang
jaminan dilakukan dengan cara lelang umum, penjualan/penebusan oleh debitur
sendiri maupun melalui pihak ketiga seperti agen properti.
Dari hasil pemeriksaan berdasarkan dokumen yang diterima atas penjualan aset
bank kami tidak menemukan adanya hal-hal material yang dilaksanakan tidak
sesuai dengan ketentuan.
b. Pembayaran Kewajiban
Realisasi pembayaran kewajiban kepada Pemerintah berupa saldo debet dan DTR yang
telah dilakukan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah:
1) Realisasi Pembayaran kepada Pemerintah
dalam juta rupiah
Tanggal Keterangan Pembayaran Saldo
Total dana talangan I dan II 251.055,01
31-Okt-98 Pengembalian dana talangan 366,16
04-Nop-98 Pengembalian dana talangan 36.816.64
27-Nop-98 Pengembalian dana talangan 2.822,07
14-Des-98 Pengembalian dana talangan 108,84
Total pengembalian 40.113,71
11-Mar-99 Hasil pencairan aset 3.200,00
05-Apr-99 Hasil pencairan aset 6.078,32
26-Jul-99 Hasil pencairan aset 721,68
29-Des-99 Hasil pencairan aset 5.250,00
30-Des-99 Hasil pencairan aset 5.690,60
04-Feb-00 Hasil pencairan aset 7.250,00
21-Feb-00 Hasil pencairan aset 10.000,00
14-Apr-00 Hasil pencairan aset 6.450,0029-Ags-00 Hasil pencairan aset 6.300,00
29-Jan-01 Hasil pencairan aset 20.000,00
23-Apr-01 Hasil pencairan aset 10.000,00
28-Jun-01 Hasil pencairan aset 7.500,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 221/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 19 dari 22
27-Okt-01 Hasil pencairan aset 31,44
05-Okt-01 Hasil pencairan aset 7.468,56
21-Nop-01 Hasil pencairan aset 252,77
08-Jan-02 Hasil pencairan aset 4.747,23
28-Mei-03 Hasil pencairan aset 15.000,00
Total pencairan aset 115.940,60
Saldo total 95.000,70
Dikurangi Deposito TL Bank Guna
Internasional 46.300,00
Saldo Akhir 48.700,69
Dari data tersebut terlihat bahwa pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sebesar
Rp156.054,31 atau 62,16% dari seluruh kewajiban sebesar Rp251.055,01. Dengan
demikian posisi sisa dana talangan pemerintah dalam rangka pembayaran dana
deposan dari dana talangan tahap I dan II masih tersisa sebesar Rp95.000,69 atau37,84%. Apabila sisa dana talangan di atas dikurangi dana PT Bank Guna
Internasional (DL) yang berbentuk deposito Bank Mandiri senilai Rp46.300,00
maka sisa kewajiban PT Bank Guna Internasional (DL) kepada Pemerintah adalah
sebesar Rp48.700,69 atau 19,39%.
2) Realisasi Pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnya
dalam juta rupiah
Uraian Nilai
Kewajiban DPK per tanggal 1 November 1997 285.618,85
- Pembayaran dengan Dana Talangan I (68.671,73)
- Pembayaran dengan Dana Talangan II (140.224,20)
- Pembayaran dengan Dana Sendiri (46.284,75)
- Back To Back (22.573,65)
Total Pembayaran (277.754,33)
Sisa DPK per tanggal April 2005 7.864,52
Saldo dana pihak ketiga per tanggal 30 April 2005 terdiri atas :
dalam juta rupiah
JENIS REKENING Nilai
Tabungan Gunamas 210,10Giro 4.491,89
Deposito 3.162,52
Total Kewajiban DPK 7.864,52
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 222/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 20 dari 22
Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran kewajiban berdasarkan dokumen yang
diterima, kami tidak menemukan hal-hal material yang dilaksanakan tidak sesuai
dengan ketentuan
c.
Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional dari tanggal likuidasi sampai dengan tanggal 30 April 2005
adalah sebagai berikut:
dalam juta rupiah
No. Pos Biaya Jumlah
1 Biaya Gedung 4.328,10
2 Biaya Pegawai/ Honorarium 32.390,61
3 Biaya Pemeliharaan 710,84
4 Biaya operasional lainnya 8.575,76 Jumlah 46.005,31
Dari hasil pemeriksaan berdasarkan dokumen yang diterima atas biaya operasional kami
tidak menemukan adanya hal-hal material yang dilaksanakan tidak sesuai dengan
ketentuan.
d. Sisa Aset
Sisa aset per tanggal 31 Januari 2005 adalah sebagai berikut :
dalam juta rupiah
Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi
AKTIVA
Kas 9,32 9,32
Giro Pada Bank Lain 11.451,54 11.451,54
Penempatan Pada Bank Lain 46.300,00 46.300,00
Surat Berharga 710,63 710,63
Kredit yang Diberikan 70.341,65 13.408,26
Aktiva Tetap & Inventaris 241,22 65,65
Akumulasi Penyusutan (109,91)
Rupa-Rupa Aktiva 5.816,95 2.875,85
JUMLAH AKTIVA 134.761,40 74.821,25
Dari data tersebut terlihat bahwa dari nilai buku aset PT Bank Guna Internasional (DL)
per tanggal 31 Januari 2005 sebesar Rp134.761 juta nilai realisasinya adalah sebesar
Rp74.821,25 juta. Sementara itu jumlah kewajiban per tanggal 31 Januari 2005 adalah
sebesar Rp106.794,72 juta yang diantaranya sebesar Rp95.000,70 juta merupakan
kewajiban kepada Pemerintah.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 223/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 21 dari 22
Dengan demikian nilai realisasi sisa aset tersebut tidak mencukupi untuk melunasi
kewajiban kepada pemerintah sehingga apabila likuidasi dilakukan maka seluruh sisa
asset akan menjadi bagian untuk pelunasan kewajiban kepada Pemerintah.
Dari nilai buku aset sebesar Rp134.761,70 juta, bagian terbesar dari aset tersebut adalah
kredit yang diberikan sebesar Rp70.341 juta atau 52,20%. Kredit tersebut terbagi antara
terkait, tidak terkait dan sindikasi. Nilai dari kredit tersebut masing-masing adalah
sebesar Rp52.433 juta, Rp12.383 juta dan Rp5.525 juta. Dilihat dari prosentasenya
masing-masing adalah 74,55%, 17,60% dan 7,85%.
Dari hasil pemeriksaan atas sisa aset tersebut dapat ditemukan adanya kredit pihak
terkait sebesar Rp52.433 juta yang tidak jelas penyelesaiannya.
Temuan – Kr edit pihak terkait seni lai Rp52.433 ju ta tidak jelas penyelesaiannya
Dari nilai buku kredit yang diberikan sebesar Rp70.821 juta, diantaranya terdapat kredit
kepada pihak terkait dengan nilai buku sebesar Rp52.433 juta, dengan rincian sebagai
berikut:
dalam juta
rupiah
Nama Debitur Nilai Jaminan
PT Prasetia Pertiwi (Perumahan Tenjo) 17.128Tidak ada jaminan
PT Arta Buana Sakti (Perumahan Bumi Indah) 22.466Tidak ada jaminan
PT Aneka Jaya 10.749Tanah di Pasar kemis
dengan nilai Likuidasi
(appraisal) senilai Rp8.000
uta
Lainnya grup 2.090Tidak ada jaminan
Total 52.433
Dari data tersebut di atas terlihat hanya PT Aneka Jaya yang mempunyai jaminan
sedangkan kredit lainnya tidak dilindungi oleh jaminan yang memadai.
Menurut penjelasan Ketua TL, TL PT Bank Guna Internasional (DL) telah melakukan
usaha agar kredit tersebut dapat diselesaikan namun karena tidak adanya niat baik dari
pihak terkait sehingga sampai pemeriksaan berakhir kredit ini belum diselesaikan.
Tim BPK-RI telah melakukan konfirmasi dengan pihak yang mewakili ketiga
perusahaan tersebut pada tanggal 5 Juli 2005 dan mendapatkan komitmen dari mereka
untuk memberikan jaminan tambahan berupa tanah di Bumi Indah yang nilainya cukup
memadai berdasarkan nilai NJOP-nya untuk menyelesaikan kredit tersebut.Untuk menyakini eksistensinya, Tim BPK-RI telah melakukan peninjauan terhadap
aset yang direncanakan akan diserahkan pada tanggal 8 sampai 10 Juli 2005. Aset yang
direncanakan untuk diserahkan adalah tanah pada Proyek Bumi Indah seluas 33,6 Ha.
Nilai NJOP atas tanah tersebut bervariasi antara Rp82.000 sampai dengan Rp285.000
per meter.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 224/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Guna Internasional (DL) Halaman 22 dari 22
Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian negara karena kewajiban PT Bank Guna
Internasional (DL) kepada Pemerintah per tanggal 30 April 2004 sebesar Rp95.000 juta
tidak dapat dilunasi. Salah satu sumber pembayarannya berasal dari pelunasan kredit
tersebut.
Tanggapan - Berdasarkan pertemuan antara BPK-RI, TL dan pihak yang mewakili
pihak terkait, TL PT Bank Guna Internasional (DL) telah menindaklanjuti dengan
mendapatkan fotokopi sertifikat tanah yang direncanakan sebagai tambahan jaminan
kredit pihak terkait. TL PT Bank Guna Internasional (DL) telah menghubungi
notaris/PPAT untuk mengecek keabsahan dan mengukur ulang melalui Badan
Pertanahan Nasional (BPN). TL juga telah menghubungi independent appraisal untuk
menila tambahan aset jaminan tersebut. Salah satu kendala yang menghambat upaya
pengecekan dan penilaian adalah pihak terkait belum dapat memberikan sertifikat asli
dari tanah tersebut karena persyaratan dalam rangka pengecekan tanah di BPN adalah
menyerahkan sertifikat asli. TL PT Bank Guna Internasional telah mengupayakan agar
segera dapat diserahkan sertifikat tersebut.
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL melakukan penagihan secara intensif kepada
pihak terkait maupun pihak tidak terkait dan atau meminta debitur yang bersangkutan
memberikan jaminan yang memadai.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 225/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR SINGKATAN
BDL : Bank Dalam Likuidasi
BI : Bank Indonesia
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPK-RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
DL : Dalam Likuidasi
KAP : Kantor Akuntan Publik
NAL : Neraca Akhir Likuidasi
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
TPK : Tindak Pidana Korupsi
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 226/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK INDUSTRI
(DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01.E/XII/02/2006
Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 227/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 4
2. Tujuan Pemeriksaan 4
3. Sasaran Pemeriksaan 4
4. Metodologi Pemeriksaan 45. Jangka Waktu Pemeriksaan 5
6. Obyek Pemeriksaan 5
BAB II GAMBARAN UMUM 6
1. Penetapan Status BDL 6
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi 6
3. Jumlah BLBI yang Diterima 7
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 7
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 7
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 7
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997) 8
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 24 Mei 2003 (Neraca Akhir
Likuidasi/NAL) 9
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005 12
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 14
1. Sistem Pengendalian Intern 14
a. Lingkungan Pengendalian 14
b. Pengendalian Pengamanan 14
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan
BLBI 15
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 228/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
Halaman
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 15
a. Realisasi Pencairan Aset 15
b. Pembayaran Kewajiban 24
c. Biaya Operasional 24
d. Sisa Aset 26
DAFTAR SINGKATAN
LAMPIRAN
1. PT Bank Industri (DL) Daftar Debitur yang Ditangani Pengacara
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 229/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 1 dari 24
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK INDUSTRI (DALAM LIKUIDASI)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas
pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Industri (Dalam
Likuidasi/DL).
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut:
1.
Sistem Pengendalian Intern
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada PT Bank Industri (DL) tidak dapat diandalkan, karena beberapa hal.
Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai, di
antaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan
pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang
secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank Industri (DL) dalam
melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan.
Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TLselama periode kerjanya.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang ditujukan ke TL untuk ditindaklanjuti
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya
operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL).
a.
Realisasi Pencairan Aset
Dari jumlah aset sebesar Rp634.905.863.833,00 sesuai dengan Neraca Penutupan
tanggal 31 Oktober 1997, realisasi pencairan aset yang telah dilakukan oleh TL PT
Bank Industri (DL) sampai dengan tanggal 30 April 2005 berjumlah
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 230/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 2 dari 24
Rp318.336.459.424,00 berupa penagihan kredit sebesar Rp289.539.700.864,00 dan
penjualan aktiva tetap sebesar Rp28.796.758.560,00.
Terkait hal tersebut, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1)
Terdapat pembayaran success fee kepada pengacara yang melebihi ketentuan
sebesar 20%;
2)
Terdapat penghapusan pinjaman eks direksi sebesar Rp1.006.000.000,00; dan
3) Terdapat penghapusan pinjaman piutang kepada debitur melebihi 25%.
b. Pembayaran Kewajiban
Dari kewajiban BLBI sebesar Rp511.470.229.327,00 sampai dengan tanggal 30 April
2005, pembayaran kewajiban yang telah dilakukan adalah sebesar
Rp279.124.000.000,00, sehingga mempunyai sisa kewajiban BLBI sebesar
Rp232.346.229.327,00.
Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh TL PT Bank
Industri (DL), kami tidak menemukan permasalahan yang material.
c.
Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar
Rp48.480.625.181,00. Terkait hal ini, kami menemukan dasar pembayaran honor TL
yang ditetapkan oleh RUPS untuk periode Desember 1997 sampai dengan April 2005
melebihi ketentuan yang ditetapkan BI.
d.
Sisa Aset
Nilai buku sisa aset PT Bank Industri (DL) sesuai dengan Laporan Keuangan Intern
yang belum diaudit per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp113.797.443.390,00.
Terkait hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 231/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 3 dari 24
4. Saran BPK-RI
Atas pemeriksaan pada PT Bank Industri (DL), BPK–RI memberikan saran agar TL PT
Bank Industri (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan pembayaran success fee kepada pengacara
yang melebihi ketentuan sebesar 20%, penghapusan pinjaman eks direksi, dan penghapusan
pinjaman piutang kepada debitur melebihi 25%, serta dasar pembayaran honor TL yang
melebihi ketentuan yang ditetapkan BI.
Jakarta Desember 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung jawab Audit
Haryanto Suwondo
NIP.240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 232/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 4 dari 24
BAB I
PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Industri (DL) adalah:
a.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
b.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Industri (DL) adalah untuk
memastikan dan mengetahui bahwa:
a.
Realisasi aset melalui penagihan dan penjualan telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Industri (DL) sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
c.
Sisa aset PT Bank Industri (DL) yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah
berakhirnya proses likuidasi, dan
d.
Terdapat indikasi penyimpangan dalam realisasi aset melalui penagihan dan penjualan
serta pembayaran kewajiban PT Bank Industri (DL) termasuk biaya operasional PT
Bank Industri (DL).
3.
Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI PT Bank Industri (DL) adalah:
a. Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan aset;
b.
Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan tersebut
termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.
4.
Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a.
Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayaran
kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;
b.
Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;
c. Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan
aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 233/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 5 dari 24
d. Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan
aset dan pembayaran kewajiban;
e. Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan atau
pejabat yang berkompeten.
5.
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 8 Juni 2005 sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.
6. Obyek Pemeriksaan
PT Bank Industri (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 234/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 6 dari 24
BAB II
GAMBARAN UMUM
1.
Penetapan Status BDL
Bank Industri dilikuidasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor
535/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 tentang Pencabutan Ijin Usaha PT Bank
Industri.
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi
Berdasarkan RUPSLB PT Bank Industri (DL) tanggal 24 November 1997 sesuai Berita
Acara RUPSLB PT Bank Industri Nomor 153 yang dibuat dihadapan Notaris Purbandari,
SH. Tanggal 24 November 1997 susunan TL PT Bank Industri (DL) adalah sebagai berikut:
Ketua : Jusuf Kartadibrata SE,MA.
Wakil Ketua : Sofyan Latief, SH.
Anggota : Warsito Sanyoto, SH.
Warsito Sanyoto, SH. mengundurkan diri sebagai anggota TL pada tanggal 9 Januari 2001
dan Sofyan Latief, SH mengundurkan diri sebagai wakil ketua TL pada tanggal 1 Oktober
2001.
Dengan pengunduran diri tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2001 TL. Tobing diangkat
menjadi anggota TL berdasarkan Surat Keputusan (SK) TL Nomor SK.TLBI.302.VI.2001
tanggal 5 Juni 2001. Selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 4/2/DGS/DPIP tanggal 14
Februari 2002, BI menunjuk secara resmi TL. Tobing dan Bambang Irawan, SH sebagai
anggota TL PT Bank Industri (DL) sehingga susunan TL menjadi:
Ketua : Jusuf Kartadibrata SE, MA.
Anggota : TL. Tobing
Anggota : Bambang Irawan, SH.
Pada tanggal 22 Juli 2003 Sdr. Jusuf Kartadibrata SE, MA yang menjabat sebagai Ketua TL
meninggal dunia. Sesuai rekomendasi Nomor SR.TLBI.206.XI.03 tanggal 5 November
2003 maka Sdr. Jamaslin Purba, SH diangkat sebagai anggota Tim Likuidasi PT Bank
Industri (DL) sehingga susunan Tim Likuidasi menjadi:
Ketua : TL. Tobing
Wakil Ketua : Bambang Irawan, SH.
Anggota : Jamaslin Purba, SH.
Susunan TL ini telah mendapat penetapan pengadilan tanggal 17 November 2003.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan
Direktur BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir tanggal
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 235/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 7 dari 24
24 November 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Mei 2003. Namun
karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat
diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL. Dengan
demikian, keberadaan Tim Likuidasi PT Bank Industri tidak sesuai dengan ketentuan,meskipun telah ada penetapan dari pengadilan tanggal 17 November 2003.
3. Jumlah BLBI yang Diterima
Jumlah BLBI yang diterima oleh PT Bank Industri (DL) pada saat cessie dari BI kepada
Pemerintah adalah sebesar Rp511.470.229.327 dengan rincian Saldo Debet sebesar
Rp232.346.229.327,00 dan Dana Talangan Rupiah (DTR) sebesar Rp279.124.000.000,00
4.
Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
Tidak ada akta pengikatan yang dilakukan bank dengan BI dan tidak ada jaminan yang
diberikan bank kepada BI baik yang bersumber dari DTR maupun Saldo Debet.
5.
Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban PemerintahBLBI yang diberikan kepada PT Bank Industri (DL) telah dialihkan kepada Pemerintah
sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6
Februari 1999 dan akta cessie antara Direksi BI dan Ketua BPPN No. 66 tanggal 22
Februari 1999. Sesuai dengan akta cessie yang dibuat dihadapan Notaris Mudofir Hadi, SH.
jumlah BLBI yang dialihkan per posisi tanggal 29 Januari 1999 adalah sebesar
Rp511.470.229.327,00.
6.
Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005
Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh PT Bank Industri (DL) sampai dengan
tanggal 30 April 2005, adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Jenis BLBI Jumlah Kewajiban Pembayaran Sisa
Saldo Debet 232.346.229.327,00 0,00 232.346.229.327,00
Dana Talangan Rupiah 279.124.000.000,00 279.124.000.000,00 0,00
Dana Talangan Valas 0,00 0,00 0,00
Jumlah 511.470.229.327,00. 279.124.000.000,00 232.346.229.327,00
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang dibayar telah mencapai 54,57%
dari total kewajiban BLBI.
7.
Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997)
Posisi Keuangan PT Bank Industri (DL) per tanggal 31 Oktober 1997 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Prasetio Utomo & Co. sesuai dengan Laporan
Auditor Independen Prasetio, Utomo & Co Nomor 30499 tanggal 27 Februari 1999,
adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 236/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 8 dari 24
dalam rupiah
Uraian Saldo Penutupan Saldo Setelah
Verifikasi
AKTIVA
Kas 9.454.879.086 9.454.879.086
Giro pada Bank Lain 12.819.951.301 12.819.951.301
Surat Berharga 3.861.190.000 3.861.190.000
Kredit yang Diberikan 596.807.166.073 231.846.983.864
Cadangan Penghapusan Kredit (15.665.057.303) (15.665.057.303)
Penyertaan Saham 20.895.000 4.894.702
Aktiva Tetap 13.216.530.052 12.936.133.171
Aktiva Lainnya 14.390.309.624 3.126.109.624
Total 634.905.863.833 258.385.084.445
PASIVA
Simpanan:
-Giro 16.159.001.848 16.159.001.848
-Tabungan 38.618.967.316 38.618.967.316
-Deposito Berjangka 215.364.772.724 215.364.772.724
Hutang Pajak 1.260.208.598 1.260.208.598
Pinjaman yang Diterima 6.029.547.469 6.029.547.469
Giro pada BI 232.334.934.263 232.334.934.263
Kewajiban Lainnya 37.641.106.472 37.641.106.472
Pinjaman Subordinasi 296.300.000.000 296.300.000.000
Ekuitas 25.000.000.000 25.000.000.000
Rugi (233.802.674.857) (610.323.454.245)
Total 634.905.863.833 258.385.084.445
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 237/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 9 dari 24
8. Posisi Keuangan Bank Tanggal 24 Mei 2003 (Neraca Akhir Likuidasi/NAL)
Posisi keuangan PT Bank Industri (DL) tanggal 24 Mei 2003 (NAL) sesuai dengan Laporan
Auditor Independen Doly Bambang Sudarmaji atas Penerapan Prosedur yang disepakati
terhadap akun-akun dalam Neraca Likuidasi periode tanggal 31 Oktober 1997 sampai
dengan tanggal 24 Mei 2003 maka Neraca Likuidasi adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Neraca Likuidasi Per Tanggal 24-Mei-03Uraian
Nilai Buku Nilai Realisasi
AKTIVA
Kas - -
Giro pada Bank lain 2.865.031.429 2.865.031.429
Penempatan pada Bank lain 72.165.256.857 72.165.256.857
Efek (Surat-Surat Berharga) - -
Cadangan Penyisihan Penghapusan - -
Kredit yang Diberikan 46.981.488.295 36.475.896.627
Cadangan Penghapusan Kredit - -
Penyertaan Saham 5.000.000 -
Cadangan Penyisihan Penghapusan - -
Aktiva Tetap 542.627.624 40.000.000
Akumulasi Penyusutan (542.627.624) -
Aktiva Lain-Lain 698.799.386 164.332.426
Jumlah Aktiva 122.715.575.967 111.710.517.339
PASIVA
SIMPANAN
Giro:
-Pihak Terkait 1.305.130.190 1.305.130.190
-Bukan Pihak Terkait 791.259.151 791.259.151
Tabungan:
-Pihak Terkait 12.371.125 12.371.125
-Bukan Pihak Terkait 479.195.109 479.195.109
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 238/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 10 dari 24
dalam rupiah
Neraca Likuidasi Per Tanggal 24-Mei-03Uraian
Nilai Buku Nilai Realisasi
Deposito:
-Pihak Terkait 15.399.995.000 15.399.995.000
-Bukan Pihak Terkait 119.762.756 119.762.756
Antar Bank Pasiva
-Giro - -
-Tabungan - -
-Deposito - -
Kewajiban kepada Pemerintah 238.346.221.327 238.346.221.327
Kewajiban kepada Bank Indonesia 289.548.800.000 289.548.800.000
Kewajiban Lain-Lain 11.064.327.618 11.064.327.618
Kewajiban Diestimasi 11.739.338.500 11.739.338.500
Jumlah Kewajiban 568.806.400.776 568.806.400.776
MODAL 25.000.000.000 25.000.000.000
SALDO LABA (RUGI)
Laba / Rugi Ditahan (247.392.625.800) (247.392.625.800)
Laba / Rugi Tahun Lalu (s.d Awal
Likuidasi)
13.589.950.943 13.589.950.943
Saldo Rugi Ditahan (233.802.674.857) (233.802.674.857)
Koreksi Laba / Rugi Tahun Lalu (s.d Awal
Likuidasi)
(284.359.047.562) (295.364.106.190
Laba/Rugi Tahun Berjalan (s.d Awal
Likuidasi)
47.070.897.610 (47.070.897.610)
Saldo Rugi Ditahan (237.288.149.952) (248.293.208.580)
Jumlah Modal (446.090.824.809) (457.095.883.437)
Jumlah Kewajiban dan Modal 122.715.575.967 111.710.517.339
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 239/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 11 dari 24
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005
Posisi Keuangan PT Bank Industri (DL) per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan Laporan
Keuangan Intern yang belum diaudit oleh KAP adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
URAIAN Per Tanggal 30-Apr-05
Nilai Buku Nilai Realisasi
AKTIVA
1. Kas - -
2. Giro pada Bank Lain 6.998.992.982,00 6.998.992.982,00
3. Penempatan pada Bank Lain 72.000.000.000,00 72.000.000.000,00
4. Efek (Surat-Surat Berharga) - -
Cadangan Penyisihan Penghapusan - -
5. Kredit yang Diberikan 34.729.787.415,00 31.782.382.323,00
Cadangan Penghapusan Kredit - -
6. Penyertaan Saham 5.000.000,00 -
Cadangan Penyisihan Penghapusan - -
7. Aktiva Tetap 542.627.624,00 40.000.000,00
Akumulasi Penyusutan (542.627.624,00) -
8. Aktiva Lain-Lain 3.526.637.557,00 2.976.068.085,00
JUMLAH AKTIVA 117.260.417.954,00 113.797.443.390,00
PASIVA
1. SIMPANAN
a. Giro
- Pihak Terkait 1.305.476.026,00 1.305.476.026,00
- Bukan Pihak Terkait 658.089.811,00 658.089.811,00
b. Tabungan
- Pihak Terkait 12.371.125,00 12.371.125,00
- Bukan Pihak Terkait 28.095.388,00 28.095.388,00
c. Deposito
- Pihak Terkait 15.399.995.000,00 15.399.995.000,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 240/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 12 dari 24
dalam rupiah
URAIAN Per Tanggal 30-Apr-05
Nilai Buku Nilai Realisasi
- Bukan Pihak Terkait 55.435,00 55.435,00
2. ANTAR BANK PASIVA
a. Giro - -
b. Tabungan - -
c. Deposito - -
3. Kewajiban Kepada Pemerintah 238.346.229.327,00 238.346.229.327,00
4. Kewajiban Kepada Bank Indonesia 289.548.800.000,00 289.548.800.000,00
5. Kewajiban Lain-Lain 11.060.280.214,00 11.060.280.214,00
6. Kewajiban Diestimasi 13.366.102.250,00 13,366,102,250,00
JUMLAH KEWAJIBAN 569.725.494.576,00 569.725.494.576,00
7. Modal 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
8. Saldo Laba (Rugi)
Laba (Rugi) Ditahan (247.392.625.800,00) (247.392.625.800,00)
Laba (Rugi) Thn Lalu (s.d. Awal Likuidasi) 13.589.950.943,00 13.589.950.943,00
Saldo Rugi Ditahan (233.802.674.857,00) (233.802.674.857,00)
Koreksi Laba/Rugi Tahun Lalu (s.d.
Awal Likuidasi)
(286.101.859.480,00) (289.564.834.044,00)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Sejak
Awal Likuidasi)
42.439.457.715,00 42.439.457.715,00
SALDO RUGI DITAHAN (243.662.401.765,00) (247.125.376.329,00)
JUMLAH MODAL (452.465.076.622,00) (455.928.051.186,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL 117.260.417.954,00 113.797.443.390,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 241/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 13 dari 24
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1. Sistem Pengendalian Intern
Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian
dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring menunjukkan masih adanya kelemahan
dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian berikut:
a.
Lingkungan Pengendalian
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan
pengendalian pada PT Bank Industri (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur
manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, TL pada akhir masa tugas bertanggung jawab
kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada
umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta
tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori
macet.
Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT
Bank Industri (DL), mengingat nilai kewajibannya kepada Pemerintah berupa saldo
debet masih lebih besar dari harta yang ada. Dari sisi ketentuan perusahaan, harta
tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada
Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang
masih ada.
Dengan kondisi ini, TL PT Bank Industri (DL) kurang memahami bahwa harta yang
masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan
TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya,
pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL
sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT Bank
Industri (DL) kepada Negara.
b.
Pengendalian Pengamanan
Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank
Industri (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Pihak BI selama ini hanya
memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran ke Negara dari PT Bank Industri
(DL).
Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang
memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan
pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 242/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 14 dari 24
Pelaksanaan audit selama ini di TL yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan
untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan TL.
Audit yang dilakukan BPK-RI terhadap TL PT Bank Industri (DL) adalah saat audit
investigasi BLBI di tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 hingga tahun 2005,
tidak ada pengawasan yang memadai terhadap kinerja TL.
2.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan BLBI
Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
a. Realisasi Pencairan Aset
Sesuai dengan tugas pokok TL yang diatur dalam peraturan pemerintah yaitu untuk
membayar kewajiban dan melakukan pencairan aset baik melalui penagihan kreditmaupun penjualan harta tetap dan inventaris bank. Pencairan aset yang telah dilakukan
oleh TL PT Bank Industri (DL) dari tahun 1998 sampai dengan tanggal 30 April 2005
adalah penagihan kredit sebesar Rp289.539.700.864,00 dan penjualan harta tetap dan
inventaris bank sebesar Rp28.796.758.560,00.
1) Penagihan Kredit
Saldo kredit yang diberikan per tanggal 31 Oktober 1997 adalah sebesar
Rp222.775.740.237,00. Sampai dengan tanggal 30 April 2005 pembayaran yang
diterima oleh TL PT Bank Industri (DL) adalah sebesar Rp289.539.700.864,00
dengan penghapusan kredit sebesar Rp2.812.119.553,00, sehingga saldo
outstanding per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp34.729.787.415,00, dengan
rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
Outstanding Per
31-Okt-97
Pembayaran Penghapusan Outstanding Per
30-Apr-05
Kredit
Pihak
Terkait 46.726.666.778,00 23.147.780.469,00 59.241.786,00 23.519.644.523,00
Kredit
Pihak
Ketiga 176.049.073.459,00 162.086.052.800,00 2.752.877.767,00 11.210.142.892,00
Jumlah 222.775.740.237,00 185.233.833.269,00 2.812.119.553,00 34.729.787.415,00
Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit yang dilakukan oleh TL PT Bank
Industri (DL) ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 243/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 15 dari 24
a) Temuan - Terdapat Pembayaran Success Fee kepada Pengacara yang
Melebihi Ketentuan Sebesar 20%
TL PT Bank Industri (DL) dalam tugasnya juga menggunakan jasa konsultan
hukum dan pengacara untuk menangani sebagian penagihan kredit. Kantor
pengacara yang digunakan antara lain Dumoli Simanjuntak dan Rekan, Amir
Nasution dan Association, L.A.R.S & Partners, dan Rustriandi Adidana
Christofer Chairil.
Dalam surat Penawaran Penanganan Perkara Nomor SR.TLBI.067.II.2004 dari
PT Bank Industri (DL) kepada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum
Dumoli Simanjuntak SH dan rekan tanggal 16 Februari 2004 disebutkan bahwa
lawyer fee yang diberikan adalah sebesar 10% dari total tagihan (outstanding )
debitur dan/atau maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
untuk tiap perkara jika total outstanding lebih dari Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah). Sedangkan success fee yang diberikan adalah sebesar 20%
dari nilai yang berhasil ditagih dari debitur dengan ketentuan bahwa total biaya
yang dikeluarkan untuk lawyer fee dan success fee adalah maksimal sebesar
30% dari total outstanding .
Sedangkan untuk Konsultan Hukum Amir Nasution dan Rekan besarnya
success fee sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penanganan Perkara antara
Amir Nasution & Associates dengan PT Bank Industri (DL) tanggal 23 Oktober
2001 adalah sebesar 10% dari hasil neto yang diperoleh Tim Likudasi, dalam
arti setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan oleh TL termasuk uang
muka yang telah diterima oleh Konsultan Hukum. Perjanjian kerja sama ini
diamandemen pada tanggal 10 Juli 2002 sehingga besarnya Success Fee untuk
kantor konsultan adalah sebagai berikut:
(1) Apabila terjadi perdamaian di mana pihak debitur membayar kewajiban
kepada PT Bank Industri (DL), maka pihak pertama berkewajiban
membayar success fee kepada pihak kedua sebesar 15% (lima belas persen)
dari jumlah yang dibayarkan debitur kepada PT Bank Industri (DL);
(2)
Atas jaminan yang dilakukan proses eksekusi, maka apabila hasil
pelelangan terhadap jaminan tersebut mencapai nilai Rp250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah) atau lebih, maka TL berkewajiban
memberikan success fee kepada konsultan hukum sebesar 10% (sepuluh
persen) dari hasil pelelangan tersebut.
Pada tanggal 1 Juli 2003 atas perjanjian tersebut diadendum, dengan
perubahan-perubahan antara lain sebagai berikut:
Pasal 4:
Dalam hubungannya dengan permintaan biaya dan success fee yang harus
dikeluarkan, TL dan Konsultan Hukum sepakat membagi perkara-perkara
kredit macet dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 244/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 16 dari 24
(a) Kelompok yang penanganannya langsung melalui tahapan permohonan
eksekusi pengadilan;
(b) Kelompok yang penanganannya melalui jalur gugatan secara perdata ke
pengadilan; dan
(c)
Kelompok perkara mengenai permasalahan hukum lainnya seperti
melakukan gugatan dan atau menjadi pihak tergugat dalam suatu
permasalahan.
Pasal 7:
(a)
Terhadap perkara-perkara tersebut Pasal 4a di atas apabila terjadi
perdamaian di mana pihak debitur membayar kewajibannya kepada PT
Bank Industri (DL), maka PT Bank Industri (DL) berkewajiban
membayar success fee kepada konsultan hukum sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari jumlah yang dibayarkan debitur;
(b)
Terhadap perkara tersebut pada Pasal 4a di mana atas jaminan yang
telah dieksekusi dilakukan proses lelang, maka PT Bank Industri (DL)
berkewajiban membayar success fee kepada konsultan hukum sebesar
30% dari hasil pelelangan tersebut;
(c) Terhadap perkara tersebut pada Pasal 4c, maka besarnya success fee
sebagai pembayaran jasa atas penanganan perkara dan penyelesaian
kredit macet adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besarnya
perolehan penagihan dan atau dari besarnya kerugian yang dihindari
oleh TL atas Gugatan Pihak Ketiga;
(d)
Pembayaran success fee sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) di atas sudah termasuk lawyer fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari outstanding dan atau maksimal sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) untuk tiap perkara jika total outstanding lebih
dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran fee untuk tahun 2004 dan 2005 setelah
dikurangi dengan biaya operasional yang terdapat dalam penagihan, diketahui
terdapat pembayaran success fee yang melebihi 20% dengan rincian sebagai
berikut:
dalam rupiah
Persetujuan
Pengeluaran BiayaDebitur Lawyer Hasil Penjualan/
Lelang
Tarif Success Fee
Tgl Nilai
Success
Fee
(%)
PT. Perindo
Darmajaya
Dumoli
Simanjuntak &
Rekan
599.979.114,00 30%179.993.734,00
18-Mei-
2005129.993.734,00 22
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 245/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 17 dari 24
PT. Gelora
Harapan
Amir Nasution
& Associates237.051.547,00 30%
71.115.464,00
05-Apr-
200571.115.464,00 30
PT. Vibato
Gemilang
Amir Nasution
& Associates950.000.000,00 30%
285.000.000,00
12-Apr-
2005285.000.000,00 30
PT. Kreasi
Dianplas
Amir Nasution
& Associates850.000.000,00 30%
255.000.000,00
5-Nov-
2004255.000.000,00 30
2.637.030.661,00 791.109.198,00 741.109.198,00
Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kerja TL yang ditandatangani oleh semua
TL pada tanggal 8 Agustus 2000 butir 6 mengenai penagihan kredit atau
perolehan aset dengan menggunakan law office atau pihak ketiga disebutkan
bahwa TL dapat menggunakan jasa law office (harus selektif) atau pihak ketiga
untuk melakukan penagihan kredit atau perolehan aset yang tidak dapat
ditangani sendiri. Tarif success fee yang berlaku umum untuk lawyer di luar biaya pengadilan adalah setinggi-tingginya 20% dari hasil yang tertagih di
samping lawyer-fee dan biaya operasional (out of pocket expenses).
Adanya pembayaran success fee yang melebihi 20% tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja TL.
Tanggapan - Terhadap masalah tersebut, TL PT Bank Industri (DL)
memberikan tanggapan sebagai berikut:
Pada prinsipnya TL PT Bank Industri (DL) menyetujui penerapan Pedoman
Pelaksanaan Likuidasi dan sudah diterapkan sejak 1997 sampai dengan tanggal
25 November 2002 yaitu dengan memberikan fee kepada pengacara sebesar:
10% bila penyelesaian perkara melalui lelang, dan
15% bila penyelesaian perkara dengan cara negosiasi.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/1999 dan Surat Keputusan
(SK) Direksi BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999, antara lain
dinyatakan bahwa masa kerja TL adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
selama 6 (enam) bulan. Pada masa perpanjangan tersebut, penjualan aset
dilakukan secara lelang. Berdasarkan pengalaman TL selama ini, fee kepada
pengacara sebesar 20% sesuai pedoman di atas akan sulit dilaksanakan untuk
transaksi lelang mengingat pajak-pajak lelang minimal sebesar 16,5%, sehingga
total fee pengacara minimal mencapai 36,5%. Sejak November 2003 TL PT
Bank Industri (DL) menempuh kebijakan membayar fee pengacara untuk
transaksi lelang sebesar 15% dan untuk penagihan secara langsung sebesar 30%.
Saran - BPK–RI memberikan saran agar TL PT Bank Industri (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan pembayaran success fee kepada
pengacara yang melebihi ketentuan sebesar 20%.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 246/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 18 dari 24
b) Temuan - Terdapat Penghapusan Pinjaman eks Direksi Sebesar
Rp1.006.000.000,00
Sesuai dengan memo intern TL PT Bank Industri (DL) Nomor
MI.TLBI.019AX.2002 tanggal 10 Oktober 2002 disebutkan bahwa untuk
seluruh pinjaman karyawan yang sumber pembayarannya berasal dari gaji yang
diberikan oleh PT Bank Industri (DL) dinyatakan write off . Dan bila terjadi
pembayaran di kemudian hari maka akan dibukukan kepada komponen
pendapatan PT Bank Industri (DL).
Sampai dengan tanggal 30 April 2005 penghapusan yang dilakukan atas
pinjaman direksi dan karyawan tersebut adalah sebesar Rp5.489.532.002,00,
dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
No Kantor Cabang
Outstanding Per
31-Okt-97Pembayaran Penghapusan
1 Cabang KPO 6.426.181.496,00 1.359.197.879,00 5.066.983.617,00
2
Cabang Gajah
Mada 226.501.910,00 89.715.648,00 136.786.262,00
3
Cabang Panglima
Polim 234.593.808,00 72.755.990,00 161.837.818,00
4 Cabang Bandung 150.029.910,00 42.585.743,00 107.444.167,00
5 Cabang Surabaya 58.305.916,00 41.825.778,00 16.480.138,00
Jumlah 7.095.613.040,00 1.606.081.038,00 5.489.532.002,00
Dari pinjaman yang dihapuskan sebesar Rp5.489.532.002,00 ternyata sebesar
Rp1.006.000.000,00 merupakan pinjaman ke Direksi pada kantor Cabang KPO.
Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja TL
yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 2000 oleh semua TL. Pada butir 3
pedoman tersebut antara lain dinyatakan bahwa atas kredit yang diberikan
kepada pihak yang terkait yang turut serta menjadi penyebab ambruknya bank,
tidak dapat diberikan discount .
Selain itu dalam Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999
disebutkan bahwa pengurus bank adalah direksi dan dewan komisaris bagi bank
yang berbentuk hukum perseroan terbatas atau yang dipersamakan dengan itu bagi bank yang berbentuk hukum koperasi atau perusahaan daerah, atau
pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, sehingga
direksi merupakan pihak yang terkait dengan bank.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 247/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 19 dari 24
Adanya penghapusan pinjaman kepada eks direksi tersebut mengakibatkan
berkurangnya kemampuan PT Bank Industri (DL) untuk melunasi kewajiban
kepada Negara sebesar Rp1.006.000.000,00.
Tanggapan - TL PT Bank Industri (DL) memberikan tanggapan sebagai berikut:
Pada saat dilakukan verifikasi secara administrasi sebenarnya pinjaman
karyawan sudah di write off namun pada pelaksanaannya TL PT Bank Industri
(DL) tetap melakukan hal-hal sebagai berikut:
(1)
Setelah penutupan bank, TL tetap menagih atau membuat somasi baik
kepada karyawan maupun Direksi dan Komisaris;
(2) Satu-satunya sumber pembayaran pinjaman karyawan adalah dari potongan
gaji semasa menjadi karyawan PT Bank Industri dan mayoritas karyawan
sudah kesulitan mencari pekerjaan, maka TL membuat kebijakan intern
untuk penghapusan tersebut akan tetapi kebijaksanaan tersebut hanya
secara administrasi dan proses penagihan tetap dilaksanakan. Hasil penagihan tersebut telah mencapai Rp1.606.081.038,00;
(3) Kepada Direksi/Dewan Komisaris tidak diberikan surat lunas, kecuali bagi
mereka yang melakukan pembayaran penuh. Dengan demikian TL telah
melakukan penagihan semaksimal mungkin.
Saran - BPK–RI memberikan saran agar TL PT Bank Industri (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan penghapusan pinjaman eks direksi.
c) Temuan - Terdapat Penghapusan Piutang kepada Debitur Melebihi 25%
TL PT Bank Industri (DL) dalam tugasnya telah mengupayakan penagihan
kepada debitur. Dalam rangka penagihan kepada debitur selama tahun 2000-
2005 TL PT Bank Industri (DL) telah memberikan discount lebih dari 25%
kepada beberapa debitur dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
Debitur Outstanding
31 Okt.97
Verifikasi Pembayaran Penghapusan
%
1 2 3 4 5=2-4 6=5:2
PT Flora
Ariesta 270.171.670,00 270.171.670,00 160.000.000,00 110.171.670,00 41
CV Mandiri
Perkasa 160.852.662,00 160.852.662,00 100.000.000,00 60.852.662,00 38
PT Makmur257.366.495,00 190.968.400,00 112.366.495,00 78.601.905,00 31
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 248/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 20 dari 24
dalam rupiah
Debitur Outstanding
31 Okt.97
Verifikasi Pembayaran Penghapusan
%
1 2 3 4 5=2-4 6=5:2
Intergarindo
H Memed
M. Yamiin 106.889.262,00 106.889.262,00 75.215.000,00 31.674.262,00 30
Kiekie
Sutedja 732.899.110,00 732.899.110,00 520.894.177,00 212.004.933,00 29
PT Ital
Frans MFI 630.190.000,00 630.190.000,00 425.000.000,00 205.190.000,00 33
Jumlah 698.495.432,00
Hal ini tidak sesuai dengan butir 3.1 sampai dengan 3.4 Pedoman Pelaksanaan
Kerja TL yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 2000 oleh semua TL
yang antara lain menyatakan bahwa discount atau penghapusan dimungkinkan
untuk diberikan berdasarkan keputusan masing-masing TL BDL dengan
pertimbangan sebagai berikut:
(1) Pertimbangan yang bersifat ekonomis menjadi penting apabila upaya
hukum melalui jalur hukum akan memakan biaya yang lebih besar dan
jangka waktu yang panjang ditambah adanya unsur ketidakpastian;
(2) Kemampuan debitur atau keadaan perusahaan debitur untuk dapat
membayar kewajibannya serta status dan nilai agunan;
(3) Pada dasarnya pemberian discount/penghapusan untuk bunga pinjaman
dimungkinkan. Discount /penghapusan terhadap pokok pinjaman harus
dilihat secara kasus demi kasus.
(4) Pemberian discount atas pokok pinjaman termaksud pada butir 3.3
maksimum 25%. Bagi debitur yang tidak bersedia dimaksud, agar
diselesaikan melalui jalur hukum (eksekusi) dan apabila masih ada saldo/
sisa pinjamannya, maka sisanya tetap menjadi kewajiban debitur
dimaksud.
Hal ini disebabkan TL PT. Bank Industri (DL) tidak sepenuhnya mengikuti
Pedoman Pelaksanaan yang telah ditetapkan tersebut.
Kondisi di atas mengakibatkan penerimaan dari pelunasan kredit tidak optimal
sebesar Rp698.495.432,00.
Tanggapan - TL PT Bank Industri (DL) memberikan tanggapan sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 249/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 21 dari 24
Pinjaman yang diberikan discount lebih besar 25% dari sisi manajemen
pengelolaan penghapusan pinjaman sebesar Rp698.495.432,00 adalah
merupakan 0,31% dari total penghapusan sebesar Rp2.812.119.553,00.
Penghapusan yang diberikan adalah merupakan pertimbangan yang spesifikdari TL sehingga pemberian keringanan sangat variatif namun bila dihitung
secara rata-rata, maka penghapusan yang diberikan berdasarkan angka historis
adalah sebesar 5,37% dan secara verifikasi adalah 1,26%. Bahwa pemberian
discount untuk debitur kooperatif diselesaikan case by case dengan patokan
umum pemberian discount maksimal 25% terkecuali terdapat hal-hal yang
dianggap akan lebih menyulitkan BDL bilamana dilakukan melalui saluran
hukum.
Saran - BPK–RI memberikan saran agar TL PT Bank Industri (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan penghapusan pinjaman piutang
kepada debitur melebihi 25%.
2)
Penjualan Aset
Realisasi pencairan aset sampai dengan tanggal 30 April 2005 yang berasal dari
penjualan harta tetap dan inventaris adalah sebesar Rp28.796.760.000,00. Nilai
verifikasi aktiva tetap tersebut per tanggal 31 Oktober 1997 adalah
Rp12.936.133.171,00.
Dari hasil pemeriksaan atas penjualan aktiva tetap dan inventaris, dapat
disimpulkan bahwa proses penjualan aktiva tetap telah sesuai dengan ketentuan
yaitu dengan sistem lelang baik yang dilakukan oleh TL sendiri maupun yang
dilakukan melalui kantor lelang.
3)
Penerimaan Lainnya
Selain penerimaan dari penagihan kredit dan penjualan aset, TL PT Bank Industri
(DL) juga memperoleh penerimaan lain yang berasal dari jasa giro, bunga deposito
dan penerimaan lainnya.
Jumlah penerimaan tersebut sampai dengan tanggal 30 April 2005 sebesar
Rp104.286.185.146,00 dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
1. Hasil bunga Giro dan Deposito 94.943.417.972,00
2. Lainnya Terdiri atas :
- Laba Penjualan Aktiva Tetap 7.226.088.778,00
- Bunga Extracomptable 1.112.104.606,00
- Lain-Lain 1.004.573.790,00
Jumlah 104.286.185.146,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 250/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 22 dari 24
b. Pembayaran Kewajiban
Sampai dengan tanggal 30 April 2005 pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh
TL adalah pembayaran Dana Talangan tahap I dan II kepada Pemerintah sebesar
Rp279.124.000.000,00.
Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh TL PT Bank
Industri (DL), kami tidak menemukan permasalahan yang material.
c.
Biaya Operasional
Biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sejak November 1997 sampai dengan
tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp48.480.625.181,00 yang terdiri dari:
- Honor dan Gaji sebesar Rp22.103.287.784,00
- Biaya Administrasi & Umum sebesar Rp26.377.337.397,00
Jumlah Rp48.480.625.181,00
Dari hasil pemeriksaan atas biaya operasional diperoleh temuan sebagai berikut:
Temuan – Dasar Pembayaran Honor TL Bank I ndustri (DL ) yang Ditetapkan oleh
RUPS untuk Periode 1997 sampai dengan Apri l 2005 Melebih i Ketentuan yang
Di tetapkan oleh BI
Berdasarkan hasil perhitungan pembayaran honor TL sampai dengan 30 April 2005
diketahui bahwa pembayaran honor TL dilakukan dengan mendasarkan pada hasil
RUPS tanggal 24 November 1997. Berdasarkan ketentuan RUPS tersebut, honor TL
minimum sebesar honor Caretaker yatu sebagai berikut:
- Ketua sebesar Rp20.000.000,00
- Wakil Ketua sebesar Rp17.500.000,00- Anggota sebesar Rp15.000.000,00
Rincian honor yang telah dibayarkan sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah
sebagai berikut:
dalam rupiah
No. Periode Jumlah Honor Total
1. Des’97 s.d. Okt ‘99
(23 bulan x Rp52,5 juta)
Ketua Rp20 juta
Wkl.Ketua Rp17,5 juta
Angg. Rp15 juta
1.207.500.000,00
2. Nov’99 s.d. Des’00 (14 bulan
x Rp17.5 juta)
Ketua Rp7,5 juta
Wkl.Ketua Rp5 juta
Angg. Rp5 juta
245.000.000,00
3. Jan’01 s.d. Maret ‘01
(3 bulan x Rp12,5 juta)
Ketua Rp7,5 juta
Anggota Rp5 juta
37.500.000,00
4. Apr ’01 s.d. Jun ’01 (3 bulan x
Rp17,5 juta)
Ketua Rp7,5 juta
Wkl.Ketua Rp5 juta
52.500.000,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 251/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 23 dari 24
dalam rupiah
No. Periode Jumlah Honor Total
Angg. Rp5 juta
5. Juli ’01 s.d. Sep ’01 (3 bulan
x Rp12,5 juta
Ketua Rp7,5 juta
Anggota Rp5 juta
37.500.000,00
6. Okt ’01 s.d. Feb ’02 (5 bulan x
Rp12,5 juta
Ketua Rp7,5 juta
Anggota Rp5 juta
62.500.000,00
7. Maret 2002 (1 bulan x Rp61,5
juta)
Ketua Rp20 juta
Angg. Rp15 juta
61.500.000,00
8. Apr ’03 s.d. Mei 03 (14 bulan
x Rp50 juta)
Ketua Rp20 juta
Angg. Rp15 juta
700.000.000,00
9. Jun ’03 s.d. Juli 03 (2 bulan x
Rp17,5 juta
Ketua Rp7,5 juta
Wkl.Ketua Rp5 juta
Angg. Rp5 juta
35.000.000,00
10. Agust ’03 s.d. Nov ’03 (4 bulan x Rp10 juta)
Angg. Rp5 juta 40.000.000,00
11. Des ’03 s.d. Apr ’05 (17 bulan
x Rp52,5 juta
Ketua Rp20 juta
Wkl.Ketua Rp17,5 juta
Angg. Rp15 juta
892.500.000,00
Jumlah 3.371.500.000,00
Sesuai surat BI Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 yang
mengatur tentang honorarium TL, besarnya honor TL adalah sebagai berikut:
1)
Ketua sebesar Rp 7.500.000,00
2)
Wakil Ketua dan anggota masing-masing sebesar Rp5.000.000,00
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha,Pembubaran dan Likuidasi Bank pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa honor TL
yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan BI.
Pembayaran honor TL sebesar Rp20.000.000,00 untuk ketua TL, Rp17.500.000,00
untuk wakil ketua dan Rp15.000.000,00 untuk anggota TL tidak sesuai dengan Surat BI
Nomor I/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999, dan menyebabkan beban
operasional TL Bank Industri (DL) yang menjadi lebih tinggi.
Tanggapan - TL PT Bank Industri (DL) menanggapi sebagai berikut:
Mengacu pada Pasal 22 dan 23 Surat Keputusan (SK) BI Nomor 32/53/KEP/DIR
tanggal 14 Mei 1999, yang menyatakan masa kerja TL berakhir sampai dengan November 2002 tetapi berdasarkan surat BI No.1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2
November 1999 penggajian masih diberlakukan sampai November 2003. Sejak berakhir
masa kerja TL (5 tahun 6 bulan), TL memberlakukan penggajian berdasarkan RUPS
tanggal 24 November 1997.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 252/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Industri (DL) Halaman 24 dari 24
Saran - BPK–RI memberi saran agar TL PT Bank Industri (DL) mempertanggung-
jawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS
sehubungan dengan dasar pembayaran honor TL yang melebihi ketentuan yang
ditetapkan BI.
d. Sisa Aset
Sesuai dengan Laporan Keuangan Intern PT Bank Industri (DL) yang belum diaudit per
tanggal 30 April 2005, jumlah aktiva adalah sebesar Rp113.797.443.390,00 dengan
rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
Nilai
Kas Rp -
Giro pada Bank Lain Rp 6.998.992.982,00
Penempatan pada Bank Lain Rp 72.000.000.000,00
Kredit yang Diberikan Rp 31.782.382.323,00
Penyertaan Saham Rp -
Cadangan Penyisihan Penghapusan Rp -
Rp 40.000.000,00Aktiva Tetap
Akumulasi Penyusutan Rp -
Aktiva Lain-Lain Rp 2.976.068.085,00
Jumlah Aktiva Rp 113.797.443.390,00
Selain aset yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut, TL PT Bank Industri (DL)
juga masih memiliki aset jaminan dari pihak terkait yang masih diharapkan
pemasukannya, berupa jaminan kredit yang ditangani oleh pengacara senilai
Rp55,893,072,788.00 (Outstanding per tanggal 30 April 2005) - Li hat Lampiran I
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 253/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR SINGKATAN
BDL : Bank Dalam Likuidasi
BI : Bank Indonesia
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPK-RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
DL : Dalam Likuidasi
DPK : Dana Pihak Ketiga
KAP : Kantor Akuntan Publik
NAL : Neraca Akhir Likuidasi
PP : Peraturan Pemerintah
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
SPI : Sistem Pengendalian Intern
SPK : Surat Penegasan Kredit
TPK : Tindak Pidana Korupsi
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 254/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK ANRICO
(DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01.F/XII/02/2006
Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 255/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 4
2. Tujuan Pemeriksaan 4
3. Sasaran Pemeriksaan 4
4. Metodologi Pemeriksaan 4
5. Jangka Waktu Pemeriksaan 5
6. Obyek Pemeriksaan 5
BAB II GAMBARAN UMUM 6
1. Penetapan Status BDL 6
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi 6
3. Jumlah BLBI yang Diterima 6
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 7
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 7
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 8
7. Posisi Keuangan PT Bank Anrico (DL) Per Tanggal 1 November
1997 8
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 24 Juni 2003 (Neraca Akhir
Likuidasi/NAL) 10
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005 11
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 12
1. Sistem Pengendalian Intern 12
a. Lingkungan Pengendalian 12
b. Pengendalian Pengamanan 12
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 256/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
Halaman
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu 13
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 13
a. Realisasi Pencairan Aset 13
b. Pembayaran Kewajiban 20
c. Biaya Operasional 21
d. Sisa Aset 21
DAFTAR SINGKATAN
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 257/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 1 dari 24
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK ANRICO (DALAM LIKUIDASI)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas
pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Anrico (Dalam
Likuidasi /DL)
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut:
1.
Sistem Pengendalian Intern
Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada PT Bank Anrico (DL) tidak dapat diandalkan, karena beberapa hal.
Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai.
Diantaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan
pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang
secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL dalam melaksanakan fungsinya,
baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada
pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.
2.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya
operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal yang berkaitan
dengan PT Bank Anrico (DL).
a.
Realisasi Pencairan Aset
Nilai buku aset berdasarkan neraca likuidasi per tanggal 1 November 1997 sebesar
Rp170.855.867.697,50, telah direalisasikan oleh TL PT Bank Anrico (DL) sampai
dengan tanggal 30 April 2005 berjumlah Rp22.444.274.763,51 yang terdiri dari
penyelesaian kredit sebesar Rp18.299.203.763,51 dan penjualan aktiva tetap sebesar
Rp4.145.071.000,00.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 258/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 2 dari 24
Terkait hal ini, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1) Seluruh penjualan tanah dan bangunan tidak dilakukan melalui lelang, namun
melalui penjualan langsung;
2)
Penjualan tanah jaminan kredit bukan kepada penawar yang mengajukan harga
tertinggi sehingga penerimaan TL berkurang sebesar Rp863,38 juta;
3)
Pihak terkait PT Bank Anrico (DL) tidak kooperatif dalam proses penjualan
jaminan kredit berupa delapan ruko sehingga hasil penjualannya belum dapat
direalisasikan sebesar Rp897.847.508,97.
b.
Pembayaran Kewajiban
Dari kewajiban BLBI sebesar Rp210.080.728.375,73 posisi tanggal 29 Januari 1999,
telah diselesaikan sebesar Rp9.532.962.447,00 yang seluruhnya merupakan angsuran
untuk Dana Talangan, sehingga mempunyai sisa kewajiban BLBI sebesar
Rp200.547.765.928,73. Terkait dengan hal ini, kami tidak menemukan adanya
permasalahan.
c.
Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar
Rp12.348.088.021,25. Terkait dengan hal ini, kami tidak menemukan adanya
permasalahan.
d. Sisa Aset
Nilai buku sisa aset per tanggal 24 Juni 2003 sesuai dengan Neraca Akhir Likuidasi
(NAL) hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Kartoyo dan Rekan adalah
sebesar Rp36.030.021.324,66, sedangkan nilai realisasinya berjumlah
Rp29.374.878.120,68.
Sementara itu sisa kewajiban BLBI kepada Pemerintah adalah sebesar
Rp200.547.765.928,73, sehingga sisa aset tersebut lebih kecil dari sisa kewajiban.
Terkait hal ini, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1)
Jaminan kredit yang belum terjual berupa tanah dan bangunan berada dalam kondisi
tidak terawat dan dihuni oleh penghuni liar;
2)
TL PT Bank Anrico (DL) tidak menguasai bukti-bukti kepemilikan tiga aset
pemegang saham yang dikuasajualkan.
4. SARAN BPK-RI
Atas pemeriksaan pada PT Bank Anrico (DL), BPK–RI memberikan saran kepada TL PT
Bank Anrico (DL) sebagai berikut:
a.
TL PT Bank Anrico (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya yang tidaksesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan penjualan tanah dan
bangunan tidak dilakukan melalui lelang dan penjualan tanah jaminan kredit bukan
kepada penawar yang mengajukan harga tertinggi.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 259/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 3 dari 24
b.
TL PT Bank Anrico (DL) meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait
sehubungan dengan kewajiban pihak terkait BDL dan apabila diperlukan dilakukan
melalui jalur hukum sehubungan dengan tidak kooperatifnya pihak terkait PT Bank
Anrico (DL) dalam proses penjualan jaminan kredit.
c.
Pemerintah dan BI segera mengambil langkah-langkah konkrit mengenai penyelesaian
tugas TL PT Bank Anrico (DL) termasuk kemungkinan mengambil alih aset yang masih
tersisa dalam rangka menyelesaikan kewajiban bank dalam rangka meminimalkan
kerugian negara sehubungan dengan kondisi jaminan kredit berupa tanah dan bangunan
yang belum terjual yang tidak terawat dan dihuni oleh penghuni liar.
d.
TL segera mengambil alih bukti-bukti kepemilikan tiga aset pemegang saham yang
dikuasajualkan dan juga mengambil alih aset yang masih tersisa dalam rangka
menyelesaikan kewajiban bank dalam rangka meminimalkan kerugian negara.
Jakarta, Desember 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Audit
Haryanto Suwondo
NIP. 240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 260/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 4 dari 24
BAB I
PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Anrico (DL) adalah
sebagai berikut:
a.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
b.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2.
Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Anrico (DL) adalah untuk
memastikan dan mengetahui bahwa:
a. Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan aset telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
b.
Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional BDL sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
c.
Sisa aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;
d.
Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan
penjualan serta pembayaran kewajiban BDL.
3. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Anrico (DL) adalah:
a.
Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan aset;
b.
Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset
tersebut termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.
4.
Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a.
Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayaran
kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;
b.
Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;
c.
Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan
aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
d. Melakukan analisis terhadap ketentuan, dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan
aset dan pembayaran kewajiban;
e.
Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan atau
pejabat yang berkompeten.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 261/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 5 dari 24
5. Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.
6. Obyek Pemeriksaan
PT Bank Anrico (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 262/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 6 dari 24
BAB II
GAMBARAN UMUM
1. Penetapan Status Bank Dalam Likuidasi
PT Bank Anrico dicabut ijin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 526/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997. Pencabutan ijin usaha tersebut
dilakukan berdasarkan usulan Bank Indonesia, sesuai dengan surat Nomor
30/67/DIR/UPB2/Rahasia tanggal 31 Oktober 1997.
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi
TL dibentuk dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Desember 1997
dan telah disahkan oleh BI dengan surat Nomor 30/67/DIR/UPB2/Rahasia dengan susunan
sebagai berikut:
Ketua : Sjahrial Hamid
Wakil Ketua : T. Djuharman
Anggota : Refry Anwar Syukur
Indriyanto Seno Adji
Atas persetujuan Bank Indonesia dengan surat Nomor 3/7/DPIP/DIPIP tanggal 24 Januari
2001 Sjahrial Hamid mengundurkan diri dari Tim dan kemudian berubah dengan susunan
sebagai berikut:
Ketua : T. Djuharman
Anggota : Refry Anwar Syukur
Indriyanto Seno Adji
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan (SK)
Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR, masa kerja TL PT Bank Anrico (DL) telah berakhir
tanggal 24 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Juni 2003.
Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat
diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL. Dengan
demikian, keberadaan TL PT Bank Anrico (DL) tidak sesuai dengan ketentuan.
3.
Jumlah BLBI yang Diterima
Jumlah BLBI yang diterima PT Bank Anrico (DL) sebesar Rp210.080.728.375,73 terdiri
dari:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 263/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 7 dari 24
dalam rupiah
Jenis BLBI Jumlah
Saldo Debet pada Bank Indonesia 9.803.728.375,73
Dana Talangan dari Bank Indonesia 200.277.000.000,00
Jumlah 210.080.728.375,73
Rincian dana talangan yang diterima adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Jenis BLBI Jumlah
Talangan I 95.967.432.045,00
Talangan II 103.851.000.000,00
Talangan untuk Pesangon 458.567.955,00
Jumlah 200.277.000.000,00
4.
Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
Jenis BLBI SPK
Saldo Debet Sebelum Likuidasi Tidak ada
Dana Talangan Rupiah I dan II SPK No.30/924/UK tanggal 4 Maret 1998
Tidak terdapat jaminan yang diberikan oleh Bank sehubungan dengan BLBI yang diterima.
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah
BLBI yang diberikan kepada Bank telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan
kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 6
Februari 1999 dan Akta Cessie yang dibuat di hadapan Notaris Mudofir Hadi tanggal 22
Februari 1999 antara Direksi BI dan Ketua BPPN. Berdasarkan akta cessie tersebut, BLBI
yang dialihkan tersebut adalah posisi tanggal 29 Januari 1999 sebesar
Rp210.080.728.375,73, yang terdiri atas overdraft sebesar Rp9.803.728.375,73 dan DTR
Rp200.277.000.000,00. Dengan pengalihan tersebut maka BLBI yang diberikan oleh BI
beralih menjadi hutang Pemerintah kepada BI dan sekaligus menjadi piutang Pemerintah qq.
BPPN kepada Bank sebesar Rp210.080.728.375,73.
6.
Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005
Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh PT Bank Anrico (DL) sampai dengan tanggal
30 April 2005, adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 264/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 8 dari 24
Jenis BLBI Jumlah Kewajiban Pembayaran Sisa
Saldo Debet
Dana Talangan Rupiah
Dana Talangan Valas
9.803.728.375,73
200.277.000.000,00
-
-
9.532.962.447,00
-
9.803.728.375,73
190.744.037.553,00
-
Jumlah 210.080.728.375,73 9.532.962.447,00 200.547.765.928,73
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang telah dibayar hanya mencapai
sebesar 4,54% dari total kewajiban BLBI.
7. Posisi Keuangan PT Bank Anrico (DL) Per Tanggal 1 November 1997
Posisi Keuangan PT Bank Anrico (DL) per tanggal 1 November 1997, yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Kartoyo dan Rekan, dengan Laporan Nomor
053/LAP-KP/VII/’98 tanggal 7 Juli 1998 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Uraian Nilai Buku
AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas
Tagihan pada Bank Lainnya
Pinjaman yang Diberikan
Cadangan Penghapusan
Jumlah Aktiva Lancar
Aktiva Tetap dan Inventaris
Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Jumlah
Rupa-Rupa Aktiva
TOTAL AKTIVA
2.390.701.410,37
157.114.701,08
145.017.656.020,56
(671.358.000,00)
146.894.114.132,01
23.329.721.169,20
(1.259.426.332,88)
22.070.294.836,32
1.891.458.729,17
170.855.867.697,50
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 265/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 9 dari 24
dalam rupiah
Uraian Nilai Buku
KEWAJIBAN
Kewajiban Lancar
Kewajiban Segera Dibayar
Dana Pihak Ketiga
Rupa-Rupa Pasiva
Jumlah Kewajiban Lancar
Pinjaman pada BI
Dana Talangan
KLBI
Fasilitas Diskonto Lainnya
Jumlah Pinjaman pada BI
3.405.629.011,49
198.658.572.519,55
271.189.575,86
202.335.391.106,90
0,00
69.554.368,55
9.772.705.543,20
9.842.259.911,75
EKUITAS
Modal Disetor
Modal Kuasi
Pinjaman Subordinasi
Cadangan Umum
Saldo Laba (Rugi)
Laba (Rugi) Periode Berjalan
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
5.026.000.000,00
686.000,00
1.316.511.800,00
6.850.791,54
(9.103.570.602,02)
(38.568.261.309,67)
(41.321.783.321,15)
170.855.867.697,50
8.
Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 24 Juni 2003 (Neraca Akhir Likuidasi/NAL)
Posisi keuangan bank yang dikutip dari NAL yang telah diaudit oleh KAP Drs. Kartoyo dan
Rekan, dengan Laporan Nomor 003/LAP-KP/I/2004 tanggal 20 Januari 2004, sebagai berikut:
dalam rupiah
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 266/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 10 dari 24
Nilai Buku Nilai Realisasi
AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas
Giro pada Bank Lain
Penempatan pada Bank Lain
Pinjaman yang Diberikan
Jumlah Aktiva Lancar
Aktiva Tetap dan Inventaris
Rupa-Rupa Aktiva
TOTAL AKTIVA
32.060.749,76
1.406.402.499,18
9.750.000.000,00
24.447.505.646,00
35.635.968.894,94
265.116.000,00
128.936.429,74
36.030.021.324,68
26.310.749,76
1.406.402.499,18
9.750.000.000,00
18.053.516.742,00
29.236.229.990,94
17.190.600,00
121.457.529,74
29.374.878.120,68
KEWAJIBAN
Kewajiban Lancar
Hutang Pajak
Kewajiban Lainnya
Dana Simpanan Nasabah
Rupa-Rupa Pasiva
Jumlah Kewajiban Lancar
Pinjaman pada BI
Dana Talangan
KLBI
Fasilitas Diskonto Lainnya
Jumlah Pinjaman pada BI
3.531.601.057,35
85.608.047,19
1.143.396.515,48
0,00
4.760.605.620,02
190.744.042.659,93
87.718.006,94
9.803.728.375,73
200.635.489.042,60
3.531.601.057,35
85.608.047,19
1.143.396.515,00
0,00
4.760.605.619,54
190.744.042.659,93
87.718.006,94
9.803.728.375,73
200.635.489.042,60
EKUITAS
Modal Disetor
Modal Kuasi
Pinjaman Subordinasi
Cadangan Umum
Selisih Penilaian Kembali Ak.Tetap
5.026.000.000,00
686.000,00
1.316.511.800,00
6.850.791,54
(17.839.907.836,36)
5.026.000.000,00
686.000,00
1.316.511.800,00
6.850.791,54
(18.088.833.236,36)
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 267/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 11 dari 24
dalam rupiah
Nilai Buku Nilai Realisasi
Laba (Defisit) Awal Likuidasi
Laba (Defisit) Periode Likuidasi
Jumlah Ekuitas
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS
(155.445.255.052,82)
(2.430.959.040,30)
(169.366.073.337,94)
36.030.021.324,68
(161.843.502.085,34)
(2.438.929.811,30)
(176.021.216.541,46)
29.374.878.120,68
Sesuai dengan Risalah Rapat tanggal 18 Mei 2004 melalui surat Nomor 6/165/DPIP/IPSiP
tanggal 18 Mei 2004, NAL tersebut masih belum disetujui oleh BI diantaranya karena perlu
adanya koreksi penyajian nilai buku NAL berdasarkan nilai buku historis Neraca Penutupan
Audited PT Bank Anrico (DL) per tanggal 1 November 1997. Selain itu sesuai surat BI
Nomor 7/158/DPIP/IADmP tanggal 11 Mei 2005 terdapat beberapa perbedaan pos seperti
perbedaan pos-pos biaya antara laporan bulanan dengan laporan NAL.
9.
Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005
TL PT Bank Anrico (DL) tidak membuat Laporan Posisi Keuangan Bank (Neraca) setelah
tanggal 24 Juni 2003.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 268/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 12 dari 24
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1. Sistem Pengendalian Intern
Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian
dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring menunjukkan masih adanya kelemahan
dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian sebagai berikut:
a.
Lingkungan Pengendalian
Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan
pengendalian pada PT Bank Anrico (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur
manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya TL nantinya bertanggung
jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang
pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta
tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori
macet.
Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT
Bank Anrico (DL), mengingat pada umumnya nilai kewajibannya kepada Pemerintah
berupa saldo debet dan dana talangan rupiah lebih besar dari harta yang ada. Di
samping itu, saat ini PT Bank Anrico (DL) juga sedang menghadapi tuntutan dari
kreditur yang merasa memiliki piutang pada PT Bank Anrico (DL), tetapi atas simpanan
tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan PT Bank Anrico (DL). Dari
sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham utama, tetapi
dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak
yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada. Dengan kondisi ini, TL kurang
memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan
negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan
negara. Dalam kenyataannya pemegang saham utama masih besar pengaruhnya
terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak
maksimalnya pengembalian harta PT Bank Anrico (DL) kepada Negara.
b.
Pengendalian Pengamanan
Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank
Anrico (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Selama ini pihak BI hanya
memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari PT Bank Anrico
(DL).
Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang
memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan
pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 269/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 13 dari 24
Untuk kegiatan pencairan aset di PT Bank Anrico (DL), selain kegiatan pencairan aset
bank dan jaminan yang diambil alih, juga terdapat pencairan aset milik pemegang
saham, baik yang diserahkan oleh pihak terkait dengan pemegang saham maupun aset
yang berhasil disita dari pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL dilakukan
penyitaan dan dilakukan penjualan proses lelang pengadilan.
Pengurusan aset milik pemegang saham yang diambil alih tersebut dilakukan dengan
menggunakan jasa konsultan hukum.
Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas PT Bank Anrico (DL), juga
terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL PT Bank Anrico (DL). Sesuai dengan
ketentuan yang ada, masa kerja TL PT Bank Anrico (DL) pada umumnya adalah selama
lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah dengan enam bulan. Pada akhir masa tugas
TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS
dalam rangka pebubaran TL. Tetapi sampai dengan lima tahun masa kerja TL dan telah
disusun NAL ternyata belum ada persetujuan dari BI mengenai pelaksanaan RUPS dan
sampai dengan akhir pemeriksaan belum ada kejelasan mengenai status TL walaupun
masa kerja TL telah berakhir.
Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada PT Bank Anrico (DL)
diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP adalah untuk
menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai
kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan PT Bank Anrico
(DL).
2.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
a. Realisasi Pencairan Aset
1)
Penagihan Kredit
Posisi kredit yang disalurkan PT Bank Anrico (DL) per tanggal 1 November 1997
sebesar Rp145.017.656.020,56. Dari nilai tersebut, realisasi penyelesaian kredit
yang dilakukan TL sampai dengan tangggal 30 April 2005 berjumlah
Rp18.299.203.763,51, dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
Jumlah yang
Diterima
* Kas Tunai
- Pihak Terkait
- Pihak Tidak Terkait
267.683.953,27
3.154.780.792,04
Jumlah 3.422.464.745,31
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 270/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 14 dari 24
Jumlah yang
Diterima
* Offset
- Pihak Terkait
- Pihak Tidak Terkait
0,00
534.781.383,74
Jumlah 534.781.383,74
* Discount
- Pihak Terkait
- Pihak Tidak Terkait
0,00
1.472.172.692,59
Jumlah 1.472.172.692,59
* Agunan
- Pihak Terkait
- Pihak Tidak Terkait
7.565.892.499,01
0,00
Jumlah 7.565.892.499,01
* Pemegang Saham yang Dikuasajualkan
- Pihak Terkait
- Pihak Tidak Terkait
5.303.892.442,86
0,00
Jumlah 5.303.892.442,86
Total Terkait dan Tidak Terkait 18.299.203.763,51
Tidak terdapat realisasi penyelesaian kredit setelah NAL pada tanggal 24 Juni 2003.
Dari hasil pemeriksaan terhadap penagihan kredit, ditemukan permasalahan sebagai
berikut:
a)
Temuan - Seluruh Penjualan Tanah dan Bangunan Tidak Dilakukan
Melalui Lelang, Namun M elalui Penjualan Langsung
Penjualan tanah dan bangunan atas aset bank, jaminan kredit dan aset
pemegang saham yang dikuasajualkan sebanyak 14 aset dengan nilai penjualan
bruto keseluruhan sebesar Rp17.531.820.000,00 tidak dilakukan melalui lelang,
namun melalui penjualan langsung. Aset tersebut terdiri Aset PT Bank Anrico
(DL) sebesar Rp3.800.000.000,00, Jaminan Kredit sebesar Rp8.067.500.000,00,
dan Aset Pemegang Saham yang dikuasajualkan sebesar Rp5.664.320.000,00.Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR
tanggal 14 Mei 1999 Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tim Likuidasi
wajib melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sehingga dapat
menyelesaikan Likuidasi Bank dalam waktu singkat”. Selain itu sesuai dengan
Surat Deputi Gubernur Senior BI kepada TL PT Bank Anrico (DL) Nomor
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 271/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 15 dari 24
1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 tentang Honorarium TL
disebutkan bahwa penjualan harta tetap dan inventaris (HTI) dan agunan atau
yang sejenisnya dilakukan secara terbuka/lelang dengan mengacu pada harga
pasar.
Kondisi di atas mengakibatkan hasil penjualan tidak optimal. Hal tersebut
disebabkan TL beranggapan bahwa lelang dilakukan setelah periode lima tahun.
Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, TL PT Bank Anrico (DL)
memberikan tanggapan sebagai berikut:
Atas jaminan kredit yang telah diikat dengan hak tanggungan ataupun hipotik,
TL mengajukan permohonan lelang setelah masa kerja TL melampaui 5 (lima)
tahun, namun tidak ada aset yang dijual. Sedangkan sebelum masa akhir kerja
TL tersebut, penjualan dilakukan secara langsung. Terhadap jaminan kredit
yang sebelumnya tidak diikat dengan hak tanggungan atau hipotik serta aset
pemegang saham yang diserahkan dalam bentuk akta kuasa jual, TL tidak dapat
mengajukan permohonan lelang. Dalam hal ini TL meminta kepada pemegang
saham PT Bank Anrico (DL) untuk menjual aset melalui lelang tetapi tidakditanggapi.
Saran - BPK-RI memberikan saran agar TL PT Bank Anrico (DL)
mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
ketentuan kepada RUPS
b) Temuan – Penjualan Tanah Jaminan Kredit Bukan kepada Penawar yang
Mengajukan Harga Tertinggi sehingga Penerimaan TL Berkurang Sebesar
Rp863,38 ju ta
Penjualan tanah yang dilakukan oleh TL PT Bank Anrico (DL) atas jaminan
kredit PT Bunga Setangkai (Pihak Terkait) dengan Jaminan PMK Nomor
04.003/PRK, di Jalan Arengka Riau seluas 34.747m2 (Sertifikat Nomor 5879,
5482, 211 dan 1580) senilai Rp3.480.000.000,00 dilakukan melalui penjualan
langsung pada tanggal 13 April 2000.
Berdasarkan iklan yang dimuat pada surat kabar Riau Pos tanggal 8 Januari
1999, Kompas tanggal 8 Januari 1999 dan 20 April 1999, penawaran yang
diterima oleh TL PT Bank Anrico (DL) sebagai berikut:
dalam rupiah
Nama PenawarTanggal
PenawaranHarga/m
2 Nilai
1. Zulnaidi 28 Maret 2000 125.000,00 4.343.375.000,00
2. Bunyamin 05 April 2000 105.000,00 3.648.435.000,00
3. Drs. H. Aznur Affandi, MBA 05 April 2000 96.411,20 3.350.000.000,00
Proses penjualan tanah seluas 34.747 m2 tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 272/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 16 dari 24
(1)
TL mengirim surat kepada Zulnaidi tanggal 30 Maret 2000, memberikan
jawaban bahwa harga atas tanah pada lokasi tersebut per m2 sebesar
Rp135.000,00 atau nilai keseluruhan sebesar Rp4.690.845.000,00;
(2)
Dalam penawaran Bunyamin tanggal 5 April 2000 menyatakan bahwa yang
bersangkutan adalah pembeli yang serius dengan harga penawaran sebesar
Rp3.648.435.000,00 dan mengharapkan surat balasan dengan segera dari
TL. Pada tanggal 11 April 2000, TL melalui surat kepada Bunyamin
memberikan jawaban bahwa aset tersebut telah terjual pada pembeli lain.
Penawaran dari Bunyamin tersebut merupakan kelanjutan dari penawaran
atas nama Sutarman yang mengirim surat kepada TL pada tanggal 24 Maret
2000 dengan harga penawaran per m2 sebesar Rp100.000,00 atau sebesar
Rp3.474.700.000,00. Namun pada saat itu Sutarman sedang berada di
Malaysia, sehingga ia memberikan kuasa atas penawaran tanah tersebut
kepada Bunyamin. Atas penawaran dari Sutarman, TL memberi jawaban
melalui surat tanggal 27 Maret 2000 bahwa harga per m2 adalah sebesar
Rp125.000,00.
(3)
Atas penawaran Drs. H. Aznur Affandi, MBA tersebut, TL PT Bank Anrico
(DL) melakukan negosiasi. Sesuai surat TL tanggal 5 April 2000 kepada
Drs. H. Aznur Affandi, MBA memberi jawaban bahwa harga tanah tersebut
sebesar Rp3.500.000.000,00. Atas jawaban TL tersebut, pihak penawar
mengajukan penawaran berikutnya sebesar Rp3.380.000.000,00 melalui
surat tanggal 5 April 2000. Selanjutnya TL melalui surat tanggal 5 April
2000 memberikan konfirmasi persetujuan harga tanah tersebut sebesar
Rp3.480.000.000,00 atau harga per m2 sebesar Rp100.152,53. Keputusan
TL mengenai penjualan tanah di Jalan Arengka Pekan Baru juga dilakukan
tanggal 5 April 2000. Harga pasar berdasarkan appraisal independen PT
Penilai tanggal 18 Maret 2000 adalah sebesar Rp3.345.000.000,00 dan
harga likuidasi sebesar Rp1.675.000.000,00.
Pemenang atas penjualan tanah tersebut yang diputuskan oleh TL merupakan
penawar dengan harga terendah (peringkat ke-3). Dalam hal ini TL
memberitahukan harga tanah kepada penawar peringkat ke-1 sampai dengan 2,
jauh di atas harga yang diberikan kepada penawar peringkat ke-3.
Seharusnya TL dalam menetapkan pemenang mempertimbangkan penawaran
tertinggi sehingga penerimaan Negara menjadi lebih optimal.
Hal ini mengakibatkan berkurangnya penerimaan TL PT Bank Anrico (DL) atas
penjualan aset tersebut sebesar Rp863.375.000,00 (Rp4.343.375.000,00 –
Rp3.480.000.000,00).
Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, TL PT Bank Anrico (DL)
menanggapi sebagai berikut:
Atas penawaran dari Zulnaidi, TL memberikan jawaban melalui faksimili
tanggal 30 Maret 2000 dengan harga Rp135.000,00 / m2 dan yang bersangkutan
tidak memberikan jawaban.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 273/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 17 dari 24
Penawaran dari Bunyamin qq. Sutarman tanggal 5 April 2000 sebesar
Rp105.000,00 / m2 sesuai dengan bukti faksimili baru diterima TL tanggal 7
April 2000.
Selanjutnya TL pada tanggal 11 April 2000 memberikan jawaban kepada yang
bersangkutan bahwa tanah tersebut sudah terjual pada tanggal 5 April 2000.
Penawaran dari Drs. Aznur Affandi, MBA diajukan tanggal 31 Maret 2000
dengan harga Rp100.000,00 / m2 dan TL memberikan jawaban dengan harga
Rp135.000,00 / m2. Selanjutnya yang bersangkutan pada tanggal 5 April 2000
mengajukan penawaran sebesar Rp3.350.000.000,00 tetapi belum disetujui oleh
TL. Setelah dilakukan negosiasi, yang bersangkutan menyetujui dengan harga
sebesar Rp3.480.000.000,00 dan TL memberikan nota faksimili tanggal 10
April 2000.
Saran - BPK–RI memberikan saran agar TL PT Bank Anrico (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
ketentuan kepada RUPS
c)
Temuan – Pihak Terkait PT Bank Anr ico (DL ) Ti dak Kooperatif Dalam
Proses Penjualan Jaminan Kredit Berupa Delapan Ruko Sehingga Hasil
Penj ualan Belum Dapat Di reali sasikan Sebesar Rp897.847.508,97
PT Bunga Setangkai merupakan pemegang saham sebesar 99% PT Bank
Anrico (DL). PT Bunga Setangkai mendapat kredit dari PT Bank Anrico (DL)
dengan baki debet per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp170.261.435.841,25
(90% dari total kredit yang dikucurkan oleh PT Bank Anrico (DL). Jaminan
kredit tersebut sebagian besar adalah berupa tanah dan ruko-ruko di Kompleks
Cut Meutia Plaza, Bekasi Timur.
Dari total 103 ruko yang dijaminkan, 77 ruko berada di Blok A dan 26 ruko di
Blok B. Ruko yang telah dijual pada saat PT Bank Anrico (DL) masih
beroperasi sebanyak 35 ruko yang keseluruhan berlokasi di Blok A. Dari
jumlah tersebut, sebanyak 18 ruko dibayar dengan cara tunai pada saat PT Bank
Anrico (DL) masih beroperasi, sedangkan 17 ruko lainnya dengan cara kredit.
Setelah likuidasi, TL melanjutkan penagihan kredit tersebut kepada para debitur
PT Bunga Setangkai.
Dari 17 ruko yang dijual secara kredit, sebanyak sembilan ruko dengan baki
debet sebesar Rp965.305.404,06 telah lunas dibayar oleh debitur senilai
Rp1.196.848.567,50. Namun demikian, atas sembilan ruko yang telah lunas
tersebut terdapat lima debitur yang telah dibuatkan Akta Jual Beli dan sisanya
sebanyak empat debitur belum dibuatkan Akta Jual Beli karena Pemegang
Saham dan Direktur Utama PT Bunga Setangkai sebagai pemilik ruko tidak
bersedia menandatangani Akta Jual Beli ruko tersebut. Dengan adanya hal
tersebut, debitur yang belum lunas, tidak bersedia membayar pelunasannya
kepada TL PT Bank Anrico (DL), sehingga pembayaran delapan ruko yang
telah terjual tetapi belum lunas, menjadi macet dan tidak berhasil ditagih oleh
TL PT Bank Anrico (DL). Jumlah baki debet atas delapan ruko yang macet
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 274/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 18 dari 24
tersebut sebesar Rp1.119.847.508,97, sedangkan penerimaan tunai yang
diterima TL PT Bank Anrico (DL) hanya sebesar Rp222.000.000,00.
Hal ini mengakibatkan berkurangnya penerimaan senilai kredit yang macet dari
penjualan ruko yaitu sebesar Rp897.847.508,97 (Rp1.119.847.508,97 –
Rp222.000.000,00).
Kondisi ini disebabkan tidak adanya itikad baik Pemegang Saham PT Bunga
Setangkai yang juga Pemegang Saham mayoritas PT Bank Anrico (DL) untuk
menyelesaikan kewajiban BLBI.
Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, TL PT Bank Anrico (DL)
memberikan tanggapan sebagai berikut:
Terhadap empat debitur yang telah melunasi kredit kepemilikan ruko tetapi
belum dibuatkan Akta Jual Beli, TL berupaya meminta kepada H. Anwar
Syukur untuk membuatkan Akta Jual Beli sebagaimana surat TL masing-
masing Nomor 054/TLBA/V/2000 tanggal 12 Mei 2000 perihal
Penandatanganan Akta Jual Beli Ruko Cut Meutia Plaza-Bekasi; Surat Nomor
130/TLBA/IX/2000 tanggal 29 September 2000 perihal Penandatangan AktaJual Beli Ruko dan surat Nomor 136/TLBA/X/2000 tanggal 26 Oktober 2000
perihal Penandatanganan Akta Jual Beli Ruko tetapi tidak ditanggapi oleh yang
bersangkutan.
Saran - BPK–RI memberikan saran kepada TL PT Bank Anrico (DL) agar
meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait sehubungan dengan
kewajiban pihak terkait BDL dan apabila diperlukan dilakukan melalui jalur
hukum.
2) Penjualan Aktiva Tetap dan Aktiva Lainnya
Realisasi penyelesaian aktiva tetap dan aktiva lainnya milik PT Bank Anrico (DL)
yang dilakukan TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesarRp3.900.545.679,00 terdiri dari:
dalam rupiah
Jumlah Bruto Jumlah Bersih
- Tanah dan Bangunan PT Bank
Anrico (DL) 3.800.000.000,00 3.555.474.679,00
- Inventaris dan Kendaraan 345.071.000,00 345.071.000,00
Jumlah 4.145.071.000,00 3.900.545.679,00
Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan permasalahan.
b. Pembayaran Kewajiban
Realisasi penyelesaian kewajiban yang dilakukan TL sampai dengan tanggal 30 April
2005 berjumlah Rp9.532.962.447,00 yang seluruhnya merupakan pembayaran untuk
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 275/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 19 dari 24
Dana Talangan Rupiah. Dengan demikian jumlah kewajiban kepada Pemerintah yang
belum dilunasi berjumlah Rp200.547.765.928,73 dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
Uraian Jumlah Pembayaran Saldo
Saldo Debet
Dana Talangan Rupiah
9.803.728.375,73
200.277.000.000,00
-
9.532.962.447,00
9.803.728.375,73
190.744.037.553,00
Jumlah 210.080.728.375,73 9.532.962.447,00 200.547.765.928,73
Pada posisi tanggal 30 April 2005, jumlah kewajiban yang belum dilakukan
pembayaran sebesar Rp205.396.094.662,14 terdiri dari:
Dalam rupiah
Nilai Buku Nilai Realisasi
Bank Indonesia
- Dana Talangan
- Saldo Debet
190.744.042.659,93
9.803.728.375,73
190.744.042.659,93
9.803.728.375,73
Jumlah BLBI 200.547.771.035,66 200.547.771.035,66
- KLBI 87.718.006,94 87.718.006,94
Jumlah Kewajiban kepada BI 200.635.489.042,60 200.635.489.042,60
Hutang Pajak 3.531.601.057,35 3.531.601.057,35
Kewajiban kepada Pihak III Lainnya 85.608.047,19 85.608.047,19
Dana Simpanan Nasabah 1.143.396.515,48 1.143.396.515,00
Jumlah 205.396.094.662,62 205.396.094.662,14
Keterangan:
Posisi kewajiban tersebut dikutip dari NAL per tanggal 24 Juni 2003 yang telah diaudit oleh KAP Drs.
Kartoyo dan Rekan, dengan Laporan Nomor 003/LAP-KP/I/2004 tanggal 20 Januari 2004.
Dari hasil pemeriksaan terhadap pembayaran kewajiban, kami tidak menemukan adanya
permasalahan.
c. Biaya Operasional
Biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sejak tanggal 1 November 1997 sampai
dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp12.348.088.021,25, dengan rinciansebagai berikut:
- Biaya Tenaga Kerja Rp 8.246.340.472,92
- Biaya Umum Rp 2.741.288.841,33
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 276/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 20 dari 24
- Biaya Penyelesaian Kredit Rp 1.360.458.707,00
Jumlah Rp12.348.088.021,25
Dari hasil pemeriksaan terhadap realisasi biaya operasional tidak ditemukan adanya
permasalahan.
d.
Sisa Aset
Besarnya sisa aset yang menjadi bagian Pemerintah, sesuai dengan NAL per tanggal 24
Juni 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Kartoyo dan
Rekan dengan Laporan Nomor 003/LAP-KP/I/2004 tanggal 20 Januari 2004 adalah
sebesar nilai buku Rp36.030.021.324,68 dan nilai realisasi Rp29.374.878,120,68.
Bila dibandingkan dengan jumlah BLBI yang belum dilunasi oleh TL PT Bank Anrico
(DL) sebesar Rp200.547.765.928,73, maka sisa aset tersebut hanya dapat menutup
17,96% berdasarkan nilai buku dan 14,65% berdasarkan nilai realisasinya.
Dari hasil pemeriksaan atas sisa aset ditemukan hal-hal sebagai berikut:
1) Temuan - Jaminan Kredit yang Belum Terjual Berupa Tanah dan Bangunan
Dalam Kondisi Tidak Terawat dan Dihuni oleh Penghuni Li ar
a)
Tanah dan Bangunan di Kompleks Cut Meutia Bekasi Timur
Dari total 102 ruko di Kompleks Cut Meutia Bekasi Timur yang dijaminkan
oleh PT Bunga Setangkai (pihak terkait), sebanyak 67 ruko belum terjual, yaitu
41 ruko di Blok A dan 26 Ruko di Blok B.
Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK-RI pada tanggal 4 Juli 2005
di Kompleks Cut Meutia Bekasi Timur, diketahui beberapa permasalahan
sebagai berikut:
(1)
Bangunan ruko yang belum dijual, sebagian besar dalam keadaan rusak,
tidak ada listrik, air ataupun jaringan telepon;
(2)
Terdapat delapan ruko dari yang belum dijual di Blok A dihuni oleh pihak-
pihak yang menyewa ruko tersebut secara langsung kepada PT Bunga
Setangkai. Lokasi delapan ruko tersebut yaitu Blok AI Nomor 6 dan 8,
Blok AII Nomor 4A, Blok AIII Nomor 1, 10 dan 13, Blok AV Nomor 10
dan 11. TL PT Bank Anrico (DL) tidak mengetahui permasalahan ini
sehingga penerimaan atas sewa ruko tersebut diterima oleh PT Bunga
Setangkai;
(3)
Sebanyak 26 Ruko di Blok B beserta tanah kosong yang belum dibangun
dalam proses kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara
450/PTD.G/2000/PM.Jak-Sel atas tuntutan pembatalan Akta Kuasa Jual
Nomor 31 atas SHM Nomor 187, dengan penggugat Anwar Syukur danReno Anwar Syukur selaku Pemegang Saham 99% saham PT Bank Anrico
(DL);
(4)
Di depan ruko-ruko yang menghadap ke terminal (antara Blok A dan blok
B) terdapat pedagang kaki lima yang menempati tanah yang dijaminkan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 277/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 21 dari 24
tersebut. Sesuai dengan kesepakatan antara PT Bunga Setangkai dengan
Pemda setempat, PT Bunga Setangkai harus membebaskan tanah di lokasi
lain sebagai pengganti lokasi yang ditempati oleh pedagang kaki lima
tersebut.
b)
Tanah di Cipondoh, Cileduk – Tangerang
Tanah di Cipondoh, Cileduk, Tangerang ini dijaminkan oleh pihak terkait PT
Bank Anrico (DL), yaitu PT Pangkalan Menanti Film dengan total baki debet
sebesar Rp306.812.439,68. Tanah tersebut terdiri dari enam Sertifikat Hak
Milik (SHM) dengan nomor 14, 15, 16, 18, 800 dan 801 dan sertifikat tersebut
telah dikuasai oleh TL PT Bank Anrico (DL), dengan total luas tanah sebesar
6.084m2.
Lokasi tanah cukup strategis karena letaknya berbatasan dengan perumahan dan
dekat dengan jalan raya. Namun demikian, tanah tersebut tidak laku dijual
karena telah terjadi penggalian tanah secara liar di lokasi tersebut oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab sehingga kondisi tanah menjadi rendah dan tidak
beraturan. Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi BI Nomor
32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Pasal 20 yang menyebutkan bahwa “sejak
terbentuknya Tim likuidasi, tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari
Pengurus Bank kepada Tim Likuidasi”. Selain itu pada Pasal 22 ayat (1)
disebutkan bahwa “Tim Likuidasi wajib melaksanakan tugasnya secara efisien
dan efektif sehingga dapat menyelesaikan Likuidasi Bank dalam waktu singkat”.
Hal ini disebabkan tidak tersedianya biaya operasional yang dimiliki oleh TL
PT Bank Anrico (DL) untuk mengamankan lokasi tersebut.
Kondisi ini mengakibatkan aset tersebut sulit untuk dijual sehingga
mempengaruhi kelancaran pengembalian BLBI.
Tanggapan –Atas permasalahan tersebut, TL PT Bank Anrico (DL) memberikan
tanggapan sebagai berikut:
a)
Tanah dan Bangunan di Kompleks Cut Meutia Bekasi Timur
TL meminta kepada pihak PT Bunga Setangkai terhadap perawatan dan
pemeliharaan kawasan Kompleks Ruko Cut Meutia Plaza, Bekasi Timur namun
tidak pernah ditanggapi oleh pihak PT Bunga Setangkai.
b)
Tanah di Cipondoh, Cileduk – Tangerang
TL menyampaikan bahwa Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan kredit
oleh Debitur PT Bunga Setangkai, tidak dikat secara Notarial sejak PT Bank
Anrico (DL) masih beroperasi (Hipotek/HakTanggungan) sehingga keberadaan jaminan secara fisik maupun hak pengelolaannya masih melekat pada debitur
PT Bunga Setangkai. Demikian juga dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah-
tanah yang berada di Cipondoh-Tanggerang yang dijaminkan oleh PT
Pangkalan Menanti Film juga tidak ada pengikatan kredit secara Notarial
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 278/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 22 dari 24
(Hipotek/Notarial) sehingga keberadaan secara fisik maupun pengelolaannya
masih melekat pada debitur PT Pangkalan Menanti Film.
Saran - BPK-RI memberikan memberikan saran agar Pemerintah dan BI segera
mengambil langkah-langkah konkrit mengenai penyelesaian tugas TL BDL
termasuk kemungkinan mengambil alih aset yang masih tersisa dalam rangka
menyelesaikan kewajiban bank dalam rangka meminimalkan kerugian negara.
2) Temuan - TL PT Bank Anr ico (DL ) Tidak Menguasai Bukti-Bukti Kepemili kan
Ti ga Aset Pemegang Saham yang Di kuasajualkan
Dari aset pemegang saham yang dikuasajualkan PT Bunga Setangkai (pihak terkait)
kepada TL PT Bank Anrico (DL), terdapat tiga tanah yang tidak didukung oleh
bukti kepemilikan dan belum dilakukan proses pensertifikatan, sebagai berikut:
a)
Tanah di Jalan Raden Fatah, Batam, Riau seluas 192m2, dokumen yang ada
berupa Jual Beli Bangunan Nomor 83 tanggal 19 Desember 1988 dari penjual
Zufri kepada Anwar Syukur (atas nama PT Bunga Setangkai), karena
pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) belum dilakukan. Sesuai
dengan penilaian dari PT Penilai tanggal 14 Januari 2003 nilai pasar tanah
tersebut adalah sebesar Rp900.000.000,00 dan nilai likuidasi sebesar
Rp510.000.000,00;
b)
Tanah di Simpang Tiga Pekanbaru seluas 46.250m2. Pembuatan sertifikatnya
belum dilakukan, dokumen yang ada hanya berupa Akta Jual Beli Nomor
46/1971 tanggal 8 September 1971 dari penjual Muchtar Sjamsuddin, SH
kepada pembeli yaitu Anwar Syukur. Sesuai dengan penilaian dari PT Penilai
tanggal 14 Januari 2003, nilai pasar tanah tersebut adalah sebesar
Rp346.875.000,00 dan nilai likuidasi sebesar Rp169.968.750,00;
c)
Atas ruko di Komplek Ruko Cut Meutia Plaza, Bekasi dengan SHM Nomor3045 seluas 71m2 dan Nomor 3047 seluas 74m2. Kedua sertifikat tersebut
masih berada pada Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Bunga Setangkai
(Pihak Terkait). Hasil penilaian dari PT Penilai tanggal 14 Januari 2003
masing-masing mempunyai nilai pasar sebesar Rp150.000.000,00 dan nilai
likuidasi sebesar Rp105.000.000,00.
Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 20 SK Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal
14 Mei 1999 yang menyatakan bahwa “sejak terbentuknya Tim likuidasi, tanggung
jawab pengelolaan bank beralih dari Pengurus Bank kepada Tim Likuidasi”.
Seharusnya TL wajib melakukan upaya untuk menyelesaikan bukti-bukti
kepemilikan tanah tersebut.
Hal ini mengakibatkan TL tidak dapat menjual tanah tersebut sehingga mengurangi
potensi pelunasan BLBI.
Kondisi ini disebabkan tidak adanya itikad baik dari Pemegang Saham PT Bunga
Setangkai yang juga Pemegang Saham mayoritas PT Bank Anrico (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 279/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 23 dari 24
Tanggapan –Atas permasalahan tersebut TL PT Bank Anrico (DL) menanggapi
sebagai berikut:
a)
Terhadap aset tanah dan bangunan seluas 192m2 yang terletak di Jalan Raden
Fatah Nomor 55, Batam, Riau yang diserahkan untuk dilakukan penjualannya
melalui Akta Kuasa Jual Nmor 62 telah diupayakan meminta kepada pihak PT
Bunga Setangkai selaku pemilik untuk melengkapi dokumen kepemilikan tanah
dan bangunan namun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan dari yang
bersangkutan;
b)
Terhadap aset berupa tanah kosong yang telah diserahkan melalui seluas
46.250m2 yang terletak di Simpang Tiga, Pekanbaru, Riau, merupakan aset
(bukan jaminan) kredit yang tercatat atas nama orang lain yang diserahkan oleh
H. Anwar Syukur melalui Akta Kuasa Jual Nomor 52. TL tidak melihat adanya
ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 juncto SK
Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 yang
secara tegas mengatur kewajiban TL untuk melakukan pengurusan sertifikat
mengingat aset yang diserahkan dimaksud bukan sepenuhnya milik bank
termasuk adanya biaya yang timbul akibat adanya proses permohonan sertifikat.
TL berpendapat proses pengurusan sertifikat sepenuhnya merupakan kewajiban
pemilik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) SK Direksi Bank
Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 bahwa “Tim Likuidasi
wajib melaksanakan tugas secara efektif dan efisien”;
c)
Terhadap dua buah sertifikat masing-masing Sertifikat Hak Milik No.3047
(Ruko Blok AI Nomor 5) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3045 (Blok AI
Nomor 7), yang terletak di Ruko Cut Meutia Plaza – Bekasi merupakan bagian
dari sertifikat hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik (Induk) Nomor 710 a.n
H. Anwar Syukur yang pengurusannya dilakukan oleh PT Bunga Setangkai
melalui Kantor Notaris/PPAT Ny. S. Kamariah Suparwo, SH di Bekasi dan
setelah selesai diambil oleh pihak PT Bunga Setangkai dan diserahkan danditerima oleh Sdr. H. Anwar Syukur (sebanyak sembilan Sertifikat Hak Milik).
Pada tanggal 10 Januari 1992, H. Anwar Syukur hanya menyerahkan tujuh
buah sertifikat kepada PT Bank Anrico (DL) pada saat operasional, sesuai
tanda terima untuk disimpan dalam jaminan kredit PMK Nomor 04.1439/PRK.
Untuk hal tersebut TL PT Bank Anrico (DL) telah meminta kepada Sdr. H.
Anwar Syukur untuk menyerahkan dua buah sertifikat jaminan kredit No.
04.1439/PRK atas nama debitur PT Bunga Setangkai melalui surat Nomor
181/TLBA/VII/99 tanggal 1 Juli 1999 perihal Penyerahan Sertifikat namun
hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 280/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK – RI PT Bank Anrico (DL) Halaman 24 dari 24
Saran - BPK-RI memberikan saran agar TL segera mengambil alih bukti-bukti
kepemilikan tiga aset pemegang saham yang dikuasajualkan dan juga mengambil
alih aset yang masih tersisa dalam rangka menyelesaikan kewajiban bank dalam
rangka meminimalkan kerugian negara.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 281/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR SINGKATAN
BDL : Bank Dalam Likuidasi
BI : Bank Indonesia
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia
BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
DL : Dalam Likuidasi
DTR : Dana Talangan Rupiah
HGB : Hak Guna Bangunan
KAP : Kantor Akuntan Publik
NAL : Neraca Akhir Likuidasi
PP : Peraturan Pemerintah
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
SK : Surat Keputusan
SPI : Sistem Pengendalian Intern
TL : Tim Likuidasi
TPK : Tindak Pidana Korupsi
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 282/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK JAKARTA
(DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01.G/XII/02/2006
Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 283/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 5
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 5
2. Tujuan Pemeriksaan 5
3. Sasaran Pemeriksaan 5
4. Metodologi Pemeriksaan 65. Jangka Waktu Pemeriksaan 6
6. Obyek Pemeriksaan 6
BAB II GAMBARAN UMUM 7
1. Penetapan Status Bank Dalam Pemberesan (BDP) 7
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Pemberesan 7
3. Jumlah BLBI yang Diterima 8
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 8
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 8
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 8
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997) 9
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 18 September 2003 10
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005 12
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 14
1. Sistem Pengendalian Intern 14
a. Lingkungan Pengendalian 14
b. Pengendalian Pengamanan 14
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan
BLBI 15
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 284/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 15
a. Realisasi Pencairan Aset 15
b. Pembayaran Kewajiban 29
c. Realisasi Biaya Operasional 31
d. Sisa Aset 34
DAFTAR SINGKATAN
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 285/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 1 dari 42
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK JAKARTA (DALAM LIKUIDASI)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan
pemeriksaan atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada PT
Bank Jakarta (Dalam Likuidasi/DL).
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem Pengendalian Intern
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada PT Bank Jakarta (DL) tidak dapat diandalkan, karena beberapa hal.
Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Di
antaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan
pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang
secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi Bank Dalam Likuidasi (BDL) dalam
melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan.
Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL
selama periode kerjanya.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI atas PT Bank Jakarta (DL) di tahun 2000 adalah pemeriksaan
investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL
untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi kami juga menemukan perkembangan terkait
pemeriksaan terdahulu tersebut.
Dalam audit terdahulu, BPK-RI mempermasalahkan adanya pembayaran terhadap Dana
Pihak Ketiga (DPK) pihak terkait yang oleh pemegang saham Sdr. H. Probosutedjo
dinyatakan telah disetujui secara lisan oleh Direksi BI. Deputi Gubernur Senior BI melalui
surat Nomor 3/3/DGS/DPIP tanggal 11 Januari 2001 membantahnya dan memerintahkan
Sdr. H. Probosutedjo mengembalikan dana talangan rupiah (DTR) yang telah disalurkankepada pihak terkait tersebut sebesar Rp96.759.000.000,00. Namun berdasarkan Surat
Kejaksaan Agung RI tanggal 9 April 2002 dijelaskan bahwa penyelidikan terhadap kasus
penyalahgunaan dana talangan dari BI oleh PT Bank Jakarta (DL) telah selesai dan
perbuatan yang ditemukan adalah perbuatan perdata.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 286/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 2 dari 42
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya
operasional), sisa aset, dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan BDL.
Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
a.
Realisasi Pencairan Aset
Nilai buku total aset berdasarkan neraca likuidasi per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar
Rp226.898.517.741,00 dan sampai dengan tanggal 30 April 2005 telah direalisasikan
melalui penagihan kredit sebesar Rp94.429.197.487,00 dan melalui penjualan aset
sebesar Rp2.023.052.094,00.
Terkait dengan hal tersebut, kami menemukan masalah terkait penagihan kredit sebagai
berikut:1)
Aset jaminan debitur PT Andriant Trading Engineering dijual oleh TL PT Bank
Jakarta (DL) di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sehingga terjadi selisih
sebesar Rp68.951.000,00.
Sementara dari realisasi penjualan aset ditemukan hal-hal sebagai berikut:
2)
Penjualan kendaraan bermotor dilakukan dengan penunjukan langsung.
3)
Pajak (PPh dan BPHTB) kurang bayar/setor dalam penjualan aset senilai
Rp87.777.150,00, dengan rincian sebagai berikut:
a)
Kekurangan setor PPh dan BPHTB untuk penjualan rumah di Kompleks
Singosari Estate Blok A No. 7 Bandung sebesar Rp19.200.000,00.
b) Kekurangan setor PPh untuk penjualan rumah di Kompleks Singosari Estate
Blok A No. 10 Bandung sebesar Rp7.188.000,00.
c)
Kekurangan setor PPh final untuk penjualan rumah di Jl. Waizir Medan sebesar
Rp1.141.200,00.
d)
Kekurangan setor PPh final untuk penjualan empat unit ruko di Kesawan
Medan sebesar Rp52.247.950,00.
e)
Kekurangan setor PPh untuk penjualan tanah di Sudiroprajan Surakarta sebesar
Rp8.000.000,00.
4)
Penjualan ruko di Komplek Pasar Induk Caringin Bandung lebih rendah
dibandingkan dengan nilai appraisal sebesar Rp500.000.000,00.5)
Penjualan rumah di Jl. Laksa No. 34 dan 36 Jakarta Barat di bawah NJOP, sehingga
terjadi selisih sebesar Rp229.788.000,00.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 287/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 3 dari 42
b. Pembayaran Kewajiban
Dari nilai kewajiban kepada Pemerintah sebesar Rp210.994.000.000,00 pada tanggal 30
April 2005, telah diselesaikan sebesar Rp100.959.950.000,00 (48%) sehingga
kewajiban yang tersisa sebesar Rp110.034.050.000,00.
Terkait hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.
c.
Biaya Operasional
Biaya operasional PT Bank Jakarta (DL) menurut laporan pembukuan periode 31
Desember 1997 sampai dengan 31 Maret 2005 (unaudited ) adalah sebesar
Rp16.754.354.859,00.
Terkait hal tersebut, kami menemukan permasalahan berupa pembayaran jasa konsultan
belum dipungut dan disetor PPh dan PPN sebesar Rp213.548.775,00.
d. Sisa Aset
Nilai buku sisa aset per tanggal 30 April 2005 yang telah diaudit Kantor Akuntan
Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan adalah Rp160.639.374.642,34 dengan
nilai realisasi sebesar Rp80.626.420.734,00.
Sementara itu, kewajiban yang masih harus ditanggung pihak PT Bank Jakarta (DL)
adalah sebesar Rp112.062.440.287,00 dengan rincian sebesar Rp110.134.054.438,00
merupakan kewajiban Bank kepada Pemerintah dan sisanya sebesar
Rp1.928.385.849,00 merupakan kewajiban kepada pihak lain. Dengan demikian sisa
aset milik PT Bank Jakarta (DL) hanya mampu menutup 73% kewajiban kepada
Pemerintah.
Terkait hal ini, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1)
Terdapat Harta Tetap dan Inventaris (HTI) Bank berupa satu unit mobil merkMitsubishi tipe L 300 DB tahun 1994 yang masih berada dalam penguasaan pihak
lain.
2)
Sisa aset eks-jaminan
a)
Terdapat aset jaminan yang dipinjam pemegang saham.
b)
Aset jaminan kredit dikembalikan kepada debitur oleh pemegang saham.
c)
Jaminan diambil alih oleh pemegang saham PT Bank Jakarta (DL).
d)
Hutang PT Interkon Kebon Jeruk senilai Rp4.111.000.000,00 tidak didukung
dengan jaminan.
e)
Sertifikat dan bukti kepemilikan dipegang oleh pihak lain yang bukan karyawanPT Bank Jakarta (DL).
4. Saran BPK-RI
Sehubungan dengan pemeriksaan pada PT Bank Jakarta (DL), BPK – RI memberikan saran
sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 288/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 4 dari 42
1) TL PT Bank Jakarta (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak
sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan nilai penjualan aset-aset
jaminan debitur yang berada di bawah NJOP dan/atau nilai appraisal , dan penjualan
kendaraan bermotor dilakukan dengan penunjukan langsung;
2)
Pajak-pajak yang masih kurang dibayar dan belum disetor yaitu PPh, BPHTB dan PPN
agar dipungut dan disetorkan ke kas negara;
3)
Aset-aset milik PT Bank Jakarta (DL) yang masih dikuasai oleh pihak lain agar ditarik
kembali sehingga berada dalam penguasaan PT Bank Jakarta (DL).
Jakarta, Desember 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Audit
Haryanto Suwondo NIP. 240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 289/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 5 dari 42
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Jakarta (DL)adalah:
a.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK-RI);
b.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2.
Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Jakarta (DL) adalah untuk
memastikan dan mengetahui bahwa:
a. Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan aset telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
b.
Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Jakarta (DL) sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
c.
Sisa aset PT Bank Jakarta (DL) yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah
berakhirnya proses likuidasi;
d.
Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan
penjualan serta pembayaran kewajiban PT Bank Jakarta (DL).
3.
Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Jakarta (DL) adalah:
a.
Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan
aset;
b.
Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset
tersebut termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.
4. Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a.
Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayaran
kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;
b.
Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 290/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 6 dari 42
c. Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan
aset, serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
d. Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan
aset dan pembayaran kewajiban;
e.
Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan/atau
pejabat yang berkompeten.
5.
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan pada PT Bank Jakarta (DL) dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan
tanggal 19 Juli 2005.
6.
Obyek Pemeriksaan
PT Bank Jakarta (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 291/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 7 dari 42
BAB II
GAMBARAN UMUM
1. Penetapan Status Bank Dalam Pemberesan (BDP)
PT Bank Jakarta dicabut ijin usahanya berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor
533/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 tentang Pencabutan Ijin Usaha PT Bank
Jakarta. Pencabutan ijin usaha tersebut dilakukan berdasarkan usulan Direksi BI kepada
Menteri Keuangan sesuai surat Nomor 30/35/DIR/UPB3/Rahasia tanggal 29 Oktober 1997
perihal Permasalahan PT Bank Jakarta dan surat Nomor 30/93/DIR/UPB3/Rahasia tanggal
31 Oktober 1997 perihal Pencabutan Ijin Usaha PT Bank Jakarta.
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Pemberesan
TL PT Bank Jakarta (DL) yang disebut juga sebagai Tim Pemberesan (TP) dibentuk
berdasarkan Surat Direksi BI Nomor 30/176/DIR/UHA tanggal 12 Maret 1998, dengansusunan sebagai berikut:
Ketua : H. Probosutedjo
Anggota : Dudung Hamidi
Drs. H. Triwidodo
Drs. Waldjimin
Muh. Amin, SE
H. Amidhan
Bambang Suroso
TP/TL telah mengalami dua kali perubahan, susunan terakhir sesuai dengan persetujuan BI
Nomor 1/20/DPIP/IDPiP tanggal 1 Oktober 1997 adalah sebagai berikut:
Ketua : H. Probosutedjo
Anggota : Dudung Hamidi
Drs. Waldjimin
Selain TP/TL, Bank juga merekrut mantan karyawannya untuk menjadi pelaksana teknis
bagi kegiatan pemberesan bank. Jumlah personel pelaksana teknis atau biasa disebut Satuan
Tugas Pemberesan (STP) per tanggal 31 Mei 2005 adalah tujuh orang.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan
Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TP/TL seharusnya
sudah berakhir pada tanggal 18 Desember 2003. Namun karena kegiatan likuidasi
(pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka
belum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pembubaran TL.
Dengan demikian, keberadaan TP/TL PT Bank Jakarta (DL) tidak sesuai dengan ketentuan.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 292/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 8 dari 42
3. Jumlah BLBI yang Diterima
Jumlah BLBI yang diterima oleh PT Bank Jakarta (DL), sesuai dengan catatan akuntansi BI
maupun Bank adalah sebagai berikut:
a. Dana Talangan Rupiah I (DTR I) Rp35.494.000.000,00
b. Dana Talangan Rupiah II (DTR II) Rp175.500.000.000,00
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
Dana BLBI yang diterima oleh PT Bank Jakarta (DL) diikat dengan Akta Pengikatan (SPK)
Nomor 30/607/UK tanggal 4 November 1997 untuk Dana Talangan Rupiah I (DTR I), dan
SPK Nomor 30/998/UK tanggal 23 Maret 1998 untuk Dana Talangan Rupiah II (DTR II).
Tidak ada jaminan yang diserahkan oleh PT Bank Jakarta (DL) sehubungan dengan
penerimaan dana talangan sebesar Rp210.994.000.000,00 tersebut.
5.
Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah
Bantuan likuiditas berbentuk DTR yang diberikan kepada PT Bank Jakarta (DL) telah
dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Menteri Keuangan
dan Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999 dan Akta Cessie Nomor 69 yang dibuat di
hadapan Notaris Mudofir Hadi, SH tanggal 29 Februari 1999 antara Direksi BI dengan
Ketua BPPN. Berdasarkan akta cessie tersebut, BLBI yang dialihkan tersebut adalah posisi
tanggal 29 Januari 1999 sebesar Rp210.994.000.000,00. Dengan pengalihan tersebut, maka
BLBI yang diberikan oleh BI beralih menjadi utang pemerintah kepada BI dan sekaligus
menjadi piutang pemerintah c.q. BPPN kepada Bank sebesar Rp210.994.000.000,00.
6.
Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005
Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh PT Bank Jakarta (DL) sampai dengan tanggal
30 April 2005, adalah sebagai berikut:
Jenis BLBI Penerimaan Pembayaran Sisa
Dana Talangan Rupiah Rp210.994.000.000,00 Rp100.959.950.000,00 Rp110.034.050.000,00
Jumlah Rp210.994.000.000,00 Rp100.959.950.000,00 Rp110.034.050.000,00
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pengembalian BLBI hanya mencapai 48% dari total
kewajiban BLBI.
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997)
Laporan Keuangan PT Bank Jakarta (DL) per tanggal 31 Oktober 1997 (Neraca Penutupan)
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjo, Machdjud Modopuro&Rekan Nomor 45/LK/1/99 tanggal 5 Januari 1999 adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 293/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 9 dari 42
dalam rupiah
No Pos Perkiraan 31 Oktober 1997
AKTIVA1 Kas 900.320.877,85
2 Bank Indonesia
a. Giro 12.976.599.339,93
b. SBI 2.997.669.386,00
3 Dana Talangan
a. BDN 0,00
b. BNI 0,00
4 Antar Bank Aktiva
a. Giro 439.146.047,69
b. Deposito 0,00
c. Call Deposit 1.000.000.000,00d. Lainnya 3.887.966.867,00
5 Kredit yang Diberikan Dalam Rupiah-Terkait 207.519.873.265,52
Cadangan Penghapusan Kredit (7.020.217.962,89)
6 Penyertaan 16.000.000,00
7 Aktiva Tetap & Inventaris 6.900.662.507,31
Akumulasi Penyusutan (3.866.960.413,51)
8 Rupa-Rupa Aktiva 1.147.457.826,10
Jumlah Aktiva 226.898.517.741,00
PASIVA
1 Dana Pihak Ketiga
a. Giro- Pihak Terkait 30.522.266.454,04
- Bukan Pihak Terkait 6.662.925.575,96
b. Tabungan
- Pihak Terkait 5.242.200.878,17
- Bukan Pihak Terkait 17.070.994.632,64
c. Deposito
- Pihak Terkait 54.037.849.000,00
- Bukan Pihak Terkait 104.742.783.000,00
2 Kewajiban Segera Lainnya 3.327.303.196,00
3 Antar Bank Pasiva
a. Giro 0,00
b. Tabungan 18.645.833,00
c. Deposito 6.000.000.000,00
d. Lainnya 4.018.645.833,20
4 Setoran Jaminan 301.511.450,00
6 Setoran Kepada Pemerintah 0,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 294/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 10 dari 42
dalam rupiah
No Pos Perkiraan 31 Oktober 1997
7 Kewajiban Kepada BI 0,008 Rupa-Rupa Pasiva 1.915.936.123,00
9 Modal 14.250.000.000,00
10 Cadangan Umum 37.045.222,65
11 Laba/Rugi Ditahan 9.490.404.167,69
12 Laba/Rugi Tahun Lalu (30.739.993.625,35)
13 Laba/Rugi Tahun Berjalan 0,00
Jumlah Pasiva 226.898.517.741,00
8.
Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 18 September 2003
Laporan Keuangan PT Bank Jakarta (DL) per tanggal 18 September 2003 (Neraca AkhirLikuidasi-NAL) telah diaudit oleh KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan Nomor
83/LK/9/04 tanggal 6 September 2004 dan telah disetujui oleh BI dengan surat Nomor
7/132/DPIP/IAdmP tanggal 18 April 2005 dengan posisi sebagai berikut:
dalam rupiah
No Pos Perkiraan 18 September 2003
AKTIVA
1 Kas 73.118.689,71
2 Bank Indonesia
a. Giro 0,00
b. SBI 0,003 Dana Talangan
a. BDN 6.714.258.158,27
b. BNI 48.786.952,00
4 Antar Bank Aktiva
a. Giro 388.500.993,00
b. Deposito 0,00
c. Call Deposit 27.500.000.000,00
d. Lainnya 2.008.082.511,00
5 Kredit yang Diberikan Dalam Rupiah-Terkait 152.850.996.933,81
Cadangan Penghapusan Kredit (6.886.500.507,81)
6 Penyertaan 16.000.000,00
7 Aktiva Tetap & Inventaris 2.800.706.799,00
Akumulasi Penyusutan (1.572.415.135,55)
8 Rupa-Rupa Aktiva 31.700.000,00
Jumlah Aktiva 183.973.235.393,43
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 295/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 11 dari 42
dalam rupiah
No Pos Perkiraan 18 September 2003
PASIVA1 Dana Pihak Ketiga
a. Giro
- Pihak Terkait 1.807.000,00
- Bukan Pihak Terkait 104.595.000,00
b. Tabungan
- Pihak Terkait 0,00
- Bukan Pihak Terkait 71.726.000,00
c. Deposito
- Pihak Terkait 0,00
- Bukan Pihak Terkait 3.500.000,00
2 Kewajiban Segera Lainnya 20.522.908,15
3 Antar Bank Pasiva
a. Giro 1.026.157.082,24
b. Tabungan 0,00
c. Deposito 0,00
d. Lainnya 0,00
4 Setoran Jaminan 0,00
5 Setoran Kepada Pemerintah 134.810.545.895,00
6 Kewajiban Kepada BI 0,00
7 Rupa-Rupa Pasiva 7.806.674,95
8 Modal 14.250.000.000,009 Cadangan Umum 0,00
10 Laba/Rugi Ditahan 0,00
11 Laba/Rugi Tahun Lalu 30.739.993.625,35
12 Laba/Rugi Tahun Berjalan 2.936.581.207,74
Jumlah Pasiva 183.973.235.393,43
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005
Posisi Laporan Keuangan PT Bank Jakarta (DL) per tanggal 30 April 2005 telah diaudit
oleh KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro&Rekan Nomor 51/LK/5/05 tanggal 23 Mei 2005
dan telah disampaikan kepada BI namun belum ada persetujuan adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 296/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 12 dari 42
dalam rupiah
No Pos Perkiraan 30 April 2005
AKTIVA1 Kas 64.991.644,98
2 Bank Indonesia
a. Giro 0,00
b. SBI 0,00
3 Dana Talangan
a. BDN 0,00
b. BNI 0,00
4 Antar Bank Aktiva
a. Giro 901.429.089,00
b. Deposito 0,00
c. Call Deposito 0,00d. Lainnya 24.008.082.511,00
5 Kredit yang Diberikan Dalam Rupiah-Terkait 137.866.884.574,86
Cadangan Penghapusan Kredit (3.260.363.177,50)
6 Penyertaan 16.000.000,00
7 Aktiva Tetap & Inventaris 2.588.473.831,00
Akumulasi Penyusutan (1.577.823.831,00)
8 Rupa-Rupa Aktiva 31.700.000,00
Jumlah Aktiva 160.639.374.642,34
PASIVA
1 Dana Pihak Ketiga
a. Giro- Pihak Terkait 0,00
- Bukan Pihak Terkait 0,00
b. Tabungan
- Pihak Terkait 0,00
- Bukan Pihak Terkait 0,00
c. Deposito
- Pihak Terkait 0,00
- Bukan Pihak Terkait 0,00
2 Kewajiban Segera Lainnya 271.171,00
3 Antar Bank Pasiva
a. Giro 1.026.157.082,24 b. Tabungan 0,00
c. Deposito 0,00
d. Lainnya 0,00
4 Setoran Jaminan 0,00
5 Setoran Kepada Pemerintah 110.134.054.438,33
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 297/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 13 dari 42
dalam rupiah
No Pos Perkiraan 30 April 2005
6 Kewajiban Kepada BI 0,007 Rupa-Rupa Pasiva 901.957.594,95
8 Modal 14.250.000.000,00
9 Cadangan Umum 0,00
10 Laba/Rugi Ditahan 0,00
11 Laba/Rugi Tahun Lalu 33.676.574.833,09
12 Laba/Rugi Tahun Berjalan 650.359.522,73
Jumlah Pasiva 160.639.374.642,34
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 298/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 14 dari 42
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1. Sistem Pengendalian Intern
Dari Pemeriksaan atas sistem pengembalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian
dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada PT Bank Jakarta (DL) pada
umumnya menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini
nampak dalam uraian berikut:
a. Lingkungan Pengendalian
Dengan status bank yang telah berada dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan
pengendalian pada bank tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur manajemen tidak
dapat melakukan fungsinya secara memadai.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, TL nantinya bertanggung jawab kepada RUPS.
Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan
kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan pemegang saham utama,
antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada
bank yang telah berkategori macet.
Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT
Bank Jakarta (DL), mengingat di sebagian besar BDL, nilai kewajiban kepada
Pemerintah berupa DTR I dan II lebih besar dari harta yang ada. Dari sisi ketentuan
perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan besarnya
kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintahlah yang lebih berhak terhadap harta
yang masih ada.
Dengan kondisi ini, sebagian besar TL tidak memahami bahwa harta yang masih ada
seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL
seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya
pemegang saham utama masih besarnya pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL
sehari-hari sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT Bank
Jakarta (DL) kepada Negara.
b.
Pengendalian Pengamanan
Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL, baik itu
BI maupun Departemen Keuangan. Pihak BI selama ini hanya memantau posisi aset
dan kewajiban serta setoran ke Negara dari masing-masing BDL.
Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang
memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan
pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 299/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 15 dari 42
Pelaksanaan audit yang selama ini dilakukan di TL oleh KAP adalah untuk menentukan
posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan
atau memberikan opini terhadap laporan keuangan TL.
Audit yang dilakukan BPK-RI terhadap TL BDL adalah saat audit investigasi BLBI di
tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 hingga tahun 2005, tidak ada
pengawasan yang memadai terhadap kinerja TL.
2.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan BLBI
Berdasarkan Laporan Audit Investigatif BPK-RI Nomor 06/42/Auditama II/AI/VII/2000
tanggal 31 Juli 2000 terhadap bank, ditemukan adanya penyimpangan pembayaran Dana
Pihak Ketiga (DPK) kepada pihak terkait. Dalam laporan investigatif tersebut diperoleh
keterangan bahwa berdasarkan penjelasan Sdr. H. Probosutedjo, Direksi BI telah (secara
lisan) memberikan persetujuan.
Sehubungan dengan permasalahan di atas, BI melalui surat Deputi Gubernur Senior Nomor
3/3/DGS/DPIP tanggal 11 Januari 2001 menyatakan menolak klaim Sdr. H. Probosutedjodan memerintahkan PT Bank Jakarta (DL) mengembalikan dana sejumlah
Rp96.759.000.000,00 kepada Pemerintah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, TP PT Bank Jakarta (DL) tidak melakukan usaha-usaha
untuk menarik kembali Dana Talangan Rupiah tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya
potensi kerugian negara sebesar Rp96.759.000.000,00.
Sehubungan dengan kasus ini seluruh anggota TP/TL PT Bank Jakarta (DL) telah dipanggil
dan/atau diselidiki oleh Kejaksaan. Selanjutnya Kejaksaan menerbitkan surat tertanggal 9
April 2002 yang antara lain menjelaskan bahwa penyelidikan terhadap kasus
penyalahgunaan dana talangan dari BI oleh PT Bank Jakarta (DL) telah selesai. Perbuatan
yang terjadi adalah perbuatan perdata yaitu PT Bank Jakarta (DL)mempunyai kewajiban
untuk menyelesaikan dana talangan sebesar Rp210.000.000.000,00 sampai dengan bulan
September 2003.
3.
Temuan-temuan Pemeriksaan
a. Realisasi Pencairan Aset
1)
Penagihan Kredit
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui sampai dengan tanggal 30 April 2005
pembayaran hutang yang dilakukan oleh debitur (penagihan kredit) adalah sebesar
Rp94.429.197.487.04.
Temuan – Ni lai penjualan aset jaminan debitur PT Andriant Trading
Engineering berada di bawah NJOP oleh TP/TL PT Bank Jakarta (DL),sehingga menimbul kan kerugian sebesar Rp68.951.000,00
PT Andriant Trading Engineering memiliki hutang kepada PT Bank Jakarta (DL)
dengan total per Januari 2003 sebesar Rp4.129.708.000,00. Jaminan yang melekat
atas pinjaman tersebut adalah enam unit ruko di Jl. KS Tubun No. 25 Jakarta Barat
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 300/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 16 dari 42
dengan luas tanah 699 m2 dan luas bangunan 1154 m
2. Ruko tersebut atas nama Dr.
Ir. Ariono Abdulkadir.
Berdasarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan
Nomor S-368/WPJ.06/KB.01/2003 tanggal 28 Januari 2003, dapat diketahui bahwa
NJOP Ruko tersebut adalah sebesar Rp3.243.951.000,00 (harga tanah dan bangunan
per m2 masing-masing senilai Rp2.779.000,00 dan Rp1.384.800,00).
Aset tersebut dijual melalui Project Marketing Taman Kebon Jeruk di Jl. Meruya
Ilir No. 14 Jakarta Barat dengan fee 2%. TP/TL PT Bank Jakarta (DL) belum
pernah melakukan penilaian atas aset jaminan tersebut, sehingga tidak memiliki
perkiraan nilai sendiri (owner estimate) yaitu dengan harga berapa aset tersebut
akan dijual. Penjualan juga dilakukan tanpa lelang.
Harga jual ruko tersebut ditetapkan dan disetujui TP/TL pada tanggal 9 Januari
2003 dengan harga Rp3.175.000.000,00. Harga tersebut belum dipotong biaya-
biaya sebesar Rp232.946.050,00 dengan rincian sebagai berikut:Biaya pajak 5% x Rp3.243.921.000,00 = Rp 162.196.050,00
Biaya Notaris = Rp 6.500.000,00
Pembayaran Roya = Rp 750.000,00
Fee Marketing 2% x Rp3.175.000,00 = Rp 63.500.000,00
Rp 232.946.050,00
Dengan demikian hasil penjualan aset jaminan tersebut adalah sebesar
Rp2.942.053.950,00.
Pada tanggal 8 Februari 2003, telah diterima setoran dari Dr. Ir. Ariono Abdulkadir
satu bilyet giro untuk setoran pinjaman atas nama PT Andriant Trading Engineeringsebesar Rp3.175.000.000,00. Bila dibandingkan dengan NJOP, harga jual tersebut
lebih rendah sebesar Rp68.951.000,00 (Rp3.243.951.000,00-Rp3.175.000.000,00).
Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a)
Surat BI kepada Forum Komunikasi Bank Dalam Likuidasi Nomor 2/69/IDPiP
tanggal 20 Juni 2000 yang menjelaskan bahwa barang bergerak atau tidak
bergerak yang akan digunakan untuk pembayaran kredit harus terlebih dahulu
dinilai oleh penilai independen.
Kesepakatan Forum Komunikasi TL tanggal 8 Agustus 2000 yang menjelaskan
bahwa barang tidak bergerak yang digunakan sebagai pembayaran kredit
seharusnya terlebih dahulu dinilai oleh penilai independen;
b)
Surat BI Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 yang
mengatur tentang penjualan aset, bahwa penjualan aset harus dilakukan secara
terbuka dan lelang harus mengacu pada harga pasar. Selain itu terhadap aset
perlu dilakukan penilaian sebelum dijual;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 301/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 17 dari 42
c) Berdasarkan Pedoman Audit BDL diketahui bahwa penjualan aset harus
melebihi atau minimal seharga NJOP.
Hal tersebut mengakibatkan penjualan aset menjadi tidak optimal dan adanya
potensi kerugian dari selisih harga jual dengan NJOP yaitu Rp68.951.000,00.
Hal tersebut disebabkan TL PT Bank Jakarta (DL) tidak mentaati ketentuan
penjualan aset.
Tanggapan - TL memberikan tanggapan sehubungan dengan penjualan aset
jaminan PT Andriant Trading Enginering. Dalam hubungan ini perlu
diinformasikan bahwa:
a) Sejak PT Bank Jakarta (DL) dicabut ijin usahanya debitur telah mengalami
kemacetan dalam usahanya sehingga ruko tersebut tidak digunakan lagi;
b)
Telah ditawarkan kepada beberapa pengusaha namun harga yang diminta selalu
di bawah nilai hutang debitur;c)
Sejak ruko tersebut tidak digunakan lagi oleh debitur (tahun 1998) sampai
dengan tahun 2003 terjadi penjarahan terhadap sarana yang ada pada bangunan
tersebut seperti:
1)
Kusen-kusen dari logam dan kaca-kacanya banyak yang rusak/tidak ada/
diambil/dijarah oleh maling;
2) Kabel-kabel listrik serta peralatan listrik lainnya seperti kap lampu telah
banyak yang hilang dan rusak;
3)
Fisik bangunan banyak yang retak dan bahkan dak atap yang paling atas
telah retak-retak dan apabila hujan menjadi bocor dan membasahi lantai di
bawahnya sehingga tidak memungkinkan pembeli dapat langsung untukmenempatinya apabila tidak dilakukan perbaikan terlebih dahulu.
Melihat kondisi bangunan yang telah rusak tersebut maka tidak mungkin untuk
mencapai harga NJOP karena harga/nilai bangunan pada NJOP adalah harga/nilai
bangunan dalam keadaan baik. Demikian pula untuk melakukan penilaian oleh
penilai independen akan memakan waktu dan biaya. Sementara untuk dilakukan
lelang kurang menguntungkan karena hanya ada satu bangunan yang akan dijual.
Oleh karena itu dijual melalui lembaga perantara yang sudah biasa melakukan jual
beli bangunan ( Project Marketing Taman Kebon Jeruk). Penjualan melalui lembaga
perantara ini diharapkan mendapatkan harga yang wajar dan dalam waktu yang
relatif singkat. Dalam penjualan ruko ini tim telah membuat catatan mengenai
rencana penjualan sebagai legal opinion, sebagaimana pada ketentuan yang
disepakati forum komunikasi TL tanggal 8 Agustus 2000.
Sisa kewajiban tersebut telah dihapusbukukan (write off ). Untuk hapus buku ini
memang tidak perlu dibuat surat persetujuan hapus buku, kaena persetujuan hapus
buku telah tertulis atau tercantum dalam nota dari staf pelaksana penagihan debitur.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 302/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 18 dari 42
Penjualan aset di PT Bank Jakarta (DL) memang tidak dilakukan secara lelang
antara lain karena hal-hal sebagai berikut:
a) Dari hasil pantauan dan pengalaman TL penawaran harga yang terjadi di forum
lelang ternyata jauh lebih rendah dari harga-harga patokan yang diinginkan.
Pada awal likuidasi Tim sering diundang untuk menghadiri lelang oleh Balai
Lelang Swasta. Dari pemantauan tersebut ternyata harga penawaran lebih
rendah dari harga patokan;
b)
Forum lelang mengetahui bahwa aset yang dijual berasal dari bank yang
dilikuidasi sehingga berada dalam posisi yang lemah oleh karena itu harga
ditekan serendah mungkin;
c)
Biaya lelang cukup memberatkan karena walaupun tidak berhasil dilelang, Tim
harus membayar honor/ fee bagi kantor lelang, contohnya lelang untuk jaminan
pinjaman PT Tora Bangun Utama, di mana Tim harus membayar ongkos lelang
dan menerima jaminan yang dilelang untuk pembayaran hutang debitur;d)
Kondisi perekonomian yang belum memungkinkan untuk melakukan penjualan
aset secara besar-besaran dengan harga yang baik;
e)
Untuk menjual secara lelang, agar efisien perlu penjualan/lelang aset dalam
jumlah yang banyak, sedangkan harta yang dilelang PT Bank Jakarta (DL)
hanya memiliki beberapa aset (harta tetap yang pada umumnya masih
dimanfaatkan/digunakan oleh Pimpinan di Kantor Cabang PT Bank Jakarta
(DL) sehingga penjualan dilakukan satu persatu);
f)
Telah berulangkali untuk mengikuti dan mencoba bekerjasama dengan
beberapa balai lelang antara lain :
1)
Balai Lelang Batavia;
2)
Balai Lelang Ray White.
Syarat administrasi yang diminta oleh Balai lelang sulit untuk dipenuhi misalnya di
samping hak atas tanah juga ijin lainnya seperti IMB yang pada umumnya tidak
dapat dipenuhi oleh PT Bank Jakarta (DL).
Demikian pula biaya yang diminta sangat memberatkan Tim.
Dalam hubungan ini maka telah disepakati dengan Ketua TP selaku pemilik untuk
menjual aset PT Bank Jakarta (DL) tidak secara lelang, namun dijual kepada umum
dengan maksud untuk mendapatkan harga yang wajar dengan memperhatikan
kondisi aset tersebut serta faktor lainnya.
Memang diakui ada beberapa aset yang dijual di bawah harga NJOP karena alasan-
alasan sebagai berikut :
a)
Menurut pengamatan kami tidak ada peraturan yang mewajibkan seseorang
untuk menjual asetnya (tanah dan bangunan) di atas atau sama dengan NJOP.
Menurut hemat kami NJOP adalah hanya merupakan guidance/ petunjuk
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 303/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 19 dari 42
kemungkinan harga sebagai dasar untuk menentukan penerimaan negara atas
Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan harga yang terjadi di pasar (aktual) bisa
lebih rendah atau lebih tinggi dari NJOP. Apabila diwajibkan untuk mengikuti
harga NJOP maka pada daerah-daerah tertentu yang nilai pasarnya rendah makaakan sulit untuk menjual aset tersebut;
b) Walaupun harga di bawah NJOP namun harga jual aset yang kami tetapkan
berpatokan dengan memperhatikan antara lain sebagai berikut:
1)
Harga pasar;
2)
Kondisi fisik barang yang akan dijual, terutama mengenai kewajiban
debitur yang harus dipenuhi sehingga ditetapkan harga minimal dapat
menutup seluruh kewajiban debitur atau minimal yang paling mendekati
kewajiban debitur;
c)
Untuk setiap penjualan TP membuat catatan yang diperlukan sebagai legal
opinion sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan yang disepakati dalamforum komunikasi TL.
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Jakarta (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan
kepada RUPS.
2) Penjualan Aset
Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat diketahui besarnya harta tetap dan inventaris
milik Bank yang dijual senilai (book value) Rp2.023.052.094,00. Dari realisasi
penjualan aset tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:
a)
Temuan - Penjualan Kendaraan Bermotor Di lakukan melalui Penunj ukan
Langsung
Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) tanggal 11 Maret 2003 memberikan
persetujuan untuk menjual mobil-mobil tersebut kepada anggota TL dan
koordinator TL yang dalam hal ini adalah eks Pimpinan cabang dengan harga
rata-rata Rp25.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
No Kantor Bank Jakarta Harga Perolehan Nilai Buku
18/09/03
Harga Jual Pembeli
1 Kantor Pusat
Sedan Mercedez 230 E 145.000.000,00 0 25.000.000,00 Drs. Waldjimin
Isuzu Panther GR 1997 43.000.000,00 2.036.718,75 25.000.000,00 Suhardi2 Capem
Kijang KF 40 STB Putih 27.700.000,00 0 25.000.000,00 Dudung H.
3 Surabaya
Isuzu Panther Minibus Grade 41.900.000,00 0 27.500.000,00 HM Arsyad
Izusu Panther 1997 41.000.000,00 2.162.109,63 25.000.000,00 HM Soetowo
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 304/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 20 dari 42
4 Medan
Toyota Corolla 1600 27.000.000,00 0 27.500.000,00 Sulasikin
ToyotaKijang Komando SSG 36.000.000,00 0 25.000.000,00 Werry Soesilo
5 Bandung
Toyota Corolla GTI thn. 1990 45.500.000,00 0 25.000.000,00 Kunto Sadewo S
6 Yogyakarta
Toyota Kijang GTI Th 1990 45.500.000,00 0 25.000.000,00 Kuntari
452.600.000,00 230.000.000,00
Berdasarkan Surat BI Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November
1999, penjualan aset seharusnya dilakukan secara terbuka dan lelang dengan
mengacu pada harga pasar. Selain itu, UU Nomor 25 tahun 1999 tentang
Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, Pasal 13 Poin 1
menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota
Tim Likuidasi dilarang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.
Dengan demikian, TL PT Bank Jakarta (DL) seharusnya tidak membeli aset
berupa kendaraan PT Bank Jakarta (DL) karena diindikasikan merupakan upaya
memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.
Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan PT Bank Jakarta
(DL) dari penjualan aset yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan TL
dalam membayar kewajiban terhadap negara.
Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman TP terhadap peraturan dan
ketentuan yang berlaku.
Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa
penjualan kendaraan bermotor dilakukan secara langsung atas persetujuan ketua
Tim selaku pemilik PT Bank Jakarta (DL) dengan beberapa alasan:
1) Kendaraan bermotor tersebut adalah kendaraan yang telah digunakan sejak
PT Bank Jakarta (DL) masih berjalan/beroperasi oleh pejabat-pejabat PT
Bank Jakarta (DL)/pembeli dengan harga Rp25.000.000,00;
2) Harga buku kendaraan tersebut pada umumnya bernilai nol (nihil);
3)
Untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada pejabat PT Bank
Jakarta (DL) yang telah mengabdikan dirinya lebih dari 20 tahun;
4) Dengan dijualnya kendaraan tersebut maka dapat mengurangi biaya-biaya
pemeliharaan seperti bensin, oli, ban, dan lain sebagainya.
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Jakarta (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
ketentuan kepada RUPS.
b)
Temuan - Pajak (PPh dan BPHTB) kurang bayar dalam penjualan aset
sebesar Rp87.177.150,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 305/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 21 dari 42
1) Penjualan Rumah di Kompleks Singosari Estate Bl ok A No. 7 Bandung
kurang menyetor PPh dan BPH TB sebesar Rp19.200.000,00
Pada tanggal 20 Juni 2002 telah terjadi penjualan rumah dinas di Jalan
Singosari Raya No. 7 RT 002/RW 010 Kelurahan Cibeureum Kecamatan
Cimahi Selatan Bandung. Rumah dinas tersebut memiliki luas tanah 530 m2
dan luas bangunan 160 m2. Penjualan tanah tersebut dilakukan berdasarkan
akta jual beli No. 507/02 tanggal 20 Juni 2002 oleh Notaris Suwito
Chandra, SH, Notaris di Cimahi, Bandung.
Menurut surat Koordinator TP/TL Bandung (Kunto Sadewo) No. 23/TPBJ-
Bandung/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 yang melakukan penawaran atas aset
tersebut hanya satu yaitu Linawati yang beralamat Jl. Singosari Raya No. 8
Cimahi Selatan Bandung, dengan rincian penjualan sebagai berikut:
Harga Jual ( gross) Rp370.000.000,00
Biaya-biaya:
PPh Final 5% x Rp178.000.000 = Rp8.900.000,00
BPHTB 5%(Rp178 juta-Rp30 juta) 7.400.000,00
Biaya Akta Jual Beli 3.000.000,00
Biaya Balik Nama Sertifikat 3.750.000,00
Biaya PJB (Akta Pengosongan) 750.000,00
Total Biaya Rp 23.800.000,00
Harga Neto Rp346.200.000,00
Pembayaran telah dilakukan melalui transfer ke rekening TL PT BankJakarta (DL) 094.098.095.002 pada tanggal 7 Juni 2002 sebesar
Rp180.000.000,00 dan tanggal 24 Juni 2002 sebesar Rp166.200.000,00.
Menurut UU Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 Pasal 4 ayat 2 dan
PP Nomor 48 tahun 1994 juncto PP Nomor 27 tahun 1996 juncto PP
Nomor 79 tahun 1999 dinyatakan bahwa dasar pengenaan pajak PPh final
dan BPHTB seharusnya adalah dari harga penjualan bruto mana yang
tertinggi NJOP atau harga jual. Dengan demikian dasar pengenaan pajak
atas penjualan tersebut adalah Rp370.000.000,00 dan bukan dari harga
NJOP. Pajak yang seharusnya disetorkan adalah PPh sebesar
Rp18.500.000,00 dan BPHTB sebesar Rp17.000.000,00 sehingga terdapat
kurang setor pajak sebesar Rp19.200.000,00 yang terdiri dari PPhsebesar Rp9.600.000,00 dan BPHTB Rp9.600.000,00.
2) Penjualan Rumah di Kompleks Singosari Estate Bl ok A No. 10 Bandung
kurang di setor PPh sebesar Rp7.188.000,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 306/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 22 dari 42
Pada tanggal 1 September 2003 telah terjadi penjualan rumah di Kompleks
Singosari Estate Blok A No. 10 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi
Selatan, Kabupaten Bandung Jateng, SHM No. 03677 a/n Kunto Sadewo
Satrijono seluas 494 m2 dan bangunan seluas 70 m2.
Berdasarkan surat TP PT Bank Jakarta (DL) kepada STP Cabang Bandung
tanggal 20 Agustus 2003, dapat diketahui bahwa aset tersebut ditawar oleh
tiga pihak dengan harga penawaran sebagai berikut:
a)
Ny. Hj. Oom Rohma sebesar Rp300.000.000,00 sudah termasuk pajak
pembelian, untuk biaya notaris dan BBN ditanggung penjual;
b)
Ny. Herawati sebesar Rp325.000.000,00 sudah termasuk pajak
pembelian, untuk biaya notaris dan BBN ditanggung penjual;
c)
Sdr. Tatang Soemantry sebesar Rp325.000.000,00 sudah termasuk
pajak pembelian, untuk biaya notaris dan BBN ditanggung penjual.
Pembeli yang disetujui adalah Sdr. Tatang Soemantry sebesar
Rp325.000.000,00. Pembayaran telah dilakukan melalui transfer ke
rekening TL PT Bank Jakarta (DL) 094.098.095.002 pada tanggal 1
September 2003 adalah sebesar Rp185.000.000,00 dan tanggal 18
September 2003 sebesar Rp110.737.500,00 dengan total pembayaran
sebesar Rp295.737.500,00.
Dalam transaksi penjualan aset ini telah dibayar PPh sebesar Rp9.062.000
atau sebesar 5% dari nilai NJOP (Rp181.240.000,00).
Seharusnya menurut UU PPh Nomor 17 tahun 2000 Pasal 4 ayat 2 dasar
pengenaan pajak PPh final dan BPHTB adalah dari harga penjualan yaitu
sebesar Rp325.000.000,00 bukan dari harga NJOP. Pajak yang seharusnyadisetorkan adalah PPh sebesar Rp16.250.000,00 sehingga terdapat
kurang setor pajak PPh sebesar Rp7.188.000,00 (=Rp16.250.000,00-
Rp9.062.000,00).
Tanggapan -TL Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan terhadap
temuan point a dan b:
Mengenai perhitungan pajak, TP/TL mengikuti pembayaran sesuai dengan
tagihan notaris. Namun TL tidak berkeberatan jika dianggap PPh penjual
masih kurang untuk disetor kekurangannya.
3)
Penjualan rumah di Jl . Waizir Medan kur ang disetor pembayaran PPh
f inal sebesar Rp1.141.200,00
Pada tanggal 1 Oktober 2003 telah disetujui penjualan 1 unit rumah SHGB
No. 1273/Desa Aur Jl. Waizir (Jl. Kol. Sugiono No. 3) Medan dengan luas
tanah 146 m2 dan luas bangunan 184 m
2dengan harga jual sebesar
Rp450.000.000,00 ( gross). NJOP aset tersebut berdasarkan PBB tahun
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 307/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 23 dari 42
2001 adalah sebesar Rp250.250.000,00. Perincian penjualan adalah sebagai
berikut:
Harga Jual ( gross) Rp 450.000.000,00
Biaya-Biaya:
PPh final 5% x Rp 427.176.000 = Rp 21.358.800,00
Biaya Akta Jual Beli = Rp 2.500.000,00
Fee Ex Koordinator Medan 2,5% = Rp 10.687.500,00
Rp 34.546.300,00
Rp 415.453.700,00
Pembayaran telah dilakukan melalui Bank Buana tanggal 3 Oktober 2003
sebesar Rp414.800.000,00 dan melalui BNI pada tanggal 21 Oktober 2003
sebesar Rp653.700,00.
Seharusnya menurut UU PPh Nomor 17 tahun 2000 Pasal 4 ayat 2 dasar
pengenaan pajak PPh final dan BPHTB adalah dari harga penjualan yaitu
Rp450.000.000,00 bukan dari harga NJOP. Menurut perhitungan di atas
pajak yang dibebankan hanya sebesar Rp21.358.800,00. Pajak yang dibayar
seharusnya adalah Rp22.500.000,00 sehingga terdapat kekurangan
pembayaran PPh final sebesar Rp1.141.200,00.
Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan yaitu
mengenai perhitungan pajak, TL mengikuti pembayaran sesuai dengan
tagihan notaris. Namun TL tidak berkeberatan jika dianggap PPh penjual
masih kurang untuk disetor kekurangannya.
4) Penjualan empat uni t ruko di Kesawan Medan kurang disetor PPh fi nal
sebesar Rp52.247.950,00
Pada tanggal 16 Februari 2000, telah disetujui oleh TP penjualan Eks
Kantor Bank Jakarta yaitu empat unit ruko di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 5
Kesawan Medan dengan luas tanah menurut SPPT PBB seluas 362 m2 dan
bangunan seluas 325 m2. Harga penjualan telah ditetapkan sebesar
Rp1.250.000.000,00, termasuk inventaris kantor di dalamnya. Harga jual
untuk tanah dan gedung kantor saja adalah sebesar Rp1.195.050.000,00.
Harga tersebut masih di atas NJOP PBB tahun 1999 yaitu sebesar
Rp150.041.000,00 dan di atas harga pasar menurut appraisal oleh PT Inti
Utama Cahaya Perkasa yaitu sebesar Rp934.192.000,00 (hasil valuation
belum diterima).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 308/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 24 dari 42
Perincian hasil penjualan beserta biaya adalah sebagai berikut:
Harga Jual Rp 1.250.000.000,00
Biaya Notaris termasuk . PPh Rp7.502.050,00 Rp 40.000.000,00
Rp 1.210.000.000,00
Jumlah tersebut telah ditransfer sebanyak dua kali pembayaran yaitu pada
tanggal 9 Maret 2000 sebesar Rp500.000.000,00 dan tangal 25 April 2000
sebesar Rp710.000.000,00.
Seharusnya menurut UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat 2, dasar
pengenaan pajak PPh final dan BPHTB adalah dari harga penjualan tanah
dan bangunan sebesar Rp1.195.000.000,00 bukan dari harga NJOP.
Menurut perhitungan di atas pajak yang dibebankan hanya sebesar
Rp7.502.050,00. Pajak yang dibayar seharusnya adalah
Rp59.750.000,00 sehingga ada kekurangan pembayaran PPh finalsebesar Rp52.247.950,00.
Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan yaitu
mengenai perhitungan pajak, TL mengikuti pembayaran sesuai dengan
tagihan notaris. Namun TL tidak berkeberatan jika dianggap PPh penjual
masih kurang untuk disetor kekurangannya.
5)
Penjualan tanah di Sudiroprajan Surakarta kurang disetor PPh f inal
sebesar Rp7.400.000,00
Pada tanggal 23 Juni 2000 telah disetujui penjualan tanah seluas 1.382 m2
yang terletak di Jl. RE Martadinata No. 20, Sudiroprajan, Jebres, Surakarta,
Jawa Tengah.
Tanah dijual dengan harga Rp2.100.000.000,00 dengan rincian sebagai
berikut:
Harga Jual Rp 2.100.000.000,00
PPh (5% x Rp1.952.000.000,00) Rp 97.600.000,00
PBB Rp 1.943.824,00
Rp 99.543.824,00
Rp 2.000.456.176,00
Seharusnya menurut UU PPh Nomor 17 thn.2000 Pasal 4 ayat 2 dasar
pengenaan pajak PPh final dan BPHTB adalah dari harga penjualan tanahdan bangunan sebesar Rp2.100.000.000,00 bukan dari harga NJOP sebesar
Rp1.952.000.000,00.
Menurut perhitungan di atas, pajak yang dibebankan hanya sebesar
Rp97.600.000,00, sedangkan pajak yang seharusnya dibayar adalah sebesar
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 309/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 25 dari 42
Rp105.000.000,00, sehingga ada kekurangan pembayaran PPh final
sebesar Rp7.400.000,00.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang PPh Nomor 17 Tahun
2000 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan Final atas penjualan tanah
dan bangunan.
Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara dari
sektor pajak sebesar Rp7.400.000,00.
Hal tersebut disebabkan karena TP kurang memahami peraturan
perpajakan.
Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan yaitu
mengenai perhitungan pajak, TL mengikuti pembayaran sesuai dengan
tagihan notaris. Namun TP tidak berkeberatan jika dianggap PPh penjual
masih kurang untuk disetor kekurangannya.
Saran – BPK-RI menyarankan agar pajak-pajak yang masih kurang dibayar dan
belum disetor segera dipungut dan disetorkan ke kas negara.
c) Temuan - Penjualan Ruko di Komplek Pasar I nduk Caringin Bandung Lebih
Rendah Dibandingkan dengan Ni lai M enur ut Apprai sal sebesar
Rp500.000.000,00
Pada tanggal 7 Desember 2004 telah disetujui penjualan ruko di Komplek Pasar
Induk Caringin Blok A/No.22-25 seluas 300 m2 berikut bangunan di atasnya
seluas 900 m2, Kelurahan Babakan Ciparay, Kabupaten Bandung.
Aset tersebut telah dilakukan penilaian oleh penilai independen yaitu PT Zodiac
Perintis Penilai pada tanggal 11 Juli 2000. Menurut penilai harga pasar dan
biaya penggantian aset tersebut adalah sama yaitu Rp1.800.000.000,00.
Pada tanggal 7 Desember 2004, TP telah menyetujui penjualan tersebut dari
penawar tertinggi yaitu Sdr. T. Nugraha sebesar Rp1.300.000.000,00.
Penawar yang masuk dapat diketahui sebagai berikut:
1)
Sdr. H.D. Hadjono sebesar Rp1.000.000.000,00;
2)
Sdr. H. Syarifudin Ilyas sebesar Rp1.250.000.000,00;
3) Sdr. T. Nugraha SE sebesar Rp1.300.000.000,00.
Harga jual dari penawar tertinggi tersebut lebih rendah Rp500.000.000,00
dibandingkan dengan penilaian PT Zodiac.
Seharusnya harga penjualan aset minimal sebesar harga penilaian yaitu
Rp1.800.000.000,00. Hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan Forum
Komunikasi TL tanggal 8 Agustus 2000, bahwa harga jual aset agar dapat
mencapai harga setinggi-tingginya dengan patokan minimal senilai harga
likuidasi berdasarkan appraisal report . Apabila penawaran lebih rendah, maka
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 310/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 26 dari 42
agar penjualan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan legal opinion atau
catatan dari TL. Selain itu, menurut Pedoman Audit BDL yang dikeluarkan
oleh IAI, nilai realisasi tanah dan bangunan dinilai berdasarkan hasil penilaian
pihak penilai independen atau sebesar NJOP apabila tanah dan bangunantersebut belum dinilai oleh pihak penilai independen.
Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan PT Bank Jakarta
(DL) minimal sebesar Rp500.000.000,00 dari penjualan aset yang pada
akhirnya akan mengurangi kemampuan TL dalam membayar kewajiban
terhadap Negara.
Hal tersebut disebabkan TL kurang memperhatikan dan memahami ketentuan
penjualan aset.
Tanggapan - TL PT Bank Jakarta memberikan tanggapan yaitu berkaitan
penjualan tanpa lelang tanggapan sama seperti dalam tanggapan atas temuan
3.a.1).Dalam penjualan ini TP/TL telah membuat catatan yang diperlukan sebagai
legal opinion sebagai pertanggungjawaban atas terjadinya penjualan aset
dimaksud.
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Jakarta (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
ketentuan kepada RUPS terkait dengan penjualan ruko di bawah nilai
appraisal .
d)
Temuan - Penjualan Rumah di Jl . Laksa No. 34 dan 36 Jakarta Barat di
Bawah NJOP Sehi ngga Terj adi Seli sih Sebesar Rp229.788.000,00
Pada tanggal 20 Oktober 1999 telah ditandatangani penjualan sebuah rumah(luas tanah 284 m2) di Jl. Laksa I No. 34 Kelurahan Jembatan Lima,
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan harga jual sebesar
Rp160.000.000,00 kepada Sdr. Fredy Laotambowon, berdasarkan Akta Jual
Beli No. 299/Tambora/1999 oleh Notaris H. Azhar Alia, SH.
Selain itu pada tanggal 24 Januari 2000 telah ditandatangani penjualan sebuah
rumah (luas tanah 264 m2) di Jl. Laksa I No. 36 Kelurahan Jembatan Lima,
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan harga jual sebesar
Rp140.000.000,00 kepada Sdr. Sujanto Kurniawan, berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 13/Tambora/2000 oleh Notaris H. Azhar Alia, SH.
Penjualan tersebut dilakukan dengan harga di bawah NJOP. Berdasarkan NJOP
PBB tahun 1999 dapat diketahui bahwa harga kedua rumah tersebut adalahsebesar Rp529.788.000,00 dengan rincian sebagai berikut: rumah di Jl. Laksa I
No. 34 adalah sebesar Rp175.980.000,00, dan rumah di Jl. Laksa I No. 36
adalah sebesar Rp353.808.000,00.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 311/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 27 dari 42
Penjualan tersebut telah disetujui oleh TL PT Bank Jakarta (DL) pada tanggal
15 September 1999. Dalam persetujuannya dijelaskan bahwa kedua rumah
tersebut dapat dijual dengan harga sebesar Rp300.000.000,00, pembayaran
pertama Rp200.000.000,00 dibayar tunai dan sisa pembayaranRp100.000.000,00 diangsur selama sembilan bulan. Segala biaya yang timbul
menjadi beban pembeli. Sebelumnya dalam pertemuan tanggal 8 September
1999 antara penghuni rumah tersebut dengan TL PT Bank Jakarta (DL)
disebutkan bahwa dalam penawaran rumah tersebut agar memperhatikan NJOP
yang tercantum dalam PBB 1999, namun TL tetap menyetujui penjualan di
bawah NJOP.
Seharusnya penjualan rumah di Jalan Laksa No. 34 dan 36 dilakukan minimal
dengan harga NJOP sebesar Rp529.788.000,00.
Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan bank minimal
sebesar Rp229.788.000,00 dari penjualan aset yang pada akhirnya akan
mengurangi kemampuan PT Bank Jakarta (DL) dalam membayar kewajiban
terhadap negara.
Hal tersebut disebabkan adanya ketidakpahaman TL PT Bank Jakarta (DL)
mengenai ketentuan penjualan aset.
Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa aset
dijual di bawah harga NJOP karena alasan-alasan sebagai berikut:
1)
Menurut pengamatan TL tidak ada peraturan yang mewajibkan seseorang
untuk menjual asetnya (tanah dan bangunan) di atas atau sama dengan
NJOP. Menurut hemat TL, NJOP adalah hanya merupakan guidance/
petunjuk kemungkinan harga sebagai dasar untuk menentukan penerimaan
negara atas pajak bumi dan bangunan, sedangkan harga yang terjadi di pasar (aktual) bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari NJOP. Apabila
diwajibkan untuk mengikuti harga NJOP maka pada daerah-daerah tertentu
yang nilai pasarnya rendah maka akan sulit untuk menjual aset tersebut;
2)
Walaupun harga di bawah NJOP namun harga jual aset ditetapkan dan
berpatokan dengan memperhatikan antara lain:
a)
Harga pasar;
b) Kondisi fisik barang yang akan dijual, terutama mengenai kewajiban
debitur yang harus dipenuhi. Maka ditetapkan harga minimal dapat
menutup seluruh kewajiban debitur atau minimal yang paling
mendekati kewajiban debitur;3)
Untuk setiap penjualan TL membuat catatan yang diperlukan sebagai legal
opinion sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan dalam forum
komunikasi TL;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 312/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 28 dari 42
4) Rumah tersebut telah dihuni oleh dua atau tiga generasi dari penghuni yang
sekarang dan dihuni mulai tahun 1939, yaitu sejak Batavia Bank (sebelum
Bank Jakarta);
5)
Penghunian tersebut dengan cara pembayaran sewa bulanan;
6)
Pada waktu perpindahan pemilikan dari Batavia Bank menjadi Bank Jakarta
tidak dilakukan pembaharuan mengenai perjanjian kepemilikan;
7)
Penghuni secara teratur membayar uang sewa bulanan;
8) Penghuni hanya mampu untuk membayar sejumlah sesuai dengan
kesanggupannya.
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Jakarta (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
ketentuan kepada RUPS yang berkaitan dengan penjualan aset di bawah harga
NJOP.b.
Pembayaran Kewajiban
Dari total kewajiban DTR senilai Rp210.994.000.000,00, PT Bank Jakarta (DL) telah
mencicil pembayaran senilai total Rp100.960.000.000,00 dengan rincian berikut:
dalam rupiah
Tgl. Setor keBI Nominal Jumlah Tgl. Setor ke BN
21-Apr-1999 494.000.000,00
26-Apr-1999 4.280.000.000,00
2-Aug-1999 1.585.454.105,00
2-Nov-1999 5.000.000.000,00
20-Jul-2000 4.824.000.000,00
16.183.454.105,00 31-Dec-20015-Mar-2002 1.000.000.000,00
7-Mar-2002 1.000.000.000,00
8-Mar-2002 1.000.000.000,00
13-Mar-2002 5.500.000.000,00
18-Mar-2002 1.000.000.000,00
20-Mar-2002 1.000.000.000,00
21-Mar-2002 2.000.000.000,00
22-Mar-2002 14.800.000.000,00
28-Mar-2002 1.000.000.000,00
2-Apr-2002 2.000.000.000,00
3-Apr-2002 1.000.000.000,00
9-Apr-2002 2.000.000.000,001-May-2002 1.700.000.000,00
28-Jun-2002 2.000.000.000,00
7-Jul-2002 1.000.000.000,00
17-Jul-2002 1.000.000.000,00
23-Jul-2002 1.000.000.000,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 313/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 29 dari 42
dalam rupiah
Tgl. Setor keBI Nominal Jumlah Tgl. Setor ke BN
29-Jul-2002 2.500.000.000,00
30-Jul-2002 1.500.000.000,001-Aug-2002 1.000.000.000,00
45.000.000.000,00 10-Oct-2002
8-Apr-2003 2.000.000.000,00
15-Apr-2003 10.500.000.000,00
18-Apr-2003 1.000.000.000,00
1-May-2003 1.500.000.000,00
15.000.000.000,00 25-Jun-2003
18-Aug-2004 6.727.704.504,67
18-Aug-2004 48.786.952,00
2-Dec-2004 18.000.000.000,00
24.776.491.456,67 20-Apr-2005
TOTAL 100.959.945.561,67 100.959.945.561,67
Berdasarkan pemeriksaan, kami menemukan adanya selisih sebesar Rp100.000.000,00
antara neraca yang disusun oleh Bagian Pembukuan PT Bank Jakarta (DL) dan neraca
hasil audit KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan. Penjelasan atas selisih tersebut
adalah bahwa saldo DTR BI dalam neraca per tanggal 31 Desember 1998 (audited )
sebesar Rp210.994.000.000,00, sedangkan dalam neraca akhir likuidasi (NAL-audited )
per 31 April 2005 sebesar Rp110.134.000.000,00 atau terdapat total pembayaran
menurut neraca audited sebesar Rp100.860.000.000,00. Sementara menurut neraca
yang disusun PT Bank Jakarta (DL) dan laporan realisasi pembayaran DTR seperti
tercantum di atas total pembayaran DTR adalah sebesar Rp100.960.000.000,00.
Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Sdr. Wawan (auditor dari KAP Tjahjo, Machdjud
Modopuro & Rekan) diperoleh informasi bahwa nilai selisih sebesar Rp100.000.000,00
tersebut merupakan setoran awal dari Sdr. H. Probosutedjo selaku pemilik saham ketika
membuka rekening untuk penyaluran DTR.
Terkait hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.
c. Biaya Operasional
Berdasarkan laporan pembukuan PT Bank Jakarta (DL) (unaudited ) periode tanggal 31
Desember 1997 sampai dengan tanggak 31 Maret 2005, biaya operasional PT Bank
Jakarta (DL) adalah sebesar Rp16.754.354.859,00, sedangkan pendapatan dari bunga
simpanan selama periode tersebut adalah Rp42.895.596.148,00. Dari hasil wawancara
diperoleh informasi bahwa surplus antara pendapatan bunga dan biaya operasional
tersebut antara lain dipergunakan untuk mengangsur kewajiban DTR I dan II PT Bank
Jakarta (DL) kepada Pemerintah.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 314/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 30 dari 42
dalam rupiah
Keterangan Kumulatif
31 Des 97 - 31 Maret 05
Pendapatan Bunga 42.895.596.148,02
Hasil Bunga Dalam Rupiah
- Giro 1.130.904.343,48
- Simpanan Berjangka 34.805.779.730,38
- Call Deposit 6.957.344.632,00
- Lainnya 1.567.442,16
Biaya Operasional 16.754.354.859,45
1. Biaya Tenaga Kerja
a. Honorarium 4.673.896.338,00
b. Fee 438.251.462,73
c. Pajak Penghasilan 330.993.340,64
d. Lainnya 5.082.876.931,00
2. Pajak-Pajak 638.453.454,73
3. Pemeliharaan/Perbaikan 262.721.056,00
4. Penyusutan
- HTI 1.412.513.853,45
- Kredit yang Diberikan
5. Sewa 1.768.500.000,00
6. Barang dan Jasa 2.111.488.395,69
7. Biaya Operasional Lainnya 34.660.027,21
Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan sebagai berikut.
Temuan - Pembayaran Jasa Konsultan Belum Di pungut dan disetor PPh dan
PPN sebesar Rp213.548.775,00
Untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya, TL diperbolehkan menggunakan jasa
konsultan di berbagai bidang. Selama proses likuidasi TL PT Bank Jakarta (DL)
hanya menggunakan dua jenis jasa konsultan yakni Konsultan Hukum ( Lawyer ) dan
Kantor Akuntan Publik.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat diketahui sebagai berikut.
a) Sdr. Yusuf dan Sdr. Fickar adalah petugas yang menangani perkara pengajuan
permohonan pailit PT Intercon Kebun Jeruk. Perjanjian pelayanan jasa hukum
telah ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1999. Dalam perjanjian tersebut tidaktidak diatur tentang pemotongan pajak-pajak;
b)
Total biaya untuk pengacara tersebut menurut Neraca sampai dengan tanggal 18
September 2003 adalah sebesar Rp402.300.000,00. Pembayaran selanjutnya
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 315/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 31 dari 42
dilakukan tanggal 18 November 2003 dengan nilai Rp225.000.000,00, sehingga
total pembayaran hingga tanggal 30 April 2005 adalah Rp627.300.000,00;
c) Atas pengeluaran tersebut, BPK-RI belum mendapatkan bukti bahwa TL PT
Bank Jakarta (DL) telah memungut PPN sebesar Rp62.730.000,00 juta dan PPh
Pasal 23 sebesar Rp47.047.500,00;
d)
Sdr. Djoko dan Sdr. Thamrin menangani perkara tagihan kepada Sdr. D.
Sutrisno (Pasar Caringin Bandung). Perjanjian kerjasama hingga saat
pemeriksaan belum diperlihatkan. Hingga tanggal 18 September 2003, biaya
yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp15.000.000,00. Atas biaya tersebut
belum dipungut PPN dan PPh Pasal 23 dengan total sebesar Rp2.625.000,00;
e)
Sdri. RA Harini menangani perkara atas sembilan debitur. Perjanjian kerjasama
hingga saat pemeriksaan juga belum diperlihatkan kepada BPK-RI. Biaya yang
telah dikeluarkan hingga tanggal 30 April 2005 adalah sebesar
Rp407.200.000,00. Dari jumlah tersebut, berdasarkan data pembukuan PT BankJakarta (DL), yang telah dipotong PPN 10% dan PPh 7,5% baru sebesar
Rp57.521.286,00. Sisanya sebesar Rp349.478.714,00 belum dipungut PPN dan
PPh Pasal 23 sebesar total Rp61.158.774,95;
f) Sdr. Dahlan menangani kasus perkara dengan PT Barata Jaya Utama.
Perjanjian kerjasama telah dibuat saat PT Bank Jakarta (DL) masih beroperasi
yaitu tanggal 23 September 1996. Kepada Sdr. Dahlan hingga tanggal 30 April
2005 telah dibayarkan sebesar Rp103.500.000,00 (sebelum tanggal 18
September 2003 adalah sebesar Rp27.500.000,00 dan setelah tanggal 18
September 2003 adalah sebesar Rp76.000.000,00). Atas biaya tersebut PT Bank
Jakarta (DL) belum memungut PPN dan PPh Pasal 23 sebesar total
Rp18.112.500,00;
g)
KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro dan Rekan (TMM) pada tanggal 12 Agustus
2003 telah menandatangani perjanjian audit laporan keuangan per tanggal 18
September 2003 untuk membuat Neraca Akhir Likuidasi Bank. Berdasarkan
kontrak biaya audit adalah sebesar Rp125.000.000,00 belum termasuk PPN.
Kontrak tidak mengatur tentang pemotongan PPh Pasal 23. Berdasarkan hasil
pemeriksaan diketahui bahwa PT Bank Jakarta (DL) belum memotong PPN dan
PPh Pasal 23 sebesar total Rp21.875.000,00 atas kontrak tersebut.
Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23 seluruh jasa konsultan
yang dibayarkan kepada konsultan hukum dan KAP harus dipungut PPN dan PPh
sebesar 10% dan 7,5%.
Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara sektor pajak minimal
sebesar pajak yang belum disetor yaitu sebesar Rp213.548.775,00.
Hal tersebut disebabkan:
a)
TL kurang memahami peraturan perpajakan;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 316/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 32 dari 42
b) Sebagian biaya operasional konsultan hukum untuk biaya pengadilan (biaya
undertable) tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu konsultan hukum tidak
bersedia menganggap penerimaan untuk biaya operasional sebagai pendapatan
konsultan hukum.
Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa pembayaran
jasa konsultan (lawyer ) untuk masalah yang telah selesai atau dianggap selesai, TL
telah membayarkan success fee yang telah dikenakan PPh 7,5% namun belum
dipotong PPN sebesar 10%. Bukti pembayaran PPh telah kami sampaikan kepada
pemeriksa dari BPK RI.
Sementara itu biaya-biaya yang dikeluarkan di luar fee seperti biaya operasional
pengacara dan biaya operasional pengadilan, TL belum memotong pajak PPh
sebesar 7,5% dan PPN 10%. Dalam hubungan ini, TL tidak berkeberatan untuk
menyetor PPh dan PPN untuk pengeluaran biaya pengacara dimaksud.
Untuk biaya pemeriksaan akuntan, TL belum memotong PPh Pasal 23 dan PPN,namun pajak tersebut telah dibayar oleh Akuntan.
Saran – BPK-RI menyarankan agar pajak-pajak yang masih kurang dibayar dan
belum disetor segera dipungut dan disetorkan ke kas negara
d.
Sisa Aset
Nilai buku sisa aset per tanggal 30 April 2005 yang telah diaudit Kantor Akuntan
Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan adalah Rp160.639.374.642,34 dengan
nilai realisasi sebesar Rp80.626.420.734,00. Sementara kewajiban yang harus
ditanggung pihak bank adalah sebesar Rp112.062.440.287,00, dengan rincian sebesar
Rp110.134.054.438,00 merupakan kewajiban PT Bank Jakarta (DL) kepada Pemerintah
dan sisanya sebesar Rp1.928.385.848,00 merupakan kewajiban kepada pihak lain. Sisa
aset milik PT Bank Jakarta (DL) ini hanya mampu menutup sebanyak 73% dari
kewajibannya kepada pemerintah. Adapun rincian sisa aset dan kewajiban PT Bank
Jakarta (DL) berdasarkan nilai realisasinya sebagai berikut:
dalam rupiah
No POS PERKIRAAN Realisasi
ASET
1 Kas 64.991.644,98
2 Antar Bank Aktiva
a. Giro 901.429.089,00
b. Lainnya 22.000.000.000,00
3 Kredit yang Diberikan 55.172.000.000,00
Cadangan Penghapusan Kredit -
4 Penyertaan -
5 Aktiva Tetap dan Inventaris 2.488.000.000,00
Akumulasi Penyusutan -
6 Rupa-Rupa Aktiva -
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 317/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 33 dari 42
dalam rupiah
No POS PERKIRAAN Realisasi
Jumlah Aset 80.626.420.733,98
KEWAJIBAN
1 Kewajiban Segera Lainnya 271.171,00
2 Antar Bank Pasiva – Giro 1.026.157.082,24
3 Kewajiban Kepada Pemerintah 110.134.054.438,33
4 Rupa-Rupa Pasiva 901.957.594,95
Jumlah Kewajiban 112.062.440.286,52
Lebih lanjut mengenai sisa aset PT Bank Jakarta (DL) dapat dikemukakan sebagai
berikut:
1) Harta Tetap dan Inventaris (HTI) Bank
Laporan keuangan PT Bank Jakarta (DL) per tanggal 30 April 2005 (audited )
menyatakan bahwa sisa HTI yang masih dimiliki Bank adalah sebesar
Rp161.000.000,00 (book value) dengan perkiraan nilai jual (market value) sebesar
Rp1.188.434.000,00 yang dirinci sebagai berikut:
dalam rupiah
No Nama BarangNilai Nominal
Neraca
Perkiraan Nilai
Jual
1 - Perumahan Kebon Jeruk Blok I/III No.18 Jakarta 160.650.000,00 823.063.000,00
2 - Tanah di Jl. Jembatan Batu No.9, Jakarta luas 203 m2 0,00 272.986.000,00
3 1 Jeep merk "Chev Stallion" No. B 1955 TZ Th 1992 0,00 30.000.000,00
4 1 Toyota Kijang LX th 1994, Ch:01164226/9219279 0,00 30.000.000,00
5 1 mobil merk "Mitsubishi" type L300 DB th. 1994 0,00 25.000.000,00
6 1 Chubb Filing Cabinet type:8306 0,00 1.000.000,00
7 1 AC Single Split 1 1/2 PK merk Nasional 0,00 500.000,00
8 1 unit micro cabinet CS.090 merk "chub" 0,00 500.000,00
9 Harta Tetap & Inventaris lainnya 0,00 5.385.000,00
TOTAL KESELURUHAN 160.650.000,00 1.188.434.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui permasalahan sebagai berikut:
Temuan - Satu uni t mobil merk " M itsubishi" type L 300 DB th. 1994 Berada
Dalam Penguasaan Pihak L ain
Terdapat sebuah kendaraan eks operasional PT Bank Jakarta (DL) CabangJogjakarta yang belum terjual namun digunakan oleh Sdr. Suwito yang merupakan
adik dari Sdr. H. Probosutedjo (Ketua TL PT Bank Jakarta (DL)), tidak ada surat
serah terima penggunaan aset dari PT Bank Jakarta (DL) kepada Sdr. Suwito.
Menurut keterangan pegawai PT Bank Jakarta (DL) mobil tersebut akan dibeli
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 318/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 34 dari 42
apabila sudah ada BPKB-nya. Namun sampai saat ini BPKB tersebut tidak
diketemukan, sehingga Sdr. Suwito belum mau membeli aset tersebut.
Seharusnya TL PT Bank Jakarta (DL) meminta aset berupa kendaraan tersebut
sehingga dapat kembali berada dalam penguasaan TL PT Bank Jakarta (DL).
Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan status kepemilikan atas kendaraan tersebut
dan berpotensi merugikan negara sebesar perkiraan nilai kendaraan tersebut yaitu
Rp30.000.000,00.
Hal tersebut disebabkan adanya conflict of interest dari TL PT Bank Jakarta (DL)
karena Sdr. Suwito merupakan adik dari Ketua TL.
Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa penguasaan
mobil tersebut oleh pihak lain karena yang bersangkutan berniat untuk membeli
mobil tersebut, namun belum dapat dilaksanakan karena BPKB mobil tersebut tidak
ada/hilang. Oleh karena itu pelaksanaan jual beli belum dapat dilaksanakan.
Sebagai bukti kesungguhannya calon pembeli telah menyetor uang sebesar
Rp20.000.000,00 pada tanggal 21 Juli 2005.
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Jakarta (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan
kepada RUPS.
2)
Sisa Aset Eks-Jaminan
Nilai buku sisa aset eks-jaminan menurut laporan keuangan per tanggal 30 April
2005 (audited ) sebesar Rp137.866.884.574,86. Sementara menurut perkiraan nilai
realisasi adalah sebesar Rp55.172.000.000,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat diketahui sebagai berikut:a) Temuan - Terdapat Aset Jaminan yang D ipinjam Pemegang Saham
Mercu Buana Grup (pihak terkait dengan pemegang saham) yaitu PT Mercu
Buana Raya Contractor, PT Yudistira Utama, PT Buana Estate, PT Garmak
Motor, dan PT Sagitarius Sari memiliki total hutang per tanggal 30 Oktober
1997 sebesar Rp30.816.257.437,00. Atas pinjaman tersebut debitur
menyerahkan jaminan berupa SHGU No. 4 dan 5 tanah di Mega Mendung,
Jawa Barat dan SHGU No. 1 di Medan. Sertifikat-sertifikat tersebut dipinjam
oleh pemegang saham dengan alasan untuk mengurus perpanjangan ijin Hak
Guna Usaha (HGU).
Aset berupa SHGU No. 4 dengan luas tanah 866.220 m2 dan SHGU No. 5
dengan luas tanah 360.700 m2 terletak di Mega Mendung, Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat a,n, PT Buana Estate. Berdasarkan tanda terima
peminjaman oleh Sdr. I Wayan Danada (Mercu Buana Group) pada tanggal 1
Juni 2000, diketahui bahwa kedua sertifikat tersebut dipinjam untuk pengurusan
perpanjangan masa berlakunya. Berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 319/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 35 dari 42
Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Juli 2000, diketahui bahwa SHGU No. 5
telah akan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2001. Hingga saat
pemeriksaan tanggal 4 Juli 2005 atau telah berselang lima tahun setelah
peminjaman tersebut, sertifikat tersebut belum selesai diperpanjang dan belumdikembalikan kepada PT Bank Jakarta (DL) oleh pemegang saham.
Berdasarkan hasil pengamatan fisik secara langsung ke lokasi dan hasil
wawancara dengan Sdr. Husaini (Kepala Seksi Pertanahan BPN Kota Bogor),
didapat keterangan sebagai berikut.
Tanah Mega Mendung sulit untuk diperpanjang ijin HGU-nya karena
perkebunan tersebut dinilai berada pada Level IV atau tidak terurus oleh Dinas
Perkebunan setempat, dan tidak ada upaya perbaikan yang signifikan dari PT
Mercu Buana.
SHGU yang telah habis masa berlakunya otomatis kehilangan hak tanggungan
sesuai dengan UU Pertanahan Nomor 4 tahun 1996, sehingga SHGU No. 4 dan No. 5 di Mega Mendung sudah tidak bisa dijadikan jaminan atas hutang Bank
kepada Pemerintah.
Selain itu, berdasarkan pengamatan fisik dapat disimpulkan bahwa perkebunan
tersebut sudah tidak produktif lagi antara lain karena, tanaman teh sebagai aset
produktif yang utama sudah tidak terawat dan tidak ada aktivitas apapun di
perkebunan tersebut. Jalan masuk utama menuju lokasi cukup terjal sehingga
sulit dilewati kendaraan dan berada dalam kondisi rusak. Aset lain berupa
bangunan yang berdiri di atas areal perkebunan tersebut seperti vila
peristirahatan, rumah karyawan dan gudang sudah tidak terawat dan berada
dalam kondisi rusak berat. Selain itu, banyak areal perkebunan yang ditempati
oleh pemukim liar.
Pada tanggal 14 Desember 2004, pemegang saham PT Bank Jakarta (DL) Sdr.
H. Probosutedjo meminjam SHGU No. 1 seluas 1.788,27 Ha atas nama PT
Buana Astate di Cinta Raja Medan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten
Langkat, Sumatra Utara untuk perpanjangan usaha perkebunan Buana Estate.
Berdasarkan tanda terima tanggal 27 Januari 2005 dijelaskan bahwa SHGU
tersebut di atas akan diganti dengan sertifikat lain. Berdasarkan Surat Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat No. 600/648/2005 tanggal 16 Juni
2005 dijelaskan bahwa SHGU tersebut masih dalam proses Pendaftaran Hak.
Surat permohonan penegasan perpanjangan jangka waktu SHGU tersebut
disampaikan tanggal 13 Juni 2005 kepada Badan Pertanahan Kabupaten
Langkat.
Jaminan yang dipinjam seharusnya diganti dengan jaminan lain yang senilai
sehingga ada kepastian hukum atas jaminan kredit.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 320/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 36 dari 42
Hal tersebut mengakibatkan tagihan kepada PT Mercu Buana Raya Contractor,
PT Yudistira Utama, PT Buana Estate, PT Garmak Motor, dan PT Sagitarius
Sari tidak didukung dengan jaminan yang memadai.
Hal tersebut terjadi karena Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) adalah Pemegang
Saham PT Bank Jakarta (DL) sehingga independensi TL menjadi lemah.
Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa SHGU
tersebut merupakan jaminan dari debitur milik grup perusahaan terkait.
Peminjaman tersebut karena SHGU telah berakhir masa waktunya dan akan
diperpanjang. Namun sampai saat ini perpanjangan masa waktu SHGU tersebut
belum selesai. SHGU akan dikembalikan kepada PT Bank Jakarta (DL) apabila
perpanjangan telah selesai.
b) Temuan - Aset Jaminan K redit Dikembalikan kepada Debitu r oleh pemegang
saham
Debitur H. Ali Marzuki dan H. Abdul Azis memiliki hutang kepada PT BankJakarta (DL) sebesar Rp7.884.329.669,00. Atas pinjaman tersebut debitur
menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 288, 289, 290, 291 dan
235 dengan luas tanah 46.917 m2. Keseluruhan jaminan tersebut dipinjam oleh
pemegang saham dan disetujui oleh TL pada tanggal 3 Januari 2003. Kemudian
pada tanggal yang sama Sdr. H. Probosutedjo menyerahkan sertifikat tersebut
kepada Sdr. H. Abdul Aziz.
Atas penyerahan jaminan tersebut, Sdr. H. Probosutejo mendapatkan
penggantian dari Sdr. H Abdul Aziz berupa hak jual atas aktiva tanah lain yang
dimiliki oleh debitur sesuai dengan Akta Kuasa No. 4 notaris Eny Haryanti SH
yang berisi pemberian kuasa menjual aktiva tetap berupa tanah dari Sdr. H.
Abdul Aziz kepada Sdr. H. Probosutejo atas 38 bidang tanah yang semuanyaterletak di Rawa Terate, Cakung - Jakarta Timur. Berdasarkan hasil
pemeriksaan dapat diketahui bahwa:
1)
Di dalam akta notaris tersebut dinyatakan bahwa kuasa menjual ini
diberikan kepada Sdr. H. Probosutejo atas nama pribadi bukan atas nama
Ketua TL PT Bank Jakarta (DL). Selain itu, tidak ada pernyataan bahwa
pemberian kuasa kepada Sdr. H. Probosutedjo tersebut karena adanya
pengembalian jaminan kredit Sdr. H. Ali Marzuki dan Sdr. H. Abdul Aziz
di PT Bank Jakarta (DL).
2)
Kejadian di atas mengakibatkan PT Bank Jakarta (DL) kehilangan hak atas
jaminan pinjaman Sdr. H. Ali Marzuki dan Sdr. H. Abdul Aziz.
Seharusnya apabila jaminan sertifikat tersebut ditukar dengan sertifikat lain,
surat kuasanya diberikan kepada Bank Jakarta (Bank Dalam Pemberesan)
bukan kepada pemegang saham.
Hal tersebut mengakibatkan pinjaman H. Ali Marzuki dan H. Abdul Azis tidak
memiliki jaminan sama sekali.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 321/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 37 dari 42
Hal ini terjadi karena Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) adalah pemegang saham
utama PT Bank Jakarta (DL) sehingga tidak ada pemisahan kewenangan yang
jelas antara kedua jabatan tersebut.
Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa
sebagaimana dikemukakan dalam laporan temuan tim audit BPK RI bahwa aset
jaminan kredit diserahkan kepada debitur oleh pemegang saham dan pemegang
saham menerima surat kuasa untuk menjual 38 bidang tanah. Pemberian surat
kuasa menjual kepada pemegang saham menimbulkan ketidakjelasan atas status
jaminan kredit tersebut.
Apabila hal ini menimbulkan ketidakjelasan maka apabila dianggap perlu TL
tidak berkeberatan untuk meminta perubahan surat kuasa tersebut untuk
dialihkan kepada TL.
Sementara itu perlu diinformasikan bahwa tanah jaminan Sdr. H. Abdul Aziz
dan Sdr. H. Marzuki pada saat ini sedang menghadapi masalah hukum karenaadanya sertifikat HGB atas tanah yang sama, sehingga memerlukan
penyelesaian secara hukum. Pengembalian sertifikat-sertifikat tersebut
dimaksudkan pula untuk membantu debitur dalam mempertahankan hak-
haknya karena tanpa sertifikat yang asli tidak mungkin untuk dapat
menyelesaika masalahnya.
c) Temuan - Jaminan diambil al ih oleh pemegang saham PT Bank Jakarta
(DL)
PT Panca Bhakti Nusantara (PT PBN), baki debet per tanggal 30 April 2005
adalah sebesar Rp8.000.000.000,00. Semula kredit ini dijamin dengan agunan
berupa aktiva tetap tanah dengan rincian: SHM No. 1589 luas 6.171 m2; SHM
No. 1462 luas 9.342 m2
; PJB 8 luas 20.175 m2
; PJB 8 luas 1.596 m2
; PJB 8 luas1.534 m2; PJB 8 luas 945 m2. Keenam agunan tersebut terletak di Palembang
Sumatera Selatan a.n. Hedrik Lunardi.
Berdasarkan surat tertanggal 5 Mei 1998, Sdr. H. Probosutedjo selaku Ketua TL
kepada Waldjimin SW selaku anggota TL PT Bank Jakarta (DL)
menginstruksikan agar jaminan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dan
mengambil alih semua kewajiban yang terkait dengan jaminan tersebut menjadi
tanggung jawab pribadinya ( personal guarantee).
Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat BI Nomor 5/257/DPIP/IPSiP tanggal 4
September 2003, perihal laporan hasil pemeriksaan PT Bank Jakarta (DL)
posisi tanggal 30 September 2002, poin 2 yang menyatakan bahwa tindakan
pengembalian agunan PT Panca Bhakti tanpa pengikatan baru oleh debitur
penggantinya tidak dapat diterima, karena berpotensi merugikan PT Bank
Jakarta (DL). Sdr. Probosutedjo sebagai pribadi dapat mengambil alih hutang
PT Panca Bhakti kepada PT Bank Jakarta (DL) sepanjang ada persetujuan
tertulis dari TL dan untuk pengambilalihan tersebut harus dibuatkan pengikatan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 322/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 38 dari 42
baru. Pengambilalihan yang disertai dengan pelepasan agunan debitur lama
tersebut harus disertai dengan agunan baru yang nilai dan pengikatannya
minimal sama dengan agunan lama.
Hal tersebut mengakibatkan jaminan atas kredit PT PBN menjadi tidak ada
nilainya karena diganti dengan personal guarantee yang secara nilai adalah
tidak ada dan berpotensi tidak dapat dicairkan.
Hal ini terjadi karena Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) adalah pemegang saham
utama PT Bank Jakarta (DL)sehingga tidak ada pemisahan kewenangan yang
jelas antara kedua jabatan tersebut.
Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa memang
pada saat itu belum disempatkan membuat persetujuan dari TL maupun
pengikatan baru sebagaimana mestinya karena pengambilan jaminan dimaksud
untuk dipertanggungjawabkan oleh ketua Tim yang sekaligus pemilik bank.
Di samping itu Sdr. H. Probosutedjo telah menyatakan dalam suratnya bahwakewajiban PT Panca Bhakti Nusantara (PT PBN) telah diakui sebagai tanggung
jawabnya, sehingga dalam hal ini TL berhak menagih hutang PT PBN kepada
beliau, dan oleh karenanya tidak akan terjadi kerugian yang dialami oleh PT
Bank Jakarta (DL).
Namun demikian bila diperlukan saat ini juga tidak ada kesulitan untuk
membuat persetujuan maupun pengikatan baru sebagaimana dimaksud oleh
BPK-RI.
d) Temuan - H utang PT I ntercon Kebon Jeruk Seni lai Rp4.110.562.500,00
Tidak Di dukung dengan Jaminan
Berdasarkan data pembukuan PT Bank Jakarta (DL) per tanggal 31 Oktober
1997 (unaudited ) dapat diketahui bahwa outstanding hutang lima debitur adalah
sebagai berikut.
dalam rupiah
PenyelesaianNama Debitur
Baki Debet 31
Okt 1997 Cash Offset TOTAL
Baki Debet 18
Sept 2003
Cicilan S/D 30
April 2005
Baki Debet 30
April2005
PT. Panca
Nusa Sentana45.817.000.000,00 590.000.000,00 - 590.000.000,00 45.227.000.000,00 0 45.227.000.000,00
Pt. Intercon
Interprises19.161.000.000,00 5.795.000.000,00 13.366.000.000,00 19.161.000.000,00 0 0 0
Eddy Yuwono 6.947.000.000,00 105.000.000,00 1.980.000.000,00 2.085.000.000,00 4.862.000.000,00 4.862.000.000,00 0
Eddy Yuwono 2.000.000.000,00 - - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0
Indriyani 5.011.000.000,00 - - - 5.011.000.000,00 0 5.011.000.000,00
Janthi Husodo 5.011.000.000,00 - - - 5.011.000.000,00 1.895.000.000,00 3.116.000.000,00
Total 83.947.000.000,00 6.490.000.000 ,00 15.346.000.000,00 21.836.000.000,00 62.111.000.000,00 8.757.000.000,00 53.354.000.000,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 323/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 39 dari 42
Kelima debitur di atas pada tanggal 28 Maret 2001 membuat kesepakatan yang
tertuang di dalam Akta No. 51 tentang Perjanjian Pengalihan Hutang dan
Perubahan Pengakuan Hutang di depan Notaris H. Azhar Alia SH, yang berisi
pengalihan hutang dari debitur PT Panca Nusa Sentana, Eddy Yuwono,
Indriyani, dan Janthi Husodo kepada PT Intercon Interprises (kemudian
berganti nama menjadi PT Intercon Kebon Jeruk), sebanyak hutang mereka
yang belum lunas per 31 Oktober 1997.
Dalam akta tersebut disetujui total hutang yang dialihkan setelah semua hutang
kelima debitur dihitung, ditambah dengan beban bunga dan denda-denda akibat
kelalaian debitur diwaktu lalu adalah sebesar Rp102.000.000.000,00 ditambah
beban bunga sebesar Rp2.000.000.000,00 per tahun. Semua hutang (pokok dan
bunga) tersebut harus lunas dalam jangka waktu tiga tahun setelah perjanjian
ditandatangani.
Meskipun telah ada perjanjian pengalihan hutang melalui Akta No. 51 senilai
Rp102.000.000.000,00 PT Bank Jakarta (DL) tetap mencatat hutang PT
Intercon Kebon Jeruk dalam pembukuan internalnya (unaudited ) sebesar
Rp83.947.000.000,00. Menurut penjelasan dari TL PT Bank Jakarta (DL) hal
tersebut dilakukan untuk memudahkan proses penagihan dan pencatatan dalam
pembukuan. Sampai dengan tanggal 18 September 2003 PT Intercon Kebon
Jeruk telah membayar cicilan sebesar Rp21.836.000.000,00, sehingga baki
debet PT Intercon Kebon Jeruk per tanggal 18 September 2003 adalah sebesar
Rp62.111.000.000,00.
Kemudian pihak PT Bank Jakarta (DL) dengan persetujuan debitur berinisiatif
untuk menjual seluruh aset jaminan seluas total 69.876 m2 secara borongan
kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah PT Taman Kebon Jeruk Indah seharga
Rp79.000.000.000,00. Sehubungan dengan hal itu pada tanggal 16 September
2003 seluruh jaminan sertifikat tanah tersebut telah diserahkan kepada Notaris
Sutjipto, SH. Terkait transaksi ini, PT Bank Jakarta (DL) mendapatkan hak
pembayaran atas piutangnya terhadap PT Intercon Kebun Jeruk sebesar
Rp49.243.437.500,00
Kemudian PT Intercon Kebon Jeruk menyerahkan Bilyet Deposito Berjangka
dari Bank Lippo No. BD 1088523 sebesar Rp49.243.437.500,00 atas nama PT
Taman Kebon Jeruk Indah kepada Bank Jakarta. Bilyet Deposito tersebut baru
dapat dicairkan apabila seluruh proses pemindahan kepemilikan dari para
debitur ke PT Taman Kebon Jeruk Indah telah sah dan selesai secara hukum.
Surat kuasa pencairan deposito telah diberikan kepada TL PT Bank Jakarta
(DL) pada tanggal 28 Juni 2004.
Berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH tanggal 10
Juni diketahui bahwa sebanyak 44 sertifikat telah selesai penguruan
baliknamanya, sedangkan dua sertifikat masih dalam proses pemecahan. Oleh
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 324/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 40 dari 42
karena itu deposito belum dapat dicairkan karena belum seluruh tanah
dialihkan.
Pada tanggal 5 Oktober 2004 telah diterima pembayaran dari PT Intercon
Kebon Jeruk sebesar Rp8.756.562.500,00.
Berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
Baki debet per 30 April 2005 Rp 53.354.000.000,00
Penjualan aset jaminan Rp 49.243.437.500,00
Selisih/sisa kredit PT Interkon Rp 4.110.562.500,00
Dapat disimpulkan terdapat hutang PT Intercon Kebun Jeruk sebesar
Rp4.110.562.500,00 yang belum dijamin.
Seharusnya besarnya deposito tersebut adalah sejumlah sisa hutang yang masih
outstanding dicatatan pembukuan PT Bank Jakarta (DL).
Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa
sebagaimana telah dijelaskan dalam laporan temuan BPK-RI bahwa hutang PT
IKJ setelah dilakukan penjualan secara borongan, maka sisa hutang per tanggal
30 April 2005 sebesar Rp53.354.000.000,00.
Hutang ini dijamin dengan deposito berjangka (deposit on call ) sebesar
Rp49.243.437.500,00 sehingga seolah-olah ada kerugian/penghapusan kredit
sebesar Rp4.110.562.500,00.
Namun demikian sebenarnya tidak demikian, dalam akta No. 51 tentang
perjanjian hutang dan perubahan pengakuan hutang, jaminan yang diserahkan
oleh PT IKJ selain SHGU-SHGU yang telah laku dijual seperti diuraikan dalam
laporan temuan BPK-RI, juga masih ada 14 lembar SPP seluas 9.568 m2 sebagai jaminan yang akan diganti dengan SHGB oleh Sdr. Eddy Yuwono
sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian pengalihan hutang dan perubahan
pengakuan hutang, akta notaris H. Azhar Alia, SH No. 51. Namun mengingat
sdr. Eddy Yuwono pada saat ini ditahan oleh pihak yang berwajib karena
masalah lain, maka proses penggantian SPP dengan SHGB oleh Sdr. Eddy
Yuwono masih tertangguh.
Dengan demikian maka kerugian/penghapusan tersebut belum terjadi dan
mungkin dapat dihindarkan.
e)
Temuan - Serti fi kat dan bukti kepemil ikan dipegang oleh pihak lain yang
bukan karyawan PT Bank Jakarta (DL )
Aset jaminan kreditur eks-Kantor Cabang Medan saat ini masih dipegang dan
dikuasai oleh pihak ketiga (karyawan PT Mercu Buana Cabang Medan) atas
kuasa dari TL PT Bank Jakarta (DL). Berikut daftar lengkap aset jaminan
kreditur eks Cabang Medan yang masih dikuasai oleh pihak ketiga.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 325/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 41 dari 42
dalam rupiah
No No. Rek Nama DebiturBaki Debet
30 April 2005Jaminan Nilai Jaminan
1 200.0806 Abdul Rahman 12,692,306.00 Tanah Luas 293,65
m2 Akta Camat
No. 22/590/SK-
MD/86
34,500,000.00
2 200.1022 A. Kamta Tarigan 9,714,801.60 Tanah Luas 200
m2 SPHGR
No.593/2311/1989
40,825,000.00
3 200.1200 PT Tambak Sari
Jalmorejo
7,799,999,596.50 Personal Guarantie 8,732,005,596.50
4 200.1630 CV Samura Jaya 90,056,627.00 Tanah & Rumah
Luas 500 m2 SHM
No.166 dan 2Tanah & Rumah
Luas 199 m2
97,850,000.00
5 200.2057 CV Dianda 77,816,694.00 - & 966 m2 SHM
No.84 & SHM
No.360
223,143,000.00
6 200.2360 Rusman Tiopan S. 6,637,401.26 -Tanah & Rumah
Luas 210 m2 SHM
No.193
35,000,000.00
7 853 Petani
(Asparagus Jahe)
10,936,208,960.00 18 Bidang Tanah
Luas 180 HA
Akta Camat
10,936,000,000.00
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut:
a)
TL PT Bank Jakarta (DL) telah secara resmi memberi kuasa kepada
Pemimpin PT Mercu Buana Cabang Medan untuk menyimpan dan
menguasai aset-aset tersebut melalui surat Nomor 76/TPBJ/III/03 tanggal
26 Maret 2003 dan berita acara serah terima tertanggal 31 Maret 2003;
b)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Edwin dinyatakan bahwa
pemberian kuasa ini karena masa kerja Satuan Tugas Pemberesan (STP)
Bank Jakarta eks-cabang Medan telah berakhir sehingga untuk
memudahkan proses pengembalian kredit dokumen-dokumen terkait
dengan aset-aset tersebut tetap disimpan di Medan.
Hal tersebut mengakibatkan kredit tidak didukung dengan jaminan yang
memadai.
Hal tersebut terjadi karena Ketua TL PT Bank Jakarta (DL) adalah Komisaris
Utama PT Mercu Buana sehingga independensi TL menjadi lemah.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 326/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Jakarta (DL) Halaman 42 dari 42
Tanggapan - TL PT Bank Jakarta (DL) memberikan tanggapan bahwa
penyerahan sertifikat dan bukti kepemilikan kepada pimpinan PT Mercu Buana
adalah sebagai berikut:
a)
Untuk menghemat biaya penagihan atas hutang tersebut karena jarak yang
harus ditempuh cukup jauh (Medan) dan memerlukan biaya transport/
perjalanan yang cukup besar;
b)
Pemimpin PT Mercu Buana Cabang Medan (Sdr. Subagio) adalah
merupakan adik dari Bp. H. Probosutedjo;
c)
PT Mercu Buana adalah merupakan grup perusahaan dari pemilik PT Bank
Jakarta (DL)/Ketua TL;
d)
TL telah menempatkan seorang eks karyawan TL c.q. PT Bank Jakarta
(DL) sebagai petugas untuk menagih hutang-hutang tersebut dan
menyampaikan kepada TL.
Saran – Terhadap kelima permasalahan terkait sisa aset eks jaminan ini BPK-RI
menyarankan agar aset-aset milik PT Bank Jakarta (DL) yang masih dikuasai oleh
pihak lain, ditarik kembali sehingga berada dalam penguasaan PT Bank Jakarta
(DL).
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 327/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR SINGKATAN
BDL : Bank Dalam Likuidasi
BDP : Bank Dalam Pemberesan
BI : Bank Indonesia
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank IndonesiaBPHTB : Biaya Pemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPKB : Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor
BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia
DL : Dalam Likuidasi
DPK : Dana Pihak Ketiga
HGB : Hak Guna Bangunan
HGU : Hak Guna Usaha
HTI : Harta Tetap Inventaris
IMB : Ijin Mendirikan Bangunan
NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
PBB : Pajak Bumi dan BangunanPPh : Pajak Penghasilan
PPN : Pajak Pertambahan Nilai
PT PBN : Panca Bhakti Nusantara
SBI : Sertifikat Bank Indonesia
SHGU : Sertifikat Hak Guna Usaha
SHM : Sertifikat Hak Milik
SK : Surat Keputusan
SPI : Sistem Pengendalian Intern
SPK : Surat Pengikatan Kerja
SPPT : Surat Penetapan Pajak atas Tanah
STP : Satuan Tugas PemberesanTL : Tim LIkuidasi
TMM : Tjahjo, Machdjud Modopuro
TP : Tim Pemberesan
TPK : Tindak Pidana Korupsi
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 328/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK SEAB
(DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01.H/XII/02/2006
Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 329/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 4
2. Tujuan Pemeriksaan 4
3. Sasaran Pemeriksaan 4
4. Metodologi Pemeriksaan 4
5. Jangka Waktu Pemeriksaan 5
6. Obyek Pemeriksaan 5
BAB II GAMBARAN UMUM 6
1. Penetapan Status BDL 6
2. Pembentukan
dan Komposisi Tim Likuidasi 6
3. Jumlah BLBI yang Diterima 7
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 7
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 7
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 7
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997) 8
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 4 Juni 2003 (NAL) 10
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005 12
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 14
1. Sistem Pengendalian Intern 14
a. Lingkungan Pengendalian 14
b. Pengendalian Pengamanan 14
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan
BLBI 15
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 330/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
Halaman
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 15
a. Realisasi Pencairan Aset 15
b. Pembayaran Kewajiban 17
c. Biaya Operasional 18
d. Sisa Aset 19
DAFTAR SINGKATAN
LAMPIRAN
1 PT Bank SEAB (DL) Rincian Aset Tambahan yang Diserahkan
oleh Pemegang saham
2 PT Bank SEAB (DL) Rincian Perkara yang Masih dalam Proses
Ligitasi Per Posisi Aset s/d 30 April 2005
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 331/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 1 dari 20
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK SEAB (DALAM LIKUIDASI)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas
pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank SEAB (Dalam
Likuidasi).
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem Pengendalian Intern
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada PT Bank SEAB (DL) tidak dapat diandalkan karena beberapa hal. Pertama,lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai, diantaranya posisi
pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu
Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif
menjadi pengawas dan regulator bagi Bank Dalam Likuidasi (BDL) dalam melaksanakan
fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada
pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang ditujukan ke TL untuk ditindaklanjuti.
3.
Temuan-Temuan PemeriksaanPada posisi tanggal 30 April 2005, nilai total aset dan kewajiban PT Bank SEAB (DL)
masing-masing adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 332/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 2 dari 20
a. Realisasi Pencairan Aset
Dari nilai aset sebesar Rp279.539.448.731,00 sesuai Neraca penutupan 31 Oktober
1997, Realisasi pencairan aset sampai dengan 30 April 2005 adalah sebesar
Rp100.605.765.779,00 yang berasal dari penagihan kredit sebesar Rp85.508.648.173,00
dan penjualan harta tetap dan inventaris sebesar Rp15.097.117.606,00.
Terkait hal ini, kami menemukan permasalahan berupa penghapusan pinjaman debitur
yang melebihi batas maksimal 25%.
b. Pembayaran Kewajiban
Dari nilai kewajiban kepada Pemerintah sebesar Rp899.399.023.306,00 terdiri dari
Saldo Debet sebesar Rp733.317.023.306,00 dan Dana Talangan Rupiah (DTR) sebesar
Rp166.082.000.000,00, sampai Mei 2005 realisasi pembayaran kewajiban untuk DTR
sebesar Rp99.302.000.000,00 (11%), tetapi untuk saldo debet belum pernah dilakukan
pembayaran.
Terkait hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.
c.
Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April
2005 adalah sebesar Rp21.719.291.141,00.
Terkait hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.
d.
Sisa Aset
Sisa aset sesuai Laporan Intern PT Bank SEAB (DL) yang belum diaudit per tanggal 30
April 2005 sebesar Rp190.101.642.908,00.
Terkait dengan sisa aset, kami tidak menemukan permasalahan yang material.
4.
Saran BPK-RI
Atas pemeriksaan pada PT Bank SEAB (DL), BPK–RI memberikan saran agar TL PT Bank
SEAB (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan penghapusan pinjaman debitur yang
melebihi batas maksimal 25%.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 333/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 3 dari 20
Jakarta, Desember 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Audit
Haryanto Suwondo
NIP.240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 334/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 4 dari 20
BAB I
PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
a.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
b.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada TL PT Bank SEAB adalah untuk
memastikan dan mengetahui bahwa:
a.
Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
b.
Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank SEAB (DL) sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
c.
Sisa aset PT Bank SEAB (DL) yang akan diserahkan kepada Pemeritah setelah
berakhirnya proses likuidasi; dan
d.
Terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan penjualanserta pembayaran kewajiban PT Bank SEAB (DL).
3. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI PT Bank SEAB (DL) adalah:
a. Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan aset;
b.
Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan tersebut
termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.
4.
Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a.
Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayarankewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;
b.
Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;
c.
Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan
aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 335/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 5 dari 20
d. Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan
aset dan pembayaran kewajiban;
e.
Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan atau
pejabat yang berkompeten.
5.
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.
6.
Obyek Pemeriksaan
PT Bank SEAB (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 336/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 6 dari 20
BAB II
GAMBARAN UMUM
1.
Penetapan Status BDL
Direksi BI pada tanggal 29 Oktober 1997 dengan surat Nomor 30/88/DIR/UPB3/Rahasia
memberikan laporan tentang permasalahan yang dihadapi PT Bank SEAB (DL) kepada
Menteri Keuangan. Pada tanggal 31 Oktober 1997, dengan surat Nomor
30/96/DIR/UPB3/Rahasia tanggal 31 Oktober 1997, Direksi BI memberikan pertimbangan
kepada Menteri Keuangan untuk mencabut ijin usaha PT Bank SEAB (DL). Akhirnya
Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor 536/KMK.017/1997 tanggal 1
November 1997 melikuidasi PT Bank SEAB (DL).
2.
Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi
TL PT Bank SEAB (DL) dibentuk dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham
tanggal 4 Desember 1997 sesuai dengan Akta “Berita Acara Rapat” Nomor 7 tanggal 4
Desember 1997 oleh Notaris Ny. Wasiati Basoeki, SH dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : Suhaimi Saleh
Wakil Ketua : Arifin Gunawan Rosali
Anggota : Linda Trisno
Atmajaya Salim, SH
Sesuai dengan surat TL Nomor 693/TL/SEAB-DL/Rhs/98 tanggal 30 Desember 1998
perihal permohonan pengunduran diri sebagai Ketua TL PT Bank SEAB (DL), Direksi BI
menyetujui penggantian tersebut terhitung mulai tanggal 1 April 1999 dengan susunan
sebagai berikut:
Ketua : Zulkarnaen Z. A.,SH
Anggota : Arifin Gunawan Rosali
Tri Harijanto, SH
Serah terima jabatan Ketua TL yang baru dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima
tanggal 27 April 1999.Sampai dengan tanggal 30 April 2005 jumlah Tim Pendukung PT Bank SEAB (DL) adalah
19 (sembilan belas) orang.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahuun 1999 dan Surat Edaran BI
Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir tanggal 4 Desember
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 337/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 7 dari 20
2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2003. Namun karena kegiatan
likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat dilaksanakan seluruhnya,
maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL. Dengan demikian, keberadaan TL
PT Bank SEAB (DL) tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Jumlah BLBI yang Diterima
Jumlah BLBI yang diterima oleh PT Bank SEAB (DL), sesuai Catatan Akuntansi BI
maupun catatan PT Bank SEAB (DL) adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
No Jenis/ BLBI Jumlah Periode Penyaluran
1 Sado Debet 733.317.023.306,00 16 September 1996 s.d. 3
November 1997
2 Dana Talangan Rupiah 166.082.000.000,00 10 dan 26 November 1997 dan
4 Maret 1998
Jumlah 899.399.023.306,00
4.
Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
Tidak ada akta pengikatan yang dilakukan bank dengan BI dan tidak ada jaminan yang
diberikan bank kepada BI baik yang bersumber dari DTR maupun Overdraft .
5.
Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah
Jumlah BLBI kepada PT Bank SEAB (DL) sebesar Rp899.399.023.306,00 telah dialihkan
menjadi kewajiban Pemerintah sesuai dengan akta cessie antara Ketua BPPN dan Direksi BI
tanggal 22 Februari 1999.
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005
Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh PT Bank SEAB (DL) sampai dengan tanggal
30 April 2005, adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Jenis BLBI Penerimaan Pembayaran Saldo
Saldo DebetDana Talangan Rupiah
Dana Talangan Valas
733.317.023.306,00
166.082.000.000,00
-
-
99.302.719.379,00
-
733.317.023.306,00
66.779.80.621,00
-
Jumlah 899.399.023.306,00 99.302.719.379,00 800.096.303.927,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 338/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 8 dari 20
Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang dibayar baru mencapai 11% dari
total kewajiban BLBI.
7.
Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997)
Posisi keuangan PT Bank SEAB (DL) pada saat penutupan sesuai dengan Neraca
Penutupan per tanggal 31 Oktober 1999 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
No Pos-PosSaldo Per Tanggal 31-
Okt-97
AKTIVA
1 Kas 1.201.419.552
2 Bank Indonesia 110.226.219
3 Tagihan pada Bank Lain
4 a.Giro
a.1.Giro Mandiri 229.450.532
a.2.Giro Akita
b.Tabungan 353.129.144
c.Deposito Berjangka
d.1. Call Money 830.070.000
d.2. Penyisihan Penghapusan Call Money
Surat Berharga 22.417.063.519
5 Penyisihan Penghapusan Surat Berharga
6 Kredit yang Diberikan 808.314.087.543
7 Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan (604.536.178.932)
8 Aktiva Tetap dan Inventaris (Nilai Buku) 25.010.647.561
9 Rupa-Rupa Aktiva 25.609.533.593
JUMLAH 279.539.448.731
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 339/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 9 dari 20
dalam rupiah
No Pos-PosSaldo Per Tanggal 31-
Okt-97
PASIVA
1 Dana Pihak Ketiga
Giro 46.918.976.172
Tabungan 19.765.127.137
Deposito Berjangka 97.894.613.724
Setoran Jaminan 292.316.386
2 Antar Bank Passiva
Giro 1.063.724
Tabungan 11.796.977
Deposito 3.300.000.000
Pinjaman 806.250.000
3 Kewajiban Pada Bank Indonesia
Overdraft 732.946.253.877 Dana Talangan /Dana Pihak Ketiga, Pesangon
Rekening Antar Kantor
4 Rupa-Rupa Pasiva 29.328.637.584
Kewajiban Antar Bank
5 Modal 30.000.000.000
6 Cadangan Modal 16.323.763
7 Laba (Rugi) Tahun Lalu s.d. Awal Likuidasi (681.741.910.613)
8 Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Sejak Awal Likuidasi) -
JUMLAH 279.539.448.731
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 340/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 10 dari 20
Posisi Keuangan per tanggal likuidasi 31 Oktober 1997 tersebut telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) Drs. Dody Hapsoro, Yohanes sesuai dengan laporan Nomor
10/GA/DH/SEAB/IV/98 tanggal 27 April 1998.
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 4 Juni 2003 (Neraca Akhir Likuidasi / NAL)
Posisi Keuangan PT Bank SEAB (DL) sesuai dengan NAL per tanggal 4 Juni 2003 adalah
sebagai berikut:
dalam rupiah
Neraca Akhir LikuidasiNo Pos-PosNilai Buku/Saldo Nilai Realisasi
AKTIVA
1 Kas 4.592.537 4.592.537
2 Bank Indonesia
3 Tagihan pada Bank Lain
4 a.Giro
a.1.Giro Mandiri 660.215.281 660.215.281
a.2.Giro Akita 1.869.489.428 1.869.489.428
b.Tabungan 69.286.199 69.286.199
c.Deposito Berjangka 30.100.000.000 30.100.000.000
d.1. Call Money 830.070.000 830.070.000
d.2. Penyisihan Penghapusan Call Money (830.070.000)
Surat Berharga 22.417.063.519 22.417.063.519
5 Penyisihan Penghapusan Surat Berharga (21.635.863.519)
6 Kredit yang Diberikan 689.015.052.294 689.015.052.294
7 Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan (568.748.698.973) (644.071.443.817)
8 Aktiva Tetap dan Inventaris (Nilai Buku) 10.814.058.720 8.995.391.668
9 Rupa-Rupa Aktiva 5.257.304.070 5.257.304.070
JUMLAH AKTIVA 192.288.433.075 92.681.087.660
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 341/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 11 dari 20
dalam rupiah
Neraca Akhir LikuidasiNo Pos-Pos
Nilai Buku/Saldo Nilai Realisasi
PASIVA
1 Dana Pihak Ketiga
Giro 138.540.367 138.540.367
Tabungan 95.337.475 95.337.476
Deposito Berjangka 52.600.000 52.600.000
Lain-Lain
Kiriman Uang/Tt 21.471.547 21.471.547
Setoran Jaminan 22.430.000 22.430.000
2 Antar Bank Pasiva
Giro
Tabungan 11.796.977 11.796.977
Deposito 3.300.000.000 3.300.000.000
Pinjaman 806.250.000 806.250.000
3 Kewajiban pada Bank Indonesia
Overdraft 733.317.023.306 733.317.023.306
Dana Talangan /Dana Pihak Ketiga, Pesangon 68.279.280.619 68.279.280.619
Rekening Antar Kantor (367.969.781)
4 Rupa-Rupa Passiva 399.350.937 1.825.057.367
Kewajiban Antar Bank
5 Modal 30.000.000.000 30.000.000.000
6 Cadangan Modal 16.323.768 16.323.768
7 Laba(Rugi) Tahun Lalu s.d. Awal Likuidasi (668.462.176.578) (668.462.176.578)
8 Laba(Rugi) Thn Berjalan (Sjk Awal Li kuidasi) 24.658.174.439 (76.742.847.190)
JUMLAH PASIVA 192.288.433.076 92.681.087.659
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 342/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 12 dari 20
Laporan NAL tersebut telah diaudit oleh KAP Drs. Heliantono & Rekan dengan laporan
Nomor Ref 04/02/123/02/KAP/04 tanggal 4 Juni 2003 serta persetujuan dari BI untuk
pertanggungjawaban PT Bank SEAB (DL) sesuai dengan surat Nomor 6/433/DPIP/IPSiP
tanggal 24 November 2004.
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005
Posisi Keuangan PT Bank SEAB (DL) sesuai dengan Neraca Intern Bank yang belum
diaudit oleh KAP per tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
No Pos-Pos
Saldo Per Tanggal
30-Apr-05
AKTIVA
1 Kas 1.699.437
2 Bank Indonesia
3 Tagihan pada Bank Lain
Giro
4 a.1.Giro Mandiri 365.812.488
a.2.Giro Akita 749.738.151
b.Tabungan 446.158.707
c.Deposito Berjangka 30.100.000.000
d.1. Call Money 830.070.000
d.2. Penyisihan Penghapusan Call Money
5 Surat Berharga 22.417.063.519
Penyisihan Penghapusan Surat Berharga
6 Kredit yang Diberikan 683.827.271.421
7 Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan (564.883.418.041)
8 Aktiva Tetap dan Inventaris (Nilai Buku) 10.796.333.158
9 Rupa-Rupa Aktiva 5.450.914.070
JUMLAH AKTIVA 190.101.642.908
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 343/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 13 dari 20
dalam rupiah
No Pos-PosSaldo Per Tanggal
30-Apr-05
PASIVA
1 Dana Pihak Ketiga
Giro 0
Tabungan 0
Deposito Berjangka 0 Lain-Lain
Kiriman Uang/Tt 0
Setoran Jaminan 0
2 Antar Bank Pasiva
Giro
Tabungan
Deposito
Pinjaman
3 Kewajiban pada Bank Indonesia
Overdraft 733.317.023.306
Dana Talangan /Dana Pihak Ketiga, Pesangon 66.779.280.619
Rekening Antar Kantor (427.230.781)
4 Rupa-Rupa Pasiva 399.350.937
Kewajiban Antar Bank 4.118.046.977
5 Modal
6 Cadangan Modal
7 Laba(Rugi) Tahun Lalu s.d. Awal Likuidasi (614.084.828.150)
8 Laba(Rugi) Tahun Berjalan (Sejak Awal Likuidasi)
JUMLAH PASIVA 190.101.642.908
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 344/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 14 dari 20
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1. Sistem Pengendalian Intern
Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian
dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring , menunjukkan masih adanya
kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian berikut:
a. Lingkungan Pengendalian
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan pengendalian pada PT Bank SEAB (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur
manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya, TL bertanggung jawab
kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada
umumnya terkait dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta
tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori
macet.
Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT
Bank SEAB (DL), mengingat nilai kewajiban PT Bank SEAB (DL) kepada Pemerintah
berupa Saldo Debet dan Dana Talangan Rupiah lebih besar dari harta yang ada. Dari
sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi dengan
besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih
berhak terhadap harta yang masih ada.
Dengan kondisi ini, TL PT Bank SEAB (DL) kurang memahami bahwa harta yang
masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan
TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya
pemegang saham utama masih besar penaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-
hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT Bank SEAB
(DL) kepada Negara.
b.
Pengendalian PengamananTidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank
SEAB (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Pihak BI selama ini hanya
memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran ke Negara dari PT Bank SEAB (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 345/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 15 dari 20
Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan/atau prosedur yang
memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan
pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.
Audit yang selama ini dilakukan di TL oleh KAP adalah untuk menentukan posisi aset
dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau
memberikan opini terhadap laporan keuangan TL.
Audit yang dilakukan BPK-RI terhadap TL PT Bank SEAB (DL) adalah saat audit
investigasi BLBI di tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 hingga tahun 2005,
tidak ada pengawasan yang memadai terhadap kinerja TL.
2.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan BLBI
Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang ditujukan kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
a.
Realisasi Pencairan Aset
Dari nilai buku aset sebesar Rp279.539.448.731,00 per tanggal 31 Oktober 1997,
pencairan aset yang berhasil diperoleh TL PT Bank SEAB (DL) adalah sebesar
Rp106.636.765.865,00 yang berasal dari penagihan kredit sebesar Rp91.539.648.259,00
dan penjualan harta tetap dan inventaris bank sebesar Rp15.097.117.606,00.
1)
Penagihan Kredit
Dari nilai buku kredit pada saat penutupan per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar
Rp808.314.087.543,00, realisasi penagihan kredit yang berhasil diperoleh TL PT
Bank SEAB (DL) adalah sebesar Rp91.539.648.259,00 yang berasal dari debitur
non terkait sebesar Rp85.508.648.259,00 dan dari debitur terkait sebesar
Rp6.031.000.000,00
Terkait hal ini, kami menemukan permasalahan sebagai berikut:
Temuan – Pemberi an Discount (Penghapusan Kredit) oleh TL PT Bank SEAB
(DL) Melampaui Batas Maksimal yang Di tetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan
Kerja TL
TL Bank SEAB dalam tugasnya telah mengupayakan penagihan kepada debitur.
Dalam rangka penagihan kepada debitur TL selama tahun 2000-2005 telah
memberikan discount lebih dari 25% kepada beberapa debitur dengan rincian
sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 346/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 16 dari 20
dalam rupiah
No Nama DebiturPokok
PinjamanPembayaran Penghapusan % Pelunasan
1 Mukmin Saudjana 1.400.000.000 720.000.000 680.000.000 49 Febr-2000
2 PT Dwi Kencana
Ganda
200.000.000 85.000.000 115.000.000 57,5 April -2003
Pemberian discount /penghapusan lebih dari 25% tersebut tidak sesuai dengan
pedoman kerja TL yang telah ditandatangani oleh semua TL.
Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei1999 tentang Tata Cara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
Umum disebutkan bahwa salah satu wewenang TL adalah melakukan perundingan
dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan
terhadap para debitur.
Dalam hal penagihan kepada para debitur tersebut sesuai dengan kesepakatan
bersama yang ditandatangani oleh semua TL Bank tanggal 8 Agustus 2000 pada
butir 3 masalah discount /penghapusan disebutkan bahwa:
“ Discount atau penghapusan dimungkinkan untuk diberikan berdasarkan keputusan
masing-masing TL BDL dengan pertimbangan sebagai berikut:
3.1 Pertimbangan yang bersifat ekonomis menjadi penting apabila upaya hukummelalui jalur hukum akan memakan biaya yang lebih besar dan jangka waktu
yang panjang ditambah adanya unsur ketidakpastian;
3.2 Kemampuan debitur atau keadaan perusahaan debitur untuk dapat membayar
kewajibannya serta status dan nilai agunan;
3.3 Pada dasarnya pemberian discount /penghapusan untuk bunga pinjaman
dimungkinkan. Discount /penghapusan terhadap pokok pinjaman harus dilihat
secara kasus demi kasus;
3.4 Pemberian discount atas pokok pinjaman termaksud pada butir 3.3 maksimum
25%. Bagi debitur yang tidak bersedia dimaksud, agar diselesaikan melalui
jalur hukum (eksekusi) dan apabila masih ada saldo/sisa pinjamannya, maka
sisanya tetap menjadi kewajiban debitur dimaksud;
3.5 Atas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait yang turut serta menjadi
penyebab ambruknya bank, tidak dapat diberikan discount .”
Kondisi ini mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan yang diperoleh oleh TL
dari penagihan sebesar Rp795.000.000,00.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 347/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 17 dari 20
Hal ini disebabkan TL tidak sepenuhnya mengikuti pedoman kerja yang telah
ditandatangani oleh semua TL dan lebih mengutamakan pertimbangan ekonomis
dalam melakukan tugasnya.
Tanggapan - TL PT Bank SEAB (DL) memberikan tanggapan sebagai berikut:
a)
Jaminan atas nama Mukmin Saudjana sudah diambil alih oleh Bank dan diatas
namakan PT SEAB Raya Property sebelum terjadi likuidasi PT Bank SEAB
(DL). Penjualan Barang Jaminan yang dikuasai bank tersebut terjual pada
tanggal 15 Februari 2000 dengan harga sebesar Rp720.000.000,00 dengan
kondisi perekonomian pada saat itu yang masih belum pulih, sehingga hampir
tidak ada calon pembelinya. Selain itu bangunan berada di daerah yang selalu
kebanjiran, kondisi bangunan mulai retak, tidak ada listrik, air maupun
prasarana lainnya dan berpenghuni. Penjualan dilakukan dengan kondisi apa
adanya, karena TL pada waktu itu butuh dana untuk pengembalian Dana
Talangan BI;
b) PT Dwi Kencana Ganda pokok pinjaman Rp200.000.000,00 dilunasi sebesar
Rp85.000.000,00 atau sebesar 42,5% dari nilai pokok dengan cara cicilan
selama 1 (satu) tahun lebih. Hal ini dilakukan oleh kakak kandungnya atas
dasar kewajiban moral semata, karena penanggung jawab perusahaan telah
meninggal dunia sedangkan barang jaminan tidak ada.
Saran - BPK–RI memberikan saran agar TL PT Bank SEAB (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai denganketentuan kepada RUPS.
2)
Penjualan Aset
Nilai buku aktiva tetap dan inventaris tanggal 31 Oktober 1997 sesuai dengan
Neraca Penutupan adalah sebesar Rp25.010.647.561,00. Realisasi penjualan aset
yang dilakukan TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar
Rp15.097.117.606,00. Penjualan aset berupa aktiva tetap dan inventaris dilakukan
dengan sistem lelang dan lelang terbatas melalui pemasangan iklan di surat kabar.
Terkait dengan penjualan aset tidak terdapat permasalahan yang material.
b.
Pembayaran Kewajiban
Realisasi pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh TL PT Bank SEAB (DL)sampai dengan tanggal 30 April 2005 sebesar Rp99.302.000.000,00 seluruhnya
merupakan angsuran DTR. Sedangkan pembayaran Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah
sebesar Rp163.670.000.000,00 dengan dana yang berasal dari DTR.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 348/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 18 dari 20
Sisa DPK yang belum dibayarkan dititipkan pada PT Bank Mandiri per tanggal 18
Agustus 2004 sesuai Surat PT Bank SEAB (DL) Nomor 065/TL/SEAB.DL/VIII/04
tanggal 18 Agustus 2004 sebesar Rp330.379.387,61 dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
Nomor Jenis Simpanan Saldo DPK yang dititipkan
Rekening Nominal
1 Giro 190 138.540.365,80
2 Tabungan 1.086 95.337.474,81
3 Deposito 15 52.600.000,00
4 Lainnya:
TT/KU
SDB
BG
133
18
114
1
43.901.547,00
21.471.547,00
14.430.000,00
8.000.000,00
Jumlah 1.424 330.379.387,61
Terkait dengan realisasi pembayaran kewajiban tidak ditemukan permasalahan yang
material.
c.
Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April
2005 adalah sebesar Rp21.719.291.141,00 terdiri dari:
dalam rupiah
No Keterangan Sampai Dengan
Tanggal 30-Apr-05
1 Upah dan Honor Tim Likuidasi dan Tenaga Penunjang 13.308.020.823,19
2 Pajak 2.418.808.330,00
3 Biaya Umum 3.649.612.152,00
4 Lain-Lain 2.342.849.835,96
Total Biaya Operasional 21.719.291.141,15
Terkait dengan pengeluaran biaya operasional kami tidak menemukan permasalahan.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 349/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 19 dari 20
1) Sisa Aset
Sisa aset berdasarkan Laporan Intern PT Bank SEAB (DL) yang belum diaudit per
tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp190.101.642.908,00 dengan rincian sebagai
berikut:
dalam rupiah
No Pos-PosSaldo Per Tanggal
30-Apr-05
AKTIVA
1 Kas 1.699.437
2 Bank Indonesia
3 Tagihan pada Bank Lain
4 a.Giro
a.1.Giro Mandiri 365.812.488
a.2.Giro Akita 749.738.151
b.Tabungan 446.158.707
c.Deposito Berjangka 30.100.000.000
d.1. Call Money 830.070.000
d.2. Penyisihan Penghapusan Call Money
Surat Berharga 22.417.063.519
5 Penyisihan Penghapusan Surat Berharga
6 Kredit yang Diberikan 683.827.271.421
7 Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan (564.883.418.041)
8 Aktiva Tetap dan Inventaris (Nilai Buku) 10.796.333.158
9 Rupa-Rupa Aktiva 5.450.914.070
JUMLAH 190.101.642.908
Selain sisa aset yang ada di Laporan Keuangan juga terdapat aset penyerahan dari
Pemegang Saham (Lampiran 1) yang berkaitan dengan proses hukum mereka di
pengadilan berupa:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 350/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank SEAB (DL) Halaman 20 dari 20
1) Tanah di Jaka Sampurna, Bekasi senilai Rp15.000.000.000,00 sesuai dengan Berita
Acara Serah Terima tanggal 1 Juli 2002 yang diserahkan oleh Grup Kalimalang;
2)
Tanah dan tanaman di Subang Rp4.330.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara
Serah Terima tanggal 24 Juni 2002;
3)
Tanah di Cikupa, Tangerang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 8
Mei 2002.yang belum dilakukan penilaian.
Selain itu juga terdapat sisa aset berupa jaminan yang sedang dalam proses ligitasi
dengan rincian dalam Lampiran 2.
Terkait dengan sisa aset per tanggal 30 April 2005 tidak ditemukan permasalahan yang
material.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 351/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR SINGKATAN
BDL : Bank Dalam Likuidasi
BG : Bilyet GiroBI : Bank Indonesia
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
DL : Dalam Likuidasi
DPK : Dana Pihak Ketiga
DTR : Dana Talangan Rupiah
KAP : Kantor Akuntan Publik
NAL : Neraca Akhir Likuidasi
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
SEAB : South East Asia Bank
SPI : Sistem Pengendalian InternTL : Tim LIkuidasi
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 352/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK PINAESAAN
(DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01.I/XII/02/2006
Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 353/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 6
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 6
2. Tujuan Pemeriksaan 6
3. Sasaran Pemeriksaan 6
4. Metodologi Pemeriksaan 7
5. Jangka Waktu Pemeriksaan 7
6. Obyek Pemeriksaan 7
BAB II GAMBARAN UMUM 8
1. Penetapan Status BDL 8
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi 8
3. Jumlah BLBI yang Diterima 9
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 9
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 9
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 10
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997) 10
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir
Likuidasi/NAL)
11
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005 15
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 17
1. Sistem Pengendalian Intern 17
a. Lingkungan Pengendalian 17
b. Pengendalian Pengamanan 17
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu 18
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 354/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
Halaman
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 18
a. Realisasi Pencairan Aset 19
b. Pembayaran Kewajiban 26
c. Biaya Operasional 27
d. Sisa Aset 35
DAFTAR SINGKATAN
LAMPIRAN
1 Daftar Set Off PT Bank Pinaesaan (DL) Kantor Cabang Surabaya
Per 31 Oktober 1997 s/d 30 April 2005
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 355/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 1 dari 43
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK PINAESAAN (DALAM LIKUIDASI)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Pinaesaan (Dalam Likuidasi/DL).
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem Pengendalian Intern
Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada PT Bank Pinaesaan (DL) tidak dapat diandalkan karena beberapa hal.
Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Diantaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan
pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang
secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi Bank Dalam Likuidasi (BDL) dalam
melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan.
Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL
selama periode kerjanya.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI atas PT Bank Pinaesaan (DL) di tahun 2000 adalah pemeriksaan
investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL
untuk ditindaklanjuti.
3.
Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya
operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan BDL.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 356/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 2 dari 43
Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
a. Realisasi Pencairan Aset
Nilai buku aset berdasarkan neraca likuidasi per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar
Rp370.928.766.716, telah direalisasikan sebesar Rp37.863.382.197,00 dalam bentuk
penjualan aktiva tetap dan bagi hasil proyek Citraland di Manado, dalam bentuk
penagihan kredit sebesar Rp79.686.951.355,99 dan dengan penagihan tunai dan set off
jaminan total sebesar Rp41.783.888.999,73.
Terkait hal ini, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1)
Penyelesaian kredit pada PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp3.303.612.219,00
dengan cara kompensasi ( set-off ) tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung
yang lengkap sehingga cara penyelesaian kredit tersebut dilakukan secara tidak
benar;
2) Penjualan Harta Tetap Inventaris Bank Pinaesaan yang dilakukan di bawah Nilai
Jual Obyek Pajak (NJOP) mengakibatkan kurangnya hasil penjualan sebesar
Rp752.575.000,00;
3) Terdapat Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPh final
5% atas transaksi jual beli tanah di Sudimara Cileduk SHM 174 yang belum disetor
ke kas negara mengakibatkan belum diterimanya pendapatan negara sektor pajak
sebesar Rp12.817.500,00.
b.
Pembayaran Kewajiban
Dari nilai kewajiban kepada Pemerintah sebesar Rp681.084.490.920,00 pada tanggal 31
Oktober 1997, realisasi pembayaran kewajiban masing-masing untuk dana talangan
rupiah (DTR) sebesar Rp10.456.680.100,11 (3,87%) dan untuk saldo debet sebesar
Rp0,00 (0%). Selain itu, PT Bank Pinaesaan (DL) juga melakukan pembayaran hutang
pajak sebesar Rp2.167.178.953,00 dan hutang lancar lainnya sebesar
Rp275.140.572,66. Total pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp12.898.999.625,77.
Terkait dengan hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.
c. Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar
Rp36.953.110.103,44.
Terkait hal ini, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1) Pembayaran success fee jasa pengacara yang dilakukan sebelum pencairan aset dan
pembayaran operational cost berdasarkan persentase diragukan kewajarannya dan
berpotensi merugikan PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp5.850.000.000,00.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 357/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 3 dari 43
2) Pembayaran jasa konsultan hukum (lawyer ) belum dipungut PPN 10% dan PPh
pasal 23 sebesar 7,5% mengakibatkan belum diterimanya penerimaan negara dari
sektor pajak sebesar Rp1.288.086.218,73.
3) Pengeluaran biaya pegawai (THR dan biaya kesejahteraan karyawan) yang tidak
sesuai dengan ketentuan mengakibatkan pemborosan keuangan PT Bank Pinaesaan
(DL) c.q. Pemerintah sebesar Rp2.309.346.850,00.
d. Sisa Aset
Nilai buku sisa aset per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan Neraca (Unaudited)
Rp114.483.054.129,67. Total nilai realisasi sisa aset per tanggal 30 April 2005 sesuai
dengan neraca internal belum diaudit (unaudited ) PT Bank Pinaesaan (DL) adalahsebesar Rp72.050.575.198,67. Sementara itu sisa kewajiban kepada Pemerintah adalah
sebesar Rp670.627.810.819,89.
Terkait nilai sisa aset, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1) UDATIMEX Group sebagai Pihak Terkait PT Bank Pinaesaan (DL) tidak beritikad
baik dengan belum melunasi kreditnya sebesar Rp408.462.880.335,51
2) Deposito di Bank Bukopin tidak dapat dicairkan meskipun telah ada keputusan
Mahkamah Agung.
3)
Terdapat permasalahan dalam sisa aset Bank, aset eks jaminan, dan jaminan yang
diterima dari nasabah sebagai berikut:
a)
Tanah dan Bangunan Jl. Mayjen Sungkono, Darmo Park I/15 Surabaya milik
PT Bank Pinaesaan (DL) tidak dapat dijual karena atas nama Pemegang Saham
(Herman Rattu).
b) Jaminan BPKB kendaraan pada Kantor Cabang Jakarta diambil debitur dan
hutang belum dibayar.
c) Sisa tanah Sudimara Barat, Cileduk SHM 2619 dibangun sekolah dan sulit
dijual.
d)
Tanah di Sudimara RT 01/03 Ciledug Tangerang SHM No. 187 a.n. Landy
Wanget dijual eks karyawan PT Bank Pinaesaan (DL) dalam sengketa di
Pengadilan Negeri.
e)
Tanah kosong di Balimester Jatinegara dengan nilai buku Rp56.500.000,00 sulit
dijual dan telah dihapusbuku (write off ).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 358/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 4 dari 43
4. Saran BPK-RI
a. Terkait temuan atas pencairan aset
1)
Agar TL PT Bank Pinaesaan (DL) dapat menunjukkan dokumen pendukung
penyelesaian kredit dengan set off.
2) TL PT Bank Pinaesaan (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang
tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS terkait dengan penjualan harta tetap
inventaris di bawah NJOP;
3) Agar TL dapat memperoleh bukti penyetoran pajak-pajak yang terkait dengan
transaksi jual beli tanah di Sudimara.
b.
Terkait temuan atas biaya operasional
1)
Agar TL membayar success fee sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan Forum
Komunikasi TL dan kesepakatan dalam perjanjian antara TL dan konsultan hukum.
Selain itu pembayaran biaya ini juga hanya dilakukan untuk pengeluaran yang
disertai dengan bukti yang valid. Adapun kelebihan pembayaran di luar ketentuan
dan tidak disertai bukti yang jelas agar ditarik kembali dari konsultan hukum.
Selanjutnya TL juga harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya yang
tidak sesuai dengan ketentuan/kesepakatan bersama kepada RUPS. Temuan ini
perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk memastikan keberadaan
unsur tindak pidana.
2)
Agar TL segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban perpajakannya kepada Negara.
3)
Agar pembayaran THR dan biaya kesejahteraan dilakukan sesuai dengan ketentuan
dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT Bank Pinaesaan (DL).
c.
Terkait dengan temuan sisa aset.
1) Agar TL melakukan upaya-upaya yang tegas kepada Pemegang Saham PT Bank
Pinaesaan (DL) untuk segera melunasi hutang-hutang UDATIMEX Group dan
apabila diperlukan agar dilakukan melalui jalur hukum;
2)
Agar TL terus mengupayakan pencairan deposito pada Bank Bukopin;
3)
Terkait dengan sisa aset bank, aset eks jaminan, dan jaminan yang diterima dari
nasabah:
a)
Agar TL terus mengupayakan agar tanah dan bangunan di Jl. Mayjen Sungkono
Surabaya dapat dijual.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 359/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 5 dari 43
b) Agar TL terus mengupayakan agar memperoleh pembayaran dari debitur Suzy
Sunarsih.
c)
Agar TL terus mengupayakan agar tanah di Sudimara Barat dapat segera dijual.
d)
Agar TL terus mengupayakan pengembalian tanah yang dalam sengketa
Pengadilan Negeri.
e)
Agar TL memperpanjang sertifikat hak pakai atas tanah di Balimester sehingga
dapat dijual.
Jakarta, Desember 2005BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Audit
Haryanto Suwondo
NIP. 240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 360/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 6 dari 43
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Pinaesaan (DL) adalah:
a.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
b.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2.
Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Pinaesaan (DL) adalah untuk
memastikan dan mengetahui bahwa:
a.
Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan aset telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
b.
Dana hasil pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional BDL sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
c.
Sisa aset BDL yang akan diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya proses
likuidasi;d.
Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan
penjualan serta pembayaran kewajiban BDL.
3.
Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Pinaesaan (DL) adalah:
a.
Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan
aset;
b.
Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset
tersebut termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.
4.
Metodologi PemeriksanMetodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a.
Melakukan reviu terbatas atas sistim dan prosedur pencairan aset dan pembayaran
kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;
b.
Melakukan analisis terhadap transaksi-tranasaksi yang signifikan;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 361/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 7 dari 43
c. Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan
aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
d.
Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan
aset dan pembayaran kewajiban;
e.
Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan/atau
pejabat yang berkompeten.
5.
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.
6.
Obyek PemeriksaanPT Bank Pinaesaan (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 362/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 8 dari 43
BAB II
GAMBARAN UMUM
1.
Penetapan Status BDL
Bank dicabut ijin usahanya berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.017/1997,
tanggal 1 November 1997. Pencabutan ijin usaha tersebut dilakukan berdasarkan usulan BI,
sesuai dengan surat Nomor 30/46/DIR/UPB1/Rahasia tanggal 31 Oktober 1997.
2.
Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi
TL PT Bank Pinaesaan (DL) dibentuk dengan Akta Notaris Thelma Andries, SH No. 145
tanggal 18 Desember 1997 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Persero PT
Bank Pinaesaan (DL), dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : Tontowi Djauhari Lintang
Wakil Ketua : Jugia Wahab
Anggota : L. Johannes Henry Eman
Alfan Hariyanto
Rizal Sofyan Gueci
Pieter Solang
Pada tanggal 21 September 1998, Sdr. Jugia Wahab menyatakan mengundurkan diri dan
telah disetujui BI dengan surat Nomor 31/624/UPPB/Adp tanggal 22 September 1998. Sdr.
Pieter Solang juga mengundurkan diri pada tanggal 25 November 1998, selanjutnya
susunan TL PT Bank Pinaesaan (DL) adalah sebagai berikut:
Ketua : Tontowi Djauhari Lintang
Anggota : L. Johannes Henry Eman
Alfan Hariyanto
Rizal Sofyan Gueci
Pada tanggal 1 Oktober 1999, Sdr. Rizal S. Guecy digantikan oleh Sdri. Desty Liza Rabain,
SH sebagai anggota TL PT Bank Pinaesaan (DL) sehingga susunan TL PT Bank Pinaesaan
(DL) menjadi sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 363/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 9 dari 43
Ketua : Tontowi Djauhari Lintang
Anggota : L. Johannes Henry Eman
Alfan Hariyanto
Desty Liza Rabain, SH
Jumlah karyawan pendukung TL PT Bank Pinaesaan (DL) per 30 April 2005 adalah 13
orang.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Direksi
BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berkahir tanggal 18
Juni 2003. Namun karena kegiatan likuidasi belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pembubaran TL.
Dengan demikian, keberadaan TL PT Bank Pinaesaan (DL) tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Jumlah BLBI yang Diterima
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterima oleh PT Bank Pinaesaan (DL)
terdiri atas saldo debet (Overdraft – OD) serta Dana Talangan Rupiah (DTR) tahap I dan II,
sebagai berikut:
a. Saldo Debet sebelum likuidasi 411.118.490.920,00
b. Dana Talangan Rupiah I 88.709.000.000,00
c. Dana Talangan Rupiah II 181.257.000.000,00
4.
Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
DTR I dan II PT Bank Pinaesaan (DL) yang masing-masing bernilai Rp88.709.000.000,00
dan Rp181.257.000.000,00 tidak disertai dengan akta pengikatan pengakuan secara notariil,
tetapi melalui SPK Nomor 30/600/UK tanggal 4 November 1997 dan SPK Nomor
30/925/UK tanggal 4 Maret 1998.
Atas saldo debet dan DTR yang telah diterima oleh PT Bank Pinaesaan (DL), tidak ada
jaminan fisik yang diberikan kepada BI (Pemerintah).
5.
Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah
BLBI yang diberikan kepada bank yang telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan
kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999dan akta cessie yang dibuat dihadapan Notaris Mudofir Hadi, SH Nomor 72 tanggal 22
Februari 1999 antara Direksi BI dan Ketua BPPN. Jumlah BLBI yang dialihkan tersebut
pada posisi tanggal 29 Januari 1999 sebesar Rp681.084.490.920,00.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 364/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 10 dari 43
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005
Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh bank sampai dengan tanggal 30 April 2005,
adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Jenis BLBI Penerimaan Pembayaran Sisa
Saldo Debet
Dana Talangan Rupiah
411.118.490.920,00
269.966.000.000,00
0,00
10.456.680.100,11
411.118.490.920,00
259.509.319.899,89
Jumlah 681.084.490.920,00 10.456.680.100,11 670.627.810.819,89
Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang telah dikembalikan hanya mencapai
1,5% dari total kewajiban rupiah BLBI.
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997)
Neraca Bank menurut Laporan Keuangan per tanggal 31 Oktober 1997 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata & Rekan, dengan laporan Nomor BP/01/FI/97
tanggal 10 Juni 1998 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
No Keterangan Jumlah
AKTIVA
1 Kas 1.022.912.538,00
2 Giro pada Bank Indonesia 400.862.522,00
3 Giro pada Bank Lain 5.979.620.580,00
- Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif (PPAP)
0,00
Bersih 5.979.620.580,00
4 Penempatan Dana pada Bank Lain 1.322.759.770,00
- PPAP 0,00
Bersih 1.322.759.770,00
5 Surat Berharga 11.252.000.000,00
- PPAP (106.260.000,00) Bersih 11.145.740.000,00
6 Kredit yang Diberikan 361.116.998.199,00
- PPAP (76.267.914.901,00)
Bersih 284.849.083.298,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 365/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 11 dari 43
dalam rupiah
No Keterangan Jumlah
7 Penyertaan 266.000.000,00
- PPAP 0,00
Bersih 266.000.000,00
8 Pendapatan yang Akan Diterima 7.774.513.525,00
9 Biaya Dibayar Dimuka 990.923.353,00
10 Aktiva Tetap 12.590.025.972,00
- Akumulasi Penyusutan (5.940.249.233,00)
Bersih 6.649.776.739,00
11 Aktiva Lain-lain 50.526.574.391,00 - PPAP 0,00
Bersih 50.526.574.391,00
Total Aktiva 370.928.766.716,00
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
12 Dana Pihak Ketiga 277.880.564.865,00
13 Kewajiban pada Bank Indonesia 363.139.191.315,00
14 Beban yang Masih Harus Dibayar 2.206.053.672,00
15 Kewajiban Lain-Lain 4.652.676.018,00
Ekuitas
16 Modal Saham 19.574.000.000,0017 Uang Muka Saham 870.872.026,00
18 Laba (Rugi) (297.394.591.180,00)
Total Kewajiban dan Ekuitas 370.928.766.716,00
8. Posisi Keuangan Bank per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir Likuidasi /NAL)
NAL per 18 Juni 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Kartoyo
& Rekan, dengan laporan nomor: 033-LFR/KAP-KP/IV/2004 tanggal 29 April 2004 adalah
sebagai berikut:
dalam rupiah
No Keterangan Jumlah
AKTIVA
1 Kas 7.253.753,00
2 Giro pada Bank Indonesia 0,00
3 Giro pada Bank Lain 37.675.686.653,00
- PPAP 0,00
Bersih 37.675.686.653,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 366/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 12 dari 43
No Keterangan Jumlah
4 Penempatan pada Bank Lain 0,00
- PPAP 0,00
Bersih 0,00
5 Surat Berharga 0,00
- PPAP 0,00
Bersih 0
6 Kredit Yang Diberikan 561.213.957.655,00
- PPAP (509.098.763.737,00)
Bersih 52.115.193.918,00
7 Penyertaan 571.000.000,00 - PPAP 0,00
Bersih 571.000.000,00
8 Pendapatan Yang Akan Diterima 0,00
9 Biaya Dibayar Dimuka 0,00
10 Aktiva Tetap 2.744.582.047,00
- Akumulasi Penyusutan 0,00
Bersih 2.744.582.047,00
11 Aktiva Lain-Lain 25.587.344.489,00
- PPAP 0,00
Bersih 25.587.344.489,00
Total Aktiva 118.701.060.860,00 KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
12 Dana Pihak Ketiga 1.919.190.990,00
13 Kewajiban pada Bank Indonesia 670.627.810.820,00
14 Beban Yang Masih Harus Dibayar 18.000.000,00
15 Kewajiban Lain-Lain 833.598.716,00
Ekuitas
16 Modal Saham 19.574.000.000,00
17 Uang Muka Saham 870.872.026,00
18 Laba (Rugi) (575.142.411.692,00)
Total Kewajiban dan Ekuitas 118.701.060.860,00
Menunjuk surat Nomor 7/150/DPIP/1AdmP tanggal 29 April 2005, NAL per 18 Juni 2003
PT Bank Pinaesaan (DL) hingga saat ini belum disetujui oleh BI, karena:
a.
Beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan KAP antara lain mengenai hal:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 367/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 13 dari 43
1) Adanya perbedaan periode pemeriksaan. Seharusnya periode pemeriksaan adalah
dari tanggal 31 Oktober 1997 sampai dengan 18 Juni 2003, sementara itu KAP
hanya melakukan pemeriksaan pada periode sejak 18 Desember 2002 sampai
dengan 18 Juni 2003.
2)
Status harta eks jaminan terkait dengan tanah yang dibeli Group Ciputra melalui
Akta Kesepakatan Bersama No.2 dan No. 3 tanggal 17 Desember 2002 dan Akta
Jual Beli tanggal 18 Desember 2002 dan teknis pembukuan jual beli tersebut.
b.
Terdapat lampiran yang belum diisi (kosong) dengan penjelasan saldo nihil, padahal
sesuai NAL yang disampaikan terdapat saldo dan mutasi dari neraca penutupan tanggal
31 Oktober 1997 sampai NAL (vide Lampiran 15 Realisasi Penyelesaian Kewajiban
Lainnya).
c. Masih terdapat lampiran yang saldonya belum sesuai dengan neraca, yaitu:
1)
Terdapat peningkatan saldo rupa-rupa aktiva selama masa likuidasi sebesar Rp801
juta, yaitu dari Rp25.357 juta pada posisi 31 Oktober 1997 menjadi Rp26.158 juta
pada posisi NAL, selain itu terdapat perbedaan saldo harta eks jaminan dari
Rp4.043,2 juta pada posisi 31 Oktober 1997 menjadi Rp23.303,99 juta pada posisi
NAL 18 Juni 2003.
2)
Nilai agunan per lokasi antara uraian dalam halaman 9 tidak sama dengan lampiran
3 Rincian Kredit yang diberikan (daftar nominatif).
dalam jutaan rupiah
Lokasi Jumlah dalam halaman 9 Jumlah dalam Lampiran 3
1. Surabaya
2.
Manado
3.
Jakarta
18.907,15
3.133,10
4.507,40
17.834,28
2.837,12
4.199,65
Jumlah 26.547,65 24.871,05
3)
Saldo kredit posisi 18 Juni 2003, dalam NAL nilai buku kredit sebesar Rp561.214
juta, sedangkan dalam lampiran 11 tercatat Rp561.205 juta (Rp637.588,11 juta –
Rp76.383,59 juta) atau terdapat selisih sebesar Rp9 juta.
4) Saldo DPK posisi tanggal 30 Oktober 1997 adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 368/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 14 dari 43
dalam juta rupiah
No. Jenis Simpanan Neraca Lampiran 14 Selisih
1 Terkait:
-
Giro
-
Tabungan
-
Deposito
- Lainnya
145,12
102,72
277,68
0
145,12
137,08
277,68
0
0
(34,36)
0
0
2 Tidak Terkait:
-
Giro
-
Tabungan-
Deposito
-
Lainnya
3.660,13
27.575,78247.979,44
0
3.660,13
27.540,62247.979,44
411,58
0
37,160
(411,58)
5) Dalam Lampiran 14 Realisasi Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana, masih
tercatat jenis simpanan lainnya dengan saldo sebesar Rp411,58 juta, sementara
berdasarkan hasil pertemuan tanggal 6 April 2005 DPK lainnya tersebut merupakan
kewajiban segera.
d.
Masih terdapat lampiran NAL yang saldonya belum sesuai dengan lampiran 16 Rincian
Arus Kas, yaitu:
1)
Sisa dana giro per 31 Oktober 1997 tercatat sebesar Rp5.866,89 juta, sementara
dalam Neraca Audited tercatat Rp6.380,5 juta dan dalam Neraca Unaudited tercatatRp7.813,21 juta.
2)
Hasil pencairan aset:
a)
Dalam lampiran 11 mengenai Pencairan Pinjaman, tercatat nilai kas/tunai dari
hasil pencairan pinjaman sebesar Rp26.006,32 juta, sedangkan dalam rincian
arus kas tercatat sebesar Rp25.887,96 juta.
b)
Dalam lampiran 12 mengenai Penjualan Harta Tetap dan Inventaris, tercatat
hasil penjualan HTI sebesar Rp16.133,61 juta, sedangkan dalam rincian arus
kas tercatat sebesar Rp21.263,61 juta.
c)
Dalam lampiran 13 mengenai Pencairan Aktiva Tetap Lainnya, tercatat nilai
kas/tunai dari hasil realisasi pencairan aktiva sebesar Rp5.161 juta, sedangkandalam rincian arus kas tercatat sebesar Rp529,33 juta.
e.
Dalam NAL nilai realisasi KYD belum dicantumkan nilai bersih/net setelah
diperhitungkan dengan cadangan penghapusan kredit.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 369/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 15 dari 43
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005
Posisi keuangan PT Bank Pinaesaan (DL) per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan laporan
keuangan (Unaudited ) dan merupakan angka intern bank setelah koreksi KAP - nilai buku
adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
No Keterangan Jumlah
AKTIVA
1 Kas 746.356,70
2 Giro Pada Bank Indonesia 0,00
3 Giro pada Bank Lain 45.861.678.786,75 - PPAP 0,00
Bersih 45.861.678.786,75
4 Penempatan Dana pada Bank Lain 0,00
- PPAP 0,00
Bersih 0,00
5 Surat Berharga 0,00
- PPAP 0,00
Bersih 0,00
6 Kredit Yang Diberikan 557.744.356.165,25
- PPAP (507.924.221.623,45)
Bersih 49.820.134.541,80
7 Penyertaan 570.998.862,00
- PPAP 0,00
Bersih 570.998.862,00
8 Pendapatan Yang Akan Diterima 0,00
9 Biaya Dibayar Dimuka 0,00
10 Aktiva Tetap 2.743.567.047,39
- Akumulasi Penyusutan 0,00
Bersih 2.743.567.047,39
11 Aktiva Lain-Lain 15.485.928.535,03
- PPAP 0,00
Bersih 15.485.928.535,03
Total Aktiva 114.483.054.129,67
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
12 Dana Pihak Ketiga 1.919.190.989,85
13 Kewajiban pada Bank Indonesia 670.627.810.819,57
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 370/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 16 dari 43
dalam rupiah
No Keterangan Jumlah
14 Hutang Lancar Lainnya 179.067.387,31
Ekuitas
15 Modal Saham 19.574.000.000,00
16 Uang Muka Saham 870.872.026,02
17 Laba (Rugi) (578.687.887.093,08)
Total Kewajiban dan Ekuitas 114.483.054.129,67
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 371/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 17 dari 43
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1.
Sistem Pengendalian Intern
Dari pemeriksaan atas pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan
pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada PT Bank Pinaesaan (DL)
menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak
dalam uraian berikut:
a.
Lingkungan PengendalianDengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan
pengendalian pada PT Bank Pinaesaan (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap unsur
manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, TL nantinya bertanggung jawab kepada Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL
juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait
dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan
terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.
Selain itu, secara subtansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT
Bank Pinaesaan (DL), mengingat pada umumnya nilai kewajiban BDL kepada
pemerintah berupa saldo debet dan Dana Talangan Rupiah/DTR lebih besar dari harta
yang ada. Disamping itu, saat ini PT Bank Pinaesaan (DL) juga sedang menghadapi
tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki piutang pada BDL tetapi atas simpanan
tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan PT Bank Pinaesaan (DL).
Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi
dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak
yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada. Dengan kondisi ini, TL kurang
memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian Keuangan
Negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan
Negara. Dalam kenyataanya Pemegang Saham utama masih besar pengaruhnya
terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak
maksimalnya pengembalian harta BDL kepada Negara.
b.
Pengendalian Pengamanan
Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL, baik itu
BI maupun Departemen Keuangan. Selama ini pihak BI hanya memantau posisi aset
dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari BDL.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 372/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 18 dari 43
Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan/atau prosedur yang
memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan
pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.
Untuk kegiatan pencairan aset di BDL selain kegiatan pencairan aset bank dan jaminan
yang diambil alih, juga terdapat pencairan aset milik pemegang saham, baik yang
diserahkan oleh pihak terkait dengan pemegang saham maupun aset yang berhasil disita
dari pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL dilakukan penyitaan dan dilakukan
penjualan proses lelang pengadilan.
Pengusuran aset milik pemegang saham yang diambil alih tersebut dilakukan dengan
menggunakan jasa konsultan hukum.
Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas BDL, juga terdapat
ketidakjelasan mengenai masa kerja TL BDL. Sesuai dengan ketentuan yang ada masa
kerja BDL pada umumnya adalah selama 5 tahun sejak terbentuknya TL ditambah
dengan enam bulan. Pada akhir masa tugasnya TL harus menyusun NAL yang akan
dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL.
Tetapi sampai dengan lima tahun masa kerja TL dan telah disusun NAL ternyata belum
ada persetujuan dari BI mengenai pelaksanaan RUPS dan sampai dengan akhir
pemeriksaan belum ada kejelasan mengenai status TL walaupun masa kerja TL sudah
berakhir.
Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada BDL diketahui bahwa
selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP adalah untuk menentukan posisi asetdan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan/atau
memberikan opini terhadap laporan keuangan BDL.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI atas BDL di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga
tidak ada rekomedasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3.
Temuan-Temuan Pemeriksaan
Posisi keuangan PT Bank Pinaesaan (DL) per tanggal 30 April 2005 menunjukkan nilai
total aset (aktiva) dan kewajiban sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 373/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 19 dari 43
dalam rupiah
No Keterangan Jumlah
AKTIVA
1 Kas 746.356,70
2 Giro pada Bank Indonesia 0,00
3 Giro pada Bank Lain 45.861.678.786,75
- PPAP 0,00 45.861.678.786,75
4 Penempatan Dana pada Bank Lain 0,00
- PPAP 0,00 0,00
5 Surat Berharga 0,00
- PPAP 0,00 0,00
6 Kredit Yang Diberikan 557.744.356.165,25
- PPAP (507.924.221.623,45) 49.820.134.541,80
7 Penyertaan 570.998.862,00
- PPAP 0,00 570.998.862,00
8 Pendapatan Yang Akan Diterima 0,00
9 Biaya Dibayar Dimuka 0,00
10 Aktiva Tetap 2.743.567.047,39
- Akumulasi Penyusutan 0,00 2.743.567.047,39
11 Aktiva Lain-Lain 15.485.928.535,03
- PPAP 0,00 15.485.928.535,03
Total Aktiva 114.483.054.129,67
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
12 Dana Pihak Ketiga 1.919.190.989,85
13 Kewajiban pada Bank Indonesia 670.627.810.819,57
14 Hutang Lancar Lainnya 179.067.387,31
Ekuitas
15 Modal Saham 19.574.000.000,00
16 Uang Muka Saham 870.872.026,02
17 Laba (Rugi) (578.687.887.093,08)
Total Kewajiban dan Ekuitas 114.483.054.129,67
a. Realisasi Pencairan Aset
1)
Penagihan Kredit
Realisasi penagihan kredit yang dilakukan TL sampai dengan tanggal 30 April 2005
adalah sebesar Rp79.686.951.355,99, dengan rincian sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 374/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 20 dari 43
dalam rupiah
No. Keterangan Jumlah
1 Tunai
Pokok 28.178.238.197,04
Bunga 1.069.056.486,98
Jumlah 29.247.294.684,02
2 Set Off
Pokok 12.237.883.353,53
Bunga 298.710.962,18
Jumlah 12.536.594.315,71
3 Penghapusan
Pokok 3.996.555.741,55
Bunga 8.796.506.614,71
Jumlah 12.793.062.356,26
4 Alih Agunan
Pokok 25.110.000.000,00
Bunga 0,00
Jumlah 25.110.000.000,00
Total 79.686.951.355,99
Dari total nilai Rp79.686.951.355,99, penagihan kredit yang berasal dari penyetoran
tunai dan set off jaminan adalah sebesar Rp41.783.888.999,73.
Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit, kami tidak menemukan beberapa
permasalahan sebagai berikut:
Temuan - Penyelesaian kredit pada PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar
Rp3.303.612.219,00 dengan cara kompensasi (set-off ) ti dak dil engkapi dengan
dokumen pendukung yang lengkap sehi ngga cara penyelesaian kredit tersebut
dil akukan secara tidak benar
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penyelesaian kredit dengan cara set off ,
diketahui bahwa terdapat set off kredit dengan deposito debitur yang tidak didukung
dengan dokumen yang memadai dengan rincian sebagai berikut :
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 375/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 21 dari 43
dalam rupiah
Outstanding per 31 Oktober 1997 No Nama Debitur
Pokok Bunga Jumlah
Dokume
n set off yang
ada
Sett off yang
tidak didukungdokumen
1 Cabang Jakarta
PT Pan
Gasindo Buncit
Mas
399.207.869,88 54,826.852,85 454.034.722,73 0,00 454.034.722,73
2 Cabang
Surabaya
26 debitur(lampiran 1)
2.813.179.044,22 36.398.452,09 2.849.577.496,31 0,00 2.849.577.496,31
3.212.386.914,10 91.225.304,94 3.303.612.219,04 0,00 3.303.612.219,04
Seharusnya set off kredit dengan deposito didukung dengan dokumen pendukung
yang memadai seperti Permohonan Pembayaran dengan set off dari debitur, Tanda
Terima Pembayaran, Tanda Bukti Pembayaran Pinjaman ( Back To Back Loan)
persetujuan TL PT Bank Pinaesaan (DL) dan Bilyet Deposito nasabah.
Ketidaklengkapan dokumen pendukung set off di atas mengakibatkan BPK-RI tidak
dapat memastikan kewajaran penagihan kredit sebesar Rp3.303.612.219,04.
Hal tersebut terjadi karena TL PT Bank Pinaesaan (DL) kurang memperhatikan
ketentuan persyaratan administrasi keuangan dengan baik.
Tanggapan - TL PT Bank Pinaesaan (DL) menanggapi bahwa transaksi-transaksi
penyelesaian debitur secara set off dengan simpanan deposito baik di kantor Jakarta
maupun di kantor Surabaya secara akuntansi telah dilakukan sesuai dengan
prosedur dan dilakukan pembukuan secara benar. Sejak selesainya proses
pembayaran tersebut TL PT Bank Pinaesaan (DL) telah mengalami beberapa kali
pemeriksaan dari beberapa instansi sehingga sulit menelusuri keberadaan dokumen-
dokumen tersebut.
Saran – BPK-RI menyarankan Agar TL PT Bank Pinaesaan (DL) dapat
menunjukkan dokumen pendukung penyelesaian kredit dengan set off.
2)
Penjualan Aset
Realisasi penjualan aset yang dilakukan TL sampai dengan 30 April 2005 dengan
metode langsung dan bagi hasil proyek Citraland (lihat temuan No. 3) adalah
sebesar Rp37.863.382.197,00, dengan rincian sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 376/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 22 dari 43
dalam Rupiah
No. Keterangan Jumlah
1 Hasil penjualan aset
Tanah dan Bangunan 15.053.000.000,00
Inventaris 0,00
Kendaraan 740.100.000,00
Inventaris Kantor 343.186.825,00
Total hasil penjualan aset bank 16.136.286.825,00
2 Hasil penjualan aset eks jaminan
Tanah 13.407.635.186,00
Kendaraan 121.000.000,00
Total hasil penjualan aset eks
jaminan
13.528.635.186,00
Total hasil penjualan aset (1+2) 29.664.922.011,00
3 Bagi hasil proyek Citraland sampai
dengan 30 April 2005 8.198.460.186,00
Total penjualan aset dan bagi hasil 37.863.382.197,00
Temuan terkait dengan hasil penjualan aset adalah:
a) Temuan - Penjualan H arta Tetap I nventar is PT Bank Pinaesaan yang
dilakukan di bawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) mengakibatkan
kurangnya hasil penjualan sebesar Rp752.575.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penjualan aktiva bank, diketahui bahwa
telah dilakukan penjualan tanah dan bangunan dengan harga di
bawah NJOP untuk aset-aset berikut :
dalam rupiah
No Aset Harga Jual NJOP Selisih Kurang
1 Tanah dan bangunan di
Jl. Basuki Rahmat No.
139 – 141
4.100.000.000,00 4.156.050.000,00 56.050.000,00
2 Ruko di Jl. Panglima
Sudirman 70 Surabaya
900.000.000,00 973.390.000,00 73.390.000,00
3 Tanah dan bangunan di
Cipendawa, Cianjur,
Cipanas, Bogor.
123.000.000,00 130.300.000,00 7.300.000,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 377/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 23 dari 43
No Aset Harga Jual NJOP Selisih Kurang
4 Tanah dan bangunan di
Jl. Panglima Sudirman
No. 20 Surabaya
5.300.000.000,00 5.915.835.000,00 615.835.000,00
Jumlah 10.423.000.000,00 11.175.575.000,00 752.575.000,00
Pada tanggal 12 Desember 2002, telah dilakukan penjualan tanah dan bangunan
kepada Sdr. Sari Putra Joseph melalui perantara Ibu Temmi Sen yaitu:
1)
Tanah bangunan di Jl. Basuki Rahmat No. 139 – 141 Surabaya SHGB No.
475 dijual dengan harga Rp4.100.000.000,00, sementara NJOP tahun 2002
tanah tersebut adalah sebesar Rp4.156.050.000,00.
2)
Ruko dengan luas tanah 142 m2 dan luas bangunan 420 m2 di Jl. Panglima
Sudirman 70 Surabaya SHGB No. 144 dijual dengan harga
Rp900.000.000,00, sementara NJOP tahun 2002 tanah tersebut adalah
sebesar Rp973.390.000,00.
Pada tanggal 31 Maret 2000, Tanah dan Bangunan di Jl. Panglima Sudirman
No. 20 Surabaya No. 20 - 22 SHGB No. 191 dengan luas tanah 1.107 m2 dan
luas bangunan 1.517 m2 dijual dengan harga Rp5.300.000.000,00 kepada Sdr.
Bambang Tjandra. NJOP tahun 2000 tanah tersebut Rp5.915.835.000,00.
Pada tangggal 17 Desember 2002, telah terjual tanah dan bangunan di
Cipendawa, Cianjur, Cipanas, Bogor, SHGB 232 dengan luas tanah 133 m2 dan
luas bangunan 200 m2
dengan harga Rp123.000.000,00. Jual beli telah
dilaksanakan melalui Akta No. 10 tanggal 23 Januari 2003 Notaris Sri
Mardiatie, SH. Harga jual tersebut lebih rendah dari NJOP tahun 2002 yaitu
sebesar Rp130.300.000, atau lebih rendah 5,6%. Penjualan tersebut juga di
bawah nilai buku aset yaitu sebesar Rp146.464.795,44
Seharusnya penjualan tanah dan bangunan minimal sebesar Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) PBB tanah dan bangunan yang dimaksud.
Penjualan aset di bawah NJOP terjadi karena TL hanya memperhatikan nilai
likuidasi aset yang bersangkutan dan tidak mempertimbangkan NJOP dalam
penjualan aset.
Penjualan aset di bawah NJOP mengakibatkan berkurangnya hasil penjualan
aset PT Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp752.575.000,00 dan mengurangi
kemampuan PT Bank Pinaesaan membayar kewajiban kepada Negara.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 378/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 24 dari 43
Tanggapan - TL PT Bank Pinaesaan (DL) menanggapi bahwa terhadap tanah
dan bangunan di Jl. Basuki Rachmat No. 139 – 141 Surabaya, Ruko di Jl.
Panglima Sudirman No. 20 – 22 Surabaya, Ruko di Jl. Panglima Sudirman No.
70 Surabaya, serta tanah dan bangunan di Cipendawa, Cianjur, Bogor telah
dilakukan appraisal terlebih dahulu untuk mengetahui nilai pasar dan nilai
likuidasi masing-masing aset. TL melakukan penawaran melalui iklan di mass
media selanjutnya penawaran yang masuk diseleksi untuk mendapatkan harga
yang tertinggi. TL dalam menjual selalu mengusahakan harga yang tertinggi,
minimal sebesar harga likuidasi. Sebagian besar dalam penjualan aset-aset
tersebut ada PPh final 5% yang seharusnya menjadi kewajiban pihak penjual
diputuskan menjadi beban pembeli.
Saran – BPK-RI menyarankan Agar TL PT Bank Pinaesaan (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
ketentuan kepada RUPS.
b)
Temuan - Terdapat Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dan PPh fi nal 5% atas transaksi jual beli tanah di Sudimara
Cil eduk SHM 174 yang belum disetor ke kas negara mengakibatkan belum
diter imanya pendapatan negara sektor pajak sebesar Rp12.817.500,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penjualan aktiva tetap eks jaminan di
Sudimara Cileduk yang merupakan sebagian dari tanah dengan SHM 174 a.n.
Mochamad Alfan Hariyanto, diketahui bahwa: tanah seluas 737 m2 yang
merupakan sebagian luas tanah dengan SHM No. 174 seluas 1.591 m2 telahdijual kepada Ir. Gunawan Tjondroputro (PT Griya Multi Swadaya) dengan
harga sebesar Rp128.175.000,00. Pembayaran atas transaksi ini telah masuk ke
rekening TL PT Bank Pinaesaan (DL) dengan rincian sebagai berikut:
1) Tanggal 13 Agustus 2003 Rp 4.995.000,00
2) Tanggal 11 September 2003 Rp 5.000.000,00
3) Tanggal 28 Oktober 2003 Rp 118.180.000,00
Jumlah Rp 128.175.000,00
Transaksi jual beli tersebut diaktakan dalam Akta Pelepasan Hak No. 21
tanggal 22 Desember 2003 dengan Notaris Ny. Nenny Maskan, S.H., Notaris diTangerang.
Berdasarkan surat penawaran dari Ir. Gunawan Tjondroputro (PT Griya Multi
Swadana) No. 101/GMS/VI-2003/I tanggal 7 Juni 2003 mengenai Penawaran
Harga Tanah, diketahui bahwa Ir. Gunawan Tjondroputro mengajukan
penawaran harga sebesar Rp170.000/m2 dengan kondisi sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 379/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 25 dari 43
1) Transaksi jual beli tanah hanya untuk bagian yang kosong/yang tidak
dikuasai oleh pihak lain.
2)
Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Tangerang.
3)
Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPh 5%
menjadi tanggung jawab PT Griya Multi Swadana.
4)
PT Griya Multi Swadana dibebaskan oleh penjual dari urusan dengan
pihak-pihak lain yang berkaitan dengan urusan tanah tersebut.
Penawaran tersebut telah mendapat persetujuan TL melalui surat No.
720/TLBP/VII/2003 dengan kondisi sebagai berikut:
1) Luas tanah yang dijual 746 m2 kepada Ir. Gunawan Tjondroputro dengan
harga sebesar Rp170.000/m2.
2)
Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% dan PPh 5%
menjadi tanggungan Pembeli.
3)
Pembayaran komisi sebesar 2,5% menjadi tanggungan TL PT Bank
Pinaesaan (DL)
Berdasarkan surat penawaran tersebut di atas, biaya yang menjadi tanggungan
pembeli yaitu Ir. Gunawan Tjondroputro adalah sebagai berikut:
1) Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp 6.408.750,002) PPh Final 5% Rp 6.408.750,00
Jumlah Rp 12.817.500,00
Bukti setor pembayaran BPHTB dan PPh Final 5% yang menjadi tanggung
jawab pembeli sampai dengan 14 Juli 2005 tidak diperoleh.
Seharusnya BPHTB dan PPh Final dibayar dan disetor ke Kantor Pajak.
Pembayaran tersebut harus dapat dibuktikan dengan adanya Surat Setoran Pajak
(SSP).
Belum dibayarnya BPHTB dan PPh 5% total sebesar Rp12.817.500,00 terjadi
karena TL tidak melakukan pemantauan pemenuhan kewajiban pembeli danmeminta bukti dalam transaksi jual beli. Hal tersebut di atas mengakibatkan
belum diterimanya pendapatan negara sektor pajak sebesar Rp12.817.500,00.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 380/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 26 dari 43
Tanggapan - TL PT Bank Pinaesaan (DL) menanggapi bahwa TL berdasarkan
surat No. 720/TLBP/VII/2003 telah memutuskan menyetujui penjualan atas
tanah HM No. 174 atas nama Sdr. Mochammad Alfan Haryanto dengan syarat:
- Luas tanah yang dijual 746 m2 dengan harga Rp170.000,00/ m
2.
-
Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 5% dan PPh 5%
menjadi tanggungan pembeli.
-
Pembayaran komisi sebesar 2,5% menjadi tanggungan TL PT Bank
Pinaesaan (DL).
Sdr. Mochammad Alfan Hariyanto sebagai pemilik sekaligus mengatasnamakan
PT Bank Pinaesaan (DL) menghadap notaris dengan maksud untuk
menandatangani Akta Jual Beli. Namun demikian, ternyata yang terjadi
hasilnya adalah merupakan Akta Pengalihan Hak.
Saran – BPK-RI menyarankan Agar TL dapat memperoleh bukti penyetoran
pajak-pajak yang terkait dengan transaksi jual beli tanah di Sudimara.
b. Pembayaran Kewajiban
Realisasi pembayaran kewajiban sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar
Rp12.898.999.625,77 dengan rincian sebagai berikut : dalam rupiah
No Uraian Jumlah
1 Hutang Pajak 2.167.178.953,00
2 Hutang Lancar 275.140.572,66
3 Pemerintah 10.456.680.100,11
Jumlah 12.898.999.625,77
Pembayaran hutang pajak sebesar Rp2.167.178.953,00 adalah pembayaran hutang pajak
PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 untuk bunga deposito, tabungan, dan giro nasabah yang
telah dipotong PT Bank Pinaesaan tetapi belum disetor dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
No Uraian Jumlah
1 Hutang PPh Pasal 21 85.880.243,00
2 Hutang PPh Pasal 23 2.081.298.710,00
Jumlah 2.167.178.953,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 381/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 27 dari 43
Pembayaran hutang lancar sebesar Rp275.140.572,66 dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
dalam rupiah
No Uraian Jumlah
1 Dana Sendiri 18.066.390,00
2 Dana Talangan 257.074.182,66
Jumlah 275.140.572,66
Pembayaran kepada Pemerintah hanya dilakukan satu kali yaitu angsuran Dana
Talangan Rupiah dari TL PT Bank Pinaesaan (DL) dengan bilyet giro BI Nomor GA
537458 tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp10.456.680.100,11 yang terdiri:
dalam rupiah
No Uraian Jumlah
1 Pengembalian kelebihan dana talangan 9.456.680.100,11
2 Pembayaran dari pencairan aset 1.000.000.000,00
Jumlah 10.456.680.100,11
Hal ini dilakukan atas perintah BI kepada TL PT Bank Pinaesaan (DL) untuk
melakukan pemindahbukuan dana sesuai surat Deputi Gubernur Senior BI Nomor
3/477/DGS/DPIP tanggal 31 Desember 2001.
c.
Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April
2005 adalah sebesar Rp36.953.110.103,44 dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
1. Biaya Tenaga Kerja:
1. Gaji 2.758.625.862,50
2. Honor 5.371.684.840,00
3. Biaya kesejahteraan karyawan 3.833.042.286,00
4. Komisi sesuai surat BI 468.922.081,00
5. Pesangon 2.418.405.105,00
5. Honor TL 2.842.387.095,00
Jumlah 17.693.067.269,50
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 382/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 28 dari 43
dalam rupiah
2. Biaya Kantor:
1. Listrik 794.968.788,00
2. Air 71.777.364,00
3. Telepon 671.817.851,00
Jumlah 1.538.564.003,00
3. Biaya Operasional:
1. Biaya inventaris 69.930.334,00
2. Biaya kegiatan 264.022.176,00
3. Pajak-pajak 3.517.391.410,99
(2.167.178.953,00) 1.350.212.457,99
4. Biaya penagihan 14.781.014.948,49
5. Biaya penghapusan 138.909.005,29
6. Biaya operasional lainnya 1.117.389.909,17
Jumlah 17.721.478.830,94
Total Biaya Operasional 36.953.110.103,44
Dari total pengeluaran untuk pajak-pajak sebesar Rp3.517.391.410,99 termasuk
pengeluaran untuk pembayaran hutang pajak per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar
Rp2.167.178.953,00 yang terdiri atas hutang PPh Pasal 21 sebesar Rp85.880.243,00
dan hutang PPh Pasal 23 untuk potongan bunga deposito, tabungan, dan jasa giro
sebesar Rp2.081.298.710,00. Dengan demikian, biaya operasional untuk pembayaran pajak-pajak di luar pembayaran hutang pajak menjadi sebesar Rp1.350.212.457,99 dan
total biaya operasional selama masa kerja TL menjadi sebesar Rp36.953.110.103,44.
Pembayaran pesangon sebesar Rp2.418.405.105,00 adalah pembayaran pesangon untuk
seluruh pegawai sejak likuidasi sampai dengan tanggal 30 April 2005 termasuk
pembayaran pesangon karyawan pembantu TL sebelum masa kerja TL berakhir. Dari
jumlah pembayaran pesangon tersebut, terdapat pembayaran pesangon pada tanggal 16
Desember 2002 dengan perhitungan pesangon sebesar 16,1 kali honor dengan rincian
sebagai berikut :
No Uraian Jumlah
1 Uang pesangon : 2 kali ketentuan pasal 22 atau 6 x 2 12 kali honor
2 Uang jasa : 2 kali ketentuan pasal 23 atau 2x1 2 kali honor
3 Uang ganti rugi : 15% dari pesangon dan uang jasa atau 15% (12+2) 2,1 kali honor
Jumlah 16,1 kali honor
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 383/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 29 dari 43
Ketentuan tersebut berlaku untuk karyawan dengan masa kerja 5 tahun, sedang untuk
karyawan dengan masa kerja kurang dari 5 tahun perhitungannya disesuaikan dengan
ketentuan yang ada. Total pembayaran pesangon berdasarkan perhitungan tersebut di
atas adalah sebesar Rp1.438.460.106,00.
Temuan yang terkait dengan biaya operasional adalah:
1) Temuan - Pembayaran success fee jasa pengacara yang dilakukan sebelum
pencairan aset dan pembayaran operational cost berdasarkan persentase
diragukan kewajarannya dan berpotensi merugikan PT Bank Pinaesaan (DL )
sebesar Rp5.850.000.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan biaya operasional TL, diketahui bahwa pada tanggal1 November 2002, berdasarkan surat No. 355/SP-MP/XI/02, TL PT Bank Pinaesaan
(DL) menyetujui penunjukkan Sidartha Pratidina & Partners Law Firms menjadi
pengacara dan konsultan hukum dalam rangka eksekusi putusan kasasi Mahkamah
Agung Nomor 680K/Pdt/2002. Dari persetujuan tersebut, diketahui bahwa biaya
yang ditanggung PT Bank Pinaesaan (DL) adalah Lawyer Fee sebesar Rp35 juta
(dibayarkan saat penandatanganan surat kuasa), Biaya Operasional berdasarkan
konfirmasi dan persetujuan klien (berdasarkan tabel biaya untuk pengadilan) dan
Success Fee 20% dari nilai yang dapat ditagih. Surat kuasa itu sendiri telah
diberikan TL PT Bank Pinaesaan (DL) kepada Sidartha Pratidina & Partners Law
Firms pada tanggal 24 September 2001.
Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 680K/Pdt/2002 atas perkara PTBank Bukopin dan PT Udatimex memutuskan menghukum PT Bank Bukopin dan
PT Udatimex baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk
membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada PT Bank Pinaesaan (DL)
sebesar Rp9.000.000.000,00 ditambah bunga sebesar 16,5% per tahun terhitung
sejak tanggal 16 Juli 1997 sampai jumlah kerugian tersebut dibayar lunas. Realisasi
pencairan dana atas putusan MA tersebut hingga Juni 2005 belum dapat dicairkan
atau direalisasikan. Hal tersebut disebabkan karena Bank Bukopin masih
mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Dengan adanya putusan MA tersebut, berdasarkan surat Nomor 059/SP/SP/SP-
MP/II/03 tanggal 3 Februari 2003, Sidartha Pratidina Law Firms menagih kepada
PT Bank Pinaesaan (DL). Tagihan berupa success fee sebesar Rp3.600.000.000,00
yaitu (20% dari Rp18.000.000.000,00 yaitu total nilai permohonan kasasi yang
dikabulkan sebesar Rp9.000.000.000,00 dan bunganya). Selain itu, pengacara juga
menagih Operational Cost sebesar 12,5% dari Rp18.000.0000.000,00 atau
Rp2.250.000.0000,00. Keseluruhan tagihan tersebut telah dibayarkan kepada
Sidartha Pratidina Law Firms secara tunai sebesar Rp5.850.000.000,00.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 384/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 30 dari 43
Hal ini tidak sesuai dengan:
a) Risalah Rapat Tim Kerja Forum Komunikasi Bank Likuidasi tanggal 8 Agustus
2000 dan arahan BI Nomor 2169/DPIP/IDPiP tanggal 20 Juni 2000 bahwa tarif
success fee yang berlaku umum untuk lawyer setinggi-tingginya 20% dari hasil
yang tertagih. Sementara itu realisasi pembayaran dilakukan 20% dari
perkiraan tagihan yang akan diperoleh. Sampai dengan tanggal 21 Juli 2005,
belum ada dana yang tertagih sesuai putusan MA.
b)
Pembayaran operational cost berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tanggal 1
November 2002 adalah sesuai kebutuhan dan persetujuan TL PT Bank
Pinaesaan (DL). Dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai biaya
operasional sebesar 12,5% dari tagihan tetapi berdasarkan kebutuhan. Namun
pada kenyataannya, pembayaran dilakukan dari persentase (seperti layaknya
success fee) bukan dari operasional cost pengacara yang sebenarnya.
Hingga saat berakhirnya pemeriksaan, BPK-RI belum memperoleh perincian
penggunaan dana operational cost tersebut. Bukti-bukti penggunaan dana
operasional cost sebesar Rp2.250.000.000 tersebut juga tidak dapat diperlihatkan
oleh pengacara Sidartha Pratidina Law Firm. Berdasarkan wawancara dengan
Pengacara Sidartha tanggal 5 Juli 2005, biaya tersebut untuk biaya operational
lawyer dan operasional pengadilan, namun pengacara menyatakan tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan biaya
operasional tersebut.
Hal tersebut mengakibatkan pembayaran sebesar Rp5.850,00 juta diragukan
kewajarannya dan berpotensi merugikan PT Bank Pinaesaan (DL) apabila nantinya
deposito tersebut tidak dapat dicairkan berdasarkan keputusan Peninjauan Kembali
dari Mahkamah Agung.
Kelebihan pembayaran fee tersebut terjadi karena TL tidak memperhatikan
pedoman yang telah disepakati oleh TL dalam rapat tanggal 8 Agustus 2000 dan
tidak memperhatikan kondisi keuangan PT Bank Pinaesaan (DL)
Tanggapan - TL menanggapi bahwa dalam melakukan kerjasama dengan pihak
pengacara, biasanya TL selalu disodorkan 3 komponen fee (biaya) yaitu :
Legal/lawyer fee yaitu biaya yang diperoleh untuk pengacara/kantor pengacara
yang bersangkutan untuk menangani perkara, biaya ini biasanya dihitung per
jam.
Operational Fee yaitu biaya yang digunakan atau yang dikeluarkan oleh
Pengacara dalam menangani perkara.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 385/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 31 dari 43
Success Fee yaitu persentase yang diperoleh pengacara sehubungan dengan
keberhasilan dalam penanganan kasus.
Mengenai besar dan cara pembayaran dari ketiga komponen fee tersebut di atas
tergantung kesepakatan, tingkat kesulitan perkara termasuk juga kelengkapan
dokumen yang tersedia serta kemungkinan keberhasilan dari perkara tersebut.
Untuk perkara yang ditangani oleh Law Firm SP&P, besaran operational fee
sebesar 12,5% merupakan hasil perhitungan dari lawyer dalam menangani perkara
PT Bank Pinaesaan (DL) melawan Bank Bukopin. Seperti yang telah dikatakan
sebelumnya oleh pengacara TL, Bp. Sidartha, dalam wawancara dengan BPK-RI,
besaran 12,5% tersebut diajukan semata-mata untuk memudahkan perhitungan
pengeluaran yang harus diperhitungkan dan dikeluarkan oleh PT Bank Pinaesaan
(DL).
Saran - Agar TL membayar success fee sesuai dengan ketentuan&kesepakatan
Forum Komunikasi TL dan kesepakatan dalam perjanjian antara TL dan konsultan
hukum. Selain itu pembayaran biaya ini juga hanya dilakukan untuk pengeluaran
yang disertai dengan bukti yang valid. Adapun kelebihan pembayaran di luar
ketentuan dan tidak disertai bukti yang jelas agar ditarik kembali dari konsultan
hukum. Selanjutnya TL juga harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugasnya yang tidak sesuai dengan ketentuan/kesepakatan bersama kepada RUPS.
Temuan ini perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk memastikan
keberadaan unsur tindak pidana.
2)
Temuan - Pembayaran jasa konsultan hukum (lawyer) belum dipungut PPN
10% dan PPh pasal 23 sebesar 7,5% mengakibatkan belum diterimanya
penerimaan Negara dar i sektor pajak sebesar Rp1.288.086.218,73
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas biaya konsultan hukum diketahui bahwa, dalam
menangani kasus-kasus di PT Bank Pinaesaan (DL), TL menggunakan jasa
pengacara. Sampai dengan April 2005, beberapa pengacara yang menangani kasus
di PT Bank Pinaesaan (DL) dan biaya yang telah dikeluarkan diantaranya adalah
sebagai berikut :
Ghad & partners Rp 214.000.000,00
Sidartha Pratidina & Partners Rp 5.885.000.000,00
Janis & Associates Rp 270.000.000,00
Robert Parengkuan & Partners Rp 135.000.000,00
KG Wijaya & Partners Rp 274.500.000,00
Andre Muniputty & Partners Rp 281.000.000,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 386/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 32 dari 43
Remmy & Darus Rp 50.000.000,00
Mieke Rp 7.000.000,00
RGS & Partners Rp 50.400.000,00
Gani Djemat Surabaya Rp 410.742.650,00
Gani Djemat Jakarta Rp 81.500.000,00
Hardja Wandhira & Partners Rp 167.778.600,00
Barsen & Kresno Rp 75.000.000,00
Arief Law Firms Rp 35.000.000,00
Rp 7.936.921.250,00
Atas pembayaran kepada pengacara tersebut TL PT Bank Pinaesaan (DL) belum
memungut dan membayar PPN 10% dan PPh pasal 23 konsultan 7,5%. Seharusnya
PPN yang dipungut adalah sebesar Rp693.192.125,00 dan PPh pasal 23 yang harus
dipungut adalah sebesar Rp594.894.093,73 atau total sebesar Rp1.288.086.218,73.
Berdasarkan UU PPN dan UU PPh, Tim Likudasi adalah badan hukum wajib
pungut yang harus memungut PPN dan PPh dari para konsultan.
Belum dipungutnya PPN dan PPh pasal 23 tersebut terjadi karena TL lalai dalam
melaksanakan ketentuan perpajakan atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan.
Belum dipungutnya PPN 10% dan PPh pasal 23 konsultan 7,5% mengakibatkan belum diterimanya penerimaan Negara dari sektor pajak sebesar
Rp1.288.086.218,73.
Tanggapan - TL menanggapi bahwa semua pajak-pajak yang menjadi kewajiban
PT Bank Pinaesaan (DL), akan segera dibayarkan oleh TL PT Bank Pinaesaan
(DL).
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban
perpajakannya kepada Negara.
3) Temuan - Pengeluaran bi aya pegawai (THR dan bi aya kesejahteraan karyawan)
yang tidak sesuai dengan ketentuan mengaki batkan pemborosan keuangan PT
Bank Pinaesaan (DL) c.q. Pemerintah sebesar Rp2.309.346.850,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan pengeluaran PT Bank Pinaesaan (DL) untuk biaya
pegawai dan kesejahteraan pegawai tahun 2000 sampai dengan April 2005
diketahui bahwa PT Bank Pinaesaan (DL) telah melakukan pembayaran THR dan
biaya kesejahteraan karyawan sebesar Rp2.858.482.850,00 dengan rincian sebagai
berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 387/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 33 dari 43
dalam rupiah
No Tahun THR Biaya
Kesejahteraan
Total
1 2001 329.062.850,00 - 329.062.850,00
2 2002 403.380.000,00 - 403.380.000,00
3 2003 - 492.980.000,00 492.980.000,00
4 2004 653.160.000,00 979.900.000,00 1.633.060.000,00
Jumlah 1.385.602.850,00 1.472.880.000,00 2.858.482.850,00
Seharusnya
1 2001 81.165.000,00 81.165.000,00 162.330.000,00
2 2002 77.235.000,00 77.235.000,00 154.470.000,00
3 2003 53.710.000,00 53.710.000,00 107.420.000,00
4 2004 71.206.000,00 53.710.000,00 124.916.000,00
Jumlah 283.316.000,00 265.820.000,00 549.136.000,00
Selisih Biaya – yang seharusnya (Pemborosan)
1 2001 247.897.850,00 (81.165.000,00) 166.732.850,00
2 2002 326.145.000,00 (77.235.000,00) 248.910.000,00
3 2003 (53.710.000,00) 439.270.000,00 385.560.000,00
4 2004 581.954.000,00 926.190.000,00 1.508.144.000,00
Jumlah 1.102.286.850,00 1.207.060.000,00 2.309.346.850,00
Pembayaran THR tahun 2001 sebesar kurang lebih empat kali gaji/honor.
Pembayaran THR tahun 2002 sebesar lima kali gaji/honor. Pembayaran biaya
kesejahteraan karyawan tahun 2003 dilakukan dua kali yaitu pada bulan November
dan Desember 2003 masing-masing sebesar lima kali gaji/honor atau total dalam
setahun 10 kali gaji/honor. Pembayaran THR tahun 2004 dilakukan dua kali yaitu
pada bulan Oktober dan Desember 2004 masing-masing sebesar lima kali
gaji/honor. Pembayaran biaya kesejahteraan karyawan untuk tahun 2004 dilakukan
dua kali yaitu pada bulan Juli dan Agustus 2004 masing-masing sebesar 10 kali
gaji/honor atau total pembayaran THR dan biaya kesejahteraan tahun 2004 adalah
sebesar 30 kali gaji.
Pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI
Nomor PER-04/MEN/1994 Pasal 2 dan Pasal 3 tanggal 16 September 1994, yang
dinyatakan sebagai berikut:
1)
Pasal 2:
a)
Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai
masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 388/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 34 dari 43
b) THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sekali dalam setahun.
2) Pasal 3:
a)
Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut:
(1) Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah.
(2)
Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus
menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional
dengan masa kerja yakni dengan perhitungan (masa kerja : 12) x 1
(satu) bulan upah.
b) Upah satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah upah pokok
ditambah tunjangan-tunjangan tetap.
3) Dalam hal penetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja (KK) atau
Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau
kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesuai
dengan Kesepakatan Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama
atau Kebiasaan yang telah dilakukan.
Di samping itu, dalam Surat Edaran BI kepada Semua Bank Umum di Indonesia Nomor
32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999 mengenai Tata Cara Pencabutan Izin Usaha,Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum Pasal 45 dinyatakan bahwa:
Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk mempekerjakan pegawai sebagai tenaga
pendukung TL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, TL wajib
memperhatikan hal-hal antara lain :
1)
Efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;
2) Keahlian tenaga pendukung; dan
3)
Kemampuan keuangan Bank Dalam Likuidasi untuk membayar honor.
Pengeluaran untuk THR dan biaya kesejahteraan karyawan tersebut tidak sesuai dengan
Surat Edaran tersebut di atas terutama butir c yaitu kemampuan keuangan Bank Dalam
Likuidasi untuk membayar honor karena sampai dengan tanggal 12 Juli 2005, PT Bank
Pinaesaan (DL) baru melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada
Pemerintah yang berasal dari hasil pencairan aset di luar pengembalian dana talangan.
Pengeluaran THR dan biaya kesejahteraan karyawan yang berlebihan tersebut
disebabkan oleh kebijakan keputusan TL dalam melakukan pengeluaran yang tidak
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 389/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 35 dari 43
memperhatikan kondisi keuangan dan kewajiban PT Bank Pinaesaan (DL) kepada
Pemerintah yang belum dibayar atau dilunasi.
Pengeluaran THR dan biaya kesejahteraan pegawai yang berlebihan tersebut di atas
mengakibatkan pemborosan keuangan PT Bank Pinaesaan (DL) c.q. Pemerintah sebesar
Rp2.309.346.850,00.
Tanggapan - TL menanggapi bahwa dalam keputusannya, TL memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1)
Di dalam honor yang dibayarkan oleh TL PT Bank Pinaesaan (DL) tidak ada
tunjangan tetap seperti:
a)
Tunjangan kesehatan;
b) Tunjangan perumahan;
c)
Tunjangan transportasi;
d)
Tunjangan makan siang dan lain-lain;
2)
Bertugas pada PT Bank Pinaesaan (DL) bersifat temporer dan tidak mempunyai
masa depan/karir;
3)
Besarnya honor yang dibayarkan TL PT Bank Pinaesaan (DL) nominalnya relatif
kecil;
4)
Berdasarkan kenyataan kebutuhan biaya hidup sehari-hari dari tenaga yang
diperbantukan pada TL PT Bank Pinaesaan (DL) dari hari ke hari makin meningkat,adanya kenaikan harga, biaya-biaya listrik, telekomunikasi, dan transportasi), serta
bahan bakar minyak (BBM);
5)
Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas TL PT Bank Pinaesaan (DL) sangat
membutuhkan tenaga-tenaga eks karyawan PT Bank Pinaesaan (DL), di samping
yang bersangkutan mengetahui tugas dan pekerjaannya, honor yang dibayarkan
lebih kecil dibandingkan dengan mempekerjakan tenaga baru di luar dari PT Bank
Pinaesaan (DL).
Saran - Agar pembayaran THR dan biaya kesejahteraan dilakukan sesuai dengan
ketentuan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT Bank Pinaesaan (DL).
d. Sisa Aset
Sisa aset PT Bank Pinaesaan (DL) per tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 390/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 36 dari 43
dalam rupiah
1 Kas 746.356,70
2 Rekening Giro dan Deposito pada
Bank Lain
- BNI 01 1.578.464.990,00
- BNI 02 8.420.276.853,00
Jumlah rekening BNI 9.998.741.843,00
- Deposito BNI 25.000.000.000,00
- Dana talangan di Bank Mandiri 1.248.378.294,75
- BNI Pusat 114.558.648,00 - Deposito di BUKOPIN 9.000.000.000,00
Jumlah 45.361.678.785,75
3 Kredit yang diberikani) 557.744.536.165,25
PPAP (507.924.221.623,45)
Jumlah 49.820.134.541,80
5 Penyertaan ii) 555.000.000,00
4 Aktiva Tetap (nilai realisasi)
- Inventaris 71.829.548,13
- Tanah dan Bangunan 2.670.000.000,00
Jumlah 2.741.829.548,13
5 Aktiva Lain-Lain
a. Aktiva eks jaminan 1.297.990.392,00 b. Bagi hasil yang masih akan
diterima dari proyek Citraland
Bagi hasil minimal
berdasarkan Add No. 4
22.000.000.000,00
Penerimaan bagi hasil sampai
dengan 30 April 2005
(8.198.460.186,00)
Bagi hasil yang masih akan
diterima
13.801.539.814,00
c. Tagihan lainnya 333.333.328,00
Jumlah a+b+c 15.432.863.534,00
Total 1 sampai dengan 5 113.912.252.766,38
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 391/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 37 dari 43
Keterangan:
i) Dari total kredit (sebelum penyisihan) yaitu Rp557.744.417.914,06, jumlah kredit
kepada pihak terkait pemegang saham PT Bank Pinaesaan (DL) adalah sebesar
Rp408.462.520.335,51 atau 73,24% dari total kredit.
ii)
Dalam penyertaan, penyertaan saham pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna
(HMSP) yang merupakan investasi melalui pasar modal sebanyak 20.000 lembar
saham dengan nilai nominal Rp12.600,00 per lembar atau total Rp252.000.000,00.
Saham tersebut pada awalnya telah diambil tanpa sepengetahuan Bank oleh
karyawan PT Bank Pinaesaan (DL) (Divisi Treasuri). Kemudian saham tersebut
telah dikembalikan oleh karyawan tersebut, tetapi atas nama perseorangan. Saham
tersebut tidak dapat dijual kepada PT HMSP karena PT HMSP meminta bukti
pembelian saham tersebut dan PT Bank Pinaesaan (DL) tidak dapat menunjukkan
bukti pembeliannya. Saham tersebut sedang dalam permasalahan mengenai
keabsahannya dan saat ini sedang ditangani oleh konsultan hukum/pengacara yaitu
Sidartha Pratidina & Partners (SP&P).
Dari nilai aset tersebut dalam tabel, nilai realisasi aset berdasarkan data dari Bank
Pinaesaan (BDL) adalah sebesar Rp72.050.575.198,67 tersebut di atas hanya sebesar
Rp670.627.810.819,89 atau 11% dari total kewajiban PT Bank Pinaesaan (DL).
Terkait dengan hal ini, kami menemukan permasalahan sebagai berikut :
1)
Temuan - UDATI MEX Group sebagai Pihak Terkait PT Bank Pinaesaan (DL )
tidak beritikad baik dengan belum melunasi kreditnya sebesarRp408.462.880.335,51
Berdasarkan daftar rincian kredit pihak terkait per 30 April 2005 dapat diketahui
bahwa total kredit yang diberikan (outstanding ) per 30 April 2005 adalah
Rp557.744.356.165,25 (nilai sebelum penyisihan penghapusan aktiva produktif).
Dari total kredit tersebut, sebesar 73,24%nya atau Rp408.462.880.335,51 adalah
kredit kepada pihak yang terkait pemegang saham PT Bank Pinaesaan (DL) yaitu
Udatimex Group yang dipimpin oleh Frits Eman dengan rincian sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 392/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 38 dari 43
dalam rupiah
No. Debitur Kewajiban
1 PT Indauda 203.563.306.955,47
2 PT Udatimex 203.541.869.779,16
3 BPR Pinangsukulan 300.000.000,00
4 Femmy Eman Lesar 75.735.034,17
5 Herman Rattu 100.716.268,83
6 Rj. Soemampouw 224.552.106,88
7 Yayasan Pendidikan Udatin 394.785.191,00
8 Eman Nico 35.000.000,00
9 Rattu Harry 226.915.000,00
408.462.880.335,51
Atas kredit pihak terkait tersebut, jaminan yang diberikan hanya sebatas Personal
Guarantee (PC) dan Corporate Guarantee (CG) PT Inauda dan PT Udatimex.
Jaminan tersebut tidak ada nilainya dan tidak dapat dipakai untuk melunasi kredit.
Sejak PT Bank Pinaesaan (DL) dilikuidasi pada tanggal 31 Oktober 1997 hingga
saat pemeriksaan tanggal 18 Juli 2005, Udatimex Group dalam hal ini Sdr. Frits
Eman belum pernah melakukan pembayaran untuk melunasi hutang-hutangnya.
Alasan yang disampaikan kepada BPK-RI adalah yang bersangkutan masih mau
menghitung kembali kebenaran jumlah hutangnya kepada PT Bank Pinaesaan (DL).
Kondisi ini menunjukkan tidak adanya itikad yang maksimal dari Udatimex Groupuntuk melunasi hutang-hutangnya kepada PT Bank Pinaesaan (DL) sejak 31
Oktober 1997.
TL PT Bank Pinaesaan (DL) hingga saat pemeriksaan juga belum pernah
melakukan usaha penagihan dan permintaan jaminan kredit kepada Udatimex
Group. Selain itu TL PT Bank Pinaesaan (DL) belum melakukan tuntutan atau
gugatan hukum kepada pemegang saham untuk melunasi hutang-hutangnya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 Pasal 23 yang menyatakan bahwa
pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain, yang turut serta mempengaruhi
pengelolaan bank, yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan
keadaan bank yang bersangkutan memburuk sehingga dicabut izin usahnya,
yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, diancam dengan
sanksi pidana.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 393/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 39 dari 43
b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 pasal 24 yang menyatakan bahwa
dalam hal harga kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi
seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib
dipenuhi oleh Anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang
saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi
oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.
c) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 pasal 24 menyatakan
bahwa gugatan atau tuntutan kepada pemegang saham dapat diajukan oleh TL.
Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi kerugian negara karena tidak dapat
ditagihnya kredit kepada pihak terkait minimal sebesar Rp408.462.880.335,51.
Hal tersebut disebabkan karena kurang tegasnya TL PT Bank Pinaesaan (DL) untuk
menagih hutang pemegang saham dan tidak adanya itikad baik dari pemegang
saham.
Tanggapan - TL menjelaskan bahwa TL dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) dan akan diakhiri melalui persetujuan RUPS juga. Apabila TL
melakukan gugatan, maka besar kemungkinan pemegang saham tidak akan
menyetujui pertanggungjawaban TL.
Saran - Agar TL melakukan upaya-upaya yang tegas kepada Pemegang Saham PT
Bank Pinaesaan (DL) untuk segera melunasi hutang-hutang UDATIMEX Group
dan apabila diperlukan agar dilakukan melalui jalur hukum.
2)
Temuan - Deposito di Bank Bukopin seni lai Rp9.000.000.000 (pokok) ti dak dapat
dicair kan meskipun telah ada keputusan Mahkamah Agung
Pada tanggal 30 Oktober 2002, melalui keputusan Mahkamah Agung Nomor
680K/Pdt/2002, telah diputuskan agar Bank Bukopin mengembalikan deposito PT
Bank Pinaesaan (DL) sebesar Rp9.000.000.000,00 dan bunganya sebesar 16,5% per
tahun terhitung sejak 16 Juli 1997. Berdasarkan perhitungan TL PT Bank Pinaesaan
(DL), pokok dan bunga deposito tersebut hingga 16 Januari 2004 telah mencapai
Rp26.112.602.187,75. Kasus ini ditangani oleh pengacara Sidartha Pratidina Law
Firm. Bank Bukopin mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan
berkeras belum mengembalikan dana tersebut. Berdasarkan surat Mahkamah Agung
Nomor KMA/601/IX/2003 tanggal 1 September 2003 perihal Permohonan
Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan MA-RI Nomor
680/PK/Pdt/2002 tanggal 18 Juli 2002, dijelaskan bahwa pengajuan PK tidak
menunda proses eksekusi.
Pada tanggal 10 Februari 2004, Bank Bukopin telah mengajukan perlawanan dan
telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang isinya
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 394/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 40 dari 43
menangguhkan/menunda pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung sampai
adanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. Hingga saat
pemeriksaan, belum ada putusan atas peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.
Atas permasalahan tersebut, TL menanggapi bahwa dalam hal penyelesaian tugas
TL PT Bank Pinaesaan (DL), TL sangat mengharapkan agar penyelesaian
permasalahan ini dapat selesai dalam waktu singkat.
Saran - BPK-RI menyarankan agar TL terus mengupayakan pencairan deposito
pada Bank Bukopin.
3) Temuan - Terdapat permasalahan dalam sisa aset Bank, aset eks jaminan, dan
jaminan yang diterima dar i nasabah, sebagai berikut:
a)
Tanah dan Bangunan Jl . Mayjen Sungkono, Darmo Park I /15 Surabaya
milik PT Bank Pinaesaan (DL) tidak dapat dijual karena atas nama
pemegang saham (H erman Rattu )
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aktiva PT Bank Pinaesaan (DL), diketahui
bahwa bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan di Jl. Mayjen Sungkono
adalah SHGB No. 487 atas nama. Ny. Minerva Chandra dan Akta Jual Beli
atas nama Herman Rattu. Menurut keterangan TL PT Bank Pinaesaan (DL),
nama Herman Rattu hanya digunakan untuk memudahkan proses peralihan hak
karena pada saat pembelian tanah tersebut, Herman Rattu adalah Kepala
Cabang Surabaya. Aset tersebut secara fisik sejak dibeli atau direnovasi
dipergunakan sebagai Kantor Cabang Pembantu Surabaya sewaktu Bank masih beroperasi dan saat ini dipergunakan sebagai Kantor Penghubung TL PT Bank
Pinaesaan (DL) di Surabaya. Sdr. Herman Rattu merupakan salah satu
pemegang saham PT Bank Pinaesaan (DL).
Aset tersebut tidak dapat dijual oleh TL PT Bank Pinaesaan (DL) walaupun
pernah ada peminat atau calon pembelinya, sebab tidak ada kuasa jual kepada
PT Bank Pinaesaan (DL).
Sertifikat No. 487 tersebut telah jatuh tempo tahun 2002. Perpanjangan
sertifikat hanya dapat dilakukan oleh Herman Rattu. Perpanjangan sertifikat
juga tidak dapat dilaksanakan karena Sdr. Herman Rattu tidak kooperatif.
TL PT Bank Pinaesaan (DL) menanggapi bahwa dalam rangka penyelesaianmasalah aset tersebut, TL telah berkali-kali memanggil, menelpon dan
menyurati Sdr. Drs. Herman Rattu namun kendalanya (Drs. Herman Rattu)
tidak kooperatif.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 395/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 41 dari 43
Untuk kasus lain terhadap kewajiban Sdr. Drs. Herman Rattu di PT Bank
Pinaesaan (DL) Kantor Manado telah dilakukan gugatan Perdata yang hasilnya
di Pengadilan Negeri (PN) dimenangkan TL PT Bank Pinaesaan (DL).
Tingkat banding di Pengadilan Tinggi berdasarkan informasi dari Kantor
Pengacara Robert Parengkuan & Rekan dimenangkan oleh TL PT Bank
Pinaesaan (DL) namun salinan Keputusannya secara resmi belum diterima.
b) Jaminan BPKB kendaraan pada Kantor Cabang Jakarta diambil debitur dan
hutang belum dibayar
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas jaminan nasabah, diketahui bahwa
jaminan debitur Suzy Sunarsih yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor(BPKB) No. 4340529 G a.n. Suzy Sunarsih tidak ada saat pemeriksaan fisik.
Menurut pernyataan lisan pihak PT Bank Pinaesaan (DL), dokumen BPKB
tersebut dikembalikan kepada debitur saat akan diperpanjang. Namun dokumen
hasil perpanjangan BPKB tidak dikembalikan ke PT Bank Pinaesaan (DL) dan
debitur telah menjual jaminan tersebut. Hasil penjualan aset jaminan tersebut
tidak digunakan untuk pembayaran kredit debitur. Tidak ada tindakan dari PT
Bank Pinaesaan (DL) atas kejadian tersebut sehingga jaminan kredit atas nama
Suzy Sunarsih hanya berupa surat pernyataan penjatahan atas Kios Mangga
Dua Blok A/182 PT Praja Puri Real Estate.
Seharusnya saat meminjamkan dokumen BPKB kepada nasabah, PT Bank
Pinaesaan (DL) meminta jaminan pengganti dari debitur.Akibatnya kredit atas nama debitur Suzy Sunarsih tidak ada jaminannya dan
berpotensi tidak ada dapat dicairkan.
Hal tersebut di atas terjadi karena adanya kelalaian dari PT Bank Pinaesaan
(DL) dalam pengembalian dokumen jaminan dan tidak menaati prinsip kehati-
hatian dalam perbankan.
Menurut TL PT Bank Pinaesaan (DL) jaminan tersebut diberikan oleh
koordinator Jakarta (tanpa sepengetahuan TL), namun oleh debitur BPKB tidak
dikembalikan.
Setelah ditanyakan pertelepon Kendaraan telah dijual. Jaminan kredit yang ada
adalah 1 (satu) kios Mangga Dua Blok A/182, sejak Bank operasional kiosdalam keadaan kosong. Sudah diupayakan untuk dijual namun sampai saat ini
tidak ada peminatnya. Dalam waktu dekat kami akan memanggil debitur
tersebut untuk penyelesaian hutangnya.
Kios tersebut bukti kepemilikannya hanya berupa surat Pernyataan Penjatahan
atas kios Mangga Dua Blok A/182 dari pengelola PT Praja Puri Real Estate.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 396/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 42 dari 43
c) Sisa tanah Sudimara Barat, Cil eduk SHM 2619 dibangun sekolah dan suli t
dijual
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aktiva eks jaminan, diketahui bahwa tanah
dengan SHM No. 2619 seluas 1.591 m2 a.n. Mochamad Alfan Hariyanto adalah
sisa tanah SHM 174 yang telah dijual sebagian. Tanah dengan SHM 2619 ini
sekarang digunakan oleh Perguruan Muhammadiyah untuk sekolahan.
Seharusnya tanah tersebut sebagai jaminan kredit dalam keadaan tidak sedang
dikuasai pihak lain sehingga dapat dijual.
Menurut TL PT Bank Pinaesaan (DL), sisa tanah Sudimara Barat Cileduk SHM
No. 2619 seluas 1.519 m2
atas nama Mochamad Alfan Hariyanto merupakanHarta Eks Jaminan kredit yang sejak Bank beroperasi, lokasi tersebut
dipergunakan untuk kegiatan sekolah SD, SMP & SLTA untuk masyarakat
sekitar yang dikelola Perguruan Muhammadiyah.
Untuk mencairkan aset tersebut, kendalanya pihak pengelola tidak mempunyai
kemampuan dana untuk membeli secara tunai walaupun dengan harga likuidasi.
TL PT Bank Pinaesaan (DL) menanggapi bahwa dengan kondisi tersebut, TL
berada dalam posisi yang sulit dimana TL tetap harus mempertimbangkan
kondisi harta eks jaminan tersebut yang dipergunakan untuk sekolah
masyarakat sekitar.
Sampai saat ini memang TL dan pihak pengelola belum mendapatkan jalan
keluar terbaik bagi permasalahan ini.
d) Tanah di Sudimara RT 01/03 Ciledug Tangerang SHM No. 187 a.n. Landy
Wanget dij ual eks karyawan PT Bank Pinaesaan (DL ) dalam sengketa di
Pengadilan Negeri
Terdapat tanah di Sudimara RT 01/03 Ciledug Tangerang SHM No. 187 a.n.
Landy Wanget ternyata telah dijual oleh karyawan PT Bank Pinaesaan (DL)
yaitu Chandra Damanik pada saat Bank Pinaesaan masih beroperasi pada tahun
1996. Aset ini dalam sengketa di Pengadilan.
TL dengan bantuan Kantor Pengacara Gani Djemat-Jakarta melaporkan hal
tersebut ke POLDA Metro Jaya sehingga berlanjut ke proses Hukum di
Pengadilan Negeri-Tangerang-Banten.
Keputusan di Pengadilan Negeri Tangerang-Banten Sdr. Chandra Damanik
dihukum enam bulan namun tingkat banding di pengadilan tinggi yang
bersangkutan diputus bebas.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 397/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Pinaesaan (DL) Halaman 43 dari 43
Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi, dan berkas perkara
permohonan kasasi atas nama Chandra Damanik No.06/Pid.B/2000/PN.TNG
telah dikirim ke Panitera/Sekertaris Jenderal Mahkamah Agung RI tanggal 2
Mei 2001.
e) Tanah kosong di Bal imester Jatinegara dengan n il ai buku Rp56.500.000,00
suli t dij ual dan telah dihapusbuku (wr ite off)
Terdapat tanah kosong yang bersertifikat hak pakai No. 119 di Balimester
Jatinegara dengan nilai buku Rp56.500.000,00. Aset ini telah dihapusbuku
karena sertifikat hak pakainya telah jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 1999.
Aset ini sulit dijual karena telah habis masa berlaku sertifikat hak pakainya dan
belum diperpanjang oleh TL Bank Pinaesaan.
Seharusnya TL melakukan perpanjangan sertifikat sehingga aset masih dapat
dijual.
Tanggapan - Menurut TL Bank Pinaesaan bahwa lahan tersebut akan
dipergunakan oleh Pemda DKI Jakarta sebagai Areal Parkir, namun sampai saat
ini belum ada realisasinya.
Saran - Terkait dengan sisa aset bank, aset eks jaminan, dan jaminan yang
diterima dari nasabah:
a. Agar TL terus mengupayakan agar tanah dan bangunan di Jl. Mayjen
Sungkono Surabaya dapat dijual.
b.
Agar TL terus mengupayakan agar memperoleh pembayaran dari debitur
Suzy Sunarsih.
c.
Agar TL terus mengupayakan agar tanah di Sudimara Barat dapat segera
dijual.
d.
Agar TL terus mengupayakan pengembalian tanah yang dalam sengketa
Pengadilan Negeri.
e.
Agar TL memperpanjang sertifikat hak pakai atas tanah di Balimester
sehingga dapat dijual.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 398/551
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 399/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
3oPT. BANK PINAESAAN - SURABAYA
3oPeriode : 31 Oktober 1997 s/d 31 Desember 1998
NAMA Outstanding Awal CARA PEMBAYARAN Outstanding Akhir
NO. DEBITUR Pokok Bunga Tunai Set Off Penghapusan Alih Agunan Pokok Bunga
Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga
1 75 Tina Martiana 500.000,00 333,33 500.000,00 333,33 0,00 0,002 25 Andik Yuli Kiswanto 1.750.000,00 1.045,13 1.750.000,00 1.045,13 0,00 0,003 74 Trisnawath 2.000.000,00 2.000,00 2.000.000,00 2.000,00 0,00 0,004 94 Metal Trading Co, PT 2.160.596,19 1.320,36 2.160.596,19 1.320,36 0,00 0,005 71 Suparto RP 3.528.985,12 2.303,64 3.528.985,12 2.303,64 0,00 0,006 58 Paul Frans, BBA 10.000.000,00 6.250,00 10.000.000,00 6.250,00 0,00 0,007 50 Mariati 13.000.000,00 13.000,00 13.000.000,00 13.000,00 0,00 0,008 108 Wahana Upaya S,PT 15.000.000,00 9.166,66 15.000.000,00 9.166,66 0,00 0,009 43 Yahya Hasyim 16.000.000,00 53.333,33 16.000.000,00 53.333,33 0,00 0,00
10 72 Sri Indarti 16.000.000,00 341.333,33 16.000.000,00 341.333,33 0,00 0,00
11 52 Melchianus Hawu 26.250.000,00 16.041,66 26.250.000,00 16.041,66 0,00 0,0012 63 Soejoto TH, Ny. 30.000.000,00 19.791,66 30.000.000,00 19.791,66 0,00 0,0013 42 Yanto 35.000.000,00 23.819,44 35.000.000,00 23.819,44 0,00 0,0014 41 Inge Irawati 36.000.000,00 23.000,00 36.000.000,00 23.000,00 0,00 0,0015 49 Lie Daniel S 40.000.000,00 27.777,77 40.000.000,00 27.777,77 0,00 0,0016 37 Harsono 45.000.000,00 31.950,00 45.000.000,00 31.950,00 0,00 0,0017 55 Niek Astuti 64.000.000,00 62.222,22 64.000.000,00 62.222,22 0,00 0,0018 53 Mathilda Pesik 75.000.000,00 1.600.000,00 75.000.000,00 1.600.000,00 0,00 0,0019 40 Indrawati 80.000.000,00 80.000,00 80.000.000,00 80.000,00 0,00 0,0020 54 N.D.D. Pesik 80.015.803,83 3.167.978,21 80.015.803,83 3.167.978,21 0,00 0,0021 26 Awen Harsono 120.000.000,00 3.293.333,33 120.000.000,00 3.293.333,33 0,00 0,0022 32 Dedi Dewanto 185.000.000,00 7.487.361,10 185.000.000,00 7.487.361,10 0,00 0,0023 76 Tjiang Tju Tjian 237.498.079,96 7.599.876,55 237.498.079,96 7.599.876,55 0,00 0,0024 73 Sylvia Pangke 400.000.000,00 4.666.666,66 400.000.000,00 4.666.666,66 0,00 0,0025 78 Zainal Abbas 623.330.426,60 7.402.320,13 623.330.426,60 7.402.320,13 0,00 0,0026 100 Ringin Anom, PT 656.145.152,52 466.227,58 656.145.152,52 466.227,58 0,00 0,00
############# 36.398.452,09 0,00 0,00 2.813.179.044,22 36.398.452,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C:\SBY\akuntan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 400/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
3oPT. BANK PINAESAAN - SURABAYA
3oPeriode : 01 Januari 1999 s/d 31 Desember 1999
NAMA Outstanding Awal CARA PEMBAYARAN Outstanding Akhir
NO. DEBITUR Pokok Bunga Tunai Set Off Penghapusan Alih Agunan Pokok Bunga
Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga
1 1 Irma Setya Dewi, Dra 482.325,00 0,00 482.325,00 0,00 0,002 2 M.Syahrani, Drs. 5.054.095,00 0,00 5.054.095,00 0,003 3 Syamsul Awal, Dr 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,004 4 Boyke Emo 3.161.425,00 0,00 720.000,00 2.441.425,00 0,005 5 Dwijanto H.Nugroho 3.368.737,00 0,00 0,00 3.368.737,00 0,006 6 Mulyo Setiawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 7 Moch. Iqbal S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 8 Widho Oetomo 25.787.500,00 0,00 25.787.500,00 0,009 9 Fransisca Rumintjap 2.588.290,00 0,00 0,00 2.588.290,00 0,00
10 10 Herman Rattu 100.716.268,83 0,00 ############ 0,0011 11 Paulus Eman. 15.981.250,00 0,00 15.981.250,00 0,00
12 12 JJ. David 1.318.900,00 0,00 1.318.900,00 0,0013 Tagihan lancar 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,0014 13 Made Pratama 20.915.000,00 5.940.121,00 20.915.000,00 5.940.121,0015 14 Chanan Yusuf 20.330.672,00 3.640.785,00 20.330.672,00 3.640.785,0016 15 Billy F.Patty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 16 Doddy A. Mundun 7.232.751,00 0,00 7.232.751,00 0,0018 17 Nani Martini 1.583.030,00 0,00 150.000,00 1.433.030,00 0,0019 18 Chairul Anwar 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,0020 19 Irmaizar 6.645.926,00 3.753.510,00 0,00 6.645.926,00 3.753.510,0021 20 Yoegito 516.375,00 0,00 516.375,00 0,0022 21 John M. Wambrou 23.211.100,00 3.515.000,00 70.000,00 23.141.100,00 3.515.000,0023 22 Sri Setyobudi. 3.832.370,00 0,00 3.832.370,00 0,0024 23 SH. Roesminingsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 24 Andreas Wiliono T. ############# ############# 0,00 ############ #############26 25 Andik Yuli Kiswanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 26 Awen Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 27 Anam Pitoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 28 Budi Hartono Gunawan, I 531.644.073,60 773.846.627,56 ############ 773.846.627,5630 29 Bambang Wirasmono 10.003.208,00 0,00 10.003.208,00 0,0031 30 Brilliant Budi H 46.694.799,00 205.560.412,00 46.694.799,00 205.560.412,0032 31 Busri Alw 48.634.206,00 130.004.029,11 48.634.206,00 130.004.029,1133 32 Dedi Dewanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 33 Frans Yoesoef 45.211.505,00 70.188.361,88 45.211.505,00 70.188.361,8835 34 Femmy Eman Lesar, Ny. 74.074.755,46 1.300.278,71 74.074.755,46 1.300.278,7136 35 Gunawan Hendarto 44.061.782,34 53.220.415,00 44.061.782,34 53.220.415,00
37 36 Haryono Soetanto 26.376.278,62 320.830.774,00 26.376.278,62 320.830.774,0038 37 Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039 38 Iin Ratna Indrawati P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040 39 IB Ngurah Widiarsa 226.423.810,00 322.711.769,14 ############ 322.711.769,1441 40 Indrawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 41 Inge Irawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 42 Yanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044 43 Yahya Hasyim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045 44 Jonto Sunarso 198.739.550,00 372.817.684,82 ############ 372.817.684,8246 45 Joedi Soepiono 57.230.955,47 101.714.902,40 57.230.955,47 101.714.902,4047 46 Jimmy Samaloun 238.906.061,00 397.485.022,00 ############ 397.485.022,0048 47 Yulita 199.691.720,00 280.754.128,33 ############ 280.754.128,3349 48 Kasyadi Djaelan ############# 0,00 ############ 0,0050 49 Lie Daniel S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0051 50 Mariati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0052 51 Moediarto 901.753.227,00 ############# ############ #############53 52 Melchianus Hawu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0054 53 Mathilda Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055 54 N.D.D. Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0056 55 Niek Astuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0057 56 Nikolaus Monteiro 516.315.668,00 889.743.691,61 ############ 889.743.691,6158 57 Petrus Santoso B 29.087.981,00 30.523.333,00 29.087.981,00 ########### ########### 0,00 0,0059 58 Paul Frans, BBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060 59 Robbyanto Putra Tanjung 27.767.530,00 94.935.624,75 27.767.530,00 94.935.624,7561 60 Ronny H Tomben 2.641.101,00 0,00 2.641.101,00 0,00
62 61 Rachmat Santoso 45.020.057,00 62.694.523,20 45.020.057,00 62.694.523,2063 62 Rudy Purnama 214.000.000,00 231.522.249,37 ############ 231.522.249,3764 Tagihan lancar 5.292.000,00 0,00 5.292.000,00 0,0065 63 Soejoto TH, Ny. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066 64 Sukwito Soeprodjo 110.700.416,65 202.667.829,00 ############ 202.667.829,0067 Tagihan lancar 21.596.000,00 0,00 21.596.000,00 0,0068 65 Soegito 326.440,00 0,00 326.440,00 0,00 0,0069 66 Soemananando 160.714.575,00 213.569.136,94 ############ 213.569.136,9470 67 Syamsir Karim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0071 68 Sunyoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0072 69 Soebroto Sidik ############# 923.348.468,00 ############ 923.348.468,0073 Tagihan lancar 647.340.000,00 0 ############ 0,0074 70 RJ. Soemampou 94.990.915,94 129.561.190,94 94.990.915,94 129.561.190,9475 71 Suparto RP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0076 72 Sri Indarti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0077 73 Sylvia Pangke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078 74 Trisnawath 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0079 75 Tina Martiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080 76 Tjiang Tju Tjian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0081 77 Wijanarko Ongko S 101.191.173,00 29.449.500,00 ############ 808.827,00 ########### 0,00 0,0082 78 Zainal Abbas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083 79 Amat & Sons, C 30.000.000,00 25.596.666,58 6.000.000,00 24.000.000,00 25.596.666,5884 O/D giro 3.003,61 3.003,61 0,0085 80 Alfa Omega, C 103.807.397,00 6.192.603,03 ############ ########### 0,00 0,0386 81 Andaya Fesa Utama, PT 747.954.008,00 ############# ############ #############
87 82 Adiyala Shipping, PT 500.000.000,00 980.446.680,41 ############ 980.446.680,4188 83 Bina Sarana Layan, PT 109.000.000,00 157.984.852,00 0,00 ############ 157.984.852,0089 O/D giro 1.222.535,49 1.222.535,49 0,0090 84 Bina Mustika Waruno, PT ############# ############# ############ #############91 85 Citra Adyapahala S, PT 362.618.954,00 607.535.114,89 ############ 607.535.114,8992 86 Djuwet Kenongo, PT 0,00 675.237.964,70 0,00 675.237.964,7093 87 Dharma Putra Perdana, P ############# 0,00 ############ ############ 0,0094 O/D giro 60.502.328,40 60.502.328,40 0,0095 88 Furnico Abadi, PT ############# 9.164.930,48 ############ 9.164.930,4896 89 Indisari Bawono, PT 500.000.000,00 667.995.581,00 ############ 667.995.581,0097 O/D giro 183.844.993,62 ############ 0,0098 90 Jaya Pataka SM, PT ############# ############# ############ #############99 91 Koperasi Taxi Surya 113.809.485,00 1.150.000,00 ############ 1.150.000,00
100 92 Kurnia Wapico, PT ############# ############# ############ #############101 O/D giro 84.253.220,58 84.253.220,58 0,00102 93 Limajaya Mandala P, PT ############# ############# ############ #############103 94 Metal Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00104 95 Marina Konstruksi, PT 46.000.000,00 26.433.333,27 12.250.000,00 33.750.000,00 26.433.333,27105 O/D giro 23.520.247,63 23.520.247,63 0,00106 96 Patma Karya, CV 26.851.463,00 103.929.540,00 26.851.463,00 ########### ########### 0,00 0,00107 97 Pusaka, CV 72.447.202,26 889.071.750,00 72.447.202,26 889.071.750,00108 98 Probolinggo Sempana A, ############# 0,00 ############ 0,00109 99 Profita Bangun, PT ############# 0,00 ############ 0,00
C:\SBY\akuntan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 401/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
110 100 Ringin Anom, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00111 101 Surya Sahabat, PT 619.164.797,42 876.569.389,83 ############ 876.569.389,83112 102 Sinar Kayu Abadi, PT ############# ############# ############ ############ #############113 103 Santi Trading Co, PT 95.262.274,50 187.744.991,00 70.000.000,00 ########### ########### 0,00 0,00114 104 Tiga Berlian Motor, C ############# 0,00 ############ 0,00115 105 Usaha Bhakti, CV 43.944.839,04 2.767.269,02 23.500.000,00 20.444.839,04 2.767.269,02116 106 Vitrica Permata M, PT 752.357.693,45 ############# ############ #############117 107 Wismatama Megah Citra, ############# ############# ########### ############ #############118 108 Wahana Upaya S,PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00119 109 Yayasan Pend. Udati 143.483.332,00 302.801.859,00 6.000.000,00 ############ 302.801.859,00120 110 Nauval Aziz, Ir/VAM 1.603.625,00 0,00 1.603.625,00 0,00 0,00121 111 H. Ibrahim Abdullah/VA 1.860.600,00 0,00 1.860.600,00 0,00 0,00122 112 Kerta Gaya Pusaka, PT/V 2.535.000,00 0,00 2.535.000,00 0,00 0,00123 113 Soekwito Soeprodjo/AT 84.600.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00124 114 Handoyo Jaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00125 115 Purnawan Hartaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00126 116 Achyadi/IGM 11.856.380,00 0,00 11.856.380,00 0,00127 117 Yusri HR/IGM 31.366.200,00 0,00 31.366.200,00 0,00128 118 Hadi Puspanto/MGM 13.424.175,00 0,00 13.424.175,00 0,00129 119 Singgih Budiono/MG 16.999.620,00 0,00 16.999.620,00 0,00130 120 Lusiana Widjaja/MGM 19.832.890,00 0,00 19.832.890,00 0,00131 121 Nakano Fangi/MGM 23.799.580,00 0,00 23.799.580,00 0,00132 122 Budhi Tengadi/MGM 9.968.000,00 0,00 9.968.000,00 0,00133 123 Tjipto Waskito 377.648,28 0,00 377.648,28 0,00134 124 P.J. Juniartono 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00135 125 Sumampouw/UMK 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00136 126 Bukopi 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00137 127 Karel Widjaja 1.784.500,00 1.784.500,00 0,00138 128 Sudjatmiko 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00
############# ############# ############ ########### 0,00 0,00 ########### ########### ########### 0,00 ############ #############
C:\SBY\akuntan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 402/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
3oPT. BANK PINAESAAN - SURABAYA
3oPeriode : 01 Januari 2000 s/d 31 Desember 2000
NAMA Outstanding Awal CARA PEMBAYARAN Outstanding Akhir
NO. DEBITUR Pokok Bunga Tunai Set Off Penghapusan Alih Agunan Pokok Bunga
Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga
1 1 Irma Setya Dewi, Dra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 M.Syahrani, Drs. 5.054.095,00 0,00 5.054.095,00 0,00
3 3 Syamsul Awal, Dr 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00
4 4 Boyke Emor 2.441.425,00 0,00 400.000,00 2.041.425,00 0,00
5 5 Dwijanto H.Nugroho 3.368.737,00 0,00 0,00 3.368.737,00 0,00
6 6 Mulyo Setiawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 7 Moch. Iqbal S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 8 Widho Oetomo 25.787.500,00 0,00 25.787.500,00 0,00
9 9 Fransisca Rumintjap 2.588.290,00 0,00 0,00 2.588.290,00 0,00
10 10 Herman Rattu 100.716.268,83 0,00 ############ 0,00
11 11 Paulus Eman. 15.981.250,00 0,00 15.981.250,00 0,00
12 12 JJ. David 1.318.900,00 0,00 1.318.900,00 0,00
13 Tagihan lancar 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00
14 13 Made Pratama 20.915.000,00 5.940.121,00 200.000,00 20.715.000,00 5.940.121,00
15 14 Chanan Yusuf 20.330.672,00 3.640.785,00 20.330.672,00 3.640.785,00
16 15 Billy F.Patty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 16 Doddy A. Mundung 7.232.751,00 0,00 7.232.751,00 0,00
18 17 Nani Martini 1.433.030,00 0,00 105.000,00 1.328.030,00 0,00
19 18 Chairul Anwar 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00
20 19 Irmaizar 6.645.926,00 3.753.510,00 0,00 6.645.926,00 3.753.510,00
21 20 Yoegito 516.375,00 0,00 516.375,00 0,00
22 21 John M. Wambrouw 23.141.100,00 3.515.000,00 0,00 23.141.100,00 3.515.000,00
23 22 Sri Setyobudi. 3.832.370,00 0,00 3.832.370,00 0,00
24 23 SH. Roesminingsih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 24 Andreas Wiliono T. ############# ############# 0,00 ############ #############
26 25 Andik Yuli Kiswanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 26 Awen Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 27 Anam Pitoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 28 Budi Hartono Gunawan, I 531.644.073,60 773.846.627,56 ############ 773.846.627,56
30 29 Bambang Wirasmono 10.003.208,00 0,00 10.003.208,00 0,00
31 30 Brilliant Budi H 46.694.799,00 205.560.412,00 46.694.799,00 205.560.412,00
32 31 Busri Alwi 48.634.206,00 130.004.029,11 48.634.206,00 130.004.029,11
33 32 Dedi Dewanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 33 Frans Yoesoef 45.211.505,00 70.188.361,88 45.211.505,00 70.188.361,88
35 34 Femmy Eman Lesar, Ny. 74.074.755,46 1.300.278,71 74.074.755,46 1.300.278,71
36 35 Gunawan Hendarto 44.061.782,34 53.220.415,00 44.061.782,34 53.220.415,00
37 36 Haryono Soetanto 26.376.278,62 320.830.774,00 26.376.278,62 320.830.774,00
38 37 Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 38 Iin Ratna Indrawati P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 39 IB Ngurah Widiarsa 226.423.810,00 322.711.769,14 ############ 0,00 ########### ########### 0,00 0,00
41 40 Indrawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 41 Inge Irawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 42 Yanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 43 Yahya Hasyim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 44 Jonto Sunarso 198.739.550,00 372.817.684,82 ############ 372.817.684,82
46 45 Joedi Soepiono 57.230.955,47 101.714.902,40 57.230.955,47 101.714.902,40
47 46 Jimmy Samaloung 238.906.061,00 397.485.022,00 ############ 397.485.022,00
48 47 Yulita 199.691.720,00 280.754.128,33 ############ 280.754.128,33
49 48 Kasyadi Djaelani ############# 0,00 ############ 0,00
50 49 Lie Daniel S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 50 Mariati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 51 Moediarto 901.753.227,00 ############# ############ #############
53 52 Melchianus Hawu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 53 Mathilda Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 54 N.D.D. Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 55 Niek Astuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 56 Nikolaus Monteiro 516.315.668,00 889.743.691,61 ############ 889.743.691,61
58 57 Petrus Santoso B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 58 Paul Frans, BBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 59 Robbyanto Putra Tanjung 27.767.530,00 94.935.624,75 27.767.530,00 94.935.624,75
61 60 Ronny H Tombeng 2.641.101,00 0,00 2.641.101,00 0,00
62 61 Rachmat Santoso 45.020.057,00 62.694.523,20 45.020.057,00 62.694.523,20
63 62 Rudy Purnama 214.000.000,00 231.522.249,37 ############ 231.522.249,37
64 Tagihan lancar 5.292.000,00 0,00 5.292.000,00 0,00
65 63 Soejoto TH, Ny. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 64 Sukwito Soeprodjo 110.700.416,65 202.667.829,00 ############ 202.667.829,00
67 Tagihan lancar 21.596.000,00 0,00 21.596.000,00 0,00
68 65 Soegito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 66 Soemananando 160.714.575,00 213.569.136,94 4.000.000,00 ############ 213.569.136,94
70 67 Syamsir Karim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 68 Sunyoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 69 Soebroto Sidik ############# 923.348.468,00 ############ 923.348.468,00
73 Tagihan lancar 647.340.000,00 0,00 ############ 0,00
74 70 RJ. Soemampouw 94.990.915,94 129.561.190,94 94.990.915,94 129.561.190,94
75 71 Suparto RP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 72 Sri Indarti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 73 Sylvia Pangkey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 74 Trisnawathy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 75 Tina Martiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 76 Tjiang Tju Tjiang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 77 Wijanarko Ongko S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 78 Zainal Abbas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 79 Amat & Sons, CV 24.000.000,00 25.596.666,58 1.000.000,00 23.000.000,00 25.596.666,58
84 O/D giro 3.003,61 0,00 3.003,61 0,00
85 80 Alfa Omega, CV 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03
86 81 Andaya Fesa Utama, PT 747.954.008,00 ############# ############ #############
87 82 Adiyala Shipping, PT 500.000.000,00 980.446.680,41 ############ 980.446.680,41
88 83 Bina Sarana Layan, PT 109.000.000,00 157.984.852,00 0,00 ############ 157.984.852,00
89 O/D giro 1.222.535,49 0,00 1.222.535,49 0,00
90 84 Bina Mustika Waruno, PT ############# ############# ############ 0,00 ########### ########### 0,00 0,00
91 85 Citra Adyapahala S, PT 362.618.954,00 607.535.114,89 ############ 607.535.114,89
92 86 Djuwet Kenongo, PT 0,00 675.237.964,70 0,00 675.237.964,70
93 87 Dharma Putra Perdana, P ############# 0,00 50.000.000,00 0,00 ########### 0,00 0,00 0,00
94 O/D giro 60.502.328,40 0,00 ########### 0,00 0,00
95 88 Furnico Abadi, PT ############# 9.164.930,48 ############ 9.164.930,48
96 89 Indisari Bawono, PT 500.000.000,00 667.995.581,00 ############ 667.995.581,00C:\SBY\akuntan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 403/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
97 O/D giro 183.844.993,62 0,00 ############ 0,00
98 90 Jaya Pataka SM, PT ############# ############# ############ #############
99 91 Koperasi Taxi Surya 113.809.485,00 1.150.000,00 ############ ########### 0,00 0,00
100 92 Kurnia Wapico, PT ############# ############# ############ #############
101 O/D giro 84.253.220,58 84.253.220,58 0,00
102 93 Limajaya Mandala P, PT ############# ############# ############ ############ #############
103 94 Metal Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 95 Marina Konstruksi, PT 33.750.000,00 26.433.333,27 5.300.000,00 28.450.000,00 26.433.333,27
105 O/D giro 23.520.247,63 0,00 23.520.247,63 0,00
106 96 Patma Karya, CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 97 Pusaka, CV 72.447.202,26 889.071.750,00 72.447.202,26 889.071.750,00
108 98 Probolinggo Sempana A, ############# 0,00 ############ 0,00
109 99 Profita Bangun, PT ############# 0,00 ############ 0,00
110 100 Ringin Anom, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 101 Surya Sahabat, PT 619.164.797,42 876.569.389,83 ############ 876.569.389,83
112 102 Sinar Kayu Abadi, PT ############# ############# 0,00 ############ #############
113 103 Santi Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00114 104 Tiga Berlian Motor, CV ############# 0,00 ############ 0,00
115 105 Usaha Bhakti, CV 20.444.839,04 2.767.269,02 20.444.839,04 ########### 0,00 0,00
116 106 Vitrica Permata M, PT 752.357.693,45 ############# ############ #############
117 107 Wismatama Megah Citra, ############# ############# 0,00 ############ #############
118 108 Wahana Upaya S,PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 109 Yayasan Pend. Udatin 137.483.332,00 302.801.859,00 8.500.000,00 ############ 302.801.859,00
120 110 Nauval Aziz, Ir/VAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 111 H. Ibrahim Abdullah/VA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 112 Kerta Gaya Pusaka, PT/V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 113 Soekwito Soeprodjo/AT 84.600.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00
124 114 Handoyo Jaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00
125 115 Purnawan Hartaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00
126 116 Achyadi/IGM 11.856.380,00 0,00 11.856.380,00 0,00
127 117 Yusri HR/IGM 31.366.200,00 0,00 31.366.200,00 0,00
128 118 Hadi Puspanto/MGM 13.424.175,00 0,00 13.424.175,00 0,00
129 119 Singgih Budiono/MGM 16.999.620,00 0,00 16.999.620,00 0,00
130 120 Lusiana Widjaja/MGM 19.832.890,00 0,00 19.832.890,00 0,00
131 121 Nakano Fangi/MGM 23.799.580,00 0,00 23.799.580,00 0,00
132 122 Budhi Tengadi/MGM 9.968.000,00 0,00 9.968.000,00 0,00
133 123 Tjipto Waskito 377.648,28 0,00 377.648,28 0,00
134 124 P.J. Juniartono 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
135 125 Sumampouw/UMK 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00136 126 Bukopin 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00
137 127 Karel Widjaja 1.784.500,00 1.784.500,00 0,00
138 128 Sudjatmiko 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00
############# ############# ############ ########### 0,00 0,00 ########### ########### 0,00 0,00 ############ #############
C:\SBY\akuntan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 404/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
3oPT. BANK PINAESAAN - SURABAYA
3oPeriode : 01 Januari 2001 s/d 31 Desember 2001
NAMA Outstanding Awal CARA PEMBAYARAN Outstanding Akhir
NO. DEBITUR Pokok Bunga Tunai Set Off Penghapusan Alih Agunan Pokok Bunga
Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga
1 1 Irma Setya Dewi, Dra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 M.Syahrani, Drs. 5.054.095,00 0,00 5.054.095,00 0,00
3 3 Syamsul Awal, Dr 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00
4 4 Boyke Emor 2.041.425,00 0,00 1.200.000,00 841.425,00 0,00
5 5 Dwijanto H.Nugroho 3.368.737,00 0,00 0,00 3.368.737,00 0,00
6 6 Mulyo Setiawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 7 Moch. Iqbal S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 8 Widho Oetomo 25.787.500,00 0,00 25.787.500,00 0,00
9 9 Fransisca Rumintjap 2.588.290,00 0,00 0,00 2.588.290,00 0,00
10 10 Herman Rattu 100.716.268,83 0,00 ############ 0,00
11 11 Paulus Eman. 15.981.250,00 0,00 15.981.250,00 0,00
12 12 JJ. David 1.318.900,00 0,00 1.318.900,00 0,00
13 Tagihan lancar 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00
14 13 Made Pratama 20.715.000,00 5.940.121,00 550.000,00 20.165.000,00 5.940.121,00
15 14 Chanan Yusuf 20.330.672,00 3.640.785,00 20.330.672,00 3.640.785,00
16 15 Billy F.Patty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 16 Doddy A. Mundung 7.232.751,00 0,00 7.232.751,00 0,00
18 17 Nani Martini 1.328.030,00 0,00 0,00 1.328.030,00 0,00
19 18 Chairul Anwar 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00
20 19 Irmaizar 6.645.926,00 3.753.510,00 0,00 6.645.926,00 3.753.510,00
21 20 Yoegito 516.375,00 0,00 516.375,00 0,00
22 21 John M. Wambrouw 23.141.100,00 3.515.000,00 0,00 23.141.100,00 3.515.000,00
23 22 Sri Setyobudi. 3.832.370,00 0,00 3.832.370,00 0,00
24 23 SH. Roesminingsih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 24 Andreas Wiliono T. ############# ############# 0,00 ############ #############
26 25 Andik Yuli Kiswanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 26 Awen Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 27 Anam Pitoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 28 Budi Hartono Gunawan, I 531.644.073,60 773.846.627,56 ############ 773.846.627,56
30 29 Bambang Wirasmono 10.003.208,00 0,00 10.003.208,00 0,00
31 30 Brilliant Budi H 46.694.799,00 205.560.412,00 46.694.799,00 205.560.412,00
32 31 Busri Alwi 48.634.206,00 130.004.029,11 48.634.206,00 130.004.029,11
33 32 Dedi Dewanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 33 Frans Yoesoef 45.211.505,00 70.188.361,88 45.211.505,00 70.188.361,88
35 34 Femmy Eman Lesar, Ny. 74.074.755,46 1.300.278,71 74.074.755,46 1.300.278,71
36 35 Gunawan Hendarto 44.061.782,34 53.220.415,00 44.061.782,34 53.220.415,00
37 36 Haryono Soetanto 26.376.278,62 320.830.774,00 26.376.278,62 320.830.774,00
38 37 Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 38 Iin Ratna Indrawati P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 39 IB Ngurah Widiarsa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 40 Indrawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 41 Inge Irawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 42 Yanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 43 Yahya Hasyim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 44 Jonto Sunarso 198.739.550,00 372.817.684,82 ############ 372.817.684,82
46 45 Joedi Soepiono 57.230.955,47 101.714.902,40 57.230.955,47 101.714.902,40
47 46 Jimmy Samaloung 238.906.061,00 397.485.022,00 ############ 397.485.022,00
48 47 Yulita 199.691.720,00 280.754.128,33 ############ 280.754.128,33
49 48 Kasyadi Djaelani ############# 0,00 ############ 0,00
50 49 Lie Daniel S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 50 Mariati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 51 Moediarto 901.753.227,00 ############# ############ #############
53 52 Melchianus Hawu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 53 Mathilda Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 54 N.D.D. Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 55 Niek Astuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 56 Nikolaus Monteiro 516.315.668,00 889.743.691,61 ############ 889.743.691,61
58 57 Petrus Santoso B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 58 Paul Frans, BBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 59 Robbyanto Putra Tanjung 27.767.530,00 94.935.624,75 27.767.530,00 94.935.624,75
61 60 Ronny H Tombeng 2.641.101,00 0,00 2.641.101,00 0,00
62 61 Rachmat Santoso 45.020.057,00 62.694.523,20 45.020.057,00 62.694.523,20
63 62 Rudy Purnama 214.000.000,00 231.522.249,37 ############ 231.522.249,37
64 Tagihan lancar 5.292.000,00 0,00 5.292.000,00 0,00
65 63 Soejoto TH, Ny. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 64 Sukwito Soeprodjo 110.700.416,65 202.667.829,00 ############ 202.667.829,00
67 Tagihan lancar 21.596.000,00 0,00 21.596.000,00 0,00
68 65 Soegito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 66 Soemananando 156.714.575,00 213.569.136,94 6.000.000,00 ############ 213.569.136,94
70 67 Syamsir Karim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 68 Sunyoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 69 Soebroto Sidik ############# 923.348.468,00 ############ 923.348.468,00
73 Tagihan lancar 647.340.000,00 0,00 ############ 0,00
74 70 RJ. Soemampouw 94.990.915,94 129.561.190,94 94.990.915,94 129.561.190,94
75 71 Suparto RP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 72 Sri Indarti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 73 Sylvia Pangkey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 74 Trisnawathy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 75 Tina Martiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 76 Tjiang Tju Tjiang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 77 Wijanarko Ongko S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 78 Zainal Abbas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 79 Amat & Sons, CV 23.000.000,00 25.596.666,58 1.000.000,00 22.000.000,00 25.596.666,58
84 O/D giro 3.003,61 0,00 3.003,61 0,00
85 80 Alfa Omega, CV 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03
86 81 Andaya Fesa Utama, PT 747.954.008,00 ############# ############ #############
87 82 Adiyala Shipping, PT 500.000.000,00 980.446.680,41 ############ 980.446.680,41
88 83 Bina Sarana Layan, PT 109.000.000,00 157.984.852,00 0,00 ############ 157.984.852,00
89 O/D giro 1.222.535,49 0,00 1.222.535,49 0,00
90 84 Bina Mustika Waruno, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 85 Citra Adyapahala S, PT 362.618.954,00 607.535.114,89 ############ 607.535.114,89
92 86 Djuwet Kenongo, PT 0,00 675.237.964,70 0,00 675.237.964,70
93 87 Dharma Putra Perdana, P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 O/D giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 88 Furnico Abadi, PT ############# 9.164.930,48 ############ 9.164.930,48
96 89 Indisari Bawono, PT 500.000.000,00 667.995.581,00 ############ 667.995.581,00C:\SBY\akuntan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 405/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
97 O/D giro 183.844.993,62 0,00 ############ 0,00
98 90 Jaya Pataka SM, PT ############# ############# ############ #############
99 91 Koperasi Taxi Surya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 92 Kurnia Wapico, PT ############# ############# ############ #############
101 O/D giro 84.253.220,58 84.253.220,58 0,00
102 93 Limajaya Mandala P, PT ############# ############# 0,00 ############ #############
103 94 Metal Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 95 Marina Konstruksi, PT 28.450.000,00 26.433.333,27 5.350.000,00 23.100.000,00 26.433.333,27
105 O/D giro 23.520.247,63 0,00 23.520.247,63 0,00
106 96 Patma Karya, CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 97 Pusaka, CV 72.447.202,26 889.071.750,00 72.447.202,26 889.071.750,00
108 98 Probolinggo Sempana A, ############# 0,00 ############ 0,00
109 99 Profita Bangun, PT ############# 0,00 ############ 0,00
110 100 Ringin Anom, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 101 Surya Sahabat, PT 619.164.797,42 876.569.389,83 ############ 876.569.389,83
112 102 Sinar Kayu Abadi, PT ############# ############# 0,00 ############ #############
113 103 Santi Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00114 104 Tiga Berlian Motor, CV ############# 0,00 ############ 0,00
115 105 Usaha Bhakti, CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 106 Vitrica Permata M, PT 752.357.693,45 ############# ############ #############
117 107 Wismatama Megah Citra, ############# ############# 0,00 ############ #############
118 108 Wahana Upaya S,PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 109 Yayasan Pend. Udatin 128.983.332,00 302.801.859,00 11.000.000,00 ############ 302.801.859,00
120 110 Nauval Aziz, Ir/VAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 111 H. Ibrahim Abdullah/VA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 112 Kerta Gaya Pusaka, PT/V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 113 Soekwito Soeprodjo/AT 84.600.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00
124 114 Handoyo Jaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00
125 115 Purnawan Hartaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00
126 116 Achyadi/IGM 11.856.380,00 0,00 11.856.380,00 0,00
127 117 Yusri HR/IGM 31.366.200,00 0,00 31.366.200,00 0,00
128 118 Hadi Puspanto/MGM 13.424.175,00 0,00 13.424.175,00 0,00
129 119 Singgih Budiono/MGM 16.999.620,00 0,00 16.999.620,00 0,00
130 120 Lusiana Widjaja/MGM 19.832.890,00 0,00 19.832.890,00 0,00
131 121 Nakano Fangi/MGM 23.799.580,00 0,00 23.799.580,00 0,00
132 122 Budhi Tengadi/MGM 9.968.000,00 0,00 9.968.000,00 0,00
133 123 Tjipto Waskito 377.648,28 0,00 377.648,28 0,00
134 124 P.J. Juniartono 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
135 125 Sumampouw/UMK 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00136 126 Bukopin 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00
137 127 Karel Widjaja 1.784.500,00 1.784.500,00 0,00
138 128 Sudjatmiko 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00
############# ############# 25.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ############ #############
C:\SBY\akuntan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 406/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
3oPT. BANK PINAESAAN - SURABAYA
3oPeriode : 01 Januari 2002 s/d 31 Desember 2002
NAMA Outstanding Awal CARA PEMBAYARAN Outstanding Akhir
NO. DEBITUR Pokok Bunga Tunai Set Off Penghapusan Alih Agunan Pokok Bunga
Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga
1 1 Irma Setya Dewi, Dra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 M.Syahrani, Drs. 5.054.095,00 0,00 5.054.095,00 0,00
3 3 Syamsul Awal, Dr 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00
4 4 Boyke Emor 841.425,00 0,00 841.425,00 0,00 0,00
5 5 Dwijanto H.Nugroho 3.368.737,00 0,00 0,00 3.368.737,00 0,00
6 6 Mulyo Setiawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 7 Moch. Iqbal S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 8 Widho Oetomo 25.787.500,00 0,00 25.787.500,00 0,00
9 9 Fransisca Rumintjap 2.588.290,00 0,00 0,00 2.588.290,00 0,00
10 10 Herman Rattu 100.716.268,83 0,00 ############ 0,00
11 11 Paulus Eman. 15.981.250,00 0,00 15.981.250,00 0,00
12 12 JJ. David 1.318.900,00 0,00 1.318.900,00 0,00
13 Tagihan lancar 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00
14 13 Made Pratama 20.165.000,00 5.940.121,00 600.000,00 19.565.000,00 5.940.121,00
15 14 Chanan Yusuf 20.330.672,00 3.640.785,00 20.330.672,00 3.640.785,00
16 15 Billy F.Patty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 16 Doddy A. Mundung 7.232.751,00 0,00 7.232.751,00 0,00
18 17 Nani Martini 1.328.030,00 0,00 0,00 1.328.030,00 0,00
19 18 Chairul Anwar 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00
20 19 Irmaizar 6.645.926,00 3.753.510,00 0,00 6.645.926,00 3.753.510,00
21 20 Yoegito 516.375,00 0,00 516.375,00 0,00
22 21 John M. Wambrouw 23.141.100,00 3.515.000,00 0,00 23.141.100,00 3.515.000,00
23 22 Sri Setyobudi. 3.832.370,00 0,00 3.832.370,00 0,00
24 23 SH. Roesminingsih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 24 Andreas Wiliono T. ############# ############# 0,00 ############ #############
26 25 Andik Yuli Kiswanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 26 Awen Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 27 Anam Pitoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 28 Budi Hartono Gunawan, I 531.644.073,60 773.846.627,56 ############ 773.846.627,56
30 29 Bambang Wirasmono 10.003.208,00 0,00 10.003.208,00 0,00
31 30 Brilliant Budi H 46.694.799,00 205.560.412,00 46.694.799,00 205.560.412,00
32 31 Busri Alwi 48.634.206,00 130.004.029,11 48.634.206,00 130.004.029,11
33 32 Dedi Dewanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 33 Frans Yoesoef 45.211.505,00 70.188.361,88 45.211.505,00 70.188.361,88
35 34 Femmy Eman Lesar, Ny. 74.074.755,46 1.300.278,71 74.074.755,46 1.300.278,71
36 35 Gunawan Hendarto 44.061.782,34 53.220.415,00 44.061.782,34 53.220.415,00
37 36 Haryono Soetanto 26.376.278,62 320.830.774,00 26.376.278,62 320.830.774,00
38 37 Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 38 Iin Ratna Indrawati P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 39 IB Ngurah Widiarsa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 40 Indrawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 41 Inge Irawati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 42 Yanto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 43 Yahya Hasyim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 44 Jonto Sunarso 198.739.550,00 372.817.684,82 ############ 372.817.684,82
46 45 Joedi Soepiono 57.230.955,47 101.714.902,40 57.230.955,47 101.714.902,40
47 46 Jimmy Samaloung 238.906.061,00 397.485.022,00 ############ 397.485.022,00
48 47 Yulita 199.691.720,00 280.754.128,33 ############ 280.754.128,33
49 48 Kasyadi Djaelani ############# 0,00 ############ 0,00
50 49 Lie Daniel S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 50 Mariati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 51 Moediarto 901.753.227,00 ############# ############ #############
53 52 Melchianus Hawu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 53 Mathilda Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 54 N.D.D. Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 55 Niek Astuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 56 Nikolaus Monteiro 516.315.668,00 889.743.691,61 ############ 889.743.691,61
58 57 Petrus Santoso B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 58 Paul Frans, BBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 59 Robbyanto Putra Tanjung 27.767.530,00 94.935.624,75 27.767.530,00 94.935.624,75
61 60 Ronny H Tombeng 2.641.101,00 0,00 2.641.101,00 0,00
62 61 Rachmat Santoso 45.020.057,00 62.694.523,20 45.020.057,00 62.694.523,20
63 62 Rudy Purnama 214.000.000,00 231.522.249,37 ############ 231.522.249,37
64 Tagihan lancar 5.292.000,00 0,00 5.292.000,00 0,00
65 63 Soejoto TH, Ny. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 64 Sukwito Soeprodjo 110.700.416,65 202.667.829,00 ############ 202.667.829,00
67 Tagihan lancar 21.596.000,00 0,00 21.596.000,00 0,00
68 65 Soegito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 66 Soemananando 150.714.575,00 213.569.136,94 7.000.000,00 ############ 213.569.136,94
70 67 Syamsir Karim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 68 Sunyoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 69 Soebroto Sidik ############# 923.348.468,00 ############ 923.348.468,00
73 Tagihan lancar 647.340.000,00 0,00 ############ 0,00
74 70 RJ. Soemampouw 94.990.915,94 129.561.190,94 94.990.915,94 129.561.190,94
75 71 Suparto RP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 72 Sri Indarti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 73 Sylvia Pangkey 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 74 Trisnawathy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 75 Tina Martiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 76 Tjiang Tju Tjiang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 77 Wijanarko Ongko S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 78 Zainal Abbas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 79 Amat & Sons, CV 22.000.000,00 25.596.666,58 2.500.000,00 19.500.000,00 25.596.666,58
84 O/D giro 3.003,61 0,00 3.003,61 0,00
85 80 Alfa Omega, CV 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03
86 81 Andaya Fesa Utama, PT 747.954.008,00 ############# ############ #############
87 82 Adiyala Shipping, PT 500.000.000,00 980.446.680,41 ############ 980.446.680,41
88 83 Bina Sarana Layan, PT 109.000.000,00 157.984.852,00 0,00 ############ 157.984.852,00
89 O/D giro 1.222.535,49 0,00 1.222.535,49 0,00
90 84 Bina Mustika Waruno, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 85 Citra Adyapahala S, PT 362.618.954,00 607.535.114,89 ############ 607.535.114,89
92 86 Djuwet Kenongo, PT 0,00 675.237.964,70 ########### 0,00 0,00
93 87 Dharma Putra Perdana, P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 O/D giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 88 Furnico Abadi, PT ############# 9.164.930,48 ############ 9.164.930,48
96 89 Indisari Bawono, PT 500.000.000,00 667.995.581,00 ############ 667.995.581,00C:\SBY\akuntan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 407/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
97 O/D giro 183.844.993,62 0,00 ############ 0,00
98 90 Jaya Pataka SM, PT ############# ############# ############ #############
99 91 Koperasi Taxi Surya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 92 Kurnia Wapico, PT ############# ############# ############ #############
101 O/D giro 84.253.220,58 84.253.220,58 0,00
102 93 Limajaya Mandala P, PT ############# ############# 0,00 ############ #############
103 94 Metal Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 95 Marina Konstruksi, PT 23.100.000,00 26.433.333,27 10.250.000,00 12.850.000,00 26.433.333,27
105 O/D giro 23.520.247,63 0,00 23.520.247,63 0,00
106 96 Patma Karya, CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 97 Pusaka, CV 72.447.202,26 889.071.750,00 72.447.202,26 889.071.750,00
108 98 Probolinggo Sempana A, ############# 0,00 ############ 0,00
109 99 Profita Bangun, PT ############# 0,00 ############ 0,00
110 100 Ringin Anom, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 101 Surya Sahabat, PT 619.164.797,42 876.569.389,83 ############ 876.569.389,83
112 102 Sinar Kayu Abadi, PT ############# ############# 0,00 ############ #############
113 103 Santi Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00114 104 Tiga Berlian Motor, CV ############# 0,00 ############ 0,00
115 105 Usaha Bhakti, CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 106 Vitrica Permata M, PT 752.357.693,45 ############# ############ #############
117 107 Wismatama Megah Citra, ############# ############# 0,00 ############ #############
118 108 Wahana Upaya S,PT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 109 Yayasan Pend. Udatin 117.983.332,00 302.801.859,00 11.000.000,00 ############ 302.801.859,00
120 110 Nauval Aziz, Ir/VAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 111 H. Ibrahim Abdullah/VA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 112 Kerta Gaya Pusaka, PT/V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 113 Soekwito Soeprodjo/AT 84.600.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00
124 114 Handoyo Jaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00
125 115 Purnawan Hartaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00
126 116 Achyadi/IGM 11.856.380,00 0,00 11.856.380,00 0,00
127 117 Yusri HR/IGM 31.366.200,00 0,00 31.366.200,00 0,00
128 118 Hadi Puspanto/MGM 13.424.175,00 0,00 13.424.175,00 0,00
129 119 Singgih Budiono/MGM 16.999.620,00 0,00 16.999.620,00 0,00
130 120 Lusiana Widjaja/MGM 19.832.890,00 0,00 19.832.890,00 0,00
131 121 Nakano Fangi/MGM 23.799.580,00 0,00 23.799.580,00 0,00
132 122 Budhi Tengadi/MGM 9.968.000,00 0,00 9.968.000,00 0,00
133 123 Tjipto Waskito 377.648,28 0,00 377.648,28 0,00
134 124 P.J. Juniartono 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
135 125 Sumampouw/UMK 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00136 126 Bukopin 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00
137 127 Karel Widjaja 1.784.500,00 1.784.500,00 0,00
138 128 Sudjatmiko 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00
############# ############# 32.191.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ########### 0,00 0,00 ############ #############
C:\SBY\akuntan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 408/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
3oPT. BANK PINAESAAN - SURABAYA
3oPeriode : 01 Januari 2003 s/d 18 Juni 2003
NAMA Outstanding Awal CARA PEMBAYARAN Outstanding Akhir
NO. DEBITUR Pokok Bunga Tunai Set Off Penghapusan Alih Agunan Pokok Bunga
Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga
1 1 Irma Setya Dewi, Dra 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 M.Syahrani, Drs. 5.054.095,00 0,00 5.054.095,00 0,00
3 3 Syamsul Awal, Dr 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00
4 4 Boyke Emor 0,00 0,00 0,00 0,00
5 5 Dwijanto H.Nugroho 3.368.737,00 0,00 3.368.737,00 0,00
6 6 Mulyo Setiawan 0,00 0,00 0,00 0,00
7 7 Moch. Iqbal S. 0,00 0,00 0,00 0,00
8 8 Widho Oetomo 25.787.500,00 0,00 25.787.500,00 0,00
9 9 Fransisca Rumintjap 2.588.290,00 0,00 2.588.290,00 0,00
10 10 Herman Rattu 100.716.268,83 0,00 ############ 0,00
11 11 Paulus Eman. 15.981.250,00 0,00 15.981.250,00 0,00
12 12 JJ. David 1.318.900,00 0,00 1.318.900,00 0,00
13 Tagihan lancar 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00
14 13 Made Pratama 19.565.000,00 5.940.121,00 19.565.000,00 5.940.121,00
15 14 Chanan Yusuf 20.330.672,00 3.640.785,00 20.330.672,00 3.640.785,00
16 15 Billy F.Patty 0,00 0,00 0,00 0,00
17 16 Doddy A. Mundung 7.232.751,00 0,00 7.232.751,00 0,00
18 17 Nani Martini 1.328.030,00 0,00 1.328.030,00 0,00
19 18 Chairul Anwar 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00
20 19 Irmaizar 6.645.926,00 3.753.510,00 6.645.926,00 3.753.510,00
21 20 Yoegito 516.375,00 0,00 516.375,00 0,00
22 21 John M. Wambrouw 23.141.100,00 3.515.000,00 23.141.100,00 3.515.000,00
23 22 Sri Setyobudi. 3.832.370,00 0,00 3.832.370,00 0,00
24 23 SH. Roesminingsih 0,00 0,00 0,00 0,00
25 24 Andreas Wiliono T. ############# ############# ############ #############
26 25 Andik Yuli Kiswanto 0,00 0,00 0,00 0,00
27 26 Awen Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00
28 27 Anam Pitoyo 0,00 0,00 0,00 0,00
29 28 Budi Hartono Gunawan, I 531.644.073,60 773.846.627,56 ############ 773.846.627,56
30 29 Bambang Wirasmono 10.003.208,00 0,00 10.003.208,00 0,00
31 30 Brilliant Budi H 46.694.799,00 205.560.412,00 46.694.799,00 205.560.412,00
32 31 Busri Alwi 48.634.206,00 130.004.029,11 48.634.206,00 130.004.029,11
33 32 Dedi Dewanto 0,00 0,00 0,00 0,00
34 33 Frans Yoesoef 45.211.505,00 70.188.361,88 45.211.505,00 ########### 0,00 0,00
35 34 Femmy Eman Lesar, Ny. 74.074.755,46 1.300.278,71 74.074.755,46 1.300.278,71
36 35 Gunawan Hendarto 44.061.782,34 53.220.415,00 44.061.782,34 53.220.415,00
37 36 Haryono Soetanto 26.376.278,62 320.830.774,00 26.376.278,62 320.830.774,00
38 37 Harsono 0,00 0,00 0,00 0,00
39 38 Iin Ratna Indrawati P 0,00 0,00 0,00 0,00
40 39 IB Ngurah Widiarsa 0,00 0,00 0,00 0,00
41 40 Indrawati 0,00 0,00 0,00 0,00
42 41 Inge Irawati 0,00 0,00 0,00 0,00
43 42 Yanto 0,00 0,00 0,00 0,00
44 43 Yahya Hasyim 0,00 0,00 0,00 0,00
45 44 Jonto Sunarso 198.739.550,00 372.817.684,82 ############ 372.817.684,82
46 45 Joedi Soepiono 57.230.955,47 101.714.902,40 57.230.955,47 101.714.902,40
47 46 Jimmy Samaloung 238.906.061,00 397.485.022,00 ############ 397.485.022,00
48 47 Yulita 199.691.720,00 280.754.128,33 ############ 280.754.128,33
49 48 Kasyadi Djaelani ############# 0,00 ############ 0,00
50 49 Lie Daniel S 0,00 0,00 0,00 0,00
51 50 Mariati 0,00 0,00 0,00 0,00
52 51 Moediarto 901.753.227,00 ############# ############ #############
53 52 Melchianus Hawu 0,00 0,00 0,00 0,00
54 53 Mathilda Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00
55 54 N.D.D. Pesik 0,00 0,00 0,00 0,00
56 55 Niek Astuti 0,00 0,00 0,00 0,00
57 56 Nikolaus Monteiro 516.315.668,00 889.743.691,61 ############ 889.743.691,61
58 57 Petrus Santoso B 0,00 0,00 0,00 0,00
59 58 Paul Frans, BBA 0,00 0,00 0,00 0,00
60 59 Robbyanto Putra Tanjung 27.767.530,00 94.935.624,75 27.767.530,00 94.935.624,75
61 60 Ronny H Tombeng 2.641.101,00 0,00 2.641.101,00 0,00
62 61 Rachmat Santoso 45.020.057,00 62.694.523,20 45.020.057,00 62.694.523,20
63 62 Rudy Purnama 214.000.000,00 231.522.249,37 ############ 231.522.249,37
64 Tagihan lancar 5.292.000,00 0,00 5.292.000,00 0,00
65 63 Soejoto TH, Ny. 0,00 0,00 0,00 0,00
66 64 Sukwito Soeprodjo 110.700.416,65 202.667.829,00 ############ 202.667.829,00
67 Tagihan lancar 21.596.000,00 0,00 21.596.000,00 0,00
68 65 Soegito 0,00 0,00 0,00 0,00
69 66 Soemananando 143.714.575,00 213.569.136,94 ############ 213.569.136,94
70 67 Syamsir Karim 0,00 0,00 0,00 0,00
71 68 Sunyoto 0,00 0,00 0,00 0,00
72 69 Soebroto Sidik ############# 923.348.468,00 ############ 923.348.468,00
73 Tagihan lancar 647.340.000,00 0,00 ############ 0,00
74 70 RJ. Soemampouw 94.990.915,94 129.561.190,94 94.990.915,94 129.561.190,94
75 71 Suparto RP 0,00 0,00 0,00 0,00
76 72 Sri Indarti 0,00 0,00 0,00 0,00
77 73 Sylvia Pangkey 0,00 0,00 0,00 0,00
78 74 Trisnawathy 0,00 0,00 0,00 0,00
79 75 Tina Martiana 0,00 0,00 0,00 0,00
80 76 Tjiang Tju Tjiang 0,00 0,00 0,00 0,00
81 77 Wijanarko Ongko S 0,00 0,00 0,00 0,00
82 78 Zainal Abbas 0,00 0,00 0,00 0,00
83 79 Amat & Sons, CV 19.500.000,00 25.596.666,58 19.500.000,00 25.596.666,58
84 O/D giro 3.003,61 0,00 3.003,61 0,00
85 80 Alfa Omega, CV 0,00 0,03 0,00 0,03
86 81 Andaya Fesa Utama, PT 747.954.008,00 ############# ############ #############
87 82 Adiyala Shipping, PT 500.000.000,00 980.446.680,41 ############ 980.446.680,41
88 83 Bina Sarana Layan, PT 109.000.000,00 157.984.852,00 ############ ########### ########### 0,00 0,00
89 O/D giro 1.222.535,49 0,00 1.222.535,49 0,00 0,00
90 84 Bina Mustika Waruno, PT 0,00 0,00 0,00 0,00
91 85 Citra Adyapahala S, PT 362.618.954,00 607.535.114,89 ############ 607.535.114,89
92 86 Djuwet Kenongo, PT 0,00 0,00 0,00 0,00
93 87 Dharma Putra Perdana, P 0,00 0,00 0,00 0,00
94 O/D giro 0,00 0,00 0,00 0,00
95 88 Furnico Abadi, PT ############# 9.164.930,48 ############ 9.164.930,48
96 89 Indisari Bawono, PT 500.000.000,00 667.995.581,00 ############ 667.995.581,00C:\SBY\akuntan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 409/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
97 O/D giro 183.844.993,62 0,00 ############ 0,00
98 90 Jaya Pataka SM, PT ############# ############# ############ #############
99 91 Koperasi Taxi Surya 0,00 0,00 0,00 0,00
100 92 Kurnia Wapico, PT ############# ############# ############ #############
101 O/D giro 84.253.220,58 84.253.220,58 0,00
102 93 Limajaya Mandala P, PT ############# ############# ############ #############
103 94 Metal Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00
104 95 Marina Konstruksi, PT 12.850.000,00 26.433.333,27 12.850.000,00 26.433.333,27
105 O/D giro 23.520.247,63 0,00 23.520.247,63 0,00
106 96 Patma Karya, CV 0,00 0,00 0,00 0,00
107 97 Pusaka, CV 72.447.202,26 889.071.750,00 72.447.202,26 889.071.750,00
108 98 Probolinggo Sempana A, ############# 0,00 ############ 0,00
109 99 Profita Bangun, PT ############# 0,00 ############ 0,00
110 100 Ringin Anom, PT 0,00 0,00 0,00 0,00
111 101 Surya Sahabat, PT 619.164.797,42 876.569.389,83 ############ ########### ########### 0,00 0,00
112 102 Sinar Kayu Abadi, PT ############# ############# ############ #############
113 103 Santi Trading Co, PT 0,00 0,00 0,00 0,00114 104 Tiga Berlian Motor, CV ############# 0,00 ############ 0,00
115 105 Usaha Bhakti, CV 0,00 0,00 0,00 0,00
116 106 Vitrica Permata M, PT 752.357.693,45 ############# ############ #############
117 107 Wismatama Megah Citra, ############# ############# ############ #############
118 108 Wahana Upaya S,PT 0,00 0,00 0,00 0,00
119 109 Yayasan Pend. Udatin 106.983.332,00 302.801.859,00 6.000.000,00 ############ 302.801.859,00
120 110 Nauval Aziz, Ir/VAM 0,00 0,00 0,00 0,00
121 111 H. Ibrahim Abdullah/VA 0,00 0,00 0,00 0,00
122 112 Kerta Gaya Pusaka, PT/V 0,00 0,00 0,00 0,00
123 113 Soekwito Soeprodjo/AT 84.600.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00
124 114 Handoyo Jaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00
125 115 Purnawan Hartaya/ATM 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00
126 116 Achyadi/IGM 11.856.380,00 0,00 11.856.380,00 0,00
127 117 Yusri HR/IGM 31.366.200,00 0,00 31.366.200,00 0,00
128 118 Hadi Puspanto/MGM 13.424.175,00 0,00 13.424.175,00 0,00
129 119 Singgih Budiono/MGM 16.999.620,00 0,00 16.999.620,00 0,00
130 120 Lusiana Widjaja/MGM 19.832.890,00 0,00 19.832.890,00 0,00
131 121 Nakano Fangi/MGM 23.799.580,00 0,00 23.799.580,00 0,00
132 122 Budhi Tengadi/MGM 9.968.000,00 0,00 9.968.000,00 0,00
133 123 Tjipto Waskito 377.648,28 0,00 377.648,28 0,00
134 124 P.J. Juniartono 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
135 125 Sumampouw/UMK 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00136 126 Bukopin 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00
137 127 Karel Widjaja 1.784.500,00 0,00 1.784.500,00 0,00
138 128 Sudjatmiko 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00
############# ############# ############ ########### 0,00 0,00 0,00 ########### 0,00 0,00 ############ #############
CARA PEMBAYARAN
Tahun Tunai Set Off Penghapusan Alih Agunan
Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga Pokok Bunga
Tahun 1997 - 19 0,00 0,00 2.813.179.044,22 36.398.452,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahun 1999 ############ ########### 0,00 0,00 ########### ########### ########### 0,00
Tahun 2000 ############ ########### 0,00 0,00 ########### ########### 0,00 0,00
Tahun 2001 25.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahun 2002 32.191.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ########### 0,00 0,00
Tahun 2003 ############ ########### 0,00 0,00 0,00 ########### 0,00 0,00
############ ########### 2.813.179.044,22 36.398.452,09 ########### ########### ########### 0,00
C:\SBY\akuntan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 410/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR SINGKATAN
BBM : Bahan Bakar Minyak
BDL : Bank Dalam LikuidasiBI : Bank Indonesia
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BNI : Bank Negara Indonesia
BPHTB : Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPKB : Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor
BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia
CG : Corporate Guarantee
DL : Dalam Likuidasi
DPK : Dana Pihak Ketiga
DTR : Dana Talangan Rupiah
HMSP : Hanjaya Mandala SampoernaKAP : Kantor Akuntan Publik
KK : Kesepakatan Kerja
KKB : Kesepakatan Kerja Bersama
KYD : Kewajiban Yang Diberikan
MA-RI : Mahkamah Agung Republik Indonesia
NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
OD : Over Draft
PG : Personal Guarantee
PK : Peninjauan Kembali
PP : Peraturan Pemerintah
PPAP : Penyisihan Penghapusan Aktiva ProduktifPPh : Pajak Penghasilan
PPN : Pajak Pertambahan Nilai
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
SHGB : Sertifikat Hak Guna Bangunan
SHM : Sertifikat Hak Milik
SP&P : Sidartha Pratidina & Partners
SPI : Sistem Pengendalian Intern
THR : Tunjangan Hari Raya
TPK : Tindak Pidana Korupsi
UU : Undang-Undang
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 411/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK DWIPA SEMESTA
(DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01.J/XII/02/2006
Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 412/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 4
2. Tujuan Pemeriksaan 4
3. Sasaran Pemeriksaan 4
4. Metodologi Pemeriksaan 45. Jangka Waktu Pemeriksaan 5
6. Objek Pemeriksaan 5
BAB II GAMBARAN UMUM 6
1. Penetapan Status BDL 6
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi 6
3. Jumlah BLBI yang Diterima 7
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 7
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 7
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 7
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997) 7
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir
Likuidasi/NAL) 8
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005 10
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 12
1. Sistem Pengendalian Intern 12
a. Lingkungan Pengendalian 12
b. Pengendalian Pengamanan 13
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan
BLBI 14
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 413/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
Halaman
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 14
a. Realisasi Pencairan Aset 14
b. Pembayaran Kewajiban 17
c. Biaya Operasional 24
d. Sisa Aset 24
DAFTAR SINGKATAN
LAMPIRAN
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 414/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 1 dari 24
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK DWIPA SEMESTA (DALAM LIKUIDASI)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas
pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Dwipa Semesta
(Dalam Likuidasi/DL).
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem Pengendalian Intern
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada PT Bank Dwipa Semesta (DL) tidak dapat diandalkan karena beberapa hal.
Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Di
antaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan
pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang
secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank Dwipa Semesta (DL) dalammelaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan.
Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL
selama periode kerjanya.
2.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya
operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang berkaitan dengan PT Bank Dwipa Semesta (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 415/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 2 dari 24
a. Realisasi Pencairan Aset
Dari nilai aset sebesar Rp126.721.959.415,10 sesuai dengan neraca penutupan pada
tanggal 31 Oktober 1997, realisasi penjualan aktiva tetap adalah sebesar
Rp44.827.049.849,00 termasuk penjualan aset milik pemegang saham, sedangkan
realisasi penagihan kredit adalah sebesar Rp28.423.390.623,77. Terkait hal ini kami
menemukan permasalahan berupa penghapusan piutang yang melebihi batas 25%.
b.
Pembayaran Kewajiban
Dari kewajiban BLBI sebesar Rp110.105.997.131,00 pada tanggal 29 Januari 1999,
telah direalisasikan sebesar Rp6.970.134.589,81 sehingga masih mempunyai kewajiban
BLBI sebesar Rp103.135.862.541,19.
Terkait pembayaran kewajiban, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai
berikut:
1)
TL kurang memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 dari tahun 1998 sampaidengan 2004;
2)
PT Bank Dwipa Semesta (DL) masih memiliki kewajiban tidak tercatat sebesar
Rp110.894.707.850,00.
c.
Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar
Rp44.088.663.852,11. Terkait dengan hal ini kami tidak menemukan permasalahan
yang material.
d.
Sisa Aset
Nilai buku sisa aset per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan Laporan Bulanan yang
disusun PT Bank Dwipa Semesta (DL) adalah sebesar Rp131.550.920.320,26.
Terkait hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.
4.
Saran BPK-RI
Atas pemeriksaan pada PT Bank Dwipa Semesta (DL), BPK-RI menyarankan kepada TL
PT Bank Dwipa Semesta (DL) agar:
a.
TL mempertanggungjawabkan kepada RUPS atas penghapusan piutang yang melebihi
batas 25% karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b.
Memungut PPh Pasal 23 tahun 1998 sampai dengan 2004 dan menyetorkan ke kas
Negara sebesar Rp661.652.541,73;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 416/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 3 dari 24
c. TL mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya yang tidak sesuai dengan
ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan adanya kewajiban PT Bank Dwipa
Semesta (DL) yang tidak tercatat.
Jakarta, Desember 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Audit
Haryanto Suwondo
NIP. 240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 417/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 4 dari 24
BAB I
PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
a.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
b.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Dwipa Semesta (DL) adalah
untuk memastikan dan mengetahui:
a.
Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
b.
Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Dwipa Semesta (DL)
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
c.
Sisa aset yang akan diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;
d.
Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan
penjualan serta pembayaran kewajiban PT Bank Dwipa Semesta (DL).
3. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI PT Bank Dwipa Semesta (DL) adalah:
a.
Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan aset;
b.
Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset
tersebut termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.
4.
Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a.
Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayaran
kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;
b.
Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;
c. Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan
aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
d. Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan
aset dan pembayaran kewajiban;
e.
Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan atau
pejabat yang berkompeten.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 418/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 5 dari 24
5. Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.
6.
Obyek Pemeriksaan
PT Bank Dwipa Semesta (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 419/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 6 dari 24
BAB II
GAMBARAN UMUM
1.
Penetapan Status BDL
PT Bank Dwipa Semesta dilikuidasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 538/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 tentang Pencabutan Ijin Usaha
PTBank Dwipa Semesta.
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi
TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor
30/308/UPB3/Ad33/Rahasia tanggal 2 Desember 1997 dan Akta Kandidat Notaris Marina
Soewana, SH Nomor 7 tanggal 3 Desember 1997. Susunan TL adalah sebagai berikut:
Ketua : Yoga Sugomo
Wakil Ketua : Ignatius Soetardjo
Anggota : Yosef Anton JuwaAnggota : Humprey R. Djemat
Karena Yoga Soegomo meninggal dunia pada tanggal 23 April 2003 dan sejak saat itu
sampai dengan per tanggal 30 April 2005 susunan TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) adalah
sebagai berikut:
Wakil Ketua : Ignatius Soetardjo
Anggota : Yosef Anton Juwa
Anggota : Humprey R. Djemat
Pada tanggal 31 Mei 2005 BI dengan surat Nomor 7/215/DPIP/IAdmP perihal Keanggotaan
TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) menetapkan susunan keanggotaan TL PT Bank Dwipa
Semesta (DL) menjadi sebagai berikut:
Ketua : Ignatius Soetardjo
Wakil Ketua : Yosef Anton Juwa
Anggota : Humprey R. Djemat
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Edaran BI Nomor
32/9/UPPB tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir pada tanggal 3 Desember
2002, dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Mei 2003. Namun karena kegiatan
likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan seluruhnya,
maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL. Dengan demikian keberadaan TL
PT Bank Dwipa Semesta (DL) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun ada
surat dari BI Nomor 7/215/DPIP/IAdmP perihal Keanggotaan TL PT Bank Dwipa Semesta
(DL).
3.
Jumlah BLBI yang Diterima
Jumlah BLBI yang diterima oleh PT Bank Dwipa Semesta (DL) pada saat cessie dari BI
kepada Pemerintah adalah sebesar Rp110.105.997.131,00 dengan rincian sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 420/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 7 dari 24
dalam rupiah
Saldo Debet : 103.135.862.541,00
Dana Talangan Rupiah : 6.970.134.590,00
Dana Talangan Valas : -
Jumlah : 110.105.997.131,00
4.
Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
Tidak ada akta pengikatan secara notariil dan tidak ada akta jaminan yang diberikan
sehubungan dengan pemberian BLBI kepada PT Bank Dwipa Semesta (DL).
5.
Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah
Pengalihan BLBI PT Bank Dwipa Semesta (DL) dari Kewajiban kepada BI menjadi
kewajiban kepada Pemerintah dilakukan dengan Akta Nomor 73 tanggal 22 Februari 1999.
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005
Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh bank sampai dengan tanggal 30 April 2005,
adalah sebagai berikut:
Dalam rupiah
Jenis BLBI Jumlah Kewajiban Pembayaran Sisa
Saldo Debet
Dana Talangan Rupiah
Dana Talangan Valas
103.135.862.541,00
6.970.134.590,00
-
-
6.970.134.590,00
-
103.135.862.541,00
-
-
Jumlah 110.105.997.131,00 6.970.134.590,00 103.135.862.541,00
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang telah dibayar baru mencapai
6,33% dari total kewajiban BLBI.
7.
Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997)
Posisi Keuangan PT Bank Dwipa Semesta (DL) per tanggal 31 Oktober 1997 sesuai dengan
Laporan Keuangan Bank yang telah diaudit oleh KAP S Mannan, Sumantri dan Rekan
adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Keterangan Saldo
AKTIVA
Kas 586.055.075,00
Giro pada Bank Indonesia -
Giro pada Bank Lain 1.992.435.698,85
-/- Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) -Bersih 1.992.435.698,85
Penempatan pada Bank Lain 2.000.000.000,00
-/- PPAP (2.000.000.000,00)
Kredit yang Diberikan 104.084.230.758,46
-/- PPAP (78.349.347.298,82)
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 421/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 8 dari 24
dalam rupiah
Keterangan Saldo
Bersih 25.734.883.459,64
Aktiva Tetap Bersih 1.962.698.360,00Aktiva Lain-Lain 375.566.668,44
-/- PPAP -
Bersih 375.566.668,44
Jumlah Aktiva 30.651.639.261,93
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
Dana Pihak Ketiga 12.067.498.825,83
Kewajiban Segera Lainnya 439.878.696,76
Pinjaman yang Diterima 102.943.921.036,19
Kewajiban Lain-Lain 936.136.295,53
Jumlah Kewajiban 116.387.434.854,31Ekuitas
Modal Saham 10.000.000.000,00
Saldo Laba (Rugi) (95.799.048.362,54)
Surplus (Defisit) 63.252.770,16
Jumlah Ekuitas (85.735.795.592,38)
Kewajiban dan Ekuitas 30.651.639.261,93
8.
Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir Likuidasi / NAL)
Posisi Keuangan PT Bank Dwipa Semesta (DL) per tanggal 3 Juni 2003 sesuai dengan
Laporan Auditor Independen S. Mannan, Sumantri & Rekan Atas Penerapan Prosedur yang
disepakati terhadap NAL PT Bank Dwipa Semesta (DL) NomorLAP.041/SM.05A/VIII/2003 tanggal 5 Agustus 2003 adalah sebagai berikut:
dalam juta rupiah
Neraca Akhir Likudasi
Nilai Buku/Saldo Nilai Realisasi
Keterangan
AKTIVA
1. Kas - -
2. Antar Bank Aktiva
a. Giro - -
b. Tabungan - -
c. Deposito 25.250,00 25.250,003. Kredit yang Diberikan 77.849,43 2.122,27
Cadangan Penghapusan Kredit - -
4. Bunga yang Masih Harus Diterima 1.742,90 107,22
5. Aktiva Tetap dan Inventaris 961,62 -
Akumulasi Penyusutan (792,71) -
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 422/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 9 dari 24
dalam juta rupiah
Neraca Akhir Likudasi
Nilai Buku/Saldo Nilai Realisasi
Keterangan
6. Rupa-rupa Aktiva 11.747,94 181,93
7. Selisih Intern - -
8. Selisih Inventaris Pembukuan - -
Jumlah Aktiva 116.759,18 27.661,42
PASIVA
1. Dana Pihak Ketiga
a. Giro
-Pihak Terkait 722,06 722,06 Jenis terkait diketahui
belakangan
-Bukan Pihak Terkait 24,89 24,89
b. Tabungan
-Pihak Terkait 5,56 5,56 Jenis terkait diketahui belakangan
-Bukan Pihak Terkait 62,56 62,56
c. Deposito
-Pihak Terkait - -
-Bukan Pihak Terkait - -
2. Kewajiban Segera Lainnya - -
3. Antar Bank Pasiva
a. Giro 0,77 0,77
b. Tabungan - -
c. Deposito 2.000 2.000
4. Kewajiban Kepada Pemerintah 103.135,86 103.135,86 Pengalihan dari BI
5. Kewajiban Kepada BI - - Dialihkan kepada
Pemerintah
6. Bunga YMH Dibayar 11,11 11,11
7. Rupa-Rupa Pasiva - -
8. Kewajiban Lain-Lain - -
9. Modal 10.000 10.000
10. Laba/(Rugi) Ditahan - -
11. Laba/(Rugi) Tahun Lalu (s.d
Awal Likuidasi)
2.747,41 2.747,41
12. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan
(Selama Likuidasi)
(1.951,04) (91.048,80)
13. Selisih Inventarisasi Pembukuan - -
Jumlah Pasiva 116.759,18 27.661,42
Berdasarkan Surat BI Nomor 7/49/DPIP/IadmP tanggal 28 April 2005 perihal Neraca Akhir
Likuidasi, NAL tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban TL PT
Bank Dwipa Semesta (DL) pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 423/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 10 dari 24
9.
Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005
Posisi Keuangan TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) per tanggal 30 April 2005 yang
merupakan data intern bank yang belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik adalah sebagai
berikut:
dalam rupiah
Keterangan Saldo
AKTIVA
Kas 0,00
Kas Kecil 43.860.650,00
BNI - BI qq. Nasabah Ex BDL 87.451.829,00
Giro pada Bank Lain 0,00
Giro BNI 46 560.339.960,00
Deposito Berjangka pada BDL Lain 2.000.000.000,00
Deposito Berjangka - BNI 46 31.000.000.000,00Pinjaman Diberikan 76.993.107.118,07
Aktiva Tetap dan Inventaris (NET) 3.838.202.565,50
Rupa-rupa Aktiva 7.741.766.114,22
Penjualan Aset Bambang Samiyono (41.233.583.955,00)
Setoran Jaminan 8.000.000,00
Unrecorded 192.000.000,00
Pengeluaran Tunai 45.625.819.278,34
Penghapusan Pinjaman 4.554.708.065,13
Biaya Rupa-Rupa 139.248.695,00
Total Aktiva 131.550.920.320,26
PASIVAGiro 746.953.434,94
Tabungan 68.125.184,11
Deposito 0,00
Cek Outstanding 1.000.761,46
Rupa-Rupa Kewajiban Segera 287.305.958,35
Pajak kepada Pemerintah Pusat 0,00
Biaya yang Masih Harus Dibayar 3.305.000,00
ABP – Giro 771.252,99
ABP - Deposito Berjangka 2.000.000.000,00
Bank Indonesia 103.135.862.541,06
Dana Talangan Bank Indonesia (10,19)
Bunga yang Masih Harus Dibayar 86.183.933,58
Rupa-Rupa Pasiva 653.982.078,00
Kewajiban Lain-Lainnya 936.081.847,53
Modal 10.000.000.000,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 424/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 11 dari 24
dalam rupiah
Keterangan Saldo
Cadangan 0,00
Laba/Rugi Tahun Lalu 2.534.809.908,83
Laba/Rugi Tahun Berjalan (3.043.091.285,66)
Penerimaan 14.139.629.715,26
Total Pasiva 131.550.920.320,26
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 425/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 12 dari 24
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1.
Sistem Pengendalian Intern
Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian
dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada PT Bank Dwipa Semesta (DL)
menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam
uraian berikut:
a. Lingkungan Pengendalian
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan
pengendalian pada PT Bank Dwipa Semesta (DL) tidak dapat diandalkan, karena setiap
unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, TL pada akhir masa tugas bertanggung jawab
kepada RUPS. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harusmenyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan
pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap
hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.
Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT
Bank Dwipa Semesta (DL), mengingat nilai kewajiban PT Bank Dwipa Semesta (DL)
kepada Pemerintah berupa Saldo Debet dan Dana Talangan Rupiah lebih besar dari
harta yang ada. Di samping itu, saat ini PT Bank Dwipa Semesta (DL) juga sedang
menghadapi tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki piutang ke PT Bank Dwipa
Semesta (DL) tetapi atas simpanan tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan
Penutupan PT Bank Dwipa Semesta (DL).
Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi
dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak
yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada. Dengan kondisi ini, TL kurang
memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan
negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan
negara. Akan tetapi dengan tidak jelasnya ketentuan yang ada, masih besar pengaruh
pemegang saham utama terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat
mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta BDL kepada Negara.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 426/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 13 dari 24
b. Pengendalian Pengamanan
Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank
Dwipa Semesta (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Pihak BI selama ini
hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran ke negara dari PT Bank Dwipa
Semesta (DL).
Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang
memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan
pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.
Untuk kegiatan pencairan aset di PT Bank Dwipa Semesta (DL) selain kegiatan
pencairan aset bank dan jaminan yang diambil alih juga terdapat pencairan aset milik
pemegang saham baik yang diserahkan oleh pihak terkait dengan pemegang saham
maupun aset yang berhasil disita dari pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL
dilakukan penyitaan dan dilakukan penjualan melalui proses lelang pengadilan.
Pengurusan aset milik pemegang saham yang diambil alih tersebut dilakukan denganmenggunakan jasa konsultan hukum.
Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas TL PT Bank Dwipa
Semesta (DL), juga terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL PT Bank Dwipa
Semesta (DL). Sesuai dengan ketentuan yang ada masa kerja TL PT Bank Dwipa
Semesta (DL) adalah 5 (lima) tahun sejak terbentuknya TL ditambah dengan 6 (enam)
bulan. Pada akhir masa tugasnya TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan
persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL. Tetapi sampai
dengan 5 (lima) tahun masa kerja TL dan telah disusun NAL belum ada persetujuan dari
BI mengenai pelaksanaan RUPS dan sampai dengan akhir pemeriksaan belum ada
kejelasan mengenai status TL, walaupun masa kerja TL sudah berakhir.
Audit yang selama ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap TLadalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan
untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan TL.
Audit yang dilakukan BPK-RI terhadap TL-BDL adalah saat audit investigasi BLBI di
tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 hingga tahun 2005, tidak ada
pengawasan yang memadai terhadap kinerja TL.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 427/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 14 dari 24
2.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan BLBI
Pemeriksaan BPK–RI yang terakhir di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehinggatidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
a. Realisasi Pencairan Aset
Sesuai dengan tugas pokok TL yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu untuk
membayar kewajiban dan melakukan pencairan aset baik melalui penagihan kredit
maupun penjualan harta tetap dan inventaris bank. Pencairan Aset yang telah dilakukan
oleh TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) dari tahun 1998 sampai dengan 30 April 2005
adalah sebesar Rp73.250.440.472,77 dengan rincian sebagai berikut:
1) Penagihan Kredit
Penerimaan dari penagihan kredit termasuk penerimaan pinjaman sindikasi,
penjualan agunan yang diambil alih dan penerimaan bunga pinjaman sampai
dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp28.423.390.623,77, dengan rincian
sebagai berikut:
dalam rupiah
Keterangan Nilai
1. Penerimaan dari Pihak Terkait : 3.662.148.185,28
2. Penerimaan dari Pihak Tidak Terkait : 15.330.075.437,49
3. Penjualan Agunan yang Diambil Alih : 1.829.932.734,87
4. Penerimaan Bunga Pinjaman : 1.431.620.898,13
5. Penerimaan Pinjaman Sindikasi : 6.169.613.422,00
Jumlah : 28.423.390.677,77
Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit yang dilakukan oleh TL PT Bank
Dwipa Semesta (DL) terdapat temuan sebagai berikut:
Temuan - Terdapat Penghapusan Piutang Lebih Dari 25%
Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tanggal 14 Mei
1999 perihal Tata Cara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
Umum disebutkan bahwa salah satu wewenang TL adalah melakukan perundingan
dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan
terhadap para debitur.
TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) dalam tugasnya telah mengupayakan penagihankepada debitur dan selama tahun 2000- 2003 telah memberikan discount lebih dari
25% kepada beberapa debitur dengan rincian sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 428/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 15 dari 24
dalam rupiah
Outstanding PinjamanNo Nama Debitur
Baki Debet Tunggakan Bunga
Pembayaran Penghapusan
(Discount)
% Tanggal
Pelunasan
1 2 3 4 5 6=3-5 7=6:3 8
1PT Bali Perkasa
Sukses1.998.394.615,38 1.761.976.664,30 713.547.998,00 1.284.846.617,38 64% 27/05/2003
2PT Citra Raja
Harun300.000.000,00 27.911.815,28 211.000.000,00 89.000.000.00,00 30% 19/09/2002
Jumlah 2.298.394.615,38 1.789.888.479,58 924.547.998,00 1.373.846.617,38
Pemberian discount /penghapusan lebih dari 25% tersebut tidak sesuai dengan
pedoman kerja TL tanggal 8 Agustus 2000.
Hal ini disebabkan TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) tidak memperhatikan
pedoman di atas dan lebih mengutamakan pertimbangan ekonomis dalam
melakukan penagihan kredit.
Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya potensi pengembalian BLBI sebesar
Rp1.373.846.617,38.
Tanggapan - TL memberikan tanggapan sebagai berikut:
a) PT Bali Perkasa Sukses
(1)
Saat penutupan bank, saldo debitur ini tercatat sebesar Rp1.998.394.615,38
dengan status macet, dan secara tidak langsung sumber dana pemberian
kreditnya berasal dari deposito Bank Andromeda yang ditempatkan di PT
Bank Dwipa Semesta (DL) sebesar Rp2.000.000.000,00, yang juga masih
tercantum dalam neraca PT Bank Dwipa Semesta (DL). Kredit ini
merupakan kredit sindikasi yang dipimpin oleh Bank Bumi Daya pada
waktu dikucurkan;
(2)
TL PT Bank Dwipa Semesta (DL), PT Bank Andromeda dan PT Bank
Astria Raya kemudian sepakat untuk menjual bagiannya melalui lelang,
yang dikoordinasikan oleh TL PT Bank Andromeda dengan hasil lelang
sebesar Rp236.417.951,00 dan disetorkan ke rekening TL PT Bank Dwipa
Semesta (DL) sebagai penyelesaian atas seluruh tagihan TL kepada PT Bali
Perkasa Sukses. Hingga saat ini tidak dilakukan pembayaran atas Deposito
PT Bank Andromeda sebesar Rp2.000.000.000,00 yang sesungguhnya
merupakan sumber dana pengucuran kredit kepda PT Bali Perkasa Sukses.
b)
Citra Raja Harun
(1)
Jaminan yang diserahkan kepada bank tidak dapat diikat sempurna secara
hukum dengan pemasangan hak tanggungan, yang mengakibatkan bila TL
melakukan langkah hukum akan memerlukan biaya yang besar dan waktu
yang cukup lama;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 429/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 16 dari 24
(2) Jaminan tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar untuk menutup
seluruh kewajibannya kepada BDL, dengan NJOP sekitar Rp40.000.000,00
dan nilai pasar menurut keterangan Kepala Desa sekitar Rp100.000.000,00;
(3)
Debitur memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa
protes hukum dengan membayar sebesar Rp211.000.000,00 atau 70,33%
dari hutang pokok. TL memandang penyelesaian ini adalah penyelesaian
yang paling ekonomis dan menguntungkan bagi BDL.
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL mempertanggungjawabkan kepada RUPS
atas penghapusan piutang yang melebihi batas 25% karena tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2) Penjualan Aset
Sampai dengan tanggal 30 April 2005 penerimaan yang diperoleh dari penjualan
aset adalah sebesar Rp44.827.049.849,00 yang terdiri dari penjualan harta tetap daninventaris sebesar Rp3.593.465.894,00 dan penjualan aset pemegang saham sebesar
Rp41.233.583.955,00. Penerimaan dari pertanggungjawaban pribadi pengurus/
pemegang saham ini diperoleh dari hasil lelang aset yang diserahkan oleh saudara
dari pemegang saham atau dari penyitaan aset-aset pemegang saham baik yang atas
nama pemegang saham maupun nama orang lain yang dipinjam oleh pemegang
saham. Atas aset-aset yang berhasil disita dari pemegang saham dikelompokkan
dalam empat kategori, yaitu: aset yang telah dijual, aset yang sedang dalam proses
lelang, aset yang telah diletakkan sitanya dan sedang menghadapi gugatan, dan aset
yang sedang dalam proses penyitaan.
Dari hasil pemeriksaan atas penjualan aktiva tetap dan inventaris yang dilakukan
TL PT Bank Dwipa Semesta (DL), kami tidak menemukan permasalahan yang
cukup material.
3) Penerimaan Lainnya
Selain penerimaan dari penagihan kredit dan penjualan aset TL juga memperoleh
penerimaan lain yang berasal dari penerimaan bunga dan lainnya. Sampai dengan
tanggal 30 April 2005 penerimaan bunga dan penerimaan lainnya dari commitment
fee dan lainnya sebesar Rp13.179.426.102,88 dengan rincian penerimaan bunga
sebesar Rp13.125.787.793,05, commitment fee sebesar Rp10.982.115 dan lainnya
sebesar Rp42.656.194,83.
b. Pembayaran Kewajiban
Sampai dengan tanggal 30 April 2005 pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh
TL adalah pembayaran Dana Talangan Tahap I dan II kepada Pemerintah, yaitu sebesar
Rp6.970.134.600,00. Sedangkan untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga atas
Dana Pihak Ketiga dibayar dengan dana yang berasal dari Dana Talangan Pemerintah.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 430/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 17 dari 24
Di samping pembayaran kewajiban tersebut terdapat pembayaran kepada deposan
unrecorded sebesar Rp40.000.000,00 dengan Dana Talangan Tahap I dan sebesar
Rp152.000.000,00 dengan Dana Talangan Tahap II.
Dari hasil pemeriksaan atas penggunaan dana yang diperoleh TL baik yang berasal dari
Dana Talangan Pemerintah maupun dana yang diperoleh dari pencairan aset diperoleh
temuan sebagai berikut:
1)
Temuan - TL Kur ang Memotong dan Menyetorkan PPH Pasal 23 dari
Tahun 1998 Sampai Dengan 2004
Sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Peraturan
Perpajakan Nomor S-265/Pj.313/2005 Tahun 2005 kepada TL PT Bank Dwipa
Semesta (DL) disebutkan bahwa meskipun ijin usaha PT Bank Dwipa Semesta
(DL) telah dicabut dan diharuskan untuk dilikuidasi, selama proses likuidasi
tersebut belum selesai, PT Bank Dwipa Semesta (DL) tetap berstatus sebagai
badan hukum bank sampai dengan tanggal diumumkan berakhirnya likuidasi.Selain itu status PT Bank Dwipa Semesta (DL) dalam administrasi Direktorat
Jenderal Pajak tetap merupakan wajib pajak bank, sehingga tetap tunduk pada
Peraturan Perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak bank dan tetap harus
melaksanakan kewajibannya sampai dengan proses likuidasi tersebut selesai
dan NPWP PT Bank Dwipa Semesta (DL) dicabut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun
2000, antara lain diatur bahwa:
(1)
Pasal 2 ayat (3) huruf b, yang dimaksud dengan subyek pajak dalam negeri
antara lain adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia;
(2)
Pasal 2 ayat (2), kewajiban pajak subyektif badan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (3) huruf b dimulai pada saat badan tersebut didirikan
atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan
atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia;
(3) Pasal 4 ayat (2), atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-
tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di
bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau
bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur
dengan Peraturan Pemerintah;
(4)
Pasal 23 ayat (1) atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah,subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib
membayarkan:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 431/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 18 dari 24
(a) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
- Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
- Royalti;
- Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
(b) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final
atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
(c) Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Sesuai dengan ketentuan di atas maka PT Bank Dwipa Semesta (DL)seharusnya masih memotong Pajak Penghasilan atas imbalan jasa konsultan
atas fee pengacara yang telah dibayarkan sesuai dengan Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000.
Selain itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 tentang
likuidasi dalam Pasal 17 juga mengatur bahwa pembayaran kewajiban kepada
para kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah
dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan,
biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang berupa pajak bank dan pajak
yang dipungut oleh bank selaku pemotong atau pemungut pajak, dan biaya
kantor. Sehingga sesuai dengan bunyi pasal tersebut kewajiban pajak kepada
Pemerintah diutamakan dalam pembayaran.
Selama tahun 1998 sampai dengan tahun 2004, PT Bank Dwipa Semesta (DL)
telah membayar fee/jasa pengacara sebesar Rp11.949.242.543,00
dengan
rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
No. Keterangan Jumlah
1. Pembayaran Jasa Konsultan Hukum Tahun 1998 259.190.000,00
2. Pembayaran Jasa Konsultan Hukum Tahun 1999 70.758.494,00
3. Pembayaran Jasa Konsultan Hukum Tahun 2000 2.250.648.140,00
4. Pembayaran Jasa Konsultan Hukum Tahun 2001 4.824.396.600,00
5. Pembayaran Jasa Konsultan Hukum Tahun 2002 1.432.214.500,00
6. Pembayaran Jasa Konsultan Hukum Tahun 2003 1.595.795.940,00
7. Pembayaran Jasa Konsultan Hukum Tahun 2004 1.516.238.869,00
Jumlah 11.949.242.543,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 432/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 19 dari 24
Sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Peraturan
Perpajakan Nomor S-265/Pj.313/2005 tahun 2005 kepada TL PT Bank Dwipa
Semesta (DL) disebutkan bahwa meskipun ijin usaha PT Bank Dwipa Semesta
(DL) telah dicabut dan diharuskan untuk dilikuidasi, selama proses likuidasitersebut belum selesai, PT Bank Dwipa Semesta (DL) tetap berstatus sebagai
badan hukum bank sampai dengan tanggal diumumkan berakhirnya likuidasi.
Selain itu status PT Bank Dwipa Semesta (DL) dalam administrasi Direktorat
Jenderal Pajak tetap merupakan wajib pajak bank, sehingga tetap tunduk pada
peraturan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak bank dan tetap harus
melaksanakan kewajibannya sampai dengan proses likuidasi tersebut selesai
dan NPWP PT Bank Dwipa Semesta (DL) dicabut.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas jasa konsultan hukum tersebut harus
dipotong dan disetor ke kas negara PPh Pasal 23 sebesar 7,5%. Rincian pajak
yang harus dipungut dan disetor selama periode 1998 sampai dengan 2004
adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
No Keterangan Jumlah JasaPajak
Terutang
1 Pembayaran Jasa Konsultan Hukum 1998 259.190.000,00 19.439.250,00
2 Pembayaran Jasa Konsultan Hukum 1999 70.758.494,00 5.306.887,05
3 Pembayaran Jasa Konsultan Hukum 2000 2.250.648.140,00 168.798.610,50
4 Pembayaran Jasa Konsultan Hukum 2001 4.824.396.600,00 361.829.745,00
5 Pembayaran Jasa Konsultan Hukum 2002 1.432.214.500,00 107.416.087,50
6 Pembayaran Jasa Konsultan Hukum 2003 1.595.795.940,00 119.684.695,50
7Pembayaran Jasa Konsultan Hukum 2004 1.516.238.869,00 113.717.915,18Jumlah 11.949.242.543,00 896.193.190,73
Jumlah yang seharusnya dipotong dan disetor adalah sebesar Rp661.652.541,73
yaitu jumlah pajak yang harus diperhitungkan selama periode 1998-2004
sebesar Rp896.193.190,73 dikurangi pajak yang telah disetor selama periode
tersebut sebesar Rp234.540.649,00.
Hal ini disebabkan ada keraguan Tim Likidasi PT Bank Dwipa Semesta
terhadap status Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang tetap tunduk pada peraturan
perpajakan yang berlaku.
Kondisi ini mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dari pajak sebesar
Rp661.652.541,73.
Kami menyarankan kepada TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) agar
menyetorkan kekurangan PPh Pasal 23 tersebut.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 433/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 20 dari 24
Tanggapan - TL memberikan tanggapan sebagai berikut :
(1)
Selama tahun 1998 sampai dengan 2004 TL memang tidak melakukan
pemotongan dan penyetoran atas kewajiban pajak PPh Pasal 23 atas fee
yang dibayarkan kepada pengacara karena keraguan TL atas status BDL
setelah likuidasi dilakukan. Namun setelah menerima surat dari Direktorat
Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa status BDL tetap sebagai bank
sampai proses likuidasi selesai, TL telah melakukan pemotongan dan
penyetoran atas PPh Pasal 23 yang dibayarkan kepada pihak ketiga yaitu
terhitung sejak tahun 2005;
(2)
TL akan membayar kewajiban pajak selama tahun 1998 sampai dengan
2004 sebagaimana dimaksud sesuai dengan perhitungan pemeriksa di atas.
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL memungut PPh Pasal 23 tahun 1998
sampai dengan 2004 dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp661.652.541,73;
2)
Temuan - PT Bank Dwipa Semesta (DL ) Masih Memil iki Kewajiban Tidak
Tercatat Sebesar Rp110.894.707.850,00
Dari hasil pemeriksaan kami atas kewajiban yang dimiliki PT Bank Dwipa
Semesta (DL) diketahui bahwa sampai dengan tanggal 30 April 2005 PT Bank
Dwipa Semesta (DL) masih memiliki kewajiban yang tidak tercatat dalam
Laporan Keuangan Penutupan maupun Verifikasi sebesar
Rp110.894.707.850,00 dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
No Jenis Kewajiban Jumlah
Nasabah
Nilai
Nominal
1 Deposito Berjangka NCD 12 98.527.000.000,00
2 Bank Garansi 1 2.223.707.850,00
(USD787.000,00)
3 Commercial Paper yang Diaval 6 10.144.000.000,00
Jumlah 110.894.707.850,00
Rincian pemilik deposito berjangka tersebut adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
No Nama Pemilik Nilai Nominal
1 Emil Sanif Tarigan 100.000.000,00
2 Ny. Retno Damayanti Pramono 1.000.000.000,00
3 Tatang Sidharta 16.850.000.000,00
4 Tee Suprapto 20.177.000.000,00
5 Drs. Satya Widjaja (Lili) 1.000.000.000,00
6 Bank BEPEDE Indonesia 1.000.000.000,00
7 Rufinus Hutauruk (Via R., Hotmaulana, Andrey &
Partners)
5.000.000.000,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 434/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 21 dari 24
dalam rupiah
No Nama Pemilik Nilai Nominal
8 Andreas Budi Tjandra 400.000.000,00
9 PT ASABRI (Persero) 2.000.000.000,00
10 DAPEN PERUM ASABRI 51.000.000.000,00
Jumlah 98.527.000.000,00
Atas adanya deposito unrecorded tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai
berikut:
(1) Sampai dengan tanggal 1 Juli 2005 atas deposito unrecorded tersebut
belum dibayar oleh TL PT Bank Dwipa Semesta (DL). Karena sengketa
deposito unrecorded tidak dapat terselesaikan sesuai keinginan para
pemegang deposito unrecorded , maka mereka telah mengajukan gugatan ke
Menteri Keuangan, BI dan PT Bank Dwipa Semesta (DL) selaku para
tergugat, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terdaftar dengan Nomor Perkara 76/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst;
(2)
Bahwa terhadap gugatan para penggugat (pemegang deposito unrecorded)
tersebut berturut-turut terbitlah putusan sebagai berikut:
(a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Oktober 1999
Nomor 76/Pdt.G/1999/PN Jakarta Pusat, amar putusannya antara lain:
- Menyatakan deposito para Penggugat adalah tercatat dengan segala
akibat hukumnya;
- Menghukum para Tergugat untuk melakukan
pembayaran/pencairan deposito dan bunganya.
(b)
Putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 25 Juli 2000 Nomor
354/Pdt/2000/PT DKI, amar putusannya antara lain:
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
dimohonkan banding;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
(c) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 2001 Nomor
1629K/Pdt/2001, amar putusannya antara lain:
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 25 Juli 2000
Nomor 354/Pdt/2000/PT DKI;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan surat berharga deposito milik Penggugat untuk
dibayar;
- Menghukum para Tergugat untuk mencairkan deposito pokok dan
bunganya.
(d)
Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan para Tergugat,
tanggal 9 Desember 2003 Nomor 01PK/Pdt/2003, amar putusannya:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 435/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 22 dari 24
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon
Peninjauan Kembali: 1. TL PT Bank Dwipa Semesta (DL), 2.
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan, 3. Gubernur
BI;- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 2001
Nomor 1629 K/Pdt/2001.
Atas deposito tersebut beberapa deposan telah meminta pembayaran dengan
menggunakan konsultan hukum Lucas, S.H dan Partner melalui surat Nomor
199/LP/LT/XII/2004 dan Nomor 008/LP/LT/1/2005 masing-masing tanggal 9
Desember 2004 dan tanggal 14 Januari 2005.
Atas hal tersebut PT Bank Dwipa Semesta (DL) telah mengirim surat ke BI
tanggal 1 Juli 2005 untuk meminta arahan dan penegasan untuk penyelesaian
masalah unrecorded deposito tersebut dan memberikan beberapa alternatif
penyelesaian. Tetapi sampai dengan saat pemeriksaan berakhir PT Bank Dwipa
Semesta (DL) belum memperoleh jawaban atas surat tersebut.
Sehubungan dengan adanya tuntutan dari pemegang sertifikat deposito yang
tidak tercatat dalam daftar kewajiban bank terhadap harta hasil pencairan aset
milik bank dan pemegang saham dapat mempengaruhi jumlah aset yang akan
diterima oleh Pemerintah sebagai pembayaran kewajiban BLBI PT Bank Dwipa
Semesta (DL) kepada Pemerintah.
Tanggapan - TL memberikan tanggapan sebagai berikut:
(1)
Pada saat ijin usaha bank dicabut dan neraca penutupan dibuat per tanggal
31 Oktober 1997, seluruh tagihan sebagai mana tersebut dalam
pemeriksaan tidak tercatat dalam pembukuan bank (unrecorded ). Sebagai
konsekuensinya, kepada yang bersangkutan tidak diberikan dana talangan;
(2)
Pihak-pihak yang kemudian mencatatkan diri sebagai kreditur sebagaimana
dimaksud, mengajukan gugatan untuk memperoleh pembayaran ke
Pengadilan Negeri dengan tergugat Departemen Keuangan, BI, dan TL PT.
Bank Dwipa Semesta (DL);
(3)
Tidak tercatatnya tagihan mereka merupakan akibat dari perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas bank dan
beberapa pengurus bank yang telah diproses dan diputus hukumannya oleh
pengadilan;
(4)
Atas perkara dimaksud telah keluar putusan Peninjauan Kembali yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap dengan amar putusan mengabulkan
permohonan peninjauan kembali para tergugat dan membatalkan putusan
Mahkamah Agung RI;
(5)
Sebagian dari deposan mengajukan gugatan baru terhadap TL;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 436/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Dwipa Semesta (DL) Halaman 23 dari 24
(6) Adanya gugatan sebagaimana dimaksud, merupakan salah satu
pertimbangan mengapa TL hingga saat ini belum melakukan pembayaran
terhadap saldo debet kepada BI;
(7)
TL telah mengirimkan surat ke BI tanggal 1 Juli 2005 untuk meminta
arahan dan penegasan mengenai penyelesaian deposan unrecorded
sebagaimana tersebut diatas, yang hingga tanggal hari ini belum
memperoleh jawaban.
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugasnya yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan
adanya kewajiban PT Bank Dwipa Semesta (DL) yang tidak tercatat.
c.
Biaya Operasional
Pengeluaran biaya operasional yang dilakukan PT Bank Dwipa Semesta (DL) sampai
dengan tanggal 30 April 2005 adalah sejumlah Rp44.088.663.852,11 yang terdiri dari
biaya tenaga kerja sebesar Rp8.737.250.341,11, biaya honor dan atau success fee TLsebesar Rp474.532.000,00, biaya penagihan kredit sebesar Rp50.000.000,00, biaya
akuntan sebesar Rp609.632.100,00, biaya pengacara sebesar Rp24.096.711.450,00,
biaya sewa sebesar Rp945.860.000,00 dan biaya lainnya sebesar Rp9.174.677.961,00
Dari hasil audit atas biaya operasional bank,tidak ditemukan permasalahan material.
d.
Sisa Aset
Sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh TL PT Bank Dwipa Semesta (DL) posisi
aset PT Bank Dwipa Semesta (DL) per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan nilai buku
aset yang bersangkutan adalah sebagai berikut:
dalam rupiahKeterangan Saldo
AKTIVA
Kas 0,00
Kas Kecil 43.860.650,00
BNI - BI QQ Nasabah Ex BDL 87.451.829,00
Giro Pada Bank Lain 0,00
Giro BNI 46 560.339.960,00
Deposito Berjangka pada BDL Lain 2.000.000.000,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 437/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR SINGKATAN
BDL : Bank Dalam Likuidasi
BI : Bank IndonesiaBLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BNI : Bank Negara Indonesia
BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia
DL : Dalam Likuidasi
KAP : Kantor Akuntan Publik
NAL : Neraca Akhir Likuidasi
NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
PPAP : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh : Pajak Penghasilan
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
SPI : Sistem Pengendalian InternTL : Tim Likuidasi
TPK : Tindak Pidana Korupsi
NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 438/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK ASTRIA RAYA
(DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01.K/XII/02/2006
Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 439/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 4
2. Tujuan Pemeriksaan 4
3. Sasaran Pemeriksaan 4
4. Metodologi Pemeriksaan 4
5. Jangka Waktu Pemeriksaan 5
6. Obyek Pemeriksaan 5
BAB II GAMBARAN UMUM 6
1. Penetapan Status Bank Dalam Likuidasi 6
2. Pembentukan Caretaker dan Tim Likuidasi 6
3. Jumlah BLBI yang Diterima 7
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 8
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 8
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 8
7. Posisi Keuangan PT Bank Astria Raya (DL) Per Tanggal 31
Oktober 1997 8
8. Posisi Keuangan PT Bank Astria Raya (DL) Per Tanggal 18 Juni
2003 10
9. Posisi Keuangan PT Bank Astria Raya (DL) Per Tanggal 30 April
2005 12
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 15
1. Sistem Pengendalian Intern 15
a. Lingkungan Pengendalian 15
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 440/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
Halaman
b. Pengendalian Pengamanan 15
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu 16
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 16
a. Realisasi Pencairan Aset 16
b. Pembayaran Kewajiban 18
c. Biaya Operasional 19
d. Sisa Aset 20
DAFTAR SINGKATAN
LAMPIRAN
I. Penjualan Inventaris dan Kendaraan Kantor Di Bawah Nilai Buku
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 441/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 1 dari 16
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK ASTRIA RAYA (DALAM LIKUIDASI)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Astria Raya (Dalam Likuidasi/DL)
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut:
1.
Sistem Pengendalian Intern
Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada PT Bank Astria Raya (DL) tidak dapat diandalkan karena beberapa hal.
Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Diantaranya
posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu
Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi
pengawas dan regulator bagi BDL dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia
(BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap
akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.
2.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3.
Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya operasional),
sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal yang berkaitan dengan PT
Bank Astria Raya (DL).
a.
Realisasi Pencairan Aset
Dari jumlah aset PT Astria Raya (DL) per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar
Rp749.363.777.280,00, telah direalisasikan pencairan aset oleh TL sampai dengan tanggal
30 April 2005 sebesar Rp228.020.293.569,00, yang terdiri atas realisasi penagihan kredit
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 442/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 2 dari 16
sebesar Rp202.631.474.759,00 dan penjualan aktiva tetap sebesar Rp25.388.818.810,00.
Terkait hal ini, kami tidak menemukan permasalahan.
b.
Pembayaran Kewajiban
Dari nilai kewajiban kepada Pemerintah sebesar Rp578.918.260.699,00, realisasi
pembayaran kewajiban masing-masing adalah untuk Dana Talangan Rupiah sebesarRp121.949.000.000,00 (100%), dan untuk Saldo Debet yaitu Rp456.969.260.699,00
belum dilakukan pembayaran (0%). Terkait hal ini, kami tidak menemukan permasalahan
terkait dengan pembayaran kewajiban.
c. Biaya Operasional
Biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sejak tanggal 1 November 1997 sampai
dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp44.515.717.654,00. Terkait hal ini, kami
tidak menemukan permasalahan.
d. Sisa Aset
Nilai buku per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik
(KAP) Hadori & Rekan adalah sebesar Rp68.136.922.279,00 dengan nilai realisasi sebesarRp91.854.447.936,00. Bila dibandingkan dengan saldo debet yang belum dilunasi sebesar
Rp456.969.260.699,00, maka potensi pengembaliannya adalah sebesar 14,91% dari nilai
bukunya dan 20,10% dari nilai realisasinya. Terkait dengan hal ini kami tidak menemukan
permasalahan.
4. Saran BPK-RI
Atas pemeriksaan pada PT Bank Astria Raya (DL), BPK–RI tidak memberikan saran.
Jakarta, Desember 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Audit
Haryanto Suwondo
NIP. 240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 443/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 3 dari 16
BAB I
PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Astria Raya (DL) adalah
sebagai berikut:
a.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
b.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara.
2.
Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Astria Raya (DL) adalah untuk
memastikan dan mengetahui bahwa:
a. Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan aset telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
b.
Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Astria Raya (DL) sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
c.
Sisa aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;
d.
Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan
penjualan serta pembayaran kewajiban BDL.
3. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Astria Raya (DL) adalah:
a.
Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan aset;
b.
Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset tersebut
termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.
4.
Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a.
Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayaran
kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;
b.
Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;
c.
Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan aset
serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
d. Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan aset
dan pembayaran kewajiban;
e.
Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan atau
pejabat yang berkompeten.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 444/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 4 dari 16
5. Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 8 Juni 2005 sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.
6. Obyek Pemeriksaan
PT Bank Astria Raya (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 445/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 5 dari 16
BAB II
GAMBARAN UMUM
1. Penetapan Status Bank Dalam Likuidasi
PT Bank Astria Raya dicabut ijin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 527/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 dan terhitung ditetapkannya keputusan
tersebut PT Bank Astria Raya wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan
menghentikan segala kegiatan usahanya. Pencabutan ijin usaha dilakukan berdasarkan usulan
Bank Indonesia Nomor 30/68/DIR/UPB2/Rhs tanggal 31 Oktober 1997.
Pelaksanaan Pembubaran (Likuidasi) Bank didasarkan pada keputusan rapat umum pemegang
saham (RUPS) yang dituangkan di dalam Akta Notaris Ny. Maria Andriani Kidarsa, S.H.
Nomor 106 Tanggal 18 Desember 1997.
2.
Pembentukan Caretaker dan Tim Likuidasi
Caretaker PT Bank Astria Raya (DL) dibentuk dengan Keputusan Direksi BI
Nomor 30/119/KEP/DIR tanggal 1 November 1997 dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : Drs. Ady Soenaryo
Wakil Ketua : Drs. Agus Widjaya Adi Sasmita
Anggota : Adventus Hermawan Wibowo
Tugas pokok Caretaker antara lain adalah melakukan dan atau memberikan kuasa kepada
pihak ketiga untuk melaksanakan verifikasi atas simpanan nasabah penyimpan dana, yang
selanjutnya diikuti dengan pembayaran berdasarkan hasil verifikasi dan ketentuan pembayaran
yang ditetapkan Bank Indonesia serta melakukan verifikasi atas aset dan kewajiban bank
sesuai dengan pembukuan atau administrasi bank, termasuk barang jaminan yang dikuasai
bank, dan mengambil tindakan lain yang dianggap perlu dalam rangka mengamankan aset
bank.
TL dibentuk berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bank
Astria Raya (DL) Nomor 106 tanggal 18 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Maria
Andriani Kidarsa, S.H. dengan susunan sebagai berikut:
Ketua Tim : Drs. Ady Soenaryo
Anggota Tim : Adventus Hermawan Wibowo
Prof. Dr. Erman Radjagukguk
Youdy Lao Tambuwun
Susunan TL mengalami beberapa kali perubahan, mulai dengan Akta Hasanal Yani Ali Amin,
S.H. Nomor 17 tanggal 13 Agustus 1998, dan terakhir melalui surat BI Nomor
31/1655/UPPB/Ad.P tanggal 19 Maret 1999 dengan susunan tim sebagai berikut:
Ketua Tim : Drs. Ady Soenaryo
Anggota Tim : Soetaris Natakusumah
Saleh Udin
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 446/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 6 dari 16
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan (SK) Direksi
BI Nomor 32 /53/KEP/DIR, masa kerja TL PT Bank Astria Raya (DL) telah berakhir tanggal
18 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Juni 2003. Namun
karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat
diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL. Dengan
demikian, keberadaan TL PT Bank Astria (DL) tidak sesuai dengan ketentuan.
3.
Jumlah BLBI yang Diterima
Jumlah BLBI yang diterima PT Bank Astria Raya (DL) adalah sebesar
Rp578.918.260.699,00 yang terdiri atas:
dalam rupiah
Jenis BLBI Jumlah
Saldo Debet pada Bank Indonesia 456.969.260.699,00
Dana Talangan dari Bank Indonesia 121.949.000.000,00
Jumlah 578.918.260.699,00
Rincian Dana Talangan yang diterima adalah sebagai berikut :
dalam rupiah
Jenis BLBI Jumlah
Talangan I 11.248.260.000,00
Talangan II 139.322.000.000,00
Pengembalian Dana Talangan (28.621.260.000,00)
TOTAL 121.949.000.000,00
Pengembalian Dana Talangan sebesar Rp 28.621.260.000,00 dilakukan pada periode Agustus
1998.
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
Tidak ada akta pengikatan yang dilakukan PT Bank Astria Raya (DL) dengan Bank Indonesia
dan tidak ada jaminan BLBI yang diberikan PT Bank Astria Raya (DL) kepada Bank
Indonesia.
5.
Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah
BLBI yang diberikan kepada PT Bank Astria Raya (DL) telah dialihkan kepada Pemerintah
sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6
Februari 1999 dan akte cessie antara Direksi BI dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor 60 tanggal 22 Februari 1999.
Berdasarkan akte cessie oleh Notaris Mudofir Hadi, jumlah BLBI yang dialihkan tersebut pada
posisi tanggal 29 Januari 1999 adalah sebesar Rp578.918.260.699,00. Dengan pengalihan
tersebut, maka BLBI yang diberikan BI beralih menjadi hutang pemerintah kepada BI, dan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 447/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 7 dari 16
sekaligus menjadi piutang pemerintah cq. BPPN kepada PT Bank Astria Raya (DL) sebesar
Rp 578.918.260.699,00.
6.
Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005
Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh PT Bank Astria Raya (DL) sampai dengan
tanggal 30 April 2005, adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Jenis BLBI Jumlah Kewajiban Pembayaran Sisa
Saldo Debet 456.969.260.699,00 - 456.969.260.699,00
Dana Talangan
Rupiah
121.949.000.000,00 121.949.000.000,00 -
Jumlah 578.918.260.699,00 121.949.000.000,00 456.969.260.699,00
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang dibayar hanya mencapai sebesar
21% dari total kewajiban BLBI.
7. Posisi Keuangan PT Bank Astria Raya (DL) Per Tanggal 31 Oktober 1997
Posisi keuangan PT Bank Astria Raya (DL) per tanggal 31 Oktober 1997, yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Prasetio, Utomo & Co, dengan Laporan Nomor 30712,
tanggal 4 Agustus 1998 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
No Uraian Nlai Buku Penyesuaian
Nilai Buku
Setelah
Penyesuaian
I AKTIVA
1 Kas 1.482.527.010 - 1.482.527.010
2 Giro pada Bank Lain 198.274.420 - 198.274.420
3Penempatan pada Bank
Lain14.899.228.119 1.283.000.000 16.182.228.119
4 Surat-Surat Berharga 86.899.962.568 (69.450.000.000) 17.449.962.568
5 Kredit yang Diberikan 593.721.410.365 (521.359.621.572) 72.361.788.793
6 Aktiva Tetap
Biaya Perolehan 30.746.347.318 - 30.746.347.318
Akumulasi Penyusutan (4.080.663.694,00) - (4.080.663.694)
Nilai Buku 26.665.683.624,00 - 26.665.683.624
7 Aktiva Lain-Lain 25.496.691.174,00 (15.247.108.792) 10.249.582.382
JUMLAH AKTIVA 749.363.777.280 (604.773.730.364) 144.590.046.916
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 448/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 8 dari 16
dalam rupiah
No Uraian Nlai Buku Penyesuaian
Nilai Buku
Setelah
Penyesuaian
II
KEWAJIBAN &
EKUITAS
(DEFISIENSI MODAL)
1 Simpanan
a. Giro 16.618.875.055 - 16.618.875.055
b. Tabungan 8.086.825.101 - 8.086.825.101
c. Deposito Berjangka 174.959.783.774 - 174.959.783.774
d. Sertifikat Deposito 20.475.224.104 - 20.475.224.104
Jumlah Simpanan 220.140.708.034 - 220.140.708.034
2 Giro pada Bank Indonesia 456.968.657.099 - 456.968.657.099
3Kewajiban Segera
Lainnya4.669.144.233 - 4.669.144.233
4 Pinjaman yang Diterima 14.500.000.000 - 14.500.000.000
5Kewajiban Sewa Guna
Usaha6.913.650.540 - 6.913.650.540
6 Kewajiban Lain-Lain 7.542.552.728 - 7.542.552.728
Jumlah Kewajiban 710.734.712.634 - 710.734.712.634
7 Ekuitas (DefisiensiModal)
Modal Saham – Nilai
Nominal 1.000.000
Modal Dasar – 50.000
Saham
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh - 20.000
Saham
20.000.000.000 - 20.000.000.000
Saldo Laba (Defisit) 18.629.064.646 (604.773.730.364) (586.144.665.718)
Jumlah Ekuitas(DefisiensiModal) – Bersih
38.629.064.646 (604.773.730.364) (566.144.665.718)
JUMLAH KEWAJIBAN
& EKUITAS
(DEFISIENSI MODAL)
749.363.777.280 (604.773.730.364) 144.590.046.916
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 449/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 9 dari 16
8. Posisi Keuangan PT Bank Astria Raya (DL) Per Tanggal 18 Juni 2003
Posisi keuangan PT Bank Astria Raya (DL) per tanggal 18 Juni 2003 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori dan Rekan, dengan Laporan Nomor 079/LA-
BAR/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
No Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi
I AKTIVA
1 Kas 38.652.700 38.652.700
2 Antar Bank Aktiva
Giro 1.113.575.196 1.113.575.196
Deposito 43.600.000.000 3.600.000.000
3 Kredit yang Diberikan 513.497.363.424 47.715.372.480
Cadangan Penghapusan Kredit (500.233.541.601) -
13.263.821.823 47.715.372.480
4 Aktiva Tetap - -
Akumulasi Penyusutan - -
5 Rupa-Rupa Aktiva 1.740.000.000 -
JUMLAH 59.756.049.719 92.467.600.376
II PASIVA
1 Dana Pihak Ketiga
Giro
- Pihak Terkait 3.272.293.007 3.272.293.007
- Bukan Pihak Terkait 96.284.557 96.284.557
Tabungan
- Pihak Terkait 3.902.188.496 3.902.188.496
- Bukan Pihak Terkait 68.902.523 68.902.523
Deposito Berjangka
- Pihak Terkait 60.991.446.271 60.991.446.271- Bukan Pihak Terkait - -
2 Kewajiban Segera Lainnya 278.726 278.726
3 Antar Bank Pasiva
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 450/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 10 dari 16
dalam rupiah
No Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi
Giro 6.390.692 6.390.692
Call Money 2.025.555.555 2.025.555.555
4Kewajiban Kepada Pemerintah Cq.
BPPN456.968.657.099 456.968.657.099
5 Rupa-Rupa Pasiva 740.611.327 740.611.327
6 Modal 20.000.000.000 -
7 Laba (Rugi) Ditahan Awal Likuidasi 21.563.256.069 -
8Laba (Rugi) Tahun Lalu (s.d Awal
Likuidasi)(607.707.921.787) -
9Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Sejak
Awal Likuidasi)97.828.107.184 -
10 Kewajiban Bersih - (435.605.007.877)
JUMLAH 59.756.049.719 92.467.600.376
9. Posisi Keuangan PT Bank Astria Raya (DL) Per Tanggal 30 April 2005
Posisi keuangan PT Bank Astria Raya (DL) per tanggal 30 April 2005 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori dan Rekan, dengan Laporan Nomor 047/LA-
BAR/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
No Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi
I AKTIVA
1 Kas 31.045.300 31.045.300
2 Antar Bank Aktiva
Giro 1.867.555.156 1.867.555.156
Deposito 51.610.000.000 51.610.000.000
3 Kredit yang Diberikan 504.250.684.497 38.345.847.480
Cadangan Penghapusan Kredit (491.365.362.673) -
12.885.321.823 38.345.847.480
4 Rupa-Rupa Aktiva 1.743.000.000 -
JUMLAH 68.136.922.279 91.854.447.936
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 451/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 11 dari 16
dalam rupiah
No Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi
II PASIVA
1 Dana Pihak Ketiga
Giro
- Pihak Terkait 3.272.293.007 3.272.293.007
- Bukan Pihak Terkait - -
Tabungan
- Pihak Terkait 3.902.188.496 3.902.188.496
- Bukan Pihak Terkait - -
Deposito Berjangka
- Pihak Terkait 60.991.446.271 60.991.446.271
- Bukan Pihak Terkait - -
2 Kewajiban Segera Lainnya - -
3 Antar Bank Pasiva
Giro 6.390.692 6.390.692
Call Money 2.025.555.555 2.025.555.555
4 Kewajiban Kepada Pemerintah Cq.
BPPN 456.968.657.099 456.968.657.099
5 Rupa-Rupa Pasiva 736.462.458 736.462.458
6 Modal 20.000.000.000 -
7 Laba (Rugi) Ditahan Awal Likuidasi 21.563.256.069 -
8 Laba (Rugi) Tahun Lalu (s.d. Awal
Likuidasi) (607.703.688.925) -
9 Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Sejak
Awal Likuidasi) 106.374.361.556 -
10 Kewajiban Bersih - (436.048.545.643)
JUMLAH 68.136.922.279 91.854.447.936
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 452/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 12 dari 16
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1. Sistem Pengendalian Intern
Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan
pengendalian pengamanan termasuk monitoring menunjukkan masih adanya kelemahan dalam
sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian sebagai berikut:
a.
Lingkungan Pengendalian
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan
pengendalian pada PT Bank Astria Raya (DL) tidak dapat diandalkan karena setiap unsur
manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya TL nantinya bertanggung
jawab kepada RUPS. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus
menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan
pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap hutang-
hutang mereka kepada bank yang berkategori macet.
Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT
Bank Astria Raya (DL), mengingat pada umumnya nilai kewajibannya kepada Pemerintah
berupa saldo debet dan dana talangan rupiah lebih besar dari harta yang ada. Di samping
itu, saat ini PT Bank Astria Raya (DL) juga sedang menghadapi tuntutan dari kreditur
yang merasa memiliki piutang pada PT Bank Astria Raya (DL), tetapi atas simpanan
tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan PT Bank Astria Raya (DL).
Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham utama, tetapi
dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak yang
lebih berhak terhadap harta yang masih ada. Dengan kondisi ini, TL kurang memahami
bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga
seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam
kenyataannya pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan
tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta PT
Bank Astria Raya (DL) kepada Negara.
b.
Pengendalian Pengamanan
Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank Astria
Raya (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Selama ini pihak BI hanya
memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari PT Bank Astria
Raya (DL).
Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yangmemadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan
pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.
Untuk kegiatan pencairan aset di PT Bank Astria Raya (DL), selain kegiatan pencairan
aset bank dan jaminan yang diambil alih, juga terdapat pencairan aset milik pemegang
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 453/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 13 dari 16
saham, baik yang diserahkan oleh pihak terkait dengan pemegang saham maupun aset
yang berhasil disita dari pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL dilakukan penyitaan
dan dilakukan penjualan proses lelang pengadilan.
Pengurusan aset milik pemegang saham yang diambil alih tersebut dilakukan dengan
menggunakan jasa konsultan hukum.
Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas PT Bank Astria Raya (DL),
juga terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL PT Bank Astria Raya (DL). Sesuai
dengan ketentuan yang ada, masa kerja TL PT Bank Astria Raya (DL) pada umumnya
adalah selama lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah dengan enam bulan. Pada akhir
masa tugas TL harus menyusun neraca akhir likuidasi (NAL) yang akan dimintakan
persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS dalam rangka pembubaran TL. Tetapi sampai
dengan lima tahun masa kerja TL dan telah disusun NAL ternyata belum ada persetujuan
dari BI mengenai pelaksanaan RUPS dan sampai dengan akhir pemeriksaan belum ada
kejelasan mengenai status TL walaupun masa kerja TL telah berakhir.
Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada BDL diketahui bahwa selama
ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP adalah untuk menentukan posisi aset dankewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan
opini terhadap laporan keuangan PT Bank Astria Raya (DL).
2.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
a. Realisasi Pencairan Aset
1) Penagihan Kredit
Posisi kredit yang disalurkan PT Bank Astria Raya (DL) per tanggal 31 Oktober 1997sebesar Rp593.721.410.365,00. Dari nilai tersebut, realisasi penagihan kredit yang
dilakukan TL sampai dengan tanggal 30 April 2005 berjumlah Rp202.631.474.759,00,
dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
Jenis Penyelesaian Hasil Realisasi
Kas/Tunai
Debitur Terkait 58.119.003.382
Debitur Tidak Terkait 108.490.505.291
Pinjaman Karyawan 511.486.843
Sub Total 167.120.995.516
Penghapusbukuan
Debitur Tidak Terkait 2.549.740.226
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 454/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 14 dari 16
Jenis Penyelesaian Hasil Realisasi
Sub Total 2.549.740.226
Agunan
Debitur Terkait 12.444.116.395
Debitur Tidak Terkait 2.488.459.550
Sub Total 14.932.575.945
Offset
Debitur Terkait 2.772.151.162
Debitur Tidak Terkait 15.133.622.296
Pinjaman Karyawan 144.777
Sub Total 17.905.918.235
LainnyaDebitur Terkait 122.244.837
Sub Total 122.244.837
Total 202.631.474.759
Pada tanggal 31 Mei 2005, PT Bank Astria Raya (DL) menerima pelunasan
kredit/pinjaman karyawan atas nama debitur Andy Susanto sebesar Rp69.701.798,00
dengan cek Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 071911 tertanggal 26 Mei 2005.
Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit tidak ditemukan adanya permasalahan.
2) Penjualan Aset
Selama periode tanggal 31 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005,
realisasi penyelesaian aktiva tetap dan aktiva lainnya berjumlah Rp25.388.818.810,00
terdiri atas:
dalam rupiah
No Jenis Aset Nilai Buku Hasil Realisasi
1 Tanah dan Bangunan 20.755.945.124 17.777.000.000
2 Instalasi 278.542.221 -
3 Kendaraan 2.351.109.456 2.407.376.200
4 Inventaris 3.280.086.831 1.233.948.065
5 Aktiva Lainnya 10.249.582.382 3.970.494.545
Total 36.915.266.014 25.388.818.810
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 455/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 15 dari 16
Pada tanggal 6 Juni 2005, PT Bank Astria Raya (DL) telah menerima pelunasan
(pengembalian) uang muka pembelian tanah dan bangunan vila di Cipanas dari PT
Khasanah Aryadharma sebesar Rp1.740.000.000,00. Pelunasan uang muka tersebut
telah disetorkan ke rekening PT Bank Astria Raya (DL) yang berada di Bank Mandiri
Cabang Melawai tanggal 2 Juni 2005.
Dari hasil pemeriksaan terhadap penjualan aset, tidak ditemukan permasalahan.
b.
Pembayaran Kewajiban
Dari jumlah kewajiban sebesar Rp826.782.947.112,00 sampai dengan tanggal 30 April
2005 TL PT Bank Astria Raya (DL) telah melunasi sebesar Rp302.880.849.622,00.
Termasuk dalam jumlah tersebut Dana Talangan Rupiah yang diterima TL PT Bank Astria
Raya (DL) sebesar Rp121.949.000.000,00 seluruhnya telah dilunasi. Rincian realisasi
pencairan kewajiban adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
No Jenis Kewajiban Jumlah Realisasi
1 Dana Pihak Ketiga
Giro 16.649.226.503 13.376.933.494
Tabungan 4.232.481.660 4.232.481.660
Deposito Berjangka 198.026.774.982 137.035.328.711
2 Antar Bank Pasiva
Call Money 14.500.000.000 12.544.138.889
3 Kewajiban kepada Pemerintah
Saldo Debet 456.969.260.699 -
Dana Talangan 121.949.000.000 121.949.000.000
4 Rupa-Rupa Pasiva 14.456.203.268 13.742.966.868
JUMLAH 826.782.947.112 302.880.849.622
Dari hasil pemeriksaan terhadap pembayaran kewajiban, kami tidak menemukan adanya
permasalahan.
c. Biaya Operasional
Biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sejak tanggal 1 November 1997 sampai
dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp44.515.717.654,00 dengan rincian sebagai
berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 456/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Astria Raya (DL) Halaman 16 dari 16
dalam rupiah
No Uraian Jumlah
1 Beban Bunga 552.808.960,00
2 Biaya Honor dan Gaji 23.610.982.635,00
3 Biaya Umum 11.842.486.922,00
4 Biaya Penyelesaian Kredit 5.576.251.213,00
5 Biaya Konsultasi dan Akuntan 1.232.931.002,00
6 Biaya Lainnya 1.700.256.922,00
Total 44.515.717.654,00
Dari hasil pemeriksaan terhadap realisasi biaya operasional tidak ditemukan adanya
permasalahan.
d.
Sisa Aset
Berdasarkan posisi keuangan PT Bank Astria Raya (DL) per tanggal 30 April 2005 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori dan Rekan, nilai buku dan nilai
realisasi sisa aset masing-masing sebesar Rp68.136.922.279,00 dan Rp91.854.447.936,00.
Bila dibandingkan dengan saldo debet yang belum dilunasi sebesar Rp456.969.260.699,
maka potensi pengembaliannya adalah sebesar 14,91% dari nilai bukunya dan 20,10% dari
nilai realisasinya.
Dari hasil pemeriksaan terhadap sisa aset, kami tidak menemukan adanya permasalahan.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 457/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR SINGKATAN
BDL : Bank Dalam Likuidasi
BI : Bank Indonesia
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia
BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
DL : Dalam Likuidasi
DTR : Dana Talangan Rupiah
KAP : Kantor Akuntan Publik
NAL : Neraca Akhir Likuidasi
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
SK : Surat Keputusan
SPI : Sistem Pengendalian Intern
TL : Tim Likuidasi
TPK : Tindak Pidana Korupsi
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 458/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK KOSGRHA SEMESTA
(DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01.L/XII/02/2006
Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 459/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 4
2. Tujuan Pemeriksaan 4
3. Sasaran Pemeriksaan 4
4. Metodologi Pemeriksaan 45. Jangka Waktu Pemeriksaan 5
6. Obyek Pemeriksaan 5
BAB II GAMBARAN UMUM 6
1. Penetapan Status BDL 6
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi 6
3. Jumlah BLBI yang Diterima 7
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 8
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 8
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 8
7. Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) Per Tanggal Penutupan 9
8. Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) Per Likuidasi 13
9. Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) Per Tanggal 30 April 2005 14
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 16
1. Sistem Pengendalian Intern 16
a. Lingkungan Pengendalian 16
b. Pengendalian Pengamanan 16
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu 17
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 17
a. Realisasi Pencairan Aset 18
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 460/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
Halaman
b. Pembayaran Kewajiban 32
c. Biaya Operasional 33
d. Sisa Aset 39
DAFTAR SINGKATAN
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 461/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 1 dari 40
HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK KOSAGRHA SEMESTA (DALAM LIKUIDASI)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan
atas pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Kosagrha
Semesta (Dalam Likuidasi) yang selanjutnya disebut PT Bank Kosa (DL).
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut:
1.
Sistem Pengendalian Intern
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada PT Bank Kosa (DL) tidak dapat diandalkan karena beberapa hal. Pertama,
lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai. Diantaranya posisi
pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan pengelola yaitu Tim
Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi
pengawas dan regulator bagi bank dalam likuidasi (BDL) dalam melaksanakan fungsinya,
baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen Keuangan. Terakhir, tidak ada
pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja TL selama periode kerjanya.
2.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3.
Temuan - Temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya
operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan BDL.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 462/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 2 dari 40
Dari hasil pemeriksaan tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
a. Realisasi Pencairan Aset
Nilai buku aset berdasarkan neraca likuidasi per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar
Rp214.417.958.821,00 telah direalisasikan melalui penjualan aktiva tetap sampai dengan
tanggal 30 April 2005 sebesar Rp2.614.124.000,00 dan penagihan kredit sebesar
Rp80.873.568.967,00.
Terkait hal ini, kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1) Penerimaan hasil penjualan jaminan grup PT Amcol Bumi Wisata (PT ABW)
dengan bilyet giro (cheque) mundur kurang menguntungkan negara dan hingga
posisi tanggal 30 April 2005 masih belum diperoleh hasilnya sebesar
Rp988.758.000,00.
2)
Penjualan jaminan debitur PT Penta Sekawan Sentosa (PT PSS) di bawah NJOP
dengan harga perkiraan sebesar Rp2.069.984.000,00.
3)
Penjualan aset jaminan PT Persada Kalpataru Tama (PT PKT) dibawah nilai
appraisal dengan nilai perkiraan sebesar Rp400.000.000,00.
b. Pembayaran Kewajiban
Dari nilai kewajiban kepada Pemerintah sebesar Rp201.812.614,00 pada tanggal 31
Oktober 1997, realisasi pembayaran kewajiban masing-masing adalah untuk Dana
Talangan Rupiah sebesar Rp46.872.202.071,00 (23,23%) dan untuk Saldo Debet sebesar
Rp0,00 (0,00%). Terkait hal ini, BPK-RI tidak menemukan permasalahan material yang
perlu dilaporkan untuk pembayaran kewajiban.
c. Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional yang telah dibayarkan oleh PT Bank Kosa (DL) sampai
dengan 30 April 2005 adalah sebesar Rp24.139.079.239,00. Terkait hal ini, BPK-RI
menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1)
Terdapat ketidakhematan dalam perjanjian kerja antara TL PT Bank Kosa (DL)
dengan M. Husnaini Iskandar (Konsultan Pajak) sebesar Rp1.412.022.141,00.
2)
Tambahan operational cost (biaya operasional) dengan nilai sebesar
Rp1.716.169.000,00 dalam penanganan perkara di PT Bank Kosa (DL) belum dapat
diyakini kewajarannya.
d.
Sisa Aset
Total nilai realisasi sisa aset sampai dengan tanggal 30 April 2005 sesuai dengan laporan
keuangan intern PT Bank Kosa (DL) adalah sebesar Rp Rp35.931.092.719,00. Nilai
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 463/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 3 dari 40
realisasi ini masih bisa berubah-ubah sesuai dengan keberhasilan TL PT Bank Kosa
(DL) terutama di dalam pencairan/penagihan aset. BPK-RI tidak menemukan
permasalahan material yang perlu dilaporkan untuk sisa aset.
4. Saran BPK-RI
a.
Terkait dengan temuan realisasi pencairan aset, agar TL PT Bank Kosa (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sehubungan dengan penerimaan hasil
penjualan jaminan grup PT ABW dengan bilyet giro mundur, penjualan jaminan di
bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan penjualan jaminan di bawah nilai appraisal .
b.
Terkait dengan temuan pembayaran kepada konsultan pajak agar pembayaran kepada
konsultan pajak yang telah dibayar oleh TL PT Bank Kosa (DL) ditarik kembalimengingat adanya ketidakpastian yang cukup tinggi atas penyelesaian yang akan
dilakukan oleh konsultan pajak.
c.
Terkait dengan tambahan biaya operasional, agar TL mempertanggungjawabkan
penambahan biaya operasional tersebut kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Jakarta, Desember 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Audit
Haryanto Suwondo
NIP. 240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 464/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 4 dari 40
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Dasar Hukum Pemeriksaan
a.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
b.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Kosa (DL) adalah untuk
memastikan dan mengetahui bahwa:
a.
Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan aset telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
b.
Dana hasil pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Kosa (DL) sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku;
c.
Sisa aset PT Bank Kosa (DL) yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah
berakhirnya proses likuidasi;
d.
Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan penjualan serta pembayaran kewajiban BDL.
3. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Kosa (DL) adalah:
a. Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan aset;
b.
Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset
tersebut termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.
4.
Metodologi Pemeriksan
Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a.
Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayarankewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;
b.
Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;
c.
Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan
aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 465/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 5 dari 40
d. Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan
aset dan pembayaran kewajiban;
e.
Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan/atau
pejabat yang berkompeten.
5.
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan atas PT Bank Kosa (DL) dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal
19 Juli 2005.
6. Obyek Pemeriksaan
PT Bank Kosa (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 466/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 6 dari 40
BAB II
GAMBARAN UMUM
1.
Penetapan Status BDL
PT Bank Kosa (DL) dicabut ijin usahanya berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor
534/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997. Pencabutan ijin usaha tersebut dilakukan
berdasarkan usulan BI.
Kondisi keuangan PT Bank Kosa (DL) pada saat dicabut ijin usahanya, sesuai denganLaporan Keuangan per tanggal 31 Oktober 1997 yang diperiksa oleh Prasetyo, Utomo & Co,
ditutup dengan total aktiva sebesar Rp214.417.958.821,00 total kewajiban sebesar
Rp209.047.092.019,00 dan total ekuitas sebesar Rp5.370.866.802,00.
Pada saat PT Bank Kosa dilikuidasi, terlihat dari neraca per tanggal 31 Oktober 1997, saldo
debet pada BI sebesar Rp154.523.041.327,00, sedangkan menurut BI saldo debet PT Bank
Kosa (DL) sebesar Rp154.940.412.220,00 sehingga terdapat selisih sebesar
Rp417.370.893,00. Selisih tersebut antara lain dikarenakan adanya provisi administrasi,
denda kekurangan kewajiban Dana Pihak Ketiga (DPK), dan daftar bunga overdraft (saldo
debet). Selisih tersebut telah diakui oleh PT Bank Kosa (DL) dalam neraca akhir likuidasi
(NAL) per tanggal 10 Juni 2003.
2.
Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi
Sebelum TL dibentuk, BI membentuk Care Taker dengan Surat Keputusan Direksi BI
Nomor 30/126/KEP/DIR tanggal 1 November 1997, dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : Rusman Effendi Usman
Wakil Ketua : Ong Gwat Tjiang
Anggota : H. Maftowi Saleh
Tugas pokok Care Taker antara lain melakukan dan/atau memberikan kuasa kepada pihak
ketiga untuk melaksanakan verifikasi atas simpanan nasabah penyimpan dana, yang
selanjutnya diikuti dengan pembayaran berdasarkan hasil verifikasi dan ketentuan
pembayaran yang ditetapkan BI serta melakukan verifikasi atas aset dan kewajiban banksesuai dengan pembukuan atau administrasi bank, termasuk barang jaminan yang dikuasai
bank, dan mengambil tindakan lain yang dianggap perlu dalam rangka mengamankan aset
bank.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 467/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 7 dari 40
TL PT Bank Kosa (DL) dibentuk dengan surat BI Nomor 30/317/UPB3/AdB3/Rahasia
tanggal 5 Desember 1997, dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : Santo Silaban
Wakil Ketua : Ong Gwat Tjiang
Anggota : Asrianty Purwantini
M Husni Thamrin
Sampai dengan tanggal 30 April 2005 TL PT Bank Kosa (DL) yang sudah tidak aktif lagi
menjalankan tugasnya adalah Sdr. Ong Gwat Tjiang (meninggal dunia pada tanggal 26 Mei
2004) dan Sdr. Muh. Husni Thamrin sejak tahun 2001 tidak aktif di TL PT Bank Kosa (DL)dan telah mengundurkan diri pada tahun 2002 akan tetapi pengundurannya belum mendapat
persetujuan dari BI. Hal ini masih terlihat di dalam Surat Deputi Direktur Direktorat
Perizinan dan Informasi Perbankan Nomor 6/215/DPIP/IPSIP tanggal 1 Juli 2004 di mana
anggota TL PT Bank Kosa (DL) adalah sebagai berikut:
Ketua : Santo Silaban
Anggota : Asrianty Purwantini
M Husni Thamrin
Tugas pokok TL antara lain memberitahukan tentang pembubaran perseroaan tersebut
kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia serta dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 5 (lima) tahun terhitung sejak rapat ditutup oleh Ketua Rapat Likuidatur harussudah dapat memberikan perhitungan terakhir kepada para pemegang saham dan selanjutnya
para pemegang saham akan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada
likuidatur ( Acquit et decharge) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh likuidatur.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Direksi BI
Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir tanggal 10 Juni
2003. Namun karena kegiatan likuidasi belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka belum
dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL. Dengan demikian, keberadaan TL Bank Kosa
(DL) tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Jumlah BLBI yang Diterima
Jumlah BLBI yang diterima oleh PT Bank Kosa (DL), berdasarkan catatan akuntansi BI dan
catatan akuntansi bank, untuk setiap skim pada posisi tanggal 29 Januari 1999 adalah sebesar
Rp201.812.614.291,00 dengan rincian sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 468/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 8 dari 40
dalam rupiah
No Skim Jumlah
1 Saldo Debet Sebelum Likuidasi 154.940.412.220
2 Dana Talangan Rupiah 46.872.202.071
Jumlah 201.812.614.291
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
Tidak ada akta pengikatan dan jaminan atas pemberian BLBI yang diterima PT Bank Kosa
(DL).
5.
Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah
BLBI yang diberikan kepada PT Bank Kosa (DL) telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai
dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan RI dan Gubernur BI tanggal 26
Februari 1999 dan akta cessie antara Direksi BI dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN) Nomor 67 tangal 22 Februari 1999. Sesuai dengan akta cessie yang dibuat
di hadapan Notaris Mudofir Hadi, SG jumlah BLBI yang dialihkan tersebut adalah posisi
tanggal 29 Januari 1999 sebesar Rp201.812.614.291,00.
Dengan pengalihan tersebut, maka BLBI yang diberikan oleh BI beralih menjadi hutang
Pemerintah kepada BI dan sekaligus menjadi piutang Pemerintah cq. BPPN kepada PT Bank
Kosa (DL) adalah sebesar Rp201.812.614.291,00.
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005
Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh bank sampai dengan tanggal 30 April 2005,adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
No Jenis BLBI Penerimaan Pembayaran Saldo
1 Saldo Debet 154.940.412.220 - 154.940.412.220
2 Dana Talangan Rupiah 46.872.202.071 46.872.202.071
Jumlah 201.812.614.291 46.872.202.071 154.940.412.220
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang dibayar hanya mencapai 23%
dari total kewajiban. TL PT Bank Kosa (DL) belum pernah sama sekali mengembalikan
saldo debet sebesar Rp154.940.412.220,00.
Adapun pengembalian dana talangan sampai dengan tanggal 30 April 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 469/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 9 dari 40
dalam rupiah
No Tanggal Keterangan Pengembalian TL
1 30-Sep-08 Saldo di BRI 3.357.083.524
2 01-Feb-99 Saldo di BRI 250.640.355
3 07-Apr-99 Pengembalian TL 2.000.000.000
4 15-Jul-99 Pengembalian TL 2.000.000.000
5 10 Nop 99 Pengembalian TL 3.000.000.000
6 04-Jan-00 Pengembalian TL 3.000.000.000
7 05-Apr-00 Pengembalian TL 3.000.000.000
8 04-Jul-00 Pengembalian TL 2.500.000.000
9 07-Jul-00 Pengembalian TL 3.500.000.00010 19 Okt 00 Pengembalian TL 8.000.000.000
11 08-Feb-01 Pengembalian TL 3.500.000.000
12 11-Apr-01 Pengembalian TL 2.000.000.000
13 20-Jul-01 Pengembalian TL 1.500.000.000
14 16 Okt 01 Pengembalian TL 1.000.000.000
15 15-Jan-02 Pengembalian TL 1.000.000.000
16 14-Mar-02 Pengembalian TL 2.000.000.000
17 2 Mei 02 Pengembalian TL 2.000.000.000
18 27-Jun-02 Pengembalian TL 1.000.000.000
19 8 Agust 02 Pengembalian TL 1.100.000.000
20 27-Sep-02 Pengembalian TL 1.000.000.00021 28 Okt 02 Pengembalian TL 3.521.561.716
Jumlah 50.229.285.595
7. Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) Per Tanggal Penutupan
Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) per tanggal penutupan berdasarkan Laporan Keuangan
per tanggal 31 Oktober 1997 yang diaudit oleh Prasetyo, Utomo & Co Berdasarkan Surat
No.UO-10521 tanggal 16 Februari 1998 adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 470/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 10 dari 40
dalam rupiah
Keterangan Audited 31-Okt -97
AKTIVA
1. Kas 216.515.800
2. Antar Bank Aktiva 4.139.764.834
Giro 2.647.264.834
Deposito 2.850.000.000
-/- Cadangan Penghapusan (1.357.500.000)
3. Kredit Yang Diberikan 193.219.453.121
Baki Debet 194.245.972.048
-/- Cadangan Penghapusan (1.026.518.927)4. Aktiva Tetap 2.531.262.731
Nilai Perolehan 3.923.645.950
-/- Akumulasi Penyusutan (1.392.383.219)
5. Rupa-Rupa Aktiva 14.310.962.335
J U M L A H 214.417.958.821
PASSIVA
1. Dana Pihak Ketiga 49.336.338.994
Giro 1.617.108.026
Tabungan 609.561.887
Deposito 47.109.669.081
KU Reject
2. Kewajiban Segera Lainnya 1.187.711.698
3. Antar Bank Pasiva 4.000.000.000
Call Money 4.000.000.000
Lainnya
4. Kewajiban Kepada Pemerintah 154.523.041.327
5. Kewajiban Kepada Bank Indonesia -
6. Rupa-Rupa Pasiva -
Total Kewajiban 209.047.092.019
7. Modal Saham 14.000.000.000
8. Laba Rugi Ditahan (s.d 31/12/96) 1.245.651.659
9. Laba Rugi Thn Lalu (01/01-31/10/97) (9.874.784.857)
10. Laba / Rugi Thn Berjalan (Selama Likuidasi) -J U M L A H 214.417.958.821
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 471/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 11 dari 40
Catatan:
Terdapat peristiwa/kejadian setelah tanggal neraca yaitu posisi tanggal 31 Oktober 1997
sampai dengan tanggal 10 Juni 2003 yang mempengaruhi laporan keuangan PT Bank Kosa
(DL). Peristiwa/kejadian tersebut adalah sebagai berikut:
a.
TL melakukan reklasifikasi atas rekening penempatan pada bank lain menjadi kredit
yang diberikan sebesar Rp350.000.000,00 atas nama BPR Dana Sari Persada.
Kewajiban BPR Danasari Persada kepada PT Bank Kosa (DL) telah dilunasi semuanya,
terakhir pada tanggal 13 Desember 1999 sebesar Rp125.000.000,00;
b.
Transaksi off balance sheet berdasarkan neraca awal penutupan bank per tanggal 31
Oktober 1997 dimasukkan ke dalam transaksi on balance sheet pada neraca audited per
tanggal 31 Desember 1998 sebesar Rp1.824.651.278,00 untuk kewajiban kontijen yaitu
endosemen surat berharga. Hal tersebut dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:
1). Berdasarkan neraca penutupan per tanggal 31 Oktober 1997 diketahui Debitur PT
Cipta Artha Mahesa (CAM) dengan fasilitas kredit USD 2,500,000 dan outstanding
Rp1.814.651.278,00 dengan Nomor LC.093/001/0033/B merupakan perjanjian
fasilitas bank Nomor 01/PFB/DBC/97 tanggal 5 Juni 1997, antara Bambang
Harijanto Rachmadi, Presdir PT Bank IFI dengan Yayah Diasmono, Direktur PT
Bank Kosagrha;
2).
Berdasarkan surat Nomor 083/BK-KP/DIR/VI/97 tanggal 5 Juni 1997, bank
mengajukan permononan pembukaan Usuance L/C selama 270 hari untuk debitur
PT CAM. Pada tanggal 30 Juni 1997, dokumen L/C tiba dari Citibank Brisbanedengan nilai draft sebesar USD710,293.35 dan tanggal jatuh tempo 23 Maret 1998.
Tanggal 11 Juni 1997, PT Bank IFI menerima akseptasi L/C dengan penerbitan
Promissory Notes Nomor 165/Promes/VII/97 dari PT CAM yang di-endorse oleh
PT Bank Kosagrha Semesta dengan jumlah Rp1.824.651.278,00 dan tanggal jatuh
tempo 23 Maret 1998. Endosemen tersebut ditandatangani oleh Yayah Diasmono;
3).
Dengan surat tagihan Nomor 027/DIR/DLN/98 tanggal 26 Januari 1998, bank dapat
membayar kepada PT Bank IFI sebesar Rp1.719.737.972 atas hutangnya sebesar
Rp1.814.651.278,00. Dokumen original L/C masih berada di tangan PT Bank IFI,
karena debitur telah mengeluarkan barang tanpa dokumen dan melakukan
penyelesaian pajak impor tidak melalui PT Bank IFI sebagai bank devisa persepsi.
Atas kejadian tersebut TL melakukan pendebetan atas rekening kredit yang diberikanuntuk PT CAM dan pengkreditan atas pinjaman yang diterima sebesar
Rp1.814.651.278,00. Sehingga seolah-olah terdapat penambahan kredit akan tetapi
sebenarnya merupakan pembebanan kredit kepada PT CAM karena membuka L/C
melalui PT Bank Kosa (DL) yang diteruskan kepada Bank IFI selaku bank devisa.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 472/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 12 dari 40
c. TL PT Bank Kosa (DL) melakukan reklasifikasi KU Reject yaitu dengan mendebet kredit
yang diberikan dan mengkredit kewajiban segera lainnya sebesar Rp109.379.133,00.
Dengan kondisi di atas maka neraca per tanggal 31 Oktober 1997 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Keterangan Audited 31-Okt-97
AKTIVA
1. Kas 216.515.800
2. Antar Bank Aktiva 3.789.764.834
Giro 2.647.264.834
Deposito 2.500.000.000
-/- Cadangan Penghapusan (1.357.500.000)
3. Kredit Yang Diberikan 195.394.104.399
Baki Debet 196.420.623.326
-/- Cadangan Penghapusan (1.026.518.927)
4. Aktiva Tetap 2.531.262.731
Nilai Perolehan 3.923.645.950
-/- Akumulasi Penyusutan (1.392.383.219)
5. Rupa-Rupa Aktiva 14.310.962.335
J U M L A H 216.242.610.099
PASSIVA
1. Dana Pihak Ketiga 49.445.718.127
Giro 1.617.108.026Tabungan 609.561.887
Deposito 47.109.669.081
KU Reject 109.379.133
2. Kewajiban Segera Lainnya 1.078.332.565
3. Antar Bank Pasiva 5.824.651.278
Call Money 4.000.000.000
Lainnya 1.824.651.278
4. Kewajiban Kepada Pemerintah 154.523.041.327
5. Kewajiban Kepada Bank Indonesia -
6. Rupa-Rupa Pasiva -
Total Kewajiban 210.871.743.297
7. Modal Saham 14.000.000.000
8. Laba Rugi Ditahan (s.d 31/12/96) 1.245.651.659
9. Laba Rugi Tahun Lalu (01/01-31/10/97) (9.874.784.857)
10. Laba / Rugi Thn Berjalan (Selama Likuidasi) -
J U M L A H 216.242.610.099
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 473/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 13 dari 40
8. Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) Per Tanggal Likuidasi
Posisi Keuangan Bank Kosa Per tanggal likuidasi berdasarkan Laporan Keuangan per
tanggal 10 Juni 2003 yang diaudit oleh Drs. Bismar Sitanggang berdasarkan Surat Nomor
013/A/KAP-BS/2004 tanggal 12 Februari 2004 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Keterangan Audited 10-Jun-03 (NAL)
AKTIVA
1. Kas 13.324.105
2. Antar Bank Aktiva 19.120.236.188
Giro 3.970.236.188
Deposito 16.150.000.000-/- Cadangan Penghapusan (1.000.000.000)
3. Kredit Yang Diberikan 130.986.989.148
Baki Debet 132.013.508.075
-/- Cadangan Penghapusan (1.026.518.927)
4. Aktiva Tetap 1.316.121
Nilai Perolehan 582.167.655
-/- Akumulasi Penyusutan (580.851.534)
5. Rupa-Rupa Aktiva 12.435.708.160
J U M L A H 162.557.573.722
PASSIVA
1. Dana Pihak Ketiga 61.975.878
Giro 18.603.250
Tabungan 42.941.228
Deposito 431.400
KU Reject
2. Kewajiban Segera Lainnya 531.474.795
3. Antar Bank Pasiva 5.705.686.278
Call Money 3.922.900.000
Lainnya 1.782.786.278
4. Kewajiban Kepada Pemerintah 154.940.412.220
5. Kewajiban Kepada Bank Indonesia -
6. Rupa-Rupa Pasiva -
Total Kewajiban 161.239.549.1717. Modal Saham 14.000.000.000
8. Laba Rugi Ditahan (s.d 31/12/96) 1.245.651.659
9. Laba Rugi Tahun Lalu (01/01-31/10/97) (10.292.145.750)
10. Laba / Rugi Tahun Berjalan (Selama Likuidasi) (3.635.481.358)
J U M L A H 162.557.573.722
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 474/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 14 dari 40
Keterangan:
Pada saat PT Bank Kosa (DL) dilikuidasi, terlihat dari neraca kewajiban kepada pemerintah
(saldo debet pada BI) adalah sebesar Rp154.523.041.327,00. Sedangkan menurut BI saldo
debet PT Bank Kosa (DL) adalah sebesar Rp154.940.412.220,00 sehingga terdapat selisih
sebesar Rp417.370.893,00. Selisih tersebut antara lain dikarenakan adanya provisi
administrasi, denda kekurangan kewajiban Dana Pihak Ketiga (DPK), dan daftar bunga
overdraft . Selisih tersebut telah diakui oleh PT Bank Kosa (DL) dalam NAL per tanggal 10
Juni 2003.
9.
Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) Per Tanggal 30 April 2005
Posisi Keuangan PT Bank Kosa (DL) per tanggal 30 April 2005 yang merupakan neracaintern bank yang belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Keterangan Unaudited (NAL) 30-Apr-05
AKTIVA
1. Kas 58.591.815
2. Antar Bank Aktiva 26.174.892.507
Giro 1.524.892.507
Deposito 25.650.000.000
-/- Cadangan Penghapusan (1.000.000.000)
3. Kredit Yang Diberikan 119.655.448.900
Baki Debet 120.681.967.827-/- Cadangan Penghapusan (1.026.518.927)
4. Aktiva Tetap 672.063
Nilai Perolehan 413.818.005
-/- Akumulasi Penyusutan (413.145.942)
5. Rupa-Rupa Aktiva 12.021.487.539
J U M L A H 157.911.092.824
PASIVA -
1. Dana Pihak Ketiga -
Giro -
Tabungan -
Deposito
KU Reject
2. Kewajiban Segera Lainnya 131.354.669
3. Antar Bank Pasiva 5.705.686.278
Call Money 3.922.900.000
Lainnya 1.782.786.278
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 475/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 15 dari 40
dalam rupiah
Keterangan Unaudited (NAL) 30-Apr-05
4. Kewajiban Kepada Pemerintah 154.940.412.220
5. Kewajiban Kepada Bank Indonesia -
6. Rupa-Rupa Pasiva -
Total Kewajiban 160.777.453.167
7. Modal Saham 14.000.000.000
8. Laba Rugi Ditahan (s.d 31/12/96) 1.245.651.659
9. Laba Rugi Thn Lalu (01/01-31/10/97) (10.292.145.750)
10. Laba / Rugi Thn Berjalan (Selama Likuidasi) (7.819.866.252)
J U M L A H 157.911.092.824
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 476/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 16 dari 40
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1.
Sistem Pengendalian Intern
Dari pemeriksaan atas pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan
pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada PT Bank Kosa (DL) menunjukkan
masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian
berikut:
a.
Lingkungan PengendalianDengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan
pengendalian pada PT Bank Kosa (DL) tidak dapat diandalkan karena setiap unsur
manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya, TL bertanggung jawab
kepada RUPS. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL juga harus
menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait dengan
pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan terhadap
hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.
Selain itu, secara subtansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT
Bank Kosa (DL), mengingat pada umumnya nilai kewajiban Bank kepada Pemerintah
berupa saldo debet dan dana talangan rupiah/DTR lebih besar dari harta yang ada.
Disamping itu, saat ini PT Bank Kosa (DL) juga sedang menghadapi tuntutan dari
kreditur yang merasa memiliki piutang pada bank tetapi atas simpanan tersebut tidak
tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan PT Bank Kosa (DL).
Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi
dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak
yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada.
Dengan kondisi ini, TL kurang memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya
sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih
diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya, pemegang saham utama
masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapatmengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta BDL kepada Negara.
b. Pengendalian Pengamanan
Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank
Kosa (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Selama ini pihak BI hanya
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 477/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 17 dari 40
memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari BDL.
Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan/atau prosedur yang
memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan
pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.
Untuk kegiatan pencairan aset di PT Bank Kosa (DL), selain kegiatan pencairan aset
bank dan jaminan yang diambil alih, juga terdapat pencairan aset milik pemegang
saham, baik yang diserahkan oleh pihak terkait dengan pemegang saham maupun aset
yang berhasil disita dari pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL dilakukan
penyitaan dan dilakukan penjualan proses lelang pengadilan.
Pengusuran aset milik pemegang saham yang diambil alih tersebut dilakukan denganmenggunakan jasa konsultan hukum.
Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjadi pengawas BDL, juga terdapat
ketidakjelasan mengenai masa kerja TL PT Bank Kosa (DL). Sesuai dengan ketentuan
yang ada, masa kerja TL PT Bank Kosa (DL) pada umumnya adalah selama lima tahun
sejak terbentuknya TL ditambah dengan enam bulan. Pada akhir masa tugasnya TL
harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar RUPS
dalam rangka pembubaran TL. Tetapi sampai dengan lima tahun masa kerja TL dan
telah disusun NAL ternyata belum ada persetujuan dari BI mengenai pelaksanaan RUPS
dan sampai dengan akhir pemeriksaan belum ada kejelasan mengenai status TL
walaupun masa kerja TL sudah berkahir.
Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada PT Bank Kosa (DL)diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP adalah untuk
menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan untuk menilai
kinerja TL dan/atau memberikan opini terhadap laporan keuangan PT Bank Kosa (DL).
2.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI atas PT Bank Kosa (DL) di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi
sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk
ditindaklanjuti.
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pada posisi tanggal 30 April 2005, nilai total aset dan kewajiban PT Bank Kosa (DL)
menurut laporan sementara yang dibuat oleh TL PT Bank Kosa (DL) adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 478/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 18 dari 40
dalam rupiah
Keterangan Unaudited 30-Apr-05
AKTIVA
1. Kas 58.591.815
2. Antar Bank Aktiva 26.174.892.507
Giro 1.524.892.507
Deposito 25.650.000.000
-/- Cadangan Penghapusan (1.000.000.000)
3. Kredit Yang Diberikan 119.655.448.900
Baki Debet 120.681.967.827
-/- Cadangan Penghapusan (1.026.518.927)4. Aktiva Tetap 672.063
Nilai Perolehan 413.818.005
-/- Akumulasi Penyusutan (413.145.942)
5. Rupa-Rupa Aktiva 12.021.487.539
J U M L A H 157.911.092.824
PASIVA -
1. Dana Pihak Ketiga -
Giro -
Tabungan -
Deposito
KU Reject
2. Kewajiban Segera Lainnya 131.354.669
3. Antar Bank Pasiva 5.705.686.278
Call Money 3.922.900.000
Lainnya 1.782.786.278
4. Kewajiban Kepada Pemerintah 154.940.412.220
5. Kewajiban Kepada Bank Indonesia -
6. Rupa-Rupa Pasiva -
Total Kewajiban 160.777.453.167
7. Modal Saham 14.000.000.000
8. Laba Rugi Ditahan (sampai dengan
31/12/96) 1.245.651.659
9. Laba Rugi Tahun Lalu (01/01-31/10/97) (10.292.145.750)
10. Laba / Rugi Tahun Berjalan (Selama
Likuidasi) (7.819.866.252)
J U M L A H 157.911.092.824
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 479/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 19 dari 40
a. Realisasi Pencairan Aset
1) Penagihan Kredit
Sampai dengan tanggal 30 April 2005 kredit yang berhasil ditagih oleh TL PT Bank
Kosa (DL) adalah sebesar Rp80.873.568.967,00 dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
KeteranganBaki Debet
31-Okt-97
Pembayaran/
Pencairan
Baki Debet
30-Apr -05
Perkiraan Nilai
Realisasi
Kredit Yang Belum
Selesai/Lunas
KYD kpd Pihak Terkait –Langsung 19.899.545.551 8.843.303.764 11.056.241.787 0
KYD kpd Pihak Terkait -
Tak Langsung 43.930.485.741 119.319.950 43.842.057.152 0
KYD kpd Pihak Tidak
Terkait - Non KPR 68.888.696.737 10.594.660.495 60.792.693.137 9.358.438.397
KYD kpd Pihak Tidak
Terkait - KPR 356.634.364 2.386.850 356.634.364 280.000.000
SUB TOTAL 133.075.362.393 19.559.671.059 116.047.626.440 9.638.438.397
Kredit Yang
Selesai/Lunas
KYD kpd Pihak Terkait -Ex-Karyawan 1.999.262.538 1.836.782.116 182.587.002 0
KYD kpd Pihak Tidak
Terkait - Non KPR 53.300.912.524 52.439.488.185 4.343.025.834 0
KYD kpd Pihak Tidak
Terkait - KPR 6.220.434.593 7.037.627.607 108.728.551 0
SUB TOTAL 61.520.609.655 61.313.897.908 4.634.341.387 0
TOTAL 194.595.972.048 80.873.568.967 120.681.967.827 9.638.438.397
Jumlah yang telah dilunasi/dibayar oleh debitur sebesar Rp80.873.568.967,00
tersebut terdiri dari beberapa jenis pembayaran berikut ini:
dalam rupiah
No Jenis Pembayaran Jumlah
1 Off Set Rekening Debitur 1.459.003.816
2 Off Set Bunga Yang Akan Dibayar 53.136.771
3 Tunai 79.361.428.380
Total 80.873.568.967
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 480/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 20 dari 40
Sampai dengan tanggal 30 April 2005 untuk debitur pihak terkait tak langsung yang
merupakan perusahaan multifinance baru melunasi sebesar Rp119.319.950,00 atau
0,27% dari outstanding posisi tanggal 31 Oktober 1997 sebesar Rp43.930.485.741,
dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
No Perusahaan Multifinance 31-Okt-97 Pembayaran 30-Apr-05
1 Aditya Putra Pratama 2.400.000.000 0 2.400.000.000
2 Air Finance 2.400.000.000 4.050.400 2.400.000.000
3 Asia Kapitalindo 2.400.000.000 0 2.400.000.000
4 Bintang Mandiri 2.400.000.000 0 2.400.000.000
5 Cahya Gold Finance 2.400.000.000 0 2.400.000.000
6 Citra Dwipa Finance 2.188.428.589 110.732.200 2.100.000.000
7 Dana Supra Erapacific 2.400.000.000 3.266.650 2.400.000.000
8 Fulso Delta M.F 2.000.000.000 0 2.000.000.000
9 Indo Citrra M.F 2.250.000.000 1.117.750 2.250.000.000
10 Intan Citra M.F 2.250.000.000 0 2.250.000.000
11 Kusumo Madya M.F 2.400.000.000 152.950 2.400.000.000
12 Langgeng Jaya Perkasa 2.392.057.152 0 2.392.057.152
13 Marannu Internasional 2.250.000.000 0 2.250.000.000
14 Masindo Artha Finance 2.250.000.000 0 2.250.000.000
15 Pasific Artha Persada 2.400.000.000 0 2.400.000.000
16 Pracico Finance 2.250.000.000 0 2.250.000.000
17 STAR 2.250.000.000 0 2.250.000.000
18 Suprawira Finance 2.400.000.000 0 2.400.000.000
19 Trimitra 2.250.000.000 0 2.250.000.000
SUB TOTAL 43.930.485.741 119.319.950 43.842.057.152
Catatan:
Untuk PT Cahya Gold Finance pada tanggal 17 Juni 2005 telah mencicil/melunasi
sebagaian hutang yaitu sebesar Rp300.000.000,00 untuk pembayaran hutang pokok.
Temuan audit yang terkait dengan penagihan kredit yang dilakukan oleh TL
PT Bank Kosa (DL) adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 481/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 21 dari 40
a) Temuan - Penerimaan hasil penjualan jaminan grup PT Amcol Bumi Wisata
dengan bil yet gir o (cheque) mundur, kurang menguntungkan negara dan
hingga posisi tanggal 30 Apr il 2005 masih belum diperoleh hasil nya sebesar
Rp988.758.000,00
Amcol Grup adalah gabungan dari 3 debitur PT Bank Kosa yaitu PT ABW, Sdr.
Buyung Suryadja (BS) dan Sdri. Thien Kie Fong (TFK) dengan nilai pokok
hutang per posisi tanggal 31 Oktober 1997 adalah sebesar Rp6.558.433.863,00
yang terdiri dari pokok hutang sebesar Rp5.825.719.193,00 dan bunga sebesar
Rp732.714.670,00. PT ABW pada saat pemeriksaan BPK-RI telah berganti
nama menjadi PT Ekasurya Bumiwisata. Adapun posisi sampai dengan tanggal
30 April 2005 outstanding pinjaman Amcol Grup berdasarkan pembukuan PTBank Kosa (DL) adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
DebiturBaki Debet
31-Okt-97Pelunasan
Baki Debet
30-Apr-05
PT ABW 3.464.221.975 3.764.634.000 0
BS 1.313.868.115 280.103.500 1.033.764.615
TFK 1.047.629.103 738.756.096 396.873.007
Jumlah 5.825.719.193 4.783.493.596 1.430.637.622
Berdasarkan Akta Penyerahan Jaminan sebagai penyelesaian hutang No. 35 dari
Notaris Ny. Rodiah Yahya SH. tanggal 13 Mei 2002 sisa pokok pinjaman pihak
pertama kepada pihak kedua menjadi sebesar Rp1.688.972.122,00. Dengan Akta
No. 35 tersebut maka PT ABW menyerahkan 5 buah vila di Desa Cipendawa,
Pacet, Cianjur, Bogor, Jawa Barat atas nama PT ABW kepada PT Bank Kosa
(DL). Sampai dengan pemeriksaan BPK-RI tidak diperoleh nilai dari kelima
buah vila tersebut. Namun dengan adanya akta penyerahan jaminan No. 35,
hutang Amcol group sebesar Rp1.688.972.122,00 dinyatakan selesai dengan
penyerahan aset. PT ABW juga telah menandatangani Akta Kuasa Untuk
Menjual pada tanggal 13 Mei 2002 kepada PT Bank Kosa (DL).
Terhadap ke lima vila tersebut, TL PT Bank Kosa (DL) telah mencoba menjual
melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara Bogor namun berdasarkan risalah
lelang No. 96/2003 tanggal 24 April 2003, tidak ada pembeli yang mengajukan
penawaran. Oleh karena itu, TL PT Bank Kosa (DL) menyerahkan kembali
kepada PT ABW untuk dijual sendiri. PT ABW melaporkan bahwa pada tanggal
30 Mei 2005, empat buah vila telah laku terjual kepada Djumir Rimin (selaku
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 482/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 22 dari 40
kuasa dari pemilik PT ABW yaitu BS dan TKF atau dengan kata lain pemilik
sendiri yang beli) adalah sebagai berikut:
(1)
Vila Bukit Pendawa Blok MD 20 (LT 241 m2/LB 148 m
2) dengan harga
Rp275.000.000,00;
(2)
Vila Bukit Pendawa Blok MD 21 (LT 240 m2/LB 148 m2) dengan harga
Rp275.000.000,00;
(3)
Vila Bukit Pendawa Blok MD 22 (LT 240 m2/LB 148 m2) dengan harga
Rp275.000.000,00;
(4)
Villa Bukit Pendawa Blok MD 23 (LT 320 m2/LB 148 m
2) dengan harga
Rp275.000.000,00.
Atas penjualan tersebut, TL PT Bank Kosa (DL) menyetujui untuk menerima
pembayaran dalam bentuk Bilyet Giro (Cek) mundur yang cair sebulan sekali
hingga Juli 2006 dengan total apabila telah dicairkan seluruhnya adalah sebesar
Rp1.197.010.000,00. Hingga tanggal 30 April 2005 Bilyet Giro yang telah cair
adalah sebesar Rp358.252.000,00 sehingga masih terdapat Bilyet Giro yang
belum cair sebesar Rp838.758.000,00 dan satu buah vila di Blok A9 No. 25
yang belum terjual yang diperkirakan sebesar Rp150.000.000,00. Sementara itu
Total Baki Debet per tanggal 30 April 2005 setelah dikurangi pembayaran giro
tersebut adalah Rp1.430.637.622,00. Apabila seluruh giro tersebut telah cair
ditambah dengan satu vila Blok A9 No. 25 telah terjual maka PT Bank Kosa
(DL) masih akan menerima tunai sebesar Rp988.758.000,00
(Rp838.758.000,00+ Rp150.000.000,00) sehingga masih terdapat sisa outstanding hutang sebesar
Rp441.879.622,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pihak PT ABW sering kali
menunda pencairan Bilyet Giro tersebut (cek ditolak). Jangka waktu pencairan
juga terlalu lama hingga melewati masa kerja TL yang berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 berakhir pada tahun 2003.
Dengan diketahuinya penjualan ke empat vila tersebut, seharusnya TL PT Bank
Kosa (DL) meminta seluruh hasil penjualan ke empat vila tersebut dan
menginvestasikan hasilnya untuk menambah jumlah deposito PT Bank Kosa
(DL) karena keseluruhan vila tersebut sebenarnya telah diserahkan oleh debitur
sebagai pembayaran utangnya. Selain itu, ternyata vila dibeli sendiri oleh
pemegang saham ABW grup yaitu Sdr. BS dan Sdri. TKF melalui kuasanya.
Apabila memang dibeli sendiri, ini membuktikan bahwa Sdr. BS dan Sdri. TKF
sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar hutang namun dengan
sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 483/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 23 dari 40
Kondisi di atas akan mengakibatkan terjadinya inefisiensi secara langsung
kepada TL Bank Kosa (DL) dan secara tidak langsung kepada negara terutama
di dalam pengembalian BLBI kepada pemerintah. Hal tersebut disebabkan TL
PT Bank Kosa (DL) kurang tegas di dalam menangani debitur Amcol Grup.
Hal tersebut terjadi karena TL PT Bank Kosa (DL) kurang tegas dalam
mengambil kebijakan terhadap debitur dan memberikan kelonggaran bayar
kepada debitur.
Tanggapan TL – TL PT Bank Kosa (DL) memberikan tanggapan bahwa
penyerahan lima buah vila oleh PT ABW Grup adalah merupakan upaya
terakhir dari debitur karena sulitnya menjual vila hari-hari belakangan ini.Untuk
menjual vila tersebut TL telah mengupayakan berbagai cara, baik melalui lelang
terbuka maupun dengan memasang spanduk, bahkan menunggu pembeli setiap
akhir minggu.
Terdapat kesan dari calon pembeli bahwa barang-barang sitaan seperti itu akan
membawa masalah di kemudian hari. Oleh karena itulah TL kembali meminta
bantuan PT ABW untuk menjualnya.
Mengenai harga yang oleh BPK-RI dinilai terlalu murah, menurut hemat kami
tidak sepenuhnya benar. Harga appraisal yang dilakukan di bulan April 2002
lebih tinggi karena waktu itu vila baru saja selesai dibangun, jadi kondisinya
masih sangat bagus. Pada saat vila-vila tersebut dijual tahun 2005, kondisinya
sudah jauh lebih jelek, seperti keramik di lantai atas dan bawah terlepas, cattembok telah pudar dan atap bocor.
Dalam harga penjualan oleh PT ABW, TL telah mendapat harga netto, jadi tidak
membayar PBB dan biaya surat-surat lainnya. Untuk meng-cover biaya
perbaikan, pajak dan surat-surat lainnya, TL sepakat untuk membayar
Rp50.000.000,00 per unit vila yang dibayar di muka oleh PT ABW dan nantinya
diperhitungkan dari hasil penjualan vila tersebut.
Hal ini berarti bahwa harga penjualan vila tersebut bukanlah Rp275.000.000,00
untuk tipe 240/148 dan Rp325.000.000,00 untuk tipe 340/148 melainkan
masing-masing sebesar Rp.325.000.000,00 dan Rp375.000.000,00 sehingga
harga bruto ke empat vila tersebut adalah sebesar Rp1.350.000.000,00.
Hasil penjualan empat buah vila tersebut jika ditambahkan dengan harga satu
buah vila yang belum laku yang diperkirakan dapat dijual dengan harga
Rp150.000.000,00 menjadi Rp1.500.000.000,00 yang jika dibandingkan dengan
baki debet pada waktu itu sebesar Rp1.688.972.122,00 berarti mencapai
88,81%, belum lagi bila diperhitungkan adanya pembayaran-pembayaran PT
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 484/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 24 dari 40
ABW sebesar Rp388.412.025,00 yang dicatat oleh TL sebagai pembayaran
bunga dan administrasi, berarti pada akhirnya nanti penyelesaian baki debet dan
sebagian bunga akan terpenuhi.
Bahwa pendapat pemeriksa yang mengatakan bahwa ke empat vila tersebut
dibeli oleh PT ABW tidaklah sepenuhnya benar, karena transaksi tersebut
merupakan Trade-Off antara PT ABW dengan para pemilik vila lama yang
ingin menukarkan vila yang telah dibelinya dengan vila yang lebih besar, namun
pembayarannya ada yang secara tunai, dan sebagian besar dicicil ke PT ABW.
Ke lima sertifikat vila tersebut masih disimpan sebagai jaminan, yang baru akan
diserahkan apabila pembayaran atas masing-masing vila telah selesai. Dan
kerjasama penyelesaian ini ditempuh pada dasarnya karena selama ini debitur
menunjukkan itikad baik, namun cash flow usahanya agak tersendat.
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Kosa (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS sehubungan
dengan penerimaan hasil penjualan jaminan grup PT ABW dengan bilyet giro
mundur.
b) Temuan - Penjualan jaminan debitur PT Penta Sekawan Sentosa (PT PSS) di
bawah ni lai NJOP dengan har ga perki raan sebesar Rp2.069.984.000,00
Saldo outstanding PT PSS yang dimiliki oleh Sdr. SC berdasarkan neraca
audited posisi tanggal 31 Oktober 1999 adalah sebesar Rp5.840.904.713,00.
Sampai dengan tanggal 30 Mei 2005 outstanding PT PSS adalah sebesarRp980.686.613,00 yang berarti telah melunasi hutangnya kepada PT Bank Kosa
(DL) sebesar Rp4.860.218.100,00.
Dalam rangka pelunasan hutang, PT PSS memberikan jaminan berupa tanah
yang terdiri dari:
(1)
HGB No.11 seluas 33.170 m2
di Kelurahan/Kecamatan Jambangan,
Kotamadya Surabaya-Jatim tertulis a/n PT PSS yang dikeluarkan oleh BPN
tanggal 15 Juli 1994;
(2)
HGB No.12 seluas 26.430 m2 di Kelurahan/Kecamatan Jambangan,
Kotamadya Surabaya-Jatim tertulis a.n. PT PSS yang dikeluarkan BPN
tanggal 15 Juli 1994;(3)
HGB No.13 seluas 25.000 m2 di Kelurahan/Kecamatan Jambangan,
Kotamadya Surabaya-Jatim tertulis a/n PT PSS yang dikeluarkan BPN
tanggal 15 Juli 1994.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 485/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 25 dari 40
Berdasarkan hasil penilaian aktiva tetap yang dilakukan oleh PT Bhinneka
Consulting Group (PT BCG) dengan surat Nomor 134/P/SU/VPC/X/99 pada
tanggal 2 November 1999 dinyatakan bahwa nilai wajar dari ketiga aset tanah di
Jambangan adalah sebesar Rp7.614.000.000,00.
Hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh PT BCG dengan surat Nomor
043/SU/VPC/VII/00 tanggal 4 Juli 2000 menyatakan bahwa lokasi tanah di
Jambangan dengan luas 84.600 m2 yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat secara
keseluruhan tidak ada masalah yang berarti dan sudah dilakukan pengukuran
oleh pihak BPN dan mendapat persetujuan dari kelurahan.
Penanganan kredit macet PSS ditangani oleh Sdr. Jhonny Purba, SH dan Sdr.
Predy Hutapea, SH advokat dan pengacara yang beralamat di Wisma Benhil 9 th
Floor, Room A 2-3 Jl. Jend Sudirman Kav 36 Jakarta, dengan Perjanjian
kerjasama tersebut ditandatanani pada tanggal 5 Juni 2000.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Januari 2001,
Nomor 254/PDT.G/2000.PN.JKT.PST disebutkan bahwa SC selaku pemilik PT
PSS harus membayar hutang kepada PT Bank Kosa (DL) sebesar
Rp5.840.904.713,00 termasuk pembayaran bunga 19% sejak Agustus 1997
sampai dengan putusan perkara dan denda 5% dari bunga yang belum dibayar.
Berdasarkan hasil penilaian aktiva tetap yang dilakukan oleh BCG dengan surat
Nomor134/P/SU/VPC/X/99 tanggal 2 November 1999 dinyatakan bahwa nilai
wajar dari ketiga aset tanah di Jambangan adalah sebesar Rp7.614.000.000,00.Pada awalnya tanah di Jambangan seluas 84.600 m2 disepakati untuk dijual
dengan harga sebesar Rp110.000,00/m2 atau sebesar Rp9.306.000.000,00
kepada Sdr. Hadi Soejono (HS) Kuasa dari Dirut PT Prima Karya Perdana, yang
dituangkan didalam akta notaris (APW) “Perjanjian Ikatan Jual Beli” No. 55
tanggal 27 Februari 2002 antara Sdr. Santo Silaban dan Sdr. Ong Gwat Tjiang
kuasa dari PT Bank Kosa (DL).
Namun menurut keterangan lisan Ketua TL PT Bank Kosa (DL), tanah di
Jambangan tidak jadi dibeli oleh Sdr. HS. Sampai dengan saat pemeriksaan
tanggal 29 Juni 2005, TL PT Bank Kosa (DL) tidak dapat menunjukkan surat
pembatalan perjanjian tersebut maupun permohonan pembatalan dari Sdr. HS.
Perlu diketahui juga bahwa Sdr. HS selalu ikut sebagai saksi di dalam pembuatan akte jual beli tanah di Jambangan.
Pada tanggal 21 Mei 2003 di hadapan notaris Sdri. APW, SH dibuat dua akta
notaris yaitu:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 486/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 26 dari 40
(1) Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 30 antara Sdri. Ziadatul Choiroh (Kuasa
Direksi PT PPS) dengan Sdr. Wijiono Nurhadi selaku kuasa dari Dirut PT
Solid Gold Prima (selaku pembeli). Tanah yang diperjualbelikan adalah
tanah SHGB No. 13 Kelurahan Jambangan, seluas 25.000 m2 sudah
termasuk tanah milik Saudara Ari seluas 3.086 m2 dengan gambar situasi
tanggal 22 Maret 1991, Nomor 979/S/1991, sertifikat/buku tanah dari kantor
Pertanahan kota Surabaya tertanggal 15 Juni 1994. Harga jual tanah
disepakati sebesar Rp2.500.000.000,00 atau Rp100.000,00/m2. Sebagai
saksi adalah Sdr. Santo Silaban, Sdri. Hartatie Nyoto Prawiroharjo, Sdr. HS,
dan Sdr. Jhonny Purba
(2)
Akta pemberian Kuasa No. 31 kepada Sdri. Ziadatul Choiroh.
Risalah penjualan tanah di Jambangan SHGB No.13 yang dibuat oleh Sdri.
Ziadatul Choiroh selaku kuasa ahli waris dari Sdr. SC dibuat pada tanggal 12
Mei 2003 dengan rincian sebagai berikut:
SHGB No. 13 25.000 m2
Tanah masyarakat yang belum dibebaskan
a/n Suparti Ari STHM No. KA/Agr.187/Hm/60
3.086 m2
- Sisa tanah milik PT PSS 21.914 m2
Hasil penjualan (Rp100.000/m2) 21.914x Rp100.000,00 Rp2.191.400.000,00
Biaya-biaya
- Komisi 2,5% Rp54.785.000,00
- PPh (dihitung dari NJOP = Rp128.000/ m 2) Rp140.249.600,00
- PBB (tahun 97 sampai dengan 2003) Rp21.375.000,00
- Biaya Notaris Rp8.750.000,00
Total biaya Rp225.159.600,00
Hasil Neto Rp1.966.240.400,00
Hasil bersih penjualan tersebut diserahkan ke TL PT Bank Kosa (DL) berupa
satu lembar cek BCA Nomor CA498326 tanggal 14 Mei 2003.
Pada tanggal 3 Juni 2003 dihadapan notaris Sdri. Margaretha Dyanawaty, SH
dibuat dua akta notaris, yaitu:
(1) Akta perjanjian No.40 antara Sdri. Ziadatul Choiroh (kuasa dari Sdri.
Hartatie Nyoto Prawiroharjo dan Sdr. Santo Silaban) dengan Sdr. Widjijono Nurhadi sebagai pembeli. Tanah yang diperjualbelikan adalah:
(a) Tanah HGB No. 11, seluas 33.170 m2, gambar situasi No.977/S/1991
tanggal 22 Maret 1991, dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 15 Juni 1994, yang
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 487/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 27 dari 40
didalamnya tersebut seluas 3.086 m2 berdasarkan Surat Tanda Milik
Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten
Surabaya tanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr.162/Hm./60 tertulis a.n
Niti B. Akemat dimiliki oleh Soebadri berdasarkan perjanjian jual beli
tanggal 12 Agustus 1978.
(b)
Tanah HGB No. 12, seluas 26.430 m2, gambar situasi No.978/S/1991 tgl
22 Maret 1991, dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 15 Juni 1994, yang di
dalamnya tersebut seluas 4.500 m2 merupakan tanah kas Kelurahan
Jambangan.
Sehingga keseluruhan tanah yang diperjanjikan adalah 52.014 m2 [(33.170
m2
+ 26.430 m2) – (3.086 m
2+ 4.500 m
2)] dengan harga sebesar
Rp100.000,00/m2 atau sebesar Rp5.201.400.000,00. Sebagai saksi adalah
Sdr. Jhonny Purba, Sdr. HS, Sdr. Santo Silaban, Sdri. Hartatie Nyoto
Prawiroharjo, dan Sdri. Lisa Megawati (LM).
(2)
Akta pemberian Kuasa No. 44 kepada Sdri. Ziadatul Choiroh
Risalah penjualan tanah di Jambangan SHGB No.11 dan 12 yang dibuat oleh
Sdri. Ziadatul Choiroh selaku kuasa ahli waris dari SC dibuat pada tanggal 17
Juni 2003 dengan rincian sebagai berikut:
SHGB No. 11 33.170 m2
Tanah masyarakat yang belum dibebaskan
a/n Soebadri STHM No. KA/Agr.162/Hm/60
3.086 m2
- Sisa milik PSS 30.084 m2
SHGB No. 12 26.430 m2
Tanah kas desa yg belum dibebaskan 4.500 m2
- Sisa milik PSS 21.930 m2
Total sisa tanah PSS 52.014 m2
Hasil penjualan Rp100.000,00/m2 52.014 m2 x
Rp100.000,00
Rp5.201.400.000,00
Biaya-biaya
- PPh 5% (52.014 m2 x nilai NJOP Rp128.000,00) Rp332.889.600,00
- PBB (tahun 1997 sampai dengan 2003) Rp64.512.000,00
- Biaya Notaris Rp5.000.000,00
- Komisi Rp130.035.000,00
- Biaya pengosongan lahan & bongkar rumah gubuk Rp25.000.000,00
Total biaya Rp557.436.600,00
Hasil Neto Rp4.643.963.400,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 488/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 28 dari 40
Berdasarkan risalah penjualan tanah di Jambangan, total hasil penjualan bersih
tanah adalah sebesar Rp6.610.203.800,00 (penjualan SHGB No. 13 sebesar
Rp1.966.240.400,00 dan SHGB No. 11 dan 12 sebesar Rp4.643.963.400,00).
Dari total penjualan tersebut masih harus dikurangi sebesar Rp1.700.000.000,00
karena Sdr. SC harus membayar hutang kepada Sdri. LM berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Malang Nomor 55/Pdt.G/.2000/PN.Mlg tanggal 3 September
2002. Atas dasar putusan pengadilan negeri Malang dan surat perjanjian damai
tanggal 18 dan 25 Juli 2002 maka pada tanggal 3 Juni 2003 dibuat berita acara
kesepakatan dimana disepakati untuk membayar klaim Sdri. LM sebesar
Rp1.750.000.000,00 berupa BG Bank BCA KCU Diponegoro Nomor BA
8906644, tertanggal 16 Juni 2003.
Dengan demikian jumlah uang yang disetorkan kepada PT Bank Kosa (DL)
sebagai pelunasan hutang PT PSS adalah sebesar Rp4.860.203.800,00
(Rp6.610.203.800,00 – Rp1.750.000.000,00). Terdapat selisih antara catatan TL
Bank Kosa dengan jumlah hasil penjualan bersih sebesar Rp14.300,00
(Rp4.860.218.100,00 - Rp4.860.203.800,00). Selisih tersebut menurut BPK-RI
tidak dianggap material.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
(1)
Hasil risalah rapat tim kerja Bank Dalam Likuidasi tanggal 8 Agustus 2000,
yang menyebutkan bahwa untuk harga jual aset harus diusahakan agar dapat
mencapai setinggi-tingginya, dengan patokan minimal senilai harga
likuidasi ( forced sale value) yang dinilai oleh perusahaan penilai(berdasarkan appraisal report );
(2)
Pedoman Audit Bank Dalam Likuidasai yang diterbitkan oleh IAI pada
bulan Oktober 2003 yang menyebutkan bahwa nilai realisasi tanah dan
bangunan dinilai berdasarkan hasil penilaian pihak penilai independen atau
sebesar NJOP apabila tanah dan bangunan tersebut belum dinilai oleh
penilai independen.
Seharusnya tanah tersebut dijual minimal seharga Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) pada saat itu. Tanah tersebut dijual dengan harga Rp100.000,00/m2.
Sementara itu NJOP tanah SHGB No. 11, 12 dan 13 adalah Rp128.000,00 per
m2, sehingga terdapat selisih Rp28.000,00/m
2. Selain itu harga penjualan kotor
SHGB No. 11,12 dan 13 adalah sebesar Rp7.392.800.000,00 juga masih di
bawah hasil penilaian BCG pada tanggal 2 November 1999 adalah sebesar
Rp7.614.000.000,00.
Kondisi di atas mengakibatkan terjadinya in-efisiensi secara langsung kepada
TL PT Bank Kosa (DL) dengan nilai perkiraan sebesar Rp2.069.984.000,00 dan
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 489/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 29 dari 40
secara tidak langsung kepada Negara karena akan mengurangi potensi
pengembalian BLBI kepada Pemerintah. Jumlah tersebut belum termasuk biaya-
biaya yang harus dikeluarkan seperti pajak dan komisi
Hal tersebut terjadi karena TL kurang bersikap tegas kepada Sdr. HS yang telah
membatalkan perjanjian ikatan dalam pembelian tanah.
Adapun perhitungan potensi kerugian, dengan menggunakan harga berdasarkan
NJOP adalah sebagai berikut:
Penjualan kotor SHGB 13 21.914 m2 Rp128.000,00 Rp2.804.992.000,00
Penjualan kotor SHGB 11 & 12 52.014 m2 Rp128.000,00 Rp6.657.792.000,00
Total penjualan kotor SHGB 13, 11, dan 112 Rp9.462.784.000,00Pembayaran kepada Lisa Megawati Rp1.750.000.000,00
Total penjualan kotor menggunakan harga NJOP Rp7.712.784.000,00
Realisasi penjualan kotor
21.914 m2 x 100.000,00 = Rp2.191.400.000,00
52.014 m2 x 100.000,00 = Rp5.201.400.000,00
LM = (Rp1.750.000.000,00) Rp5.642.800.000,00
Selisih Rp2.069.984.000,00
Tanggapan – Atas temuan tersebut TL PT Bank Kosa (DL) memberikan
tanggapan bahwa penjualan aset PT PSS berupa tiga buah sertifikat di desa
Jambangan Surabaya dapat dijelaskan sebagai berikut:
(1)
Tanah tersebut berupa sawah, letaknya +1 m2 di bawah jalan. Calon pembelisemuanya pengusaha real estate, memperhitungkan biaya yang tidak kecil
untuk menguruk, untuk dapat dibuat menjadi perumahan;
(2) Tanah tersebut belum clean & clear karena pada setiap sertifikat terdapat
milik orang lain mengaku belum dibebaskan, termasuk tanah milik desa.
Pemilik tanah ini tidak bersedia menjual tanahnya secara bersama-sama.
Sedang milik desa penjualannya memerlukan izin dari walikota;
(3)
Selain masalah yang disebut di atas, calon investor harus membayar ganti
rugi kepada para penggarap yang sejak krisis ekonomi menggarap tanah-
tanah tersebut. Kemudian, harga jual tanah tersebut dibawah harga
appraisal , ini terjadi karena perusahaan penilai tidak mempertimbangkan
lebih teliti masalah-masalah yang melekat di atas tanah-tanah tersebut.
Penilaian mereka lebih didasarkan pada NJOP dan informasi harga pasar
setempat secara umum yang yang tidak membedakan tanah matang/darat,
sawah atau rawa.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 490/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 30 dari 40
Mengenai ikut sertanya Sdr. HS sebagai saksi dalam penjualan aset-aset PT
PSS, bermula dari akta pengikatan akta jual-beli antara PT PSS, di mana Sdr.
HS mengungguli penawaran calon pembeli lain yang hanya menawar antara
Rp95.000,00 – Rp100.000,00 per meter, sementara Sdr. HS menawar
Rp110.000,00.
Ternyata langkah Sdr. HS tersebut merupakan jebakan kepada PT PSS agar
tanah tersebut jangan terjual, sampai gugatan Sdri. LM yang sedang dalam
proses di PN Malang terhadap Sdr. SC mendapat keputusan karena Sdr. HS
adalah rekan bisnis Sdri. LM.
Ironisnya setelah gugatan Sdri. LM diputus (menang) dan tercapai perdamaian
antara PT PSS dan Sdri. LM, tentang ganti rugi yang disepakati; ternyata akta
pengikatan jual beli antara PT PSS dan Sdr. HS tidak bisa dibatalkan oleh PT
PSS secara sepihak, karena dipihak yang salah, yakni tidak dapat membebaskan
tanah seluruhnya.
Sebagai jalan keluar disepakati, Sdr. HS bersedia ikut tanda tangan sebagai saksi
dalam akte penjualan tanah-tanah tersebut tanpa imbalan apapun, kecuali
menerima kembali uang panjar yang telah dibayar kepada PT PSS sebesar
Rp50.000.000,00. Ikut sertanya Sdr. HS sebagai saksi dalam jual beli asset PT
PSS, pun merupakan permintaan pembeli sebagai bukti bahwa Sdr. HS telah
melepaskan hak untuk membeli atas tanah-tanah tersebut.
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Kosa (DL)mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS sehubungan
dengan penjualan jaminan di bawah NJOP.
c) Temuan - Penjualan asset jaminan PT Persada Kalpataru Tama (PT PKT ) di
bawah ni lai apprai sals dengan ni lai perk ir aan sebesar Rp400.000.000,00
Pada tanggal 20 Mei 2002 telah dilakukan penjualan salah satu aset jaminan PT
PKT di desa Karah Surabaya yaitu SHGB No. 320. Penjualan dilakukan oleh
agen yaitu Sdri. Ziadatul Choiroh yang juga merupakan Direktur PT PKT. Hasil
penjualan aset/jaminan PT PKT adalah sebagai berikut:
SHGB 320, Luas Tanah 4.000 m2 dengan harga jual @Rp50.000,00 per m
2
Jumlah Hasil Penjualan Rp200.000.000,00Dikurangi Biaya-biaya:
(1)
Komisi 2,5% Rp 5.000.000,00
(2)
Pajak PPh Rp20.600.000,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 491/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 31 dari 40
(3) Biaya Notaris Rp 1.000.000,00
(4) Transport Dir. PT PKT Rp 5.250.000,00
Total biaya Rp 31.850.000,00
Penjualan bersih Rp168.150.000,00
Hasil penjualan tersebut telah disetor via Bank Mandiri pada tanggal 22 Mei
2002.
BPK-RI berkesimpulan bahwa hasil penjualan tersebut lebih rendah bila
dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh BCG pada tanggal 2
November 1999 yaitu Rp150.000,00/m
2
. atau akan menerima hasil perkiraan penjualan kotor sebesar Rp600.000.000,00 (4.000 m2 x Rp150.000,00).
Forum komunikasi Bank Dalam Likuidasi tanggal 8 Agustus 2000 menyebutkan
bahwa untuk harga jual aset harus diusahakan agar dapat mencapai setinggi-
tingginya, dengan patokan minimal senilai harga likuidasi ( forced sale value)
yang dinilai oleh perusahaan penilai (berdasarkan appraisal report ).
Kondisi di atas mengakibatkan terjadinya inefisiensi secara langsung kepada TL
PT Bank Kosa (DL) sebesar Rp400.000.000,00 (Rp600.000.000,00 –
Rp200.000.000,00) dan secara tidak langsung kepada negara terutama di dalam
pengembalian BLBI kepada Pemerintah. Jumlah tersebut belum termasuk biaya-
biaya yang dikeluarkan dalam rangka penjualan tanah tersebut, seperti
pembayaran pajak dan komisi.
Tanggapan - Atas masalah tersebut TL PT Bank Kosa (DL) memberikan
tanggapan bahwa ketika TL meninjau lokasi untuk memasarkan tanah tesebut,
ternyata di atas tanah itu telah berdiri beberapa bangunan yang telah selesai dan
sisanya sedang dalam pengerjaan. Kedatangan TL di lokasi mendapat rintangan
oleh beberapa orang yang sengaja didatangkan penyerobot tanah tersebut untuk
menakut-nakuti TL PT Bank Kosa (DL).
Rupanya Sdr. HS sedikit banyak mengetahui riwayat tanah tersebut, sehingga
dia menyatakan minatnya untuk membeli tanah tersebut di bawah harga pasar
dengan syarat TL bersedia memberi kuasa kepadanya untuk mengajukan
gugatan di pengadilan atas penyerobotan itu.
Dengan latar belakang seperti itu, TL setuju atas penawaran Sdr. HS sebesar
Rp200.000.000,00 serta surat kuasa menggugat di pengadilan. Ternyata gugatan
Sdr. HS ditolak baik di PTUN maupun di PTUN Tinggi Surabaya dan saat ini
sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI. Informasi terakhir yang
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 492/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 32 dari 40
diperoleh bahwa Mahkamah Agung RI akhirnya memenangkan permohonan
Kasasi Sdr. HS.
Kendati pada akhirnya Kasasi Sdr. HS dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI,
namun secara financial dia telah mengeluarkan lebih besar ketimbang membeli
tanah itu tanpa masalah yang pada saat itu harga tanah sekitar ±
Rp.100.000,00/m2 Biaya itu akan membengkak lagi untuk biaya pembebasannya
karena seluruh lahan tersebut sudah penuh dibangun dengan rumah termasuk
sebuah mesjid didalamnya.
Saran - BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Kosa (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS sehubungan
dengan penjualan jaminan di bawah nilai appraisal
2) Penjualan Aset
Sampai dengan tanggal 30 April 2005 penjualan aset (harta tetap dan barang
inventaris) yang dilakukan oleh TL adalah sebesar Rp2.614.124.000, dengan rincian
berikut:
dalam rupiah
PENJUALANJENIS
Nilai Buku
31-Okt-97 Langsung Lelang
Hasil
Penjualan
Tanah Bangunan 850.500.000 1.120.000.000 -
1.120.000.00
0
Mobil 922.549.682 1.002.500.000 212.000.000
1.214.500.00
0
Motor 17.339.686 15.350.000 - 15.350.000
Perlengkapan & Peralatan 260.849.860 115.024.000 - 115.024.000
Mesin-mesin &
Instalasi 280.023.503 141.890.000 7.360.000 149.250.000
Software 200.000.000 - - -
Total Hasil Penjualan 2.531.262.731 2.394.764.000 219.360.000
2.614.124.00
0
BPK-RI tidak menemukan permasalahan material yang perlu dilaporkan untuk
penjualan aset.b.
Pembayaran Kewajiban
Pembayaran yang telah dilakukan TL PT Bank Kosa (DL) baik kepada Pemerintah
maupun kepada pihak ketiga lainnya sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah
sebesar Rp99.410.146.101,00, dengan rincian sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 493/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 33 dari 40
dalam rupiah
No Kewajiban Pembayaran Saldo 30 Mei 2005
1 Nasabah Dana Pihak Ketiga 48.522.844.294 61.975.878
a.
Giro 1.617.108.026 18.603.250
b.
Tabungan 609.561.887 42.941.228
c.
Deposito 47.109.669.081 431.400
2 Bunga Nasabah DPK 545.851.292
3 Pemerintah 50.229.285.595 0
4 BI 0 154.523.041.327
5 Antar Bank Antar Aktiva 112.165.000 5.705.686.278
a.
BEPEDE 77.100.000 3.922.900.000 b.
IFI 35.065.000 1.782.786.278
Jumlah 99.410.146.181 160.290.703.483
Keterangan:
1) Pembayaran kepada DPK masih bersaldo sebesar Rp61.975.878,00 dan telah
dititipkan kepada Bank Mandiri kantor cabang Jakarta Plaza Mandiri Jl. Jend Gatot
Subroto Kav 36-38; dengan nama rekening “Bank Indonesia qq Nasabah Ex Bank
Dalam Likuidasi”, nomor rekening 0700004080201. Penitipan dana nasabah yang
belum diambil tersebut berdasarkan kepada Surat BI No.5/335/DPIP/IPSiP tanggal 6
Oktober 2003;
2) Pembayaran bunga sebesar Rp545.821.292,00 merupakan bunga deposito nasabah
PT Bank Kosa (DL);
3) Kewajiban kepada Pemerintah (saldo debet) sebesar Rp154.940.412.220,00 belum
pernah sama sekali dibayarkan oleh TL PT Bank Kosa (DL);
4)
Pembayaran kepada BEPEDE dan IFI dengan menggunaan dana sendiri PT Bank
Kosa (DL).
Terkait dengan hal ini, BPK-RI tidak menemukan permasalahan material yang perlu
dilaporkan untuk pembayaran kewajiban.
c. Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional oleh TL Bank Kosa sampai dengan tanggal 30 April 2005
adalah sebesar Rp24.139.079.239,00 dengan rincian sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 494/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 34 dari 40
dalam rupiah
No Keterangan Jumlah
1 Biaya Honorarium/Gaji 7.268.787.367,00
2 Biaya Umum 3.284.649.315,00
3 Biaya Penyelesaian Kredit 13.585.642.557,00
Jumlah 24.139.079.239,00
Sampai dengan tanggal 30 April 2005 TL PT Bank Kosa (DL) telah membayarkan
pesangon sebesar Rp545.474.600,00 dari total pesagon sebesar Rp778.610.000,00
sehingga masih terdapat sisa pesangon yang belum dibayarkan sebesar Rp233.136.156
(Rp778.610.000,00 - Rp545.474.600,00), dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
No NamaMasa Kerja
Total
Pesangon
Uang Muka
Pesangon
Sisa
Pesangon
1 Santo. S. 7 thn, 4 bln 345.001.110 288.477.000 56.524.110
2 Asrianty. P. 7 thn, 4 bln 263.564.446 205.220.000 58.344.446
3 Rosdiana 7 thn, 4 bln 111.600.000 34.872.600 76.727.400
4 Supardiyanto 7 thn, 4 bln 30.740.200 10.465.000 20.275.200
5 M. Zein Ihrom 7 thn, 1 bln 27.705.000 6.440.000 21.265.000
Jumlah 778.610.756 545.474.600 233.136.156
Temuan audit yang terkait penggunaan biaya operasional adalah sebagai berikut:1)
Temuan - Terdapat ketidakhematan dalam perj anji an kerja antara TL PT Bank
Kosa (DL ) dengan Sdr. M . Husnain i I skandar (Konsul tan Pajak) sebesar
Rp1.412.022.141,00
Perjanjian kerjasama ditandatangani pada tanggal 7 April 2005 antara Sdr. Santo
Silaban dan Sdri. Asrianty Purwantini selaku TL PT Bank Kosa (DL) dengan Sdr.
M. Husnaini Iskandar (MHI) selaku konsultan pajak. Perjanjian kerja ini meliputi
jasa pengurusan perpajakan terhadap kewajiban perpajakan PT Bank Kosa (DL)
untuk tahun pajak 1994 sampai dengan 2004 untuk segala jenis pajak yang terkait.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah terhitung mulai tanggal 1 April 2005
sampai dengan 5 Juni 2005.
Sebagai hasil dari pelaksanaan pekerjaan, TL PT Bank Kosa (DL) akan menerima
(Surat Ketetapan Pajak) SKP dan / surat bebas dari tagihan pajak apapun (tax
clearance) dari instansi pajak untuk masing-masing tahun pajak mulai 1994 sampai
dengan 2004.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 495/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 35 dari 40
Biaya pelaksanaan pekerjaan dan imbal jasa yang disepakatai terbagi dalam dua
kelompok yaitu:
a)
Untuk tahun pajak 1994 sampai dengan tahun pajak 1998 adalah sebesar
Rp725.956.822,00 all-inclusive, yang meliputi di dalamnya fee jasa pengurusan,
pembayaran pajak terhutang mulai tahun 1994 sampai dengan 1998, biaya
transportasi, dan biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan
tersebut;
b)
Untuk tahun pajak 1999 sampai dengan tahun pajak 2004 adalah sebesar
Rp686.065.319,00 all-inclusive, yang meliputi di dalamnya fee jasa pengurusan,
pembayaran pajak terhutang mulai tahun 1999 sampai dengan 2004, biaya
transportasi, dan biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan
tersebut;
c) Jumlah tersebut di atas belum termasuk pajak penghasilan yang masih harus
dibayarkan atas jasa yang diberikan sebesar 7,5%.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak beserta bukti-bukti
pendukungnya diketahui hal-hal sebagai berikut:
a)
Sampai dengan pemeriksaan, SKP dan/surat bebas dari tagihan pajak apapun
(tax clearance) yang dijanjikan oleh konsultan pajak di dalam kontrak belum
diterima oleh TL PT Bank Kosa (DL);
b)
Sampai dengan pemeriksaan BPK-RI belum memperoleh bukti setoran pajak
atas pembayaran pajak yang terhutang yang dibayarkan oleh konsultan pajak;
c) Biaya yang telah dibayarkan oleh TL PT Bank Kosa (DL) kepada konsultan
pajak adalah sebesar Rp1.412.022.141,00 yang terdiri dari;
(1)
Bukti kuitansi dan cek Bank Mandiri tanggal 1 April 2005 sebesar
Rp403.040.655,00;
(2)
Bukti kuintansi dan cek Bank Mandiri tanggal 1 April 2005 sebesar
Rp78.750.000,00;
(3) Bukti kuitansi dan cek Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2005 sebesar
Rp930.231.486,00;
d)
Dalam perjanjian kerja tersebut tidak di cover dengan jaminan yang memadaiyang diberikan oleh konsultan pajak untuk mengantisipasi apabila konsultan
pajak tidak dapat memberikan hasil seperti yang disebutkan di dalam perjanjian
kerja.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 496/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 36 dari 40
Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakhematan di dalam perjanjian kerja,
dengan nilai sebesar Rp1.412.022.141,00 yang dilakukan oleh TL PT Bank Kosa
(DL) karena tidak memperoleh hasil sebagaimana yang dituangkan di dalam kontrak
kerja. Hal ini tidak sesuai dengan SK DIR BI Nomor 32/53/KEP/DIR tentang Tata
Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Umum Pasal 45 yang
menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan wewenang untuk meminta bantuan
konsultan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) huruf f, TL wajib memperhatikan hal-hal, antara lain:
a)
Efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;
b) Keahlian tenaga konsultan;
c)
Kemampuan keuangan Bank Dalam Likuidasi untuk membayar jasa konsultan.
Kondisi di atas terjadi karena TL PT Bank Kosa (DL) tidak berhati-hati di dalam
melakukan kontrak kerja dengan konsultan pajak.
Tanggapan - Atas masalah tersebut TL PT Bank Kosa (DL) memberikan tanggapan
bahwa sewaktu PT Bank Kosa (DL) dilikuidasi, ternyata manajemen belum
menyelesaikan kewajiban pajak sejak tahun 1995. Hal ini diketahui dari belum
diterbitkannya surat keterangan lunas pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
yang bersangkutan. Padahal dokumen tersebut sangat penting dalam pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Kosa (DL) dalam waktu dekat.
TL PT Bank Kosa (DL) sudah beberapa kali mencoba untuk menyelesaikan masalah
perpajakan ini, bahkan pada tahun 2002 TL pernah diperiksa langsung oleh Kantor
Pajak terkait (berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN
35/WPJ.04/KP.0706/2002 tanggal 10 september 2002), tetapi tetap saja surat
keterangan lunas pajak tidak diperoleh, akhirnya TL menjajaki kerjasama dengan
dengan Konsultan Pajak MHI.
Disebabkan oleh adanya kendala tekhnis di KPP yang bersangkutan dan, mengingat
berkaitan dengan perhitungan 10 tahun fiscal, maka sampai saat ini SKP belum
selesai diproses, sehingga nilai pasti biaya pajak belum dapat diperoleh.
Untuk itu TL telah membuat addendum perjanjian kerjasama yang memuat:
a) Perpanjangan waktu kerjasama sampai dengan tanggal 10 September 2005;
b)
Apabila Nilai SKP ternyata lebih kecil atau lebih besar maka para pihak (TL PT
Bank Kosa (DL) dan Sdr. MHI) bersedia mengembalikan atau menambah
pembayaran yang telah atau belum diterima;
c)
Profesional fee yang besarnya Rp7.500.000,00 per tahun fiskal;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 497/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 37 dari 40
d) Success fee & operational cost sebesar 30 % dari SKP.SKPKB/SKPLB yang
akan diperoleh PT Bank Kosa (DL).
Diharapkan paling lambat akhir Agustus ini masalah perpajakan sudah dapat
terselesaikan.
Saran – BPK-RI menyarankan agar pembayaran kepada konsultan pajak yang telah
dibayar oleh TL PT Bank Kosa (DL) ditarik kembali mengingat adanya
ketidakpastian yang cukup tinggi atas penyelesaian yang akan dilakukan oleh
konsultan pajak.
2) Temuan - Tambahan operational cost (biaya operasional) dengan ni lai sebesar
Rp2.392.326.824,00 dalam penanganan perkara di PT Bank Kosa (DL ) belumdapat diyakin i kewajarannya
Dalam rangka melaksanakan penyelesaian penagihan kredit kepada para debitur, TL
PT Bank Kosa (DL) sebagian besar menggunakan jasa konsultan hukum. Adapun
biaya yang harus dikeluarkan oleh TL PT Bank Kosa (DL) di dalam kontrak
kerjasama yang dibuat dengan para konsultan hukum terdiri dari:
a)
Profesional fee, yang dilakukan dalam dua kali pembayaran di mana
pembayaran pertama dilakukan pada saat perjanjian kerjasama ditandatangani
dan pembayaran kedua dilakukan setelah gugatan tersebut disidangkan untuk
pertamakalinya di pengadilan negeri yang berwenang;
b)
Operational fee, yang pembayarannya dilakukan pada saat biaya tersebut
dibutuhkan untuk membiayai kasus tersebut di mana pembayaran pertama
dilakukan sebesar 10% pada saat perjanjian ditandatangani.
Perlu diketahui juga bahwa di dalam perjanjian kerjasama dengan konsultan
hukum terdapat dua jenis pembebanan operasional fee, yaitu;
(1) yang mencantumkan nilai perkiraan operational fee;
(2)
yang tidak mencantumkan nilai perkiraan operational fee, di mana akan
diajukan sesuai dengan kebutuhan dan akan dimintakan persetujuan terlebih
dahulu dengan TL PT Bank Kosa (DL).
c)
Success fee sebesar 5% sampai dengan10% dari hasil yang diperoleh setelah
penanganan kasus tersebut berhasil ditangani oleh konsultan hukum. Selain ituada juga yang mempergunakan sistem lump sum tanpa success fee.
Sebagai bukti telah dilakukan pembayaran atas penambahan operational cost , TL
PT Bank Kosa (DL) mengeluarkan kuitansi yang ditandatangani oleh konsultan
hukum. Dalam kwitansi pembayaran tersebut dijelaskan bahwa biaya tersebut
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 498/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 38 dari 40
digunakan untuk penambahan operational cost dalam menangani suatu
kasus/perkara.
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa tambahan biaya operational cost
tidak didukung dengan bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh konsultan
hukum. Hal ini dapat dilihat dari “Laporan Periodik Penanganan Debitur-debitur”
yang diberikan kepada TL PT Bank Kosa (DL). Sehingga sulit untuk memastikan
bahwa biaya tersebut memang dipergunakan sebagai operasional konsultan hukum
di dalam menangani suatu kasus/perkara. Selain itu tambahan operational cost yang
diberikan bisa melebihi jumlah biaya yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama
antara TL PT Bank Kosa (DL) dengan konsultan hukum.
Realisasi operasional cost yang telah dibayarkan oleh TL PT Bank Kosa (DL) yang
ditangani oleh dua pengacara berdasarkan catatan dan bukti pendukung adalah
sebesar Rp4.767.326.824,00, yang terdiri atas operasional cost berdasarkan kontrak
perjanjian sebesar Rp2.375.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp2.392.326.824,00
merupakan tambahan operasional cost yang tidak tercantum didalam kontrak atau
terdapat penambahan sebanyak 101% dari biaya operasional yang tercantum di
dalam kontrak.
Seharusnya TL PT Bank Kosa (DL) lebih bersikap conservative didalam membuat
kontrak kerjasama dengan konsultan hukum yaitu dengan menambahkan
klausul/membuat addendum yang menyebutkan atau menjelaskan bahwa apabila
konsultan hukum mengajukan tambahan operational cost kepada TL PT Bank Kosa
(DL), supaya membuat rincian biaya serta menyampaikan bukti pembayaran yangtelah dilakukan oleh konsultan hukum agar akuntabilitas dari pembayaran tambahan
biaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut mengakibatkan tambahan biaya operasional cost sebesar
Rp2.392.326.824,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung
dengan bukti-bukti yang memadai.
Hal tersebut terjadi karena TL PT Bank Kosa (DL) kurang tegas dalam menerapkan
perjanjian dengan konsultan hukum yang telah disepakati.
Tanggapan - Atas masalah tersebut TL PT Bank Kosa (DL) memberikan tanggapan
bahwa TL PT Bank Kosa (DL) sepenuhnya setuju pada pendapat pemeriksa bahwa
akuntabilitas atas operational cost yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian perkara agak sulit untuk diyakini kebenarannya. Namun hal tersebut terjadi atau
terpaksa dilakukan mengingat rumit dan kompleksnya sistem peradilan di negara
kita saat ini.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 499/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 39 dari 40
Namun yang pasti dari sisi TL, bahwa biaya-biaya tersebut dibayar kepada
konsultan hukum yang di sewa untuk menangani perkata itu.
Saran - Terkait dengan tambahan biaya operasional, BPK-RI menyarankan agar TL
mempertanggungjawabkan penambahan biaya operasional tersebut kepada RUPS
d.
Sisa Aset
Nilai realisasi sisa aset yang seharusnya menjadi bagian pemerintah untuk menutup sisa
kewajiban BDL per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar Rp35.931.092.719,00 dengan
rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
Keterangan Nilai Buku Nilai Realisasi
1. Kas 58.591.815,00 58.591.815,00
2. Antar Bank Aktiva 26.174.892.507,00 26.174.892.507,00
3. Kredit Yang Diberikan 119.655.448.900,00 9.638.438.397,00
4. Aktiva Tetap 672.063,00 59.170.000,00
5. Rupa-Rupa Aktiva 12.021.487.539,00 0,00
Jumlah 157.911.092.824,00 35.931.092.719,00
Keterangan:
1) Nilai buku merupakan nilai yang tercatat di dalam laporan keuangan unaudited per
tanggal 30 April 2005 setelah dikurangi dengan penyusutan;
2) Nilai realisasi ditentukan oleh TL PT Bank Kosa (DL) untuk posisi tanggal 30 April
2005;
3) Antar bank aktiva yang menjadi bagian Pemerintah untuk menutup sisa kewajiban
PT Bank Kosa (DL) per tanggal 30 April 2005 dengan rincian sebagai berikut:
dalam rupiah
No. Jenis Nama No.
Urut Penempatan Bank Deposito30-Apr-05
1 Deposito Mandiri 1170200012623 750.000.000
2 Deposito Mandiri 1170200054518 900.000.000
3 Deposito Mandiri 1170200090231 850.000.0004 Deposito Mandiri 1170202071015 1.000.000.000
5 Deposito Mandiri 1170202092433 1.000.000.000
6 Deposito Mandiri 1170202139358 1.000.000.000
7 Deposito Mandiri 1170202128989 1.000.000.000
8 Deposito Mandiri 1170202133765 2.000.000.000
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 500/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Kosagrha Semesta (DL) Halaman 40 dari 40
dalam rupiah
No. Jenis Nama No.
Urut Penempatan Bank Deposito30-Apr-05
9 Deposito Mandiri 1170202133757 3.000.000.000
10 Deposito Mandiri 1170203005996 1.250.000.000
11 Deposito Mandiri 1170203019070 1.000.000.000
12 Deposito Mandiri 1170298033614 1.400.000.000
13 Deposito Mandiri 1170204013023 3.000.000.000
14 Deposito Mandiri 1170204020499 1.500.000.000
15 Deposito Mandiri 1170204054266 1.000.000.000
16 Deposito Mandiri 1170204089403 1.000.000.00017 Deposito Mandiri 1170204099717 3.000.000.000
18 Rekening Giro Mandiri 117098007693 1.525.000.000
19 Rekening Giro I.F.I. - 0
20 Deposito SEAB (BDL) - 1.000.000.000
J U M L A H 27.175.000.000
4) Kredit yang diberikan yang merupakan sisa aset kredit yang menjadi bagian
pemerintah untuk menutup sisa kewajiban PT Bank Kosa (DL) per tanggal 30 April
2005 dengan nilai realisasi menurut TL PT Bank Kosa (DL) adalah sebesar
Rp9.638.438.397,00. Sisa aset kredit tersebut merupakan kredit yang belum dilunasi
oleh debitur.
5) Aktiva yang tersisa yang masih memiliki nilai adalah satu unit mobil Kijang dansisanya merupakan barang investaris kantor seperti, meja, kursi, lemari, lukisan,
mesin faksimili, komputer serta ATK.
Bila dibandingkan dengan kewajiban TL kepada BI sebesar Rp154.940.412.220, maka
kemampuan TL PT Bank Kosa (DL) untuk dapat menutupi kewajibannya adalah sebesar
23,19% (Rp35.931.092.719,00 : Rp154.940.412.220,00 x 100%) dari kewajiban kepada
BI (saldo debet). Nilai realisasi ini masih bisa berubah-ubah sesuai dengan keberhasilan
TL terutama di dalam pencairan/penagihan kredit.
Terkait dengan sisa aset, BPK-RI tidak menemukan permasalahan material yang perlu
dilaporkan.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 501/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR SINGKATAN
BDL : Bank Dalam Likuidasi
BG : Bilyet Giro
BI : Bank Indonesia
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank IndonesiaBPN : Badan Pertahanan Nasional
BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPR : Bank Perkreditan Rakyat
BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia
BRI : Bank Rakyat Indonesia
BS : Buying Suryadja
CAM : Citra Artha Mahesa
DPK : Dana Pihak Ketiga
HGB : Hak Guna Bangunan
KAP : Kantor Akuntan Publik
KCU : Kantor Cabang UtamaKPP : Kantor Pelayanan Pajak
L/C : Letter of Credit
LM : Lisa Megawati
MHI : M. Husnaini Iskandar
NAL : Neraca Akhir Likuidasi
NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
PPh : Pajak Penghasilan
PT ABW : Amcol Bumi Wisata
PT BCG : Bhinneka Consulting Group
PT PKT : Persada Kalpataru Tama
PT PSS : Penta Sekawan SentosaPTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara
RI : Republik Indonesia
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
SKP : Surat Ketetapan Pajak
SPI : Sistem Pengendalian Intern
TFK : Thien Kie Fong
TPK : Tindak Pidana Korupsi
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 502/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK MATARAM DHANARTA
(DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01.M/XII/02/2006
Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 503/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 4
2. Tujuan Pemeriksaan 4
3. Sasaran Pemeriksaan 4
4. Metodologi Pemeriksaan 4
5. Jangka Waktu Pemeriksaan 5
6. Obyek Pemeriksaan 5
BAB II GAMBARAN UMUM 6
1. Penetapan Status BDL 6
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi 6
3. Jumlah BLBI yang Diterima 7
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 7
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 7
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 7
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997) 8
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir
Likuidasi/NAL)
9
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005 10
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 12
1. Sistem Pengendalian Intern 12
a. Lingkungan Pengendalian 12
b. Pengendalian Pengamanan 12
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu 13
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 504/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
Halaman
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 13
a. Realisasi Pencairan Aset 13
b. Pembayaran Kewajiban 20
c. Biaya Operasional 20
d. Sisa Aset 21
DAFTAR SINGKATAN
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 505/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 1 dari 24
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK MATARAM DHANARTA (DALAM LIKUIDASI)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Mataram Dhanarta (Dalam
Likuidasi/DL).
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem Pengendalian Intern
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak dapat diandalkan, karena beberapa
hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara memadai.
Diantaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama menyulitkan
pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yangsecara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank Mataram Dhanarta (DL)
dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen
Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan
kinerja TL selama periode kerjanya.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI atas PT Bank Mataram Dhanarta (DL) di tahun 2000 adalah
pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan secara langsung
kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3.
Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset, baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya
operasional), sisa aset dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal yang berkaitan
dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 506/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 2 dari 24
a. Realisasi Pencairan Aset
Dari jumlah aset PT Bank Mataram Dhanarta (DL) per tanggal 31 Oktober 1997 sebesar
Rp121.798.526.246,00 telah direalisasi pencairan aset sampai dengan tanggal 30 April
2005 sebesar Rp25.636.217.792,50 terdiri dari penagihan kredit sebesar
Rp23.955.107.892,50 dan penjualan aset sebesar Rp1.681.109.900,00. Terkait hal ini,
kami menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1) Tanah dan bangunan atas jaminan kredit PT Nurina Nusantara Holiday T & T dijual
dibawah harga pasar dan tidak transparan;
2)
Discount atas pokok pinjaman kepada debitur tidak sesuai dengan ketentuan .
b.
Pembayaran Kewajiban
Dari nilai kewajiban BLBI sebesar Rp336.763.209.866,98 telah diselesaikan sebesar
Rp31.186.000.000,00 sehingga mempunyai sisa kewajiban BLBI sebesar
Rp305.577.209.866,98 Terkait hal ini, kami tidak menemukan adanya permasalahan.
c.
Biaya Operasional
Biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar
Rp12.476.104.638,51. Terkait dengan hal ini kami tidak menemukan permasalahan
yang cukup material.
d.
Sisa Aset
Nilai sisa aset per tanggal 30 April 2005 sesuai dengan Posisi Keuangan PT BankMataram Dhanarta (DL) (unaudited) sebesar Rp 8.526.990.713,57. Terkait hal ini, kami
menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1)
Kredit kepada pihak terkait PT Sadean Intramitra Corporation sebesar
Rp183.061.992.051,78 tidak ada angsuran;
2)
TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak menguasai bukti-bukti kepemilikan
terhadap tiga tanah jaminan kredit.
4. Saran BPK-RI
Atas pemeriksaan pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL), BPK–RI memberikan saran
kepada TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) sebagai berikut:
a.
TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan penjualan tanah
dan bangunan atas jaminan kredit PT Nurina Nusantara Holiday T & T yang dibawah
harga pasar dan tidak transparan serta pemberian discount atas pokok pinjaman kepada
debitur tidak sesuai dengan ketentuan;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 507/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 3 dari 24
b. TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait
sehubungan dengan kewajiban pihak terkait BDL dan apabila diperlukan dilakukan
melalui jalur hukum sehubungan dengan kredit kepada pihak terkait PT Sadean
Intramitra Corporation sebesar Rp183.061.992.051,78 tidak ada angsuran;
c.
Pemerintah dan BI segera mengambil langkah-langkah konkrit mengenai penyelesaian
tugas TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) termasuk kemungkinan mengambil alih aset
yang masih tersisa dalam rangka menyelesaikan kewajiban bank serta meminimalkan
kerugian negara sehubungan dengan tidak dikuasainya bukti-bukti kepemilikan
terhadap tiga tanah jaminan kredit oleh TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL).
Jakarta, Desember 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Audit
Haryanto Suwondo
NIP. 240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 508/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 4 dari 24
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL)
adalah sebagai berikut:
a.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2.
Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL)
adalah untuk memastikan dan mengetahui bahwa:
a.
Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan aset telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
b.
Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Mataram Dhanarta (DL)
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
c.
Sisa aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;d.
Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan
penjualan serta pembayaran kewajiban PT Bank Mataram Dhanarta (DL).
3.
Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL)
adalah:
a. Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan aset;
b.
Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset
tersebut termasuk pengembalian uang Negara (BLBI) kepada Pemerintah.
4.
Metodologi PemeriksaanMetodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a.
Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayaran
kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;
b.
Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 509/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 5 dari 24
c. Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan
aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
d.
Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan
aset dan pembayaran kewajiban;
e.
Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan atau
pejabat yang berkompeten.
5.
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 8 Juni 2005 sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.
6.
Obyek PemeriksaanPT Bank Mataram Dhanarta (DL)
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 510/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 6 dari 24
BAB II
GAMBARAN UMUM
1.
Penetapan Status BDL
PT Bank Mataram Dhanarta dicabut ijin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 535/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997 dan terhitung
ditetapkannya keputusan tersebut PT Bank Mataram Dhanarta (DL) wajib menutup seluruh
kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan usahanya. Pencabutan ijin
usaha dilakukan berdasarkan usulan BI Nomor 30/95/DIR/UPB3/Rhs tanggal 31 Oktober
1997.
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi
TL dibentuk berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham PT
Bank Mataram Dhanarta (DL) Nomor 40 tanggal 23 Desember 1997 yang dibuat oleh
Notaris Warda Sungkar Alurmei, S.H. dan SK BI Nomor 30/286/UPB3/ADB3/Rahasia
tanggal 18 November 1997 dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : H. Mohamad Moenadi Qosjim, SE,MM
Wakil Ketua : H Muhamad Ibrahim Ismail
Anggota : Poli Paulus Petrus, SH
Wowok Sutarso Widjenar, SE
Soeprapto, SHKomara Achmad Hidayat
Susunan TL mengalami beberapa kali perubahan, mulai dengan Akta Notaris Warda
Sungkar Alurmei, S.H. Nomor 9 tanggal 7 Agustus 1998 yang memberhentikan dengan
hormat H.M Ibrahim Ismail dan Komara Achmad Hidayat, dan terakhir melalui surat BI
Nomor 31/643/UPPB/Ad.P tanggal 25 September 1999 tentang penarikan Sdr. Wowok
Sutarso Widjenar, SE untuk dikembalikan ke PT Bank Duta. Sesuai RUPS tanggal 26
Oktober 1998 susunan TL sebagai berikut:
Ketua : H. Mohamad Moenadi Qosjim, SE,MM
Anggota : Poli Paulus Petrus, SH
Soeprapto, SH
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan (SK)
Direksi BI Nomor 32 /53/KEP/DIR, masa kerja TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) telah
berakhir tanggal 23 Desember 2002 dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Juni
2003. Namun karena kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum
dapat diselesaikan seluruhnya, maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 511/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 7 dari 24
Dengan demikian, keberadaan TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak sesuai dengan
ketentuan.
3.
Jumlah BLBI yang Diterima
Fasilitas BLBI yang diberikan kepada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) adalah sebagai
berikut:
dalam rupiah
Jenis BLBI Nilai
Saldo Debet 283.265.209.866,98
Dana Talangan Rupiah I 1.495.000.000,00
Dana Talangan Rupiah II 52.003.000.000,00
Jumlah 336.763.209.866,98
4.
Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
Tidak ada akta pengikatan secara notariil dan tidak ada jaminan yang diberikan sehubungan
dengan pemberian BLBI kepada PT Bank Mataram Dhanarta (DL).
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah
BLBI yang diberikan kepada PT. Bank Mataram Dhanarta (DL) telah dialihkan kepada
Pemerintah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI
dan akta cessie antara Direksi BI dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Dengan pengalihan tersebut, maka BLBI yang diberikan BI beralih menjadi hutang
Pemerintah kepada BI, dan sekaligus menjadi piutang Pemerintah cq. BPPN kepada PT
Bank Mataram Dhanarta (DL).
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005
Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh PT Bank Mataram Dhanarta (DL) sampai
dengan tanggal 30 April 2005, adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Jenis BLBI Jumlah
Kewajiban
Pembayaran Sisa
Saldo Debet
Dana Talangan Rupiah
283.265.209.866,98
53.498.000.000,00
0,00
31.186.000.000,00
283.265.209.866,98
22.312.000.000,00
Jumlah 336.763.209.866,98 31.186.000.000,00 305.577.209.866,98
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 512/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 8 dari 24
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah BLBI yang dibayar hanya mencapai sebesar
9,26 % dari total kewajiban BLBI.
7.
Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997)
Laporan keuangan Bank Mataram Dhanarta (DL) per tanggal penutupan (31 Oktober 1997)
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf & Rekan dengan
laporan Nomor R/075/06/98 pada tanggal 7 Maret 1998, sebagai berikut :
dalam rupiah
Uraian Nilai Buku
Nilai Realisasi
Tersedia untuk
Hutang yangdijamin
Nilai Realisasi
Tersedia untuk
Hutang yang TidakDijamin
AKTIVA
Aktiva Tersedia untuk Hutang yang Dijamin Penuh:
Pinjaman yang Diberikan 79.762.371.240 79.762.371.240
Dikurangi : Giro, Tabungan danDeposito (1.429.726.453) 78.332.644.787
Aktiva Tersedia untuk Hutang
yang Dijamin :
Kas dan Bank 19.729.707.107 19.729.707.107
Pendapatan yang Masih AkanDiterima 19.687.202.578 245.699.306
Biaya Dibayar Dimuka 221.078.632 -
Uang Muka Pajak 90.000.000 -
Aktiva Tetap 1.522.281.758 75.521.600
Aktiva Lain-lain 785.884.931 611.060.245
Jumlah Aktiva 121.798.526.246 98.994.633.045
PASIVA
Hutang yang Tidak Dijamin
Cerukan 279.536.639.710 279.536.639.710
Giro 1.019.056.577 1.019.056.577
Kewajiban Segera Lainnya 855.487.296 855.487.296
Tabungan 331.540.350 314.823.363
Deposito Berjangka 71.942.525.240 71.942.525.240
Sertifikat Deposito 22.767.269.774 22.767.269.774
Pinjaman yang Diterima 3.000.000.000 3.000.000.000
Biaya yang Masih Harus
Dibayar 8.348.562 1.919.000
Hutang Pajak 139.438.092 139.438.092
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 513/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 9 dari 24
dalam rupiah
Uraian Nilai Buku
Nilai Realisasi
Tersedia untuk
Hutang yang
dijamin
Nilai Realisasi
Tersedia untuk
Hutang yang Tidak
Dijamin
Pendapatan Diterima Dimuka 30.236.005 -
Kewajiban Lainnya 148.932.114 148.932.114
Jumlah 379.779.473.720 379.726.091.166
Hutang yang Dijamin Penuh
Giro 184.044.349 184.044.349
Tabungan 93.965.117 110.682.104Deposito Berjangka 1.135.000.000 1.135.000.000
Jumlah 1.413.009.466 1.429.726.453
Jumlah Pasiva 381.192.483.186
MODAL
Modal Dasar 10.000.000.000 10.000.000.000
Akumulasi Rugi (269.393.956.940) (290.731.458.121)
Modal Bersih (259.393.956.940) (280.731.458.121)
Jumlah Pasiva 121.798.526.246 98.994.633.045
8.
Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Likuidasi (Neraca Akhir Likuidasi / NAL)
NAL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) per tanggal 23 Juni 2003 yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto Amir Jusuf dan Mawar dengan laporan Nomor
R/005/01/05 tanggal 21 November 2003 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Uraian Nilai Buku
Estimasi Nilai Realisasi
(Tidak Diaudit)
AKTIVA
Kas dan Bank
Kas 1.313.528,00 1.313.528,00
Giro 587.439.950,00 587.439.950,00
Deposito 8.440.000.000,00 8.440.000.000,00
Tabungan - -Jumlah 9.028.753.478,00 9.028.753.478,00
Pinjaman yang Diberikan 587.266.628,00 55.714.413,00
Pendapatan yang Masih Akan
Diterima - -
Biaya Dibayar Dimuka 39.600.000,00 47.612.604,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 514/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 10 dari 24
dalam rupiah
Uraian Nilai Buku
Estimasi Nilai Realisasi
(Tidak Diaudit)
Aktiva Tetap 5,00 5,00
Aktiva Lain-Lain 65.159.550,00 12.000.000,00
JUMLAH AKTIVA 9.720.779.661,00 9.144.080.500,00
KEWAJIBAN
Pinjaman dari Bank Indonesia
Cerukan 283.265.209.867,00 283.265.209.867,00
Dana Talangan 22.312.000.000,00 22.312.000.000,00Pinjaman yang Diterima - -
Jumlah 305.577.209.867,00 305.577.209.867,00
Giro
Pihak Punya Hubungan Istimewa 55.714.413,00 55.714.413,00
Pihak Ketiga 2.630.316,00 2.630.316,00
Jumlah 58.344.729,00 58.344.729,00
Kewajiban Segera Lainnya 680.306.311,00 518.075.187,00
Tabungan 19.294.150,00 19.684.158,00
Deposito
Deposito Berjangka 35.675.000.000,00 35.675.000.000,00
Sertifikat Deposito 4.525.000.000,00 4.525.000.000,00
Jumlah 40.200.000.000,00 40.200.000.000,00
Kewajiban Lain-Lain - -
JUMLAH KEWAJIBAN 346.535.155.057,00 346.373.313.941,00
AKTIVA BERSIH (DEFISIT)
DALAM LIKUIDASI (336.814.375.396,00) (337.229.233.441,00)
Sampai dengan tanggal 30 April 2005 NAL per tanggal 23 Juni 2003 tersebut belum
disetujui oleh BI. Hal ini disebabkan TL belum melakukan koreksi nilai realisasi atas nama
debitur PT Kapitaguna International Money Changer dan PT Nurina Nusantara Holyday
Tour & Travel dengan mendasarkan hasil penilaian ulang terhadap agunan tersebut.
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005
Posisi Keuangan Bank per tanggal 30 April 2005 (unaudited ) adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 515/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 11 dari 24
dalam rupiah
Uraian Nilai Buku
AKTIVA
Kas 2.126.676,00
Aktiva Antar Bank
Giro 339.472.631,07
Tabungan -
Deposito 7.440.000.000,00
Akumulasi Penyusutan -
Kredit yang Diberikan 272.725.743.823,00
Cadangan Penghapusan Kredit (272.138.477.194,50)Aktiva Tetap 720.143.342,00
Akumulasi Penyusutan (720.143.337,00)
Rupa-Rupa Aktiva 158.124.773,00
Jumlah 8.526.990.713,57
PASIVA
Dana Pihak Ketiga
Giro
Pihak Terkait 55.714.413,00
Bukan Pihak Terkait -
Tabungan
Pihak Terkait 9.343.107,11
Bukan Pihak Terkait 390.007,00
Deposito
Pihak Terkait -
Bukan Pihak Terkait 4.525.000.000,00
Kewajiban Segera Lainnya 15.052.000,00
Antar Bank Pasiva
Giro -
Tabungan -
Deposito 35.675.000.000,00
Kewajiban kepada Pemerintah 305.577.209.866,98
Kewajiban kepada Bank Indonesia -
Rupa-Rupa Pasiva 415.692.909,03Modal 10.000.000.000,00
Laba/Rugi Ditahan 3.257.632.201,24
Laba/Rugi Tahun Lalu (350.749.965.394,68)
Laba/Rugi Tahun Berjalan (254.078.396,11)
Jumlah 8.526.990.713,57
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 516/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 12 dari 24
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1.
Sistem Pengendalian Intern
Dari pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian
dan pengendalian pengamanan termasuk monitoring menunjukkan masih adanya kelemahan
dalam sistem pengendalian intern. Hal ini nampak dalam uraian sebagai berikut:
a.
Lingkungan Pengendalian
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan
pengendalian pada PT Bank Mataram Dhanarta (DL) tidak dapat diandalkan, karena
setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, pada akhir masa tugasnya TL nantinya bertanggung
jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari, TL juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang
pada umumnya terkait dengan pemegang saham umum, antara lain dengan meminta
tambahan jaminan terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori
macet.
Selain itu, secara substansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PTBank Mataram Dhanarta (DL) , mengingat pada umumnya nilai kewajibannya kepada
Pemerintah berupa saldo debet dan dana talangan rupiah lebih besar dari harta yang ada.
Di samping itu, saat ini PT Bank Mataram Dhanarta (DL) juga sedang menghadapi
tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki piutang pada PT Bank Mataram Dhanarta
(DL), tetapi atas simpanan tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan
PT Bank Mataram Dhanarta (DL). Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah
milik pemegang saham utama, tetapi dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah,
maka Pemerintah merupakan pihak yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada.
Dengan kondisi ini, TL kurang memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya
sudah menjadi bagian keuangan negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih
diarahkan terhadap kepentingan negara. Dalam kenyataannya pemegang saham utama
masih besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapatmengakibatkan tidak maksimalnya pengembalian harta BDL kepada Negara.
b. Pengendalian Pengamanan
Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi PT Bank
Mataram Dhanarta (DL), baik itu BI maupun Departemen Keuangan. Selama ini pihak
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 517/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 13 dari 24
BI hanya memantau posisi aset dan kewajiban serta setoran kepada Negara dari PT
Bank Mataram Dhanarta (DL).
Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang
memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan
pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada Pemerintah.
Untuk kegiatan pencairan aset di BDL, selain kegiatan pencairan aset bank dan jaminan
yang diambil alih, juga terdapat pencairan aset milik pemegang saham, baik yang
diserahkan oleh pihak terkait dengan pemegang saham maupun aset yang berhasil disita
dari pemegang saham. Atas aset tersebut oleh TL dilakukan penyitaan dan dilakukan
penjualan proses lelang pengadilan.
Pengurusan aset milik pemegang saham yang diambil alih tersebut dilakukan dengan
menggunakan jasa konsultan hukum.
Selain ketidakjelasan tentang pihak yang menjdi pengawas PT Bank Mataram Dhanarta
(DL), juga terdapat ketidakjelasan mengenai masa kerja TL PT Bank Mataram Dhanarta
(DL). Sesuai dengan ketentuan yang ada, masa kerja TL BDL pada umumnya adalah
selam lima tahun sejak terbentuknya TL ditambah dengan enam bulan. Pada akhir masa
tugas TL harus menyusun NAL yang akan dimintakan persetujuan ke BI sebagai dasar
RUPS dalam rangka pebubaran TL. Tetapi sampai dengan lima tahun masa kerja TL
dan telah disusun NAL ternyata belum ada persetujuan dari BI mengenai pelaksanaan
RUPS dan sampai dengan akhir pemeriksaan belum ada kejelasan mengenai status TL
walaupun masa kerja TL telah berakhir.Berdasarkan monitoring atas pelaksanaan pemeriksaan pada PT Bank Mataram
Dhanarta (DL) diketahui bahwa selama ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP
adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan
untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan PT
Bank Mataram Dhanarta (DL).
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3.
Temuan-Temuan Pemeriksaan
a. Realisasi Pencairan Aset
1)
Penagihan Kredit
Realisasi penagihan kredit yang berhasil dilakukan oleh TL selama periode tanggal
31 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 30 April 2005 berjumlah
Rp23.955.107.892,50 dengan rincian sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 518/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 14 dari 24
dalam rupiah
URAIAN Jumlah yang Diterima
Kas Tunai
Pihak Terkait 3.912.080.946,00
Pihak Tidak Terkait 16.123.680.496,75
Jumlah 20.035.761.442,75
Offset
Pihak Terkait 0,00
Pihak Tidak Terkait 1.419.719.004,75
Jumlah 1.419.719.004,75
Discount
Pihak Terkait 0,00
Pihak Tidak Terkait 2.499.627.445,00
Jumlah 2.499.627.445,00
Total Terkait dan Tidak Terkait 23.955.107.892,50
Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit ditemukan hal-hal sebagai berikut:
a) Temuan - Tanah dan Bangunan atas Jaminan Kredit PT Nuri na Nusantara
Holiday T & T Di jual D i bawah Harga Pasar dan Ti dak Tr ansparan
PT Nurina Nusantara Holyday Tour & Travel merupakan debitur Bank
Mataram Dhanarta (DL) dengan kewajiban per tanggal 31 Oktober 1997
sebesar Rp1.304.099.475,00. Jaminan atas kredit tersebut berupa tanah dan
bangunan yang terletak di Komplek BPPB Selakopi Blok M/1 Rt.003/05, Desa
Pasir Mulya Kecamatan Ciomas Bogor, seluas 1435m2 dengan bukti
kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2855 dan pengikatan
jaminan berdasarkan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 19 dari
notaris Stella M. Nilai jaminan atas tanah dan bangunan tersebut sebesar
Rp1.400.000.000,00.
Permasalahan atas Penjualan tanah dan Bangunan tersebut adalah sebagai
berikut:
(1) Harga penjualan tanah dan bangunan tersebut di bawah nilai pasar
dan hanya senilai tanahnya saja
Tanah dan bangunan tersebut merupakan jaminan debitur PT Nurina
Nusantara Holyday T&T dengan baki debet sebesar Rp1.304.099.475,00
dan telah terjual dengan harga sebesar Rp250.000.000,00 (sebesar nilai
tanah saja) pada tanggal 25 Februari 2004.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 519/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 15 dari 24
Harga penjualan tersebut di bawah harga pasar menurut appraisal
independen. Harga menurut appraisal independen terakhir PT Amandamai
Arthamitra Jasa Penilai (AAJ Penilai) tanggal 3 Juli 2002 nilai pasar untuk
tanah dan bangunan tersebut adalah sebesar Rp1.078.200.000,00, dengan
rincian nilai tanah sebesar Rp.363.200.000,00, nilai bangunan sebesar
Rp.644.800.000,00, dan sarana pelengkap sebesar Rp70.200.000,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim BPK-RI pada
tanggal 4 Juli 2005 ke lokasi tanah dan bangunan tersebut, dapat dilihat
bahwa tanah dan bangunan masih dalam kondisi yang baik sesuai dengan
gambar yang ada dalam appraisal independen terakhir yang dilakukan pada
tanggal 21 Juni 2002.
Pembeli dari aset tersebut belum diketahui karena pihak TL hanya
berhubungan dengan Pengacara, dalam hal ini akta jual beli berada di
Pengacara. Permintaan dokumen atas iklan dan akta jual beli tanah tersebut
telah dilakukan oleh Tim BPK RI, namun sampai dengan pemeriksaan
berakhir dokumen tersebut belum diperoleh.
Saldo kewajiban pokok setelah penjualan tersebut berjumlah
Rp1.105.104.025,00 dan tidak didukung oleh jaminan. Perhitungan saldo
kewajiban pokok adalah sebagai berikut:
Saldo Kewajiban Debitur Rp1.304.099.475,00
Penjualan Aset 03 Maret 04 Rp 250.000.000,00
Fee Pengacara dan Biaya Rp 51.004.550,00
Jumlah Rp 198.995.450,00
Saldo Kewajiban Pokok Rp1.105.104.025,00
(2)
Penjualan Tanah dan Bangunan atas jaminan debitur PT Nurina
Nusantara Holyday T & T tidak dilakukan secara transparan
Atas tanah dan bangunan tersebut telah empat kali dilakukan lelang namun
tidak terjual yaitu pada tanggal 16 September 1999 oleh Balai Lelang PT
Jasa Tata Artha Gemilang, tanggal 26 April dan 28 November 2000 oleh
Balai Lelang PT Pasific Property Citra dan lelang terakhir pada tanggal 5Maret 2003 oleh Balai Lelang PT Batavia. Pada lelang terakhir tersebut,
berdasarkan risalah lelang Nomor 110/2003 tanggal 5 Juni 2003, aset tidak
terjual karena tidak ada yang berminat.
TL meminta Pengacara Sonie Sudarsono, SH untuk menawarkan dan
mencarikan calon pembeli. Dalam surat Pengacara Sonie Sudarsono, SH
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 520/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 16 dari 24
dengan Nomor 015/SRT/LAP/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 kepada TL
PT Bank Mataram Dhanarta (DL), pihak pengacara melaporkan telah
mendapat calon pembeli yang menawar tanah dan bangunan tersebut
sebesar Rp250.000.000,00.
Atas Memo Intern tanggal 11 Februari 2004 dari staf pendukung TL kepada
TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) mengenai rencana penjualan aset
jaminan debitur PT Nurina T&T di Ciomas Bogor, TL PT Bank Mataram
Dhanarta (DL) memberikan persetujuan pada tanggal 16 Februari 2004
untuk melakukan penjualan secara langsung tanpa melalui lelang, dan
penjualan langsung dilakukan oleh pemilik dan hasilnya disetor kepada TL.
Penjualan tanah dan bangunan tersebut selanjutnya dilakukan oleh Kantor
Pengacara Sonie Sudarsono, SH & Partners berdasarkan surat kuasa dari
TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) Nomor 012/TL/BMD/NDB/II/04
tanggal 16 Februari 2004. Dalam surat kuasa tersebut disebutkan bahwa TL
PT Bank Mataram Dhanarta (DL) memberi kuasa kepada Pengacara Sonie
Sudarsono, SH untuk melakukan penjualan/memasarkan tanah dan
bangunan diatasnya atas nama PT Nurina Nusantara T & T. Zoelkarnaen.
Selain itu TL juga memberi kuasa terhadap pengacara tersebut untuk
melakukan perikatan-perikatan, memberikan keterangan baik lisan maupun
tulisan.
Persetujuan terhadap harga penjualan tanah dan bangunan tersebut
dilakukan TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) melalui surat Nomor013/TL/BMD/NDB/II/04 tanggal 16 Februari 2004. Dalam surat tersebut
antara lain disebutkan bahwa harga penjualan aset adalah sebesar
Rp250.000.000,00 (net).
(3) Penilaian dari appraisal independen yang digunakan sebagai dasar
penjualan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penilaian terhadap tanah dan bangunan tersebut dilakukan oleh appraisal
independen sebanyak dua kali, yaitu:
dalam rupiah
PT Delta Penilindo
(18 Juni 1999)
PT AAJ Penilai
(3 Juli 2002)Nilai Pasar Nilai Likuidasi Nilai Pasar Nilai Likuidasi
Tanah 287.000.000 229.600.000 363.200.000 -
Bangunan 952.000.000 761.600.000 644.800.000 -
Sarana
Pelengkap
- - 70.200.000 -
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 521/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 17 dari 24
PT Delta Penilindo
(18 Juni 1999)
PT AAJ Penilai
(3 Juli 2002)
Nilai Pasar Nilai Likuidasi Nilai Pasar Nilai Likuidasi
Jumlah 1.239.000.000 991.200.000 1.078.200.000 680.000.000
Penjualan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2004 dengan mendasarkan
penilaian terakhir dari appraisal independen tanggal 21 Juni 2002 dari PT
AAJ Penilai.
Nilai appraisal yang telah lebih dari enam bulan tidak menggambarkan
nilai pasar yang terkini sehingga harga pasar yang dipakai sebagai dasar
penjualan tidak relevan lagi untuk digunakanHal tersebut tidak sesuai dengan :
(a) Surat Keputusan (SK) Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14
Mei 1999 Pasal 20 yang menyebutkan bahwa ”sejak terbentuknya Tim
Likuidasi, tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari Pengurus
Bank kepada Tim Likuidasi”. Selain itu pada Pasal 22 ayat (1)
disebutkan bahwa ”Tim Likuidasi wajib melaksanakan tugasnya secara
efisien dan efektif sehingga dapat menyelesaikan Likuidasi Bank dalam
waktu singkat”.
(b) Pedoman Pelaksanaan Kerja TL yang antara lain menyatakan bahwa:
•
Untuk menentukan harga jual aset perlu dilakukan penilaian(appraisal) oleh perusahaan appraisal independen.
• Harga jual aset harus diusahakan agar dapat mencapai harga
setinggi-tingginya dengan patokan minimal seharga likuidasi
(forced sale value) yang dinilai oleh appraisal .
• Apabila harga penawaran lebih rendah dari harga likuidasi. agar
penjualan dapat lebih dipertanggungjawabkan maka diperlukan
legal opinion atau catatan dari TL.
Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan
penerimaan dari penjualan tanah dan bangunan tersebut tidak optimal,
selain itu sisa kewajiban PT Nurina Nusantara Holyday T&T sebesar
Rp1.105.104.025,00 tidak didukung dengan jaminan.
Tanggapan –Atas permasalahan tersebut TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL)
memberi tanggapan sebagai berikut:
(1) Nasabah telah diberi kesempatan untuk menjual sendiri, namun yang
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 522/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 18 dari 24
bersangkutan juga tidak mendapat pembeli, walaupun telah diiklankan di
surat kabar. Di samping itu pemilik sudah tidak sanggup memelihara rumah
yang kondisinya sudah semakin rusak, di mana AC dan kusen pintu/jendela
sudah tidak ada sebagian, halaman dan kolam renang sudah rusak;
(2) Upaya yang telah dilakukan TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) dengan
empat kali penawaran lelang melalui kantor lelang di tahun 1999 hingga
tahun 2003;
(3)
Sebelum pelaksanaan lelang yang keempat, Balai Lelang Batavia
melakukan on the spot ke lokasi untuk memperkirakan harga jual obyek
lelang yang dimaksud, yaitu sebesar Rp350.000.000,00 dan nilai likuidasi
sebesar Rp250.000.000,00.
Saran – BPK–RI menyarankan agar TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
ketentuan kepada RUPS sehubungan dengan penjualan tanah dan bangunan atas
jaminan kredit PT Nurina Nusantara Holiday T & T yang dibawah harga pasar.
b)
Temuan - Discount atas Pokok Pinjaman Kepada Debitur Tidak Sesuai
dengan Ketentuan
Dari data discount /potongan terhadap pokok pinjaman debitur tidak terkait yang
diberikan oleh TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL), terdapat discount yang
melebihi 25% dari pokok pinjaman sebesar Rp4.221.995.696,00 dengan rincian
sebagai berikut:
dalam rupiah
No Debitur Baki debetPenerimaan
Kas Diskon Riil Diskon Max Selisih
1 2 3 4 5 6 7 (5-6)
1 Desi A Tinangon 78.257.185,00 50.400.000,00 27.857.185,00 19,564,296.25 8,292,888.75
2 CV Surya Prima Arta 347.282.409,00 215.000.000,00 132.282.409,00 86,820,602.25 45,461,806.75
3 Syarifah Hanum 25.000.000,00 7.300.000,00 17.700.000,00 6,250,000.00 11,450,000.00
4 PT Palem Jaya Ariatne 1.005.902.326,00 704.131.650,00 301.770.676,00 251,475,581.50 50,295,094.50
5 PT Binabtg Priangan 5.712.523.253,00 4.168.475.216,00 1.544.048.037,00 1,428,130,813.25 115,917,223.75
6 CV Bali Diving S 2.895.669.383,00 1.835.694.470,00 1.059.974.913,00 723,917,345.75 336,057,567.25
7 PT Bedugul Bali WL 1.500.000.000,00 1.035.000.000,00 465.000.000,00 375,000,000.00 90,000,000.00
8 Sandra P Lolong 1.908.604.499,00 1.250.000.000,00 658.604.499,00 477,151,124.75 181,453,374.25
9 PT Hani Dasa Usaha 34.757.977,00 20.000.000,00 14.757.977,00 8,689,494.25 6,068,482.75
Jumlah 13.507.997.032,00 9.286.001.336,00 4.221.995.696,00 3,376,999,258.00 844,996,438.00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 523/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 19 dari 24
Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kerja TL tanggal 22
September 2000 yang menetapkan bahwa maksimum discount yang diberikan
kepada debitur adalah sebesar 25% dari pokok pinjaman.
Hal tersebut mengakibatkan penerimaan TL PT Bank Mataram (DL) menjadi
kurang optimal sebesar Rp844,996,438,00.
Kondisi tersebut disebabkan TL beranggapan bahwa peluang atas setiap
pembayaran yang dilakukan oleh debitur harus dimanfaatkan mengingat tidak
semua debitur bersifat kooperatif.
Tanggapan – Atas permasalahan tersebut, TL PT Bank Mataram Dhanarta
(DL) memberikan tanggapan sebagai berikut:
Kebijakan TL untuk pemberian discount pada debitur ditempuh dengan
pertimbangan memanfaatkan peluang yang ada dan mengelola hasil setoran dari
debitur dengan optimal.
Tidak semua debitur bersifat kooperatif sehingga jika komitmen debitur untuk
membayar tidak diakomodir maka peluang tersebut akan hilang. Dana hasil
pembayaran dari debitur tersebut dikelola oleh TL dengan cara ditempatkan
pada deposito. Bunga deposito diperhitungkan sebagai penambah pembayaran
dari debitur.
Saran – BPK–RI menyarankan agar TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuankepada RUPS sehubungan dengan pemberian discount atas pokok pinjaman kepada
debitur yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2)
Penjualan Aset
Realisasi penjualan aset berupa Harta Tetap dan Inventaris sampai dengan tanggal
30 April 2005 adalah sebesar Rp1.681.109.900,000,00, yang terdiri dari:
dalam rupiah
No Uraian Nilai Buku Hasil Pencairan
1 Bangunan dan Renovasi Gedung 1.262.925.899,00 1.440.900.000,00
2 Mesin dan Inventaris Kantor 25.743.748,00 16.205.000,00
3 Komputer dan System 102.009.289,00 73.462.553,00
4 Painting 6.100.000,00 -
5 Kendaraan Bermotor 24.909.359,00 36.200.000,00
6 Inventaris dan Peralatan Kantor 12.943.787,00 9.266.056,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 524/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 20 dari 24
No Uraian Nilai Buku Hasil Pencairan
7 Inventaris Lainnya 15.980.755,00 10.094.066,00
8 Furniture 71.668.918,00 94.982.225,00
Jumlah 1.522.281.755,00 1.681.109.900,00
Dari hasil pemeriksaan terhadap penjualan aset tidak ditemukan permasalahan.
b.
Pembayaran Kewajiban
Dari jumlah kewajiban sebesar Rp434.481.798.388,12 sampai dengan tanggal 30 April
2005 TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) telah melunasi sebesar
Rp88.626.559.535,14. Termasuk dalam jumlah tersebut Dana Talangan Rupiah yangditerima TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) sebesar Rp53.498.000.000,00 yang baru
dilunasi sebesar Rp31.186.000.000,00. Rincian realisasi penyelesaian kewajiban
tersebut adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
No JENIS KEWAJIBANNilai
Kewajiban
Realisasi
Penyelesaian
1 Dana Pihak Ketiga
Giro 1.203.100.926,00 1.144.756.098,00
Deposito 95.844.795.014,00 55.644.795.014,00
Tabungan 425.505.467,00 405.821.309,00
2 Kewajiban Kepada Pemerintah
BLBI/Saldo Debet 283.265.209.866,98 0,00
Dana Talangan 53.498.000.000,00 31.186.000.000,00
3 Kewajiban Lainnya 245.187.114,14 245.187.114,14
JUMLAH 434.481.798.388,12 88.626.559.535,14
Terkait dengan pembayaran kewajiban ini, kami tidak menemukan permasalahan yang
cukup material.
c.
Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh TL sampai dengan tanggal 30 April
2005 berjumlah Rp12.476.104.638,51 dengan rincian sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 525/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 21 dari 24
dalam rupiah
No Jenis Biaya Nilai
1 Biaya Honor dan Gaji 9.637.233.891,00
2 Biaya Umum 534.095.055,00
3 Biaya Penyelesaian Kredit 802.511.709,52
4 Biaya Operasional Lainnya 1.502.263.982,99
Jumlah 12.476.104.638,51
Terkait dengan realisasi biaya operasional ini, kami tidak menemukan permasalahan
yang cukup material.
d. Sisa Aset
Berdasarkan posisi keuangan per tanggal 30 April 2005 (unaudited), nilai buku sisa aset
PT Bank Mataram Dhanarta (DL) sebesar Rp8.526.990.713,57 dengan rincian sebagai
berikut:
dalam rupiah
Uraian Nilai Buku
Kas TL 2.126.676,00
Giro Bank 339.472.631,07
Deposito 7.440.000.000,00
Jumlah 7.781.599.307,07
Kredit yang diberikan 272.725.743.823,00
Cadangan Penghapusan Kredit (272.138.477.194,50)
Jumlah 587.266.628.50
Aktiva Tetap 720.143.342,00
Akumulasi Penyusutan (720.143.337,00)
Jumlah 5,00
Rupa-Rupa Aktiva 158.124.773,00
Jumlah 8.526.990.713,57
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 526/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 22 dari 24
Bila dibandingkan dengan dana talangan dan saldo debet yang belum dilunasi sebesar
Rp305.577.209.866,98 maka potensi pengembaliannya sebesar 2,79% dari nilai buku
sisa asetnya.
Dari hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan sebagai berikut:
1)
Temuan - Kredit kepada Pihak Terkai t PT Sadean Intramitr a Corporation Group
Sebesar Rp183.061.992.051,78 Tidak Ada Angsuran
Pokok pinjaman yang diberikan kepada pihak terkait PT Sadean Intra Mitra
Corporation (PT SIMC) per tanggal 31 Oktober 1997 adalah sebesar
Rp183.061.992.051,78, yang terdiri dari kredit kepada PT SIMC sebesar
Rp176.780.109.235,78 dan kredit kepada pihak terkait PT SIMC yaitu PT BhumiMerapi Eratama sebesar Rp6.281.882.817,00. Kredit tersebut sampai dengan
tanggal 30 April 2005 belum ada pembayaran.
Jaminan kredit PT SIMC kepada Bank Mataram Dhanarta (DL) adalah sebagai
berikut:
a)
Hak pengelolaan Mataram Plaza Malang (perjanjian pelimpahan hak
pengelolaan Nomor 119 tanggal 21 Desember 1994) selama 20 tahun terhitung
mulai saat dapat dioperasikan untuk umum berdasar Surat Perjanjian Pemda
Nomor 644.4/02/420.112/1992 PT Nomor 101/K/MJC/1992;
b) Hak pengelolaan Sarinah Plaza Malang dan 23 ruko (perjanjian pelimpahan hak
pengelolaan Nomor 120 tanggal 21 Desember 1994) selama 15 tahun terhitung
sejak selesainya pembangunan berdasar Perjanjian Nomor 176
a/DIRUT/E/XI/90;
c)
Hak pengelolaan Lantai 2 Gedung Sarinah Jakarta (perjanjian pelimpahan hak
pengelolaan Nomor 121 tanggal 19 Desember 1994).
Atas jaminan tersebut belum ada yang dapat dijual karena bukti-bukti kepemilikan
masih dikuasai oleh PT SIMC. Sedangkan untuk PT Bhumi Merapi Eratama tidak
di dukung dengan jaminan kredit
TL Bank Mataram Dhanarta (DL) telah melakukan usaha penagihan dengan cara
melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak PT SIMC pada tanggal 13 Juli
1998, 21 September 1998, dan 5 Oktober 1998, serta selama tahun 2000 TL telah
mengirim 9 surat panggilan kepada PT SIMC namun tidak berhasil.
Berdasarkan data yang ada, PT SIMC masih beroperasi sehingga seharusnya PT
SIMC mengangsur atau melunasi kredit yang diterima dari PT Bank Mataram
Dhanarta (DL). Hal ini disebabkan tidak adanya itikad baik dari PT SIMC untuk
mengangsur kredit yang diterimanya.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 527/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 23 dari 24
Dengan tidak adanya pelunasan dari kredit yang diberikan kepada pihak terkait
yang nilainya cukup material dan tidak adanya jaminan yang memadai sebagai
pelunasan kredit, mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara sebesar
Rp183.061.992.051,78.
Tanggapan - TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) menanggapi bahwa terhadap
debitur tersebut telah dilakukan berulang kali penagihan tapi tidak berhasil. TL
berupaya mempailitkan PT SIMC melalui Kantor Pengacara pada bulan November
2003 dan telah melaporkan ke BI. Upaya TL untuk mempailitkan tersebut tidak
dilanjutkan mengingat biaya yang besar.
Terkait dengan permasalahan tersebut, Tim BPK-RI telah mengundang PT SIMC
melalui surat Nomor 22/KT4/BDL/07/2005 tanggal 13 Juli 2005 dan Nomor
19/S/XII.2/07/2005 tanggal 28 Juli 2005 untuk mengadakan pembicaraan tanggal
18 Juli 2005 dan 1 Agustus 2005 tetapi PT SIMC tidak bersedia hadir.
Saran – BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) meminta
pertanggungjawaban pihak-pihak terkait sehubungan dengan kewajiban pihak
terkait BDL dan apabila diperlukan dilakukan melalui jalur hukum.
2) Temuan - TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL) Ti dak Menguasai Bukti -Bukti
Kepemil ikan terhadap Tiga Tanah Jaminan Kr edit
Dari jaminan kredit PT Kapitaguna yang dikelola oleh TL PT Bank Mataram
Dhanarta (DL), terdapat tiga jaminan yang tidak didukung oleh bukti kepemilikan
dan belum dilakukan proses pensertifikatan, yaitu sebagai berikut:
a)
Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 109 dan 110 seluas
20.705m2 di Bekasi. SHM atas tanah tersebut tidak dikuasai TL;
b) Tanah dengan 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5, 223,
212, 362 dan 208 di Citeureup seluas 3.928m2. SHGB tanah tersebut tidak
dikuasai TL karena pada saat bank dilikuidasi SHGB tersebut masih dalam
proses balik nama. Dokumen yang ada hanya surat jaminan untuk perjanjian
kredit;
c)
Tanah seluas 23.073m2 di Cikarang tidak didukung oleh bukti kepemilikan
karena sertifikat masih dikuasai debitur yaitu PT Kapitaguna. Dari hasil
pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim BPK-RI tanggal 7 Juli 2005, diketahui bahwa atas tanah tersebut telah penuh dihuni oleh penghuni liar sekitar 40
keluarga dengan rumah tinggal permanen. Berdasarkan informasi dari warga
yang menghuni tanah tersebut, saat ini tanah sedang dalam proses penyelesaian
sengketa antara warga dengan Edi Chandra (Direktur PT Kapitaguna).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 528/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Mataran Dhanarta (DL) Halaman 24 dari 24
Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi BI Nomor
32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Pasal 20 yang menyebutkan bahwa sejak
terbentuknya TL, tanggung jawab pengelolaan bank beralih dari Pengurus Bank
kepada TL.
Seharusnya TL melakukan upaya untuk menguasai bukti-bukti kepemilikan tanah
tersebut.
Hal ini mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat dijual sehingga mengurangi
potensi penerimaan untuk pengembalian BLBI.
Tanggapan –Atas permasalahan tersebut, TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL)
memberikan tanggapan mengenai jaminan PT. Kapitaguna sebagai berikut:
a)
Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 109 dan 110 seluas
20.705m2 di Bekasi, sesuai Akta Jual Beli Nomor 732-733 terletak di daerah
Cakung dan dokumen tidak ada. Usaha yang telah dilakukan oleh TL adalah
meminta sertifikat kepada debitur melalui kantor pengacaranya namun hal
tersebut tidak ada realisasinya. Saat ini pengacara debitur telah mengundurkan
diri dan debitur tidak diketahui keberadaannya;
b)
Tanah dengan sertifikat No. 5, 223, 212, 362 dan 208 seluas 3.938m2 di lokasi
Citeureup Bogor Tanah Kapling Bell Air II. Dokumen sertifikat tidak ada.
Upaya yang telah dilakukan TL adalah dengan melakukan pemanggilan kepada
PT Kapitaguna sebagai pemilik tanah namun tidak ada tanggapan;
c)
Atas pengurusan sertifkat untuk tanah seluas 23.073m2 telah selesai di Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dan telah diambil oleh pihak ketiga yang mengurus
sertifikat, namun sertifikat tersebut belum dikuasai oleh TL.
Saran –BPK-RI menyarankan agar Pemerintah dan BI segera mengambil langkah-
langkah konkrit mengenai penyelesaian tugas TL PT Bank Mataram Dhanarta (DL)
termasuk kemungkinan mengambil alih aset yang masih tersisa dalam rangka
menyelesaikan kewajiban bank dalam rangka meminimalkan kerugian negara.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 529/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR SINGKATAN
APHT : Akta Pengikatan Hak Tanggungan
BDL : Bank Dalam Likuidasi
BI : Bank Indonesia
BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPK-RI : Badan Pemeriksa Republik Indonesia
BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional
DL : Dalam Likuidasi
KAP : Kantor Akuntan Publik
NAL : Neraca Akhir Likuidasi
PP : Peraturan Pemerintah
PT SIMC : PT Sadean Intra Mitra Corporation
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham
SHGB : Sertifikat Hak Guna Bangunan
SHM : Sertifikat Hak Milik
SK : Surat Keputusan
SPI : Sistem Pengendalian Intern
TL : Tim Likuidasi
TPK : Tindak Pidana Korupsi
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 530/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL
(DALAM LIKUIDASI)
Nomor : 01.N/XII/02/2006
Tanggal : 06 Februari 2006
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp/Fax (021) 5700501
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 531/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN 1
BAB I PENDAHULUAN 4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan 4
2. Tujuan Pemeriksaan 4
3. Sasaran Pemeriksaan 4
4. Metodologi Pemeriksaan 4
5. Jangka Waktu Pemeriksaan 5
6. Obyek Pemeriksaan 5
BAB II GAMBARAN UMUM 6
1. Penetapan Status BDL 6
2. Pembentukan
dan Komposisi Tim Likuidasi 6
3. Jumlah BLBI yang Diterima 7
4. Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI 7
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah 7
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005 7
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997) 8
8. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Neraca Akhir Likuidasi (30
Juni 2003)
9
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005 10
BAB III HASIL PEMERIKSAAN 12
1. Sistem Pengendalian Intern 12
a. Lingkungan Pengendalian 12
b. Pengendalian Pengamanan 12
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan
BLBI 13
3. Temuan-Temuan Pemeriksaan 13
a. Realisasi Pencairan Aset 13
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 532/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
Halaman
b. Pembayaran Kewajiban 17
c. Realisasi Biaya Operasional 19
d. Sisa Aset 20
DAFTAR SINGKATAN
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 533/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 1 dari 19
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGEMBALIAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)
PADA
PT BANK CITRAHASTA DHANAMANUNGGAL (DALAM LIKUIDASI)
Resume Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melaksanakan pemeriksaan atas pengembalian dana
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (Dalam
Likuidasi/DL)
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami berkesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem Pengendalian Intern
Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum sistem pengendalian
intern (SPI) pada PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) tidak dapat diandalkan, karena
beberapa hal. Pertama, lingkungan pengendalian yang ada tidak dapat berjalan secara
memadai. Di antaranya posisi pemegang saham utama yang sekaligus juga debitur utama
menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi (TL) melakukan tugasnya. Kedua, tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi Bank Dalam Likuidasi
(BDL) dalam melaksanakan fungsinya, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun Departemen
Keuangan. Terakhir, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan
kinerja TL selama periode kerjanya.
2.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terdahulu
Pemeriksaan BPK-RI di tahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan
informasi yang diperoleh dari TL, kejaksaan telah melakukan pemeriksaan namun tidak
diketahui tingkat penyelesaiannya.
3.
Temuan-Temuan Pemeriksaan
Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas realisasi pencairan aset baik berupa
penagihan kredit maupun penjualan aset, pembayaran kewajiban (termasuk biaya
operasional), sisa aset, dan indikasi tindak pidana korupsi (TPK) serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan BDL.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 534/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 2 dari 19
Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
a.
Realisasi Pencairan Aset
Dari nilai buku aset per tanggal 30 Oktober 1997 sebesar Rp200.283,58 juta telahdirealisasikan melalui penjualan aktiva tetap sebesar Rp11.091,00 juta dan penagihan
kredit sebesar Rp20.351,00 juta.
Terkait hal ini, kami menemukan permasalahan mengenai penjualan aset jaminan
namun tidak dilakukan appraisal oleh pihak yang independen sehingga tidak diketahui
tingkat optimalisasi penerimaan hasil penjualannya.
b.
Pembayaran Kewajiban
Dari nilai kewajiban kepada Pemerintah sebesar Rp201.802,17 juta pada tanggal 30
Oktober 1997, realisasi pembayarannya sebesar Rp23.485,00 juta (12%), yaitu untuk
pembayaran dana talangan rupiah (DTR).
Terkait dengan hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.
c. Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional sampai dengan tanggal 30 April 2005 adalah sebesar
Rp10.532,22 juta.
Terkait dengan hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.
d.
Sisa Aset
Total nilai buku sisa aset berdasarkan NAL per tanggal 30 April 2005 adalah sebesar
Rp174.306,15 juta dengan nilai realisasi sebesar Rp157.113,03 juta. Sementara itu, sisa
kewajiban kepada pemerintah adalah sebesar Rp180.541,39 juta, sehingga sisa aset
tersebut tidak mencukupi untuk membayar kewajiban.
Terkait hal ini, kami tidak menemukan permasalahan yang material.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 535/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 3 dari 19
4. Saran BPK-RI
BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada
RUPS sehubungan dengan penjualan aset jaminan namun tidak dilakukan appraisal oleh
pihak yang independen.
Jakarta, Desember 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Audit,
Haryanto Suwondo
NIP. 240000361
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 536/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 4 dari 19
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Dasar Hukum Pemeriksaan
a.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
b.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Jakarta (DL) adalah untuk
memastikan dan mengetahui bahwa:
a.
Pencairan aset melalui penagihan dan penjualan aset telah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
b. Dana dari pencairan aset telah digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban
termasuk pembayaran BLBI serta biaya operasional PT Bank Citrahasta
Dhanamanunggal (DL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
c.
Sisa aset PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) yang akan diserahkan kepada
Pemerintah setelah berakhirnya proses likuidasi;
d.
Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pencairan aset melalui penagihan dan
penjualan serta pembayaran kewajiban PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL).
3.
Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan atas pengembalian BLBI pada PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal
(DL) adalah:
a. Proses pencairan aset melalui penagihan piutang kepada para debitur dan penjualan aset;
b.
Proses pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan aset
tersebut termasuk pengembalian uang negara (BLBI) kepada Pemerintah.
4.
Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a.
Melakukan reviu terbatas atas sistem dan prosedur pencairan aset dan pembayaran
kewajiban serta membandingkan dengan kriteria yang berlaku;
b.
Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi yang signifikan;
c. Melakukan pengujian dengan mengambil sampling transaksi penagihan dan penjualan
aset serta pembayaran kewajiban-kewajiban;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 537/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 5 dari 19
d. Melakukan analisis terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan
aset dan pembayaran kewajiban;
e. Melakukan konfirmasi, observasi fisik, diskusi dan wawancara dengan instansi dan atau
pejabat yang berkompeten.
5.
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2005.
6. Obyek Pemeriksaan
PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL).
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 538/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 6 dari 19
BAB II
GAMBARAN UMUM
1.
Penetapan Status BDL
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.017/1997 tanggal 1
November 1997, ijin usaha bank telah dicabut mulai tanggal 1 November 1997.
2. Pembentukan dan Komposisi Tim Likuidasi
Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham yang diaktakan dengan Akta
Notaris Ny Ratna Komala Komar, SH No.62 tanggal 8 Desember 1997 dan Addendum
Nomor 60 tanggal 20 Februari 1998, pemegang saham menyetujui untuk :
a.
Menonaktifkan seluruh anggota direksi dan komisaris;
b.
Membubarkan badan hukum perseroan, serta mengubah menjadi perseroan DL; serta
c. Membentuk TL dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : Alus Karo Sekali
Wakil Ketua : Nasrul Husin
Anggota : Ferdinand Nurfian Pandji
Herman Hofferia
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001, Sdr Nasrul Husin mengundurkan diri sebagai
Wakil Ketua TL. Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2002, Sdr Alus Karo Sekali yang menjabat
Ketua TL meninggal dunia.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Direksi BI
Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, masa kerja TL telah berakhir tanggal 8
Desember 2002 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2003. Namun karena
kegiatan likuidasi (pencairan aset dan pembayaran kewajiban) belum dapat diselesaikan
seluruhnya maka belum dilaksanakan RUPS untuk pembubaran TL.
Sehubungan dengan hal tersebut TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) telah
melakukan addendum atas Akta Notaris Nomor 62 tanggal 8 Desember 1997 berdasarkan
addendum No.35 tanggal 14 Januari 2003 dengan Notaris Ny Pudji Redjeki Irawati SH
yang menyebutkan bahwa masa tugas TL diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Juni 2003.
Tim tersebut terdiri atas:
Anggota : Ferdinand Nurfian Pandji
Herman Hofferia
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 539/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 7 dari 19
Berdasarkan Addendum Nomor 114 tanggal 16 Februari 2004 dengan Notaris Ny Pudji
Redjeki Irawati SH disebutkan bahwa masa tugas TL akan diperpanjang dari tanggal 8 Juni
2003 sampai dengan selesai.
Dengan demikian keberadaan TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) sejak tanggal
30 Juni 2003 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1999 dan
Surat Edaran BI Nomor 32/9/UPPB tahun 1999 sehingga segala tindakan TL sejak tanggal
tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas.
3. Jumlah BLBI yang Diterima
Jumlah BLBI yang diterima PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) adalah sebesar
Rp201.802.166.935,00 dengan rincian berikut :
a)
Saldo Debet Rp158.404.166.935,00
b)
Dana Talangan Rupiah Rp 44.592.010.000,00
c)
Retur terhadap DTR Rp (1.194.010.000,00)
Jumlah Rp201.802.166.935,00
4.
Akta Pengikatan dan Jaminan BLBI
Tidak terdapat jaminan yang diberikan oleh bank sehubungan dengan penerimaan BLBI.
5. Pengalihan BLBI Menjadi Kewajiban Pemerintah
BLBI yang diberikan kepada Bank telah dialihkan kepada Pemerintah sesuai dengan
kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 6 Februari 1999
dan akta cessie antara Direksi BI dan Ketua BPPN Nomor 49 tanggal 22 Februari 1999.
Berdasarkan akta cessie Mudofir Hadi SH, No.49, BLBI yang dialihkan tersebut adalah
posisi tanggal 29 Januari 1999 sebesar Rp201.802,17 juta yang terdiri atas saldo debet/over
draft (OD) sebesar Rp158.404,17 juta dan DTR sebesar Rp43.398,00 juta.
Dengan pengalihan tersebut, maka BLBI yang diberikan oleh BI beralih menjadi hutang
pemerintah kepada BI dan sekaligus menjadi piutang Pemerintah cq BPPN kepada Bank
sebesar Rp201.802,17 juta.
6. Pengembalian BLBI Per Tanggal 30 April 2005
Jumlah BLBI yang telah dibayar kembali oleh Bank sampai dengan tanggal 30 April 2005
adalah sebesar Rp23.098,00 juta yang rinciannya terdapat dalam tabel berikut ini:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 540/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 8 dari 19
dalam juta rupiah
Jenis BLBI Penerimaan Pembayaran Sisa
Saldo Debet 158.404.166.935,00 0,00 158.404.166.935,00
Dana Talangan Rupiah 43.398.000.000,00 23.098.000.000,00 20.300.000.000,00
Jumlah 201.802.166.935,00 23.098.000.000,00 178.704.166.935,00
7. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Penutupan (31 Oktober 1997)
Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co sesuai surat Nomor UO-9497
tanggal 27 Februari 1998, didapatkan nilai sisa aset dan kewajiban per tanggal 31 Oktober
1997 adalah sebagai berikut :
dalam rupiah
Uraian Nilai buku
AKTIVA
Kas 4.366.211.475,00
Antar Bank Aktiva 4.481.904.366,00
Kredit yang Diberikan 183.254.415.994,00
Cadangan Penghapusan Kredit yang Diberikan (2.678.327.107,00)
Aktiva Tetap 12.243.808.219,00
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap (1.953.147.543,00)
Aktiva Lain-Lain 568.719.387,00
Jumlah Aktiva 200.283.584.791,00
KEWAJIBAN
Dana Pihak Ketiga
a. Giro
Pihak Terkait 47.084.392,00
Bukan Pihak Terkait 373.406.985,00
b. Tabungan
Pihak Terkait 76.247.327,00
Bukan Pihak Terkait 612.990.838,00
c. Deposito
Pihak Terkait 200.000.000,00
Bukan Pihak Terkait 44.574.796.939,00
Kewajiban Segera 4.306.131.354,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 541/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 9 dari 19
dalam rupiah
Uraian Nilai buku
Kewajiban kepada Pemerintah 157.979.059.413,00Kewajiban kepada Bank Indonesia 0,00
Jumlah Kewajiban 208.169.717.248,00
MODAL
Modal 10.000.000.000,00
Laba Rugi Ditahan (Sejak Awal Likuidasi) 0,00
Laba Rugi Tahun Lalu (s.d Awal Likuidasi) (17.886.132.457,00)
Laba Rugi Tahun Berjalan 0,00
Jumlah Modal (Aktiva Bersih) (7.886.132.457,00)
Jumlah Kewajiban dan Modal 200.283.584.791,00
8.
Posisi Keuangan Bank Per Tanggal Neraca Akhir Likuidasi (30 Juni 2003)
Berdasarkan Laporan Akuntan DR H Mohammad Zain & Rekan No. KEP-690/KM.17/1998
yang dikeluarkan bulan November 2004 tentang Neraca Akhir Likuidasi PT Bank
Citrahasta Dhanamanunggal (DL) per tanggal 30 Juni 2003 didapatkan posisi keuangan
adalah sebagai berikut:
Dalam rupiah
Uraian 30-Jun-2003
AKTIVA Nilai Buku Nilai Realisasi
Kas 9.304.100,00 9.304.100,00
Antar Bank Aktiva
a. Giro 8.918.947.207,00 8.918.947.207,00
b. Deposito 5.131.000.000,00 5.131.000.000,00
Kredit yang Diberikan 163.199.813.134,00 145.495.000.000,00
Aktiva Tetap 70.833.335,00 70.000.000,00
Aktiva Lain-Lain 6.525.526.534,00 5.850.300.000,00
183.855.424.310,00 165.474.551.307,00
KEWAJIBAN
Dana Pihak Ketiga
a. Giro
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 542/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 10 dari 19
Dalam rupiah
Uraian 30-Jun-2003
Pihak Terkait 0,00 0,00
Bukan Pihak Terkait 14.568.326,00 14.568.326,00
b. Tabungan
Pihak Terkait 188.837,00 188.837,00
Bukan Pihak Terkait 18.001.886,00 18.001.886,00
Kewajiban Segera 1.889.980.478,00 1.889.980.478,00
Kewajiban kepada Pemerintah 187.404.166.935,00 187.404.166.935,00
Jumlah Kewajiban 189.326.906.462,00 189.326.906.462,00
MODAL
Modal 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
Laba Rugi Ditahan (Sejak Awal Likuidasi) 3.319.828.785,00 3.319.828.785,00
Laba Rugi Tahun Lalu (s.d. Awal Likuidasi) (18.427.860.818,00) (18.427.860.818,00)
Laba Rugi Tahun Berjalan (363.450.119,00) (18.744.323.122,00)
Jumlah Modal (Aktiva Bersih) (5.471.482.152,00) (23.852.355.155,00)
Jumlah Kewajiban dan Modal 183.855.424.310,00 165.474.551.307,00
9. Posisi Keuangan Bank Per Tanggal 30 April 2005
Setelah TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) membuat Neraca AkhirLikuidasi (NAL) per tanggal 30 Juni 2003 seharusnya diikuti dengan RUPS
pembubaran perusahaan. Namun hingga tanggal 30 April 2005 RUPS tersebut belum
terlaksana. Dalam periode tersebut terdapat perubahan posisi keuangan dan untuk
memutakhirkan data posisi keuangan dalam NAL maka disusun NAL dengan posisi
tanggal 30 April 2005. Berdasarkan laporan Akuntan DR H Mohammad Zain &
Rekan Nomor 03/AU/MZ/VI/05 yang dikeluarkan pada bulan Juni 2005 posisi aset
dan kewajiban per tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
30-April-05
Uraian Nilai Buku Nilai Realisasi
AKTIVA
Kas 21.879.600,00 21.879.600,00
Antar Bank Aktiva
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 543/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 11 dari 19
dalam rupiah
30-April-05
a. Giro 316.151.724,00 316.151.724,00 b. Tabungan 0,00 0,00
c. Deposito 7.510.000.000,00 7.510.000.000,00
Kredit yang Diberikan 162.902.838.756,00 143.345.000.000,00
Cadangan Penghapusan Kredit yang Diberikan (2.608.435.091,00)
Aktiva Tetap 200.000.000,00 70.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap (129.166.665,00)
Aktiva Lain-Lain 6.092.879.452,00 5.850.000.000,00
Jumlah Aktiva 174.306.147.776,00 157.113.031.324,00
PASSIVA
KEWAJIBAN
Kewajiban Segera 1.837.220.881,00 1.837.220.881,00
Kewajiban kepada Pemerintah 178.704.166.935,00 178.704.166.935,00
Jumlah Kewajiban 180.541.387.816,00 180.541.387.816,00
MODAL
Modal 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
Laba Rugi Ditahan (Sejak Awal Likuidasi) 2.104.615.257,00 2.104.615.257,00
Laba Rugi Tahun Lalu (s.d. Awal Likuidasi) (18.427.860.818,00) (18.427.860.818,00)
Laba Rugi Tahun Berjalan 88.005.521,00 (17.105.110.931,00)
Jumlah Modal (Aktiva Bersih) (6.235.240.040,00) (23.428.356.492,00)
Jumlah Kewajiban dan Modal 174.306.147.776,00 157.113.031.324,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 544/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 12 dari 19
BAB III
HASIL PEMERIKSAAN
1. Sistem Pengendalian Intern
Dari pemeriksaan atas pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian dan
pengendalian pengamanan termasuk monitoring pada PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal
(DL) menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini
nampak dalam uraian berikut:
a. Lingkungan Pengendalian
Dengan status bank yang telah dalam proses likuidasi, secara umum lingkungan
pengendalian pada PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) tidak dapat diandalkan,
karena setiap unsur manajemen tidak dapat melakukan fungsinya secara memadai.
Sesuai dengan ketentuan yang ada, TL nantinya bertanggung jawab kepada Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TL
juga harus menyelesaikan tagihan kepada debitur utamanya, yang pada umumnya terkait
dengan pemegang saham utama, antara lain dengan meminta tambahan jaminan
terhadap hutang-hutang mereka kepada bank yang telah berkategori macet.
Selain itu, secara subtansi tidak jelas siapa pemilik utama harta yang masih ada di PT
Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL), mengingat pada umumnya nilai kewajiban
Bank kepada pemerintah berupa saldo debet dan DTR lebih besar dari harta yang ada.
Disamping itu, saat ini PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) juga sedang
menghadapi tuntutan dari kreditur yang merasa memiliki piutang pada Bank tetapi atas
simpanan tersebut tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Penutupan PT Bank
Citrahasta Dhanamanunggal (DL).
Dari sisi ketentuan perusahaan, harta tersebut adalah milik pemegang saham, tetapi
dengan besarnya kewajiban kepada Pemerintah, maka Pemerintah merupakan pihak
yang lebih berhak terhadap harta yang masih ada. Dengan kondisi ini, TL kurang
memahami bahwa harta yang masih ada seharusnya sudah menjadi bagian keuangan
negara sehingga seluruh kegiatan TL seharusnya lebih diarahkan terhadap kepentingan
negara. Dalam kenyataanya pemegang saham utama masih besar pengaruhnya terhadap
pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya
pengembalian harta PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) kepada Negara.
b.
Pengendalian Pengamanan
Tidak ada pihak yang secara efektif menjadi pengawas dan regulator bagi BDL, baik ituBI maupun Departemen Keuangan. Pihak BI selama ini hanya memantau posisi aset
dan kewajiban serta setoran ke Negara dari masing-masing BDL. Untuk hal-hal
tertentu, TL sering bertanya kepada BI, tetapi jawaban yang diberikan umumnya
menyatakan bahwa wewenang dan kewajiban memutuskan ada pada TL, sehingga TL-
lah yang harus memutuskan sendiri terhadap setiap masalah yang ditemui.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 545/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 13 dari 19
Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan dan atau prosedur yang
memadai dan secara tegas mengatur pelaksanaan tugas TL terutama dalam melakukan
pencairan aset dan pembayaran kewajiban kepada pemerintah.
Pelaksanaan audit selama ini di TL yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
adalah untuk menentukan posisi aset dan kewajiban. Tidak ada audit yang ditujukan
untuk menilai kinerja TL dan atau memberikan opini terhadap laporan keuangan TL.
Audit yang dilakukan BPK-RI terhadap TL BDL adalah saat audit investigasi BLBI di
tahun 2000. Dengan demikian sejak tahun 2000 hingga tahun 2005, tidak ada
pengawasan yang memadai terhadap kinerja TL
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan BLBI
Pemeriksaan BPK-RI ditahun 2000 adalah pemeriksaan investigasi sehingga tidak ada
rekomendasi yang diberikan secara langsung kepada TL untuk ditindaklanjuti.
3.
Temuan-Temuan Pemeriksaan
a. Realisasi Pencairan Aset
1)
Penagihan Kredit
Realisasi penagihan kredit sampai dengan April 2005 adalah seperti terdapat dalam
tabel berikut ini:
dalam rupiah
No Uraian Pihak Terkait Pihak Tidak Terkait
1 Baki Debet per 31 Oktober 1997 150.901.833.855,00 32.352.582.239,00
2 Proses Penyelesaian
A Pembayaran Kas/Tunai 1.218.340.750,00 15.993.031.929,00
B Penghapusbukuan/Diskont 0,00 1.762.968.613,00
C Agunan 0,00 2.740.835.936,00
D Offset 507.628.183,00 376.200.287,00
Jumlah 2 1.725.968.933,00 20.873.036.765,00
3 Biaya hukum, appraisal dll 21.974.750,00 2.225.453.609,00
4 Jumlah neto ( 2-3) 1.703.994.183,00 18.647.583.156,00
Saldo Baki Debet Per 30 April 2005
(1-4) 149.197.839.672,00 13.704.999.083,00
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 546/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 14 dari 19
Dari data di atas didapatkan bahwa tingkat pengembalian untuk pihak terkait adalah
sebesar Rp1.703 juta atau 1,13 % dari total kredit pihak terkait, sedangkan untuk
pihak tidak terkait adalah sebesar Rp18.647 juta atau 57,63 % dari total kredit pihak
tidak terkait.
Rendahnya tingkat pengembalian kredit pihak terkait karena jaminan yang
diserahkan pihak terkait berupa tanah seluas 24,6 Ha dengan nilai likuidasi menurut
appraisal tanggal 10 Juli 2003 sebesar Rp148.000 juta, belum dapat dijual oleh TL
PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL).
Dari hasil pemeriksaan atas penagihan kredit tersebut dapat ditemukan adanya
penjualan agunan dari kreditur tidak sesuai dengan ketentuan yaitu:
Temuan - Penjualan aset jaminan senilai Rp700.000.000,00 dilakukan tanpa
melalui lelang dan tanpa melalui apprai sal
Dalam rangka untuk menyelesaikan outstanding kredit, TL melakukan penjualan
agunan yang dikuasai oleh Bank. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapahal yang menyebabkan Tim BPK-RI tidak dapat menyakini tingkat optimalisasi
penjualan agunan tersebut, karena penjualan tersebut dilakukan tanpa melalui lelang
dan tanpa adanya nilai appraisal . Hal tersebut terjadi pada penjualan jaminan
berikut:
dalam rupiah
No Nama Debitur Baki debet Jenis Agunan Harga Jual Penjual
1 PT Gema Tondoi
Barito
150.000.000,00 Tanah dan Bangunan SHGB No.
1182 GS No. 58/1986 tgl :15/3/1996 Jl. Wibisana Blok J.6 a/n
Emmi V Kelapa Gading Timur
Koja Jakarta Timur
125.000.000,00
Bank Citra BDL
2 PT Pakumas 1.959.830.439,00 Tanah SHGB No. 919 a/n Djaja
Santoso Kel. Suterejo Sukolali
Surabaya
150.000.000,00
Debitur
3 Judadireja Diah 2.304.501.299,00 Tanah, SHGB No. 1007 a/n RosaliR Jl. Pesanggrahan Luas 555 M2
Sisa tanah tanpa sertifikat seluas
157 m2
425.000.000,00Agen Properti
Hasil penjualan jaminan tersebut digunakan untuk mengurangi baki debet dari
masing-masing debitur.
Proses penjualan jaminan ini tidak sesuai dengan Surat Deputi Gubernur Senior BI
(Anwar Nasution) Nomor 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999 yang
menyatakan bahwa nilai HTI dan agunan atau sejenisnya yang akan dijual harus
dilakukan appraisal oleh perusahaan penilai independen. Penjualan juga harus
dilakukan secara terbuka/lelang dengan mengacu kepada harga pasar.
Keputusan TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) tersebut mengakibatkan
tidak bisa dilakukan penilaian oleh Tim BPK mengenai optimalisasi penerimaan.
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 547/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 15 dari 19
Tanggapan – TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) memberikan
tanggapan sebagai berikut:
a) Pertimbangan Penjualan agunan dari debitur PT.Gema Tondoi Berito adalah
berdasarkan atas:
(1)
Laporan appraisal intern tahun 1997 dengan nilai pasar atas objek tersebut
adalah sebesar Rp123.525.000,00;
(2)
NJOP atas objek pajak tersebut adalah sebesar Rp124.080.000,00;
(3) Sisa kewajiban debitur Gema Tondoi Barito dihapusbukukan karena debitur
bersangkutan sudah tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar
dan Sdr. Beni Abubakar (Dirut) yang seharusnya bertanggung jawab sudah
tidak diketahui keberadaannya.
b)
Pertimbangan penjualan agunan dari debitur PT Pakumas Utama adalah
berdasarkan atas:(1)
Laporan appraisal intern tahun 1995 dengan nilai pasar atas objek tersebut
adalah sebesar Rp143.000.000,00
(2)
Kondisi agunan pada saat dijual sudah tidak ditempati selama kurang lebih
2 tahun sehingga sudah tidak terawat berdasarkan peninjauan langsung
yang dilakukan pada tanggal 15 April 1998 oleh Bpk. Ferdinand N.P (TL),
Gusril Bahar (Staff TL) dan Abraham Wattimena (Staff TL) sehingga
dikhawatirkan nilai bangunan akan terus menyusut
(3)
Agunan tersebut sudah dibebani Hak Tanggungan sehingga apabila agunan
tersebut harus dijual maka harus melalui mekanisme lelang dimana akan
memakan biaya +/- Rp25.000.000,- dan belum tentu mendapat pembeli
dengan harga yang maksimal.
(4)
Proses penyerahan agunan tersebut melalui pengacara PT Bank Citrahasta
(DL) Bpk. Sofyan, SH.
c)
Pertimbangan penjualan agunan dari debitur Judadireja adalah berdasarkan atas:
(1)
NJOP atas objek pajak tersebut adalah sebesar Rp213.816.000,00;
(2)
Agunan tersebut pada awalnya dalam bentuk tanah dan bangunan namun
atas persetujuan Direksi Bank Citra agunan tersebut dibangun ruko yang
menurut perhitungan debitur secara ekonomis lebih menguntungkan dan
dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Bank Citra pada waktu itu;
(3)
Kondisi tanah agunan sejak ditangani oleh TL menurut penilaian kamisudah tidak marketable karena terletak dibelakang ruko yang sudah laku
terjual dan hanya mempunyai alternatif jalan yang sangat sempit (lebar
jalan + 2 m) sehingga harus ada pembebasan lahan penduduk sekitar untuk
mendapat alternatif jalan yang lebih baik, sehingga sangat sulit bagi TL
untuk mencari calon pembeli yang berminat atas agunan tersebut;
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 548/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 16 dari 19
(4) Penawaran yang pernah dilakukan oleh Agen Properti Era Gemilang hanya
sebesar Rp400.000.000,00.
Saran - BPK-RI menyarankan agar TL PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan
kepada RUPS.
2)
Penjualan Aset
TL dalam melakukan penjualan aset baik aset bank, aset milik grup maupun barang
jaminan dilakukan dengan cara lelang umum, penjualan/penebusan oleh debitur
sendiri maupun melalui pihak ketiga seperti agen properti.
Dari harta tetap dan inventaris PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal (DL) per
tanggal 30 Oktober 1997 sebesar Rp12.244 juta, sampai dengan April 2005 telah
terjual sebesar Rp11.092 juta dengan rincian nampak dalam tabel berikut:dalam rupiah
No Jenis Harta Tetap dan InventarisNilai Buku
31-Okt-97Harga Jual
I Tanah dan Gedung 8.898.744.169,00 9.600.000.000,00
II Kendaraan 1.073.949.304,00 1.322.500.000,00
III Mesin Kantor 32.706.104,00 43.205.500,00
IV Perlengkapan Kantor (PK I) 13.723.603,00 13.997.500,00
V Perlengkapan Kantor (PK II) 200.704.150,00 103.320.211,00
VIPenjualan Aktiva dan Inventaris Tak
Terdaftar 8.550.000,00
Jumlah 10.219.827.330,00 11.091.573.211,00
Dari hasil pemeriksaan atas penjualan aset berdasarkan dokumen yang kami terima
kami tidak menemukan hal-hal material yang dilaksanakan tidak sesuai
dengan ketentuan.
b.
Pembayaran Kewajiban
1)
Realisasi Pembayaran Kepada Pemerintah
Realisasi pembayaran kepada pemerintah sampai dengan tanggal 31 April 2005
adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 549/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 17 dari 19
Dalam rupiah
Tanggal Keterangan Pembayaran Saldo
DTR I 2.197.010.000,00
Pengembalian sisa DTR I 17.040.000,00 2.179.970.000,00
26-Okt-98 Pembayaran DTR I dari deposito BBD 1.000.000.000,00 1.179.970.000,00
29-Mar-99 Pembayaran DTR I 1.179.970.000,00 0,00
DTR II 42.395.000.000,00
09-Jun-98 Pengembalian sisa DTR II 176.970.000,00 42.217.902.749,00
29-Jun-99 Pembayaran DTR II 500.000.000,00 41.717.902.749,00
28-Jan-00 Pembayaran DTR II 2.717.902.749,00 39.000.000.000,00
16-Mar-01 Pembayaran DTR II 400.000.000,00 38.600.000.000,00
28-Mar-01 Pembayaran DTR II 1.500.000.000,00 37.100.000.000,00
30-Mar-01 Pembayaran DTR II 600.000.000,00 36.500.000.000,00
22-Okt-01 Pembayaran DTR II 515.000.000,00 35.985.000.000,00
29-Okt-01 Pembayaran DTR II 985.000.000,00 35.000.000.000,00
24-Apr-02 Pembayaran DTR II 500.000.000,00 34.500.000.000,00
29-Jul-02 Pembayaran DTR II-BBD-286 708.000.000,00 33.792.000.000,00
29-Jul-02 Pembayaran DTR II-BNI-001 400.000.000,00 33.392.000.000,00
01-Agust-02 Pembayaran DTR II 250.000.000,00 33.142.000.000,00
06-Agust-02 Pembayaran DTR II 342.000.000,00 32.800.000.000,00
07-Agust-02 Pembayaran DTR II 500.000.000,00 32.300.000.000,00
16-Agust-02 Pembayaran DTR II 100.000.000,00 32.200.000.000,00
22-Agust-02 Pembayaran DTR II 200.000.000,00 32.000.000.000,00
19-Des-02 Pembayaran DTR II-BBD-286 500.000.000,00 31.500.000.000,00
11-Jun-03 Pembayaran DTR II 800.000.000,00 30.700.000.000,00
17-Jun-03 Pembayaran DTR II 1.400.000.000,00 29.300.000.000,00
30-Jun-03 Pembayaran DTR II 300.000.000,00 29.000.000.000,00
30-Jul-03 Pembayaran DTR II 8.700.000.000,00 20.300.000.000,00
Saldo Akhir 20.300.000.000,00
2)
Realisasi Pembayaran Kepada Pihak Ketiga
Realisasi pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sampai dengan tanggal 31 April
2005 adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 550/551
w w w . a n t i k o r u p s
i . o r g
BPK-RI PT Bank Citrahasta Dhanamanunggai (DL) Halaman 18 dari 19
Dalam rupiah
Cara PembayaranJenis
Simpanan01-Nov-97
Dana Talangan Dana Sendiri(Pencairan Aset) Offset
Kewajiban DPK
Per 30 April 2005
a. Giro
Terkait 47.084.392,00 40.000.000,00 7.084.392,00 0,00 0,00
Tidak Terkait 373.406.985,00 331.148.664,00 42.258.321,00 0,00 0,00
b. Deposito
Terkait 200.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 160.000.000,00 0,00
Tidak Terkait 44.574.796.939,00 43.129.842.939,00 1.084.000.000,00 360.954.000,00 0,00
c. Tabungan
Terkait 76.247.327,00 42.440.523,00 20.000.000,00 13.806.804,00 0,00
Tidak Terkait 612.990.838,00 547.606.791,00 65.384.047,00 0,00 0,00
Jumlah 45.884.526.481,00 44.111.038.917,00 1.238.726.760,00 534.760.804,00 0,00
Dari hasil pemeriksaan atas pembayaran kewajiban berdasarkan dokumen yang diterima
kami tidak menemukan hal-hal material yang dilaksanakan tidak sesuai dengan
ketentuan
c.
Realisasi Biaya Operasional
Realisasi biaya operasional dari tanggal Likuidasi sampai dengan tanggal 31 April 2005
adalah sebagai berikut:
dalam rupiah
Jenis Biaya Jumlah
Gaji dan Upah 5.432.714.025,00
Perpajakan 787.754.063,00
Biaya Jasa professional 957.140.372,00
Biaya pemeliharaan 374.533.168,00
Listrik,air, telepon dan gas 644.661.815,00
Beban operasional lainnya 2.335.414.319,00
Total 10.532.217.762,00
Dari hasil pemeriksaan atas biaya operasional, berdasarkan dokumen yang diterima
kami tidak menemukan hal-hal material yang dilaksanakan tidak sesuai denganketentuan.
d. Sisa Aset
Sisa aset per tanggal 30 April 2005 adalah sebagai berikut:
7/23/2019 Audit BPK Pengembalian Dana BLBI
http://slidepdf.com/reader/full/audit-bpk-pengembalian-dana-blbi 551/551
dalam rupiah
Uraian 30-Apr-05
AKTIVA Nilai Buku Nilai Realisasi
Kas 21.879.600,00 21.879.600,00
Antar Bank Aktiva
a. Giro 316.151.724,00 316.151.724,00
b. Tabungan 0,00 0,00