DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

LAMP IRAN

KEPUTUSAN

DEW AN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLI~ INDONESIA

NOMOR: 7/DPD/2005

TENTANG

PERTIMBANGAN DEWAN PERW AKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005

PENDAHULUAN

Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan hasH perubahan Undang Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keberadaan lembaga perwakilan ini antara Jain bertujuan untuk memberikan . akses kelembagaan bagi penyampaian dan perjuangan aspirasi, tuntutan, dan kepentingan daerah-daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional; mendorong akselerasi pembangunan dan kemajuan daerah-daerah; dan memperkuat ikatan daerah-daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 20051

memuat berbagai perubahan mendasar dalam penyusunan anggaran negara, yaitu yang mempunyai . sifat khusus karena disusun dalam masa peralihan kekuasaan dari pemerintahan Kabinet Gotong Royong dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 1999 kepada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu dan DPR hasil Pemilu 2004. Namun mengingat beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini, seperti kenaikkan harga minyak .mentah Indonesia, bencana alam gempa bumi dan tsunami di l'JAD dan Nias (Sumatera Utara) dan lain-lain, serta adanya kebutuhan untuk menyesuaikan anggaran negara terhadap visi dan misi pemerintahan hasil Pernilu 2004, dirasa perlu adanya perubahan yang lebih cepat terhadap APBN Tahun Anggaran 2005 daripada waktu yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Pasal 44 Undang­Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daera h, ya itu : 1. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN

dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

1

2. Pertimbangan sebagaimana ayat 1 diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dengan Pemerintah.

3. Pertimbangan sebagaimana ayat 1 menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan Pemerintah.

Sesuai dengan· Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2005 yang cjjsahkan pada bulan Oktober 2004, APBN Tahun Anggaran 2005 semula disusun berdasarkan pada asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4°/o, inflasi 5,5°/o, nilai tukar rupiah Rp8.600,- per dollar AS, harga minyak mentah US$24 per bare!, dan produksi minyak mentah Indonesia 1,125 juta bare! per hari. Perubahan terhadap asumsi-asumsi dasar ekonomi makro tersebut tentu menga11dung konsekuensi terhadap berubahnya postur APBN secara signifikan. Sebab itu, untuk menjaga kesehatan dan alokasi APBN, diperlukan langkah-langkah kebijakan fiskal seperti kebijakan pengurangan subsidi BBM dan kenaikan harga BBM dalam negeri, yang tentu juga memiliki konsekuensi terhadap perubahan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro lainnya seperti inflasi dan tingkat bunga.

Dengan mencermati perkembangan kondisi terkini, asumsi dasar ekonomi makro yang terdapat dalam APBN Tahun Anggaran 2005 telah disesuaikan pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2005 menjadi sebagar berikut: 1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,5°/o. 2. Inflasi 7°/o. 3. Ku rs Rp8. 900 per dollar Amerika Serikat. 4. Harga dan produksi minyak Indonesia mencapai masing­

masing sekitar US$35 per barel dan 1,125 juta barel per hari.

Namun bila dicermati kenyataan yang· berkembang sepanjang kuartal pertama (Januari - April) tahun 2005, beberapa asumsi dasar RAPBN-P Tahun Anggaran 2005 tersebut ternyata cenderung mengalami' perubahan yang cukup signifikan. Nilai tukar rupiah cenderung bergerak mendekati Rp9.500 per satu dollar Amerika .Serikat. Sedangkan harga minyak mentah cenderung bergerak di atas rata-rata US$45 per barel.

2

r Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, DPD RI mengusulkan kepada Pemerintah agar menyesuaikan asumsi­asumsi dasar RAPBN-P Tahun Anggaran 2005 menjadi sebagai berikut : 1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,5°/o. 2. Inflasi 9°/o. 3. Kurs Rp9.200,- per satu ~ollar AS. 4. Harga dan produksi minyak mentah Indonesia mencapai

masing-masing sekitar US$ 40 per barel dan 1, 125 juta bare! per hari.

II. PENERIMAAN DALAM NEGERI

1. Dengan memperhatikan perkiraan pendapatan negara dan hibah yang dihitung oleh Pemerintah, penerimaan dalam negeri dalam tahun 2005 diperkirakan mencapai Rp438.024,9 miliar atau 16,8°/o terhadap PDB. Jumlah tersebut Rp58.397,8 miliar atau 15,4°/o lebih tinggi dari sasaran penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp379.627,1 miliar (14,8°/o terhadap PDB). Peningkatan penerimaan dalam negeri tersebut disebabkan oleh tingginya penerimaan perpajakan yang bersumber dari PPh migas ·maupun penerimaan negara bukan pajak terutama yang berasal dari SDA migas dan penerimaan SDA non migas.

2. Apabila asumsi dasar ekenomi makro mempergunakan pertimbangan dari DPD sebagaimana disebutkan tadi, maka PPh migas dan Penerimaan SDA Migas khususnya, akan mengalami peningkatan secara signifikan. Dengan demikian, dalam perhitungan DPD, pendapatan negara tahun 2005 akan meningkat menjadi Rp492.778,01 miliar atau RpS4.753189 miliar di atas RAPBN-P Tahun Anggaran 2005 yang diajukan oleh pemerintah.

III. BELANJA PEMERINTAH PUSAT

1. Belanja Sosial . a. Pendidikan

RAPBN-P Tahun Anggaran 2005 menyatakan adanya Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM untuk program beasiswa pendidikan sebesar Rp4,1 triliun.

3

Jumlah tersebut belum sesuai dengan amanat Undang­Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 Ayat ( 4), yaitu sebesar 20°10 dari APBN. Oleh karena itu, pencapaian alokasi dana pendidikan sebesar 20°10 agar dipercepat, dengan sasaran mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi serta peningkatan kesejahteraan pendidik.

b. Kesehatan .. RAPBN-P Tahun Anggaran 2005 menyatakan adanya

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM untuk program jaminan kesehatan sebesar Rp2,8 triliun. Angka ini hendaknya dikoreksi dengan mengacu dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Alokasi dana kesehatan hendaknya mengacu kepada

standar WHO sebesar 5°/o dari total APBN. 2. Alokasi dana program pencegahan dan pemberantasan

penyakit ditingkatkan. 3. Transparansi penambahan alokasi dana kesehatan dari

kompensasi pengurahgan subsidi dana BBM dalam rangka peningkatan pelayanan k~sehatan.

c. Pengentasan Kemiskinan 1. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana

Reboisasi (DR), guna menghidupkan kembali program Membangun Hutan Bersarna Masyarakat (MHBM) guna menunjang industri kehutanan dan menangkal illegal logging.

2. Peningkatan dana untuk alokasi produksi pertanian tanaman pangan terutama padi sehingga dapat mencapai swasembada dalam waktu yang relatif singkat.

3. Program perikanan harus mengarah kepada budidaya untuk meningkatkan pendapatan nelayan, dengan meningkatkan teknologi perikanan dan penangkalan dan penindakan hukum terhadap illegal fishing.

4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang parlwisata. d. Infrastruktur Desa Tertinggal

RAPBN-P Tahun Anggaran 2005 menyatakan adanya Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM untuk program infrastruktur pedesaan sebesar Rp3,3 triliun. Program ini harus segera direalisiasikan.

4

Selain 11.040 desa tertinggal, masih ada desa tertinggal lainnya di daerah yang relatif maju, oleh sebab itu diusulkan jumlah bantuan infrastruktur pedesaan ditingkatkan menjadi 22.080 desa. Mekanisme penyaluran dana desa tertinggal sebaiknya melalui DAK dengan mempertimbangkan kesiapan daerah untuk melaksanakan pernbangunan.

2. Belanja lain-lain a. Bencana Alam (NAD1 Sumut, Papua, dan NlT, serta

daerah-daerah Jainnya yang terkena bencana nasional). Kebutuhan dana rekonstruksi dan rehabilitasi NAO dan

Nias mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam Blue Print Aceh yaitu sebesar Rp12,9 Triliun untuk tahun 2005, sehingga anggaran di APBNP yang sebesar Rp9,48 Triliun agar dikoreksi. .

b. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sebagairnana diamanatkan dalarn Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah1

pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan kepada APBN dan APBD. Selanjutnya, PP Nomor 17 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Gaerah dan Wakil Kepala Daerah, BAB XIII Pasal 147 bahwa "Pendanaan kegiatan pemilihan yang diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan pada APBN dan APBD", bukan berasal dari APBN vang merupakan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, dan bantuan APBN merupakan pengganti atas sebagian pendanaan pemilihan vang telah dianggarkan dalam APBD. Oleh sebab itu, maka komposisi biaya Pilkada diusulkan 75°/o dari APBN dan 25°/o dari APBD.

IV. BELANJA DAERAH

1. Dana Bagi Hasil Dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2005 Dana Bagi Hasil

(DBH) dialokasikan sebesar Rp40.111,3 milliar (1,5 persen

5

r terhadap PDB). Secara nominal jumlah itu Rp8.893,5 milliar atau 28,5 persen lebih tinggi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005. Sesuai dengan perubahan asumsi yang diajukan oleh DPD, seharusnya dilakukan penyesuaian terhadap besaran DBH ini.

2. Dana Alokasi Umum B~rdasarkan UU l\Jo. 36 Tahun 2004 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 dinyatakan bahwa pengalokasian dana alokasi umum berdasarkan PP No. 3 Tahun 2004 tidak akan mengalami perubahan yaitu sama dengan yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp88.765,6 miliar. Mencermati Pas Penerimaan Dalam Negeri dalam RAPBN-P Tahun Anggaran i005 mencapai Rp438.024,9 miliar terdapat kenaikan sebesar 16,8°/o terhadap PDB, jumlah tersebut berarti Rp58.397,8 milyar atau 15,4°/o lebih tinggi dari sasaran Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp379.627,1 miliar (14,8°/o terhadap PDB).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka penerimaan DAU seharusnya juga berubah yaitu 25,5°/o dari Penerimaan Dalam Negeri Netto, sehingga besarnya DAU bagi Pemerintah Daerah adalah 25,5°/o x Rp438.024,9 dikurangi Rp40.111,3 miliar dan Rp760,4 miliar sama dengan 101:274,06 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp12.523,46 miliar.

Apabila menggunakan. asumsi yang disampaikan oleh DPD-RI, maka besar DAU yang akan diterima daerah menjadi sebesar Rp115.741,78 miliar (40/35xRp397.153,2 X25,5°/o). Dengan meningkatnya DAU maka daerah dapat menggunakan peningkatan anggaran tersebut untuk kepentingan pembangunan di daerah.

3. Dana Alokasi Khusus Dalam tahun 2005, DAK diperkirakan mencapai 10,4°/o

lebih tinggi dari pagu APBN-nya. Dalam APBN-P Tahun Anggaran 2005, DAK-DR meningkat 15,9°/o, akan tetapi

6

untuk OAK non-DR tidak mengalami perubahan secara nominal.

DPD berp1endapat bahwa DAK ini supaya diatur dalam PP yang menentukan besaran minimal 5°/o dari pendapatan negara. Pengelolaan dan pendistribusiannya diserahkan secara langsung kepada daerah untuk peningkatan pem.pangunan perekonomian.

Dana untuk OAK-DR supaya ditingkatkan dari Dana Reboisasi yang tersedia di luar alokasi pada APBN-P Tahun Anggaran 2005.

Daerah kepu.l~uan, daerah perbatasan, dan daerah strategis harus mendapat alokasi anggaran khusus untuk menjamin kedaulatan negara. Selain itu daerah atau desa tertinggal harus secara sistematis dipercepat pembangunan ekonominya sehingga pemerataan ekonomi dapat lebih cepat tercapai.

V. DANA PENYESUAIAN

Dana Penyesuaian untuk daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang dimekarkan pada tahun 2004 agar dimasukkan dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2005.,

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan adanya perkiraan kenaikan pendapatan negara yang signifikan di dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2005 ternyata tidak diimbangi dengan kenaikan alokasi belanja daerah (DAU) secara proporsional, dan tidak adanya kenaikan belanja niodal serta adanya peningkatan hutang negara; oleh karena itu DPD belum dapat memahami RAPBN-P tahun anggaran 2005.

2. Agar Pemerintah segera menyesuaikan PP Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005 sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

7

3. Transparansi penerimaan dan belanja · negara dari setiap kegiatan dan alokasi pendanaan betul-betul menjadi prioritas utama.

4. Perlu memperhatikan alokasi Dana Khusus untuk Pengelolaan Daerah Kepulauan1 Daerah Perbatasan dan Daerah Strategis.

5. Memprioritaskan pembangunan daerah-daerah yang terkena bencana untuk mempercepat peningkatan perekonomian di daerah tersebut.

6. Perlu alokasi anggaran khusus untuk meningkatkan pengawasan dan memperbaiki sistem pengawasan yang handal.

VII. PENUTUP ,' ...

Demikianlah pertimbangan ini dibuat dan disampaikan sesuai dengan amanat konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam menyusun dan menetapkan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Wakil Ketua, Wakil Ketua,

H. IRMAN GUSMAN, S.E., MBA DR. LAODE IDA

8

I

II

PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS UN DANG-UN DANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005

Asumsi dasar ekonomi makro

Penerimaan Dalam Negeri

Disusun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro: 1. pertumbuhan ekonoml 5,4%; 2. inflasi 5,5%; 3. nHai tukar rupiah Rp8.600,- per

do!ar AS; 4. harga minyak mentah US$24

per-barel, produksi minyak mentah Indonesia 1,125 juta bare! per-hari.

Penerimaan da!am negeri ditetapkan sebesar Rp379.627,1 miliar (14,8% terhadap PDB).

Asumsi dasar disesuaikan menjadi:

1. pertumbuhan ekonomi 5,5%; 2. inflasi 7%; 3. nilai tukar rupiah Rp8.900,­

per dolar AS; 4. harga minyak mentah

Indonesia mencapai US$35 per-barel, produksi minyak mentah Indonesia 1,125 juta bare! er-hari.

Penerimaan diperklrakan Rp438.024,9 terhadap PDB)

Dalam

miliar

Negeri mencapai

(16,8°/o

Lebih tinggi sebesar Rp58.397,8 milar (15,4%) dart sasaran penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN 2005.

Diusulkan penyesuaian asumsi menjadi: 1. pertumbuhan ekonomi 5,5%; 2. inflasi 9%; 3. nilai tukar rupiah Rp9.200,- per

dolar AS; 4. harga minyak mentah Indonesia

mencapai US$40 per-barel, produksi mlnyak mentah Indonesia 1, 125 juta bare! per­hari.

Berdasarkan pertimbangan asumsi di atas maka Pph migas dan Penerimaan SDA migas khususnya akan mengalami peningkatan secara signifikan, sehfngga Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2005 menjadi Rp492.778,0l miliar atau Rp54.753,89 miliar di atas RAPBN-P 2005 yang diajukan oleh Pemerintah.

NO. Pokok Masalah

III Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Sosial

a. Pendidikan

b. Kesehatan

APBN 2005.

Program beasiswa pendidikan yang berasal dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM sebesar Rp4,1 triliun.

Program jaminan kesehatan yang berasal dari PKPS BBM sebesar Rp2,8 triliun.

- Pencapaian alokasi dana 20% agar dipercepat.

- Sasarannya dimulai darl pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi serta peningkatan kesejahteraan pendidik. ·

- Kompensasi Subsidi Dana BBM a ar se era direalisasikan.

- Alokasi dana hendaknya mengacu standar WHO sebesar total APBN.

kesehatan kepada

5% dart

- Alokasi dana program pencegahan dan pemberantasan penyakit ditingkatkan.

- Transparansi penambahan alokasi dana kesehatan dari kompensasi pengurangan subsidi dana BBM dalam rangka pengentasan kemiskinan.

NO. Pokok Masalah

c. Pengentasan kemiskinan

d. Infrastruktur Des a Tertinggal

APBN 2005 RAPBN-P 2005

Program infrastruktur pedesaan yang berasal dari PKPS BBM sebesar Rp3,3 triliun.

- Peningkatan Dana Alol<asi Khusus (OAK) Dana Reboisasi (DR)1 guna menghidupkan kembaU program Membangun Hutan Bersama Masyarakat {MHBM) guna menunjang industri kehutanan dan menangkal illegal toging.

- Peningkatan dana untuk arokasi produksi pertanian tanaman pangan terutama padi sehingga dapat rnencapai swasembada dalam waktu yang relatif singkat.

- Program perikanan harus mengarah pada budidaya untuk menlngkatkan pendapatan nelayan1 dengan meningkatkan teknologi perikanan dan penangkalan dan penindakan hukum terhadap illegal fishing.

- Pemberdayaan masyarakat dalam bidan ariwlsata.

- Selain 11.040 desa tertinggal, masih ada desa tertinggal lalnnya di daerah yang relatif maju.

- Dlusulkan jumlah bantuan lnfrastruktur pedesaan ditin katkan men'adi 22.080

NO. Pokok Masalah APBN 2005 RAPBN·P 2005 . I . .:;:.;·;·i< PertimbarHfan~Qf.tD~~ , _ .. ____ ,,·_~,,,A "" __ •j .......

-:_ •• ,· .J' .....

desa. ~

- Mekanisme penyaluran dana desa tertinggal sebaik.nya melalui Dana Alokasi Khusus dengan mempertimbangkan kesiapan daerah untuk melaksanakan oembanqunan.

2. Belanja lain-lain a. Bencana Rp9,48 triliun Kebutuhan dana rekonstruksl dan

Alam (NAD rehabilitasi NAD dan Ni as dan Sumut)

I

mengikuti apa yang tel ah ' ditetapkan dalam Blue Print Aceh I

yaitu sebesar Rp12,9 Triliun untuk tahun 2005.

Sebagaimana diamanatkan dalam

b. Pemilihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Ke pa la 2004 dan BAB XIII Pasal 147 PP

Daerah ., Nomor 17 Tahun 2005 tentang

(Pilkada) Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, "Pendanaan kegiatan pemillhan yang diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan pada APBN dan APBD", bukan berasal dart APBN vana

NO. Polcok Masafah APBN 2005

IV. Belanja Daerah

1. Dana Bagi Hasil

2. Dana Alokasi Rp88.750 miliar berdasarkan PP No. Umum (DAU) 3 Tahun 2004.

RAPBN-P 2005

Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan sebesar Rp40.111,3 milliar (1,5 persen terhadap PDB). Secara nominal jumlah itu Rp8.893,5 milliar atau 28,5 persen lebih tinggi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anqgaran 2005.

Rp88.750 miliar, dengan dasar perhitungan Penerimaan Dalam Negeri Netto tetap berdasarkan asumsi lama dalam APBN 2005.

merupakan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. dan bantuan APBN merupakan pengganti atas sebaglan pendanaan pemllihan yang telah dianggarkan dalam APBD. Oleh sebab itu, maka komposisi biaya Pilkada diusulkan 75% dari APBN dan 25% dari APBD.

Sesuai dengan perubahan asumsi yang diajukan oleh DPD, seharusnya dilakukan penyesuaian terhadap besaran DBH ini.

- Koreksi atas RAPBN-P T.A 2005

Penerimaan Dal am Negeri meningkat dari yang ditetapkan dalam APBN 2005 yaitu dari Rp379.627,1 miliar menjadl Rp438.024,29 miliar lebih besar RpSS.397,8 miliar · atau 15A%. Dengan demiki~n, DAU yang seharusnva diterima daerah

•

NO. Pokok Masalah APBN 2005

3. Dana Khusus

Alokasi. DAK diperkirakan mencapai 10,4% lebih tinggi dari pagu APBN-nya.

RAPBN-P 2005

DAK-DR meningkat 15,9%, tetapi untuk DAK non-DR tidak mengalami perubahan secara nominal.

Pertlmban an'.DPDj~;~-%,~~i . · :t•.:' ~b;~~~~-:., ,;~~h~r,JJ1~0;ii!ilt

adalah 25,5%XRp438.024,9 miliar dikurangi Rp40.111,3 miliar dan Rp760,4 miliar sama dengan RplOl.274,06 miliar, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp12.523,46 miliar.

- Usulan

Apabila memakai asumsi yang diusulkan oleh DPD-RI yaitu harga BBM sebesar US$40 per bare! maka DAU akan menjadi sebesar 40/35 X Rp397 .152,2 miliar X 25,5% sama dengan Rp115.741,78 mtliar, atau terjadi kenaikan sebesar Rp24.981,18 miliar.

- DAK ini supaya diatur dalam PP yang menentukan besaran minimal 5% dari pendapatan negara. Pengelolaan dan pendistribusiannya diserahkan secara Iangsung kepada daerah untuk peningkatan pembangunan perekonomian.

- Dana untuk DAK-DR supaya ditingkatkan dari Dana Reboisasi yang tersedia di luar alokasi pada APBN-P Tahun Ar:iggaran 2005 .

. 6

NO. Pokok Masalah APBN 2005 RAPBN-P 2005

v Dana Penyesuaian

Pertlmb~'ngan peo '~i~Jir ,, ; ''~· ", ."-!'f;>t;· --'~~~;:::f}: .,,,~-:¥;~.;>

- Daerah kepulauan, daerah perbatasan, dan daerali strategis harus mendapat alokasi anggaran khusus untuk menjamin kedaulatan negara. Selain itu daerah atau desa tertinggal harus secara sistematis dipercepat pembangunan ekonominya sehingga pemerataan ekonomi dapat lebih ceoat tercaoai.

Dana Penyesuaian untuk daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang dimekarkan pada tahun 2004 agar dimasukkan dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2005.

r-----+----------------------1-------------------------1----------------1

VI. Kesimpulan Saran

Dan

I

- Dengan adanya perkiraan kenaikan pendapatan negara yang signifikan di dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2005 ternyata tldak diimbangi dengan kenaikan alokasi belanja daerah (DAU) secara proporsional, dan tidak adanya kenaikan belanja modal serta adanya peningkatan hutang negara; oleh karena itu DPD belum dapat memahami RAPBN-P tahun anaaaran 2005.

NO. Pokok Masalah APBN.2005 ' .. RAPBN p 2oos~;;•.\'\,f;~; ~!'1' .• P rf rnfngaif DPi:>'~-·~,fb.'~~Ji .., w.- . . ~"~~- : ':;::;:: ;-:. e ,m_. _," . .; . ~ .. --~1."--~{-:i-..,···f.·1'.:~~-,~~..si~· .... ,_·

.. "'' . ' .. ' ~ ~· . ;-· :·••\1 .. ~ ,.·?~·:~'i;~9\:~~~~.N:· :;r':.,:. l·i,;; .: ~ :~ : .. ~~.f~:f.;@~~~~i::~:~-~d:~t"•A

- Agar Pemerintah segera menyesuaikan PP Nomor 3 Tahun 2004 ten tang Dana Alokasi Um um Daerah Provinsi, Daerah Ka bu paten, dan Ko ta Tahun Anggaran 2005 sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintahan Daerah.

- Transparansi penerimaan dan belanja negara dari setiap

I

kegiatan dan alokasi pendanaan betul-betul menjadi prioritas utama.

" - Perlu memperhatikan alokasi Dana Khusus untuk Pengelolaan Daerah Kepulauan, Dae rah Perbatasan dan Daerah Strategis.

" - Memprioritaskan pembangunan '-:·

" daerah-daerah yang terkena bencana untuk mempercepat peningkatan perekonomian di daerah tersebut.

- Perlu alokasi anggaran khusus untuk meningkatkan pengawasan

; dan memperbaiki sistem pengawasan vana handal.

DAFT AR NAMA PIMPJNAN DAN ANGGO'fA l'ANITIA ANGGAJV\N Ul'n m MS.JV I 1'.S 2004-2005)