DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ---------------------------------

RISALAH RAPAT KERJA

PANITIA ANGGARAN DPR-RI DENGAN PEMERINTAH TENTANG

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2010 Tahun Sidang : 2009 – 2010 Masa Persidangan : I Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2009 Waktu : Pkl. 20.30 – 22.10 WIB Dengan : Wakil Pemerintah, Menteri Keuangan, Menteri

PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia Tempat : Ruang Rapat Panitia Anggaran DPR-RI Lantai I

Gedung Nusantara I DPR-RI Jakarta Ketua Rapat : Ir. Emir Moeis, M.Sc Sekretaris : Dra. Nurul Faiziah Acara : Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU APBN TA. 2010 Anggota Hadir : dari 83 orang Anggota Panitia Anggaran DPR-RI

PIMPINAN :

1. IR. I. EMIR MOEIS, M.Sc. F.PDI PERJUANGAN 2. DR. HARRY AZHAR AZIS, MA F.PG 3. SUHARSO MONOARFA F.PPP 4. DRH. JHONNY ALLEN MARBUN, MM F.PD 5. IR. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI F.PKB

ANGGOTA :

1. DR.H. HAPPY BONE ZULKARNAEN,M.Si. F.PG 2. ANDREAS HUGO PAREIRA F.PDI PERJUANGAN 3. H. USAMAH MUHAMMAD AL HADAR F.PPP 4. SHIDKI WAHAB F.PD 5. DRS. DEDDY DJAMALUDDIN MALIK, M.Si. F.PAN 6. MUSTOKOWENI MURDI, SH F.PG 7. ALEXANDER LITAAY F.PDI PERJUANGAN

1

8. DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY F.PPP 9. IGN. MULYONO F.PD 10. H. JAZULI JUWAINI, MA F.PKS 11. DEWI ASMARA, SH. F.PG 12. DRS. SETYA NOVANTO F.PG 13. DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, MA, MDE F.PDI PERJUANGAN 14. DR. H. ANDI JAMARO DULUNG, M.Si. F.PPP 15. ARBAB PAPROEKA, SH F.PAN 16. MARWAN JAKFAR, SH, SE. F.PKB 17. GDE SUMARJAYA LINGGIH, SE F.PG 18. DRS. MUKHTARUDDIN F.PG 19. JACOBUS K. MAYONGPADANG F.PDI PERJUANGAN 20. H. RUSNAIN YAHYA F.PPP 21. DRS. I. WAYAN SUGIANA, MM F.PD 22. NURHADI M. MUSAWIR, SH, MM, MBA F.PAN 23. DRS. MUFID A. BUSYAIRI, M.PD. F.PKB 24. TAMSIL LINRUNG F.PKS 25. H. RUSMAN H. M. ALI, SH F.PPP 26. DRS. ENGGARTIASTO LUKITA F.PG 27. H. M. MALKAN AMIN F.PG 28. IR. RENDY LAMADJIDO F.PDI PERJUANGAN 29. NUSYIRWAN SOEJONO F.PDI PERJUANGAN 30. MIRWAN AMIR F.PD 31. M. JUNAEDI, SE F.PAN 32. H. IMAM NAHRAWI, S.Ag. F.PKB 33. ABOE BAKAR AL-HABSYI F.PKS 34. IR. H. EDDY WAHYUDIN, MBA. F.BPD 35. BURSAH ZARNUBI, SE F.PBR 36. IR. HAMZAH SANGADJI F.PG 37. IR. HASTO KRISTIYANTO F.PDI PERJUANGAN 38. DRS. H. ZAINUT TAUHID SA’ADI F.PPP 39. NASRIL BAHAR, SE F.PAN 40. H. ABDULLAH AZWAR ANAS F.PKB 41. MUHAMMAD TONAS, SE. F.BPD 42. CAROL DANIEL KADANG, SE, MM F.PDS 43. H. DITO GANINDUTO, MBA F.PG 44. DRS. H. KAHAR MUZAKIR F.PG 45. H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SE. F.PG 46. EFFENDI M. S. SIMBOLON F.PDI PERJUANGAN 47. TEUKU RIEFKY HARSYA F.PD 48. IR. TJATUR SAPTO EDY, MT F.PAN 49. DR. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.Sc. F.PKS 50. DRS. H. ZULKARNAEN DJABAR, MA F.PG 51. IR. THEODORUS J. KOEKERITS F.PDI PERJUANGAN 52. DR. H. ALI MUDHORI, S.Ag, M.Ag. F.PKB 53. H. UMUNG ANWAR SANUSI F.PKS 54. DRS. H. N. SERTA GINTING F.PG 55. DRA. HJ. FARIDAH EFFENDY F.PG 56. TAUFAN TAMPUBOLON, SE, MM. F.PDI PERJUANGAN 57. E. A. DAROJAT F.PDI PERJUANGAN

2

58. H. M. SYUMLI SYADLI, SH F.PPP 59. MAX SOPACUA, SE. F.PD 60. H. AHMAD MUBASYIR MAHFUD, SH . F.PKB 61. DRG. H. TONNY APRILANI, M.Sc. F.PG 62. MUSFIHIN DAHLAN F.PG 63. DR. IR. WAYAN KOSTER, MM F.PDI PERJUANGAN 64. CHEPY TRIPRAKOSO WARTONO F.PDI PERJUANGAN 65. DRS. H. LUKMAN HAKIEM F.PPP 66. ANGELINA SONDAKH, SE F.PD 67. MOHAMMAD YASIN KARA, SE F.PAN 68. AAN ROHANAH, M.Ag. F.PKS 69. DRS. T. M. NURLIF F.PG 70. I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA F.PDI PERJUANGAN 71. MARUARAR SIRAIT F.PDI PERJUANGAN 72. H. SOFYAN USMAN F.PPP 73. VERA FEBYANTHY, BBA. F.PD 74. DR. MARWOTO MITROHARDJONO, SE, MM F.PAN 75. H. BAHRUDIN NASORI, SSi, MM. F.PKB 76. RAMA PRATAMA, SE, Ak. F.PKS 77. ANTHON F. KAGOYA, S.Pak.. F.BPD 78. WALMAN SIAHAAN, SE, SH, MM, MBA. F.PDS

REKAMAN PEMBICARAAN

KETUA RAPAT (IR. I. EMIR MOEIS, MSc/F-PDIP/KOMISI XI) :

Bismillaahirrohmaanirrohiim Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, beserta jajaran yang hadir dari Bappenas. Yang terhormat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia beserta jajaran yang hadir. Yang terhormat Anggota serta Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI.

Pertama-tama mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia pada malam hari ini dengan tiada suatu halangan.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, daftar hadir telah ditandatangani oleh 43 orang anggota dari jumlah keseluruhan 83 anggota, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR RI rapat kerja ini sah dan dapat mengambil keputusan. Untuk itu rapat kerja ini kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK PALU 1X (Rapat dibuka pukul : 20.30 WIB)

Berdasarkan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR RI pada tanggal 3 Agustus 2009 yang lalu, telah disampaikan Rancangan Undang-Undang APBN 2010 beserta Nota Keuangan nya, selanjutnya

3

fraksi-fraksi telah menyampaikan pemandangan umumnya pada Rapat Paripurna tanggal 14 Agustus 2009 yang lalu, dan jawaban Pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi juga telah disampaikan dalam Rapat Paripurna tadi pagi.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib dan Mekanisme DPR RI, maka Panitia Anggaran DPR RI diberikan tugas untuk melakukan pembahasan RUU Tentang APBN 2010. Berkenaan dengan hal tersebut, pada hari ini kita mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka penyampaikan keterangan Pemerintah pada pembicaraan tingkat pertama pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN 2010.

Perlu kami sampaikan bahwa, jadual pembicaraan tingkat pertama pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN 2010 ini lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya pergantian periode keanggotaan DPR RI tanggal 1 Oktober 2009, sehingga pembahasan RUU Tentang APBN 2010 akan kita selesaikan pada bulan September 2009 sebagaimana jadwal yang sudah kita setujui pada rapat kerja yang lalu. Jadi mungkin ini lex specialist, karena RAPBN diawali dengan RPJM Pemerintah.

Pak Paskah, ini masih pakai RPJM lama atau basic nya apa ini? Kalau pengalaman tahun 2005 kita segera lakukan APBN-P sebelum waktunya, bisa saja nanti. Selanjutnya, agenda pembahasan rapat pada malam hari ini yaitu, Pertama, penyampaian keterangan Pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat pertama pembahasan RUU Tentang APBN 2010, dan juga Pembentukan Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan. Sebelum kita masuk pada acara materi pertama, mohon berkenan dari rekan-rekan sebagaimana biasanya di komisi-komisi lain, di Komisi XI, sebelum dimulainya raker selalu ada key notes dari Pimpinan, dalam hal ini kami minta waktu tiga sampai empat menit sedikit mau menyampaikan. Bahwa sudah lima tahun kita bekerja pada masa bhakti ini, dan mulai dari 2005 sampai 2009, bahkan 2010, jadi enam anggaran ini, enam APBN sudah kita lakukan.

Saya tidak tahu siapa yang tepat lima tahun disini, tapi kami salah satu yang memang lima tahun disini. Kalau tidak salah Pak Tamsil ada mungkin, Pak Ondos, Pak Nusyirwan, Pak Tonas, Pak Nurlif, itu yang lima tahunan. Pak Paskah di Komisi XI. Sebenarnya kalau Pak Paskah masih, juga mungkin kesini. Lima tahun kita bisa lakukan kerjasama ini, terus terang selama lima tahun ada hal-hal yang memuaskan dan perlu kami berikan apresiasi kepada Pemerintah yaitu bisa menjaga ekonomi makronya secara baik, juga terutama sekali dalam hal juga penerimaan pajak dan renomerasi atau reformasi gaji pegawai dan sebagainya. Karena itu adalah dua hal yang dilupakan selama masa orde baru 30 tahun. Itu hasil ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Darmin juga dulu, sekarang kita mulai.

Mungkin kalau perpajakan dimulai pada zaman pemerintahan yang lalu, tapi gaji pegawai juga pada pemerintahan sekarang. Karena memang kalau kita mau mencegah kebocoran dan sebagainya, pegawai negeri itu memang harus lebih dimanusiawikan. Kami mengagumi bahwa penerimaan bisa demikian tingginya, sampai Rp1.000,0 triliun, belanjanya bisa sampai Rp1.000,0 triliun. Cuma yang memang belum memuaskan bahwa kemiskinan dan pengangguran belum bisa turun sebagaimana yang diharapkan dalam RPJM-nya. Jadi ini satu hal yang memang harus dipikirkan, dimana macetnya, dimana salahnya, kita pikirkan bersama. Kami belum tahu apa lima tahun ke depan kami masih disini, tapi saya juga tidak tahu apa menterinya juga masih sama. Tapi sebaiknya lima tahun ke depan DPR dan Pemerintah harus lebih memikirkan supaya sektor riil nya bisa lebih tumbuh, dan kesejahteraan rakyat betul-betul bisa dicapai dengan tujuan kita sebagaimana yang awal yaitu sosialisme Indonesia yang bisa tercapai. Sosialisme bukan berarti komunisme. Sederhana saja pengertian sosialisme menurut Bung Karno dulu, yaitu setiap orang mempunyai lapangan pekerjaan, mempunyai akses kepada pendidikan, mempunyai akses kepada kesehatan, hidup tenteram. Jadi bukan masalah neolib atau sosialisme, tapi yang penting masyarakat bisa sejahtera, semua bisa memperoleh lapangan pekerjaan, bukan dapat uang cuma-cuma dari BLT, ini yang kami harapkan.

4

Dan saya kira lima tahun ini juga kita tidak perlu lagi pencitraan, karena tidak ada perpanjangan lagi. Kecuali nanti ada perubahan Undang-Undang Dasar, tapi mudah-mudahan kalau MPR nya dipegang oleh PDI Perjuangan, oleh Pak Taufiq, tidak ada perubahan lagilah, konstitusi kita tetap saja seperti begini.

Saya kira ini yang kami bisa sampaikan. Cuma kedepannya kerjasama Pemerintah dengan Panitia Anggaran demi kesejahteraan bangsa betul-betul musti bisa kita lebih tingkatkan lagi. Saya do’akan supaya Menteri Keuangan yang sekarang bisa lanjut, Menteri Bappenas nya juga bisa lanjut, Insya Allah bisa lebih baik lagi.

Jadi kita masuk pada acara pertama, yaitu penyampaian keterangan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat Pertama Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun 2010. Untuk itu kami persilakan kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikannya.

Silakan.

PEMERINTAH (DR. SRI MULYANI INDRAWATI/MENTERI KEUANGAN ) :

Terima kasih Pimpinan. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Tentu saja karena tadi Pak Emir sudah menyampaikan satu key notes speech yang menggambarkan pentingnya kerjasama antara Pemerintah dan Paniti Anggaran, terutama didalam merancang APBN yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, kami menyambut gembira. Tentu sebetulnya tidak hanya pada akhir masa jabatan ini kita perlu melakukan kesepakatan itu, tapi juga pada tahun-tahun yang akan datang. Saya rasa dengan spirit yang sama Pemerintah juga akan mencoba untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dan kebijakan yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi berbagai persoalan yang mendesak, terutama di bidang kesejahteraan rakyat.

Bapak/Ibu sekalian,

Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai RAPBN 2010 dan Kerangka Ekonomi Makro yang melandasinya, tentunya ini merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pidato Bapak Presiden tanggal 3 Agustus sebagai pengantar RAPBN 2010 dan Nota Keuangan, dimana dokumennya telah kami sampaikan, dan juga penjelasan dari Pemerintah pada pagi hari tadi terhadap pandangan dari sepuluh fraksi yang telah menyampaikan berbagai pikiran awal terhadap RAPBN 2010 yang disampaikan Pemerintah. Jadi kalau ada sedikit pengulangan terhadap apa yang kami sampaikan tadi pagi mungkin mohon dimaafkan. Tapi saya akan mencoba untuk tidak terlalu panjang.

Pertama, dari sisi Kerangka Ekonomi Makro tentu kita perlu untuk melihat kondisi ekonomi global, terutama perkembangan terkini, dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian bagian kedua adalah pokok-pokok RAPBN Tahun 2010. Kami juga akan menyampaikan pandangan dari seluruh fraksi mengenai RAPBN 2010 mengenai Asumsi Makro, Kebijakan Fiskal, dan parameter-parameter yang ada di RAPBN 2010, serta bagian terakhir adalah Kesimpulan. Ini kami sarikan dari pandangan yang telah disampaikan, dan pada malam hari inipun kami sampaikan jawaban tertulis Pemerintah atas pandangan umum seluruh fraksi terhadap Rancangan APBN Tahun 2010.

Untuk topik pertama mengenai perkembangan ekonomi global dan perekonomian Indonesia terkini. Kita untuk bulan Agustus tentu sudah mendapatkan sebagian angka pada kuartal kedua. Jadi berbeda dengan pembahasan pada saat kita membahas Asumsi Makro pada awal kuartal kedua. Pada hari ini kita sudah mendapatkan angka kuartal kedua, hampir di seluruh dunia semua negara sudah mengeluarkan pertumbuhan ekonomi kuartal keduanya yang nampaknya memang mengkonfirmasi bahwa telah ada tanda-tanda paling tidak pemulihan atau hal yang buruk yang terjadi dari mulai kuartal terakhir tahun 2008 sampai dengan kuartal kesatu 2009 nampaknya sudah mulai pulih atau tidak emburuk lagi, istilahnya kita sudah mencapai dasar dari krisis atau kontraksi ekonomi.

5

Ekonomi dunia mulai menunjukkan kondisi levelling out, dan pasar finansial meningkat, konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan pembalikkan, walaupun dalam hal ini masih terdapat resiko karena tingkat pengangguran sudah membesar/meningkat, dan kredit yang diberikan oleh sektor keuangan masih sangat ketat. Jadi ini persis seperti krisis Indonesia 1997-1998, begitu kondisi krisisnya emergency nya lewat, tidak berarti langsung recover karena sektor-sektor keuangan belum pulih di dalam katifitas intermediary nya.

Pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju ditunjukkan. Di Amerika Serikat kuartal kesatu yang lalu adlah sangat buruk, minus 6,4 kuartal satu ini kontraksinya lebih mild atau lebih ringan yaitu hanya minus 1. Jerman bahkan sudah mulai terjadi positive gross dari minus 3,5 kuartal satu menjadi 0,3, China menunjukkan mendekati 8 persen, dan bahkan juga Jepang sudah mulai terjadi positive gross pada kuartal kedua yaitu 0,9 dari minus 3,1.

Kalau kita lihat untuk Indonesia, kuartal kedua memang pertumbuhan ekonominya dibandingkan kuarta pertama year on year lebih rendah. Ini bukan karena terjadi perlemahan ekonomi, namun karena kuartal kedua tahun 2008 itu pertumbuhannya sangat kuat, sehingga dari basis yang sangat tinggi biasanya sangat sulit untuk mendapatkan gross yang cukup tinggi, terutama dalam suasana ekonomi dunia yang sangat melemah. Sehingga kalau kita lihat kuartal kedua adalah 4,0, tapi angka 4,0 ini kalau Ibu dan Bapak sekalian perhatikan dibandingkan dengan proyeksi Pemerintah, terutama dari Departemen Keuangan, ini angka realisasi yang lebih tinggi. Kami tadinya memperkirakan kuartal kedua hanya 3,7 persen. BI bahkan lebih rendah dari kami, BI biasanya lebih pesimis dibandingkan Pemerintah. Namun ternyata kuartal kedua kita bisa berhasil mencapai 4 persen. komposisi dari pertumbuhan 4 persen disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sekitar 4,8, konsumsi Pemerintah masih sangat tinggi (17 persen). Namun investasi, atau pembentukan modal domestic bruto, hanya tumbuh 2,7. Ini yang perlu kita harus hati-hati dan membuat policy-policy untuk membuat investasi segera pulih kembali.

Sedangkan ekspor dan impor memang kita prediksi akan tetap mengalami kontraksi yang cukup dalam, walaupun dalam hal ini ekspor kontraksinya sudah lebih ringan yaitu 14,7 minus dibandingkan kuarta lalu yaitu minus 18,7. Demikian juga dengan impor yang negatifnya lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan kontraksi kuartal satu 2008. Dengan situasi ini tentu kita bisa melihat positif dan negatifnya dari angka kuartal satu sebesar 4,0. Di satu sisi bahwa dia lebih tinggi dari yang tadinya diperkirakan oleh kita semua, namun dari sisi komposisinya maka Pemerintah dan Bank Indonesia perlu untuk melakukan berbagai respons policy agar pemulihan di dalam kegiatan investasi bisa betul-betul terjadi, terutama pada semester kedua.

Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009, dan untuk 2010 secara keseluruhan, kita masih belum melakukan revisi untuk tahun 2009 ini, yaitu pertumbuhan masih 4,3 persen. Meskipun dengan kuartal kedua sebesar 4,0, maka sebetulnya probabilita kita untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi di atas 4,3 sampai dengan akhir tahun nampaknya menjadi lebih besar. Ini karena diasumsikan pada semester dua nanti pertumbuhan ekonomi akan lebih baik dibandingkan pada semester satu ini. Untuk tahun 2010 proyeksi kami, dalam hal ini sesuai dengan Nota Keuangan, adalah tetap 5,0. Saya memahami banyak fraksi yang mengatakan dan meminta agar target dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa dinaikkan di atas 5 persen. Namun mungkin banyak optimism ini terlalu dini, karena beberapa bulan memang nampaknya suasana seperti normal kembali. Padahal kalau kita lihat tiga bulan atau empat bulan yang lalu kondisi ekonomi dunia dan Indonesia sebetulnya masih dalam kondisi yang sangat terpengaruh oleh krisis yang sangat dalam. Untuk tahun 2010 pertumbuhan 5 persen akan dikontribusikan oleh konsumsi yang akan tumbuh sekitar 5 persen, sedangkan investasi akan tumbuh 8,5. Ekspor dan impor memang akan positif tapi masih pada posisi yang belum terlalu kuat yaitu, yaitu 4,1 persen untuk pertumbuhan ekspor, dan untuk impor adalah 6,9.

6

Kondisi ini memang lebih baik dari tahun 2009. Tapi kalau kita lihat untuk konsumsi rumah tangga tidak mengalami akselerasi sekuat tahun 2009, terutama kalau kita lihat kuartal satu tahun 2009 yang meningkat lebih dari 6 persen. Ini tentu saja karena tahun depan mungkin inflasi tidak serendah seperti yang tahun ini dimana terjadi penurunan yang sangat tajam pada berbagai komoditas, terutama di bidang pangan dan energi, dan itu menyumbangkan year on year inflasi yang merosot secara cukup tajam pada 2009. Situasi itu tidak akan kita dapatkan di tahun 2010, karena kita malihat harga komoditas sudah mulai menunjukkan stabilitas, atau bahkan agak pulih pada trend yang meningkat.

Untuk harga saham dan nilai tukar sepanjang tahun 2009 kita bisa mengatakan cukup bersyukur, dan tentu saja juga karena berbagai respon yang koordinatif antara pemerintah dan BI. Ini menggambarkan suasana confidence yang kita bisa jaga meskipun dalam suasana dunia yang sangat tidak pasti.

Indeks saham kita sudah mengalami rebound, sampai dengan 19 Agustus indeks hari ini adalah 2.277,75, dan rupiah dalam posisi di sekitar 10.000. Bahkan beberapa saat kemarin sempat selalu berada di bawah 10.000. Inflasi yang merendah telah memberikan ruang bagi BI untuk menurunkan rate nya, dan penurunan ini diharapkan akan segera diikuti oleh penurunan bunga kredit meskipun kita mengakui bahwa penurunan itu tidak berjalan secara cepat.

Harga minyak dalam hal ini kita lihat masih mengandung ketidakpastian. Range dari harga minyak itu mestinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir memberikan pembelajaran buat kita bahwa harga minyak bisa bergerak secara sangat tidak rasional dari level 30 menjadi 145 hanya dalam kurun waktu 12 bulan. Saat ini situasi ada di sekitar 69 posisi hari ini, dua hari yang lalu sempat turun di 66, tapi sekitar 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu bahkan posisi di atas 70 juga pernah terjadi. Jadi deviasi harga minyak itu masih cukup besar pada kisaran antara diatas 70 sampai dengan pertengahan 60-an.

Sementara itu untuk lifting minyak kami memang mengatakan bahwa untuk 2010 tidak terjadi kenaikan dari sisi lifting minyak secara berarti, dia hanya naik sebanyak 5.000 barel perhari, karena dalam hal ini belum adanya kenaikan signifikan, terutama dari Blok Cepu yang selama beberapa bulan terakhir tadinya diharapkan bisa menyumbangkan cukup banyak bagi jumlah lifting minyak.

Dengan latar belakang tersebut, Pimpinan, kami menyampaikan bahwa untuk tahun 2010 perhitungan RAPBN didasarkan pada proyeksi ekonomi sekitar 5 persen, inflasi 5 persen, Suku Bunga Bank Indonesia 3 bulan (6 setengah), nilai tukar Rp. 10.000 perdolar, harga minyak 60 dolar perbarel, dan lifting minyak 965 ribu barel perhari.

Apa yang kami sampaikan masih ada di dalam range kesepakatan dengan Panggar yang kita lakukan pada kuartal kedua yang lalu. Namun kami memilih angka-angka yang memang cenderung konservatif. Bukan Pemerintah tidak ada ambisi, tapi ini lebih sebetulnya memberikan suatu tradisi. Karena ini adalah APBN transisi, kami tidak ingin membuat kerangka makro yang terlalu ambisius yang nanti akan membebani bagi pemerintahan baru hasil pemilu. Jadi memang landasannya adalah APBN yang disusun oleh Pemerintah sebelum pemilu. Yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan sesudah pemilu tentu diharapkan memiliki postur yang tidak terlalu offensive atau terlalu ambisius, karena nanti akan memberikan ruang bergerak yang lebih terbatas bagi pemerintahan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu memang 2010 kami mencoba untuk menyusun kerangkanya dalam rambu-rambu yang relatif agak konservatif dan modes. Meskipun demikian, nanti di dalam posturnya sebetulnya kita telah berusaha untuk mewadahi berbagai program-program prioritas yang memang akan dilanjutkan pada tahun 2010.

Untuk tahun 2010 RAPBN Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal nya adalah sebagai berikut :

Satu, temanya sesuai nanti dengan RKP adalah pemulihan ekonomi, dan fokusnya adalah menjaga agar kesejahteraan rakyat tidak mengalami dampak negatif dari krisis. Oleh karena itu Kebijakan Fiskal 2010 adalah ditujukan untuk memberi dukungan pada peningkatan daya tahan dunia usaha dan

7

kegiatan investasi dengan memberikan insentif perpajakan. Program-program kesejahteraan rakyat akan terus dijalankan, terutama pada program yang sudah memiliki evaluasi cukup baik dari sisi manfaat yang dirasakan masyarakat, yaitu PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH, dan berbagai program subsidi lainnya.

Tema 2010 juga adalah meneruskan pembangunan infrastruktur, terutama di bidang pertanian, energi, proyek-proyek padat karya, dan proyek-proyek stimulus fiskal akan diteruskan apabila diperlukan bagi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang memiliki aktifitas yang memang sangat critical untuk mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi.

Hal yang baru dari tahun 2010 adalah Pemerintah mulai mendorong revitalisasi industri pengolahan. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Emir tadi agar APBN makin memiliki arti langsung kepada sektor riil. Dan kita melihat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan terus menerus cukup tinggi, maka industri pengolahan akan menjadi aktifitas yang perlu untuk mendapatkan dorongan yang sistematis dan berarti, karena dia akan menimbulkan kemandirian dan linkage atau keterkaitan aktifitas dan pengurangan pengangguran yang cukup penting. Reformasi birokrasi akan diteruskan, seperti Bapak Presiden sampaikan akan diselesaikan seluruh reform pada tingkat kementerian/lembaga di tingkat pusat pada 2011. Anggaran operasional pemeliharaan dan pengadaan alutsista yang selama beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini menjadi sorotan juga akan mendapatkan prioritas cukup tinggi. Dan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi akan dipertahankan minimal 20 persen.

Dengan arahan dari kebijakan fiskal tersebut maka postur dari APBN 2010 dibandingkan dengan APBN Perubahan 2009 adalah pada tabel 12. Pendapatan negara mencapai 911,5 triliun, belanja 1.009,5 triliun, dan defisitnya adalah sebesar 98 triliun, atau 1,6 persen, lebih kecil dari sisi prosentase maupun nominal terhadap defisit tahun 2009 dalam APBN Perubahan, karena kita mengharapkan 2010 sektor non pemerintah akan lebih memiliki aktifitas sehingga dia bisa menyumbangkan pertumbuhan tinggi tanpa menimbulkan defisit yang lebih besar.

Untuk Kebijakan Belanja Pemerintah, Belanja Pegawai 161,7 triliun. Beberapa policy yang penting adalah, untuk kesejahteraan aparatur negara akan terus dijaga, atau bahkan nanti kita coba terus tingkatkan. Gaji dan pensiunan ke-13 dibayarkan. Kenaikan gaji pokok adalah 5 persen. Kenaikan uang makan lauk-pauk TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil Pusat. Untuk tahun 2010 kita akan melakukan reformasi birokrasi di sebelas kementeriani/lembaga, dan tahun 2011 seluruh reform akan kita selesaikan untuk belanja barang sebanyak 100,2 triliun, maka pokok-pokok policy nya masih sama dengan tahun-tahun lalu yaitu selalu meningkatkan efisiensi dan efektifitas untuk biaya-biaya yang dianggap tidak terlalu critical, yaitu perjalanan dinas, dan hanya difokuskan pada hal-hal yang betul-betul mendukung tugas pokok dari kementerian/lembaga.

Tahun 2010 kita akan melakukan sensus penduduk sesuai dengan Undang-Undang Mengenai Kependudukan, oleh karena itu kita akan berharap bahwa sensus ini karena mencakup seluruh penduduk Indonesia bisa dijadikan landasan atau dasar di dalam menyusun Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dalam hal ini dikoordinasi oleh Mendagri.

Belanja modal tahun depan adalah 76,9 triliun. Tentu priortasnya adalah untuk menjaga belanja bagi proyek-proyek yang sifatnya multi years, sehingga mereka tetap bisa diteruskan tanpa ada jeda sehingga bisa segera memperbaiki aktifitas ekonomi dan dinikmati oleh masyarakat. Pendanaan infrastruktur di beberapa KL yang menonjol adalah, alutsista untuk Dephan mencapai 11,3 triliun, infrastruktur ketenagalistrikan 12,4 triliun, untuk transportasi 28,6 triliun, untuk bidang irigasi (seperti bendungan, penanggulangan banjir) memakan 7,9 triliun, dan untuk pembangunan air bersih 3 triliun. Untuk bidang kesejahteraan rakyat, bantuan sosial tetap akan diberikan pada porsi yang cukup tinggi, 69,1 triliun untuk prioritas anggaran yang berhubungan dengan program-program yang telah kami sampaikan, yaitu BOS, PKH, PNPM, Jamkesmas, dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Kita juga

8

mengalokasikan anggaran untuk dana cadangan penanggulangan bencana yang memang selama ini perlu, karena Indonesia masih sangat rawan terhadap berbagai bencana alam di berbagai daerah.

Untuk belanja infrastruktur kami menyampaikan beberapa contoh dari proyek-proyek yang memakan 93,9 triliun rupiah. Untuk jalan raya kawasan perbatasan akan mendapatkan anggaran untuk membangun 50 kilometer jalan perbatasan, lintas pantai selatan jawa 48 kilo, pulau-pulau terpencil dan terluar 23 kilo, jalan-jalan akses 45 kilo, dan pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan strategis sepanjang 131 kilo. Untuk gedung sekolah ada SD/SMP satu atap di 250 lokasi, SMP 115 unit, SMA 10 unit, SMK 100 lokasi, gedung dan lab baru untuk perguruan tinggi. Yang kami sampaikan pada tabel 15 pada slide ini untuk pelabuhan laut, irigasi, jalan kereta api jalur ganda, pelabuhan udara, dan jembatan. Untuk kebijakan subsidi, dan ini penting untuk kita bahas nanti di dalam Rapat Kerja Panggar selanjutnya, subsidi BBM dianggarkan 59 triliun. Ini tetap dengan asumsi akan terus dilakukan efisiensi distribusi penyaluran BBM melalui besaran alfa yang ditetapkan. Penggunaan BBM bersubsidi akan terus dibatasi hanya pada sektor rumah tangga, usaha kecil, perikanan, nelayan, transportasi, dan pelayanan umum. Dan pendistribusian BBM yang bersubsidi akan diatur sehingga lebih tepat sasaran.

Untuk subsidi listrik yang akan memakan anggaran 40,4 triliun maka asumsi yang mendasarinya adalah pengendalian dari sisi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, dan juga dari sisi losses dan gross yang digunakan sebagai landasan untuk menghitung biaya pokok penyediaan maupun subsidi listrik secara umum. Penurunan BPP dari listrik akan dilakukan dengan pelaksanaan proyek 10.000 megawatt yang akan menurunkan jumlah pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar minyak, dan kemudian di substitue dengan bahan bakar lainnya yang lebih murah. Serta optimalisasi penggunaan gas, yaitu dari high speed diesel menjadi MFO.

Untuk subsidi yang lainnya yaitu Pupuk dan Pangan. Subsidi pangan adalah 11,8 triliun. Itu untuk membantu rumah tangga sasaran dengan memberikan beras murah seharga Rp. 2.150/kilo sebanyak 15 kilo/rumah tangga sasaran. Jumlah rumah tangga yang digunakan sebagai sasaran dari subsidi beras ini adalah 17,5 juta rumah tangga, dan mereka akan mendapatkan durasinya 12 bulan.

Subsidi pupuk 11,3 triliun adalah untuk para petani, dimana volumenya adalah 11,75 juta ton dan subsidinya adalah harga pupuk 20 persen dari HPP. Subsidi benih dialokasikan 1,6 triliun untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan benih berkualitas. Subsidi bunga kredit program 5,3 triliun untuk KPR, rumah sederhana, rusunami, KPPE, resharing dari KPP Energi, dan imbal jasa penjaminan KUR. Kredit Usaha Sektor Peternakan, terutama untuk sapi, juga dilakukan. Dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan. Subsidi pajak disediakan 13,4 triliun untuk mendorong sektor-sektor prioritas, seperti migas, dan subsidi pajak dalam bentuk PPH, DTP, PPNDTP, dan Bea Masuk DPT. Untuk kebijakan transfer ke daerah yang tanggal 19 Bapak Presiden menyampaikan di DPD, tahun 2010 akan ada DBH Cukai yang dibagikan untuk daerah penghasil tembakau sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Juga akan ada DBH baru, yaitu DBH Panas Bumi.

DAU adalah 26 persen dari Pendapatan Domestik Netto, dan dalam hal ini akan ada tunjangan profesi guru sebesar 8,85 yang direalokasikan dari anggaran KL menjadi DAU spesial.

DAK mencakup 14 bidang yang sudah disepakati dengan Panggar. Bidang-bidangnya dari mulai pendidikan kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana/prasarana desa, dan perdagangan.

Untuk Papua dan NAD tetap akan dialokasikan dana Otsus sesuai dengan undang-undang. Dan Papua Barat ada dana tambahan infrastruktur. Dana penyesuaian, terutama untuk tunjangan guru/PNS daerah, juga akan disediakan.

9

Untuk Kebijakan Pendapatan Negara, seperti tadi disampaikan oleh Pak Emir, penerimaan pajak setiap tahun meningkat. Tentu saja ini tidak hanya karena coeconomy meningkat, tapi kami melakukan berbagai upaya reformasi untuk selalu meningkatkan target penerimaan.

Penerimaan pajak 2010 ditargetkan naik 11,8 persen. Untuk yang non migas naiknya lebih tinggi, yaitu 14,4 persen. Tentu kalau asumsinya growth nya 5 persen, inflasi 5, maka terjadi kenaikan yang lebih tinggi dari kenaikan gross plus inflasi. Insentif perpajakan akan terus kami lanjutkan, terutama bagi mendukung sektor riil dan dunia usaha. Penurunan tarif PPH badan akan mengikuti Undang-Undang PPH, yaitu tahun 2010 menjadi maksimum 25 persen.

Untuk fasilitas perusahaan masuk bursa akan diberikan 5 persen dari tarif normal, dan pajak ditanggung Pemerintah akan dianggarkan sebesar 13,4 triliun, serta reformasi perpajakan dan kepabeanan dalam hal ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada level-level yang sifatnya lebih struktural, seperti perbaikan SDM dan database.

Untuk PNBP kami dalam hal ini akan mencapai 180,9 triliun, terutama sumbangan oleh penerimaan sumber daya alam, terutama dari migas. Namun tentu saja ini akan sangat sensitif terhadap asumsi harga minyak tahun depan.

Tahun 2010 defisit adalah sebesar 93 triliun atau 1,6 persen dari JJP, dengan terutama merupakan size deficit yang dianggap cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan APBN tapi tidak membebani terlalu besar terhadap sektor atau sumber pembiayaannya. Untuk pembiayaan 1,6 persen dari JJP ini kami tetap akan menerbitkan terutama Surat Berharga Negara. Jumlahnya lebih besar dari total defisit, karena ada yang sebagian adalah untuk repayment dari utang yang sudah jatuh tempo. Kami akan melakukan penerbitan surat berharga dengan variasi jatuh tempo dari jangka panjang sampai dengan jangka pendek. Dan juga kita akan mengintroduce berbagai instrumen-instrumen, dari mulai SUKUK, conventional bonds, GMPN, dan pembelian secara langsung, serta penjualan bonds secara retail, atau pun untuk non tradable bond.

Untuk pinjaman luar negeri 57,6 triliun berasal dari Bank Dunia, ADB, Islamic Development Bank, maupun secara bilateral dari Jepang dan Perancis. Pinjaman proyek, khususnya untuk proyek-proyek yang sifatnya multi years, seperti SLA di PLN yang pernah kita bahas di Panitia Anggaran. Dari proposal dan rancangan RAPBN 2010 yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, maka seluruh fraksi dewan telah menyampaikan pandangan pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Secara umum atau secara ringkas kami bisa membuat beberapa summary atau ringkasan dari pandangan para Anggota Dewan.

Pertama, untuk bidang Asumsi Makro beberapa fraksi minta pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan dari 5 persen menjadi 5,5 persen. Kami tentu saja tidak akan mengatakan bahwa pertumbuhan di atas 5 persen ‘tidak mungkin’, tapi ‘mungkin terjadi’.

Tetapi tetap Pemerintah akan melihat faktor-faktor yang menyumbangkan pertumbuhan harus kita teliti secara bersama agar kita tidak secara gegabah membuat proyeksi pertumbuhan yang kemudian dijadikan landasan di dalam mengestimasi dari besaran APBN.

Pertumbuhan 5 persen yang telah kami sampaikan sebetulnya masih lebih tinggi dibandingkan proyeksi dari berbagai lembaga-lembaga internasional. Indonesia tahun depan oleh lembaga-lembaga internasional itu hanya diproyeksikan tumbuh sekitar 4,7 persen. Jadi 5 persen pun sebetulnya sudah dianggap cukup optimis, kalau dari BI bahkan juga lebih rendah dari 5 persen. 5 persen adalah upper limit nya Bank Indonesia dalam proyeksi tahun depan.

Namun kalau seandainya kita melihat apabila investasi bisa mengalami pemulihan yang segera, terutama pada aktifitas sektor perbankan, karena sektor perbankan ekspansi kreditnya menurun secara tajam, dari sekitar 35 persen sebelumnya sekarang hanya pada kisaran 15 persen, maka sangat dimungkinkan bahwa pertumbuhan di atas 5 persen bisa diperoleh dengan pemulihan

10

terutama pada ekspansi kredit pada sektor bank. Karena untuk pasar modal kami melihat sebetulnya suasana pulih sudah cukup dirasakan, dan banyak perusahaan yang sekarang sudah mulai lagi berencana untuk melakukan IPO ataupun corporate bond nya di dalam pasar uang dan pasar obligasi dalam negeri.

Asumsi harga minyak banyak yang menanyakan apakah tidak sebaiknya menggunakan level di atas 60 dollar. Kami dalam hal ini tetap berpegangan bahwa asumsi harga minyak memang sangat sulit untuk di prediksi secara akurat mengingat deviasi dari volatilitas harga yang begitu besar dalam tiga tahun terakhir. Sehingga 60 dollar sebetulnya berdasarkan suatu convergency prediksi yang sifatnya moderat, namun tidak terlepas dari resiko kemungkinan harga terjadi di atas 60 dollar yang bisa menyebabkan tingkat subsidi di dalam APBN meningkat.

Lifting minyak beberapa fraksi menanyakan apakah bisa dibuat lebih tinggi atau dicapai produksi yang lebih tinggi. Tentunya Pemerintah berpendapat itu sangat mungkin dari beberapa sumur yang sebetulnya sudah berproduksi. Namun sumur-sumur yang ada, terutama yang usianya sudah tua, membutuhkan anggaran yang lebih tinggi untuk mendapatkan minyak dari sumur-sumur tersebut. Sehingga trade off nya nanti adalah pada jumlah biaya atau cost recovery yang harus disediakan untuk sumur-sumur tua tersebut, sementara jumlah produksinya tidak akan meningkat secara tinggi.

Untuk pendapatan negara kita akan tetap melakukan berbagai upaya melakukan perbaikan penerimaan perpajakan melalui reformasi perpajakan yang sudah dimulai sebelumnya di bawah Pak Darmin, dan sekarang terus dilanjutkan. Penerimaan pajak tentu saja akan diupayakan meningkat selalu lebih tinggi dari pertumbuhan alamiah dari ekonomi maupun inflasi. Namun karena tahun depan pemulihan ekonomi masih dianggap cukup rapuh, maka kami dalam hal ini melakukan estimasi penerimaan pajak juga dalam skenario yang sifatnya cukup moderat konservatif.

Untuk cost recovery, seperti yang disampaikan Panggar, Pemerintah sedang menyiapkan draftnya. Dan sekarang antara Departemen Keuangan dan ESDM sedang melakukan pembahasan pada level teknis sehingga akan bisa mengajukan PP mengenai cost recovery ini diharapkan sebelum tahun 2010.

Belanja negara, program-program yang pro rakyat akan diteruskan. Seperti yang kami sampaikan, efisiensi belanja akan terus kita pantau, terutama di dalam perencanaan anggaran, agar para kementerian/lembaga bisa betul-betul melakukan desain belanjanya sambil mengikuti rambu-rambu, seperti melakukan anggaran yang berbasis kinerja, sehingga bisa mengurangi berbagai penganggaran yang sifatnya tumpang tindih dan tidak efisien.

Kebijakan subsidi juga kita harapkan dengan Dewan untuk melakukan pembahasan dalam desain kebijakan subsidi. Karena bisa saja jumlahnya sama namun dampaknya terhadap perekonomian dan APBN berbeda. Ini penting kalau kita menginginkan subsidi itu benar-benar ditujukan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, yaitu kelompok miskin atau menengah/bawah.

Untuk DAU 26 persen ada yang meminta supaya dinaikkan menjadi 27 persen. Kami dalam hal ini akan sangat hati-hati, karena kenaikan DAU dari sisi prosentase akan menambah jumlah APBN secara besar dan kemudian beresiko kepada anggaran-anggaran lain yang harus terseret ikut dinaikkan, seperti anggaran pendidikan dan lain-lain, tanpa ada kesiapan belanja yang cukup baik. Sehingga kami sangat hati-hati di dalam menyusun APBN, karena biasanya satu pos berubah akan menyebabkan keseluruhan pos yang lain ikut berubah, sementara mungkin pos yang berubah itu tidak memiliki kesiapan yang penuh untuk terutama dari sisi belanja yang benar-benar akurat dan baik.

Defisit 1,6 ada fraksi yang meminta agar bisa diturunkan atau lebih rendah. Kami menganggap bahwa pada saat ini 1,6 persen 2010 defisit masih dianggap pada ukuran yang sangat moderat atau bahkan dianggap kecil dibandingkan defisit yang terjadi di banyak negara yang sekarang mengalami krisis ekonomi atau kontraksi ekonomi yang cukup dalam. Namun kami dalam hal ini membuat defisit

11

yang relatif pada kisaran 1,6 karena dianggap sudah bisa mewadahi beberapa belanja-belanja yang prioritas. Tentunya dengan adanya pemerintahan baru mulai Oktober nanti, dan tentu juga dengan program yang ingin dilakukan, bisa saja terjadi kebutuhan belanjanya meningkat sehingga bisa menyebabkan defisit yang lebih besar. Namun apabila diinginkan defisit yang lebih kecil berarti ada beberapa program yang harus ditunda atau di potong dari sisi anggarannya.

Penerbitan Surat Berharga Negara yang dianggap harus dijaga supaya tidak menerbitkan SBN dengan resiko tinggi. Saya rasa Pemerintah sangat setuju dengan pandangan itu, dan kita terus menerus di dalam melakukan keputusan dan di dalam memilih waktu serta term yang akan ditetapkan untuk SBN tetap bisa sesuai dengan rambu-rambu kehati-hatian dan resiko yang terkecil.

Pimpinan, dengan seluruh pandangan dari para Dewan/fraksi-fraksi yang telah disampaikan, dan kami sampaikan jawaban tertulis maupun lisan, dan juga yang kami sampaikan tadi pagi di Paripurna, kami bisa menyampaikan kesimpulan pembahasan RAPBN 2010 sampai saat ini, yaitu :

Bahwa RAPBN 2010 disampaikan Pemerintah dengan menggunakan Asumsi Makro yang dalam hal ini dibuat pada level yang realistis dan modes. Pertama, memperkirakan bahwa perekonomian tahun 2010 memang akan mulai pulih, namun tetap dalam situasi yang cukup rapuh. RAPBN 2010 di desain juga untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan dari program-program yang terutama sangat dirasakan manfaatnya untuk rakyat, sehingga program-program itu akan tetap diteruskan pada tahun 2010. Dan Pemerintah tentu siap untuk membahas lebih lanjut dengan Dewan untuk bisa mendapatkan format dan postur APBN 2010 yang betul-betul bisa memberikan solusi terhadap berbagai masalah di negara ini.

Demikian yang bisa kami sampaikan pada paparan Pemerintah mengenai RAPBN 2010.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (IR. I. EMIR MOEIS, MSc/F-PDIP/KOMISI XI) :

Wa’alaikumsalaam.

Terima kasih kepada Menteri Keuangan.

Selanjutnya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, kalau mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin kepada Bank Indonesia kalau ada yang ingin disampaikan.

BANK INDONESIA (DARMIN NASUTION/Pjs. GUBERNUR) :

Bapak-bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Dari secara keseluruhan asumsi-asumsi makro yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan tadi untuk hal-hal yang berkaitan juga dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia asumsi itu relatif masih di dalam range yang diperkirakan oleh Bank Indonesia. Walaupun memang ada yang bergerak ke batas atas. Dan mungkin saya supaya lebih lengkap saya bacakan saja, Bapak Ketua.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya masih di dalam range, walaupun dia ada di dalam batas atas, pertumbuhan ekonomi menurut usulan Bank Indonesia adalah antara 4 persen dan 5 persen, sedangkan Nota Keuangan sudah 5 persen. Untuk inflasi 5 persen sampai 6 persen, usulan Bank Indonesia di dalam Nota Keuangan 5 persen, jadi ada di batas bawah adalah inflasi. Karena perkiraan Bank Indonesia pada tahun 2010 itu akan ada pemulihan kegiatan ekonomi diberbagai bagian dunia dan di Indonesia akan cenderung mendorong harga-harga sedikit naik dibandingkan dengan tahun ini, tetapi tetap masih di dalam range usulan Bank Indonesia.

Untuk rata-rata suku bunga SBI tiga bulan, usulan Bank Indonesia 7 sampai 7 setengah persen, sedangkan Nota Keuangan RAPBN 2010 (6 setengah persen). Ini memang berarti agak sedikit

12

sulit, artinya ini untuk mencapai batas bawah usulan Bank Indonesia pun kelihatannya perlu upaya-upaya khusus. Namun demikian Bank Indonesia tentu saja berketetapan untuk mendukung agar asumsi-asumsi makro yang terutama berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia, seperti inflasi, suku bunga SBI, dan nilai tukar, itu tetap bisa diwujudkan. Walaupun dengan catatan rata-rata suku bunga SBI tiga bulan, usulan Bank Indonesia adalah antara 7 dengan 7,5 persen.

Untuk nilai tukar usulan Bank Indonesia adalah antara Rp10.000 dan Rp10.500, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan dalam Nota Keuangan Rp10.000 itu masih di dalam range walaupun memang itu ada pada batas bawah.

Bapak Ketua, Ibu dan Bapak yang terhormat,

Demikian saya kira, secara umum tidak ada perbedaan yang berarti. Kita akan terus mengawal sektor moneter, termasuk didalamnya nilai tukar, agar bisa terwujud sesuai dengan apa yang sudah diajukan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. I. EMIR MOEIS, MSc/F-PDIP/KOMISI XI) :

Terima kasih kepada Menteri Keuangan dan juga kepada Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia atas penyampaiannya tadi. Sebetulnya acara selanjutnya adalah menyampaikan kepada Anggota Panitia Anggaran untuk mendalami masalah ini. Tapi kita juga bisa saja langsung nanti pada rapat panja saya kira. Tapi juga ada permintaan khusus dari Pimpinan, Pak Helmy, ingin menyampaikan atau ingin mengomentari beberapa keterangan dari Menteri Keuangan tadi.

Kami persilakan Pak Helmy.

WAKIL KETUA PANGGAR (IR. H. A. HELMY FAISAL ZAINI/KOMISI X/F-KB ) :

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Yang terhormat Pimpinan Panitia Anggaran serta Anggota.

Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Sebetulnya ini saya juga dapat beberapa SMS dari kawan-kawan yang sekaligus juga menyampaikan beberapa catatan-catatan penting. Yang pertama, kami mengapresiasi terhadap Pemerintah, saya kira saya setuju apa yang disampaikan Pak Emir kalau formasi kabinet ekonomi ini diteruskan Insya Allah satu periode lagi Pak SBY-Boediono ke depan ini Indonesia betul-betul akan mendapati sebuah pemerintahan yang betul-betul solid, yang betul-betul bermisi kerakyatan yang tinggi.

Ini bukan komentar koalisi ini, di luar koalisi ini. menyambung pidato penerimaan kemenangan di Kemayoran. Syukuran terus katanya Pak Azwar.

Beberapa poin penting yang menurut catatan kami adalah, kami mengapresiasi terhadap kebijakan reformasi birokrasi oleh Departemen Keuangan yang sekarang di follow up di sebelas kementerian. Saya berharap diantara sebelas kementerian/lembaga yang akan juga melakukan reformasi birokrasi ini adalah kementerian-kementerian yang anggarannya cukup besar, misalnya Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan beberapa kementerian-kementerian yang memang tercermin dari anggarannya juga besar.

Yang kedua, kami mengapresiasi pada sektor perpajakan telah meningkatkan penerimaan pajak yang secara signifikan menambah kenaikan. Dan tentu saja terobosan-terobosan dan manuver-manuver seperti ini tentu saja perlu di cari inovasi-inovasi lainnya.

13

Yang ketiga, kami juga tentu saja kepada Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini yang hadir Pak Deputi, kami mengapresiasi terhadap berhasilnya stabilitas kurs rupiah terhadap dolar. Dulu sempat ada asumsi-asumsi akan menebus Rp15.000-Rp16.000, ternyata masih pada angka-angka yang kewajaran.

Namun ada beberapa catatan, Ibu Menteri dan Pak Menteri, terhadap APBN 2010. Yang pertama adalah, tentu saja kita berharap dari Pak Paskah bisa menyampaikan kira-kira angka pengangguran yang akan ditekan pada asumsi 2010 ini seperti apa selama lima tahun. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemerintah terkait dengan sektor riil, dan terutama keberpihakan kepada pengusaha dan pedagang kecil menengah, pedagan pasar-pasar tradisional. Saya juga pernah menerima Asosiasi Pedagang Tradisional yang beberapa memang mereka sudah gulung tikar, untuk itu perlu ada kebijakan-kebijakan stimulus dari Pemerintah.

Yang terakhir adalah terkait dengan politik anggaran. Saya sendiri mencatat/menghitung prosentasi anggaran belanja pusat dan belanja daerah sejak 2005. Itu kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi oleh mungkin Pak Prof Mardiasmo juga atau Ibu Ani, 2005 anggaran belanja pusat prosentasinya sekitar 71,9 persen, kemudian presentasi transfer ke daerah kira-kira 27,1 persen. 2006 anggaran belanja pusat 68,4, kemudian daerahnya adalah 31,6. Kemudian 2007 (66,2), ini yang terbaik dalam sejarah lima tahun ke belakang, kemudian belanja daerahnya 33 persen. 2008 (70,4 persen), kemudian belanja daerahnya 29,6. Dan terakhir yang 2009 yang sempat saya catat disini adalah belanja pusat 69,1 persen, dan belanja daerah 30,9 persen.

Saya usul, saya kira kalau kebijakan kita ini adalah semakin tahun trend nya semakin pada penguatan ekonomi keuangan daerah, dalam hal ini adalah kebijakan dimana desentralisasi keuangan, dengan semangat otonomi daerah, dengan semangat penguatan sektor riil di daerah, saya usul mungkin di 2010 ini tentu saja trend nya harus lebih mengecil belanja di KL agar tercermin apa yang disebut sebagai pembangunan yang berbasis kepada pembangunan di daerah.

Saya kira ini beberapa catatan-catatan penting, dan saya salut dan apresiasi kepada Pemerintah, dan kita berdo’a mudah-mudahan di awal Ramadhan ada keberkahan untuk kita semua. Sebagai negarawan-negarawan yang menjunjung tinggi visi-misi kebangsaan, saya kira berharap kepada lahirnya kembali kabinet ekonomi yang memiliki visi penguatan yang luar biasa ini bisa dilanjutkan.

Saya kira itu, terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (IR. I. EMIR MOEIS, MSc/F-PDIP/KOMISI XI) :

Terima kasih Pak Helmy.

Itulah tadi komentar dari Pimpinan kami yang juga merupakan partai pendukung Pemerintah. Tapi terus terang saja selama lima tahun kami sebagai oposan tidak pernah menjegal atau mengganjal, semua APBN selalu selesai dengan mulus. Dan memang kita bisa memberikan catatan-catatan. Kadang-kadang mungkin ditanya ‘apa ini oposan yang kelewat baik?’. Tapi tidak juga, kita tetap kritis. Kalau kami juga tetap oposisi kita juga tetap kritis, tapi tidak ada niatan untuk mengganjal. Tujuannya sama, kesejahteraan rakyat. Kita akan bisa perdalam nanti waktu panja.

ANGGOTA (NUSYIRWAN SOEJONO/F-PDI PERJUANGAN/KOMISI V) :

Boleh sedikit saja, Ketua ? Kita tidak pernah banyak-banyak. Karena tadi sudah mendengar apresiasi, Ibu Menteri sukalah yang tidak banyak-banyak apresiasinya. Tentunya ada beberapa pengalaman kita menyampaikan program yang berkaitan dengan perpajakan.

Terakhir, untuk mengatasi krisis global salah satunya adalah dengan stimulus diperpajakan juga, ada sekitar 5 koma sekian triliun. Minimal kami pribadi belum pernah memperoleh gambaran

14

kinerja atas stimulus pajak itu. Saat ini di 2010 subsidi pajak masih muncul, memang ada banyak, sekitar 13 triliun, apakah efektifitas dari posting untuk perpajakan ini menurut Pemerintah cukup efektif untuk menggerakkan, atau katakanlah memberikan hasil out put yang memadai, sehingga masih diperlukan adanya sebuah bantuan atas pajak tersebut. Itu saja catatan kami, disini masih cukup besar.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. I. EMIR MOEIS, MSc/F-PDIP/KOMISI XI) :

Pak Tjatur katanya tentang subsidi energi, silakan Pak.

ANGGOTA (IR. TJATUR SAPTO EDY, MT/F-PAN/KOMISI VII) :

Terima kasih.

Ibu Menteri dan jajaran yang saya hormati.

Saya hanya mengingatkan bahwa pendirian Pemerintah US$60 pe rbarel harga minyak itu dalam berbagai literatur itu tidak ada. Dari 28 lembaga internasional tidak ada satupun yang di bawah US$70/barel. Malah Kuwati dan negara-negara Timur Tengah ini mengusahakan juga OPEC berkepentingan di atas US$70/barel.

Kalau tadi disampaikan di awal bahwa ekonomi dunia akan cenderung membaik, akan ada recovery. Kita di APBNP saja 61, maka di tahun 2010 tentunya lebih perspektus. Itu menurut hemat saya paling tidak 65 itu. Yang kedua, lifting kita itu seharusnya memang bisa naik. Tetapi kalau kita lihat bahwa kinerja dari teman-teman BP Migas ini sangat mengkhawatirkan. Saya mengusulkan, kalau tadi Ibu Ani menyampaikan beberapa lembaga yang ada reformasi birokrasi, justru menurut hemat saya Pemerintah itu harus ada perhatian lebih kepada reformasi birokrasi di BP Migas. Karena itu lembaga, seharusnya bisa menjadi lembaga yang mengaccelerate bisnis migas kita, tetapi culture nya masih betul-betul culture birokrat. Jadi kalau tadi teman-teman mendorong reformasi birokrasi, termasuk Pak Helmy, untuk departemen-departemen yang belanjanya besar, justru ini departemen atau lembaga yang penerimaannya besar. Saya kira harus ada perhatian khusus di BP Migas itu.

Yang terakhir saya kira di dalam penerimaan sumber daya alam. Ini mau puasa, saya mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam kita itu sudah melebihi batas. Jadi puasa itukan hakekatnya mengendalikan diri untuk masa depan, jadi harus di switch dari mengeksploitasi bahan baku ke industri pengolahan tadi yang Mbak Ani sebutkan tadi. Misalnya batubara, kita ini hanya setengah persen cadangan dunia tapi eksportir nomor satu di dunia. Jadi sekitar 10 tahun-15 tahun yang akan datang kita akan kehabisan, maka harus di switch ke industri pengolahan batubara. Itu yang harus di dorong, padat teknologi, itu juga akan meningkatkan pendapatan kita.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (IR. I. EMIR MOEIS, MSc/F-PDIP/KOMISI XI) :

Wa’alaikumsalaam.

Saya setuju sekali dengan Pak Tjatur tadi dengan harga minyak dan lifting, itu juga pendapat dari fraksi kami. Nanti kita bahas di Panja. Saya kasih sedikit-sedikit semuanya, karena semua mau.

Pak Tamsil.

ANGGOTA (TAMSIL LINRUNG/F-PKS/KOMISI IV) :

Terima kasih Pimpinan. Ibu Menteri dan segenap jajarannya. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

15

Singkat saja, Ketua.

Jadi kalau kita melihat Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2010 yang disampaikan Pemerintah tadi, kemudian dikaitkan dengan beberapa kebijakan, diantaranya kebijakan fiskal untuk meneruskan atau meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan melanjutkan program-program subsidi yang mempunyai implikasi langsung kepada peningkatan kesejahteraan rakyat saya kira, kemudian pembangunan infrastruktur, dan juga revitalisasi industri, tentunya di dalam hal ini termasuk industri-industri yang terkait dengan persoalan pertanian. Kami mempunyai catatan bahwa ada 18 industri yang terkait dengan pertanian itu yang sekarang ini sangat kurang sekali mendapatkan perhatian, saya kira nanti data-data riilnya itu akan disampaikan di dalam rapat panja yang akan datang.

Cuma di sisi lain kalau kita melihat bahwa subsidi pangan itu yang kelihatannya turun mungkin karena turunnya rumah tangga sasaran, mungkin yang sebelumnya 19,2 juta menjadi 18,5, dan sekarang ini menjadi 17,5. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah memang daya beli rumah tangga sasaran ini sudah meningkat, karena yang sebelumnya itu harga jual raskin itu 1.600 sekarang menjadi 2.150. Ini apa indikasinya, indikatornya apa, sehingga ini kemudian mengalami peningkatan yang kelihatannya cukup tinggi.

Kemudian begitu pula dengan subsidi pupuk, yang sebelumnya 17,5 triliun, bahkan kalau ditambah dengan kurang bayar 2008 itu totalnya menjadi 20-an triliun, sekarang menjadi 11,3 triliun dengan subsidi 20 persen dari HPP. Saya membayangkan kalau yang sebelumnya itu 1.200 maka yang akan datang itu bisa menjadi 2.000 lebih. Ini juga apa bentuk-bentuk kompensasi lain yang dibuat. Mungkin ini tidak masalah, tapi mungkin ada bentuk kompensasi lain yang dipersiapkan yang belum tergambar disini. Apakah itu nanti HPP beras/gabah menjadi naik sebagai bentuk kompensasinya kepada petani, sehingga subsidinya yang berkurang tadi itu pada pupuk tapi harga out put nya itu menjadi meningkat sehingga nilai tukar petani itu tetap mendapatkan kenaikan yang signifikan.

Begitu pula saya tidak melihat ada disini subsidi pupuk anorganik/organik yang saya kira itu dirasakan langsung dalam berbagai laporan mitra pasangan kerja Komisi IV bahwa ini sangat membantu peningkatan produktifitas kita yang saya kira perlu diberi reward yang equivalent dengan keberhasilan dimana dalam dua tahun terakhir ini memang betul-betul kita tidak lagi melakukan impor beras karena produktifitas kita meningkat naik 5,4 persen pertahun, begitu pula jagung naik 14,8 persen. Saya kira angka-angka yang seperti ini apakah tetap akan bertahan dengan kebijakan subsidi non energi yang disampaikan Pemerintah, khususnya subsidi pangan dan subsidi pupuk ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. I. EMIR MOEIS, MSc/F-PDIP/KOMISI XI) :

Terima kasih Pak Tamsil.

Masih banyak sekali yang sangat penting dari penyampaian Bapak. Mungkin nanti kita perdalam waktu di Panja. Jadi sekarang kita hanya memberikan tanggapan saja, jawabannya nanti di Panja saja.

Pak Anas silakan.

ANGGOTA (H. ABDULLAH AZWAR ANAS/F-KB/KOMISI VI) :

Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh. Ibu Menteri dan Menteri Bappenas yang saya hormati.

Saya sekali lagi sebenarnya masih ingin merespon terkait dengan target pertumbuhan ekonomi, sungguhpun beberapa argumentasi telah dibangun saya kira di fraksi-fraksi dan beberapa di

16

komisi teknis. Saya kira mestinya ini dikorelasikan, misalnya salah satunya pidato kemenangan Presidenn hari ini saya kira yang cukup optimis dengan berbagai respon tahun 2010. Selain argumentasi ekonomi, saya kira besok ini akan ada soft transisi politik, mestinya ini bisa dijadikan modal penting. Karena ada modal sosial dan modal politik dalam bentuk stabilitas politik tentu akan lebih baik karena terpilihnya kembali Presiden yang lama, tentu ini menjadi penting untuk dijadikan variabel dari target pertumbuhan.

Oleh karena itu kami berharap dalam diskusi nanti, baik di Panja dan lain-lain, kami harap mestinya Pemerintah juga masih bisa menghitung ulang terkait dengan target pertumbuhan ekonomi ini. Kemarin fraksi juga menginginkan ada 6 persen, sehingga dengan demikian ada korelasi dengan terpilihnya rezim terhadap upaya-upaya yang terkait dengan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik yang akan datang.

Itu saja saya kira, Pak Ketua. Jadi pendek saja, nanti kita perdalam di Panja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (IR. I. EMIR MOEIS, MSc/F-PDIP/KOMISI XI) :

Itu nanti masalah pertumbuhan pasti akan jadi perdebatan yang hangat dengan Bapak Wakil Menteri Keuangan, Pak Anggito Abimanyu. Ribut kita, situ mau 5, kita mau 6.

Silakan Pak, terakhir.

ANGGOTA (DR. H. ANDI JAMARO, M.Si/F-PPP/KOMISI III) :

Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Saya mulai mengomentari slide 16 tentang mendesain kebijakan subsidi tahun 2010 yang lebih tepat sasaran. Pengalaman kita beberapa tahun terakhir ini memberikan gambaran bahwa subsidi itu ternyata tidak dirasakan oleh orang yang betul-betul membutuhkan subsidi itu, terutama di subsidi transportasi.

Di subsidi transportasi kalau kita mau menghitung dengan cermat maka justru yang lebih banyak menikmati subsidi itu adalah orang-orang yang tidak selayaknya menerima subsidi. Salah satu contohnya kita semua yang ada di ruangan ini tidak selayaknya menerima subsidi transportasi, tapi setiap hari setiap kita membeli BBM setiap hari itu pula kita mendapatkan subsidi dari Pemerintah, dan itu semua membebani APBN kita.

Dalam mendesain kebijakan subsidi tahun 2010 harapan kami adalah Pemerintah membuat formula agar bisa memisahkan antara orang yang layak menerima subsidi dan orang yang tidak sepatutnya mendapatkan subsidi. Sampai hari ini itu belum terjadi, dan bahkan itu membebani APBN kita.

Jika sebetulnya perlu apakah kita tidak berpikir ke depan tidak perlu ada subsidi BBM, karena menurut saya jika terjadi disparitas harga antara harga di dalam negeri dengan di luar sana maka disitulah peluang-peluang pemain-pemain yang ada dan kita tahu semua siapa mereka itu. Karena itu kalau ini semua membebani postur APBN kita mestinya kita berpikir suatu saat subsidi itu dihilangkan sehingga semua harga yang ada di BBM kita itu sesuai dengan harga internasional. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya melihat adanya contoh, menurut Ibu Menteri contoh prioritas pembangunan, belanja, infrastruktur, yang jumlahnya Rp93,9 triliun. Saya ambil dua poin saja, pembangunan jalan. Ada beberapa item, salah satu yang saya menganggap itu tidak mencerminkan pemerataan ketika kawasan perbatasan hanya diberikan 50 kilometer equivalent jumlahnya, panjangnya dengan lintas pantai selatan Jawa 48 kilometer. Apakah postur seperti ini menggambarkan pemerataan pembangunan di negeri ini. Satu kawasan yang disebut lintas pantai selatan Jawa 48 kilometer, sementara seluruh kawasan perbatasan hanya juga diberikan jumlah yang sama.

17

Pelabuhan laut menjadi prioritas Pemerintah tahun 2010 hanya Tanjung Priok, Bojonegara, dan Belawan. Karena itu menurut saya apa pertimbangan rasional Pemerintah hanya memprioritaskan pada tiga pelabuhan itu. Saya kira saya setuju bahwa ini nanti akan kita perdalam di Panja.

Hal yang terakhir di slide 22. Tadi juga ditegaskan oleh Ibu Menteri bahwa optimalitas pendapatan negara, optimalisasi penerimaan perpajakan melalu pelaksanaan perpajakan, sehingga akan meningkatkan tags ratio. Saya ingin bertanya, berapa tags ratio yang ditingkatkan itu. Kalau kemarin tahun 2009 berapa, dan sampai hari ini juga kita belum mendapatkan jawaban sensitifitas tags ratio dari setiap peningkatan 0,1 tags ratio terhadap PDB, itu berapa sebetulnya pendapatan yang bisa diperoleh oleh negara dari sensitifitas itu.

Saya kira inilah yang saya sampaikan kepada Ibu Menteri, terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (IR. I. EMIR MOEIS, MSc/F-PDIP/KOMISI XI) :

Pak Mul, pendek saja Pak, teman-teman sudah pada mau pulang ini.

ANGGOTA (IGN. MULYONO/F-PD/KOMISI II) :

Terima kasih. Bapak Ketua dan Bapak/Ibu dari Badan Anggaran yang kami hormati. Ibu Menteri dan Bapak/Ibu sekalian yang terhormat dari Pemerintah.

Ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, barangkali mohon mendapatkan perhatian terhadap alat angkut udara umum yang ada di Papua, karena selama ini korban selalu berjatuhan, barangkali mohon dipikirkan masalah kemungkinan mendapatkan subsidi dan sebagainya sehingga bisa digunakan pesawat-pesawat terbang yang pantas untuk memberikan keselamatan pada penumpang. Karena kalau di Papua ini kalau tanpa didukung dengan subsidi kami kira tidak ada perusahaan penerbangan yang mau meningkatkan kualitas pesawatnya. Ini mohon barangkali menjadi pertimbangan.

Termasuk juga untuk angkutan laut umum yang ada di Maluku dan Nusa Tenggara Timur ini yang barangkali sering mudah sekali kena ombak harus tenggelam dan sebagainya ini mendapatkan perhatian secara khusus. Dan berikutnya juga, apakah sudah waktunya, mohon menjadi pertimbangan, baik pada rekan-rekan dari Badan Anggaran maupun dari Pemerintah, untuk mulai dipikirkan pesawat kepresidenan dalam kaitan untuk kepentingan penyelamatan dan sebagainya. Meskipun mungkin mahal, tapi barangkali lima tahun ke depan ini sudah waktunyalah kita tidak sewa-sewa pesawat lagi. Ini barangkali sebagai bahan pertimbangan.

Dan yang terakhir, dalam rangka untuk meningkatkan perolehan penerimaan negara pajak dan sebagainya, dan dalam rangka untuk menumpas teroris, kami kira masalah EKTP barangkali mohon perlu disediakan anggaran yang cukup, sehingga 2010 nanti bisa dimulai kegiatan sampai 2011 sesuai Undang-Undang Nomor 23/06 bisa diwujudkan EKTP yang betul-betul bermanfaat untuk kepentingan yang tadi sudah kami laporkan.

Sedangkan pada tahun 2009 ini biarlah dari Departemen Dalam Negeri mempersiapkan segala sesuatunya supaya 2010 nanti bisa melakukan berbagai kegiatan yang mengarah penyiapan EKTP itu.

Demikian, Pak Ketua, terima kasih atas waktu yang diberikan.

KETUA RAPAT (IR. I. EMIR MOEIS, MSc/F-PDIP/KOMISI XI) :

Terakhir, Pak Harry rupanya juga ingin ada yang disampaikan. Hanya saya ingin ingatkan, ini kepada Menteri Keuangan, tapi nanti untuk dibahas di Panja, saya barusan keliling di beberapa daerah, saya dengan Pak Tonas, itu ternyata ada banyak kurang bayar di tahun 2008 untuk Dana Bagi Hasil, dan itu cukup besar jumlahnya. Saya lihat dari segi keadilan memang kita harus penuhi, kalau

18

tidak bisa dicicillah. Tapi selalu ada, kalau tidak kami juga sebagai Anggota Dewan juga repot kalau ke konsituen.

Juga untuk Pak Paskah mungkin nanti waktu Panja barangkali deputi Bapak, Pak Pras, memberikan laporan yang rinci mengenai PNPM nya selama beberapa tahun ini, karena kan belum terukur itu hasilnya seperti apa. Kalau memang ada data-data pengukuran ya dikasih. Karena kita juga musti mempertimbangkan kedepannya ini dikasih terus apa ini memang tidak efektif. Jadi, Pak Paskah, coba disiapkan, nanti di Panja kami usulkan.

Dan buat Pak Mardiasmo barangkali juga, dari kunjungan beberapa daerah banyak daerah-daerah yang punya potensi wisata yang bagus, saya kira itu bisa dimasukkan dalam DAK. Kepada Ibu Menteri nanti untuk diinikan. Karena itu merupakan juga pengembangan sektor riil juga wisata itu. Jadi kalau memang bisa dia jangan hanya melulu dari Departemen Budpar, tapi kalau bisa juga DAK nya juga ada.

Pak Harry, silakan Pak Doktor.

WAKIL KETUA PANGGAR (DR. HARRY AZHAR AZIS, MA/KOMISI XI/F-PG) :

Terima kasih Pak Ketua. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh. Ibu Menteri, Pak Menteri.

Pak Darmin, selamat datang Pak, sekarang Bapak posisinya sudah independen. Saya justru mau nanti kita bahas pada waktu Panja soal yang berkaitan dengan Bank Indonesia ini. Karena kalau ekspektasi yang digambarkan oleh tadi Ibu Menteri positif di 2010 maka kecenderungan inflasi itu mugkin akan lebih besar dari ini. Yang saya khawatirkan bukan itu, tetapi SBI nya. Kecenderungan Bank Indonesia selama ini SBI merupakan fungsi dari inflasi. Nanti kita akan bahas ini. Kami berpandangan justru ini bisa menjadi semacam alat policy kita untuk konteks yang masih sampai sekarang fungsi intermediasi itu dalam konteks suku bunga yang tidak turun, Bapak sudah menurut kami berhasil menurunkan itu. Tapi nanti akan terganggu kalau inflasinya juga naik lagi, jadi saya mengkhawatirkan itu terjadi. Jadi saya kira kita juga nanti membahas lebih dalam soal itu di konteks dua hal ini.

Nilai tukar barangkali menurut saya akan jauh lebih apa kalau dari apa yang dirancangkan. Kita 9.500 sampai 10.000, diambil jalan tengah disitu. Walaupun misalnya di soal SBI menurut saya Presiden ketika menyampaikan ini sudah sangat proaktif sekali, karena kecenderungannya selama ini mengambil angka lebih tinggi. Kalau di Panggar kita seingat saya kalau tidak salah catatannya adalah 7 persen, tapi Presiden mengambil angka 6 setengah persen, jadi ini satu pikiran yang menurut saya agak maju. Tetapi di pertumbuhan ekonomi justru catatan kita di Panggar itu walaupun tidak masuk keputusan resmi itu 7 persen. Kalau mengikuti pola optmisme yang berkembang di tahun 2010 minimal bisa bukan 6 persen, 6,25 persen perkiraan saya harusnya pertumbuhan ekonomi. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan sama-sama bahas di Panja itu.

Yang kedua, berkenaan dengan reward and punishment system itu saya kira mungkin nanti kita akan makin pertegas di pasal undang-undangnya sedemikian rupa. Beberapakali kita sudah bicarakan, dan saya membaca statement Ibu Menteri beberapakali mendukung ini. Saya kira kita formulasi ini menjadi lebih apa, sehingga KL dan kalau bisa juga sampai kepada daerah yang tidak apa, mungkin reward nya bagaimana dan punishment nya bagaimana. Mungkin nanti di dalam pembahasan kalau sudah ada draft mekanismenya agak lebih detail kita akan coba kaji bersama-sama nanti.

Seingat saya yang lain adalah soal bagaimana mensimplifikasikan tentang program bantuan sosial kesejahteraan ini yang beberapa lembaga banyak sekali, mungkin kita akan kaji. Dulu seingat saya pernah kita putuskan supaya Bappenas dan Departemen Sosial merumuskan itu. Saya tidak tahu

19

nanti apakah di dalam pembahasan itu sudah bisa kita lihat nanti. Karena begitu banyak, apakah itu PKH, apakah itu Jamkesmas, apakah itu KUR, PNM, dan sebagainya itu. Saya kira itu menjadi satu paket yang apakah sudah ada yang kita telah mintakan koordinasi Bappenas sama Departemen Sosial.

Mungkin agak sedikit saya tambahkan, KUR misalnya, kenapa tidak dikaitkank secara langsung misalnya dengan BPR-BPR tertentu, supaya tidak yang diuntungkan hanya bank-bank yang besar saja. Atau kita buat mekanismenya sedemikian rupa walaupun itu nanti akan lebih apa. Saya melihat ini juga ada permintaan dari BPR supaya target kita menambah atau mengelola KUR ini betul-betul bisa terealisasi. Malah dalam pertemuan saya kemarin dengan Asosiasi Perbarendo, mereka meminta kalau sekarang mekanismenya 70-30 persen melalui Askrindo asuransi itu, mereka 50-50 persen pun sanggup. Kalau ini sanggup artinya kita akan mengurangi belanja lebih sedikit di soal insurance. Saya tidak tahu sejauhmana otoritas fiskal dan otoritas moneter memantau kemampuan atau kapasitas BPR dalam soal realisasi KUR ini.

Termasuk mungkin barangkali kita konkretkan yang utang tentang UMKM itu yang terkait dengan Undang-Undang Tahun 1960 yang masih ditandatangani oleh Soekarno itu, apakah kita bisa buat masa transisi di dalam undang-undang ini nanti satu pasal kita memberikan kewenangan tertentu kepada Menteri Keuangan atau Pemerintah bagaimana mekanismenya sehingga setara dengan undang-undang. Di dalam waktu satu tahun kita berharap itu bisa selesai beberapa persoalan yang berkaitan dengan hutang UMKM itu.

Terakhir soal DIPA kami mengusulkan juga. Beberapa laporan yang sampai ke kami itu DIPA 2009 dan Stimulus sampai sekarang masih ada yang belum selesai. Tidak usah dijawab disini, Ibu Ani. Saya kira kami mengusulkan mungkin kita masukkan dalam pasal juga nanti bahwa begitu APBN ini kita setujui.

Misalnya tanggal 2, atau katakanlah satu bulan setelah 2 Januari misalnya Presiden menyampaikan DIPA itu, satu bulan setelah itu DIPA seluruhnya yang sudah kita sepakati harus sudah selesai. Kalau tidak selesai, ada reward and punishment nya untuk Pemerintah. Sama-samalah kita melakukan perbaikan di sana-sini.

Saya kira dari kami begitu, terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (IR. I. EMIR MOEIS, MSc/F-PDIP/KOMISI XI) :

Saya kira itu semua tadi tidak perlu di jawab. Tapi ini satu pertanyaan/satu masukan untuk nanti kita kembangkan di Panja. Jadi tadi kalau untuk saya sudah ada pesan ke Pak Paskah, ke Pak Mardiasmo, ke Pak Prasijoyo. Kalau dari Pemerintah ada yang ingin disampaikan barangkali sebagai closing remarks.

PEMERINTAH (DR. SRI MULYANI INDRAWATI/MENTERI KEUANGAN ) :

Karena tadi Pimpinan telah menyampaikan seluruh pandangan ini akan dibahas lebih lanjut, sebagian akan kita bahas secara detail di Panggar, sebagian mungkin pada domain policy mungkin harus dibahas di kementerian/lembaga dengan komisi terkait, dan tentu dalam hal ini pembagian tugas seperti itu akan kita coba jaga supaya tidak banyak tumpang tindihnya antara hal-hal yang akan kita bahas di Panitia Anggaran maupun dengan komisi terkait. Untuk hal-hal yang sifatnya fundamental saya rasa Panitia Anggaran, Dewan, dari berbagai fraksi tadi, entah itu berhubungan dengan subsidi, masalah yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan masyarakat yang selama ini mungkin secara normatif sudah dianggap seharusnya dilakukan, namun pada saatnya banyak yang meminta ada penelitian atau evaluasi yang sifatnya obyektif, saya rasa itu adalah permintaan yang wajar dan Pemerintah akan mencoba untuk memberikan beberapa evaluasi terhadap policy-policy selama ini.

Untuk Asumsi Makro juga, baik dari harga minyak yang tadi Pak Tjatur sampaikan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga, tentu kita akan terbuka untuk membahasnya. Tadi Pak

20

Harry Azis sudah mengingatkan Pak Darmin sekarang posisinya sebagai BI yang independen tentunya dalam hal ini untuk membahas dan memberikan pandangan mengenai target-target ekonomi makro berdasarkan yang selama ini di pantau oleh BI dan model yang dikembangkan disana, maupun dari kami sendiri, dan mungkin juga dari berbagai lembaga-lembaga lain tentu akan bisa memberikan masukan yang lebih realistis.

Dan terakhir tentu untuk beberapa harapan yang sifatnya cukup penting, termasuk reformasi birokrasi, kemudian berbagai insentif yang diberikan kepada penerima pajak atau sektor, dan juga tadi mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan beberapa governance yang di beberapa kementerian/lembaga, baik yang sebagai belanja terbesar maupun penerimaan terbesar, semuanya akan dimasukkan di dalam policy Pemerintah dan kita usahakan untuk bisa betul-betul memberikan. Paling tidak kalau 2010 persoalannya besar dan fundamental itu bisa mulai ada solusinya sehingga dia kemudian momentumnya bergulir, karena banyak persoalan itu sebetulnya tidak bisa selesai dalam satu tahun anggaran. Namun biasanya kalau Dewan mendorong cukup keras, dan Pemerintah dalam hal ini harus melakukan dengan dorongan politik maupun bahkan dari sisi anggaran, momentum itu kemudian bisa menggelinding dan bisa menghasilkan perbaikan.

Mungkin itu yang saya tangkap tadi diharapkan oleh banyak Anggota Dewan dan kita lihat. Saya rasa yang sebagai kata sebelum masuk puasa dan sekaligus juga dari kami, walaupun ini bukan kata perpisahan tentunya, saya merasakan bahwa Panitia Anggaran, apakah fraksi oposisi atau fraksi pemerintah, setiapkali pembahasan anggaran sifatnya cukup rasional, jadi semuanya berbasis kepada keinginan untuk menggunakan anggaran dan resources yang dimiliki oleh negara ini untuk sebaik-baiknya solusi.

Namun nampaknya sesudah empat tahun juga saya melihat APBN dan pengalaman memanage perekonomian ini memang masih banyak ruangan yang kita mungkin perlu explore lebih lanjut. Dan dalam hal ini pengetahuan dan pengalaman Dewan juga sangat berguna bagi kami. Hal-hal yang kita tadinya menganggap sebagai taken for granted, dari mulai defisit, penerimaan, belanja, itu ternyata kalau kita kritisi di dalam debat, dan bahkan kadang-kadang Dewan agak bagus juga karena sering-sering Anggota Dewan itu ‘pokoknya saya maunya begitu’, itu kadang-kadang sulit juga untuk dirasionalisasi. Tapi karena keras kepala seperti itu ada gunanya juga membuat kami menjadi harus berpikir keras untuk bisa memahami. Hal-hal seperti itu penting karena sebetulnya kadang-kadang limit atau batasan-batasan cara berpikir Pemerintah kan suka banyak dipengaruhi oleh keterbatasan birokrasi dan perspektif. Jadi kalau Dewan yang pergi ke konsituen melihat ke lapangan dan kemudian melihat dari cara pandang yang berbeda yang bukan dari Pemerintah, itu sangat bisa menggugah dan kadang-kadang membuka juga perspektif kita. Jadi dalam hal ini kami menganggap diskusi dan debat itu masih dalam tataran yang cukup rasional dan bermanfaat untuk kita semua.

Dan belajar dari itu saya rasa pandangan Dewan tadi mengenai berbagai policy yang sangat penting, reformasi, subsidi, kemudian masalah-masalah yang berhubungan dengan bagaimana mendesain APBN yang bisa memberikan reward dan penalti sehingga lebih responsif, itu semuanya ada di dalam domain kita untuk memikirkan. Dan saya rasa kita semua sepakat, selama APBN masih semakin bisa instrumennya fleksibel, maka frustrasi dari Pemerintah dan Dewan itu sama-sama bisa terkurangi. Karena menganggap bahwa APBN itukan siklus satu tahunan, jadi kalau ada masalah nunggu setahun lagi baru bisa diselesaikan. Itu bisa kita coba jembatani dengan berbagai kesepakatan dan cara-cara kita mendesain RUU APBN nantinya.

Jadi itu saja, Pimpinan, sebagai pandangan secara umum juga dari kami. Tentu secara pribadi maupun institusi saya berterima kasih pada Panggar. Bukan untuk farewell ini, tapi lebih juga mohon maaf lahir bathin menjelang puasa. Pada minggu-minggu depan kita ketemu barangkali sudah dalam situasi kita puasa sehingga Pak Emir mungkin lebih harus banyak menyediakan makan malam untuk saya disini. Mungkin untuk itu kami mengucapkan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan dan mohon maaf lahir bathin.

21

22

Demikian Pimpinan dari kami, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (IR. I. EMIR MOEIS, MSc/F-PDIP/KOMISI XI) :

Saya kira mungkin dari BI dan dari Bappenas cukup. Jadi kita sudah selesai pada malam hari ini raker kita. Dan juga kita akan ketemu lagi disini, tidak tahu ini sekretariat mengaturnya persis tanggal 27 kita ada raker. Insya Allah kalau semuanya jalan kita bikin slametan kecil sebelum kita mulai raker untuk ulang tahun Ibu Menteri kita yang tersayang dan Pak Sekjen kita yang tercinta. Juga dalam kesempatan ini kami atas nama rekan-rekan yang terhormat Anggota dan Pimpinan Panitia Anggaran mohon maaf lahir bathin dalam menghadapi bulan Ramadhan yang sebentar lagi akan ada.

Masih ada ini sebetulnya pembentukan Panja. Walaupun bukan farewell, tapi untuk saya lima tahun disini terasa sekali bahwa kualitas rekan-rekan saya makin meningkat. Sayangnya ini lima tahun sekali, kadang-kadang sudah bagus kualitasnya pada saatnya musti diganti/pergantian. Barangkali kita ganti saja nanti sepuluh tahun sekali sajalah pemilunya. Kami sampaikan bahwa sebenarnya sudah dibentuk Pra Panja Asumsi, dan kita telah melakukan pendalaman beberapa waktu yang lalu.

Namun saat ini kita akan tetapkan kembali Panja tersebut untuk selanjutnya akan mulai melakukan pembahasan pada tanggal 25 Agustus 2009 dan akan melaporkan hasilnya. Ini pendek waktunya 27 Agustus, dua hari yang untuk asumsi. Mudah-mudahan tercapai, karena kita ingin betul-betul bisa selesai pada waktunya. Kalau sudah masuk bulan Syawal saya tidak terlalu yakin bisa membuat rapat ini menjadi korum.

Dengan demikian malam hari ini rapatnya dapat kita tutup dengan ucapan Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

KETOK PALU 3X (Rapat ditutup pukul 22.10 WIB)

Jakarta, 20 Agustus 2009 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT, DRA. NURUL FAIZIAH NIP. 650220 199103 2 002