• Home

  • Documents

  • zi.tipidkorpolri.info...Perkap 6 Tahun 2017 tanggal 7 April tahun 2017 dan mutasi keluar masuk...
3

zi.tipidkorpolri.info...Perkap 6 Tahun 2017 tanggal 7 April tahun 2017 dan mutasi keluar masuk personel tidak/belum mempunyai kompetensi yang ideal sebagai Penyidik/Penyidik Pembantu

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: zi.tipidkorpolri.info...Perkap 6 Tahun 2017 tanggal 7 April tahun 2017 dan mutasi keluar masuk personel tidak/belum mempunyai kompetensi yang ideal sebagai Penyidik/Penyidik Pembantu
Page 2: zi.tipidkorpolri.info...Perkap 6 Tahun 2017 tanggal 7 April tahun 2017 dan mutasi keluar masuk personel tidak/belum mempunyai kompetensi yang ideal sebagai Penyidik/Penyidik Pembantu
Page 3: zi.tipidkorpolri.info...Perkap 6 Tahun 2017 tanggal 7 April tahun 2017 dan mutasi keluar masuk personel tidak/belum mempunyai kompetensi yang ideal sebagai Penyidik/Penyidik Pembantu

ppid.acehprov.go.id GUBERNUR...8. 9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 47);

ppid.acehprov.go.id GUBERNUR...8. 9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 47);

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG - …jdih.serangkab.go.id/files/perda No. 1 tahun 2011 tentang Retribusi... · 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG - …jdih.serangkab.go.id/files/perda No. 1 tahun 2011 tentang Retribusi... · 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik

Documents
KABUPATEN MALUKU TENGGARA Nomor : 13 Tahun : 2010 Seri : … · tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara (L embaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun

KABUPATEN MALUKU TENGGARA Nomor : 13 Tahun : 2010 Seri : … · tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara (L embaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun

Documents
zi.tipidkorpolri.info · SOP Tangkap tangan ini disusun karena desakan kebutuhan penyidik/penyidik pembantu agar mempunyai acuan dalam pelaksanaan tugas tangkap tangan yang dilakukan

zi.tipidkorpolri.info · SOP Tangkap tangan ini disusun karena desakan kebutuhan penyidik/penyidik pembantu agar mempunyai acuan dalam pelaksanaan tugas tangkap tangan yang dilakukan

Documents
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2015/PERDA_NO_02_2015.pdfNOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2015/PERDA_NO_02_2015.pdfNOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 3 TAHUN 2007 …jdih.solokkota.go.id/files/2019-09/3-tahun-2007.pdf · 3 15 16 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 3 TAHUN 2007 …jdih.solokkota.go.id/files/2019-09/3-tahun-2007.pdf · 3 15 16 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri

Documents
zi.tipidkorpolri.info · Belum seluruh penyidik khususnya penyidik pembantu atau dengan pangkat Brigadir memiliki pendidikan Sarjana (Sl) (masih dalam proses kuliah); Kuota sekolah/Dikbang

zi.tipidkorpolri.info · Belum seluruh penyidik khususnya penyidik pembantu atau dengan pangkat Brigadir memiliki pendidikan Sarjana (Sl) (masih dalam proses kuliah); Kuota sekolah/Dikbang

Documents
BAB III KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI …digilib.uinsby.ac.id/969/6/Bab 3.pdf46 BAB III KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN KASUS KORUPSI MENURUT PP. No. 43 TAHUN

BAB III KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI …digilib.uinsby.ac.id/969/6/Bab 3.pdf46 BAB III KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN KASUS KORUPSI MENURUT PP. No. 43 TAHUN

Documents
zi.tipidkorpolri.info fileEVALUASI SISTEM MANAJEMEN KINERJA (SMK) PERSONEL POI-RI DITTIPIDKOR BARESKRIM POI-RI SMESTER I TAHUN 2018 DASAR Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

zi.tipidkorpolri.info fileEVALUASI SISTEM MANAJEMEN KINERJA (SMK) PERSONEL POI-RI DITTIPIDKOR BARESKRIM POI-RI SMESTER I TAHUN 2018 DASAR Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Documents
zi.tipidkorpolri.info · Brigadir memiliki pendidikan Sarjana (Sl) (masih dalam proses kuliah); 5. Masih terdapat personel yang belum memiliki Skep penyidik, terutama personel yang

zi.tipidkorpolri.info · Brigadir memiliki pendidikan Sarjana (Sl) (masih dalam proses kuliah); 5. Masih terdapat personel yang belum memiliki Skep penyidik, terutama personel yang

Documents
zi.tipidkorpolri.info filebadan reserse kriminal polri direktorat tindak pidana korupsi monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur (sop) triwulan i tahun 2019

zi.tipidkorpolri.info filebadan reserse kriminal polri direktorat tindak pidana korupsi monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur (sop) triwulan i tahun 2019

Documents
Komparasi peran penyidik polri dan penyidik polisi militer ... · PDF fileKomparasi peran penyidik polri dan penyidik polisi militer dalam proses penyidikan tindak pidana pasal 170

Komparasi peran penyidik polri dan penyidik polisi militer ... · PDF fileKomparasi peran penyidik polri dan penyidik polisi militer dalam proses penyidikan tindak pidana pasal 170

Documents
zi.tipidkorpolri.info · badan reserse kriminal polri direktorat tindak pidana korupsi rekap skp personel pns polri dittipidkor bareskrim polri tahun 2016 personel pns

zi.tipidkorpolri.info · badan reserse kriminal polri direktorat tindak pidana korupsi rekap skp personel pns polri dittipidkor bareskrim polri tahun 2016 personel pns

Documents
LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 - bpkp.go.id Revisi... · Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman ... Permintaan instansi penyidik atau penetapan pengadilan. 4. ... Deputi

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 - bpkp.go.id Revisi... · Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman ... Permintaan instansi penyidik atau penetapan pengadilan. 4. ... Deputi

Documents
zi.tipidkorpolri.info · TRIWULAN Ill TAHUN 2017 ... Undang-Undang Hukum Acara Pidana; ... Susunan Organisasi dan Tata kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas

zi.tipidkorpolri.info · TRIWULAN Ill TAHUN 2017 ... Undang-Undang Hukum Acara Pidana; ... Susunan Organisasi dan Tata kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas

Documents
ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN … · Penyidik KPK, 43 HP ke Penyidik Kepolisian, 33 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Penyidik DJP, 9 HP ke Penyidik DJBC, 8 HP ke Penyidik

ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN … · Penyidik KPK, 43 HP ke Penyidik Kepolisian, 33 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Penyidik DJP, 9 HP ke Penyidik DJBC, 8 HP ke Penyidik

Documents
zi.tipidkorpolri.info · Dalam rangka RAPAT KESIAPAN ... penyusunan Laporan Kesatuan Dittipidkor Bareskrim Polri tahap I tahun 2018 ... AKB NRP. 65030759 . BADAN RESERSE KRIMINAL

zi.tipidkorpolri.info · Dalam rangka RAPAT KESIAPAN ... penyusunan Laporan Kesatuan Dittipidkor Bareskrim Polri tahap I tahun 2018 ... AKB NRP. 65030759 . BADAN RESERSE KRIMINAL

Documents
LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKATA TAHUN 2009 NOMOR 2 file1 lembaran daerah kota surakata tahun 2009 nomor 2 peraturan daerah kota surakarta nomor 9 tahun 2008 tentang penyidik pegawai

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKATA TAHUN 2009 NOMOR 2 file1 lembaran daerah kota surakata tahun 2009 nomor 2 peraturan daerah kota surakarta nomor 9 tahun 2008 tentang penyidik pegawai

Documents
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN … NOMOR... · Pengelolaan Persampahan. 16. 4 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN … NOMOR... · Pengelolaan Persampahan. 16. 4 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri

Documents
zi.tipidkorpolri.info · penerbitan Kep Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri; Kep Kabareskrim Polri Nomor: Kep/04N/2017/Bareskrim tanggal: 11 Mei 2017 ... SABHARA BRIMOB SDM SARPRAS

zi.tipidkorpolri.info · penerbitan Kep Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri; Kep Kabareskrim Polri Nomor: Kep/04N/2017/Bareskrim tanggal: 11 Mei 2017 ... SABHARA BRIMOB SDM SARPRAS

Documents
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 ......Menelapkan 11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dnn Operasionul Penyidik Pegawai

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 ......Menelapkan 11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dnn Operasionul Penyidik Pegawai

Documents
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO · 26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO · 26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);

Documents
Nomor : 03 Tahun 2013 - Biro Hukum · 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran

Nomor : 03 Tahun 2013 - Biro Hukum · 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran

Documents
zi.tipidkorpolri.info · badan reserse kriminal polri direktorat tindak pidana korupsi daftar personel dittipidkor bare-skrim poi-ri yang telah memiliki skep dan sertifikat penyidik

zi.tipidkorpolri.info · badan reserse kriminal polri direktorat tindak pidana korupsi daftar personel dittipidkor bare-skrim poi-ri yang telah memiliki skep dan sertifikat penyidik

Documents
NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI … fileKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik

NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI … fileKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik

Documents
zi.tipidkorpolri.info · kendala, dan siapa penyidik yang menangani. Sedangkan kendala/hambatan dari Dittipidkor itu sendiri dalam penanganan Dumas yaitu belum adanya petugas khusus

zi.tipidkorpolri.info · kendala, dan siapa penyidik yang menangani. Sedangkan kendala/hambatan dari Dittipidkor itu sendiri dalam penanganan Dumas yaitu belum adanya petugas khusus

Documents
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARATpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.-2-TAHUN... · Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam ... 27 Tahun 1983

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARATpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.-2-TAHUN... · Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam ... 27 Tahun 1983

Documents
: Ikendari.bpk.go.id/.../Perda-Muna-No.-3-Tahun-2011-tentang-Pajak-Air... · Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik ... Surat Setoran Pajak Daerah yang

: Ikendari.bpk.go.id/.../Perda-Muna-No.-3-Tahun-2011-tentang-Pajak-Air... · Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik ... Surat Setoran Pajak Daerah yang

Documents
zi.tipidkorpolri.info · Bareskrim Polri. Sistem Informasi kepegawaian. Pelaksanaannya pada tahun ini dapat dilaksanakan secara terbuka dalam bentuk pengumuman guna keterbukaan bukti

zi.tipidkorpolri.info · Bareskrim Polri. Sistem Informasi kepegawaian. Pelaksanaannya pada tahun ini dapat dilaksanakan secara terbuka dalam bentuk pengumuman guna keterbukaan bukti

Documents
Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan Ruang

Permen PU No.13 Tahun 2009 tentang Penyidik PNS Penataan Ruang

Documents