• Home

  • Documents

  • zi.tipidkorpolri.info · TRIWULAN Ill TAHUN 2017 ... Undang-Undang Hukum Acara Pidana; ... Susunan...
3

zi.tipidkorpolri.info · TRIWULAN Ill TAHUN 2017 ... Undang-Undang Hukum Acara Pidana; ... Susunan Organisasi dan Tata kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: zi.tipidkorpolri.info · TRIWULAN Ill TAHUN 2017 ... Undang-Undang Hukum Acara Pidana; ... Susunan Organisasi dan Tata kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas
Page 2: zi.tipidkorpolri.info · TRIWULAN Ill TAHUN 2017 ... Undang-Undang Hukum Acara Pidana; ... Susunan Organisasi dan Tata kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas
Page 3: zi.tipidkorpolri.info · TRIWULAN Ill TAHUN 2017 ... Undang-Undang Hukum Acara Pidana; ... Susunan Organisasi dan Tata kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PENGESAHAN …jdih.bsn.go.id/public_assets/file/ff938ae407d3846bbd1d1e13462edd7e.pdf · (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PENGESAHAN …jdih.bsn.go.id/public_assets/file/ff938ae407d3846bbd1d1e13462edd7e.pdf · (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta

Documents
zi.tipidkorpolri.info · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TRIWULAN Ill TAHUN 2018 DASAR Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang

zi.tipidkorpolri.info · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TRIWULAN Ill TAHUN 2018 DASAR Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang

Documents
dan Hak Penerbitan dilindungi Undang-undang · Topik 3: Perkembangan organisasi profesi bidan 1. Perkembengan organisasi profesi di luar negeri 2. Perkembangan organisasi profesi

dan Hak Penerbitan dilindungi Undang-undang · Topik 3: Perkembangan organisasi profesi bidan 1. Perkembengan organisasi profesi di luar negeri 2. Perkembangan organisasi profesi

Documents
RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( …Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( …Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN …dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1319.pdf(2) Perkumpulan atau organisasi lain yang tidak didirikan menurut Undang-undang ini dilarang memakai

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN …dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1319.pdf(2) Perkumpulan atau organisasi lain yang tidak didirikan menurut Undang-undang ini dilarang memakai

Documents
BAB III PEMBAHASAN...18 BAB III PEMBAHASAN 3.1. Tinjauan Umum Organisasi 3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

BAB III PEMBAHASAN...18 BAB III PEMBAHASAN 3.1. Tinjauan Umum Organisasi 3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Documents
pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.20-TAHUN... · tentang Susunan Organisasi ... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ... Pemerintah

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.20-TAHUN... · tentang Susunan Organisasi ... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ... Pemerintah

Documents
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM - kpu.go.idkpu.go.id/dmdocuments/Peraturan_35_Tahun2008.pdf · Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan ... Struktur Organisasi ... selanjutnya

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM - kpu.go.idkpu.go.id/dmdocuments/Peraturan_35_Tahun2008.pdf · Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan ... Struktur Organisasi ... selanjutnya

Documents
zi.tipidkorpolri.info fileEVALUASI SISTEM MANAJEMEN KINERJA (SMK) PERSONEL POI-RI DITTIPIDKOR BARESKRIM POI-RI SMESTER I TAHUN 2018 DASAR Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

zi.tipidkorpolri.info fileEVALUASI SISTEM MANAJEMEN KINERJA (SMK) PERSONEL POI-RI DITTIPIDKOR BARESKRIM POI-RI SMESTER I TAHUN 2018 DASAR Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Documents
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 2. Undang ... · 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 2. Undang ... · 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata

Documents
zi.tipidkorpolri.info · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. ... dari DSP sesuai dengan Perkap 6 tahun 2017 tentang SOTK tingkat Mabes ... 1. 2. 3. Kepada

zi.tipidkorpolri.info · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. ... dari DSP sesuai dengan Perkap 6 tahun 2017 tentang SOTK tingkat Mabes ... 1. 2. 3. Kepada

Documents
WALIKOTA KEDIRI KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI ......Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor

WALIKOTA KEDIRI KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI ......Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor

Documents
Undang - undang No. 18 Tahun 2003 - dppikadin.or.iddppikadin.or.id/wp-content/uploads/2015/10/UU-No.-18-Tahun-2003.pdf · 4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan

Undang - undang No. 18 Tahun 2003 - dppikadin.or.iddppikadin.or.id/wp-content/uploads/2015/10/UU-No.-18-Tahun-2003.pdf · 4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan

Documents
KAJIAN AKADEMIK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG … filelain serta adanya kemacetan upaya yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber

KAJIAN AKADEMIK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG … filelain serta adanya kemacetan upaya yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN … · Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN … · Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara

Documents
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentanghumaskepri.id/download/Sistem Pengendalian Gratifikasi.pdf · kewajiban lapor penolakan gratifikasi, susunan organisasi UPG, kewajiban

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentanghumaskepri.id/download/Sistem Pengendalian Gratifikasi.pdf · kewajiban lapor penolakan gratifikasi, susunan organisasi UPG, kewajiban

Documents
PRESIDEN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · 2015. 2. 23. · firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

PRESIDEN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · 2015. 2. 23. · firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

Documents
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS …jdih.riau.go.id/downloadProdukhukum/Pergub_No_87_Tahun_2016_Dinas...Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS …jdih.riau.go.id/downloadProdukhukum/Pergub_No_87_Tahun_2016_Dinas...Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang

Documents
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksa… · Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa ... Undang-Undang

UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksa… · Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa ... Undang-Undang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN ......SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP - 2 - Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN ......SJDI/Biro Hukum dan Organisasi-DKP - 2 - Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Documents
PERPADUAN NASKAH UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS …tatanusa.co.id/penunjuk/kesatuan_naskah_jabatan_notaris.pdf · Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan c. menyampaikan

PERPADUAN NASKAH UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS …tatanusa.co.id/penunjuk/kesatuan_naskah_jabatan_notaris.pdf · Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan c. menyampaikan

Documents
SALINAN - jdih.kalteng.go.idjdih.kalteng.go.id/uploads/prokum-2016021705202012.pdf · Undang-Undang Nomor 21 ... tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan ... Peraturan Menteri Kesehatan

SALINAN - jdih.kalteng.go.idjdih.kalteng.go.id/uploads/prokum-2016021705202012.pdf · Undang-Undang Nomor 21 ... tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan ... Peraturan Menteri Kesehatan

Documents
zi.tipidkorpolri.info · 2019-08-09 · jenjang jabatan struktural atau fungsional, baik di dalam maupun di luar struktur organisasi Polri. Pasal 8 Pola karier Tarntama Polri sebagaimana

zi.tipidkorpolri.info · 2019-08-09 · jenjang jabatan struktural atau fungsional, baik di dalam maupun di luar struktur organisasi Polri. Pasal 8 Pola karier Tarntama Polri sebagaimana

Documents
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN ...jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-2008-14.pdf · sjdi/biro hukum dan organisasi-dkp undang undang republik indonesia nomor 14 tahun

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN ...jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-2008-14.pdf · sjdi/biro hukum dan organisasi-dkp undang undang republik indonesia nomor 14 tahun

Documents
zi.tipidkorpolri.info · Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan

zi.tipidkorpolri.info · Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 ...(1) Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 ...(1) Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang

Documents
zi.tipidkorpolri.info · b. Undang -undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; c. Surat

zi.tipidkorpolri.info · b. Undang -undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; c. Surat

Documents
zi.tipidkorpolri.info filePeraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Me3ps Polri (lampiran "Q" Bc;reskrim

zi.tipidkorpolri.info filePeraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Me3ps Polri (lampiran "Q" Bc;reskrim

Documents
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - Yolaabbah.yolasite.com/resources/UNDANG-UNDANG NO 17 Thn...- 1 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - Yolaabbah.yolasite.com/resources/UNDANG-UNDANG NO 17 Thn...- 1 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Documents
BAB II TINJAUAN PUSTAKA - repository.ipb.ac.id · 2.1. Pariwisata dan Ekowisata Organisasi pariwisata sedunia, ... (WTO), mendefinisikan pariwisata ... Menurut Undang-Undang No. 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA - repository.ipb.ac.id · 2.1. Pariwisata dan Ekowisata Organisasi pariwisata sedunia, ... (WTO), mendefinisikan pariwisata ... Menurut Undang-Undang No. 10

Documents