Zainal Arifin - Perkembangan Kasus Kalteng Mei 2008

Kertas Kerja No.3/AH‐2/05/2008 ELSDA Institute Page 1

Perkembangan Kasus Kehutanan di Kalimantan Tengah

1. Kasus DA (Seruyan) Korupsi Pemberian Ijin Perkebunan di kawasan Hutan Oleh DA (Seruyan, Kalimantan Tengah)

Kasus Posisi

• Dalam kurun waktu bulan Februari 2004 – akhir tahun 2005, DA dalam kewenangannya selaku Bupati Seruyan telah mengeluarkan 43 Surat Keputusan untuk kegiatan operasional usaha perkebunan kepada 23 Perusahaan perkebunan di Kabupaten Seruyan. Dalam 43 Surat Keputusan Bupati Seruyan tersebut, DA telah memberikan persetujuan prinsip usaha kegiatan operasional di lapangan dan menyelesaikan proses HGU pada BPN tanpa adanya ijin/ keputusan Menteri Kehutanan, sebagaimana dimaksud dan diatur Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan.

• Setidak‐tidaknya ke 23 Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut telah menggunakan kawasan hutan produksi seluas 274.188 hektare. Dari 23 Perusahaan yang mendapat persetujuan prinsip usaha kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan produksi, 16 perusahaan diantaranya adalah milik keluarga DA – Bupati Seruyan. DA melanggar ketentuan Menteri Kehutanan R.I. yang pada pokoknya menyatakan agar Bupati Seruyan tidak memberikan izin kepada 23 Perusahaan perkebunan tersebut untuk melakukan aktivitas dilapangan sebelum ada Keputusan Menteri Kehutanan yang didasarkan atas penelitian terpadu dan tidak melakukan proses pengukuran kadastral/ perolehan hak atas tanah (HGU) dari Badan Pertanahan nasional (BPN) sebelum ada SK pelepasan dari Menteri Kehutanan.

• Hal ini dibuktikan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 147 Tahun 2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar di Desa Empa, Tanjung Baru, Jahitan dan Muara Dua Kecamatan seruyan Hilir – Kabupaten Seruyan. Dalam Keputusan Bupati Seruyan No. 147 Tahun 2004 tersebut secara jelas dan tegas menyebutkan alamat PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar beralamat di Jalan Tidar 1 No. 1 Sampit. Faktanya alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal anak dari DA.


• Penerbitan Surat Keputusan tersebut juga melanggar Surat Menteri Kehutanan No. S.590/Menhut‐VII/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang kegiatan usaha perkebunan serta Surat Menteri Kehutanan No. S.255/Menhut‐II/07 tanggal 13 April 2007 tentang pemanfaatan Areal Kawasan Hutan. Penerbitan SK Bupati Seruyan tersebut jelas dan terang melanggar ketentuan Menteri Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan agar Bupati Seruyan tidak memberikan izin kepada 23 Perusahaan perkebunan tersebut untuk melakukan aktivitas di lapangan sebelum ada Keputusan Menteri Kehutanan yang didasarkan atas penelitian terpadu dan tidak melakukan proses pengukuran kadastral/ perolehan hak atas tanah (HGU) dari Badan Pertanahan nasional (BPN) sebelum ada SK pelepasan dari Menteri Kehutanan.

• Di samping itu, DA melakukan lobi untuk pelepasan kawasan hutan lindung di Kabupaten Seruyan pada bulan juni 2005, dalam suratnya kepada gubernur Kalimantan Tengah , Darwan Ali mengajukan permohonan kepada gubernur Kalimatan Tengah pada tanggal 10 Juni 2005 untuk memfasilitsi pelepasan 357,710 hektar hutan produksi dan hutan produksi terbatas diperuntukkan bagi 23 perusahaan perkebunan sawit melalui penyesuain rencana penggunaan lahan propinsi.

• Menurut Data BPN Seruyan ada sekitar 8 perusahaan perkebunan yang kawasannya tumpang tindih dengan hutan lindung. Ke‐8 perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan atau berafiliasi dengan perusahaan PPB Oil Palm Group milik Malaysia.

No. Nama Perusahaan Pembeli atas nama PPB

Saham PPB

Kab. Luas area (ha)

Tumpang tindih dengan hutan lindung (ha)

1 PT. Pukun Mandiri Lestari

Richdelta

Ptd Ltd

95.0% Seruyan 19.000 19.000

2 PT. Bulau Sawit

Bajenta

Maxillion

Ptd Ltd

75.0% Seruyan 15.000 6.800

3 PT. Alam Sawit

Permai

Stephigh Pte

Ltd

95.0% Seruyan 16,160 16.160

4 PT. Benua Alam

Subur

Maxceed Pte Ltd

95.0% Seruyan 16.160 16.160

5 PT. Bawak Sawit

Tunas Belum

Quanta Pte Ltd

95.0% Seruyan 16.800 11.440


6 PT. Hamparan

Sawit Eka Malan

Rosevale Pte

Ltd

95.0% Seruyan 19.860 20.000

7 PT. Petak Malan

Sawit Makmur

Ampleville Pte Ltd

94.3% Seruyan 19.680 19.680

8 PT. Malindo Lestari

Plantations

Gadsen Pte

Ltd

95.1% Seruyan 10.4000

Tidak Ada Data

Total 132.880 109.100 (82%)

Sumber: Laporan LIRA, Save Our Borneo, WALHI

Tipologi Kejahatan

Memberikan ijin perkebunanan di kawasan hutan dengan melanggar peraturan perundang‐undangan. Tipologi kasus ini mirip dengan kasus yang menimpa Suwarna AF.

Indikator

• Pemberian ijin perkebunan diberikan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung

• Belum ada pelepasan kawasan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan

• Berdasarkan pencitraan satelit, terjadi kerusakan hutan di kawasan tersebut

• Berdasarkan informasi di lapangan, menurut LIRA Seruyan, setidak‐tidaknya untuk mendapatkan 1 (satu) ijin lokasi, Pengusaha perkebunan dipungut biaya ± Rp 4.000.000.000,‐ (empat milyar rupiah).


Perkembangan Penegakan Hukum

1. Laporan Masyarakat tanggal 18 Juni 2007 ke KPK

Pada tanggal 18 Juni 2007, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan DA kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam suratnya, LIRA Seruyan, Kalimantan Tengah, meminta KPK segera turun tangan menangani kasus tersebut. Dalam laporannya, LIRA menyertakan bundel data dugaan korupsi. LIRA menyebutnya ini merupakan dugaan korupsi kelas kakap yang patut segera mendapatkan penanganan semestinya karena data‐data yang ada sudah cukup untuk menyeret yang bersangkutan ke pengadilan.Menurut LIRA dugaan korupsi yang dilaporkan itu adalah menyangkut kasus konversi Lahan Terlarang Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Seruyan menjadi Perkebunan Kelapa Sawit.

2. Kasus HJ (Katingan) Kasus Perusahaan HJ Menampung Kayu Illegal untuk Industri (Katingan, Kalteng)

Kasus Posisi

• HJ merupakan pemilik UD Noor Hidayat, salah satu industri pengolahan kayu dengan kapasitas 3.000 m3 di Kabupaten Katingan. Perusahaan tersebut memiliki Izin Usaha Industri dengan SK Kepala Dinas Kehutanan No. 522/2/459/IPUI‐17.07/XII/2004.

• Menurut Data Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang disampaikan Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, kapasitas produksi kayu adalah sebagai berikut:

Tahun Produksi Bahan Baku Penjualan

Stok 2005

680,65 m3 388,69 m3 ‐

2006 279,236 m3 ‐ 905,97 m3

Stok 2006

53,9160 m3 ‐ ‐


2007 1.577,8416 m3 2.251,76 m3 1.253,7468 m3

Stok 2007

378,0108 m3 ‐ ‐

2008 ‐ ‐ ‐

• Berdasarkan pemantauan dari udara dan laporan masyarakat, pada tahun 2008 UD Noor Hidayat melakukan kegiatan pengolahan kayu besar‐besaran. Untuk menghindari pemeriksaan polisi, kegiatan tersebut dilakukan malam hari.

• Setelah kegiatannya terendus oleh polisi, HJ berusaha menyuap aparat Kepolisian Resort Katingan. Pada tanggal 25 Maret 2008, HJ tertangkap tangan melakukan penyuapan kepada Iptu Didid Imawan di salah satu rumah makan di Palangka Raya dengan barang bukti uang Rp 100 juta.

Tipologi Kejahatan

Industri kayu menampung kayu illegal dari pembalakan liar.

Indikator

• Berdasarkan pencitraan satelit, di sekitar lokasi industri milik HJ banyak tutupan lahan yang berkurang

• Menurut data Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) UD Noor Hidayat Tahun 2008, tidak ada bahan baku kayu bulat yang diperoleh dari pihak lain. Di samping itu, tidak ada produksi kayu dari UD Noor Hidayat.

• Menurut pemantau kepolisian dari helikopter, telah terjadi pengoperasian bandsaw‐bandsaw untuk memotong kayu bulat yang terjadi di lokasi industri UD Noor Hidayat (Sungai Sei Kaki)

• HJ tertangkap tangan melakukan penyuapan sebesar 100 juta kepada Iptu Didid Imawan

Data Spasial


Perkembangan Penegakan Hukum

1. Pada Tanggal 25 Maret 2008, Tertangkap Tangan Menyuap Aparat

Nama HJ sangat dikenal di kalangan para pemain kayu di Kabupaten Katingan. Salah satu cukong kelas kakap ini berhasil dibekuk aparat kepolisian dari Polres Katingan dari sebuah rumah makan di Palangka Raya, Selasa (25/3). Dalam drama penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Katingan Iptu Didid Imawan ini, aktor di balik kegiatan pembalakan liar di kawasan Sungai Kaki ini sempat mencoba menyuap anggota polisi, dengan uang sejumlah ratusan juta rupiah.

Namun laki‐laki yang dalam setahun belakangan ini lebih banyak mengendalikan usahanya dari Banjarmasin Kalsel langsung dibekuk petugas beserta satu koper uang tunai sejumlah Rp 100 juta sebagai barang bukti.

Kapolres Katingan AKPB Nuryadi Purtono SIK MSi melalui Kasat Reskrim Iptu Didid Imawan mengungkapkan, penangkapan H Jaya ini sebenarnya merupakan pengembangan dari operasi illegal logging di Sungai Kaki Pegatan Kecamatan Katingan Kuala.

Berdasarkan keterangan Syamsul Bahri tersangkanya bahwa cokong yang memodali kegiatan di bandsaw‐bandsaw di wilayah Sei Kaki itu adalah H Jaya. Selanjutnya, jajaran reskrim yang telah mempumyai bukti‐bukti lengkap tentang keterlibatan H Jaya ini, berupaya menghubunginya melalui bantuan tangan kanannya yang terlebih dahulu mendekam di Hotel Prodeo.

“Semula yang bersangkutan bersedia menemui kita di Hotel Dandang Tingan Palangka Raya. Namun waktu itu sempat gagal lantaran kehadiaran anggota yang telah menyebar di kawasan hotel sempat terendus. Sehingga tempat pertemuan dialihkan ke sebuah rumah makan, tetapi dengan persyaratan bahwa saya tidak diperbolehkan membawa anggota,” ujar Didid.

Saat pertemuan di Rumah Makan Family itu Iptu Didid Imawan berpura‐pura datang seorang diri. H Jaya merasa yakin bahwa tidak ada anggota lain selain perwira pertama ini segera saja menemuinya. Begitu bertemu H Jaya langsung menyerahkan koper berisi isi uang. Tanpa ba‐bi bu, anggota lain yang menyamar menjadi salah seorang pengunjung lansung diperintahkan oleh Iptu Didid membekuk dan menggelandangnya. Di tempat terpisah Kapolres AKBP Nuryadi Purtono SIK MSi mengatakan, proses hukum tertangkap tangannya H Jaya ini yang mencoba menyuap anggota polisi dikenakan dengan UU gratifikasi atau penyuapan. Untuk proses penyidikannya dilakukan lansung oleh Bagian Timtas Tipikor Polda Kalteng. “Adapun proses hukum terhadap tindak pidana dalam bidang kehutanan yang melibatkan H Jaya, tetap kita proses di Mapolres Katingan, tukas Kapolres seraya menambahkan sehubungan dengan kegiatan pembalakan liar di Sei Kaki Pegatan ini tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang mempunyai keterkaitan.

Kepada Kalteng Pos, AKBP Nuryadi Purtono mengatakan, operasi illegal logging yang dilakukan pihaknya dalam sepekan belakangan ini menindaklanjuti hasil monitoring Kapolda Kalteng Brgjen Pol HM Dinar SH


MBA ke wilayah Selatan Katingan. “Kapolda yang melakukan monitoring dengan mempergunakan helikopter, sempat mencurigai dengan keberadaan bandsaw‐bandsaw di kawasan Sei Kaki yang berhadapan dengan perairan lepas di Pegatan,” ungkap Kapolres. (tur/cak)

Sumber: Radar Sampit, 27 Maret 2008

Documents

Zainal Arifin - Perkembangan Kasus Kalteng Mei 2008