Yuridis Sosiologis Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana

Embed Size (px)

Text of Yuridis Sosiologis Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENGETATAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA

NURUL SYAFUAN, SH.,MM

DIBUAT OLEH

NURUL SYAFUAN, SH.,MM NIM : 10720054

UNIVERSITAS BOROBUDUR MAGISTER ILMU HUKUM

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENGETATAN PEMBERIANNURUL SYAFUAN, SH.,MM

REMISI BAGI NARAPIDANA

OLEH NURUL SYAFUAN, SH.,MM

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit sosial berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Lebih memprihatinkan lagi adalah pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh para anggota legislatif (DPR) dengan dalih studi banding, THR, uang perjalanan, sampai pada keinginan untuk diadakan fasilitas kerja yang super mewah seperti mobdin dan gedung baru DPR yang anggarannya mencapai 1,1 Triliun. Contoh tersebut hanya sebagian kecil diantara banyak korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan, seperti kasus Gayus yang menyeret para petinggi Dirjen Pajak, kasus Wisma Atlet yang melibatkan para pemimpin di Partai Demokrat, kasus cek perjalanan oleh Nunun dkk, atau di Kemenakertrans yang lagi-lagi bekerjasama dengan wakil rakyat di Banggar.NURUL SYAFUAN, SH.,MM

Hal diatas sangat ironis mengingat Negara ini masih sangat belum maju dan sedang membutuhkan perekonomian dan stabilitas hukum dan keamanan yang bagus, rakyat yang mayoritas masih di garis kemiskinan. Bahkan Pemerintah dan lembaga-lembaga hukum pun dapat dikatakan lambat atau malah tidak mampu menangani kasus-kasus tersebut. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia

politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan, korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran. Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya, baik strategi preventif, deduktif, maupun represif. Pembentukan badan yang independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk tahun 2003 berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PengadilanNURUL SYAFUAN, SH.,MM

khusus tindak pidana korupsi, serta adanya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Strategi represif dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihakpihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat

dan tepat. Upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu menjatuhkan hukuman/ pemidanaan yang seberat-beratnya kepada para pelaku korupsi. Salah satunya dengan munculnya ide moratorium yang akhirnya dibenahi istilahnya menjadi pengetatan. Kebijakan ini berisi keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsuddin yang berisi pengetatan/ pembatasan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi. Pengetatan pemberian remisi dan bebas bersyarat bagi terpidana korupsi merupakan semangat yang perlu didukung oleh kita semua. Hal ini juga dinilai positif oleh banyak kalangan dan akan memberi efek jera bagi koruptor. Namun masalah mulai muncul ketika terdapat sesuatu yang salah didalamnya. Kebijakan pengetatan tersebut ternyata belum dibuat peraturannya. Masalah semakin besar ketika ada korban yang dirugikan oleh kebijakan itu. Mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta disebut-sebut sebagai korban kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kebijakan itu sekaligus dianggap sebagai tindakan penyanderaan kepada Paskah yang sudah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat. Sebagaimana diberitakan, sejumlah terpidana korupsi kasus suap cek pelawat batal bebas bersyarat akibat pemberlakuan kebijakan pengetatan tersebut. Salah satunya adalah politisi Partai Golkar, Paskah Suzetta. Berdasar surat DitjenNURUL SYAFUAN, SH.,MM

Pemasyarakatan, Anggota DPR 1999-2004 itu dijadwalkan keluar dari LAPAS Klas I Cipinang. Namun, tepat pada hari yang ditetapkan itu, MenkumHAM Amir Syamsuddin mengeluarkan kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor.

Ini berarti kebijakan tersebut tidak memberi rasa keadilan bagi narapidana yang seharusnya mendapatkan hak yang sama.

Kebijakan moratorium yang diubah menjadi pengetatan remisi, menurut sebagian pakar Hukum, melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam ketentuan dari UU Pemasyarakatan dan ketentuan dari Peraturan Pemerintah tentang Remisi, Pembebasan Bersyarat dan Asimilasi diatur bahwa setiap narapidana mempunyai hak mendapatkan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Kebijakan yang dinilai sepihak tersebut mengundang reaksi dari sejumlah kalangan. Permasalahannya, jika Menkumham ingin memberlakukan moratorium soal remisi dan pembebasan bersyarat, harus diterbitkan terlebih dahulu peraturannya yang jelas. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, penulis ingin membahas serta menuangkan dalam bentuk Makalah dengan judul ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENGETATAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA

2. Rumusan MasalahNURUL SYAFUAN, SH.,MM

Adapun mengenai masalah dalam penulisan ini dengan mendasarkan pada latar belakang yang terjadi, maka rumusan masalah dapat dirumuskan secara baku sebagai berikut: 1. Apakah Pembebasan Bersyarat dan remisi itu, serta bagaimana prosedurnya? 2. Dimanakah letak kelemahan hukum pelaksanaan kebijakan pengetatan remisi bagi narapidana?

3. Bagaimana rakyat seharusnya dalam menilai kebijakan pengetatan remisi bagi narapidana pelaku tipikor?

3. Tujuan Penulisan Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah: 1. Mengetahui prosedur pembebasan bersyarat bagi narapidana dan kriteria dalam pelaksanaan Pemberian Pembabasan Bersyarat. 2. Mengetahui kelemahan kebijakan pengetatan yang dikeluarkan Pemerintah ditinjau dari segi yuridis. 3. Mengetahui nilai-nilai positif yang sebenarnya dari kebijakan Pengetatan remisi dan PB untuk narapidana tindak pidana korupsi, ditinjau dari segi sosiologis. 4. Metodologi Penulisan Dalam suatu penelitian tentunya kita memerlukan data yang cukup akurat, untuk mendapatkan data tersebut kita harus menggunakan suatu cara. Adapun cara untuk mendapatkan data itulah yang biasa disebut metode. Jadi dalam penggalian data, penggunaan suatu metode memegang peranan yang sangatNURUL SYAFUAN, SH.,MM

penting dalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah, karena suatu penelitian tergantung pada tepat tidaknya dalam penerapan suatu metode yang digunakan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis dapat memperoleh data sesuai yang diinginkan berkaitan dengan tema penelitian penulis, yaitu menganalisa kebijakan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dari nilai-nilai kepastian hukum, keadilan masyarakat, dan asas manfaat, karena kondisi-kondisi pendorong seperti: 1. Semakin menjamurnya korupsi di negeri ini, yang mengakibatkan kerugian

Negara yang tak hingga dan secara tidak langsung bagi rakyat Indonesia yang mayoritas masih hidup dalam kemiskinan. 2. Munculnya pro dan kontra terhadap kebijakan pengetatan pemberian remisi dan PB bagi narapidana korupsi. 3. Semakin banyak dan meningkatnya angka kriminalitas korupsi tersebut, serta Pemerintah yang terkesan pro Kapitalis menyebabkan hukum sulit untuk ditegakkan. 4. Penulis ingin menganalisa, tidak hanya dari satu sisi saja (dari sisi hukum tertulis), namun juga dari keadilan masyarakat (sosiologis) dan mengetahui mana yang lebih banyak, apakah kerugian, ataukah manfaatnya dari pelaksanaan pengetatan remisi dan PB yang dikeluarkan Pemerintah.

Sebagai langkah awal untuk memperoleh hasil yang obyektif dan benar, serta data yang benar dengan obyek penelitian yang akan diteliti, maka dalam melakukan penelitian harus menggunakan suatu metode agar mendapatkan suatu kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai 1.NURUL SYAFUAN, SH.,MM

berikut kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan

: atau

Menambah

melaksa