Embed Size (px)
Citation preview
Universitas Internasional Batam
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU DAN JURNAL
Sinambela, Lijan Poltak. Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan
dan Implementasi, cetakan kelima, Jakarta : PT Bumi Aksara. Hlm 6
Sinambela, Lijan Poltak. Reformasi Pelyanan Publik. Jakarta : PT. Bumi
Aksara, Hlm 57.
Sinambela Lijan Poltak. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : PT Bumi
Aksara, Hlm 67
Kaufman. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintahan. Jakarta : PT. Refika
Aditama, Hlm 25.
Rasyid. Hukum Pemerintahan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hlm 57
ibid 59
B. INTERNET
Pemerintah Kota Batam. “Website OPD Kota Batam”
“https://kecbatuaji.batam.go.id/category/tentangkami.
Diakses Senin, 10 April 2017
Etalase Pustaka. “Pengertian Pelayanan Publik”
http://etalasepustaka.blogspot.com/2016/05/pengertian-pelayanan-publik-
menurut-para-ahli.html?m=1.
Diakses Kamis, 05 Mei 2016
Ramli Bisomu. “Asas pelayanan publik”
http://ramlibisomu.blogspot.co.id/203/08/asas-pelayanan
publik.html,diakses
Jumat, 02 desember 2016
Soerjono Soekanto. “Jenis Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”
https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
Diakses Minggu, 10 Januari 2016
Bayu Rizky Eko Pratomo, Implementasi Pelayanan Publik Oleh Kelurahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik (STUDI KASUS Se-Kelurahaan Kecamatan Batu Aji Kota Batam), 2018 UIB Repository©2018
Universitas Internasional Batam
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang - Undang Dasar 1945
Bab IV pasal 18 Tentang “Pemerintah Daerah”
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang “Pelayanan Publik”
Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 Tentang “Pedoman Standar Pelayanan”
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – RI
Nomor 63 Tahun 2003 Tentang “Hakikat Pelayanan Publik”
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor :
63/Kep/m.pan/7/2003, tanggal 10 juli 2003 Tentang “Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik “
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang “Pemerintah Daerah”
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014
Tentang “Penyelenggara Pelayanan Publik”
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
Tentang “Kecamatan pasal 6 ayat 1”
Peraturan Pemerintah Nomr 19 Tahun 2008
Tentang “Kecamatan Pasal 15 ayat 1”
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
Tentang “Kelurahan Pasal 1 ayat 5”
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
Tentang “Kelurahan Pasal 5”
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
Tentang “Kelurahan Bab I Pasal 1 ayat 5”
Peraturan Walikota Batam Nomor 63 Tahun 2012
Bayu Rizky Eko Pratomo, Implementasi Pelayanan Publik Oleh Kelurahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik (STUDI KASUS Se-Kelurahaan Kecamatan Batu Aji Kota Batam), 2018 UIB Repository©2018
Universitas Internasional Batam
Tentang “Uraian Tugas dan Pokok Fungsi Kecamatan dan
Kelurahan Kota Batam Pasal 14 dan 15”
D. WAWANCARA
Lurah Bukit Tempayan, Interview 2017. Pelayanan Publik
“Pelayanan Publik adalah penyelenggara pelayanan publik yang prima,
bermarwah, maju mandiri menuju masyarakat yang sejahtera agar
terwujudna pencapaian suatu rencana Perangkat Daerah yang menjadi
tujuuan meningkatkan kualitas penyelenggara Pelayanan Publik
Pemerintah Kota Batam”
Lurah Buliang, Interview 2017. Pelayanan Publik
“Pelayanan Publik adalah penyelenggara yang mempunyai kualitas
pelayanan yang optimal efisien, dan efektif sehingga ada kepastian hukum
serta pemenuhan hak dan kewajiban dalam melindungi masyarakat”
Lurah Kibing, Interview 2017. Pelayanan Publik
“Pelayanan Publik adalah strategi yang harus dilakukan untuk
mewujudkan suatu pelayanan yang baik (continuous improvement), serta
mempunyai pandangan bahwa kinerja hari ini lebih baik dari kemaren
dan besok harus lebih baik dari prestasi hari ini”
Lurah Tanjung Uncang, Interview 2017. Pelayanan Publik
“Pelayanan Publik ialah sebagai penyelengara pelayanan harus
mempermudah urusan publik terhadap masyarakat sehingga tercapainya
pelayanan yang baik (good government)
Bayu Rizky Eko Pratomo, Implementasi Pelayanan Publik Oleh Kelurahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik (STUDI KASUS Se-Kelurahaan Kecamatan Batu Aji Kota Batam), 2018 UIB Repository©2018
