zulkarnainidiran.files.wordpress.com · Web viewTindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran. Tindak lanjut merupakan jastifikasi, rekomendasi,

PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN

Oleh Zulkarnaini*)

1. Pendahuluan

Pengawasan adalah bagian keempat dari empat kegiatan proses pembelajaran. Proses

pembelajaran diawali dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, diteruskan

dengan penilaian. Bagian akhirnya adalah pengawasan. Hal itu ditegaskan oleh PP 19/2005,

pasal 19, ayat (3), “Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien”

Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan bersama

dengan pendidik. Perencanaan itu berbentuk silabus dan rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP). Pada pasal 20, PP 19/2005 ditegaskan, “Perencanaan proses

pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat

sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar,

dan penilaian hasil belajar”. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan oleh pendidik berdasarkan perencanaan

proses pembelajaran. Wujudnya nyatanya adalah peristiwa di ruangan belajar dan

pemberian tugas terstruktur dan tugas mandiri kepada peserta didik. Peristiwa di kelas

meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Penilaian proses dan hasil belajar

di tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan. Wujud nyata

penilaian itu adalah ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, dan

ulangan kenaikan kelas. Pengawasan dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan

pengawas sekolah. Wujud dari pengawasan itu adalah pemantauan, supervisi, evaluasi,

pelaporan, dan tindak lanjut.

Keempat kegiatan proses pembelajaran itu merupakan satu kesatuan dengan

penanggung jawab yang jelas. Perencanaan merupakan dasar utama dari semua kegiatan.

Perencanaan yang benar diasumsikan bermuara kepada pelaksanaan yang benar.

Perencanaan dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pendidik. Silabus mata pelajaran

dan silabus muatan lokal disusun oleh guru bersama timnya yang diketuai oleh kepala

*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com

1

mailto:[email protected]

satuan pendidikan. Jika silabus belum memenuhi standar yang diharuskan, penanggung

jawabnya adalah kepala satuan pendidikan. Selain itu, silabus merupakan perangkat

kurikulum yang kategori tanggung jawabnya berada di tangan kepala satuan pendidikan.

Lagi pula, di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), silabus merupakan

dokumen dua kurikulum, sedangkan penanggung jawab penyusunan kurikulum di tingkat

satuan pendidikan adalah kepala satuan pendidikan.

Recana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun oleh pendidik berdasarkan

karakteristik peserta didik yang berada di kelasnya. Penyusunan RPP pada dasarnya

dilakukan secara individu, meskipun tidak dilarang secara berkelompok. Jika RPP yang

bermasalah berarti yang beratanggung jawab adalah pendidik. Jadi di dalam perencanaan

proses pembelajaran sudah terlihat dikotomus (pemisah) tanggung jawab antara kepala

satuan pendidikan dengan pendidik. Silabus tanggung jawab kepala satuan pendidikan dan

RPP tanggung jawab pendidik.

Pelaksanaan proses pembelajaran oleh pendidik, bertumpu kepada perencanaan

yang disusun oleh satuan pendidikan dan pendidik. Kegiatan ini berangkat dari keberadaan

silabus dan RPP. Pelaksanaannya akan terlihat nyata di ruang kelas, dalam bentuk interaksi

dengan peserta didik, dan dalam suasana yang menyenangkan. Seperti yang ditegaskan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 19, ayat (1) tentang Standar Nasional

Pendidikan seperti berikut ini. “Proses pembelajaran pada satuan pendidikan

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta

psikologis peserta didik”.

Penilaian proses dan hasil belajar pada tataran satuan pendidikan dilakukan oleh

pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Pada tataran satuan pendidikan hal itu

dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan. Penegasan itu termaktub pada PP 19/2005

tentang Standar Nasional Pendidikan,pasal 63, ayat (1) sepeti berikut ini. “ Penilaian

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil

belajar oleh pendidik; (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) penilaian

hasil belajar oleh Pemerintah.” Lebih lanjut rincian dari pasal 63 ayat (1) ini diuraikan secara


2


rinci di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang

Standar Penilaian.

Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam proses pembelajaran perlu diawasi.

Hal itulah yang keempat, yakni pengawasan proses pembelajaran. Bahan sajian sederhana

ini berbicara tentang pengawasan proses pembelajaran. Pembahasan akan dilakukan

dengan sistematika berpikir seperti berikut ini. (1) ruang lingkup kerja kepengawasan; (2)

program atau perencanaan pengawasan; (3) pelaksanaan, pelaporan, dan tindaklanjut

kegiatan kepengawasan. Dengan tiga sistematika berpikir itu, diharapkan bahan ini dapat

dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan kegiatan kepengawasan pada

satuan pendidikan baik oleh pengawas sekolah maupun oleh kepala satuan pendidikan.

2. Ruang Lingkup Kerja Kepengawasan

Ada lima lingkup kerja kepengawasan proses pembelajaran. Kelima lingkup itu

adalah pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Hal itu tertuang di

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41/2007 tentang Standar Proses

seperti berikut ini.

Pemantauan(1) Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. (2) Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan,

pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.(3) Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan

pendidikan.Supervisi

(1) Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.

(2) Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.

(3) Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Evaluasi

(1) Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.

(2) Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: a) membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan

standar proses, b) mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan

kompetensi guru.(3) Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam

proses pembelajaran.*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com

3


Pelaporan Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasiproses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

Tindak lanjut(1) Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar.(2) Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi

standar.(3) Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.

Kelima lingkup (pematauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut)

kepengawasan merupakan kegiatan yang berentetan. Ada hubungan hierarkis dari lima

kegiatan itu. Kegiatan diawali dengan pematauan. Hal yang dipantau adalah perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Hasil pemantauan itu tampil dalam wujud

data berupa kondisi ril, kenyataan yang sebenarnya, dan fakta autentik. Hasil pematauan itu

bisa berupa catatan, rekaman, dan dokumentasi. Untuk mendapatkannya dilakukan dengan

berbagai cara atau teknik. Tentu saja cara dan teknik itu memerlukan instrument

pemantauan. Instrumen itu pada hakikatnya adalah instrument pengumpulan data,

informasi, dan fakta tentang kondisi ril dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses

pembelajaran.

Data atau informasi yang diperoleh melalui pemanantauan diolah dan ditafsirkan agar

bermakna. Hasil penafsiran terhadap data atau informasi tersebutlah memerlukan tindakan

selanjutnya. Jika data mengatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses

pembelajaran telah memenuhi standar, tentu pengawas (kepala satuan pendidikan dan

pengawas sekolah) berupaya untuk mengembangkan ke tingkat yang lebih tinggi di atas

standar. Kalau data menyatakan belum memenuhi standar, upaya yang dilakukan adalah

meningkatkannya menjadi standar. Kegiatan-kegiatan itulah yang dilakukan di dalam

supervisi. Jadi, supervisi hanya dapat dilkukan jika ada data dan informasi bermakna dari

hasil pemantauan.

Supervisi pendidikan (akademik dan menejerial) menurut Depdiknas (2009) adalah

kegiatan yang berurusan dengan perbaikan dan peningkatan proses dan hasil belajar serta

pengelolaan sekolah (satuan pendidikan). Inti dari kegiatan supervisi adalah perbaikan dan

peningkatan. Data yang diperoleh dari kegiatan pemantauan dijadikan landasan untuk

melakukan supervisi (memperbaiki dan meningkatkan). Jika data menginformasikan hal


4


yang kurang baik, kegiatan supervisinya adalah memperbaiki. Kalau data menginformasikan

hal yang telah baik, kegiatan supervisinya adalah meningkatkan.

Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi,

pelatihan, dan konsultasi (Permendiknas No. 41/2007). Kegiatan supervisi yang dilakukan

oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah adalah kegiatan untuk memperbaiki

dan atau meningkkatkan. Hal yang diperbaiki atau ditingkatkan adalah perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Cara yang digunakan adalah dengan

pemberian contoh, disksusi, pelatihan, dan konsultasi. Pemilihan cara ini tentu sangat

ditentukan oleh keadaan dan kebutuhan pendidik. Bisa jadi seorang pendidik hanya

memerlukan contoh untuk meningkatkan kemampuan merencanakan, sedangkan pendidik

yang memerlukan diskusi, konsultasi, dan pelatihan. Selain itu, kiat kepala satuan

pendidikan dan pengawas sekolah dalam mengemban tugasnya juga sangat berpengaruh

terhadap pemilihan cara yang tepat.

Hal yang esensial dalam pemantauan adalah instrumen, pengumpulan data,

pengolahan data, dan penafsiran data. Sedangkan di dalam supervisi hal esensialnya adalah

penguasaan pengawas sekolah terhadap substansi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian

proses pembelajaran serta teknik (kiat) melakukan supervisi. Secara standar, perencanaan

proses pembelajaran hanya dua, yakni silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP). Akan tetapi, sesuai dengan paradigma kurikulum, setiap satuan pendidikan berhak

menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Jika

seorang pengawas sekolah mengawasi sepuluh sekolah misalnya, bisa jadi akan terdapat

variasi dari perencanaan proses pembelajaran dari sepuluh sekolah itu. Oleh karena itu,

seorang pengawas perlu mengenali jenis dan macam perencanaan proses pembelajaran

pada setiap satuan pendidikan yang diawasinya. Artinya, pengeawas sekolah tidak bisa

menggeneralisasi dan menguniforomisasi (menyeragmkan) hal yang berhubungan dengan

perencanaan proses pembelajaran ini.

Pada saat pengawas sekolah menyeragamkan jenis dan bentuk perencanaan proses

pembelajaran di sekolah binaannya, akan terjadi benturan dengan pendidik dan kepala

satuan pendidikan. Satuan pendidikan memiliki otoritas atau kewenangan untuk menyusun

kurikulum diversifikasi. Hal itu dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, pengawas sekolah seyogianya memiliki informasi yang lengkap tentang


5


bentuk dan jenis perencanaan proses pembelajaran pada sekolah yang diawasi atau

dibinanya. Hal ini tentu tidak sulit dilakukan, jika terjadi kolaborasi antara pengawas sekolah

dengan kepala satuan pendidikan. Pengawas dan kepala satuan pendidikan memiliki tugas

yang sama dalam kepengawasan karena itu kolaborasi sangatlah membantu dalam aplikasi

tugas.

Hal yang sama tentu berlaku untuk esensi supervisi yang kedua yakni teknik atau cara

melakukan. Cara melakukan supervisi terhadap pendidik di sekolah A bisa berbeda dengan

yang pendidik di sekolah B, C, dan D. Hal itu sangat dipengaruhi oleh keadaan dan

kebutuhan masing-masing pendidik pada satuan pendidikan. Hal yang tidak boleh diabaikan

adalah kultur atau budaya satuan pendidikan. Jadi, seorang pengawas sekolah selain

mengenali bentuk dan jenis perencanaan proses pembelajaran juga sangat perlu

memahami kultur satuan pendidikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

Hal yang sama juga berlaku untuk pelaksanaan proses pembelajaran dan penilian

porses serta hasil belajar. Setiap satuan pendidikan memiliki kekhasannya masaing-masing.

Pengenalan dan pemahaman terhadap kondisi-kondisi ini akan dapat memperlancar tugas

pengawas sekolah dalam melakukan supervisi tehadap perencanaan, pelaksanaan, dan

penilaian proses pembelajaran.

Menurut PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, “Evaluasi pendidikan adalah

kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai

komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk

pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan”. Permendiknas 41/2007 tentang

Standar Proses menyatakan, “Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan

kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran”

Evaluasi dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses

pembelajaran. Kegiatan evaluasi berlangsung setelah pelaksanaan supervisi. Jika

pemantauan merupakan gambaran kondisi awal, supervisi adalah memperbaiki atau

meningkatkan, dan evaluasi adalah menentukan kualitas. Artinya untuk melihat apakah

perencanaan, pelaksnaan, dan penilaian proses pembelajaran telah memenuhi standar

kualitas atau belum. Dengan demikian evaluasi berada pada tataran untuk melihat hasil

supervisi.


6


Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: (a) membandingkan proses

pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses; (b) mengidentifikasi kinerja

guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru (Permendiknas

No.41/2007). Proses pembelajaran diatur dengan standar proses. Ketika evaluasi dilakukan,

kegiatannya adalah membandingkan hal yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran

dengan yang diamanatkan oleh standar proses. Jika memenuhi harapan standar proses

berarti kinerja guru telah memenuhi standar. Selain itu juga dibandingkan dengan

kompetensi guru seperti yang diamanatkan oleh Permendiknas No. 16/2007 tentang

Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Intinya adalah apakah guru telah memenhuhi empat

komeptensi (keribadian, pedagogis, profesional, dan sosial) dalam melaksanakan proses

pembelajaran. Jika sudah memenuhi itu berarti kompetensi sudah memadai, jika belum

berarti perlu tindak lanjut.

Produk akhir dari evaluasi adalah gambaran keseluruhan kinerja pendidik dalam proses

pembelajaran (merencanakan, melaksanakan, dan menilai). Dari produk itu akan terlihat

pendidik yang telah memenuhi standar proses dan kompetensi dan pendidik yang belum

memenuhi standar proses dan kompetensi. Pada satuan pendidikan yang administrasi

ketengaannya tertata baik, biasnya setiap pendidik memiliki laporan kinerja tahunan atau

sejenis rapor pendidik. Dengan demikian kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan

pemangku pendidikan memiliki peta yang jelas tentang kompetensi pendidik di sekolah itu.

Pelaporan hasil pengawasan merupakan bagian yang amat penting dari kegiatan

pengawasan. Terlaksana tidaknya pengawasan satuan pendidikan teraktulisasi dalam

laporan. Kegiatan kepengawasan dilaksanakan tetapi tidak ada laporan, dari kaca

administrasi sama dengan tidak ada kegiatan. Selain itu, laporan adalah bentuk

pertanggungjawaban pengelola pendidikan tehadap pemangku kepentingan. Hal yang tidak

dapat diabaikan adalah, menyusun dan menyampaikan laporan adalah kewajiban bagi

setiap orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan kegiatan. Oleh karena itu, pelaporan

adalah bagian yang amat penting dari kegiatan kepengawasan.

Substansi laporan kepengawasan adalah hasil pemantauan, hasil supervisi, dan hasil

evaluasi. Seperi dijelaskan sebelumnya, antara pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses

pembelajaran memiliki hubungan hierarkis, hubungan atas bawah. Selain itu, di dalamnya

ada data atau informasi yang bermakna. Hal yang dilaporkan adalah data atau informasi


7


yang telah diberi makna oleh pengawas atau kepala satuan pendidikan. Data dan informasi

itu diharapkan dapat dijadikan landasan untuk mengambil keputuan bagi pengampu

pendidikan atau yang berkepentingan dengan pendidikan. Tentu saja, laporan ditata dalam

bentuk sistematika yang sesuai dengan kaidah-kaidah laporan formal.

Bagian akhir akhir dari kegiatan kepengawasan adalah tindak lanjut. Tindak lanjut yang

dilakukan meliputi tiga hal yakni: (a) penguatan dan penghargaan diberikan kepada pendidik

yang telah memenuhi standar; (b) teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada

pendidik yang belum memenuhi standar; dan (c) pendidik diberi kesempatan untuk

mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut. Pada hakikatnya, tindak lanjut adalah

kesinambungan dari kegiatan evaluasi. Hasil evaluasi menginformasikan pendidik yang

memenuhi standard an pendidikan yang belum memenuhi standar. Jadi, batas kewenangan

pengawas dan pengawasan proses pembelajaran tergambar pada kegiatan akhir ini yakni

tindak lanjut.

3. Program Pengawasan

3.1 Konsep Dasar Program

Ada dua macam program pengawasan sekolah yaitu program tahunan dan program

semesteran. Pogram tahunan disusun untuk tingkat kabupaten atau kota oleh beberapa

orang pengawas yang ditugaskan khusus oleh koordinator pengawas sesuai dengan

kewenangannya. Program tahunan ini menjadi acuan bagi pengawas di daerah tersebut

untuk menyusun program semesteran. Program semesteran pengawasan sekolah disusun

oleh masing-masing pengawas sekolah sebelum yang bersangkutan melakukan

pengawasan. Program ini berisi pengawasan seluruh sekolah binaan yang menjadi tanggung

jawabnya.

Program pengawasan sekolah bukanlah pogram yang berdiri sendiri. Baik program

tahunan maupun program semesteran merupakan kelanjutan dari program sebelumnya.

Program tahun ini kelanjutan atau kesinambungan dari program tahun lalu. Begitu pula

halnya dengan program semesteran. Oleh karena itu, untuk menyusun program tahunan

diperlukan analisis hasil pengawasan tahun lalu dan analisis kebijakan yang berlaku pada

saat program itu dibuat.

Berdasarkan hal di atas, konsep dasar program kepengawasan sekolah tersebut

adalah: (1) program pengawasan ada dua macam yakni program tahunan dan perogram


8


semesteran. Program tahunan untuk kolektif kabupaten atau kota, program semesteran

untuk individu pengawas bagi sekolah-sekolah di bawah tanggung jawabnya; (2) program

kepengawasan sekolah menjadi pedoman atau acuan bagi pengawas dalam melaksanakan

tugasnya; (3) program pengawas sekolah disusun berdasarkan analisis hasil kepengawasan

tahun lalu dan analisis kebijakan yang berlaku saat ini.

3.2 Langkah-langkah Menyusun Program Kepengawasan

3.2.1 Langkah-langkah Menyusun Program Tahunan

Penyusunan program tahunan pengawasan sekolah tingkat kabupaten atau kota

adalah bersifat penugasan yang diberikan kepada pengawas sekolah yang bersangkutan

sesuai dengan kewenangannya oleh koordinator pengawas sekolah. Langkah-langkah yang

dilakukan dalam kegiatan penyusunan program tahunan adalah seperti berikut ini.

(1) Mengidentifikasi Hasil Pengawasan Sebelumnya dan Kebijakan Bidang

Pendidikan.

Mengidentifikasi hasil pengawasan sebelumnya adalah mendata atau

menandai keberhasilan dan ketidakberhasilan program pengawas sebelumnya.

Keberhasilan akan dintandai dengan pencapaian tujuan atau terpenuhinya kriteria

keberhasilan yang ditetapkan di dalam program. Keberhasilan dalam pelaksanaan

program tahun lalu tentu didukung oleh berbagai faktor. Faktor-faktor pendukung

itu juga dicatat atau diidentifikasi. Keberhasilan pelaksaan program dengan faktor

pendukungnya itu menjadi modal untuk mengembangkan program tahun ini.

Ketidakberhasilan dalam pelaksanaan program tahun lalu tentu didukung

oleh berbagai faktor penyebab. Sisi-sisi ketidakberhasilan tersebut dicatat atau

diidentifikasi beserta faktor-faktor penyebabnya. Ketidakberhasilan bersama faktor

penyebabnya itu menjadi tantangan dalam melaksanakan program tahun yang akan

datang. Jadi, keberhasilan dan ketidakberhasilan beserta faktor yang

mempengaruhinya menjadi landasan untuk menyusun program tahun yang akan

datang. Sedangkan kriteria identifikasi ini meliputi ketepatan metodologi dan

kelengkapan serta ketepatan data hasil identifikasi

Faktor-faktor yang berpengaruh (yang mendukung keberhasilan dan

ketidakberhasilan) terhadap pelaksanan program kepengawasan tersebut biasanya

meliputi: (a) sumberdaya pendidikan seperti sarana/ prasarana, manusia, dana, dan


9


lingkungan; (b) program sekolah seperti program kepala sekolah, program

tatausaha, program kurikuler, dan program ekstrakurikuler; (c) proses pembelajaran

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian; dan (d) hasil belajar seperti

hasil ulangan harian, hasil ulangan umum, hasil ujian akhir sekolah dan hasil ujian

akhir nasional, dan hasil kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler.

Selain menganalisis hasil pengawasan tahun lalu dengan segala aspeknya,

juga dilakukan analisis terhadap kebijakan yang berlaku. Kebijakan itu dapat

bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden,

keputusan menteri, keputusan-keputusan lain di tingkat kabupaten dan kota yang

terkait dengan pendidikan. Hal itu perlu dianalisis karena akan berpengaruh

terhadap pelaksanaan tugas pengawasan.

(2) Mengolah dan Menganalisis Hasil Pengawasan Sebelumnya

Mengolah dan menganalisis hasil pengawasan tahun lalu meliputi beberapa

kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu antara lain: (a) mengelompokkan masalah

berdasarkan ruang lingkupnya; (b) menganalisis (menguraikan) masalah menjadi

lebih rinci; (c) menempatkan atau mencari faktor penyebab setiap masalah yang

dianalisis; (d) mencari alternatif saran atau pemecahan masalah. Hal ini dapat

dilakukan dengan menggunakan format tertentu. Kriteria untuk pengolahan dan

analisis ini adalah ketepatan metodologi dan kelengkapan seluruh komponen yang

diolah dan dianalisis.

(3) Merumuskan Rancangan Program Tahunan

Rancangan program tahunan pengawasan sekolah disusun dengan isi

(komponen atau unsur-unsur) yang lengkap. Unsur-unsur itu antara lain meliputi:

latar belakang, tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, metodologi, jadwal

pelaksanaan, pelaksana, biaya, sarana, dan kriteria keberhasilan (dapat bervariasi

tiap kabupaten/kota). Rancangan ini disusun dengan sistematika yang logis dan

dapat diukur keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Dengan demikian, untuk

penganalisisan dalam rangka penyususnan program tahun berikut akan dapat

dilaksanakan dengan mudah. Kriteria yang digunakan untuk penyusunan rancangan

ini adalah kelengkapan komponen atau isi dan ketepatan perumsuannya.

(4) Mengkoordinasikan Rancangan Program


10


Rancangan program tahunan ini perlu dikoordinasikan dengan atasan

pengawas seperti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pengkoordinasian ini

diperlukan untuk mendapat masukan dan dukungan dari atasan. Dengan dukungan

dan masukan itu, program akan mendapat legalisasi secara administratif.

(5) Memantapkan dan Menyempurnakan Rancangan Program

Memantapkan dan menyempurnakan rancangan program tahunan adalah

pekerjaan yang terakhir dalam menyusun program tehunan kepengawasan. Kegiatan

pada tahap ini adalah merevisi program. Hal-hal yang perlu diperbaiki, ditambah,

dkurangi, dan disempurnakan akan berlangsung pada fase ini. Semua masukan,

terutama yang datang dari atasan dijadikan bahan untuk merevisi program. Masukan

atau informasi dari satuan pendidikan yang akan menjadi sasaran pengawasan,

ditampung dan diakomodasi pada fase ini. Selain itu, berbagai kemungkinan seperti

perkembangan baru, informasi baru, teknologi, dan sejenisnya yang juga pantas

dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki program. Artinya, fase ini adalah fase

final dalam penyusunan program tahunan sehingga program itu benar-benar bedaya

guna dan berhasil guna.

Prosedur penyusunan program tahunan akan terlihat seperti diagram berikut

ini.


11


HASIL PENGAWASANTAHUN SEBELUMNYA

KEBIJAKANPENDIDIKAN

IDENTIFIKASIANALISIS

DATA IDENTIFIKASI

PERUMUSAN RANCANGAN PROGRAM

PEMANTAPAN/PENYEMPURNAAN PROGRAM

(Gambar: Depdiknas, 2009)

3.2.2 Langkah-langkah Menyusun Program Semesteran

Program semester pengawasan sekolah disusun oleh masing-masing pengawas

sekolah. Program ini berisi pengawasan seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.

Langkah-langkah penyusunannya adalah seperti berikut ini.

(1) Menjabarkan program tahunan dan dikaitkan dengan identifikasi masalah dari

sekolah binaan. Semua masalah dari sekolah binaan dikelompokkan atau

diklasifikasi ke dalam kelompok: sumberdaya sarana/prasarana; sumberdaya

manusia; sumberdaya lingkungan; program sekolah; proses belajar mengajar;

dan hasil belajar.

(2) Mengolah dan menganalisis hasil identifikasi yang dikaitkan dengan hasil

penjabaran program tahunan. Pengolahannya meliputi pengelompokan masalah

ke dalam kelompok yang sama di setiap sekolah. Kemudian juga dikelompokkan

sesuai dengan skala prioritas. Dengan demikian akan diperoleh masalah sejenis

dan masalah yang mendesak untuk dimasukkan ke dalam program semesteran.

(3) Mempelajari visi dan misi sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab

pengawas. Setiap sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan yang berbeda. Oleh


12


karena itu pemahaman yang mendalam terhadap visi, misi, dan tujuan setiap

sekolah sangatlah diperlukan. Dengan adanya variasi visi, misi, dan tujuan

sekolah yang menjadi binaan pengawas, maka program semester disusun secara

spesifik setiap sekolah.

(4) Merumuskan rancangan program semester dengan kriteria antara lain: (a)

disusun berdasarkan ketentuan yang ada; (b) sekurang-kurangnya berisi identitas

sekolah yang akan dikunjungi; nama pengawas, waktu atau jadwal kunjungan;

visi dan misi sekolah; identifikasi masalah; deskripsi kegiatan yang terdiri dari

tujuan, sasaran, indikator keberhasilan, deskripsi kegiatan, dan waktu kegiatan

(5) Menyampaikan dan mengkoordinasikan kepada koordinator pengawas sehingga

mendapat masukan dan dukungan. Bedasarkan masukan itu dilakukan revisi

program semester sehingga menjadi program semester yang mantap dan siap

untuk dilaksanakan.

Prosedur penyusunan program smesteran akan terlihat seperti diagram beirkut ini.

PROGRAM PENGAWASANTAHUNAN KABUPATEN/KOTA

VISI DAN MISI SEKOLAH BINAAN

DESKRIPSI KEGIATAN PENGAWASAN SEMESTER PADA SEKOLAH BINAAN

IDENTIFIKASI MASALAH PADA SEKOLAH BINAAN

ANALISIS HASIL PENGAWASAN PADA SEKOLAH BINAAN TAHUN SEBELUMNYA


4. Pelaksanaan, Pelaporan, dan Tindak Lanjut Kegiatan Kepengawasan

4.1 Pelaksanaan Pengawasan

Ada tiga hal penting yang direncanakan dalam pengawasan proses pembelajaran. Ketiga

hal penting itu adalah pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Pada bagian sebelumnya telah

dijelaskan hal-hal yang direncanakan dan dilakukan dalam ketiga kegiatan itu. Perencanaan


13


pemantauan direalisasikan dalam bentuk tindakan pemantauan. Tindakan pemantauan

dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Cara, teknik, prosedur, dan instrumen yang

digunkanakan mengacu kepada program atau rencana yang dibuat. Dengan acuan itu setiap

aktifitas pemanataun akan dapat dikendalikan dan diukur. Produknya atau hasilnya adalah

data atau informasi dalam bentuk dokumen, rekaman, atau catatan. Jadi, pada dasarnya

memantau adalah melaksanakan program pemantauan untuk mengumpulkan informasi

atau data yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi ril proses pembelajaran

pada satuan pendidikan.

Pelaksanaan pengawasan yang kedua adalah supervisi. Supervisi adalah upaya untuk

membantu pendidik memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas proses dan hasl

pembelajaran. Pelaksanaan supervisi terkait dengan hasil pemantauan. Jika hasil

pemantauan menggambarkan kondisi yang kurang atau belum baik, maka supervisi

ditetapkan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Kalau hasil pemantauan

mendeskripsikan kondisi yang telah baik, supervisi ditetapkan untuk meningkatkan kualitas

proses pembelajaran. Pelaksnaan supervisi tentu saja mengacu kepada program supervisi

yang telah disusun. Dengan demikian, tindakan-tindakan dalam supervisi akan terlihat

sebagai tindakan yang terkendali dan terukur secara standar.

Hasil keigiatan supervisi adalah terjadinya perbaikan dan atau peningkatan.

Perbaikan dan peningkatan akan terlihat pada komepetensi pendidik yang bermuara kepada

proses dan hasil. Hasil supervisi akan terlihat pada kemampuan atau kompetensi pendidik

dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses/ hasil pembelajaran. Tolok ukur

keberhasilan supervisi berada pada ketiga tataran kegiatan itu yakni peningkatan

kemampuan pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses/hasil

pembelajaran. Jadi, pada dasarnya hasil supervisi akan terlihat pada proses dan hasil. Proses

dapat diamati pada aktifitas pendidik dan hasil pada produk kerjanya.

Pelaksanaan pengawasan ketiga adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap

kompetensi pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses/hasil belajar.

Evaluasi dikaitkan dengan standar nasional pendidikan yakni standar proses dan komepetnsi

pendidik. Standar proses diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41

Tahun 2007. Apakah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses/hasil pembelajaran

telah memenuhi tuntutan standar proses? Jika sudah berarti kompetensi pendidik telah


14


memenuhi salah satu ukuran keberhasilan dan evaluasi. Kompetensi pendidik (guru) diatur

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Apakah capaian

kompetensi pendidik sudah berada pada taraf seperti yang diharapkan oleh peraturan ini?

Jika sudah berari kompetensi pendidik telah terevaluasi dengan benar dan tepat.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pelaksanaan pengawasan proses

pembelajaran merupakan rangkaian tali-temali dalam bentuk siklus atau putaran.

Pemantauan dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data. Informasi atau data

memperlihatkan gambaran nyata proses pembelajaran. Dari gambaran nyata itu dilakukan

supervisi dalam bentuk perbaikan dan atau peningkatan kualitas proses pembelajaran. Hasil

supervisi, kemudian dievaluasi, dilihat dengan patron standar yakni stadar proses dan

standar kompetensi pendidik. Begitulah seterusnya. Secara menyeluruh (konfrehensif)

kegiatan kepengawasan yang berlangsung pada satu periode, ditandai dengan penyusunsn

program sampai kepada tindak lanjut. Di dalamnya akan ada penilaia, pembinaan,

pemantauan, analisis hasil, evaluas, dan pelaporan. Gambaran siklusnya pada suatu periode

akan terlihat seperti diagram berikut ini.


4.2 Pelaporan


15

PROGRAM PENGAWASAN

PENILAIAN

PEMBINAANLAPORAN

TINDAK LANJUT

EVALUASI PEMANTAUAN

ANALISIS HASIL

PENGAWASAN

PENGAWASAN

SEKOLAH


Ada tiga substansi isi laporan pengawasan proses pembelajaran. Ketiga substansi

itu adalah hasil pemantauan, hasil supservisi, dan hasil evaluasi. Di dalam hasil pemnatauan

terdapat hasil kerja penilaian terhadap proses pembelajaran. Jika pemantauan diberi makna

mengumpulkan informasi atau data, maka penilaian dimaknai sebagai proses pengolahan

dan penafsiran data yang dapat dijadikan landasan untuk perlakuan selanjutnya. Isi laporan

tentang pemantauan merupakan deskripsi dari data dan informasi, prosedur dan hasil

pengolahan data, prosedur penafsiran data, hasil penafsiran data sebagai data yang

bermakna, dan rekomendasi untuk pelaksanaan supervisi.

Isi laporan supervisi sekurang-kurangnya menyangkut empat hal. Keempat hal itu

adalah tujuan, sasaran, , prosedur pelaksanaan, dan hasil. Tujuan supervisi pada dasarnya

hanya menyalin dari yang telah ada pada program supervisi. Tujuan tersebut tentunya harus

tegas, tajam, jelas, terukur, dan tidak mengandung makna ganda atau mendua makna.

Sasaran harus terukur baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Sasaran yang terukur

akan dapat menjadi pedoman untuk menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam

supervisi. Prosedur pelaksanaan diuraian secara jelas sehingga menggambarkan langkah-

langkah nyata dalam supervisi. Fase-fase pekerjaan dalam supervisi tergambar pada bagian

ini sehingga setiap fase akan terlihat sebagai bagian dari fase yang lain. Hasil supervisi

dideskripsikan dengan bahasa yanga jelas, mudah dipahami, dan dapat ditangkap

maknanya.

Isi laporan evaluasi sekurang-kurangnya memuat tiga hal pokok. Ketiga hal pokok

itu adalah prosedur atau teknik evaluasi, instrumen yang digunakan dalam evaluasi, dan

hasil evaluasi. Prosedur evaluasi diuraikan secara ringkas dan komunikatif. Tahapan-tahapan

dalam evaluasi digaambarkan secara jelas sehingga terlihat hubungan kausal antara satu

tahap dengan tahap yang lain. Instrumen (alat) evaluasi diampilkan dan dijelaskan secara

komunikatif sehingga fungsi isntrumen (alat) tersebut terlihat dengan jelas. Artinya, bahwa

alat evaluasi yang digunakan benar-benar berfungsi, berdayaguna, dan berhasil guna untuk

keprluan evaluasi. Hasil evaluasi merupakan jasmen dari evaluator terhadap kebrhasilan

peroses pembelajaran. Oleh karena itu, hasil evaluasi benar-benar diungkapkan dengan

jelas dan mudah dipahami. Hal itu penting karena hasil evaluasi ini akan bermuara kepada

tindak lanjut.


16


Sistematika laporan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Kelaziman suatu

laporan selalu ditata dengan urutan sistematik yang terdiri dari bagian awal bagian isi dan

lampiran. Bagian awal meliputi halaman judul, daftar kata pengantar, daftar isi, daftar

lampiran. Bagian isi meliputi pendahuluan, uraian dan pembahasan, serta penutup.

Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan seperti isntrumen yang digunakan, data yang tidak

bisa dimasukkan ke batang tubuh laporan, gambar-gambar, diagram, dan sebagainya.

Bahasa laporan hendaklah menggunanakn bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Bahasa Indoensia yang baik adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks, situasi,

dan kondisi. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan

kaidah bahasa Indonesia baku. Hal yang paling penting dari itu, bahasa yang digunakan

dalam laporan adalah bahasa yang komunikatif, dapat dipahami, dan dapat dicerna dengan

mudah oleh pembaca. Tujuan dari sebuah laporan adalah agar orang lain (pembaca)

memahami isi atau substansi laporan dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai landasan

untuk perlakukan berikutnya.

4.3 Tindak Lanjut

Tindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran.

Tindak lanjut merupakan jastifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang disampaikan oleh

pengawas atau kepala satuan pendidikan tentang pendidik yang menjadi sasaran

kepengawasannya. Seperti diuraikan sebelumnya, ada tiga alternatif tindak lanjut yang

diberikan terhadap pendidik. Ketiga tindak lanjut itu adalah: (1) Penguatan dan penghargaan

diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar; (2) Teguran yang bersifat mendidik

diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar; dan (3) Guru diberi kesempatan

untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.

Pendidik perlu penguatan atas kompetensi yang dicapainya. Penguatan adalah

bentuk pembenaran, bentuk legalisasi, dan bentuk pengakuan atas kompetensi yang

dicapainya. Pengakuan seperti ini diperlukan oleh pendidik, bukan hanya sebagai motivasi

atas keberhasilannya, tetapi juga sebagai kepuasan indvidu dan kepuasan profesional atas

kerja kerasnya. Penguatan seperti ini jarang, bahkan hampir tidak diterima oleh pendidik.

Penghargaan bagi pendidik yang telah memenuhi standar perlu diberikan. Hal itu akan

membedakan antara pendidik yang berkompetensi standar dengan yang belum standar.

Bnetuk penghargaan yang diberikan sesuai dengan kondisi pada satuan pendidikan


17


bersangkutan atau ditentukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah yang

menjadi pengawasnya. Hal ini pun jarang bahkan hampir tidak diperoleh guru selama ini.

Oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41/2007 tentang Standar Proses, hal ini

sangat ditekankan.

Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi

standar. Teguran dapat dilakukan dengan cara lisan atau tertulis. Idealnya, untuk memenuhi

persyaratan administratif, teguran syogiyanya disampaikan secara tertulis. Hal itu akan

dapat dipertanggungjawabkan dan dapat pula terdokumentasi. Jika teguran itu behasil

memotivasi pendidik, dokumennya akan bermakna positif baik bagi yang menegur maupun

yang ditegur. Kalau teguran itu tidak berhasil memotivasi agar pendidik berupaya mencapai

standar dalam kerjanya, tentu dapat dilanjutkan dengan teguran berikutnya. Intinya,

teguran yang bersifat mendidik adalah teguran yang diharapkan dapat menimbulkan

perubahan dan yang ditegur tidak merasa dilecehkan atau tidak merasa tersinggung.

Tindak lanjut yang terakhir adalah merekomendasikan agar pendidik diberi

kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran. Rekomendasi itu bukan hanya

bermakna bagi pendidik, tetapi juga bermakna bagi institusi tempat pendidik bertugas untuk

meningkatkan kinerjanya.

5. Simpulan

Bahan sederahana ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

(1) Ada empat kegiatan dalam proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Keempat kegiatan itu adalah perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan

proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses

pembelajaran.

(2) Perencanaan proses pembelajaran dirancang bersama-sama oleh pendidik,

kepala satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lannya pada satuan

pendidikan. Pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran

dilakukan oleh pendidik sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan

pengawas sekolah. Hal itu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(4) Kegiatan kepengawasan yang dilakukan meliputi pemanataun, supervisi, evaluasi,

pelaporan, dan tindak lanjut. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dilakukan


18


terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.

Pelaporan disusun dengan substansai hasil pemantauan, hasil supervisi, dan hasil

evaluasi. Tindak lanjut diberikan dalam bentuk penguatan, penghargaan,

teguran, dan saran mengikuti pelatihan.

(5) Pengawasan proses pembelajaran perlu program. Khusus untuk pengawas

sekolah ada dua bentuk program yakni program tahunan dan program

semesteran. Program tahunan disusun untuk tingkat kabupaten/ kota. Program

semesteran disusun untuk sekolah binaan masing-masing pengawas sekolah.

(6) Penyusunan program tahunan didasarkan kepada hasil pengawasan tahun

sebelumnya dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Program semesteran

disusun berdasarkan program tahunan, visi dan misis sekolah, dan hasil analisis

kepengawasan sekolah binaan tahun sebelumnya.

Padang, 27 Maret 2010

DAFTAR BACAAN

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Departemen Pendidikan Nasional, 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Departemen Pendidikan Nasional, 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kompetensi Pengawas Sekolah. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala


19


Sekolah. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kumpulan Modul Bahan Ajar Diklat Calon Pengawas Sekolah. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Zulkarnaini, dkk. 2009. Supervisi Akademik, Modul Pembelajaran Diklat Pengawas Sekolah. Padang: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat

Zulkarnaini, 2006. Teknik Penyusunan Program Supervisi bagi Pengawas Sekolah. Padang: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat

Zulkarnaini, 2005. Teknik Penyusunan Laporan Hasil Supervisi Pengawas Sekolah. Padang: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN-11PROGRAM PENGAWASAN SEMESTERAN (CONTOH)

Sekolah : ..........................................................Kepala sekolah: ..........................................................Alamat : ..........................................................

Pengawas sekolah: ...................................Tahun Pelajaran : ........../..........Semester : Ganjil/Genap

A. Visi dam Misi Sekolah Binaan(1) Visi: ....................................................................................................................................

........(2) Misi:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........B. Identifikasi Masalah (yang harus dipecahkan melalui kegiatan pengawasan sekolah)


20


1. .................................................................................

2. .................................................................................

3. ................................................................................

4. ................................................................................

C. Deskripsi Kegiatan

No. Tujuan Sasaran Indikator Keberhasilan

Deskripsi Kegiatan(Metode Kerja/Teknik)

Waktu

1

2

3

4

5

dst.

..............................,..................2010

Pengawas Sekolah,

Mengetahui Koordinator Pengawas,

---------------------------------------------- ---------------------------NIP NIP


21


Documents

zulkarnainidiran.files.wordpress.com · Web viewTindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran. Tindak lanjut merupakan jastifikasi, rekomendasi,