BAB 36

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

E

BAB 36

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

A. UMUM

Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) diletakkan pada bidang ekonomi seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera yang merupakan bagian penting dari pembangunan SDM akan makin terasa peranannya dalam mewujudkan sasaran pembangunan dalam PJP II. Pembangunan kependudukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efektif dan bermutu. Pembangunan keluarga sejahtera bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

319

B. KEPENDUDUKAN

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kependudukan adalah upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk serta peningkatan kualitas keluarga dan mengarahkan persebaran penduduk dalam rangka mewujudkan tingkat kehidupan yang lebih baik. Sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, kependudukan adalah hal-ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial-budaya, agama, serta lingkungan hidup penduduk. Dengan demikian, pembangunan kependudukan merupakan salah satu bentuk penjabaran pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi dan menjadi insan yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur serta memiliki semangat kerja, maju, dan mandiri.

Pengendalian pertumbuhan penduduk antara lain diupayakan melalui gerakan keluarga berencana untuk mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Adapun pengendalian kuantitas penduduk berkaitan dengan penetapan jumlah, struktur, dan komposisi serta pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal. Demikian pula, pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk diupayakan agar sesuai dengan kesempatan kerja dan pembangunan daerah. Hal ini antara lain diselenggarakan melalui pengarahan migrasi antar desa-kota, antar daerah, antar pulau dan antar negara, sesuai dengan terbukanya kesempatan kerja.

320

Garis -gar is Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa dalam PJP II pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta perwujudan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Oleh karena itu, upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. Di samping itu, GBHN 1993 juga mengamanatkan agar upaya persebaran penduduk secara serasi , antara lain melalui transmigrasi, perlu dilanjutkan dan lebih diarahkan kepada transmigrasi swakarsa.

Mobilitas dan penyebaran penduduk ditujukan untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) GBHN 1993 menggariskan bahwa pembangunan kependudukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan manusia serta masyarakat Indonesia sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan. Untuk itu, perlu terus dikembangkan iklim kemasyarakatan yang mendukung bagi terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pembangunan di berbagai bidang dan sektor.

Dalam Repelita VI GBHN 1993 juga mengamanatkan bahwa pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mempertimbang-kan keterkaitannya dengan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, penciptaan keserasian antar generasi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Penduduk usia lanjut yang memiliki pengalaman luas dan kearifan perlu diberikan perhatian untuk tetap berperan dalam pembangunan.

GBHN 1993 memberikan petunjuk bahwa penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang potensial dan

321

produktif bagi pembangunan nasional merupakan salah satu modal dasar dan juga faktor dominan dalam pembangunan nasional.

Pembangunan kependudukan dalam PJP II dan Repelita VI disusun dan diselenggarakan dengan berdasarkan pada pengarahan-pengarahan GBHN 1993 seperti tersebut di atas.

II. PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DALAM PJP I

Selama PJP I pembangunan kependudukan telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk secara bermakna, yaitu dari 2,32 persen per tahun selama kurun waktu 1971-1980 menjadi 1,66 persen pada akhir PJP I. Laju pertumbuhan itu lebih rendah dari pada sasaran laju pertumbuhan penduduk masa yang sama yaitu 1,8 persen. Penurunan laju pertumbuhan penduduk merupakan dampak dari penurunan angka kelahiran kasar dari 44,0 kelahiran per seribu penduduk pada tahun 1971 menjadi 24,5 kelahiran per seribu penduduk pada tahun 1993. Demikian juga angka kelahiran total menurun dari 5,6 anak per wanita pada kurun waktu 1967-1970 menjadi 2,87 anak pada akhir PJP I yang lebih rendah dari pada sasaran semula sebesar 2,99 anak. Keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk antara lain berkat peran serta masyarakat dalam berkeluarga berencana.

Penurunan pertumbuhan penduduk membawa dampak pada peningkatan kualitas penduduk seperti ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi dari 145,0 per seribu kelahiran hidup pada tahun 1967 menjadi 58 pada akhir PJP I serta menurunnya angka kematian kasar dari 19,1 per seribu penduduk pada kurun waktu 1967-1970 menjadi 7,9 pada akhir PJP I. Di samping itu, tingkat melek huruf masyarakat meningkat dari 71,1 persen pada tahun 1980 menjadi 84,1 persen tahun. 1990, sedangkan perbaikan keadaan gizi dan kesehatan penduduk secara tidak langsung, telah meningkatkan harapan hidup penduduk dari 45,7 tahun pada tahun 1967 menjadi 62,7 tahun pada akhir PJP I.

322

Pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah tanah air telah meningkatkan partisipasi angkatan kerja termasuk angkatan kerja wanita. Demikian pula halnya dengan persebaran penduduk melalui pembangunan transmigrasi dan penyebaran angkatan kerja antar-daerah (AKAD) telah makin menyeimbangkan persebaran penduduk di daerah luar Pulau Jawa. Perpindahan penduduk ke luar Pulau Jawa melalui program transmigrasi selama PJP I berjumlah sekitar 8 juta orang. Dibandingkan dengan angka migrasi ke Pulau Jawa, jumlah migrasi ke luar Pulau Jawa masih lebih besar. Dengan berkembangnya program transmigrasi ke luar Pulau Jawa telah tercipta lapangan kerja baru sekitar 1,5 juta keluarga.

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Pembangunan kependudukan selama PJP I telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk secara bermakna serta mewujudkan keluarga sejahtera. Upaya itu akan dilanjutkan dan ditingkatkan dalam PJP II. Dalam rangka itu perlu dikenali tantangan dan kendala yang akan dihadapi serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan.

1. Tantangan

Meskipun kesejahteraan penduduk telah meningkat selama PJP I, berbagai indikator kualitas penduduk masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Misalnya, penduduk Indonesia yang buta aksara masih sebesar 15,9 persen pada tahun 1990, angka kematian bayi masih tinggi yaitu 58 kematian per seribu kelahiran dan angka harapan hidup rata-rata baru mencapai 62,7 tahun pada tahun 1993. Apabila dibandingkan dengan negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), angka kualitas hidup tersebut masih lebih rendah. Keadaan tersebut terkait dengan masih banyaknya penduduk Indonesia yang berada di bawah garis

323

kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penduduk merupakan tantangan bagi pembangunan kependudukan dalam PJPII.

Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Indonesia akan terus meningkat walaupun angka kelahiran telah berhasil ditekan. Apabila peningkatan jumlah penduduk tidak dikendalikan, dapat terjadi ketidak seimbangan antara kuantitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan alam, buatan dan lingkungan sosial. Selain itu, pertumbuhan penduduk menyebabkan membesarnya jumlah penduduk muda dan meningkatnya jumlah anak usia sekolah dan angkatan kerja usia muda yang berdampak pada peningkatan kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Demikian pula, kebutuhan pangan, papan, sandang, dan kebutuhan pokok barang dan jasa lainnya juga akan meningkat. Oleh karena itu, tantangan utama dalam PJP II adalah mengendalikan pertumbuhan dan kuantitas penduduk agar tercipta struktur, komposisi, dan pertumbuhan penduduk yang ideal dan dinamis.

Pulau Jawa, dengan luas sekitar 7 persen dari wilayah Indonesia, dihuni oleh 111,8 juta orang pada tahun 1993, dengan kepadatan penduduk 846 orang per kilometer persegi. Sementara itu, pada tahun yang sama, Irian Jaya dengan luas tanah 421,9 ribu kilometer persegi dihuni oleh 1,8 juta orang, dengan kepadatan hanya sekitar 4,3 orang per kilometer persegi. Ketimpangan persebaran penduduk seperti yang digambarkan di atas mengakibatkan sumber daya alam di daerah padat penduduk mengalami tekanan eksploitasi berlebihan, sedangkan di daerah jarang penduduk kurang dikelola secara efektif. Sementara itu, perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa sebagian besar adalah para petani dan buruh tani beserta keluarganya yang relatif berpendidikan rendah. Sebaliknya, perpindahan penduduk ke Pulau Jawa sebagian besar berusia muda, belum menikah, serta relatif lebih berpendidikan. Keadaan ini kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan kualitas SDM di

324

luar Pulau Jawa. Demikian pula, meningkatnya arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota, perluasan wilayah perkotaan, dan berkembangnya kawasan perdesaan menjadi perkotaan menyebabkan pola perpindahan yang kurang mendukung penyebaran tenaga kerja yang lebih seimbang di berbagai daerah. Hal itu juga menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam yang serasi dengan lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tantangannya adalah meningkatkan mobilitas dan perataan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kebutuhan tenaga kerja.

Administrasi, pencatatan, dan statistik kependudukan serta kegiatan registrasi penduduk adalah bagian dari sistem informasi kependudukan yang telah dikembangkan untuk perencanaan pembangunan kependudukan dan pembangunan bidang lainnya. Meskipun demikian, sistem informasi kependudukan yang mencakup aspek kuantitas, kualitas, mobilitas, dan indikator kependudukan lainnya belum terwujud secara menyeluruh. Hal itu disebabkan belum terlaksananya registrasi lahir, mati, dan pindah penduduk secara menyeluruh dan sistematis. Adapun perkiraan dan sasaran berkala perkembangan kependudukan membutuhkan informasi kependudukan yang akurat, termasuk keseragaman jenis dan kualitas informasi serta keanekaragaman data yang sesuai dengan kondisi setempat. Semua itu merupakan tantangan untuk menyempurnakan sistem informasi kependudukan yang andal dan akurat serta menyeluruh.

Pembangunan kependudukan selama PJP I menyebabkan terjadinya perubahan demografis dan pergeseran struktur penduduk Indonesia dari usia muda ke arah usia produktif dan usia lanjut. Penduduk usia lanjut pada tahun 1993 tercatat sebesar 11,7 juta orang dan diproyeksikan

meningkat menjadi 14,2 juta orang pada tahun 1998. Penduduk usia lanjut yang berpengalaman dan berkeahlian merupakan bagian dari penduduk produktif yang dapat didayagunakan bagi pembangunan. Namun, sebagian dari

325

penduduk usia lanjut secara fisik dan mental dalam keadaan lemah sehingga kurang produktif dan dapat menjadi beban keluarga dan masyarakat. Sementara itu, dengan adanya pergeseran pola keluarga besar ke pola keluarga kecil dan makin meningkatnya jumlah wanita yang bekerja di luar rumah terutama di perkotaan, dimungkinkan terjadi pergeseran nilai-nilai budaya tentang kewajiban keluarga merawat dan menyejahterakan usia lanjut di dalam keluarga. Oleh karena itu, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan dayaguna dan kesejahteraan penduduk usia lanjut dengan tetap mengutamakan peran keluarga dan masyarakat.

2. Kendala

Usaha penurunan laju pertumbuhan penduduk dengan menurunkan angka kelahiran masih menghadapi kendala. Beberapa kendala tersebut, adalah pertama, wanita yang kawin pada usia muda masih banyak sehingga kesempatan untuk melahirkan lebih besar; kedua, cakupan peserta keluarga berencana masih belum merata, sementara jumlah pasangan usia subur terus bertambah; dan ketiga, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita masih rendah sehingga berpengaruh pada besar jumlah anak yang dilahirkan.

Kendala lain khususnya yang berkaitan dengan kesenjangan persebaran penduduk adalah belum memadainya pelaksanaan transmigrasi, dan masih belum menyebarnya pertumbuhan industri ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa terutama di kawasan timur Indonesia.

Pembangunan kependudukan juga menghadapi kendala, yaitu langkanya data dan informasi kependudukan yang memadai. Selain itu, dihadapi pula kendala keterbatasan tenaga, baik dalam kuantitas maupun kualitas untuk menangani registrasi penduduk.

326

3. Peluang

Hasil pembangunan kependudukan selama PJP I merupakan modal dan peluang untuk dikembangkan lebih lanjut dalam pelaksanaan pembangunan dalam PJP II dan Repelita VI. Selama PJP I telah terjadi tahapan perubahan demografis yang ditandai dengan adanya pergeseran dari kelahiran dan kematian yang tinggi menuju suatu keadaan kelahiran dan kematian relatif rendah. Keadaan perubahan demografis ini membawa dampak pada terjadinya pergeseran struktur umur penduduk dari penduduk muda ke arah penduduk usia produktif. Hal itu merupakan sumber daya pembangunan yang mempunyai peluang untuk ditingkatkan kualitasnya dalam memacu pembangunan.

Pembangunan kesehatan, pendidikan, dan perbaikan gizi telah berhasil meningkatkan kualitas penduduk sehingga makin cerdas dan produktif. Keadaan itu memudahkan peningkatan kualitas penduduk selanjutnya, antara lain melalui pengendalian pertumbuh-an penduduk. Di samping itu, makin mantapnya dan mulai mandirinya program keluarga berencana memberikan peluang un-tuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan kependudukan.

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Arahan GBHN 1993

Kebijaksanaan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan nasional agar memiliki semangat kerja, budi pekerti luhur, penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pengelolaan kependudukan juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, keterampilan, derajat kesehatan dan kesejahteraan, dan menciptakan lapangan kerja, serta memeratakan pembangunan dan

327

pendapatan. Pembangunan kualitas penduduk yang meliputi kualitas fisik dan nonfisik serta pelayanan terhadap penduduk terus ditingkatkan dengan memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup agar potensi penduduk dapat dikembangkan secara optimal, khususnya masyarakat rentan. Kuantitas dan mobilitas penduduk terus dikendalikan dan diarahkan agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa secara efektif.

Pengendalian pertumbuhan penduduk terutama dilakukan untuk lebih menurunkan angka kelahiran melalui gerakan keluarga berencana mandiri, menurunkan angka kematian khususnya kematian anak di bawah usia lima tahun melalui program pelayanan kesehatan terpadu, serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan juga melalui langkah yang berhubungan dengan penetapan jumlah, struktur, dan komposisi, serta pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal. Pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk harus memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan harus sesuai dengan tata ruang, yang diselenggarakan melalui transmigrasi, peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah sebaran, serta pemberian insentif bagi tenaga kerja sehingga mampu menggairahkan tenaga terdidik untuk mengabdi di wilayah pertumbuhan baru.

Penerangan, pendidikan, dan penyuluhan mengenai kependudukan, termasuk keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perlu makin ditingkatkan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Administrasi, pencatatan dan statistik kependudukan terns disempurnakan sehingga menjadi sumber data yang dapat diandalkan untuk menunjang perencanaan pembangunan di berbagai bidang, sektor, wilayah dan daerah, serta menunjang perkiraan dan sasaran berkala dari perkembangan kependudukan. Upaya tersebut perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai termasuk di daerah-daerah.

328

Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dan makin panjangnya usia harapan hidup sebagai akibat kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan selama ini, maka mereka yang memiliki pengalaman, keahlian dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Kesejahteraan penduduk usia lanjut yang karena kondisi fisik dan/atau mental tidak memungkinkan lagi untuk berperan dalam pembangunan perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah dan masyarakat.

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan kependudukan dalam PJP II adalah meningkatnya kualitas penduduk, terkendalinya kuantitas penduduk termasuk persebarannya, dan terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, pada akhir PJP II sasaran angka harapan hidup yang ingin dicapai ialah 70,6 tahun. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk ditekan menjadi 0,88 persen, angka kelahiran kasar 16,1 per seribu penduduk, angka kematian kasar 7,4 per seribu penduduk, pertambahan alamiah 8,8 per seribu penduduk dan angka kematian bayi 26 per seribu kelahiran hidup. Dengan demikian, pada akhir PJP II jumlah penduduk keseluruhan diperkirakan akan menjadi 258,2 juta orang (Tabel 36-1).

b. Sasaran Repelita VI

Dalam Repelita VI, sasaran laju pertumbuhan penduduk diturunkan dari 1,66 persen pada tahun 1993 menjadi 1,51 persen pada tahun 1998, dengan jumlah penduduk diperkirakan akan meningkat dari 189,1 juta orang pada tahun 1993, yang terdiri atas 94,3 juta orang laki-laki dan 94,8 juta orang perempuan, menjadi 204,4 juta orang pada tahun 1998, yang terdiri atas 101,9 juta orang laki-laki dan 102,5 juta orang perempuan. Untuk mencapai sasaran penurunan pertumbuhan penduduk tersebut,

329

TABEL 38—1PERKIRAAN PARAMETER DEMOGRAFI PENDUDUK INDONESIA

DALAM PJP II

Satuan Akhir PJP IIJanis Sasaran Repelita V 1) Akhir

Repelita VIAkhir

Repelita VIIAkhir

Repelita VIIIAkhir

Repelita IXAkhir

Repelita X

1. Penduduk total ribu orang 189.'35,6 204.423,4 219.379,6 233.571,0 248.520,2 258.173,1a Laki—laki ribu orang 94.317,3 101.953,4 109.419,0 118.492,6 122.939,2 128.732,4b. Perempuan ribu orang 94.818,3 102.470,0 109.960,6 117.078,4 123.581,0 129.440,7

2. Laju pertumbuhan penduduk % 1,86 1,51 1,37 1,20 1,01 0,88

3. Angka kelahiran total per 1.000 wanita 2.873 2.597 2.381 2.208 2.063 2.008

4. Angka kelahiran kasar per 1.000 penduduk 24,5 22,6 20,9 19,0 17,2 18,1

5. Angka kematian kasar per 1.000 penduduk 7,9 7,5 7,2 7,1 7,1 7,4 2)

6. Pertambahan alamiah per 1.000 penduduk 18,6 15,1 13,7 12,0 10,1 8,8

7. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran 58 50 43 37 31 26

8. Rata—rata harapan hidup tahun 62,7 64,6 66,3 67,9 69,3 70,6

Catatan : 1) Angka perkiraan realisasi (keadaan pada akhir Repelita V)2) Angka kematian kasar meningkat lagi karena pengaruh susunan umur penduduk yang makin tua

330

angka kelahiran kasar diupayakan turun dari 24,5 per seribu penduduk pada tahun 1993 menjadi 22,6 per seribu penduduk pada tahun 1998. Ini berarti angka fertilitas total dalam kurun waktu yang sama diturunkan dari 2,87 anak menjadi 2,60 anak per wanita. Sasaran angka kematian kasar diturunkan dari 7,9 per seribu penduduk pada tahun 1993 menjadi 7,5 per seribu penduduk pada tahun 1998 (label 36-2). Adapun jumlah anak balita akan mengalami sedikit peningkatan dari 21,7 juta anak, yang terdiri atas 11,0 juta anak laki-laki dan 10,7 juta anak perempuan, menjadi 22,0 juta anak pada akhir Repelita VI, yang terdiri atas 11,2 juta anak laki-laki dan 10,8 juta anak perempuan. Sementara itu, jumlah penduduk usia lanjut juga meningkat dari 11,7 juta orang pada tahun 1993, yang terdiri atas 5,5 juta orang laki-laki dan 6,2 juta orang perempuan, menjadi 14,2 juta orang pada tahun 1998, yang terdiri atas 6,6 juta orang laki-laki dan 7,6 juta orang perempuan (label 36-3.a; 36-3.b; 36-3.c).

Dalam Repelita VI diupayakan tersedianya data kependudukan yang memadai untuk keperluan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, baik untuk pembangunan kependudukan maupun pembangunan nasional pada umumnya melalui administrasi, pencatatan, dan statistik penduduk dalam rangka penyempurnaan sistem informasi kependudukan.

3. Kebijaksanaan

a. Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah guna mewujudkan manusia dan masyarakat dengan kualitas yang utuh; serta meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan terutama penduduk miskin, penduduk di desa tertinggal, di daerah terpencil, dan kawasan timur Indonesia. Selain itu, peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan

331

TABEL36-2PERKIRAAN PARAMETER DEMOGRAFI PENDUDUK INDONESIA

1994 - 1998

Jenis sasaran Satuan Akhir Repelita VIRepelita V •) 1994 1995 1996 1997 1998

1. Penduduk total ribu orang 189.135,6 192.216,5 195.283,2 198.342,9 201.390,3 204.423,4

a. Laki-laki ribu orang 94.317,3 95.855,9 97.387,5 98.915,9 100.438,2 101.953,4

b. Perempuan ribu orang 94.818,3 96.360,6 97.895,7 99A27,0 100.952,1 102.470,0

2. Laju pertumbuhan penduduk % 1,66 1,63 1,60 1,57 1,54 1,51

3. Angka kelahiran total per 1.000 wanita 2.873 2.812 2.754 2.699 2.647 2.597

4. Angka kelahiran kasar per 1.000 penduduk 24,5 24,1 23,6 23,3 22,9 22,6

5. Angka kematian kasar per 1.000 penduduk 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,5

6. Pertambahan alamiah per 1.000 penduduk 16,6 16,3 16,0 15,7 15,4 15,1

7. Angka kematian bayi per 1.000.kelahiran 58 57 55 54 52 50

8. Rata-rata harapan hidup Tahun 62,7 63,1 63,5 63,9 64,2 64,6

Catatan : ") Angka perkiraan realisasi (keadaan pada akhir Repelita V)

332

TABEL 36—3.bPERKIRAAN PENDUDUK INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR

DAN JENIS KELAMIN PEREMPUAN1994—1998(ribu orang)

Kelompok Akhir Repelita VIUmur Repelita V 1994 1995 1996 1997 1998

0—4 10.662,7 10.682,3 10.671,4 10.747,5 10.801,7 10.816,15—9 10.804, 0 10.635, 2 10.477, 4 10.356, 5 10.336, 2 10.389, 5

10—14 10.998,1 11.070,6 11.067, 0 11.006, 6 10.870,8 10.689,215—19 10.044,9 10.255,9 10.444,9 10.622,6 10.780,9 10.909,120—24 9.011,5 9.147,1 9.307,1 9.497,6 9.705,6 9.926,225—29 8.358,6 8.451,5 8.549,3 8.657,7 8.764,2 8.883,330—34 7.492,4 7.888,0 7.858,4 8.004,7 8.121,8 8.223,035—39 6.113,5 6.383,9 6.642,0 6.893,7 7.130,3 7.351,040—44 4.739,6 4.955,8 5.188,0 5.439,8 5.703,2 5.975,545—29 3.929,4 4.002,1 4.106,7 4.244,8 4.411,1 4.604,050—54 3.526,9 3.580,8 3.630,4 3.880,9 3.725,5 3.777,955—59 2.958,1 3.053,4 3.134,7 3.210,9 3.277,8 3.337,46 0 - 6 4 2.300,2 2.376,8 2.454,8 2.537,9 2.631,3 2.728,065—69 1.680,3. 1.776,4 1.885,5 1.937,9 1.983,7 2.034,8

70+ 2.198,1 2.320,8 2.480,1 2.587,9 2.708,2 2.825,0

Jumlah 94.818,3 96.360,6 97.895,7 99.427,0 100.952,1 102.470,0

334

TABEL 36—3.cPERKIRAAN PENDUDUK INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR

DAN JENIS KELAMIN LAKI—LAKI DAN PEREMPUAN1994—1998(Rau orang)

Kelompok Akhir Repelita VIUmur Repelita V 1994 1995 1998 1997 1998

0—4 21.721,3 21.711,0, 21.717,7 21.870,3 21.982,0 22.014,55—9 21.914,8 21.596,9 21.294,3 21.052,4 21.011,8 21.118,4

10—14 22.504,2 22.553,7 22.482,4 22.324,4 22.043,1 21.887,815—19 20.598,9 21.116,8 21.540,3 21.888,5 22.140,1 22.300,320—24 17.705,4 18.152,6 18.842,6 19.184,5 19.755,7 20.331,425—29 15.888,2 16.099,2 16.359,4 16.678,6 17.032,3 17.434,430—34 14.536, 4 14.793, 4 15.025, 2 15.244, 8 15.430, 2 15.617, 3

35 — 39 12.394, 6 12.844, 9 13.251, 5 13.627, 6 13.955, 2 14.247, 940—44 9.709,3 10.176,0 10.646,3 11.130,7 11.813,7 12.091,245—29 7.815,8 7.997,6 8.249,1 8.573,8 8.960,4 9.398,050—54 8.905,7 7.008,9 7.113,3 7.227,9 7.336,4 7.467,155—59 5.757,3 5.942,2 6.098,9 8.238,9 6.359,0 8.467,260—64 4.427,8 4.567,1 4.709,4 4.883,9 5.041,9 5.228,465—69 3.233,1 3.405,4 3.809,0 3.891,9 3.759,6 3.839,9

70+ 4.025,2 4.251,0 4.545,8 4.744,9 4.968,9 5.181,6

Jumlah 189.135,8 192.216,5 195.283,2 198.342,9 201.390,3 204.423,4

335

melaksanakan sistem pendidikan nasional yang lebih baik, antara lain melakukan reorientasi kebijaksanaan pendidikan dan pelatihan agar tanggap terhadap dinamika pembangunan dan permintaan pasar kerja; serta menegakkan demokratisasi pendidikan bagi seluruh warga negara agar mendapatkan haknya dalam pendidikan, dengan memberikan kemudahan memasuki sekolah dan hak mengembangkan kreativitas. Selanjutnya, peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan mutu, nasib dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya, terutama di daerah terpencil, di desa tertinggal, daerah perbatasan, dan kawasan timur Indonesia, juga meningkatkan kegiatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila bagi masyarakat, dalam rangka membangun manusia yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasi la . Peningkatan kualitas penduduk juga dilakukan dengan meningkatkan kemampuan wanita, baik pengetahuan maupun keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan peran aktifnya dengan memberi kesempatan untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita, termasuk mewujudkan keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera, serta mengembangkan akhlak dan watak anak dan remaja dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

b. Pengendalian Pertumbuhan dan Kuantitas Penduduk

Pengendalian pertumbuhan dan kuantitas penduduk ditempuh dengan menciptakan keseimbangan antara kuantitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui penurunan angka kelahiran; penurunan angka kematian khususnya kematian bayi, anak, dan ibu melahirkan; dan penundaan usia kawin. Selain itu, dilakukan pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera (NKKBS) dengan menggalakkan gerakan keluarga berencana yang lebih mandiri dan berkualitas melalui upaya pelaksanaan dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan pelayanan keluarga berencana (KB); serta

336

meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan kesehatan dasar terutama di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Selanjutnya, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas penduduk dilakukan dengan meningkatkan pelayanan gizi ibu dan anak melalui pos pelayanan terpadu (posyandu) terutama penyuluhan mengenai pentingnya air susu ibu (ASI); meningkatkan penanggulangan permasalahan sosial remaja dan perubahan perilaku reproduksi remaja wanita melalui pendidikan kependudukan dan keluarga berencana, baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah; dan menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan penduduk usia kerja melalui pembangunan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang didukung oleh perluasan kesempatan kerja.

c. Pengarahan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persebaran penduduk dilakukan untuk menciptakan keseimbangan persebaran antara jumlah penduduk dan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui transmigrasi, pembangunan daerah, perencanaan tata ruang, pembangunan industri, pembangunan perkotaan, dan upaya penyebaran penduduk sesuai dengan kesempatan kerja, baik antar daerah, antar propinsi maupun antar negara.

d. Penyempurnaan Sistem Informasi Kependudukan

Penyempurnaan sistem informasi kependudukan meliputi pengembangan administrasi, pencatatan, dan statistik kependudukan melalui penataan registrasi penduduk, pengumpulan data kependudukan secara teratur dan berkala seperti data sensus penduduk dan data antar sensus; pengembangan KIE secara luas agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk aparat pelaksana, serta pengguna data untuk mengetahui lebih lanjut pentingnya data yang dihasilkan dari registrasi penduduk; dan peningkatan kemampuan pusat-pusat penelitian dan pengkajian kependudukan dan lembaga swadaya masyarakat kependudukan sebagai penganalisis data kependudukan di daerah.

337

e. Pendayagunaan dan Kesejahteraan Penduduk Usia Lanjut

Peningkatan efisiensi dan kesejahteraan penduduk usia lanjut ditempuh dengan mendorong dan mendayagunakan penduduk usia lanjut yang produktif sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan keahliannya; meningkatkan peran serta dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat dalam pelayanan bagi penduduk usia lanjut melalui peningkatan pelayanan kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan, serta kemudahan memperoleh pelayanan umum; menyediakan sarana dan fasilitas pelayanan khusus bagi para lanjut usia yang lemah fisik dan mental agar dapat meningkatkan semangat hidup dan rasa percaya diri, baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja maupun di tempat-tempat umum; dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penduduk usia lanjut yang memerlukan pertolongan.

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Program kependudukan merupakan program utama yang bersifat lintas bidang dan lintas sektor yang ditujukan untuk (a) peningkatan kualitas penduduk; (b) pengendalian pertumbuhan dan kuantitas penduduk; (c) pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk; (d) penyempurnaan sistem informasi kependudukan; dan (e) peningkatan pendayagunaan dan kesejahteraan penduduk usia lanjut.

Kegiatan untuk meningkatkan kualitas penduduk dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dari program KB, kesehatan, tenaga kerja, pendidikan, kebudayaan, olah raga, agama, pangan dan perbaikan gizi, pengembangan iptek dan kesejahteraan sosial. Adapun pengendalian pertumbuhan dan kuantitas penduduk dilaksanakan terutama melalui program keluarga berencana yang didukung oleh sektor-sektor terkait, antara lain kesehatan, pendidikan, lingkungan dan agama.

338

Persebaran penduduk dilaksanakan oleh program transmigrasi dan tenaga kerja yang didukung oleh pembangunan pertanian dan pembangunan daerah. Dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan, dan persebaran penduduk, diperlukan data dan informasi kependudukan yang baik. Oleh karena itu, di dalam pembangunan kependudukan direncanakan penyempurnaan sistem informasi kependudukan yang ada. Adapun penyempurnaan sistem informasi kependudukan dilaksanakan secara terpadu melalui program pengembangan sistem informasi; program penyempurnaan dan pengembangan statistik; dan program pembangunan daerah. Untuk mendayagunakan dan menyejahtera-kan penduduk usia lanjut terutama dilaksanakan oleh program kesejahteraan sosial, tenaga kerja, dan kesehatan.

Karena program itu berada dalam ruang lingkup pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, dalam pelaksanaannya didukung secara terpadu oleh program sektoral di semua bidang pembangunan lainnya serta didukung oleh makin meningkatnya peran serta masyarakat.

C. KELUARGA SEJAHTERA

I. PENDAHULUAN

Pembangunan keluarga sejahtera pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia, yang menekankan pada pentingnya peranan keluarga dalam meningkatkan kualitas manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk

339

berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dan masyarakat dan lingkungan. Adapun keluarga berencana adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan secara terpadu untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, khususnya melalui pembudayaan keluarga berencana (KB) dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang menjangkau segenap lapisan dan golongan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi dan menghargai nilai-nilai agama, moral, etik, dan sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, diarahkan pula pada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan.

Gerakan KB merupakan salah satu kegiatan pokok untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui upaya penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan keluarga sejahtera. Dalam pelaksanaannya sangat penting adanya kesadar- an masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

GBHN 1993 juga telah mengamanatkan agar pembangunan keluarga sejahtera harus senantiasa memperhatikan bahwa setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat.

340

Pembangunan keluarga sejahtera dalam PJP II dan Repelita VI disusun dan diselenggarakan dengan berlandaskan pada pengarahan-pengarahan GBHN 1993 seperti tersebut di atas.

II. PEMBANGUNAN KELUARGA BERENCANA DALAM PJP I

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1971 angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) Indonesia untuk periode 1967-1970 adalah sebesar 5,6 per wanita usia subur. Selanjutnya, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 1991 menunjukkan bahwa TFR periode 1989-1991 telah menurun menjadi 3,0 per wanita usia subur dan pada akhir PJP I 2,87 per wanita usia subur. Dengan demikian, telah terjadi penurunan kelahiran yang cukup besar, terutama pada wanita kelompok umur 20-24 tahun. Dampak dari penurunan angka kelahiran kelompok umur tersebut adalah terjadinya pergeseran banyaknya kelahiran ke arah kelompok wanita yang lebih dewasa, yaitu dari kelompok umur 20-24 tahun ke kelompok umur 25-29 tahun. Hal itu lebih menjamin kesehatan wanita yang mengandung dan kesehatan bayi yang dilahirkan.

Keberhasilan menurunkan angka kelahiran sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain, disebabkan oleh makin besarnya tingkat kesertaan masyarakat dalam ber-KB. Dengan demikian, proporsi pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat/obat kontrasepsi juga meningkat. Pada tahun 1973 jumlah PUS yang menjadi peserta aktif KB adalah 1,7 juta, dan pada tahun 1992 telah meningkat menjadi 21,4 juta PUS. Sejalan dengan itu, proporsi PUS yang menggunakan alat/obat kontrasepsi meningkat dari 26 persen pada tahun 1980 menjadi 54 persen pada tahun 1993.

341

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 1980 tercacat adanya 30,4 juta rumah tangga, dan pada tahun 1990 jumlahnya meningkat menjadi 40,0 juta rumah tangga, tetapi dengan jumlah anggota rumah tangga yang makin kecil. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada tahun 1980 adalah 4,9 jiwa dan pada tahun 1990 turun menjadi 4,5 jiwa.

Sampai dengan tahun 1993 telah dilaksanakan intensifikasi pelayanan KB di 640 unit permukiman transmigrasi, 500 kecamatan pantai miskin di 24 propinsi dan penggarapan KB daerah kumuh di 7 propinsi. Di samping itu, telah pula dilaksanakan intensifikasi pelaksanaan KB di daerah terpencil, seperti di propinsi Kalimantan Timur dan Irian Jaya melalui "dokter terbang". Intensifikasi program KB lainnya adalah penggalakan di daerah kepulauan di 7 propinsi dengan mengadakan klinik terapung, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh pemerintah daerah setempat.

Upaya peningkatan peran serta masyarakat telah dilaksanakan sejak awal Repelita I. Upaya ini telah berhasil mengajak masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan KB. Melalui upaya tersebut, terbentuk pembantu pembina KB desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD. Sampai dengan tahun keempat Repelita V terbentuk 384 ribu buah PPKBD yang tersebar di seluruh daerah perdesaan. Di samping itu, untuk lebih mendekatkan pelayanan KB kepada masyarakat dibentuk pula pembina KB pada tingkat rukun tetangga (PKBRT).

Selanjutnya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa keluarga kecil akan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, dilaksanakan pula upaya peningkatan pendapatan bagi peserta KB. Upaya tersebut berupa pemberian bantuan pinjaman modal usaha melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan kelompok akseptor (UPPKA), yang berjumlah lebih dari 75 ribu kelompok.

342

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Pembangunan keluarga sejahtera antara lain melalui program keluarga berencana selama PJP I telah berhasil menurunkan angka kelahiran, meningkatkan umur perkawinan, serta membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Dalam PJP II upaya ini akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Dalam rangka itu berbagai tantangan dan kendala akan dihadapi selain ada pula peluang dapat dimanfaatkan.

1. Tantangan

Pada awal Repelita VI, diperkirakan TFR atau angka kelahiran total, yaitu rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya, sebesar 2,87 anak. Di pihak lain untuk mencapai penduduk tanpa pertumbuhan diperlukan TFR antara 2,0-2,3 per wanita. Perkiraan pencapaian TFR pada akhir PJP I menurut propinsi sangat bervariasi, sebagian besar propinsi TFR-nya masih di atas angka 3 dan hanya sebagian kecil propinsi di bawah rata-rata angka nasional. Meningkatnya umur rata-rata perkawinan pertama dari wanita akan menurunkan tingkat fertilitas wanita. Pada tahun 1971 secara nasional rata-rata penduduk wanita melangsungkan perkawinannya pada usia 19,6 tahun dan pada tahun 1990 meningkat menjadi rata-rata 21,9 tahun. Namun, di berbagai daerah umur rata-rata perkawinan wanita masih rendah, terutama di daerah perdesaan. Di samping itu, masih relatif tingginya pasangan usia subur yang ingin berhenti mempunyai anak atau ingin menunda kelahiran anak berikutnya tetapi belum memakai alat/obat kontrasepsi. Proporsi mereka menurut hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 1991 adalah sebesar 13 persen. Angka tersebut cenderung meningkat dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya. Oleh karena itu, tantangannya adalah untuk meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran dengan menggalakkan pemerataan dan mutu pelayanan KB,

343

terutama untuk daerah terpencil dan desa tertinggal serta daerah perbatasan.

Selain membawa arus informasi yang tidak selalu sesuai dengan kepribadian dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, kemajuan teknologi informasi dikhawatirkan dapat mengakibatkan memudarnya fungsi keluarga sebagai lembaga utama untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, budi luhur, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Di samping itu, meningkatnya keberhasilan KB menanamkan NKKBS memberi peluang yang makin besar bagi wanita untuk memasuki lapangan kerja. Keadaan ini di satu pihak penting untuk meningkatkan pendapatan keluarga serta harkat dan martabat wanita. Di pihak lain, hal itu dapat menimbulkan masalah bagi kaum wanita dalam melaksanakan peran gandanya sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Oleh karena itu, tantangannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan membina ketahanan keluarga sebagai wahana persemaian nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa.

Dengan makin kompleksnya hubungan masyarakat, antara lain sebagai akibat modernisasi dan kemampuan teknologi, pengelolaan manajemen gerakan KB juga makin kompleks. Selain itu, pergeseran peran dari Pemerintah ke organisasi masyarakat, swasta, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat makin memerlukan kesiapan para pengelola KB agar lebih baik dan mampu mengembangkan gerakan KB. Dengan demikian, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan pembinaan gerakan KB menuju gerakan keluarga berencana mandiri.

Keberhasilan pembangunan kependudukan di Indonesia, terutama dengan program KB, telah diakui oleh dunia dan telah menjadi contoh, terutama bagi negara berkembang yang tergabung dalam Gerakan Nonblok (GNB). Namun, seperti diuraikan di atas, masih banyak masalah yang dihadapi untuk meningkatkan dan

344

menyempurnakan program KB secara nasional. Dengan demikian, tantangannya adalah bagaimana Indonesia segera dapat menyempurnakan program KB nasional agar dapat menjadi contoh yang baik dan membantu negara-negara lain, khususnya anggota GNB, dalam menyebarkan program keluarga berencana yang efektif berdasarkan pengalaman Indonesia.

2. Kendala

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut di atas, pembangunan keluarga sejahtera dalam Repelita VI menghadapi kendala, antara lain, masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan penduduk miskin umumnya mempunyai anggota keluarga lebih besar dari pada anggota keluarga yang tidak miskin. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat umumnya masih rendah sehingga pemahaman akan pentingnya KB terbatas dan masih banyak wanita kawin pada usia muda di beberapa daerah terutama di perdesaan. Kendala lainnya adalah belum mantapnya fungsi lembaga pengelola KB yang diselenggarakan oleh masyarakat dan oleh kalangan swasta.

3. Peluang

Keberhasilan program KB nasional dalam PJP I telah menciptakan berbagai peluang untuk meningkatkan gerakan KB pada PJP II. Hal ini meliputi kebijaksanaan dan komitmen tentang KB, strategi pembudayaan dan pelembagaan NKKBS, infrastruktur organisasi, dan kesadaran serta partisipasi masyarakat.

Sementara itu, kecenderungan mengecilnya jumlah rata-rata anggota keluarga, makin meningkatnya umur perkawinan, membaiknya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan wanita, serta terbukanya kesempatan kerja untuk wanita akan meningkatkan kualitas keluarga sehingga memberikan peluang yang makin baik untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

345

Meningkatnya teknologi informasi akan memperlancar kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai KB sehingga mempercepat diterimanya NKKBS. Hal ini diperkuat pula oleh adanya Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Berkembangnya KB mandiri menunjukkan makin besarnya peran serta masyarakat dalam program KB.

Keberhasilan pembangunan kependudukan dan KB telah diakui oleh dunia. Hal ini memberikan peluang bagi peningkatan pembangunan kependudukan dan KB dengan kerja sama internasional yang lebih luas.

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Arahan GBHN 1993

Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Perlu ditumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Gerakan keluarga berencana nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga.

346

Gerakan keluarga berencana diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana, disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta keluarga berencana dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etik, dan sosial budaya masyarakat. Dengan demikian, norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Peran serta pemuka agama, pemuka masyarakat, organisasi dan lembaga masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya penerangan, bimbingan, dan penyuluhan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, agar gerakan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera makin memasyarakat dan membudaya di seluruh tanah air.

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan keluarga sejahtera dalam PJP II adalah terwujudnya keluarga kecil sejahtera melalui pelembagaan dan pembudayaan NKKBS secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan sasaran tersebut, pada akhir PJP II akan dicapai angka kelahiran total sebesar 2,01 per wanita dari 2,87 per wanita pada akhir PJP I. Sasaran tersebut dicapai antara lain dengan meningkatkan jumlah pasangan usia subur sebagai peserta KB baru, dan membina peserta KB lama agar tetap ber-KB sebagai peserta KB aktif. Sasaran peserta KB baru dalam Repelita VI adalah 23,0 juta PUS dan dalam Repelita X meningkat menjadi 28,1 juta PUS sedangkan sasaran peserta KB aktif pada akhir Repelita VI adalah 25,2 juta PUS dan meningkat menjadi 33,4 juta PUS pada akhir Repelita X (Tabel 36-4).

347

TABEL38—4SASARAN PESERTA KB BARU DAN PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI

DALAM PJP II(ribu orang)

Akhir PJP IIJanis Sasaran Repelita V *) Akhir

Repelita VIAkhir

Repelita VIIAkhir

Repelita VIIIAkhir

Repelita IXAkhir

Repelita X

1. Peserta KB—Baru 22.137,0 22.983,0 24.305,8 25.899,4 27.070,8 28.085,1

a. P i I 7.340,6 7.466,0 8.428,0 8 875,0 9.184,8 9.377,5b. Suntikan 7.703,9 8.882,0 9.510,1 10.321,5 10.988,3 11.589,9c. I U D 4.284,0 4.073,0 4.171,4 4.345,9 4.440,2 4.517,6d. Kondom 559,9 617,0 717,6 792,1 856,9 916,0e. Lain—lain 783,7 542,0 482,2 509,8 526,5 547,6f. Implant 1.484,9 1.403,0 996,5 1.054,7 1.094,1 1.136,5

2. Peserta KB—Aktif 21.480,0 25.180,0 27.723,0 30.008,1 31.849,8 33.415,1

a. P i I 7.677,3 7.196,6 7.777,5 8.272,8 8.825,8 8.879,5b. Suntikan 4.875,0 7.670,8 8.539,7 9.355,8 10.049,1 10.658,5c. I U D 5.722,5 8.252,7 6.825,4 7.283,0 7.618,5 7.898,6d. Kondom 482,7 344,7 388,4 429,7 465,9 498,7e. Lain—lain 1.325,5 1.478,8 1.708,2 1.926,1 2.128,5 2.319,3f. Implant 1.377,0 2.216,4 2.485,8 2.740,7 2.962,0 3.160,5

Catatan: *) Angka perkiraan realisasi (kumulatif selama Repelita V)

348

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran yang akan dicapai pada akhir Repelita VI adalah menurunnya TFR menjadi 2,60 anak per wanita serta meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan sikap dan perilaku kemandirian. Sasaran lainnya adalah terwujudnya tatanan gerakan KB secara menyeluruh untuk dapat dijadikan landasan pembangunan selanjutnya. Jumlah sasaran peserta KB baru, peserta KB aktif, dan peserta KB mandiri disajikan pada Tabel 36-5. Pada tahun pertama Repelita VI (1994/95) jumlah peserta KB baru adalah 4,4 juta PUS dan pada tahun terakhir Repelita VI (1998/99) menjadi 4,8 juta PUS. Jumlah peserta KB aktif dalam periode yang sama masing-masing adalah sebesar 22,5 juta PUS dan 25,2 juta PUS, sedangkan jumlah peserta KB mandiri pada tahun pertama Repelita VI adalah 1,5 juta PUS dan meningkat menjadi 2,5 juta PUS pada tahun terakhir Repelita VI.

3. Kebijaksanaan

Kebijaksanaan umum pembangunan keluarga sejahtera meliputi upaya terpadu untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, khususnya melalui pembudayaan keluarga berencana yang menjangkau segenap lapisan dan golongan masyarakat dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Kebijaksanaan tersebut meliputi pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas keluarga, peningkatan kelembagaan gerakan KB, dan pengembangan kerja sama internasional program KB.

a. Pengembangan Ketahanan dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Dalam rangka membangun keluarga sejahtera diupayakan peningkatan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga. Dengan demikian, kehidupan keluarga

349

TABEL 36-5SASARAN PESERTA KB BARU DAN PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI1994/95-1998/99(ribu orang)Janis Sasaran Akhir Repelita VI

Repelita V 1) 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

1. Peserta KB-Baru 4.477,0 4.398,0 4.497,0 4.805,0 4.719,0 4.764,0

a. P i I 1.790,9 1.508,0 1.504,0 1.499,0 1.491,0 1.464,0b. Suntikan 1.083,6 1.640,0 1.705,0 1.778,0 1.852,0 1.907,0

C. I U D 977,7 770,0 793,0 815,0 843,0 852,0d. Kondom 195,7 132,0 127,0 123,0 120,0 115,0e. Lain-lain 210,7 100,0 104,0 109,0 114,0 115,0f. Implant 218,4 248,0 264,0 281,0 299,0 311,0

1. Peserta KB-Aktif 21.460,0 22.500,0 22.676,8 23.789,2 24.483,6 25.160,0

a. P i I 7.677,3 7.204,4 6.822,6 7.212,8 7.208,1 7.196,6b. Suntikan 4.875,0 6.524,2 6.702,0 7.074,9 7.366,7 7.670,8

C. I U D 5.722,5 5.581,2 5.777,1 5905,5 6.078,4 6.252,7d. Kondom 482,7 381,8 367,4 363,8 354,4 344,7e. Lain-lain 1.325,5 1.212,2 1.277,3 1.340,2 1.407,6 1.478,8f. Implant 1.377,0 1.598,2 1.730,4 1.892,2 2.050,4 2.218,4

3. Peserta KB Mandiri 3) 1.507,5 1.878,1 1.950,7 2.201,7 2.465,7

Catalan : 1) Angka perkiraan realisasi (keadaan pada akhir Repelita V)2) Pelayanan dan alat/obat kontrasepsi tidak ditanggung pemerintah3) Detain Repelita V peserta KB Mandiri belum menjadi sasaran

11 350

berfungsi sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagian batin setiap keluarga agar mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mengembangkan ketahanan keluarga diupayakan pengembangan tingkat sosial dan ekonomi keluarga. Dengan upaya tersebut, ditingkatkan pula kesejahteraan lahir, ketahanan budaya dan agama untuk mewujudkan kebahagiaan batin melalui peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan pendidikan, pengamalan agama serta nilai luhur budaya bangsa, perbaikan derajat kesehatan, serta peningkatan status gizi keluarga.

Peningkatan kualitas keluarga juga dilaksanakan dengan membudayakan NKKBS melalui peningkatan pengaturan tingkat kelahiran. Pengaturan kelahiran dengan meningkatkan kualitas pelayanan KB yang berkaitan dengan penetapan jumlah anak yang ideal, jarak kelahiran anak, dan usia ideal untuk melahirkan. Kebijaksanaan tersebut ditetapkan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan kepentingan keluarga dan dapat dipertanggung jawabkan, baik dari segi agama, budaya, kesehatan, maupun etik yang dianut oleh masyarakat atau keluarga yang bersangkutan.

Peningkatan kualitas keluarga juga dilaksanakan melalui peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pendewasaan usia perkawinan. Dengan peningkatan usia perkawinan, masa reproduksi akan berkurang yang pada gilirannya mempengaruhi jumlah anak yang dilahirkan. Pendewasaan usia kawin pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas anak serta peningkatan kesehatan ibu melahirkan. Secara khusus upaya ini ditujukan pada generasi muda atau remaja agar mempunyai pengetahuan, sikap, dan perilaku yang positif terhadap masalah pembangunan keluarga sejahtera.

351

b. Peningkatan Kelembagaan Gerakan Keluarga Berencana

Dalam rangka meningkatkan pembudayaan NKKBS melalui gerakan keluarga berencana, diupayakan lebih menggalakkan kepedulian dan peran serta pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh organisasi, serta lembaga masyarakat. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok wanita, generasi muda, dan kemitraan dengan dunia usaha.

Peningkatan penyelenggaraan gerakan keluarga berencana dilaksanakan dengan memperkuat keterpaduan dan dukungan berbagai upaya pembangunan, terutama pembangunan kesehatan, pendidikan, pangan dan perbaikan gizi, agama, dan pembangunan daerah.

Karena gerakan KB makin banyak dilaksanakan oleh masyarakat dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda, peran pemerintah daerah makin besar untuk memberikan pengarahan dan pengawasan dalam pelaksanaan gerakan KB agar sesuai dengan potensi sumber daya daerah, budaya, dan aspirasi masyarakat setempat.

c. Pengembangan Kerja Sama Internasional Program Keluarga Berencana

Kerja sama internasional dalam program KB, terutama di antara negara-negara GNB, diupayakan dengan memberikan bantuan teknik dalam bentuk tenaga ahli KB dan pelatihan tenaga di Indonesia atau negara lain. Selain itu, untuk negara tertentu diberikan bantuan kebutuhan obat dan alat kontrasepsi. Pelaksanaan kerja sama tersebut disesuaikan dengan kebijaksanaan umum kerja sama GNB.

352

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Pembangunan keluarga sejahtera dalam Repelita VI dilaksanakan dalam satu program pokok, yaitu Program Keluarga Berencana yang didukung oleh berbagai program pembangunan sektor-sektor lainnya secara terpadu.

Program Keluarga Berencana

Program keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pendewasaan usia perkawinan, penurunan angka kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Untuk tercapai-nya tujuan tersebut diselenggarakan kegiatan (a) komunikasi, informasi, dan edukasi; (b) pelayanan keluarga berencana; dan (c) pemantapan kelembagaan serta pengelolaan program.

a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Tujuan kegiatan KIE adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat yang mendukung terwujudnya NKKBS melalui gerakan KB. KIE meliputi kegiatan pengembangan dan penyampaian pesan melalui berbagai media massa yang dilaksanakan bekerja sama, antara lain, dengan organisasi kemasyarakatan formal, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha. Dalam meningkatkan kegiatan KIE, dimanfaatkan seoptimal mungkin perkembangan kemajuan teknologi komunikasi media massa, baik media massa elektronik maupun media massa cetak. Di samping itu, media massa tradisional yang terdapat di daerah, seperti kesenian tradisional, tetap dimanfaatkan dalam kegiatan KIE.

b. Pelayanan Keluarga Berencana

Tujuan pelayanan KB adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam ber-KB yang bermutu, aman, mudah, dan

353

terjangkau sehingga dapat memberikan kepuasan dan menjamin keberhasilan program KB di dalam masyarakat. Untuk itu, ditingkatkan penyediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi yang cukup; pelayanan pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi; palayanan medik akibat dampak samping yang mungkin timbul karena pemakaian alat kontrasepsi; dan berbagai kegiatan pembinaan keluarga sejahtera dengan memberikan bantuan kredit pada para peserta KB untuk meningkatkan pendapatan keluarga, yang disalurkan melalui usaha peningkatan pendapatan kelompok akseptor (UPPKA).

c. Pemantapan Kelembagaan dan Pengelolaan Program

Untuk meningkatkan pembangunan keluarga sejahtera diupayakan peningkatan jumlah dan mutu tenaga profesional kependudukan, termasuk tenaga penyuluh lapangan KB, melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, ditingkatkan upaya memperkuat kelembagaan KB, antara lain dengan menumbuhkan, membina, dan mengembangkan lembaga masyarakat yang akan atau telah berperan serta menyelenggarakan pelayanan KB. Selain lembaga KB yang dikelola oleh Pemerintah, diperkuat juga kelembagaan KB yang dikelola oleh masyarakat, termasuk oleh dunia usaha.

Dalam rangka pembudayaan NKKBS, Program KB ditunjang oleh berbagai program di berbagai sektor pembangunan antara lain: (a) program pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi ibu dan anak di puskesmas dan pos pelayanan terpadu (posyandu); (b) program penyuluhan dan penerangan agama, terutama untuk memberikan dukungan keagamaan bagi program KB; (c) program peningkatan peranan wanita yang bertujuan untuk meningkatkan peran wanita dalam program KB melalui PKK dan posyandu; (d) program pengembangan dan pembinaan pemuda yang bertujuan meningkatkan peran pemuda dalam ikut serta membudayakan NKKBS melalui pendidikan kependudukan; dan (e) program pembangunan koperasi di desa tert inggal dalam rangka

354

meningkatkan pendapatan keluarga peserta KB dengan memberikan modal pinjaman bagi kelompok akseptor KB yang mempunyai usaha ekonomis produktif melalui UPPKA.

D. RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN DALAMREPELITA VI

Program-program pembangunan tersebut di atas dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Dalam program-program tersebut, yang merupakan program dalam bidang kependudukan dan keluarga sejahtera, yang akan dibiayai dengan anggaran pembangunan selama Repelita VI (1994/95 - 1998/99) adalah sebesar Rp1.743.120,0 juta. Rencana anggaran pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera untuk tahun pertama dan selama Repelita VI menurut sektor, sub sektor dan program dalam sistem APBN dapat dilihat dalam Tabel 36-6.

355

Tabel 36—6

RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNANKEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

Tahun Anggaran 1994/95 dan Repelita VI (1994/95 — 1998/99)

(dalam juta rupiah)

No.Kode Sektor/Sub Sektor/Program 1994/95 1994/95 — 1998/99

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

12.1 Sub Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana

12.1.01 Program Kependudukan 2.000,0 12.890,012.1.02 Program Keluarga Berencana 288.221,0 1.730.230,0

356