Embed Size (px)
Citation preview
PELAYANAN KESEHATAN
Inggrid Ajeng Lestari
NPM: 1202016077
UNIVERSITAS YARSI
JAKARTA PUSAT
2016/2017
i
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat
menyelesaikan makalah ini tentang “Subsistem Manajemen, Informasi, dan Regulasi
Kesehatan”.
Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari
berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami
menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam
pembuatan makalah ini.Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih
ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu
dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat
memperbaiki makalah ilmiah ini.
Akhir kata kami berharap semoga makalah ini tentang “Subsistem Manajemen,
Informasi, dan Regulasi Kesehatan” ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap
pembaca.
Depok, Oktober 2017
Kelompok 6
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1. 1. LatarBelakang 1
1. 2. RumusanMasalah 2
1. 3. Tujuan 2
BAB II PEMBAHASAN 3
2. Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan 3
2. 1. Pengertian Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan 3
2. 2. Tujuan Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan 4
2. 3. Prinsip Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan 5
2. 2.1. Unsur-unsur Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan 6
2. 2.2. Penyelenggaraan Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
7
3. Subsistem Manajemen Kesehatan 9
3. 1. Pengertian Manajemen Kesehatan 9
3. 2. Unsur Manajemen Kesehatan 10
3. 3. Tujuan Manajemen Kesehatan 12
3. 3.1. Fungsi Manajemen Kesehatan 13
3. 3.2. Sistem Manajemen Puskesmas 14
4. Regulasi Pelayanan Kesehatan 154. 1. Pengertian Regulasi 15
4. 2. Peran Pemerintah Dalam Regulasi Kesehatan 16
4. 3. Regulasi Mutu Pelayanan Kesehatan 174.1. 1. Regulasi Jaminan Kesehatan 204.1. 2. Sistem Perizinan Kesehatan Dinas Kesehatan 22
BAB III PENUTUP 29
5. 1. Kesimpulan 29
iii
iv
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang
Subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan adalah pengelolaan yang
menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum
kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari
SKN guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.Tujuan subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatanadalah
terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti dan
operasional, terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna,
berdaya guna, dan akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi
kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Dalam subsistem ini kurang lebih terdapat empat aspek penting yaitu kebijakan
kesehatan, administrasi kesehatan, huku kesehatan, dan informasi kesehatan. Peranan
manajemen kesehatan adalah koordinasi, integrasi regulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi
berbagai subsistem SKM agar efektif, efisien, dan transparansi dalam penyelenggaraan SKN.
Informasi berperan enting dalam pertimbangan pengambilan keputusan dan kebijakan.
Kebijakan pemerintah merupakan dasar hukum pelaksanaan sistem informasi telah menjadi
acuan dalam pelaksanaan sistem informasi. Namun pada praktiknya, sistem informasi masih
terbentur pada beberapa kendala antara lain sistem yang belum optimal dan tidak terintegrasi.
Kemampuan daerah yang bervariasi sehingga tidak bisa disama ratakan sistemnya, sumber
daya yang terbatas baik sumber daya manusia maupun kemampuan lingkungan, serta manfaat
yang dirasakan masih kurang. Hal tersebut masih perlu mendapat perhatian yang serius
sebab informasi merupakan kunci pokok dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang
efektif dan efisien. Dalam Lampiran Perpres No. 72 Tahun 2012 Tentang SKN dijelaskan
bahwa subsistem ini penting dalam hal pengadaan data, informasi, dan tenologi komunikasi
untuk penyelenggaraan upaya kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan
lainnya yang dapat dikelompokkan menjadi : a) pengelolaan sistem informasi b) pelaksanaan
sistem informasi c) dukungan sumber daya d) pengembangan sistem informasi kesehatan.
1
1. 2. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Subsistem Manajemen, Informasi, dan Regulasi
Kesehatan?
2. Apa yang dimaksud dengan Subsistem Manajemen Kesehatan?
3. Apa yang dimaksud dengan Subsistem Informasi Kesehatan?
4. Apa yang dimaksud dengan Subsistem Regulasi Kesehatan?
1. 3. Tujuan
1. Untuk mengetahui dan memahami tentang Subsistem Manajemen, Informasi, dan
Regulasi Kesehatan
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang Subsistem Manajemen Kesehatan
3. Untuk mengetahui dan memahami tentang Subsistem Informasi Kesehatan
4. Untuk mengetahui dan memahami tentang Subsistem Regulasi Kesehatan
2
BAB II
PEMBAHASAN
2. Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
2. 1. Pengertian Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi terdiri dari beberapa kata pokok
penting yaitu subsistem, manajemen, informasi, regulasi dan kesehatan.
Menurut norman L. enger, subsistem adalah serangakaian kegiatan yang dapat di
tentukan indentitas yang berhubungan dalam suatu sistem. Subsistem merupakan komponen
atau bagian dari sistem yang secara mandiri membentuk sistem pula. Subsistem yang mandiri
ini kedudukan dan peranannya lebih kecil daripada sistem. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
subsistem adalah komponen yang berhubungan dala suatu sistem yang perannya lebih kecil
daripada sistem.
Manajemen adalah suatu usaha yang melibatkan banyak orang dalam organisasi
sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan, menurut Prayitno (2001) dalam
Asmuji (2012) manajemen adalah suatu proses rangkaian kegiatan yang sistematik dan
terencana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah, suatu proses kegiatan yang
sistematik dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
Informasi adalah pesan yang didapat melaui pengolahan data agar dapat menjadi
sesuatu yang berguna. Sejalan dengan Marliana (2014), Informasi adalah data yang telah
diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam
pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Jadi, informasi merupakan pesan yang
diolah menjadi suatu bentuk yang berguna dan bermanfaat bagi penerimanya.
Regulasi adalah suatu aturan yang menatur perilaku seseorang. Menurut Adler,
regulasi adalah kekuatan yang mampu membuat manusia mengontrol kehidupan dirinya,
bertanggung jawab terhadap dirinya dan bagaimana dia bertingkah laku. Sehingga pengertian
regulasi adalah suatu aturan yang mengontrol kehidupan manusia dalam bertingkah laku.
Kesehatan adalah keadaan dimana seseorang merasa stabil jasmani dan rohaninya.
Sama halnya dengan pengertian dari World Health Organization (WHO) pada tahun 1948
kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial serta bukan
hanya merupakan bebas dari penyakit. Jadi, kesehatan adalah keadaan dimana seseorang
sehat dan stabil secara fisik, mental dan sosialnya.
3
Subsistem Manajemen Kesehatan adalah, Subsistem manajemen kesehatan adalah
tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopangoleh
pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapanilmu pengetahuan dan
teknologi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna
menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggitingginya (SKN, 2004).
Subsistem manajemen dan informasi kesehatan adalah bentuk dan cara
penyelenggaraan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi
kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang
mendukung subsistem lainnya dari SKN guna menjamin tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya (SKN, 2009).
Subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan adalahpengelolaan yang
menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum
kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari
SKN guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
(SKN, 2012).
Jadi Subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan adalah pengelolalaan
yang menghimpun berbagai bentuk dan cara penyelenggaraan kebijakan kesehatan,
administrasi kesehatan, Informasi kesehatan, dan hukum kesehatan di berbagai tatanan yang
mendukung subsistem lainnya dari SKN guna menjamin tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.
2. 2. Tujuan Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
Tujuan dari subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatanadalah
terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengankebutuhan, berbasis bukti dan
operasional, terselenggaranya fungsi-fungsiadministrasi kesehatan yang berhasil guna,
berdaya guna, danakuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sisteminformasi
kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunankesehatan guna meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya. (Perpres RI No. 72 tahun 2012).
Menurut SKN 2004 tujuan subsistem manajemen kesehatan adalah terselenggaranya
fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna, didukung oleh
sistem informasi, IPTEK dan hukum kesehatan, untuk menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Menurut SKN 2009 tujuan subsistem manajemen dan informasi kesehatan adalah
terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti dan
4
operasional, terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna,
berdaya guna, dan akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi
kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Menurut SKN 2012 Tujuan subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan
adalah terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti dan
operasional, terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna,
berdaya guna, dan akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi
kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Jadi tujuan Subsistem Manajemen , Informasi,dan Regulasi Kesehatan adalah
terselenggara dan terwujudnya fungsi-fungsi administrasi dan kebijakan kesehatan yang
sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti, operasional, berdaya guna dan berhasil guna, dan
akuntabel serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk
menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.
2. 3. Prinsip Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
Prinsip-prinsip Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan yang sesuai
dengan SKN 2012, sebagai berikut:
1. Inovasi atau Kreativitas
Penyelenggaraan manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan harus mampu
menciptakan daya tahan dan kesinambungan kinerja sistem melalui inovasi/kreatifitas
dalam menghadapi perubahan dan tantangan pembangunan kesehatan dengan lebih
baik.
2. Kepemimpinan yang visioner bidang kesehatan
Kepemimpinan yang visioner bidang kesehatan adalah kepemimpinan yang
mempunyai visi, keteladanan, dan bertekad dalam pembangunan kesehatan.
3. Sinergisme yang Dinamis
Pendekatan manajemen kesehatan merupakan kombinasi dari pendekatan
sistem, kontingensi, dan sinergi yang dinamis. Dalam manajemen ini penting adanya
5
interaksi, transparansi, interelasi, dan interdependensi yang dinamis di antara para
pelaku pembangunan kesehatan. Dalam manajemen kesehatan ini prinsip efisiensi,
efektifitas, dan transparansi sangat penting.
4. Kesesuaian dengan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan menjadi pendukung utama
dalam pelaksanaan desentralisasi dengan mempertimbangkan komitmen global dalam
pembangunan kesehatan.
Jadi, Prinsip Subsistem Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan di sistem
kesehatan nasional 2009 dan 2012 sama. Sedangkan prinsip di sistem kesehatan nasional
2004 sama dengan unsur di SKN 2004.
2. 2.1. Unsur-unsur Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan
Unsur-unsur subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan terdiri dari:
1. Kebijakan Kesehatan
Kebijakan kesehatan merupakan pedoman yang menjadi acuan bagi semua
pelaku pembangunan kesehatan, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan memperhatikan
kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.
2. Administrasi kesehatan
Administrasi kesehatan merupakan kegiatan perencanaan, pengaturan, dan
pembinaan serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan
kesehatan.
3. Hukum kesehatan
Hukum Kesehatan merupakan keseluruhan peraturan perundangundangan di
bidang kesehatan dan segala upaya penyebarluasan, penerapan, dan penegakan aturan
tersebut dalam rangka memberikan perlindungan hukum, terutama kepada individu
dan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.
4. Informasi kesehatan
Informasi kesehatan merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data
sebagai masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan.
5. Sumber daya manajemen kesehatan
6
Sumber daya manajemen kesehatan meliputi sumber daya manusia, dana,
sarana, prasarana, standar, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan
berdaya guna dalam upaya mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan.
Jadi, Pada SKN 2009 dan SKN 2012 terjadi perubahan pada unsur-unsur subsistem
manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Di Sistem Kesehatan Nasional 2009 ilmu
pengetahuan dan teknologi diganti dengan kebijakan kesehatan dan ditambah satu unsur lagi
yaitu sumber daya manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Sedangkan di Sistem
Kesehatan Nasional 2012 hampir sama dengan sistem kesehatan nasional 2009 hanya
berbeda di unsur yang kelima yaitu hanya sumber daya manajemen kesehatan.
2. 2.2. Penyelenggaraan Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi
Kesehatan
Dalam rangka mencapai tujuan nasional, pembangunan kesehatan menjadi salah satu
dari arus utama pembangunan nasional. Untuk itu, subsistem manajemen, informasi dan
regulasi kesehatan diselenggarakan dengan dengan mensinergikan unsur kebijakan,
administrasi, hukum, dan informasi kesehatan.
1. Kebijakan Kesehatan
Penyelenggaraan proses kebijakan kesehatan dilakukan secara optimal dengan
mengacu kepada kebijakan pembangunan kesehatan nasional, penetapan skala
prioritas berbasis bukti dari berbagai sumber yang tersedia melalui proses pengkajian
dan perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan berbagai stakeholders
terkait yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta didukung dengan sumber
daya manusia yang kompeten untuk dilaksanakan secara bersama oleh seluruh pelaku
pembangunan kesehatan secara sinergi dan dinamis.
Salah satu kegiatan pengelolaan kesehatan adalah pengaturan penyelenggaraan
upaya kesehatan dan sumber dayanya. Dalam kaitan ini pengelolaan kesehatan perlu
dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan pengaturan:
Pemerintah menetapkan kebijakan kesehatan
Pemerintah daerah provinsi membimbing dan mengendalikan kebijakan
kesehatan
Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan bimbingandan
pengendalian operasionalisasi urusan kesehatan.
7
2. Administrasi Kesehatan
Penyelenggaraan administrasi kesehatan meliputi perencanaan, pengaturan
dan pembinaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban didasarkan atas urusan
wajib bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna,
terpadu berlandaskan pada arah kebijakan pembangunan nasional dengan
memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan, berorientasi pada
kepentingan masyarakat, responsif gender, memanfaatkan teknologi informasi,
didukung sumber daya manusia yang kompeten, dan pembiayaan yang mencukupi,
dilaksanakan secara sinergi yang dinamis antara sektor kesehatan dengan sektor lain,
pusat dan daerah dengan mempertimbangkan desentralisasi dan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan dengan menjunjung tinggi
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance).
3. Hukum Kesehatan
Penyelenggaraan hukum kesehatan meliputi penyusunan peraturan perundang-
undangan, dokumentasi dan informasi hukum, sinkronisasi, dan harmonisasi di
tingkat pusat dan daerah, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, fasilitasi
penegakan hukum termasuk upaya penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil
bidang kesehatan, peningkatan kesadaran hukum bagi aparatur kesehatan dan
masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan, dilaksanakan dengan
mempertimbangkan perlindungan bagi masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan,
keadilan, kesetaraan, serta sesuai dengan kebutuhan. Peraturan, sosialisasi, penerapan,
dan penegakan hukum perlu dilengkapi dan ditata dengan memperhatikan
perkembangan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal, termasuk regulasi
kesehatan internasional.
4. Informasi Kesehatan
` Tujuan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan adalah untuk
menyediakan data dan informasi terkini, akurat, valid, cepat, transparan serta berhasil
guna dan berdaya guna. Data dan informasi ini digunakan sebagai bahan pengambilan
keputusan kesehatan dengan mempertimbangkan faktor desentralisasi, kecukupan
data termasuk data terpilih yang responsif gender, dan aspek kerahasiaan yang berlaku
di bidang kesehatan. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, antara lain
meliputi:
8
Pengelolaan sistem informasi kesehatan, yang meliputi landasan hukum,
perencanaan kebijakan dan program, pengorganisasian, kerjasama dan
koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan
Pelaksanaan sistem informasi kesehatan, yang meliputi data dan informasi
serta indikator, sumber data dan pengelolaan atau pengumpulan, pengolahan,
penyajian dan analisa data serta informasi kesehatan
Sumber daya sistem informasi kesehatan, yang meliputi sumber daya manusia,
pembiayaan, ilmu dan teknologi serta sarana dan prasarana seperti sumber
daya data, sumber daya jaringan, perangkat lunak dan perangkat keras
Pengembangan dan peningkatan sistem informasi kesehatan, yang meliputi
pengembangan indikator, pengembangan metode dalam sistem informasi
kesehatan, penelitian dan pengembangan sistem informasi kesehatan
Peningkatan produk dan diseminasi informasi kesehatan.
Jadi, penyelenggaraan Subsistem Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan di
sistem kesehatan nasional 2009 dan 2012 relatif sama yaitu kebijakan kesehatan, administrasi
kesehatan, informasi kesehatan, dan hukum kesehatan. Sedangkan kan penyelenggaraan di
sistem kesehatan nasional 2004 tidak terdapat kebijakan kesehatan tetapi adanya IPTEK
kesehatan.
3. Subsistem Manajemen Kesehatan
3. 1. Pengertian Manajemen Kesehatan
Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu orang/lebih untuk
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain guna mencapai hasil (tujuan) yang tidak
dapat dicapai oleh hanya satu orang saja (Evancevich)
Manajemen menurut Mary Parker Follet berarti sebuah seni atau kemampuan
seseorang atau kelompok dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan pekerjaan melalui
orang lain atau pendelegasian tugas untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi.
Jadi, manajemen adalah sebuah seni atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk
mengatur, mengelola dan menkoordinasikan kegiatan-kegiatan guna untuk mencapai tujuan
atau hasil bersama.
9
Kesehatan menurut WHO adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis.
Kesehatan adalah keadaan sejahtera yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani
(mental), dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan.
Jadi, Kesehatan adalah keadaan sejahtera dan utuh terhadap jiwa, sosial, mental,
spritual serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, kelemahan yang
memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Dapat disimpulkan bahwa Manajemen Kesehatan adalah sebuah seni atau
kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengatur, mengelola dan menkoordinasikan
kegiatan-kegiatan guna untuk mencapai keadaan sejahtera terhadap jiwa, sosial, mental,
spritual serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, kelemahan yang
memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Dalam bidang kesehatan masyarakat manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau
suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non petugas kesehatan guna
meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Dengan kata lain
manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem
pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah
sistem pelayanan kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 2003).Ciri-ciri manajemen antara
lain :
a. Manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan
b. Manajemen sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan
pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan.
c. Tersedia sumber daya; manusia, material dan sumber lain.
d. Mendayagunakan atau menggerakkan sumber daya tersebut secara efisien dan
efektif.
e. Terdapat orang yang menggerakkan sumber daya tersebut (manajer).
f. Penerapan manajemen berdasarkan ilmu dan juga seni atau keahlian yang harus
dimiliki oleh manajer.
3. 2. Unsur Manajemen Kesehatan
Menurut Herlambang & Murwani pada tahun 2012 mengatakan bahwa subsistem
manajemen kesehatan terdiri dari empat unsur utama sebagai berikut :
10
1) Administrasi kesehatan, adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggara
pembangunan kesehatan.
a) Administrasi kesehatan diselenggarakan dengan berpedoman pada asas dan
kebijakan desentralisasi dan tugaas penbantuan dalam kesatuan NKRI.
Pelaksanaan program tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan (pengolaan,
pembinaan dan pembiayan) diserahkan oleh mandagri kepada gubernur, bupati
dan camat setempat.
b) Administrasi kesehatan diselengarakan dengan dukungan kejelasan hubungan
administrasi dengan berbagai sektor pembangunan lain serta antar unit
kesehatan diberbagai jenjang administrasi pemerintah
c) Administrasi kesehatan diselenggarakan melalui kesatuan koordinasi yang
jelas dengan berbagai sektor pembangunan lain serta antara unit kesehatan
dalam satu jenjang administrasi pemerintah.
d) Administarasi kesehatan diselenggarakan dengan mengupayakan kelarasan
pembagian kewenangan tugas dan tanggung jawab antar unit kesehatan dalam
satu jenjang dan berbagai jenjang administrasi.
2) Informasi kesehatan, adalah hasil pengumpulan dan pengolahan data yang
merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan.
a. Informasi kesehatan mencangkup seluruh data yang terkait dengan kesehatan,
baik yang berasal dari sektor kesehatan ataupun dari berbagai sektor
pembangunan lainnya.
b. Informasi kesehatan mendukung pengambilan keputusan diberbagai jenjang
adminoistarasi kesehatan.
c. Informasi kesehatan disediakan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk
pengambilan keputusan.
d. Informasi yang disediakan harus akurat.
e. Pengelolaan informasi kesehatan harus dapat mendukung pengumpulan data
melalui cara-cara non rutin (survei) dan cara-cara rutin (pencatatan pelaporan)
3) Ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah hasil penelitian dan pengembangan yang
merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan.
a. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
adalah untuk kepentingan masyarakat yang sebesar-besarnya.
11
b. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
tidak boleh bertentangan dengan etika, moral dan nilai agama.
4) Hukum kesehatan, adalah peraturan perundang-undangan kesehatan yang dipakai
sebagai acuan bagi penyelenggara pembangunan kesehatan.
a. Pengembangan hukum kesehatan diarahkan untuk terwujudnya sistem hukum
kesehatan yang mencangkup pengembangan subtansi hukum, pengembangan
kultur dan budaya hukum, serta pengembangan aparatur hukum kesehatan.
b. Tujuan pembangunan hokum kesehatan adalah untuk menjamin terwujudnya
kepastian hokum, keadilan hukum dan manfaat hukum.
c. Pengembangan dan penerapan hukum harus menjunjung tinggi etika ,moral
dan nilai agama.
3. 3. Tujuan Manajemen Kesehatan
Sesuai dengan tujuan sistem kesahatan, yakni peningkatan derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya, maka manajemen kesehatan tidak dapat disamakan dengan manajemen
niaga yang lebih berorientasi pada upaya mencari keuntungan berupa uang untuk pemilik
perusahaan atau profit oriented melainkan manajemen kesehatan berorientasi untuk
memberikan manfaat pelayanan kesehatan secara optimal pada masyarakat atau benefit
oriented. Oleh karena itu organisasi kesehatan lebih mementingkan kepada pencapaian
kesejahteraan umum (Herlambang & Murwani, 2012).
Selain itu, tujuan subsistem manajemen kesehatan adalah terselenggaranya fungsi-
fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna, didukung oleh sistem
informasi, IPTEK dan hukum kesehatan, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan
kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Ruang lingkup manajemen kesehatan seperti halnya manajemen di perusahaan,
namun dalam bidang kesehatan juga dikenal berbagai jenis manajemen sesuai dengan ruang
lingkup kegiatan dan sumber daya yang dikelolanya. Menurut Herlambang & Murwani ruang
lingkup manajemen kesehatan secara garis besar sebagai berikut:
1. Manajemen sumber daya manusia (personalia)
2. Manajemen keuangan (mengurusi cashflow keuangan)
3. Manajemen logistik (mengurusi logistik-obat dan peralatan)
12
4. Manajemen pelayanan kesehatan dan sistem informasi manajemen (melayani
pelayanan kesehatan masyarakat)
Untuk masing-masing bidang tersebut dikembangkan manajemen yang lebih spesifik
sesuai dengan ruang lingkup dan tugas pokok institusi kesehatan. Penerapan manajemen pada
unit pelaksana teknis seperti puskesmas dan RS merupakan upaya untuk memanfaatkan dan
mengatur sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing unit pelayanan kesehatan tersebut,
dan diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi (unit kerja dan sebagainya) secara efektif,
efisien, produktif, dan bermutu (Muninjaya, 2012).
Manajemen kesehatan harus dikembangkan di tiap-tiap organisasi kesehatan di
Indonesia, seperti Kantor Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan di daerah, Rumah Sakit,
dan Puskesmas, dan jajarannya. Untuk memahami penerapan manajemen kesehatan di
Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas perlu dilakukan kajian proses penyusunan
rencana tahunan Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah. Khusus untuk
tingkat Puskesmas, penerapan manajemen dapat dipelajari melalui perencanaan yang disusun
setiap lima tahunan (Herlambang & Muwarni, 2012).
3. 3.1. Fungsi Manajemen Kesehatan
Fungsi manajemen adalah suatu proses mengendalikan unit-unit dalam organisasi untuk
mencapai tujuan di bentuknya organisasi tersebut. Beberapa ahli berpendapat tentang fungsi
manajemen antara lain :
a. Menurut Taylor fungsi manajemen terdiri dari
1. Planing
2. Organizing
3. Actuating , dan
4. Controlling
B.Menurut Koontz & O’Donnell fungsi manajemen terdiri dari:
1. Planing
2. Organizing
3. Stafing
4. Directing
5. Leading , dan
13
Tabel.1
No Fungsi Manajemen Penerapan di Puskesmas
1. Planning Mikro planning, perencanaan tingkat puskesmas
2. Organizing Struktur organisasi, pembagian tugas, pembagian wilayah kerja,
pengembangan program puskesmas
3. Actuating Lokakarya mini puskesmas, kepemimpinan, motivasi kerja,
koordinasi, komunikasi melalui rapat rutin bulanan untuk
membahas aktivitas harian dan kegiatan program
4. Controlling PIAS, LAM, PWS KIA, supervise, monitoring, evaluasi, audit
internal keuangan di puskesmas
Tabel 2.1 Penerapan Fungsi Manajemen di Puskesmas (Muninjaya, 2004)
3. 3.2. Subsistem Manajemen Puskesmas
Dalam upaya menunjang pengembangan program pokok puskesmas, puskesmas
memiliki enam subsistem manajemen, yaitu (Muninjaya, 2004) :
1. Subsistem pelayanan kesehatan
Berupa promosi, pencegahan, pengobatan, rehabilitasi medis dan social.
2. Subsistem manajemen keuangan
Jenis anggaran yang digunakan terdiri dari dana rutin (gaji pegawai) dan dana
operasional/proyek untuk masing-masing program.
Sumber anggaran, sejak otonomi daerah yang ditetapkan berdasarkan UU No.
22 dan 25 tahun 1999 sumber dana puskesmas sebagian besar dari APBD
kabupaten/kota yang disalurkan melalui dinas kesehatan kabupaten/kota.
Hanya sebagian kecil yang berasal dari APBN. Puskesmas juga mendapat
dana dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Pimpinan puskesmas menunjuk bendahara puskesmas, ada yang menjadi
bendahara proyek (mencatat dan melaporkan dana operasional kegiatan
proyek) dan bendahara rutin (mengurusi gaji pegawai dan pemasukan
keuangan rutin puskesmas).
3. Subsistem manajemen logistic
14
Setiap program membutuhkan dukungan logistik yang jumlah dan jenisnya
berbeda-beda. Kebutuhan ini disusun dalam Lokakarya Mini Puskesmas (LKMP).
Agar praktis biasanya kebutuhan logistik puskesmas disediakan oleh dinas
kesehatan kabupaten/kota dan BKKBN (khusus untuk program KB) dengan dana
yang sudah dialokasikan setiap tahun. Pimpinan puskesmas mempunyai
wewenang dan wajib memeriksa administrasi barang dan obat secara rutin.
4. Subsistem manajemen personalia
Untuk meningkatkan motivasi kerja staf, sistem intensif perlu diterapkan sesuai
dengan ketentuan yang disepakati bersama. Selain itu pemberian penghargaan
oleh pimpinan kepada staf yang berprestasi akan membantu meningkatkan
motivasi mereka. untuk manajeman personalia di puskesmas, dokter selaku
manajer puskesmas tidak diberikan wewenang untuk mengangkat staf kecuali
puskesmas menyisihkan dana sendiri untuk membayar honor staf. Akan tetapi
dokter berhak mengusulkan kebutuhan staf (jumlah dan jenis) ke Dinkes
kabupaten/kota.
5. Subsistem pencatatan dan pelaporan
Laporan yang dibuat oleh puskesmas antara lain: laporan harian (melaporkan
adanya kejadian luar biasa (KLB) penyakit tertentu, laporan mingguan
(melaporkan kegiatan penanggulangan penyakit diare), laporan bulanan (ada 4
jenis, LB1 berisi data kesakitan, LB2 berisi data kematian, LB3 berisi data
program gizi. KIA, KB, dan P2M, LB4 untuk obat-obatan)
6. Subsistem pengembangan peran serta masyarakat (melalui PKMD)
4. Regulasi Pelayanan Kesehatan
4. 1. Pengertian Regulasi
Regulasi adalah adalah suatu peraturan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan
dilaksanakan oleh masyarakat sebagai cara untuk mengendalikan dan mengatur kehidupan
masyarakat. Peraturan tersebut bisa peraturan yang mengikat suatu kelompok, lembaga atau
organisasi dalam mencapai tujuan kehidupan bersama. Sedangkan Menurut KBBI
regulasiadalah cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau
pembatasan tertentu. Ahli lain, yaitu MoosadanRamiahmendefinisikanregulasisebagaiberikut:
“Regulation in general is a form of government intervention in economic activity and
15
interference with the working of the free market system” artaudapatdiartikansebagai
“Pengertianregulasisecaraumumadalahbentukdariintervensipemerintah di
kegiatanekonomidancamputtangandengankerjasistempasarbebas”
Menurut Brennan dan Berwick (1996) regulasi diperlukan untuk:
1. Mencegah biaya yang sangat tinggi
2. Mencegah keterbatasan informasi yang dimiliki oleh konsumen
3. Mencegah moral hazard
4. Mencegah kelangkaan
5. Mencegah monopoli
6. Mengutamakan kesejahteraan/keselamatan publik.
4. 2. Peran Pemerintah Dalam Regulasi Kesehatan.
Pemerintah berdasarkan Konstitusi UUD 1945 berhak untuk mengatur dan mengurusi
masyarakat dalam hal kepentingan umum. Termasuk Fungsi Pelayanan Kesehatan yang
merupakan tugas birokrasi sebagai alat pemerintahan. Masyarakat tentunya berhak untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal tanpa memandang status sosial. Pemerintah
mempunyai kewajiban dalam mengendalikan dan menyempurnakan layanan kesehatan yang
ditujukan kepada masyarakat dalam bentuk regulasi. Peran pemerintah dalam regulasi
dibedakan menjadi tiga, yaitu :
1. Peran sebagai pengarah. pemerintah menetapkan, melaksanakan, dan
memantau sistem pelayanan kesehatan, menjamin keseimbangan berbagai
pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, dan menyusun rencana
strategis untuk keseluruhan sistem kesehatan.
2. Sebagai regulator, pemerintah melakukan pengawasan untuk menjamin agar
organisasi pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang bermutu.
3. Sebagai pelaksana. Yaitu dapat melalui sarana pelayanan kesehatan, dimana
pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu.
(WHO, 2000, dalam Utarini, 2002).
16
4. 3. Regulasi Mutu Pelayanan Kesehatan
Mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam
menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien mengenai jasa pelayanan kesehatan yang
sesuai dengan standar profesi dan standar operasional. Sedangkan menurut Azwar 1996
mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap
pemakai jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasaan rata-rata serata
penyelenggaraannya sesuai dengan standart dan kode etik profesi.
Regulasi dalam mutu kesehatan haruslah berdampak pada peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi –tingginya. Sebagaimana telah diatur dalam Undang –
Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah wajib menetapkan standar mut
pelayanan kesehatan dan penetapan tersbut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini
dilakukan guna menyamaratakan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan program
kesehatan agar mutu pelayanan kesehatan di Indonesia agar tidak terjadi perbedaan di tiap –
tiap daerah Indonesia. Salah satu contoh standar pelayanan mutu di bidang kesehatan adalah
Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang
Tabel 2.
“Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan”
No
.
Jenis Layanan
dasar
Mutu Layanan
DasarPenerima Layanan Dasar PERNYATAAN STANDAR
1
Pelayanan
kesehatan ibu
hamil
Sesuai standar
pelayanan
antenatal.
Ibu hamil.
Setiap ibu hamil mendapatkan
pelayanan antenatal sesuai
standar.
2
Pelayanan
kesehatan ibu
bersalin
Sesuai standar
pelayanan
persalinan.
Ibu bersalin.
Setiap ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar.
3
Pelayanan
kesehatan
bayi baru
lahir
Sesuai standar
pelayanan
kesehatan bayi
baru lahir.
Bayi baru lahir.
Setiap bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
4 Pelayanan Sesuai standar Balita. Setiap balita mendapatkan
17
kesehatan
balita
pelayanan
kesehatan balita.
pelayanan kesehatan sesuai
standar.
5
Pelayanan
kesehatan
pada usia
pendidikan
dasar
Sesuai standar
skrining
kesehatan usia
pendidikan
dasar.
Anak pada usia
pendidikan dasar.
Setiap anak pada usia
pendidikan dasar mendapatkan
skrining kesehatan sesuai
standar.
6
Pelayanan
kesehatan
pada usia
produktif
Sesuai standar
skrining
kesehatan usia
produktif.
Warga Negara Indonesia
usia 15 s.d. 59 tahun.
Setiap warga negara Indonesia
usia 15 s.d. 59 tahun
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar.
7
Pelayanan
kesehatan
pada usia
lanjut
Sesuai standar
skrining
kesehatan usia
lanjut.
Warga Negara Indonesia
usia 60 tahun ke atas.
Setiap warga negara Indonesia
usia 60 tahun ke atas
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar.
8
Pelayanan
kesehatan
penderita
hipertensi
Sesuai standar
pelayanan
kesehatan
penderita
hipertensi.
Penderita hipertensi.
Setiap penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
9
Pelayanan
kesehatan
penderita
Diabetes
Melitus
Sesuai standar
pelayanan
kesehatan
penderita
Diabetes
Melitus.
Penderita Diabetes
Melitus.
Setiap penderita Diabetes
Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar.
10
Pelayanan
Kesehatan
orang dengan
gangguan
jiwa berat
Sesuai standar
pelayanan
kesehatan jiwa.
Orang dengan gangguan
jiwa (ODGJ) berat.
Setiap orang dengan gangguan
jiwa (ODGJ) berat
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
11 Pelayanan
kesehatan
Sesuai standar
pelayanan
Orang dengan TB. Setiap orang dengan TB
mendapatkan pelayanan TB
18
orang dengan
TB kesehatan TB. sesuai standar.
12
Pelayanan
kesehatan
orang dengan
risiko
terinfeksi
HIV
Sesuai standar
mendapatkan
pemeriksaan
HIV.
Orang berisiko terinfeksi
HIV (ibu hamil, pasien
TB, pasien IMS,
waria/transgend er,
pengguna napza, dan
warga binaan lembaga
pemasyarakatan) .
Setiap orang berisiko terinfeksi
HIV (ibu hamil, pasien TB,
pasien IMS, waria/transgender,
pengguna napza, dan warga
binaan lembaga
pemasyarakatan) mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai
standar.
Regulasi atas mutu pelayanan kesehatan dan implikasinya haruslah ditujukan pada
upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang merupakan indikator outcome
pembangunan kesehatan. Regulasi yang ada, tentu saja sangat terkait dengan sistem
kesehatan nasional yang menempatkan berbagai subsistem kesehatan dalam satu keterpaduan
yang utuh. Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan
kepada masayarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat hidup sehat. Regulasi
Mutu Pelayanan Kesehatan yaitu:
1. UU No. 32 Tahun 1992 Pasal 10 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa
“Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat,
diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan,
peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),
penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rchabilitatif) yang
dilaksanakan secara menycluruh, terpadu, dan berkesinambungan.”
2. PERMENKES No. 75 Tahun 2014 Pasal 1 mengenai Puskesmas menyatakan
bahwa “Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah dan/masyarakat.”
3. PERMENKES No. 75 Tahun 2014 Pasal 17 menyatakan bahwa “Tenaga
Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar
pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak
19
pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan
memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.”
4. UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa
“Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada
nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak
dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta
mempunyai fungsi sosial.”
5. UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 4 Tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa
“Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna.”
4.1. 1. Regulasi Jaminan Kesehatan
Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas
sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu,
dan terjangkau.
JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program Pemerintah yang
memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia
untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Jaminan Kesehtan adalah suatu jaminan
berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
orang yang telah memnbayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Permenkes
Republik Indonesia No. 71 thun 2013).
Jaminan Kesehatan diselenggarakan oleh badan hukum tersendiri yang telah
ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Kesehatan atau biasa
disebut sebagai BPJS Kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional bersifat wajib bagi seluruh
warga negara Indonesia termasuk bagi warga asing yang telah lebih dari 6 bulan tinggal di
Indonesia. Regulasi Jaminan Kesehatan Nasional yaitu:
1. UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
20
2. UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara, sedangkan ayat (3) bahwa negara bertanggungjawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.
3. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang
berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga
dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan
negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi
penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
4. UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal
19 UU menyebutkan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan
menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
5. UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal
17 ayat (4) menyebutkan bahwa iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin
dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah.
Jaminan Kesehatan Nasional memiliki manfaat bagi para penggunanya antara lain:
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non
spesialistik mencakup:
1) Administrasi pelayanan
2) Pelayanan promotif dan preventif
3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
4) Tindakan medis non spesifik, baik operatif maupun non operatif
5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
6) Transfuse darah sesuia kebutuhan medis
7) Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama
8) Rawat inap tingkat pertama sesuia indikasi
b. Pelayanan kesehattan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan
mencakup:
1) Rawat jalan, meliputi:
a) Administrasi pelayanan
b) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik oleh dokter
spesialis dan sub spesialis
c) Tindakan medis spesialistik sesuai indikasi medis
d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
21
e) Pelayanan alat kesehatan implant
f) Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuia indikasi medis
g) Rehabilitasi medis
h) Pelayanan darah
i) Pelayanan kedokteran forensic
j) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan
2) Rawat inap yang meliputi:
a) Perawatan inap non intensif
b) Perawatan inap di ruang intensif
c) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri
4.1. 2. Sistem Perizinan Pelayanan Kesehatan Dinas kesehatan
Levey dan Loomba (1973) mendefinisikan pelayanan kesehatan sebagai upaya yang
diselenggarakan sendiri/secara bersama – sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan
kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau msyarakat.
Perizinan pelayanan kesehatan adalah kewenangan Pemerintah Daerah dalam
pemberian izin dan sertifikasi dibidang kesehatan serta pelayanan yang dilakukan secara
terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Surat izin sarana pelayanan kesehatan diberikan
kepada seseorang atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan pada sarana
kesehatan setelah memenuhi persyaratan tertentu. Tujuannya yaitu memberikan perlindungan
hukum kepada masyarakat mengenai pemberi layanan dan penerima layanan kesehatan serta
sebagai pengendali maupun pengawasan layanan kesehatan agar memenuhi standart mutu
layanan dan persyaratan dibidang kesehatan.
Gambar.1
1. Perizinan Tenaga Kesehatan
22
Gambar 2.
2. Perizinan Sarana Kesehatan
23
24
25
Prosedur 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas.
2. Petugas meneliti kelengkapan persyaratan permohonan dan mengembalikan apabila persyaratan belum lengkap.
3. Apabila persyaratan telah lengkap, petugas mencatat dalam buku register dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon.
4. Petugas memberitahukan jadwal kunjungan penilaian lapangan.
5. Petugas meneliti kembali keabsahan dokumen permohonan.
6. Kunjungan penilaian lapangan.
7. Apabila hasil kunjungan masih perlu ada perbaikan, maka pemohon harus melaksanakan saran dari tim perizinan.
8. Petugas mencetak surat ijin setelah sarana kesehatan memenuhi persyaratan.
9. Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
10. Pencatatan dan pemberian nomor serta tanggal surat izin.
11. Meyerahkan surat izin kepada pemohon.
Tabel 3.
TINGKATAN
No JenisKelamin Tingkat I Tingkat II Tingkat III1 Laki-Laki 13 13 192 Perempuan 57 56 71
Jumlah Total 70 69 90
Gabar3.
TINGKATAN
Tingkat I Tingkat II Tingkat III0
102030405060708090
100
1 Laki-Laki2 Perempuan2 Jumlah Total
Tabel 4.
JENIS PENYAKIT
Jenis Indonesia Singapure DubaiAbana 16 12 11
Acai Berry 45 20 5Accupril 80 38 9
26
Gambar4.
JENIS PENYAKIT DAN NEGARA
Indonesia Singapure Dubai0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
AccuprilAcai BerryAbana
27
28
BAB III
PENUTUP
5. 1. Kesimpulan
Subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan adalah pengelolalaan yang
menghimpun berbagai bentuk dan cara penyelenggaraan kebijakan kesehatan, administrasi
kesehatan, Informasi kesehatan, dan hukum kesehatan di berbagai tatanan yang mendukung
subsistem lainnya dari SKN guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.
Tujuan Subsistem Manajemen, Informasi,dan Regulasi Kesehatan adalah
terselenggara dan terwujudnya fungsi-fungsi administrasi dan kebijakan kesehatan yang
sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti, operasional, berdaya guna dan berhasil guna, dan
akuntabel serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk
menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.
Prinsip-prinsip Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan terdiri
Inovasi atau Kreativitas, Kepemimpinan yang visioner bidang kesehatan, Sinergisme yang
Dinamis dan Kesesuaian dengan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Unsur-unsur subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan terdiri dari
Kebijakan Kesehatan, Administrasi kesehatan, Hukum kesehatan, Informasi kesehatan, dan
Sumber daya manajemen kesehatan. Dalam rangka mencapai tujuan nasionalsubsistem
manajemen, informasi dan regulasi kesehatan diselenggarakan dengan dengan mensinergikan
unsur-unsurnya.
Manajemen Kesehatan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengatur,
mengelola dan menkoordinasikan kegiatan-kegiatanuntuk mencapai keadaan sejahtera
terhadap jiwa, sosial, mental, spritual serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat,
kelemahan yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
29
Manajemen kesehatan memiliki empat unsur utama, yaituAdministrasi kesehatan,
Informasi kesehatan, Ilmu pengetahuan dan teknologi, Hukum kesehatan. Tujuan dari
manajemen kesehatan yaitu meningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Fungsi
manajemen terdiri dari planning, organizing, actuating, controlling. Dalam sistem
manajemen kesehatan di Indonesia dibagi atas manajemen pelayanan di rumah sakit dan
manajemen pelayanan di puskesmas.
Sistem Informasi Kesehatan adalah Sebuahsistem gabungan kegiatan
mengumpulkan data, memproses, melaporkan,
danmenggunakaninformasipentinguntukmeningkatkanpelayanankesehatan yang
efektifdanefisienmelaluimanajemen yang lebihbaik di
semautingkatanpelayanankesehatan. Salah satu tujuan SIK adalah agar dapat
mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non rutin
menjadi sebuah informasi.Terdapat enam komponen sistem informasi kesehatan yang saling
berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang lebih baik. Dalam perkembangannya SIK
memiliki dasar hukum salah satunya yaitu UUD 1945 Pasal 28. Sistem manajemen informasi
terbagi menjadi 2, yaitu Sistem Informasi Manajemen PuskesmasSistem Informasi
Manajemen Dinas Kesehatan.
Regulasi adalah cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu
aturan atau pembatasan tertentu. Peran pemerintah dalam regulasi dibedakan menjadi tiga,
yaitu peran sebagai pengarah, regulator dan pelaksana. Regulasi dalam mutu kesehatan
haruslah berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi –tingginya
contohnya standar pelayanan mutu di bidang kesehatan adalah Permenkes No. 43 Tahun
2016. Perizinan pelayanan kesehatan adalah kewenangan Pemerintah Daerah dalam
pemberian izin dan sertifikasi dibidang kesehatan seperti, perizinan tenaga kesehatan dan
perizinan sarana kesehatan.
30
31
