Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : BIODATA PENDUDUK
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan I. PENERBITAN BIODATA :a. Penduduk WNI di wilayah NKRIb. WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena
pindahc. Penduduk OA yang memiliki izin tinggal terbatas dan
penduduk OA yang memiliki izin tinggal tetap; dand. WNI di luar wilayah NKRI
II. PENERBITAN NIK Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya
disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
NIK diterbitkan setelah dilakukan pengisian Biodata dengan menggunakan Formulir F-1.01 melalui sistem Aplikasi SIAK.
NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
NIK diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sbg dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili ybst.
Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pencatatan Biodata Penduduka. Bagi penduduk WNI :
Surat Pengantar dari RT/RW (atau dengan nama lain)
Dokumen yang dimiliki yaitu : Kutipan Akta Kelahiran; Ijazah/STTB (jika ada) KK; KTP; Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah; atau
Kutipan Akta Perceraian (jika ada) Surat Keterangan Kepala Suku/Adat setempat,
khususnya bagi komunitas terpencil/suku terasingb. Persyaratan bagi penduduk WNI yang baru pindah
dari Luar Negeri Paspor; atau Dokumen pengganti paspor
2. Tata Cara Pencatatan Biodata Penduduka. Bagi penduduk WNI :
Proses di Desa/ Kelurahan
Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata Penduduk WNI per keluarga;
Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian
Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
Kepala Kampung menandatangani formulir biodata penduduk;
Petugas pada kantor kampung menyampaikan formulir biodata penduduk ke distrik.
Proses di Kecamatan Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk; Petugas mencatat dalam Buku Harian; Ka Distrik menandatangani formulir biodata
penduduk; Petugas menyampaikan formulir biodata
penduduk kepada Instansi Pelaksana Proses di Dinas Dukcapil
Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan;
Kadis Dukcapil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK;
b. Persyaratan bagi penduduk WNI yang baru pindah dari Luar Negeri Proses di Dinas Dukcapil
Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk WNI Yang Datang Dari Luar Negeri;
Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c. Petugas menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan;
d. Kadis Dukcapil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.
3. Pencatatan Perubahan Biodata Penduduka. Persyaratan pencatatan perubahan biodata penduduk
bagi penduduk WNI, : Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan; Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
b. Tata Cara Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk mengisi dan menandatangani Surat
Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian; Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi
data penduduk (di Dinas direkam dlm database kependudukan);
Menandatangani formulir perubahan biodata penduduk;
Petugas menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan formulir perubahan biodata penduduk;
Kadis Dukcapil menerbitkan dan menandatangani
biodata penduduk telah diubah.3. Jangka Waktu Pelayanan Waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas pemohon
lengkap/benar dan sistem
4. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya / gratis
5. Produk layanan Dokumen kependudukan berupa Biodata Penduduk
6. Penanganan Pengaduan Saran dan masukan
a. Sarana Pengaduan yang disediakan :1. Datang Langsung2. Melalui telpon / whatshap3. Melalui kotak saran4. Dibentuk tim/petugas khsuus penanganan,
pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan;
c. Petugas Pelayanan Pengaduan :1. Nama Petugas : Sukhairi, S.Ag2. Nomor HP/WA : 08535784123
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum Undang – Undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang – undang No. 24 tahun 2013 tantang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tantang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Penyelenggaraan Sistem Infromasi Administrasi Kependudukan kabupaten Musi Banyuasin
Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 tahun 2012 tentang Pelayanan gratis Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara
pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil2. Sarana dan Prasarana
atau Fasilitasa. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TVb. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan ACc. Sistem Informasi Administarasi Kependudukan dan
Aplikasi pendukungnya3. Kompetensi Pelayanan 1. Menguasai Komputer dengan aplikasi SIAK
2. Menguasai aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
3. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon4. Penyelesaian Internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Pendataan
Penduduk.
5. Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan Pelayanan a. Motto / Slogan : kepuasan anda adalah motivasi kamib. Budaya Kerja : Ramah, adil dan tidak diskriminatif,
mudah, jelas waktu penyelesaian layanan, jujur dan disipilin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanand. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya
(gratis)7. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanana. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi Kinerja Pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait pelaksanaan pelayanan
b. Survey kepuasan masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : KARTU KELUARGA (KK)
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Penerbitan KK baru bagi WNI1) Surat pengantar dari desa / kelurahan2) Mengisi form F-1.013) KK asli dari kedua belah pihak (orang tua)
suami dan istri4) Izin Tinggal Tetap bagi orang asing5) Fotokopi atau menunjukkan kutipan Akta
Nikah/Kutipan Akta Perkawinan 6) Surat keterangan pindah atau surat
keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah datang dalam wilayah Republik Indonesia, atau
7) Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah
b. Perubahan karena penambahan anggota keluarga dalam KK1) KK lama dan 2) Kutipan akta kelahiran
c. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalaman KK bagi warga Negara Indonesia1) KK lama2) Kk yang akan ditumpangi 3) Surat keterangan pindah datang bagi
penduduk yang pindah dalam wilayah Negara kesatuan republik indonesia
d. Surat keterangan kedatangan dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
a. Proses di Desa/ Kelurahan1) Penduduk mengisi dan menandatangani
formulir permohonan KK2) Petugas registrasi mencatat dalam buku
harian peristiwa penting3) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan
validasi data penduduk4) Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir
permohonan KK5) Kepala Desa/Lurah/petugas registrasi
meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di kecamatan
b. Proses di Kecamatan1) Petugas melakukan verifikasi dan validasi
data penduduk2) Camat menandatangani formulir permohonan
KK3) Petugas menyampaikan formulir
permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
c. Proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1) Petugas melakukan perekaman data ke
dalam database kependudukan 2) Kepala instansi pelaksana penerbitan dan
menandatangani KKe. Perubahan KK karena penambahan anggota
keluaga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK warga Negara Indonesia atau Orang Asing1) KK lama atau KK yang akan ditumpangi2) Paspor3) Izin tinggal tetap4) Surat keterangan catatan kepolisian bagi
orang asing tinggal tetapf. Perubahan KK karena pengurangan anggota
keluarga dalam KK bagi penduduk 1) KK lama 2) Surat keterangan kematian3) Surat keterangan pindah / surat keterangan
pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
g. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk1) Surat keterangan kehilangan dari Desa /
Lurah2) KK yang rusak 3) Fotokopi atau menunjukkan dokumen
kependudukan dari salah satu anggota keluarga, atau
4) Dokumen keimigrasian bagi orang asing3. Jangka waktu pelayanan Waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas
pemohon lengkap/benar dan sistem berjalan normal4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK)
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan :1) Datang langsung 2) Melalui telpon / whatshapp3) Melalui kotak saran4) Melalui surat5) Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan,
pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
1) Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2) Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan1. Nama petugas : Sutriyosi, SE2. Nomor HP/WA : 0813 7373 0506
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019
c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
d. Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 1750 tahun 2018
e. Keputusan bupati musi banyuasin nomor 62 tahun 2012
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Menguasai komputer dengan aplikasi SIAKb. Menguasai aturan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan
berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Penerbitan KTP-el baru bagi WNI
1) telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
2) Fotokopi:
- KK (Kartu Keluarga)
- Kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun (tujuh belas) tahun
- Kutipan Akta Kelahiran
- Fotokopi Ijazah
b. Penerbitan KTP-el baru bagi WNA
1) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah menikah
2) Fotokopi:
- KK (kartu keluarga)
- Kutipan akta nikah/akta nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
- Kutipan akta Kelahiran
- Paspor dan Izin Tinggal Tetap
3) Surat keterangan catatan kepolisian
c. Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau WNA yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- Fotokopi KK (kartu keluarga)
- KTP lama
- Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting atau data kependudukan perubahan KTP-el
2. Sistem, mekanisme dan a. Proses di Desa/ Kelurahan
prosedur 1) Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP-el warga Negara indonesia
2) Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa penting
3) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
4) Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KTP-el
5) Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP-el kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat
b. Proses Kecamatan
1) Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
2) Camat menandatangani formulir permohonan KTp-el
3) Petugas menyampaikan formulir permohonan KTp-el yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada kepada instansi pelaksanaan sebagai dasar penerbitan KTP-el
o Proses di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1) Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
1) Instansi pelaksana mengirim dan menerbitkan KTp-el
3. Jangka waktu pelayanan Waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas pemohon lengkap/benar dan sistem berjalan normal
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan Dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan :1) Datang langsung 2) Melalui telpon / whatshapp3) Melalui kotak saran4) Melalui surat5) Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan,
pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
1) Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2) Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan1. Nama petugas : Lisina Tri Dharmayanti,
S.Sos
2. Nomor HP/WA : 0813 7380 3494
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
b. PP nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2006
c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
d. Permendagri No 19 tahun 2010
e. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No 16 tahun 2010
f. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 64 tahun 2016
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
g. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
h. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Menguasai komputer dengan aplikasi SIAKb. Menguasai aturan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Kependuduka
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
b. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
c. Fotokopi KTP-el Orang Tua
d. Pas Foto 2x3 (2 lembar) ) lembar dengan warna latar belakang biru bagi yang memiliki tahun kelahiran genap dan warna latar belakang merah bagi yang memiliki tahun kelahiran ganjil, untuk anak yang berusia 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang 1 hari
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
a. Proses di Desa/Kelurahan
Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KIA warga Negara Indonesia
Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa penting
Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KIA
Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KIA kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat
b. Proses Kecamatan
Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
Camat menandatangani formulir permohonan KIA
Petugas menyampaikan formulir permohonan KIA yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada kepada instansi pelaksanaan sebagai dasar penerbitan KIA
c. Proses di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Petugas melakukan perekaman data ke
dalam database kependudukan Instansi pelaksana mengirim dan
menerbitkan KIA
3. Jangka waktu pelayanan Waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas pemohon lengkap/benar dan sistem berjalan normal
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan Dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas Anak (KIA)
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan :1) Datang langsung 2) Melalui telpon / whatshapp3) Melalui kotak saran4) Melalui surat5) Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan,
pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
1) Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2) Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan1. Nama petugas : Sutriyosi, SE2. Nomor HP/WA : 0813 7373 0506
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No.
Komponen Uraian
1. Dasar hukum a.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. b.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019d.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018e.Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 1750
tahun 2018f. Keputusan bupati musi banyuasin nomor 62
tahun 2012g.Permendagri No 2 Tahun 2016
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Menguasai komputer dengan aplikasi SIAKb. Menguasai aturan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi
Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : SURAT KETERANGAN PINDAH WNI (SKPWNI)
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Warga negara Indonesia (WNI)
1) Surat pengantar dari RT/RW/Kadus sesuai tempat tinggal yang bersangkutan atau surat pengantar dari camat
2) Berkas permohonan penerbitan SKPWNI yang sudah disetujui oleh Kadus, Kepala Desa dan Camat
3) KK dan KTp-el pemohon
4) Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan warna latar belakang biru bagi yang memiliki tahun kelahiran genap dan warna latar belakang merah bagi yang memiliki tahun kelahiran ganjil
b. Orang asing
1) Berkas permohonan penerbitan surat pidah
2) KK dan KTP-el atau SKTT pemohon
3) Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan warna latar belakang biru bagi yang memiliki tahun kelahiran genap dan warna latar belakang merah bagi yang memiliki tahun kelahiran ganjil
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
a. Pemohon mengajukan berkas permohonan
b. Petugas menerima berkas permohonan penerbitan SKPWNI, mencatat dan mengoreksi berkas permohonan untuk diproses lebih lanjut
c. Operator menerima berkas permohonan untuk diterbitkan SKPWNI melalui SIAK
d. Kepala dinas menyetujui dan menandatangani SKPWNI
e. Petugas membubuhkan stempel Dinas dan menyerahkan SKPWNI ke pemohon
3. Jangka waktu pelayanan Waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas
pemohon lengkap/benar dan sistem berjalan normal
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan Dokumen kependudukan berupa Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan :
1) Datang langsung
2) Melalui telpon / whatshapp
3) Melalui kotak saran
4) Melalui surat
5) Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
b. Prosedur / mekanisme pengaduan :
1) Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2) Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan
1) Nama petugas : Rudi, SE., M.Si
2) Nomor HP/WA : 0812 7185 3351
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No.
Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019
c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
d. Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 1750 tahun 2018
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Menguasai komputer dengan aplikasi SIAKb. Menguasai aturan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : SURAT KETERANGAN DATANG WNI (SKDWNI)
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Warga negara Indonesia (WNI)
1) Surat Permohonan penerbitan SKDWNI yang sudah disetujui oleh kadus, Kepala Desa dan Camat
2) Surat Keterangan Pindah dari Daerah Asal
3) Biodata penduduk dari daerah asal
4) KTp-el dari daerah asal
5) Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan warna latar belakang biru bagi yang memiliki tahun kelahiran genap dan warna latar belakang merah bagi yang memiliki tahun kelahiran ganjil
b. Orang asing
1) Berkas permohonan penerbitan SKDOA
2) Surat keterangan pindah dari daerah atau Negara asal
3) Isian biodata penduduk untuk orang asing dari dinas yang sudah diisi
4) Fotokopi paspor dan KITAP/KITAS
5) Surat jaminan dan sponsor
6) Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan warna latar belakang biru bagi yang memiliki tahun kelahiran genap dan warna latar belakang merah bagi yang memiliki tahun kelahiran ganjil
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
a. Pemohon mengajukan berkas permohonan
b. Petugas menerima berkas permohonan penerbitan SKDWNI, mencatat dan mengoreksi berkas permohonan untuk diproses lebih lanjut
c. Operator menerima berkas permohonan untuk diterbitkan SKDWNI melalui SIAK
d. Kepala dinas menyetujui dan menandatangani SKDWNI
e. Petugas membubuhkan stempel Dinas dan menyerahkan SKDWNI ke pemohon
3. Jangka waktu pelayanan Waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas pemohon lengkap/benar dan sistem berjalan normal
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan Dokumen kependudukan berupa Surat Keterangan Datang WNI (SKDWNI)
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan :
Melalui telpon / whatshapp
Melalui kotak saran
Melalui surat
Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
b. Prosedur / mekanisme pengaduan :
Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan
Nama petugas : Rudi, SE., M.Si
N0 HP/WA : 0812 7185 3351
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No.
Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019
c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
d. Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 1750 tahun 2018
e. Keputusan bupati musi banyuasin nomor 62 tahun 2012
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Menguasai komputer dengan aplikasi SIAKb. Menguasai aturan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : SURAT KETERANGAN PINDAH KELUAR NEGERI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI) Penduduk WNI yg pindah ke LN wajib lapor rencana
kepindahannya kpd Instansi Pelaksana. KK dan KTP El Pemohon Instansi Pelaksana mendaftar & menerbitkan SKPLN. Penduduk WNI yg telah pindah dan berstatus menetap di
LN wajib lapor kepada Perwakilan RI paling lambat 30 hr kerja sejak kedatangannya;
Orang Asing OA yg memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal
Tetap yang akan pindah ke LN, wajib lapor kpd Instansi Pelaksana paling lambat 14 hr kerja sblm rencana kepindahannya .
Orang Asing Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Menyerahkan : Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Dokumen Perjalanan
Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dan menarik SKTT OA, ataupun KK dan KTP-el OA
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Penduduk Wargan Negara Indonesia (WNI)- Pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) Mengajukan
Berkas Permohonan- Warga Negara Indonesia mengisi dan
Menandatangani FORM Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)
- Verifikasi dan validasi data penduduk- Operator menerima berkas permohonan untuk
diterbitkan SKPLN)- Kepala Dinas menyetujui dan Menandatangani SKPLN- KTP elektronik (KTP El) ditarik di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil- Kecamatan menerima data Kepindahan Penduduk
Warga Negara Indonesia (WNI) KE Luar Negeridari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP)
- Desa/kelurahan menerima data Kepindahan Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) KE Luar Negeridari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP).
b. Orang Asing- Pemohon Orang Asing Mengajukan Berkas
Permohonan- Orang Asing mengisi dan Menandatangani FORM
Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)
- Kepala Dinas menyetujui dan Menandatangani SKPLN- Rekam data Surat Keterangan Pindah Luar Negeri
(SKPLN)- Kecamatan menerima data Kepindahan Penduduk
Orang Asingke Luar Negeridari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP)
- Desa/kelurahan menerima data Kepindahan Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) KE Luar Negeridari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP)
Orang Asing Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Menyerahkan :
- Kartu Keluarga (KK)- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)- Dokumen Perjalanan
3. Jangka Waktu Pelayanan Waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas pemohon lengkap/benar dan sistem
4. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya / gratis
5. Produk layanan Dokumen kependudukan berupa Biodata Penduduk
6. Penanganan Pengaduan Saran dan masukan
a. Sarana Pengaduan yang disediakan :1. Datang Langsung2. Melalui telpon / whatshap3. Melalui kotak saran4. Dibentuk tim/petugas khsuus penanganan,
pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan;
c. Petugas Pelayanan Pengaduan :1. Nama Petugas : SAILINA, SE2. Nomor HP/WA : 085268574417
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
NO.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum Undang – Undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang – undang No. 24 tahun 2013 tantang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang No. 6 Th. 2011 tentang Keimigrasian Undang-Undang No 18 Th. 2017 Ttg Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia PP Nomor 31 Th. 2013 ttg Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6
Th. 2011 Tentang Keimigrasian PP Nomor 37 Th. 2007 ttg Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006
ttg. Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tantang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Penyelenggaraan Sistem Infromasi Administrasi Kependudukan kabupaten Musi Banyuasin
Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 tahun 2012 tentang Pelayanan gratis Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin
2. Sarana dan Prasarana atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TVb. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan ACc. Perangkat komputer dengan Aplikasi SIAK dengan jaringan yang
baik3. Kompetensi
Pelayanan1. Menguasai Komputer dengan aplikasi SIAK2. Menguasai aturan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Kependuduka
3. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon4. Penyelesaian
InternalPengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Pendataan Penduduk.
5. Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan Pelayanan a. Motto / Slogan : kepuasan anda adalah motivasi kamib. Budaya Kerja : Ramah, adil dan tidak diskriminatif, mudah, jelas
waktu penyelesaian layanan, jujur dan disipilinc. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanand. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (gratis)
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi Kinerja Pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait pelaksanaan pelayanan
b. Survey kepuasan masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : SURAT KETERANGAN DATANG DARI LUAR NEGERI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO.
KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan 1. Warga Negara Indonesia (WNI) Penduduk WNI yg pindah ke LN wajib lapor rencana
kepindahannya kpd Instansi Pelaksana. WNI yg datang dari luar negeri wajib lapor
kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal kedatangan
Instansi Pelaksana mendaftar & menerbitkan KK dan KTP-el;
2. Orang Asing OA yg memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dr LN
dan OA yg memiliki izin lainnya berubah status menjadi Izin Tinggal Terbatas, berencana brtmpttggl di wilayah NKRI wajib lapor kpd Instansi Pelaksana paling lambat 14 hr kerja sejak terbit Izin Tinggal Terbatas.
Instansi Pelaksana mendaftar & menerbitkan SKTT2. Sistem, Mekanisme
dan ProsedurA. Penduduk Wargan Negara Indonesia (WNI)
- Pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang atang dari Luar negeri Mengajukan Berkas Permohonan
- Verifikasi dan validasi data penduduk- Operator menerima berkas permohonan untuk
diterbitkan kartu Keluarga (KK) dan KTP El.- Kepala Dinas menyetujui dan Menandatangani Kartu
Keluarga (KK) - Kecamatan menerima data Kepindahan Penduduk
Warga Negara Indonesia (WNI) KE Luar Negeridari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP)
- Desa/kelurahan menerima data Kepindahan Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) KE Luar Negeridari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP).
- Warga Negara Indonesiayang telah dapat Kartu keluarga (KK), KTP-el melapor kepada Camat, DESA, KEL, RT/RW TEMPAT DOMISILI
B. Orang Asing- Pemohon Orang Asing Mengajukan Berkas Permohonan- Verifikasi dan validasi data penduduk- Operator menerima berkas permohonan untuk
diterbitkan kartu Keluarga (KK) dan KTP El.- Kepala Dinas menyetujui dan Menandatangani KK atau
SKTT - Kecamatan menerima data Kepindahan Penduduk
Orang Asingke Luar Negeridari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP)
- Desa/kelurahan menerima data Kepindahan Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) KE Luar Negeridari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP)
- Orang Asing yang telah dapat Kartu keluarga (KK), KTP-el/SKTTmelapor kepada Camat, DESA, KEL, RT/RW TEMPAT DOMISILI
3. Jangka Waktu Pelayanan
Waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas pemohon lengkap/benar dan sistem
4. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya / gratis
5. Produk layanan Dokumen kependudukan berupa Biodata Penduduk
6. Penanganan Pengaduan Saran dan masukan
a. Sarana Pengaduan yang disediakan :1. Datang Langsung2. Melalui telpon / whatshap3. Melalui kotak saran4. Dibentuk tim/petugas khsuus penanganan,
pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan;
c. Petugas Pelayanan Pengaduan :1. Nama Petugas : SAILINA, SE2. Nomor HP/WA : 085268574417
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
NO.
KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum Undang – Undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang – undang No. 24 tahun 2013 tantang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang No. 6 Th. 2011 tentang Keimigrasian Undang-Undang No 18 Th. 2017 Ttg Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia PP Nomor 31 Th. 2013 ttg Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6
Th. 2011 Tentang Keimigrasian PP Nomor 37 Th. 2007 ttg Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006
ttg. Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tantang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data
Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Penyelenggaraan Sistem Infromasi Administrasi Kependudukan kabupaten Musi Banyuasin
Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 tahun 2012 tentang Pelayanan gratis Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin
2. Sarana dan Prasarana atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TVb. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan ACc. Perangkat komputer dengan Aplikasi SIAK dengan jaringan
yang baik3. Kompetensi
Pelayanan1. Menguasai Komputer dengan aplikasi SIAK2. Menguasai aturan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
3. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon4. Penyelesaian Internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Pendataan
Penduduk.
5. Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan Pelayanan a. Motto / Slogan : kepuasan anda adalah motivasi kamib. Budaya Kerja : Ramah, adil dan tidak diskriminatif, mudah,
jelas waktu penyelesaian layanan, jujur dan disipilinc. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanand. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya
(gratis)7. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan Pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi Kinerja Pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait pelaksanaan pelayanan
b. Survey kepuasan masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan Orang Asing OA yg memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dr LN
dan OA yg memiliki izin lainnya berubah status menjadi Izin Tinggal Terbatas, berencana brtmpttggl di wilayah NKRI wajib lapor kpd Instansi Pelaksana paling lambat 14 hr kerja sejak terbit Izin Tinggal Terbatas.
Instansi Pelaksana mendaftar & menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Orang Asing- Pemohon Orang Asing Mengajukan Berkas Permohonan- Verifikasi dan validasi data penduduk- Operator menerima berkas permohonan untuk
diterbitkan kartu Keluarga (KK) dan KTP El.- Kepala Dinas menyetujui dan Menandatangani KK atau
SKTT - Kecamatan menerima data Kepindahan Penduduk Orang
Asingke Luar Negeridari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP)
- Desa/kelurahan menerima data Kepindahan Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) KE Luar Negeridari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP)
- Orang Asing yang telah dapat Kartu keluarga (KK), KTP-el/SKTTmelapor kepada Camat, DESA, KEL, RT/RW TEMPAT DOMISILI
3. Jangka Waktu Pelayanan Waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas pemohon lengkap/benar dan sistem
4. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya / gratis
5. Produk layanan Dokumen kependudukan berupa Biodata Penduduk
6. Penanganan Pengaduan Saran dan masukan
a. Sarana Pengaduan yang disediakan :1. Datang Langsung2. Melalui telpon / whatshap3. Melalui kotak saran4. Dibentuk tim/petugas khsuus penanganan,
pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang
disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan;
c. Petugas Pelayanan Pengaduan :1. Nama Petugas : SUTRIYOSI, SE2. Nomor HP/WA : 0813737370506
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum Undang – Undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang – undang No. 24 tahun 2013 tantang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang No. 6 Th. 2011 tentang Keimigrasian Undang-Undang No 18 Th. 2017 Ttg Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia PP Nomor 31 Th. 2013 ttg Peraturan Pelaksanaan UU
Nomor 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian PP Nomor 37 Th. 2007 ttg Pelaksanaan UU No. 23 Tahun
2006 ttg. Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tantang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Penyelenggaraan Sistem Infromasi Administrasi Kependudukan kabupaten Musi Banyuasin
Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 tahun 2012 tentang Pelayanan gratis Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin
2. Sarana dan Prasarana atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TVb. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan ACc. Perangkat komputer dengan Aplikasi SIAK dengan
jaringan yang baik3. Kompetensi Pelayanan 1. Menguasai Komputer dengan aplikasi SIAK
2. Menguasai aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
3. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon4. Penyelesaian Internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Pendataan
Penduduk.
5. Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan Pelayanan a. Motto / Slogan : kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, adil dan tidak diskriminatif, mudah, jelas waktu penyelesaian layanan, jujur dan disipilin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanand. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya
(gratis)7. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanana. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi Kinerja Pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait pelaksanaan pelayanan
b. Survey kepuasan masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : SURAT KETERANGAN PENGGANTI TANDA IDENTITAS
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelayanan WARGA NEGARA INDONESIA :a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Pemohon mengajukan berkas permohonan Petugas menerima berkas permohonan penerbitan Surat
keterangan Operator Menerima berkas permohonan untuk
diterbitkan Surat keterangan Surat Keterangan diterbitkan dan ditandatangani oleh
Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Surat Keterangan (SURKET) yang dikeluarkan oleh
Instansi Pelaksana fungsinya adalah sama sebagai pengganti KTP-el
3. Jangka Waktu Pelayanan Waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas pemohon lengkap/benar dan sistem
4. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya / gratis
5. Produk layanan Dokumen kependudukan berupa Biodata Penduduk
6. Penanganan Pengaduan Saran dan masukan
a. Sarana Pengaduan yang disediakan :1. Datang LangsungMelalui telpon / whatshap2. Melalui kotak saran3. Dibentuk tim/petugas khsuus penanganan,
pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan;
c. Petugas Pelayanan Pengaduan :1. Nama Petugas : SUTRIYOSI, SE2. Nomor HP/WA : 081373730506
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum Undang – Undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang – undang No. 24 tahun 2013 tantang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tantang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Penyelenggaraan Sistem Infromasi Administrasi Kependudukan kabupaten Musi Banyuasin
Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 06 tahun 2012 tentang Pelayanan gratis Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin
2. Sarana dan Prasarana atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TVb. Ruang Pelayanan yang dilengkapi dengan ACc. Perangkat komputer dengan Aplikasi SIAK dengan
jaringan yang baik3. Kompetensi Pelayanan 1. Menguasai Komputer dengan aplikasi SIAK
2. Menguasai aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
3. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon4. Penyelesaian Internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Pendataan
Penduduk.
5. Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan Pelayanan a. Motto / Slogan : kepuasan anda adalah motivasi kamib. Budaya Kerja : Ramah, adil dan tidak diskriminatif,
mudah, jelas waktu penyelesaian layanan, jujur dan disipilin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanand. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya
(gratis)7. Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanana. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi Kinerja Pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait pelaksanaan pelayanan
b. Survey kepuasan masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN :PENCATATAN AKTA KELAHIRAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Formulir pelaporanyang telah di isi lengkapb. Surat Keterangan Lahir Dari
Dokter/Bidan/Penolong Kelahiranc. Fotocopy Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
orang tua kandungd. KK dan KTP-el Orang tua/wali/pelapore. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang
asingf. Bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau
keberadaan orang tuanya melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian
g. Bagi anak-anak Panti yang tidak memperoleh Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian dapat menggunakan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran yg di tandatanganioleh Kepala/Penanggungjawab Panti
h. Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari/dokter/bidan/penolong kelahiran tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran
i. Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan :1. Surat Keterangan telah terjadinya
perkawinan dari Pemuka Agama atau Pemuka Penghayat Kepercayaan,dan
2. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana menandatangani dan menerbitkan Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
c. Kutipan Akta Kelahiran diberikan kepada pemohon.
d. Petugas mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan.
3. Jangka waktu pelayanan 1) Waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan KutipanAkta Kelahiran
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan :1. Datang langsung 2. Melalui telpon / whatshapp3. Melalui kotak saran4. Melalui surat5. Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan,
pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
1. Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan1) Nama petugas : Novrianty, S.T2) Nomor HP/WA : 0852 6683 7498
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No.
Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
d. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi Kependudukan
e. Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
f. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
g. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Administrasi Kependudukan
h. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
j. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan peyelenggaraan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan
k. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 52 Tahun 2018 tentang Percepatan pelayanan dan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Dapat Mengoperasikan komputer dengan aplikasi SIAK
b. Memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Kelahiran dan Kepala Bidang
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN :PENCATATANAKTA PERKAWINAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkapb. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan
dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang di tanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan
c. Surat Keterangan N1, N2,N3, N4d. Foto Copy KTP-ele. Foto Copy Kartu Keluargaf. Pas foto suami dan istri berdampingan
(gandeng) ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan berwarna
g. Paspor bagi suami atau istri orang asingh. Bagi WNI yang akan melakukan perkawinan
dengan WNA yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi, Surat Catatan Kepolisian dan Surat dari Kedutaan/Konsul/Perwakilan Negaranya
i. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal
j. Ijin dari Komandan bagi mereka anggota TNI/Polri
k. Bagi Pencatatan Perkawinan yang melebihi Batas Waktu Pelaporan (60) hari : Pencatatan dilakukan setelah Surat
Keterangan Perkawinan mendapat legalisasi dari pemuka Agama/Pemuka Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditempat peristiwa atau ditempat domisili.
Legalisasi tersebut berlaku 1 (satu) minggu, apabila melebihi waktu yang telah ditentukan perlu dilakukan proses legalisasi kembali
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
a. Menerima dan meneliti formulir permohonan pencatatan perkawinan dan berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan perkawinan
b. Melakukan verifikasi kebenaran datac. Melakukan proses pencatatan, penerbitan,
penandatanganan Register Akta termasuk 2 (dua) orang saksi dan Kutipan Akta Perkawinan
d. Melakukan perekaman data atas dasar formulir pelaporan perkawinan dan mencetak perubahan data kependudukan.
Menyerahkan Kutipan Perkawinan kepada masing-masing pasangan suami istri
e. Mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan
3. Jangka waktu pelayanan 1) Waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan Kutipan Akta Perkawinan
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan :1. Datang langsung 2. Melalui telpon / whatshapp3. Melalui kotak saran4. Melalui surat5. Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan,
pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
1. Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan1) Nomor petugas : Rajimin Ray Sumpomo, SE2) Nomor HP/WA : 0896 1202 4086
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No.
Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
d. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi Kependudukan
e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
f. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
g. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Administrasi Kependudukan
h. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
j. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan peyelenggaraan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan
k. Peraturan Bupati No 64 tahun 2016l. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 52
Tahun 2018 tentang Percepatan pelayanan dan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Dapat Mengoperasikan komputer dengan aplikasi SIAK
b. Memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Perkawinan dan perceraian serta Kepala Bidang
5. Jumlah pelaksana 2 (tiga) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi
kamib. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak
Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN :PENCATATANAKTA PERCERAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkapb. Salinan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetapc. Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istrid. Kartu Keluargae. KTP-el
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPT instansi Pelaksana mencatat pada Regsiter Akta Perceraian, meberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian
b. Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai
c. Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan
3. Jangka waktu pelayanan 1) Waktu penyelesaian 2 (dua) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan a. Menarik Kutipan Akta perkawinanb. Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan :1) Datang langsung 2) Melalui telpon / whatshapp3) Melalui kotak saran4) Melalui surat5) Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan,
pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
1. Pengaduan disampaikan melaui sarana yang
disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan Nomor petugas : Rajimin Ray Sumpomo, SE Nomor HP/WA : 0896 1202 4086
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No.
Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
d. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi Kependudukan
e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
f. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
g. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
h. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Dapat Mengoperasikan komputer dengan aplikasi SIAK
b. Memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Perkawinan dan perceraian serta Kepala Bidang
5. Jumlah pelaksana 2 (tiga) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait
pelayanan Pelaksanaan Pelayananb. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan
berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN :PENCATATANAKTA PENGAKUAN ANAK
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkapb. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari ayah
biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing
c. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
d. Kutipan Akta Kelahiran anake. Foto Copy KK dan KTP ayah biologis dan ibu
kandungf. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang
Asing
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Intansi Pelaksana mencatat membuat catatan pinggir mengenai pengakuan anak pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
c. Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana merekam data pengakuan anak tersebut dalam database kependudukan
d. Petugas menyerahkan kutipan akta pengakuan anak kepada pemohon
3. Jangka waktu pelayanan 1) Waktu penyelesaian 2 (dua) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan
penyelesaian dokumen kependudukan
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan Kutipan Akta Pengakuan Anak
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan :1) Datang langsung 2) Melalui telpon / whatshapp3) Melalui kotak saran4) Melalui surat5) Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan,
pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
1) Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2) Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan1) Nama petugas : Lindawati, SE., MM2) Nomor Hp/WA : 0853 8393 6111
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No.
Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
d. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi Kependudukan
e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
f. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
g. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Administrasi Kependudukan
h. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
j. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan peyelenggaraan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan
k. Peraturan Bupati No 64 tahun 2016l. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 52
Tahun 2018 tentang Percepatan pelayanan dan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Dapat Mengoperasikan komputer dengan aplikasi SIAK
b. Memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian serta Kepala Bidang
5. Jumlah pelaksana 2 (tiga) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN :PENCATATAN AKTA PENGESAHAN ANAK
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkapb. Kutipan Akta Kelahiran Anakc. Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan
terjadinya persitiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
d. Foto Copy KKe. Foto Copi KTP-el
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
b. Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana merekam data pengesahan anak tersebut dalam database kependudukan
c. Instansi Pelaksana menerbitkan Akta Pengesahan Anak
d. Petugas menyerahkan kutipan akta kepada pemohon
3. Jangka waktu pelayanan 1) Waktu penyelesaian 2 (dua) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan Kutipan Akta Pengesahan Anak
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan :1) Datang langsung 2) Melalui telpon / whatshapp3) Melalui kotak saran
4) Melalui surat5) Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan,
pengaduan, saran dan masukan
b. Prosedur / mekanisme pengaduan :1) Pengaduan disampaikan melaui sarana yang
disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2) Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan1) Nama petugas : Lindawati, SE., MM2) Nomor HP/WA : 0853 8393 6111
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No.
Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
d. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi Kependudukan
e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
f. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
g. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Administrasi Kependudukan
h. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
j. Permendagri Nomor 102 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2015 tentang spesifikasi blangko serta formulasi kalimat dalam register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak
k. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan peyelenggaraan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan
l. Peraturan Bupati No 64 tahun 2016m. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 52
Tahun 2018 tentang Percepatan pelayanan dan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Dapat Mengoperasikan komputer dengan aplikasi SIAK
b. Memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian serta Kepala Bidang
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN :PENCATATAN AKTA KEMATIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkapb. Surat Kematian (visum) dari Dokter/Petugas
Kesehatanc. KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutand. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi
WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
a. Melakukan perekaman data atas dasar formulir lembar ke 2 (dua) dan atau mencetak perubahan data penduduk serta mengirimkan hasilnya ke kecamatan
b. Melakukan proses pencatatan, penerbitan dan penandatanganan Register Akta dan Kutipan Akta Kematian
c. Menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada penduduk atau mengirimkan melalui kecamatan, Desa/Kelurahan
d. Melakukan peyimpanan Register Akta Kematian dan berkas persyaratan pelaporan kematian
3. Jangka waktu pelayanan 1) Waktu penyelesaian 2 (dua) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan Kutipan Akta Kematian
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan :1) Datang langsung 2) Melalui telpon / whatshapp3) Melalui kotak saran4) Melalui surat5) Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan,
pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
1) Pengaduan disampaikan melaui sarana yang
disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2) Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan1) Nomor petugas : Lindawati, SE., MM2) Nomor HP/WA : 0853 8393 6111
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No.
Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
d. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi Kependudukan
e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
f. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
g. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Administrasi Kependudukan
h. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
j. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan peyelenggaraan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan
k. Peraturan Bupati No 64 tahun 2016l. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 52
Tahun 2018 tentang Percepatan pelayanan dan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Dapat Mengoperasikan komputer dengan aplikasi SIAK
b. Memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian serta Kepala Bidang
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : PENCATATAN PEWARGANEGARAAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Formulir pelaporan yang telah disi lenkapb. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan
dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : Salinan Keputusan Presiden mengenai
perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI atau,
Salinan keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganeraan
Kutipan akta kelahiran Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah
kawin Fotokopi kartu keluarga Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) Fotokopi paspor
c. Pencatatan perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA) dilakukan dengan syarat : Surat persetujuan perubahan satus
Kewarganegaraan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi warga Negara sing dari yang bersangkutan
Kutipan akta kelahiran Kutipan Akta perkawinan bagi yang sudah
kawin Fotokopi paspor
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
a. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dilakukan dengan :
1) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan, kepada Instansi Pelaksana atau UPT instansi Pelaksana
2) Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan (F-2.42) serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan perubahan status
kewarganegaraan
3) Petugas melakukan perekaman data perubahan status kewarganegaraan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan (F-2.42)
4) Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada registrasi akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil apabila akta catatan sipil diterbitkan di Indonesia
5) Kutipan akta catatan sipil yang telah dibuat catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan dari WNA, diserahkan kembali kepada pemohon
6) Petugas yang ditunjuk, mengarsipkan formulir perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI (F-2.42) beserta berkas persyaratan
b. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA) dilakukan dengan :
1) Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan kepada pejabat Konsuler
2) Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat dan merekam dalam Register Perubahan Kewarganegaraan di Luar Negeri
3) Kepala Perwakilan RI menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
4) Pejabat konsuler mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada kementerian yang bidang tugasnya meliputi urusan Pemerintahan Dalam negeri
5) Kementerian yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam Negeri meneruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan
6) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada registrasi Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. Jangka waktu pelayanan 1) Waktu penyelesaian 2 (dua) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan a. Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI :
1. Catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil apabila catatan sipil diterbitkan di Indonesia
2. Kutipan akta catatan sipil yang telah dibuat catatatn pinggir perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, diserahkan kembali kepada pemohon
b. Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA : 1. Catatan pinggir pada register akta
pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan :a. Datang langsung b. Melalui telpon / whatshappc. Melalui kotak sarand. Melalui surate. Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan,
pengaduan, saran dan masukane. Prosedur / mekanisme pengaduan :
a. Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
a. Petugas pelayanan pengaduan Nama petugas : Lindawati, SE., MM Nomor Hp/WA : 0853 8393 6111
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
d. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi Kependudukan
e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
f. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
g. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
h. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Menguasai komputer dengan aplikasi SIAKb. Menguasai aturan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Kependuduka
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian serta Kepala Bidang
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : PENCATATAN LAHIR MATI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkapb. Keterangan lahir mati dari Dokter/Bidan/Penolong
kelahiran atauc. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi
yang tidak memiliki Surat keterangan lahir mati
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
Kepala Desa menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati (F2.09) atas nama Kepala Instansi Pelaksana dan surat tersebut dikirim kepada Petugas perekaman data kependudukan di Kecamatan, sedangkan untuk pencatatan pelaporan Lahir Mati Orang Asing (F2.11) dilakukan oleh Instansi Pelaksana
3. Jangka waktu pelayanan 1) Waktu penyelesaian 2 (dua) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan : Datang langsung Melalui telpon / whatshapp Melalui kotak saran Melalui surat Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan,
pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan
Nama petugas : Novrianty, S.T Nomor HP/WA : 0852 6683 7498
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
d. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi Kependudukan
e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
f. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
g. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Administrasi Kependudukan
h. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Dapat Mengoperasikan komputer dengan aplikasi SIAK
b. Memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Kelahiran dan Kepala Bidang
5. Jumlah pelaksana 2 (tiga) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan a. Ketersediaan alat pemadam kebakaran
keselamatan pelayananb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkapb. Salinan Keputusan Pengadilan negeri yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetapc. Kutipan Akta Perkawinan d. Kartu Keluargae. KTp-el
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Isntansi Pelaksana atau UPT Instansi pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan inggir pada registrasi Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Surat Keterangan Pembatalan perkawinan (F2.18)
b. Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan
3. Jangka waktu pelayanan 1) Waktu penyelesaian 2 (dua) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan Mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan (F-2.18)
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan : Datang langsung Melalui telpon / whatshapp Melalui kotak saran Melalui surat Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan,
Pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan Nomor petugas : Rajimin Ray Sumpomo, SE Nomor HP/WA : 0896 1202 4086
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura
b. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
e. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi Kependudukan
f. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
g. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
h. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Dapat Mengoperasikan komputer dengan aplikasi SIAK
b. Memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian serta Kepala Bidang
5. Jumlah pelaksana 2 (tiga) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASINDINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPILJl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected] : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkapb. Salinan putusan pengadilan mengenai
pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
c. Kutipan Akta Perceraian ‘d. Kartu Keluargae. KTP-el
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
a. Pejabat Pencatatan SIpil pada instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian (F-2.27)
b. Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian
3. Jangka waktu pelayanan 1) Waktu penyelesaian 2 (dua) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan Memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan : Datang langsung Melalui telpon / whatshapp Melalui kotak saran Melalui surat Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan,
Pengaduan, saran dan masukanb. Prosedur / mekanisme pengaduan :
Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan Nomor petugas : Rajimin Ray Sumpomo, SE Nomor HP/WA : 0896 1202 4086
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura
b. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
e. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi Kependudukan
f. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
g. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
h. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Dapat Mengoperasikan komputer dengan aplikasi SIAK
b. Memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian serta Kepala Bidang
5. Jumlah pelaksana 2 (tiga) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan a. Ketersediaan alat pemadam kebakaran
keselamatan pelayanan b. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.III Kel. Kayuara Sekayu, Telp.( 0714) 321314, 321027Fax. (0714) 321027, 321314 email : [email protected]
website : www.disdukcapil.mubakab.go.id
STANDAR PELAYANAN : PENCATATAN PERUBAHAN PERISTIWA PENTING LAINNYA
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :
NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan pelayanan a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkapb. Penetapan pengadilan mengenai perubahan
peristiwa penting lainnya c. Kartu Keluarga d. KTP-el
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
a. Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting lainnya, dilaksanakan dengan tata cara :1) Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir
pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan kepada instansi pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana
2) Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan
3) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
b. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya apabila tempat pelaporan perubahan peristiwa penting lainnya berbeda dengan tempat tertibnya register akta kelahiran:1) Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir
Pelaporan Perubahan Peristiwa penting lainnya (F2.48) dengan melampirkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana
2) Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana mencatat dan membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran
3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana memberitahukan secara tertulis beserta fotocopi penetapan pengadilan tentang perubahan peristiwa penting lainnya (jenis kelamin) dan fotocopi kutipan akta kelahiran yang telah dibuatkan catatan pinggir ke tempat diterbitkannya akta kelahiran
4) Instansi Pelaksana/UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran
3. Jangka waktu pelayanan 1) Waktu penyelesaian 2 (dua) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan
4. Biaya / tarif Tidak dipungut Biaya / Gratis
5. Produk pelayanan Catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
6. Penanganan pengaduan saran dan masukan
a. Sarana pengaduan yang disediakan : Datang langsung Melalui telpon / whatshapp Melalui kotak saran Melalui surat Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan,
Pengaduan, saran dan masukand. Prosedur / mekanisme pengaduan :
Pengaduan disampaikan melaui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
c. Petugas pelayanan pengaduan Nama petugas : Lindawati, SE., MM Nomor Hp/WA : 0853 8393 6111
Komponen standar pelayanan yang terkait degan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
Meliputi :
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
b. Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
e. Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
f. Peraturan Pemerintah RI 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Aministrasi Kependudukan
g. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
h. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
i. Permendagri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan Oleh Negara Lain.
j. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keuarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
k. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
l. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Peyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan peyelenggaraan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan
2. Sarana dan prasaranan atau fasilitas
a. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan AC dan TV
b. Seperangakat Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelayanan a. Dapat Mengoperasikan komputer dengan aplikasi SIAK
b. Memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
c. Bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon
4. Penyelesaian internal Pengawasan Internal melihat pada Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian serta Kepala Bidang
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelayanan a. Motto / Slogan : Kepuasan anda adalah motivasi kami
b. Budaya Kerja : Ramah, Adil dan tidak Diskriminatif, Mudah, Jelas waktu penyelesaian layanan, Jujur dan Disiplin
c. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses layanan
d. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya (Gratis)
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Ketersediaan alat pemadam kebakaranb. Jaminan kerahasiaan data kependudukan
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern tiap 1 bulan rutin terkait Pelaksanaan Pelayanan
b. Survey kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan penyelesaian pelayanan