Lampiranppm.law.ugm.ac.id/main/wp-content/uploads/2016/03/... · Web viewLAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 - Kontrak Penelitian SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN ANTARA UNIT PENELITIAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 - Kontrak Penelitian

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIANANTARA UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADADAN PENELITI DALAM PROGRAM PENELITIAN DOSEN MASTER/DOKTOR/GURU

BESAR/KOLABORATIFUNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Nomor :

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Juni, tahunDua Ribu Lima Belas, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pitaya., S.H., M.Hum NIP : 196109301988031001Jabatan : Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas

Hukum Universitas Gadjah MadaAlamat : Jalan Sosio Yusticia No. 1 Bulaksumur Yogyakarta-Indonesia 55281

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor 110/H.01.H4.FH/SK/C/2015, berwenang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Thara Kurnati WahabNIP : 1192109210921Pekerjaan : Dosen Departemen Hukum PidanaAlamat : Jalan Sosio Yusticia No. 1 Bulaksumur Yogyakarta-Indonesia 55281

dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai pribadi sekaligus peneliti dalam Program Penelitian Dosen Master/Doktor/Guru Besar/Kolaboratif Unit Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Master/Doktor/Guru Besar/Kolaboratif dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1PENGERTIAN

(1) Program Penelitian Dosen Master/Doktor/Guru Besar/Kolaboratif dalam perjanjian ini untuk selanjutnya disebut dengan Penelitian.

(2) PIHAK PERTAMA merupakan Unit Kerja di lingkungan Fakultas Hukum UGM yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Penelitian dengan dana yang bersumber dari anggaran Fakultas Hukum UGM.

(3) PIHAK KEDUA adalah Dosen di lingkungan Fakultas Hukum UGM yang proposal penelitiannya diterima dan dinyatakan berhak untuk mengikuti Penelitian yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA.

(4) Perjanjian ini dibuat untuk pelaksanaan Penelitian yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan biaya yang bersumber dari PIHAK PERTAMA.

(5) PIHAK PERTAMA wajib membiayai Penelitian PIHAK KEDUA sesuai dengan besaran biaya yang tercantum dalam perjanjian ini.

(6) PIHAK KEDUA akan menerima dana Penelitian dengan syarat dan kondisi yang tercantum dalam perjanjian ini serta spesifikasi dan rencana anggaran yang terlampir dalam Dokumen Perjanjian Penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

(7) Dokumen perjanjian meliputi:a. Perjanjian Pelaksanaan Penelitian;b. Proposal Penelitian yang telah dipresentasikan dan mendapat persetujuan dari

Pembimbing, Reviewer serta Pengesahan dari Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Dekan Fakultas Hukum UGM;

c. Rencana Anggaran Biaya Penelitian.

Pasal 2TUGAS & LINGKUP PEKERJAAN PELAKSANAAN PENELITIAN

(1) PIHAK KEDUA melaksanakan penelitian dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN ECONOMIC COMMUNITY DI KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(2) PIHAK KEDUA wajib menjalankan kegiatan penelitian sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dan Pedoman Penelitian yang telah ditetapkan oleh Unit PPM Fakultas Hukum UGM.

(3) PARA PIHAK wajib menjaga profesionalitas dan etika pelaksanaan penelitian sesuai dengan peraturan dan kebiasaan yang berlaku.

Pasal 3JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir satu bulan (hari kerja) setelah jangka waktu penelitian berakhir.

(2) Jangka waktu penelitian terhitung sejak dinyatakan diterimanya proposal penelitian untuk didanai sampai 14 hari (hari kerja) setelah presentasi laporan akhir penelitian. Waktu presentasi laporan akhir penelitian sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

(3) PIHAK KEDUA wajib mematuhi dan mengikuti batas waktu setiap tahapan Penelitian yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

(4) Perubahan jangka waktu pelaksanaan Penelitian dinyatakan sah dan mengikat bagi PARA PIHAK bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

2

Pasal 4PELAPORAN HASIL PENELITIAN

(1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan LAPORAN PENELITIAN kepada PIHAK PERTAMA yang sekurang-kurangnya terdiri dari:a. Soft Copy Laporan Akhir Penelitian yang telah mendapatkan persetujuan dari

Pembimbing dan Reviewer serta telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

b. Soft Copy naskah publikasi dari penelitian. c. Soft Copy laporan penggunaan biaya penelitian sesuai dengan Rencana Anggaran

Penelitian. d. Soft Copy Poster Publikasi Hasil Penelitian (Desain Format A2 dan Banner).

(2) Semua dokumen laporan Penelitian dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) Penyerahan semua dokumen laporan Penelitian dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat pada hari berakhirnya jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(4) Penyerahan semua dokumen laporan Penelitian dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung melalui Kantor Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum UGM maupun melalui email ke alamat [email protected].

(5) PIHAK PERTAMA akan menerbitan dokumen bukti penyerahan semua dokumen laporan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua dokumen yang dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5BIAYA PENELITIAN

(1) Biaya pelaksanaan Penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) sebelum dikurangi Pajak dan Bea Materai.

(2) Harga yang dinyatakan dalam rincian perkiraan biaya telah dievaluasi sendiri oleh PIHAK KEDUA berdasarkan pertimbangan dari Penilai (Reviewer) dengan memperhatikan harga honorarium peneliti dan anggota, biaya perjalanan, biaya bahan dan alat, biaya sewa-sewa, serta biaya lain-lain yang harus dikeluarkan pada saat pelaksanaan Penelitian.

(3) Bea Materai dan Pajak serta biaya lain yang timbul berkenaan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya pelaksanaan Penelitian oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) akan diberikan kepada PIHAK KEDUA melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60% dari keseluruhan Biaya Pelaksanaan Penelitian, dilakukan setelah kontrak Penelitian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

b. Pembayaran tahap kedua sebesar 40% dari keseluruhan Biaya Pelaksanaan Penelitian, dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan semua dokumen laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

3

Pasal 7PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara langsung dan pribadi terhadap:a. Keaslian Penelitian;b. Proses Pelaksanaan Penelitian;c. Laporan Akhir Penelitian; dand. Laporan Penggunaan Dana Penelitian.

(2) PIHAK KEDUA setuju untuk menyediakan seluruh informasi, jadwal, perhitungan, dan data pendukung lain kepada PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang berwenang untuk itu jika diperlukan.

Pasal 8SANKSI DAN DENDA

(1) Penyerahan LAPORAN PENELITIAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dikenakan sanksi pemotongan dana Penelitian sebesar 1% (satu persen) dari keseluruhan dana Penelitian untuk setiap hari (kalender) keterlambatan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terakumulasi hingga paling banyak sebesar 14% (empat belas persen) dari keseluruhan dana Penelitian.

(3) Dalam hal keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak batas akhir penyerahan LAPORAN PENELITIAN, PIHAK KEDUA kehilangan haknya untuk menerima Pembayaran Tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b.

(4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak juga menyerahkan LAPORAN PENELITIAN hingga 30 hari sejak batas akhir yang ditentukan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dianggap mengundurkan diri dari Program Penelitian Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FH UGM pada periode yang bersangkutan dan wajib mengembalikan keseluruhan dana penelitian yang telah diterimakan.

(5) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak hadir dan tidak mempresentasikanProposal Penelitan atau Laporan Hasil Penelitian pada waktu dan tempat yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dianggap mengundurkan diri dari Program Penelitian Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FH UGM pada periode yang bersangkutan dan wajib mengembalikan keseluruhan dana penelitian yang telah diterimakan.

(6) Ketentuan dalam ayat (5) tidak berlaku apabila PIHAK KEDUA menghadiri dan mempresentasikan hasil penelitiannya dalam Presentasi Susulan. PIHAK PERTAMA berwenang menentukan jadwal dan menyelenggarakan Presentasi Susulan selambat-lambatnya 14 hari sejak jadwal presentasi sebelumnya.

(7) Apabila dalam melakukan kegiatan penelitian PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran etika penelitian sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FH UGM, maka sanksi yang dikenakan oleh PIHAK PERTAMA dapat berupa:a. Teguran Lisan;b. Teguran Tertulis;c. Pengembalian seluruh dana penelitian yang telah diterima;d. Tidak diperbolehkan mengikuti Program Penelitian Unit Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat FH UGM paling lama 2 (dua) tahun sejak keputusan dijatuhkan;

4

e. Proposal kepada Pimpinan Fakultas Hukum UGM untuk melakukan pemecatan dari jabatan struktural, dan tidak diperkenankan menduduki jabatan struktural di lingkungan Fakultas Hukum UGM paling lama 2 (dua) tahun sejak keputusan dijatuhkan. (hanya untuk Dosen)

(8) Sanksi sebagaimana tersebut pada Ayat (5) huruf e akan ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas dalam bentuk Surat Keputusan. (hanya untuk Dosen)

Pasal 9KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

(1) Apabila terjadi perubahan tahapan dan jangka waktu penelitian yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeur), PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat 3 (tiga) hari sejak keadaan memaksa tersebut terjadi.

(2) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeur) yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat 3 (tiga) hari sejak keadaan memaksa tersebut terjadi.

(2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, angin ribut, dan banjir), kebakaran, kecelakaan, kematian, perang, huru-hara, pemberontakan, dan epidemi, atau kejadian khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 10KETENTUAN PENUTUP

(1) Kontrak ini tidak dapat diperbaharui atau direvisi selama periode waktu pelaksanaan penelitian selain atas kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila selama pelaksanaan penelitian terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat.

Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Thara Kurnati Wahab Pitaya., S.H., M.HumNIP. 19291821928128192819 NIP. 196109301988031001

5

Lampiran 2 - Format CV Pengusul

Curriculum Vitae setidaknya memuat informasi mengenai data-data tersebut dibawah ini dan dibuat secara urut dan ditandatangani pada bagian akhirnya.

1. Identitas Diri Nama : ……………………………………………………………………………………NIP : ……………………………………………………………………………………Departemen : ……………………………………………………………………………………Tempat, tanggal lahir : ……………………………………………………………………………………Jenis kelamin : ……………………………………………………………………………………Alamat Asal : ……………………………………………………………………………………Mobile Phone : …………………………………… Atau ……………………...e-mail : …………………………………… Atau ……………………...

2. Riwayat Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Instansi Pendidikan Periode Pendidikan

3. Riwayat Kegiatan Penelitian

No Judul Peneltian Penyelanggara Penelitian Tahun

4. Riwayat Pengalaman Publikasi

No Judul Media Publikasi Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Penelitian Dosen Master/Doktor/Guru Besar/Kolaboratif Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Fakultas Hukum UGM.

Yogyakarta, TanggalPengusul

6

NamaNIP

Lampiran 3 – Format Check-List Administrasi

No

Item Check-List Ada Tidak Ada

A Pengantar Proposal 1. Lembar Pengesahan 2. Justifikasi Penggunaan Anggaran 3. CV Pengusul4. Lembar Persetujuan Anggota Khusus untuk Penelitian

Kolaboratif5. Pakta Integritas

B Main Body Proposal 1. Judul 2. Latar Belakang Masalah 3. Rumusan Masalah 4. Tujuan Penelitian 5. Keaslian Penelitian 6. Manfaat Penelitian 7. Tinjauan Pustaka8. Metode Penelitian 9. Timeline Penelitian10. Personalia Penelitian 11. Usulan Anggaran12. Daftar Pustaka

7

Lampiran 4 - Format Justifikasi Rencana Penggunaan Anggaran

1. Pos Honorarium (Max 30%)

No. Uraian Besarnya (Rp)1 Peneliti Rp …………………………………..2 Anggota Peneliti Rp …………………………………..3 Asisten Peneliti Rp …………………………………..

Jumlah Rp …………………………………..

2. Pos Bahan habis Pakai (Max 30%) No. Uraian Volume Harga Sat (Rp) Besarnya (Rp)1 Rp 2 Rp 3 Rp

Dst Jumlah Rp ……………………………

3. Pos Biaya Perjalanan/Pembelian Peralatan (Max 30%) No. Uraian Volume Harga Sat (Rp) Besarnya (Rp)

1. Rp 2. Rp 3. Rp


4. Pos Biaya Penunjang (Lain-lain) (Max 10%) No. Uraian Volume Harga Sat (Rp) Besarnya (Rp)

1. Rp 2. Rp 3. Rp


Total Biaya Penelitian : Rp …………………………… (Angka) : Huruf


NamaNIP

Lampiran 5 – Format Pakta Integritas

8

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penelitian :

NIP :

dalam rangka melaksanakan riset yang berjudul “…………(judul riset sesuai proposal)...............”, dengan ini menyatakan bahwa:1. memiliki komitmen, kemampuan, dan kesanggupan untuk memberikan hasil terbaik dalam

pelaksanaan riset sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan memenuhi semua kewajiban saya sebagaimana tertera dalam kontrak penelitian.

2. proposal riset berjudul “…………(judul riset sesuai proposal)...............” yang diusulkan bersifat orisinil dan belum mendapat sumber pendanaan lain; dan

3. Laporan Hasil Penelitian atau Luaran Penelitian saya tidak mengandung unsur plagiasi.

Apabila saya melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi dipublikasikan melalui media massa, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.


NamaNIP

9

Lampiran 6 – Format Lembar Persetujuan Anggota (Penelitian Kolaboratif)

HALAMAN PERSERTUJUAN SEBAGAI ANGGOTA PENELITI

1. Identitas Diri Nama : ……………………………………………………………………………………NIP : ……………………………………………………………………………………Departemen : ……………………………………………………………………………………Tempat, tanggal lahir : ……………………………………………………………………………………Jenis kelamin : ……………………………………………………………………………………Alamat Asal : ……………………………………………………………………………………Mobile Phone : …………………………………… Atau ……………………...e-mail : …………………………………… Atau ……………………...

Menyatakan bersedia untuk menjadi anggota peneliti dalam penelitian yang berjudul “……………………………………………………………………………………………………………………………………………”Yang diajukan melalui Program Penelitian Dosen Master/Doktor/Guru Besar/Kolaboratif Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Fakultas Hukum UGM.

Mengetahui,Yogyakarta, Tanggal…..

Ketua Penelitian Anggota Peneliti

Nama NamaNIP NIP

10

Lampiran 7 – Format Halaman Judul

Lampiran 7.1: Proposal Penelitian Dosen Master/Doktor/Kolaboratif

PROPOSAL PENELITIANPROGRAM PENELITIAN DOSEN MASTER/DOKTOR/GURU BESAR

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADAMELALUI UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

JUDUL :PENYELESAIAN KONFLIK TREATY-BASED CLAIMS DAN

CONTRACT-BASED CLAIMS DALAM INVESTASI INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KERJASAMA INDONESIA DAN INVESTOR ASING

OLEH

DYAN F. D. SITANGGANGNIP. 19121928192819001

DEPARTEMEN HUKUM DAGANG

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS GADJAH MADA

2016

11

Lampiran 7.2 : Proposal Penelitian Dosen Kolaboratif

PROPOSAL PENELITIANPROGRAM PENELITIAN DOSEN KOLABORATIF



JUDUL :PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN

ECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

OLEH

THARA KUNARTI WAHABNIP 192102910291020-DEPARTEMEN HUKUM DAGANG

AZKA HANANINIP 192819028192819281-DEPARTEMEN HUKUM PIDANA


2016

12

Lampiran 7.3 : Laporan Hasil Penelitian Dosen Master/Doktor/Guru Besar

LAPORAN HASIL PENELITIANPROGRAM PENELITIAN DOSEN MASTER/DOKTOR/GURU BESAR



JUDUL :PENYELESAIAN KONFLIK TREATY-BASED CLAIMS DAN

CONTRACT-BASED CLAIMS DALAM INVESTASI INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KERJASAMA INDONESIA DAN INVESTOR ASING

OLEH

DYAN F. D. SITANGGANGNIP. 19121928192819001

DEPARTEMEN HUKUM DAGANG


2016

13

Lampiran 7.4 : Laporan Hasil Penelitian Dosen Kolaboratif

LAPORAN HASIL PENELITIANPROGRAM PENELITIAN DOSEN KOLABORATIF



JUDUL :PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN

ECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

OLEH

THARA KUNARTI WAHABNIP 192102910291020-DEPARTEMEN HUKUM DAGANG

AZKA HANANINIP 192819028192819281-DEPARTEMEN HUKUM PIDANA


2016

14

Lampiran 8 – Format Halaman Persetujuan Reviewer Penelitian

Lampiran 8.1 : Proposal Penelitian Dosen Master/Doktor/Guru Besar

HALAMAN PERSETUJUAN REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN

PROGRAM PENELITIAN DOSEN MASTER/DOKTOR/GURU BESAR

PROPOSAL PENELITIAN YANG BERJUDUL

PENYELESAIAN KONFLIK TREATY-BASED CLAIMS DAN CONTRACT-BASED CLAIMS DALAM INVESTASI INTERNASIONAL DAN

IMPLIKASINYA TERHADAP KERJASAMA INDONESIA DAN INVESTOR ASING

Telah ditelaah oleh Dewan Reviewer Proposal Penelitian pada hari Jumat, Tanggal 12 Juni

2016 dan disetujui untuk didanai dalam Program Penelitian Dosen/Doktor/Guru Besar Periode

I Tahun 2016 yang diselenggarakan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pengusul Penelitian

Peneliti 1

Dyan F. D. SitanggangNIP. 1921928192819928001

Menyetujui Reviewer 1 Reviewer II

Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.NIP. 198208172008122003 NIP. 195806201984031003

15


HALAMAN PERSETUJUAN REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN

PROGRAM PENELITIAN DOSEN KOLABORATIF

PROPOSAL PENELITIAN YANG BERJUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEANECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah ditelaah oleh Dewan Reviewer Proposal Penelitian pada hari Jumat, Tanggal 1 Mei

2016 dan disetujui untuk didanai dalam Program Penelitian Dosen Kolaboratif Periode I Tahun

2016 yang diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas

Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pengusul Penelitian

Peneliti 1 Peneliti 2

Thara Kunarti Wahab Azka Hanani NIP. 1921212918298192001 NIP. 1921902910290192110


Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M. Sc., Ph.D.NIP. 197105311997021001 NIP. 197511032005012001

16


HALAMAN PERSETUJUAN REVIEWER LAPORAN HASIL PENELITIAN

PROGRAM PENELITIAN DOSEN MASTER/DOKTOR/GURU BESAR

LAPORAN HASIL PENELITIAN YANG BERJUDUL

PENYELESAIAN KONFLIK TREATY-BASED CLAIMS DAN CONTRACT-BASED CLAIMS DALAM INVESTASI INTERNASIONAL DAN

IMPLIKASINYA TERHADAP KERJASAMA INDONESIA DAN INVESTOR ASING

Telah ditelaah oleh Dewan Reviewer Laporan Hasil Penelitian pada hari Senin, Tanggal 9

November 2016 dan disetujui untuk diterima sebagai Laporan Hasil Penelitian dalam Program

Penelitian Dosen Master/Doktor/Guru Besar Periode II Tahun 2016 yang diselenggarakan Unit

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pengusul Penelitian

Peneliti 1



Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M. NIP. 198208172008122003 NIP. 195806201984031003

17


HALAMAN PERSETUJUAN REVIEWER LAPORAN HASIL PENELITIAN

PROGRAM PENELITIAN DOSEN KOLABORATIF

LAPORAN HASIL PENELITIAN YANG BERJUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEANECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah ditelaah oleh Dewan Reviewer Laporan Hasil Penelitian pada hari Selasa, Tanggal 6

Oktober 2016 dan disetujui untuk diterima sebagai Laporan Hasil Penelitian dalam Program

Penelitian Dosen Kolaboratif Periode I Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Unit Penelitian

dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pengusul Penelitian


Thara Kunarti Wahab Azka HananiNIP. 1921021201920192001 NIP. 192120192019201001


Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M. Sc., Ph.D.NIP.197105311997021001 NIP.197511032005012001

18

Lampiran 9 – Format Halaman Pengesahan Ka. UPPM dan Dekan

Lampiran 9.1 : Proposal Penelitian Dosen Master/Doktor/Guru Besar

HALAMAN PENGESAHANPROPOSAL PROGRAM PENELITIAN DOSEN MASTER/DOKTOR/GURU BESAR


FAKULTAS HUKUM UGM

1. Judul Penelitian : Penyelesaian Konflik Treaty-Based Claims dan Contract-Based Claims Dalam Investasi Internasional dan Implikasinya Terhadap Kerjasama Indonesia dan Investor Asing

2 Peneliti NamaNIPDepartemen

:::

Dyan F. D. Sitanggang19121291029121001……………………………………………………………………………………………

3 Jangka waktu kegiatan

: 6 (enam) bulan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan November Tahun 2016

4 Biaya yang diusulkan/ disetujui

: Rp 9.000.000,00 (Empat Juta Rupiah)

Yogyakarta, Tanggal …………………………………..

Peneliti


Mengetahui,Dekan Fakultas Hukum UGM

Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.NIP.196212261990031001

Ketua Unit Penelitian

Pitaya, S.H., M.Hum.NIP. 196109301988031001

19


HALAMAN PENGESAHANPROPOSAL PROGRAM PENELITIAN DOSEN KOLABORATIF

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADAMELALUIUNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKATFAKULTAS

HUKUM UGM

1. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Petani sebagai Dampak ASEAN Economic Community 2015 Di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2 Peneliti Utama NamaNIPDepartemen

Peneliti Anggota NamaNIPDepartemen

:::

:::

Thara Kunarti Wahab 12/331884/HK/19129……………………………………………………………………………………………

Azka Hanani 12/337856/HK/19313…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


: 6 (enam) bulan mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober Tahun 2016


: Rp 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah)



Thara Kunarti Wahab NIP. 190192019201921001

Azka Hanani NIP. 192910291021026003





20


HALAMAN PENGESAHANLAPORANHASIL PROGRAM PENELITIAN DOSEN MASTER/DOKTOR/GURU BESAR


FAKULTAS HUKUM UGM

1. Judul Penelitian : Penyelesaian Konflik Treaty-Based Claims dan Contract-Based Claims Dalam Investasi Internasional dan Implikasinya Terhadap Kerjasama Indonesia dan Investor Asing

2 Peneliti NamaNIPDepartemen

:::

Dyan F. D. Sitanggang1918219281281001……………………………………………………………………………………………


: 6 (enam) bulan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan November Tahun 2015


: Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah)


Peneliti

Dyan F. D. SitanggangNIM. 14/371885/PHK/08236





21


HALAMAN PENGESAHANLAPORANHASIL PROGRAM PENELITIAN DOSEN KOLABORATIF

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADAMELALUI UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS

HUKUM UGM

1. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Petani sebagai Dampak ASEAN Economic Community 2015 Di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2 Peneliti Utama NamaNIPDepartemen

Peneliti Anggota NamaNIPDepartemen

:::

:::

Thara Kunarti Wahab 12/331884/HK/19129……………………………………………………………………………………………

Azka Hanani 12/337856/HK/19313…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


: 6 (enam) bulan mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober Tahun 2016


: Rp 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah)



Thara Kunarti Wahab NIP. 190192019201921001

Azka Hanani NIP. 192910291021026003





22

Lampiran 10 – Format Jadwal Penelitian

TAHAPAN PENELITIANTAHUN 2016

Bulan-1 Bulan-2 Bulan-3 Bulan-4 Bulan-5 Bulan-6I. Persiapan

a. Pembuatan Proposal Penelitian

b. Revisi Proposal Penelitian

c. Penyelesaian Administrasi Penelitian dan Perijinan

II. Pelaksanaan

a. Penelitian Kepustakaan

b. Persiapan Penelitian Lapangan

c. Penelitian Lapangan

d. Pengolahan Data

e. Analisis Data

III. Penyelesaian

a. Pembuatan Laporan Penelitian

b. Presentasi Hasil Penelitian

c. Penyempurnaan Laporan Penelitian

d. Pengumpulan Laporan Final

Note:

Format diatas hanya sekedar contoh dalam penyusunan jadwal penelitian. Penelitian diperkenankan untuk membuat item-item tahapan penelitian yang berbeda dari contoh diatas yang disesuaikan dengan design reseach yang telah ditetapkan.

23

Lampiran 11 – Format Personalia Penelitian

1. Ketua Peneliti a. Nama Lengkap :b. NIP :c. Departemen :d. Tempat Penelitian :e. Waktu yang disediakan :f. Contact Number :

2. Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap :b. NIP :c. Departemen :d. Tempat Penelitian :e. Waktu yang disediakan :f. Contact Number

24

Lampiran 12 – Format Daftar Pustaka

Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan nama pengarang dibalik. Tata cara penulisan adalah sebagai berikut:

Buku‹nama pengarang›, ‹tahun terbit›, ‹judul›, ‹penerbit›, ‹tempat terbit›.Pollock, Frederick, dkk, 1888, An Essay on Possession in the Common Law, Clarendon Press, Oxford.

Artikel Jurnal‹nama pengarang›, “‹judul›”, ‹nama jurnal›, ‹volume›, ‹nomor›, ‹bulan›, ‹tahun›.Pound, Roscoe, “The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence”, Harvard Law Review, Vol. 25, No. 6, April 1912.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir‹nama pengarang›, ‹tahun terbit›, ‹judul›, ‹jenis publikasi (hasil penelitian/skripsi/tesis/disertasi)›, ‹institusi›, ‹tempat institusi›.Mertokusumo, Sudikno, 1971, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Makalah/Pidato‹nama pengarang›, “‹judul›”, ‹jenis publikasi›, ‹forum›, ‹tempat›, ‹waktu›.Hardjasoemantri, Koesnadi, “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Pidato, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 April 1985.

Artikel dalam Antologi dengan Editor‹nama pengarang›, “‹judul artikel›”, dalam ‹editor›, ‹tahun›, ‹judul buku›, ‹penerbit›, ‹tempat terbit›.Madison, James, “The Federalist No. XVIII”, dalam Hamilton, Alexander, et al., 1837, The Federalist: On the New Constitution, Written in the Year 1788 , Glazier, Masters & Smith, Hallowell.

Artikel Majalah atau Koran‹nama pengarang›, “‹judul artikel›”, ‹nama majalah/koran›, ‹tanggal artikel diterbitkan›.Falaakh, Mohammad Fajrul, “Monarki Yogya Inkonstitusional?”, Kompas, 1 Desember 2010.

Internet‹nama pengarang›, “‹judul artikel›”, ‹alamat url lengkap›, diakses ‹tanggal akses›.Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam", http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kpai-ditentukan-seleksi-alam-.html, diakses 15 Januari 2011.

Peraturan Perundang-undanganNomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya, diikuti dengan nomor dan tahun tempat pengundangan.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek

25

Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 502).

Putusan PengadilanNomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.Putusan Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 perihal Peninjauan Kembali perkara Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

NoteKetentuan lebih detail terkait pedoman penulisan daftar Pustaka silahkan mengikuti pedoman yang ada di pedomana Ketentuan Penulisan Mimbar Hukum di http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/about/submissions#authorGuidelines

26

Lampiran 13 – Contoh Kata Pengantar

KATA PENGANTARPuji syukur dipanjatkan kepada Allah S.W.T., karena pada akhirnya laporan akhir penelitian

ini berhasil diselesaikan tanpa hambatan yang berarti.

Penelitian tentang ”Akibat Mogok Kerja yang Tidak Sah terhadap Perusahaan dan Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini merupakan respons atas fenomena di lapangan terkait dengan maraknya mogok kerja yang tidak sah. Mogok kerja yang tidak sah tersebut diyakini menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan memiliki akibat hukum bagi pekerja yang melakukannya.

Laporan Penelitian ini berhasil diselesaikan atas bantuan dan dukungan berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Gadjah Mada, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkarya;

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang telah memberikan ijin dan menyetujui pelaksanaan penelitian ini;

3. Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang telah memberikan kemudahan akses dalam penelitian;

4. Reviewer, Ibu Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., C.N., dan Bapak Purman Hidayat, S.H., M.Hum., yang telah memberikan banyak masukan untuk kesempurnaan laporan penelitian ini;

5. Para Subyek Penelitian, baik responden maupun narasumber yang tidak dapat disebukan satu per satu;

6. Rekan-rekan Dosen Hukum Perdata dan Perburuhan yang telah memberi penguatan dan pengayaan atas isi laporan penelitian ini;

7. Segenap pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan penelitian ini, yang tidak sempat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Laporan Penelitian ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun masih diperlukan untuk penyempurnaan. Akhir kata, semoga Laporan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi publik pembaca dan juga bagi kemajuan ilmu Hukum Perburuhan

Yogyakarta, 30 September 2013

Peneliti Utama,

Dr. Ari Hernawan, S.H., M. Hum.

27

Lampiran 14 – Contoh Abstract

Prohibition of Using Mediation on Bankruptcy Claim Adjudication before Commercial Court

By:

Tata Wijayanta

ABSTRACT

This research is aimed to understand and analyze Supreme Court Regulation Number 1 Year 2008 (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2008) that governs prohibition to use mediation procedure on the instituting bankruptcy claim before commerce court. As for the metodelogy of research, this research uses legal normative empirical method. Secondary data sources are primary, secondary, tertiary legal sources. Field research is conducted at the District Court-Commerce Central Jakarta (Kantor Pengadilan Negeri-Niaga Jakarta Pusat), the secretariat of Indonesian Mediation Center (Kantor Persatuan Mediasi Indonesia), and the headquater of Indonesian Advokat Association (Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi)) using purposive sampling.

Resource persons for this research are a judge or the chief of the district court, the chief of Persatuan Mediasi Indonesia or its representative, the chief of DPP Peradi or its representative. Meanwhile secondary data are collected using documentation method towards related legal documents and primary data are collected by interview equipped with guideline of questions. As for analysis, this research uses qualitative normative method.

The finding and analysis of this research shows that Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan is aimed to revoke the procedure of mediation pursuant to Article 130 HIR/158 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mediasi. The Perma governs an exception for mediation procedure to several cases. Cases addressed are cases adjudicated using bankruptcy court, industrial court, appeal to the judgement of the Consumery Dispute Settlement Instution (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), appeal to the judgement of Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha). Reasons to prohibit are: the instituting bankruptcy claim procedure is categorized as speedy trial, there is a specific limited time frame to file a bankcrupty claim, legal remedy to Mahkamah Agung RI and a specific limited time frame for adjudicating, and the simplicity of evidentiary stage of bankruptcy adjudication before commercial court.

Based on those finding and analysis, this research concludes that Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan governs an exception for mediation procedure, especially to the instituting of backruptcy case it is not cumpulsory. This research recommends to maintain the exception of using mediation to such cases and prohibition to use mediation as for bankcruptcy claim adjudication.

Keywords: Prohibition, mediation, bankcruptcy

SH, M.Hum, Dr., Prof. Lecturer in Civil Procedural Law Department and expertise on Insolvency Procedural Law in the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ([email protected])

28

Lampiran 15 – Contoh Intisari

LARANGAN MEDIASI DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA

Tata Wijayanta1

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2008) yang mengatur larangan untuk menggunakan prosedur mediasi pada klaim kebangkrutan melembagakan pengadilan niaga. Adapun metodelogy penelitian, penelitian ini menggunakan metode empiris normatif hukum. sumber data sekunder yang primer, sekunder, sumber hukum tersier. Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Negeri-Commerce Jakarta Pusat (Kantor Pengadilan Negeri-Niaga Jakarta Pusat), sekretariat Pusat Mediasi Indonesia (Kantor Persatuan Mediasi Indonesia), dan kantor pusat dari Asosiasi Advokat Indonesia (Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi)) dengan menggunakan purposive sampling.

Narasumber untuk penelitian ini adalah seorang hakim atau kepala pengadilan distrik, kepala Persatuan Mediasi Indonesia atau yang mewakili, kepala DPP Peradi atau yang mewakili. Data sementara sekunder dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi terhadap dokumen hukum yang terkait dan data primer dikumpulkan melalui wawancara dilengkapi dengan pedoman pertanyaan. Adapun analisis, penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif.

Temuan dan analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 TENTANG Prosedur Mediasi di Pengadilan bertujuan untuk mencabut prosedur mediasi berdasarkan Pasal 130 HIR / 158 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 TENTANG Mediasi. The Perma mengatur pengecualian untuk prosedur mediasi untuk beberapa kasus. Kasus ditangani adalah kasus diputuskan menggunakan pengadilan kebangkrutan, pengadilan industrial, banding ke pengadilan yang Instution Penyelesaian Sengketa Consumery (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), mengajukan banding ke pengadilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha). Alasan untuk melarang adalah: prosedur gugatan pailit melembagakan dikategorikan sebagai trial speedy, ada kerangka waktu yang terbatas khusus untuk mengajukan klaim bankcrupty, upaya hukum untuk Mahkamah Agung RI dan kerangka waktu yang terbatas khusus untuk mengadili, dan kesederhanaan tahap pembuktian kebangkrutan ajudikasi sebelum pengadilan niaga.Berdasarkan mereka menemukan dan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 TENTANG Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur pengecualian untuk prosedur mediasi, terutama untuk melembagakan kasus backruptcy tidak cumpulsory. Penelitian ini merekomendasikan untuk mempertahankan pengecualian menggunakan mediasi untuk kasus dan larangan tersebut untuk menggunakan mediasi sebagai untuk kebangkrutan klaim ajudikasi.Kata Kunci: Larangan, Mediasi, Kepailitan

1 SH, M.Hum, Dr., Prof. Dosen pada Departemen Hukum Acara dan Ahli dalam Hukum Acara kepailitan Fakultas Hukum, Gadjah Mada, Yogyakarta ([email protected])

29

Lampiran 16 – Contoh Poster Penelitian

30

Lampiran 17 – Referensi Jurnal Publikasi Penelitian

A. Referensi Jurnal Nasional di bidang HukumReferensi tentang jurnal nasional di bidang hukum silahkan dibuka di website http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/

B. Referensi Jurnal Internasional di bidang Hukum1. Transport Policy, Journal of Air Transport Management2. Statute Law Review, Regulation and Governance, International Journal of

Constitutional Law3. Islamic Law and Society4. Islamic Law and Society, Juvenile and Family Court Journal5. Planning and Environmental Law6. Medical Law Review, Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy7. Journal of Arts Management, Law and Society8. Journal of Law and Economics, Journal of Law, Economics, and Organization9. European Energy and Environmental Law Review, Natural Resources Journal10. Planning and Environmental Law11. Human Rights Review, European Journal of Migration and Law12. Oxford Journal of Legal Studies13. Medical Law Review, Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy14. European Food and Feed Law Review15. European Food and Feed Law Review16. Planning and Environmental Law, European Energy and Environmental Law Review17. Journal of World Intellectual Property, Queen Mary Journal of Intellectual Property18. Journal for European Environmental and Planning Law19. Journal of Human Rights Practice, Journal of Human Rights20. Journal of Human Rights Practice21. Journal of Law and Society, Law, Culture and the Humanities22. Islamic Law and Society23. European Energy and Environmental Law Review, Natural Resources Journal24. European Energy and Environmental Law Review, Natural Resources Journal25. European Energy and Environmental Law Review, Natural Resources Journal26. Stanford Journal of International Law, Journal of East Asia and International Law27. Stanford Journal of International Law, Journal of East Asia and International Law28. Industrial Law Journal, Journal of Disability Policy Studies29. Transport Policy, Journal of Air Transport Management30. Journal of Financial Crime31. European Energy and Environmental Law Review, Natural Resources Journal32. Law and Society Review33. Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law34. Journal of World Energy Law and Business, European Energy and Environmental Law

Review

31

http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/

Lampiran 18 – Format Penulisan Catatan Kaki

Tata Cara Penulisan

1. Bahan dan Ukuran (Hard Print) a. Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 mg. b. Ukuran kertas adalah kwarto ukuran A4 (21,5 x 29,7 cm).c. Sampul menggunakan kertas manila berwarna merah.

2. Pengetikana. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 11 pt.b. Pemakaian huruf miring (italic) hanya untuk pengetikan kata yang belum baku dalam

bahasa Indonesia.c. Jarak baris tulisan dalam naskah adalah 1,5 spasi, kecuali untuk kutipan, catatan kaki,

tabel, keterangan gambar dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi.d. Batas tepi atas dan kiri adalah 4 cm, sedangkan batas tepi bawah dan kanan adalah 3 cme. Pengetikan alinea baru dimulai pada ketukan yang ke-6 dari batas tepi kiri.f. Gambar atau tanda yang tidak terdapat pada mesin ketik/komputer, digambar atau

ditulis dengan tinta cina.g. Bab diberi nomor dengan angka Romawi besar dan judulnya diketik dengan huruf besar

(kapital) semua dengan jarak 4 cm dari tepi atas dan seimbang dari tepi kanan-kiri tanpa diakhiri dengan tanda titik.

h. Subbab diketik dengan huruf kapital (huruf pertamanya) dan diberi nomor urut dengan angka Arab tanpa diakhiri dengan tanda titik.

i. Anak subbab ditulis mulai dari ketikan keenam diikuti dengan tanda titik. Kalimat yang menyusul kemudian diketik ke belakang dalam satu baris dengan anak subbab.

3. Penomoran Halamana. Bagian awal dalam penulisan hukum diberi nomor urut dengan menggunakan angka

romawi kecil ( i, ii, iii, iv, v dan seterusnya) dan diketik pada bagian tengah bawah.b. Bagian utama dan bagian akhir dalam penulisan hukum diberi nomor angka arab dan

ditempatkan di sebelah kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1 ½ cm dari tepi atas.

c. Tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka arab.d. Bab baru tidak perlu diberi nomor halaman tetapi tetap diperhitungkan.

4. Bahasaa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku yang baik dan benar. b. Bentuk orang pertama atau orang kedua (saya, kami, kita, engkau) tidak boleh

digunakan, melainkan harus dibuat kalimat pasif. Kata ganti diri “saya” menggunakan kata “penulis”.

c. Istilah yang digunakan merupakan istilah Indonesia yang sudah dibakukan dan apabila terpaksa memakai istilah asing, harus dicetak miring (italic).

d. Kata penghubung tidak boleh digunakan untuk memulai suatu kalimat. e. Kata depan ke dan di maupun tanda baca harus digunakan dengan tepat.

5. Kutipan dan Catatan Kaki

Kutipan dapat dibedakan menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung harus sama dengan aslinya, sedangkan kutipan tidak langsung merupakan hasil penyimpulan dari literatur tertentu atas pendapat orang atau sumber lainnya dengan menggunakan kalimat sendiri.

32

Kutipan langsung yang panjangnya lima baris atau lebih diketik dengan cara mengosongkan 4 ketukan dari garis batas (margin) sebelah kiri dalam satuan baris dan tidak diberi tanda petik dengan menggunakan spasi tunggal. Kutipan langsung yang panjangnya kurang dari lima baris dimasukkan dalam teks dan diketik biasa dengan menggunakan tanda petik (“) pada awal dan akhir kalimat. Penulisan kutipan tidak langsung dilakukan sama dengan cara menuliskan alinea pada umumnya.

Setiap kutipan harus diberi nomor pada akhir kutipan dengan angka arab yang diketik ½ spasi di atas garis ketikan teks naskah. Nomor kutipan harus berurut sampai akhir bab. Kutipan atas pendapat yang bersumber pada tulisan orang lain yang dirujuk dalam penulisan hukum harus disebutkan sumbernya dengan menggunakan catatan kaki (footnote). Catatan kaki ini menunjukkan dan menginformasikan sumber kutipan. Catatan kaki dapat digunakan pula untuk memberikan komentar mengenai sesuatu yang dikemukakan dalam teks.

Catatan kaki ditulis di bagian bawah halaman teks yang dimulai pada ketukan kedelapan dari garis batas tepi kiri. Jarak catatan kaki dengan kalimat terakhir dari teks adalah 4 satuan jarak baris 4 (spasi) dengan disela oleh garis pemisah sepanjang 5 cm (16 ketukan) yang dimulai pada batas kiri. Catatan kaki diberi nomor urut sesuai dengan nomor kutipan dan diketik dengan satu satuan jarak baris serta ditempatkan di halaman yang sama dengan kutipannya.

Penulisan catatan kaki dilakukan dengan mencantumkan nama, tahun terbit, judul buku, nama penerbit, kota, dan halamannya. Jika nama pengarang terdiri dari 2 (dua) orang, maka keduanya harus dicantumkan dalam catatan kaki. Jika nama pengarang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, maka cukup nama akhir dari pengarang pertama yang ditulis dan dibelakangnya ditulis “et all” (artinya dengan orang lain), tetapi dalam daftar pustaka harus dicantumkan semua nama pengarangnya. Judul buku dalam catatan kaki harus diketik dengan cetak miring. Penulisan halaman disingkat dengan “hlm”.

Penulisan catatan kaki dapat dilakukan pula dengan menggunakan singkatan ibid, op.cit. dan loc.cit.Ibid merupakan singkatan dari ibidem yang artinya dalam halaman yang sama. Ibid digunakan dalam catatan kaki apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dan belum disela oleh sumber lain. Op.cit. merupakan singkatan dari opera citato yang artinya dalam keterangan yang telah disebut. Op.cit. digunakan dalam catatan kaki untuk menunjuk kepada sumber yang sudah disebut sebelumnya secara lengkap, tetapi telah disela dengan sumber lain dan halamannya berbeda. Loc.cit. merupakan singkatan dari loco citato yang artinya pada tempat yang sama telah disebut. Loc.cit. digunakan dalam catatan kaki apabila hendak menunjukkan kepada halaman yang sama dari sumber yang sama yang sudah disebut terakhir, tetapi telah disela oleh sumber lain.

Penggunaan ibid tidak perlu menuliskan nama pengarangnya, karena penggunaan ibid tersebut hanya dilakukan ketika sumber yang telah dikutip belum disela dengan sumber yang lainnya. Sebaliknya, penggunaan op.cit. dan loc.cit tetap harus menulis nama pengarangnya yang diikuti dengan tulisan op.cit. atau loc.cit.

33

Documents

Lampiranppm.law.ugm.ac.id/main/wp-content/uploads/2016/03/... · Web viewLAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 - Kontrak Penelitian SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN ANTARA UNIT PENELITIAN