dpmptsp.bantenprov.go.id · Web viewFotokopi hasil pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terakhir dalam hal tidak terdapat perubahan terhadap

1. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

(SIKPI)No Komponen Uraian1 Produk

PelayananPelayanan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

2 Persyaratan Pelayanan

1. Surat Permohonan SIKPI;2. Surat Pernyataan Keabsahan

Dokumen (materai 6000);3. Surat Pernyataan Alat Tangkap

(materai 6000);4. Surat Kuasa (apabila pemilik

kapal tidak dapat hadir / materai 6000);

5. Fotocopy KTP;6. Pas Besar;7. Surat Ukur;8. Serifikat Kelayakan dan

Pengawakan Kapal Penangkap Ikan;

9. Gross Akte;10.Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2

lembar berwarna;11.Berita Acara Cek Fisik Kapal;12.NPWP Lokasi Provinsi Banten.

3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1.Pemohon mendaftar secara online;

2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;

3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;

4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;

5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;

6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;

7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;

8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

4 Jangka Waktu Penyelesaian

13 (tiga belas) hari kerja

5 Biaya/Tarif Ada Biaya Retribusi

6 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1.Email: [email protected]

2.Aplikasi SIPEKA (pengaduan)3.Telepon: (0254) 84800124.Sms/WA pengaduan:

0811133077

Kepala DPMPTSP Provinsi Banten

Ttd

Drs. Wahyu Wardhana, MA

2. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

No Komponen Uraian1 Produk

PelayananPelayanan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)


1. Surat Permohonan SIUP;2. Surat Pernyataan Keabsahan

Dokumen (materai 6000);3. Surat Pernyataan Alat Tangkap

(materai 6000);4. Surat Kuasa (apabila pemilik

kapal tidak dapat hadir / materai 6000);

5. Fotocopy KTP;6. Pas Besar;7. Surat Ukur;8. Serifikat Kelayakan dan

Pengawakan Kapal Penangkap Ikan;

9. Gross Akte;10.Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2

lembar berwarna;

11.Berita Acara Cek Fisik Kapal.











10 (sepuluh) hari kerja





0811133077


Ttd


3. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)


PelayananPelayanan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)


1. Surat Permohonan Penerbitan SIPI;

2. Fotocopy KTP;3. Fotocopy Surat Izin Usaha

Perikanan (SIUP);4. Fotocopy Surat Ukur;5. Fotocopy Pas Tahunan;

6. Fotocopy Surat Laik Operasi;7. Fotocopy Gros Akte;8. Laporan Cek Fisik;9. Surat pernyataan tidak

merubah kondisi kapal dan alat tangkap setelah dilakukan cek fisik;

10.Surat pernyataan keabsahan dokumen;

11.Buku Kapal Perikanan asli.









8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat

izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.







0811133077


Ttd


4. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN KAPAL PENANGKAPAN IKAN

ANDON


PelayananPelayanan Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan Andon


1.STK Asli;2.Fotocopy SIPI dengan

menunjukan aslinya;3.Rencana Penangkapan Ikan

Andon;4.NPWP Lokasi Provinsi Banten.









8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat

izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.







0811133077


Ttd


5. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN


PelayananPelayanan Izin Pengadaan Kapal Perikanan


1.Surat Permohonan;2.Fotocopy SIUP atau APIPM;3.Spesifikasi teknis kapal (ship’s

particular);4.Rencana jenis alat

penangkapan ikan yang akan dipergunakan;

5.Surat keterangan galangan kapal.






5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor

Pendaftaran Perizinan;6.Proses diteruskan kepada OPD

terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;




9 (sembilan) hari kerja

5 Biaya/Tarif GRATIS




0811133077


Ttd


6. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU

PENCATATAN KAPAL PERIKANANNo Komponen Uraian1 Produk

PelayananPelayanan Penerbitan Buku Pencatatan Kapal Perikanan


1. Fotokopi SIUP (untuk yang akan mengoperasikan kapal perikanan);

2. Fotokopi SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI (untuk yang telah mengoperasikan kapal perikanan);

3. Fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) dan/atau perubahannya yang telah

disahkan oleh pejabat berwenang dengan menunjukan aslinya;

4. Fotokopi KTP pemilik kapal / penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, sesuai dengan grosse akte, dengan menunjukan aslinya;

5. Fotokopi surat ukur kapal (untuk yang akan mengoperasikan kapal perikanan);

6. Fotokopi suat laut atau pas tahunan yang telah disahkan pejabat berwenang (untuk yang akan mengoperasikan kapal perikanan);

7. Fotokopi hasil pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terakhir dalam hal tidak terdapat perubahan terhadap fungsi, spesifikasi teknis kapal dan/atau alat penangkapan ikan (untuk yang telah mengoperasikan kapal perikanan);

8. Fotokopi sertifikan kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;

9. Permohonan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan (untuk yang akan mengoperasikan kapal perikanan);

10. Surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang telah disampaikan.
















0811133077


Ttd


7. STANDAR PELAYANAN BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN

(BPKP)No Komponen Uraian1 Produk

PelayananPelayanan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)


1.Surat permohonan;2.Fotokopi KTP dengan

menunjukan aslinya;3.Spesifikasi teknis alat

penangkapan ikan;4.Surat pernyataan bermaterai

cukup yang menyatakan:a. Kapal yang digunakan

hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT yang dibuktikan dengan surat tukang atau surat galangan;

b. Kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikan.




3.Pemohon mendaftar perizinan

dan mengupload persyaratan;4.Petugas PTSP memverifikasi

persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;











0811133077


Ttd


8. STANDAR PELAYANAN BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN

ANDON (BPKPA)No Komponen Uraian1 Produk

PelayananPelayanan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Andon (BPKPA)


1.Surat permohonan;2.Fotokopi KTP dengan

menunjukan aslinya;3.Fotokopi bukti pencatatan

kapal dengan menunjukan aslinya.



2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login

pendaftaran online;3.Pemohon mendaftar perizinan








7 (tujuh) hari kerja





0811133077


Ttd


9. STANDAR PELAYANAN IZIN PEMASANGAN RUMPON


PelayananPelayanan Izin Pemasangan Rumpon


1.Surat permohonan, yang memuat:a. Tanggal dan waktu

pemasangan rumpon;b. Jumlah rumpon;c.Koordinat (lintang bujur)

lokasi masing-masing pemasangan rumpon;

d. Estimasi frekuensi waktu pemanfaatan;

e. Estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan (kg) pada setiap operasi penangkapan ikan.

2.Fotokopi SIPI;3.Fotokopi KTP pemilik kapal

atau penanggung jawab perusahaan perikanan, dengan menunjukan aslinya;

4.Gambar rencana umum (lay out) rumpon dilengkapi dengan spesifikasi teknis rumpon paling sedikit meliputi bahan, ukuran, dan jumlah dari masing-masing komponen utama rumpon.
















0811133077


Ttd


10. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN


PelayananPelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan


1.Pemerintah dan Pemerintah Daerah Berupa Surat Keterangan Penanggungjawab Kegiatan;

2.Orang Perorangan berupa:a. Surat Keterangan

Penanggung jawab Kegiatan;b. Fotocopy KTP

perseorangan/Penanggung jawab kegiatan;

c.NPWP Lokasi Provinsi Banten. 3.Untuk Badan Usaha:

a. Surat Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan;

b. Fotocopy KTP, NPWP Lokasi Provinsi Banten, Akte Pendirian Perusahaan dengan menunjukan aslinya;

c.Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan;

d. Surat Keterangan Domisili Usaha;

e. Bukti kesesuaian lokasi kegiatan dengan RZWP3K dari instansi yang

berwenang;f. Peta Lokasi Kegiatan dengan

skala 1 : 1.000 dengan sistem koordinat Lintang (longitude) dan Bujur (latitude) pada lembar peta;

g. Izin Lingkungan;h. Proposal Perencanaan.










4 Jangka 10 (sepuluh) hari kerja

Waktu Penyelesaian

5 Biaya/Tarif GRATIS6 Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan



0811133077 Kepala DPMPTSP

Provinsi Banten

Ttd


11. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PEMASARAN DAN

PENGOLAHAN HASIL PERIKANANNo Komponen Uraian1 Produk

PelayananPelayanan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan


1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Banten Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

3. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung

oleh pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;

4. Fotocopy KTP;5. Fotocopy SIUP;6. Fotocopy TDP;7. Rencana Usaha;8. NPWP Lokasi Provinsi Banten;9. Sketsa Lokasi;10.Surat Keterangan dari

Desa/Lurah/Camat;11.Rekomendasi dari Dinas

Kabupaten/Kota;12.Rekomendasi dari Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi.











7 (tujuh) hari kerja





0811133077


Ttd


12. STANDAR PELAYANAN IZIN LOKASI (REKLAMASI)

No Komponen Uraian1 Produk Pelayanan Izin Lokasi (Reklamasi)

Pelayanan2 Persyaratan

Pelayanan1.Surat permohonan Ditujukan

Kepada Kepala DPMPTSP provinsi Banten bermaterai cukup;

2.Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa Surat Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan;


Penanggung Jawab Kegiatan;b. Fotocopy KTP

Perseorangan / Penanggung Jawab Kegiatan;

c.Fotocopy NPWP Perseorangan Lokasi Provinsi Banten.

4.Untuk Badan Usaha: a. Surat Keterangan

Penanggung Jawab Kegiatan;b. Fotocopy KTP, NPWP

Lokasi Provinsi Banten, Akte Pendirian Perusahaan dengan menunjukan aslinya;



e. Bukti Kesesuaian Lokasi Reklamasi (RZWP3K) dari Instansi yang berwenang;

f. Peta Lokasi Reklamasi dengan Skala 1 : 1.000 dengan Sistem Koordinat

Lintang (longitude) dan Bujur (latitude) pada Lembar Peta;

g. Peta Lokasi Sumber Material Reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan Sistem Koordinat Lintang (longitude) dan Bujur (latitude) pada Lembar Peta;

h. Proposal Reklamasi, memuat :(1) Latar belakang;(2) Tujuan reklamasi;(3) Pertimbangan

penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;

(4) Rencana pengambilan sumber material reklamasi sekurang-kurangnya memuat metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material;

(5) Rencana pemanfaatan lahan reklamasi;

(6) Gambaran umum pelaksanaan reklamasi;

(7) Jadwal rencana pelaksanaan kerja.

3 Sistem, Mekanisme, dan


2.Server secara otomatis

Prosedur memberikan akun untuk login pendaftaran online;








12 (dua belas) hari kerja




2.Aplikasi SIPEKA (pengaduan)3.Telepon: (0254) 8480012

4.Sms/WA pengaduan: 0811133077


Ttd


13. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN IZIN LOKASI


PelayananPelayanan Perubahan Izin Lokasi


1.Fotocopy Izin Lokasi Reklamasi Awal;

2.Peta Lokasi Perubahan;3.Surat Keterangan Lokasi

Reklamasi dan Lokasi Sumber Material dari Bupati/Walikota;

4.Kondisi Lingkungan Lokasi Perubahan.



2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login

pendaftaran online;3.Pemohon mendaftar perizinan













0811133077


Ttd


14. STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN IZIN LOKASI


PelayananPelayanan Penggantian Izin Lokasi


1.Izin Lokasi Reklamasi Asli yang Rusak;

2.Surat Keterangan Hilang dari

Kepolisian dalam hal Izin Lokasi Reklamasi Asli Hilang.











8 (delapan) hari kerja





0811133077


Ttd


15. STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI


PelayananPelayanan Perpanjangan Izin Lokasi



2.Alasan Perpanjangan;3.Surat Pernyataan Kesanggupan

Calon Pemegang Izin untuk Melanjutkan Pekerjaan.








7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi

persyaratan;8.Menyampaikan Informasi

kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.







0811133077


Ttd


16. STANDAR PELAYANAN IZIN LOKASI SUMBER MATERIAL

REKLAMASINo Komponen Uraian1 Produk

PelayananPelayanan Izin Lokasi Sumber Material Reklamasi


1.Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa Surat Keterangan Penanggungjawab Kegiatan;

2.Orang Perorang Berupa;a. Surat Keterangan

Penanggungjawab Kegiaatan;b. Fotocopy KTP

Perseorangan / Penanggungjawab Kegiatan;

c.Fotocopy NPWP Perseorangan Lokasi Provinsi Banten.

3.Untuk Badan Usaha:a. Surat Keterangan

Penanggungjawab Kegiatan;b. Fotocopy KTP, NPWP

Lokasi Provinsi Banten, Akte

Pendirian Perusahaan dengan menunjukan aslinya;



e. Surat keterangan Lokasi Sumber Material dari Bupati/Walikota;

f. Peta Lokasi Sumber material Reklamasi dengan Skala 1 : 10.000 dengan Sistem Koordinat Lintang (longitude) dan Bujur (latitude) pada Lembar Peta;

g. Proposal Perencanaan Reklamasi.







6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian

teknis;7.Pencetakan surat izin / non izin

untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;



9 (sembilan) hari kerja

5 Biaya/Tarif GRATIS6 Penanganan




0811133077 Kepala DPMPTSP

Provinsi Banten

Ttd


17. STANDAR PELAYANAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI


PelayananPelayanan Izin Pelaksanaan Reklamasi


1.Surat permohonan Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP

provinsi Banten bermaterai cukup (Syarat Administrasi);

2.Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa Surat Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan;


Penanggung Jawab Kegiatan;b. Fotocopy KTP Perorangan;c.Fotocopy NPWP Perorangan

Lokasi Provinsi Banten. 4.Badan Hukum berupa:

a. Surat Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan;

b. Fotocopy KTP, NPWP Lokasi Provinsi Banten, Akte Pendirian Perusahaan dengan menunjukan aslinya;

c. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan;


e. Fotocopy Izin Lokasi Reklamasi;

f. Fotocopy Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;

g. Rencana Induk Lokasi Reklamasi yang mencantumkan Alokasi Sempadan Pantai sesuai Perundang-Undangan;

h. Study Kelayakan;i. Dokumen Rancangan Detail

Reklamasi yang dilengkapi dengan Perhitungan dan Gambar Konstruksi, dan Gambar Rencana Infrastruktur;

j. Metode Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan Reklamasi;

k. Bukti Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan apabila lokasi berhimpitan dengan daratan;

l. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menjaga dan Menjamin Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat;

m.Surat Perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok Material yang dilegalisir oleh Notaris dilengkapi fotocopy Surat Izin Pertambangan Daerah dan fotocopy Izin Lingkungan untuk Lokasi Sumber Material yang dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi yang berwenang;

n. Pedoman Penyusunan Proposal Reklamasi, Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Rencana Detail Reklamasi harus sesuai dengan KEP.DIRJEN KP3K No. 04A/KEP/DJKP3K/2014.













6 Penanganan 1.Email:


[email protected]


0811133077


Ttd


18. STANDAR PELAYANAN IZIN PERPANJANGAN REKLAMASI


PelayananPelayanan Izin Perpanjangan Reklamasi


1.Fotocopy Izin Pelaksanaan Reklamasi Awal;

2.Alasan Perpanjangan;3.Surat Pernyataan Kesanggupan

Calon Pemegang Izin untuk melanjutkan pekerjaan;

4.Metode Pelaksanaan dan Jadwal Reklamasi.
















0811133077


Ttd


19. STANDAR PELAYANAN IZIN PERUBAHAN REKLAMASI


PelayananPelayanan Izin Perubahan Reklamasi



2.Fotocopy Izin Pelaksanaan Reklamasi Awal;

3.Peta Lokasi Perubahan;4.Surat Keterangan Lokasi

Reklamasi dan Lokasi Sumber Material dari Bupati/Walikota;

5.Rencana Induk Pelaksanaan Reklamasi Perubahan;

6.Fotocopy Izin Lingkungan Perubahan;

7.Rencana Detail Reklamasi Perubahan;

8.Metode Pelaksanaan, Penggunaan Peralatan, dan Jadwal Reklamasi.









8.Menyampaikan Informasi

kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.







0811133077


Ttd


20. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGGANTIAN REKLAMASI

No Komponen Uraian

1 Produk Pelayanan

Pelayanan Izin Penggantian Reklamasi


1.Izin Pelaksanaan Reklamasi yang Rusak;

2.Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dalam hal Izin Pelaksanaan Asli yang Hilang.
















0811133077


Ttd


21. STANDAR PELAYANAN IZIN LOKASI PULAU-PULAU KECIL


PelayananPelayanan Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil


1. Persyaratan Orang Perseorangana. Fotocopy Kartu Identitas;b. Fotocopy NPWP Lokasi

Provinsi Banten;c.Rekomendasi

Bupati/Walikota;d. Proposal Perencanaan.

2. Persyaratan Korporasia. Fotocopy Identitas

Penanggung Jawab;b. Profil Perusahaan;c.Fotocopy NPWP Lokasi

Provinsi Banten;d. Rekomendasi

Bupati/Walikota;e. Proposal Perencanaan.

3. Persyaratan Badan Usahaa. Fotocopy Identitas

Penanggung Jawab;b. Profil Koperasi;c.Fotocopy NPWP Lokasi

Provinsi Banten;

d. Rekomendasi Bupati/Walikota;

e. Proposal Perencanaan.4. Persyaratan Teknis

a. Peta lokasi dengan titik koordinat;

b. Data kondisi eksisting lokasi dan pemanfaatan ruang yang telah ada;

c.Data Daya Dukung Pulau / hidrooseanografi (koorporasi dan koperasi);

d. Data Kerentanan Pulau (korporasi dan koperasi);

e. Data kondisi ekosistem pesisir;

f. Luasan lokasi;g. Kesesuaian dengan

RZWP3K.
















0811133077


Ttd


22. STANDAR PELAYANAN IZIN LOKASI PERAIRAN PESISIR DAN PERAIRAN PULAU-PULAU KECIL


PelayananPelayanan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil


1.Persyaratan Orang Perseorangana. Fotocopy Kartu Identitas;b. Fotocopy NPWP Lokasi



2.Persyaratan Korporasia. Fotocopy Identitas




3.Persyaratan Badan Usahaa. Fotocopy Identitas




4.Persyaratan Teknisa. Peta lokasi dengan titik

koordinat;b. Data kondisi eksisting

lokasi dan pemanfaatan ruang yang telah ada;

c.Data Daya Dukung Pulau / hidrooseanografi (koorporasi dan koperasi);

d. Data kondisi ekosistem pesisir;

e. Luasan lokasi;f. Kesesuaian dengan RZWP3K.













6 Penanganan 5.Email:


[email protected]


0811133077


Ttd


23. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGELOLAAN PULAU-PULAU

KECILNo Komponen Uraian1 Produk

PelayananPelayanan Izin Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil


1.Persyaratan Administratifa. Izin Lokasi;b. Izin Lingkungan;c.Fotocopy Identitas;d. Profil Perusahaan atau

Koperasi;e. Fotocopy NPWP Lokasi

Provinsi Banten;f. Surat Pernyataan

Kesanggupan memenuhi syarat teknis dan operasional.

2.Persyaratan Teknis (disesuaikan dengan kegiatan)a. Dokumen studi

kelayakan teknis, finansial dan sosial;

b. Dokumen DED atau rencana rinci kegiatan;

c.Dokumen standar, operasional dan prosedur.

3.Persyaratan Operasional (disesuaikan dengan kegiatan)a. Mempertimbangkan

keberadaan biota laut dan ekosistemnya;

b. Menerapkan standar,

operasional dan prosedur;c.Rencana sistem

pengoperasian.











27 (dua puluh tujuh) hari kerja





0811133077


Ttd

Drs. Wahyu Wardhana, MA24. STANDAR PELAYANAN IZIN

PEMANFAATAN PERAIRAN PESISIR DAN PERAIRAN PULAU-

PULAU KECILNo Komponen Uraian1 Produk

PelayananPelayanan Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil


1.Persyaratan Administratifa. Izin Lokasi;b. Izin Lingkungan;c.Fotocopy Identitas;d. Profil Perusahaan atau

Koperasi;e. Fotocopy NPWP Lokasi

Provinsi Banten;f. Surat Pernyataan

Kesanggupan memenuhi syarat teknis dan

operasional.2.Persyaratan Teknis

(disesuaikan dengan kegiatan)a. Dokumen studi kelayakan

teknis, finansial dan sosial;b. Dokumen DED atau

rencana rinci kegiatan;c.Dokumen standar,

operasional dan prosedur.3.Persyaratan Operasional

(disesuaikan dengan kegiatan)a. Mempertimbangkan

keberadaan biota laut dan sekitarnya;

b. Menerapkan standar, operasional dan prosedur;

c.Rencana sistem pengoperasian.







6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian

teknis;7.Pencetakan surat izin / non izin

untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;








0811133077


Ttd


25. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PARIWISATA ALAM

PERAIRANNo Komponen Uraian

1 Produk Pelayanan

Pelayanan Izin Usaha Pariwisata Alam Perairan


1.Persyaratan Orang Perseorangana. Fotocopy Kartu

Identitas;b. Fotocopy NPWP Lokasi



2.Persyaratan Korporasia. Fotocopy Identitas




3.Persyaratan Badan Usahaa. Fotocopy Identitas




4.Persyaratan Teknisa. Peta lokasi dengan titik

koordinat;b. Data kondisi eksisting

lokasi dan pemanfaatan ruang yang telah ada;

c.Data Hidrooceanografi (korporasi dan koperasi)

d. Data kondisi ekosistem pesisir;

e. Luasan Lokasi;f. Kesesuaian dengan RZWP3K.









8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat

diambil/diakses.







0811133077


Ttd


Documents

dpmptsp.bantenprov.go.id · Web viewFotokopi hasil pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terakhir dalam hal tidak terdapat perubahan terhadap