BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu bagian penting dari program-program pembangunan

nasional, sector pendidikan merupakan factor penentu pertumbuhan social-ekonomi

suatu Negara. Salah satu bentuk penting investasi SDM yang dapat dibuat oleh

sebuah Negara adalah penyediaan kesempatan pendidikan yang merata bagi warga

negaranya. Telah di temukan secara konsisten dari berbagai penlitian di sejumlah

Negara bahwa investasi SDM melalui pendidikan memiliki dampak yang paling

besar terhadap kemajuan Negara-negara industri baru. Untuk mendorong warga

Negara agar nenberikan sumbangan efektif terhadap pembangunan nasional harus

diyakini bahwa setiap anak Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan yang

bermutu dan relevan dengan kebutuhan berbagai sector pembangunan. Salah satu

factor yang berpengaruh terhadap mutu dan relevansi pendidikan adalah besarnya

anggaran pendidikan karena factor ini memungkinkan suatu system pendidikan dapat

berkembang, misalnya karena gaji guru dan pegawai yang memadai, buku dan

sarana pendidikan yang memadai, serta sarana pendidikan seperti laboratorium,

buku, perpustakaan, dan alat pelajaran yang mampu memacu penguasaan ilmu-ilmu

murni dan trepan secara cepat.

Dewasa ini besarnya anggaran pendidikan telah menjadi salah satu sorotan

utama dari berbagai pembicaraan, baik di media massa, seminar, maupun masyarakat

luas. Dari pembicaraan yang berkembang, di antaranya maupun masyarakat luas.

Dari pembicaraan yang berkembang, diantarannya di persoalkan apakah pemerintah

benar-benar telah menempatkan investasi SDM pada proritas teratas sebagaimana

digariskan dalam GBHN 1993. Namun, tidak sedikit pula kalangan yang

mengkhawatirkan apakah kenaikan anggaran pendidikan yang secara tiba-tiba tidak

akan melahirkan akses yang buruk, terutama dilihat dari efisiensi penggunaannya.

1

Berbagai pihak yang lain menekankan bahwa anggaran pendidikan bukan

satu-satunya factor terpenting yang menentukan berhasilnya pengembangan kualitas

SDM. Namun, anggaran pendidikan yang besar pasti merupakan factor yang paling

mendasar untuk percepatan upaya peningkatan mutu pendidikan jika dapat

didayagunakan secara efisien.

Informasi mengenai keuangan pendidikan diproleh dari data dan informasi

yang bersumber dari (1) kuesioner sekolah yang dikumpulkan setiap tahun oleh Pusat

Informatika untuk Pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan Balitbang Dikbud, (2)

data hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, 1995). Data-data tersebut telah

diolah dan dianalisis oleh Biro APKO Bappenas yang dibantu oleh suatu lembaga

konsultan ADB, yaitu Hickling (David Clarck 1997). Di samping itu, studi keuangan

pendidikan juga sudah dilakukan oleh Pusat Informatika Balitbang Dikbud yang

dibantu oleh salah satu seorang konsultan, Mathew Robertson (1996). Kedua studi

tersebut dibahas dan dibandingkan sehingga menggambarkan keadaan keuangan,

khususnya pendidkan persekolahan di Indonesia pada tahun 1995/96.

B.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pendidikan Dan Investasi SDM : Suatu Perspektif

Pengembangan SDM yang berkualitas merupakan kegiatan antarbidang dan

antarsektor pembangunan di dalam suatu kerangka pemikiran para pemegang

kebijaksanaan negara yang berkeinginan untuk mencapai keunggulan (excellence)

dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai faktor terpenting

dalam meningkatkan daya saing produk industri trntuk mempercepat laju

pertumbuhan produktivitas nasional. Sebagai salah satu sektor dalam pengembangan

kualitas SDM, pembangunan pendidikan adalah faktor terpenting yang menentukan

keberhasilan pembangunan di era persaingan. Sistem pendidikan perlu diarahkan

pada perwujudan sistem yang mampu menyesuaik;rn cliri bahkan mungkin

mendorong Proses perubahar, yang terarah untuk mencapai ketahanan nasional yang

andai dalam nrenghadapi tantangan lingkungan yang tidak ramah (volaiile) dan terus

berubah, baik pada fingkungan lokal' lingkungan nasional, regional, maupun global.

Dalam era yang semakin terbuka, pola perjuangan suatu bangsa dalam

memperkokoh ketahanan nasional diperlukan pendekatan yang relevan dengan

tantangannya. Salah satu pendekatan yang dikenal dengan istilah pendekatan

kesejahteraan (prosperity approach) adalah suatu model yang cenderung semakin

penting, dalam menghadapi tantangan lingkungan-yang berdimensi ganda. Dengan

demikian, sistem pendidikan mertghadapi tantangan yang juga berdimensi ganda

dalam upaya untuk peningkatan SDM yang berkualitas. Dimensi-dirnensi ini sebut

saja ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya (ipoleksosbud). Oleh karena itu,

sistem pendidikan sama sekali tidik dapat menjadi sistem tersendiri yang terpisah

dengan sistem-sistem lainnya dalam Proses pembangunan bangsa.

Dari dimensi politik dan ideologi, sistem pendidikan mampu menanamkan

sikap-sikap dan perilaku SDM yang demokratis sejalan dengan kepribadian bangsa

berdasarkan Pancasila dan Undang-Unlung Dusar 1945 serta kebanggaan berbangsa

sebagai sumber semangat perjuangan dalam berbagai bidang kehidupan.

3

Dari dimensi ekonomi dan iptek, sistem pendidikan mampu meningkatkan

kemampuan belajar warga negara untuk menguasai jenis-jenis keterampilan dan

keahlian yang sesuai dengan iptek yang terus berkembang sebagai syarat mutlak

untuk mencapai produktivitas. Dari dimensi sosial-budaya' sistem pendidikan atapun

menanamkan sikap dan perilaku yang rasional di dalam suatu sistembudaya

Indonesia yang kondusif. Khususnya dalam mengembangkan nilai-nilai kesehatan,

produktivitas, kemandirian, serta etos kerja industri. Dari dimensi hankamnas, sistem

pendidikan mampu menahan sikap, wawasan, dan perilaku bela negara, baik secra

fisik mapun non fisik.

1) Dimensi Konsep

Kebiiaksanaan pendidikan harus didasarkan pada prinsip atau konsep yang

telah diakui kebenarannya secara universal. Walaupun Indonesia memiliki sistem

pendidikan tersendiri (seperti pendidikan Islam: Pesantren dan Madrasah) dan

pendidikan asli Indonesia yang lebih mendasarkan diri pada pendidikan bela diri dan

kekebalan, model pendidikan Eropa cenderung lebih berkembang karena telah

dipakai sebagai model bagi seluruh penjuru muka bumi dan tampaknya sudah

menjadi pola pendidikan yang sudah baku.

Karena kebakuan model pendidikan Eropa ini, konsep-konsep pendidikan

yang dijadikan dasar untuk menyusun kebijaksanaan pendidikan masing-masing

negara sudah semakin universal. Perkembangan ilmu-ilmu kebiiaksanaan yang

berkembang didunia pendidikan, sampai saat ini, semakin didasarkan pada temuan-

temuan penelitian yang dilaksanakan di sejumlah negara. Sebagian dari temuan

tersebut sudah menjadi suatu keteraturan (regularity) dan bahkan menjadi suatu teori

yang diakui kebenarannya secara universal. Jika teori-teori kebijaksanaan pendidikan

sudah diakui secara universal menurut Thomas Khun (1953) dalam bukunya yang

sudah cukup tua, tetapi masih dianggap sebagai kajian ilmu pengetahuan yang

penting dengan judul The Structure Of Scientific Retsolution-Teori tersebut sudah

dapat diakui sebagai suatu paradigma (paradigm). Paradigma ini hanya dapai

berubah dalam waktu yang panjang (25-30 tahun) jika temuan-temuan baru dari

penelitian secara global telah mengarah pada suatu kecenderungan kebenaran yang

4

baru. Dari cerita ini dapat disirirpulkan bahwa konsep-konsep yang dijadikan

landasan oleh kebijaksanaan pendidikan cenderung sudah bersifat universal yang

sudah ada dalam literatur kebijaksanaan pendidikan di berbagai bagian dunia.

2) Dimensi Politik

Terbentuknya suatu kebijaksanaan pendidikan pada dasarnya merupakan

hasil dari suatu perjuangan politik dari berbagai kelompok kepentingan. Kesepakatan

politis yang diperoleh adalah landasan bagi para pengambil keputusan untuk

menetapkan kebijaksanaan dalam pembangunan pendidikan- Periuangan politik ini

wujudnya adalah perjuangan untuk meyakinkan berbagai golongan kepentingan dan

golongan penekan dalam suatu tatanan politik negara akan pentingnya suatu

kebijaksanaan pendidikan yang diusulkan oleh pemerintah.

Dilihat dari sisi politik, kebijaksanaan pendidikan terdiri atas tiga tingkatan

berikut ini. Pada tingkatan makro (macro level), sebagai salah satu jenis

kebijaksanaan publik, pendidikan nasional akan menyangkut kepentingan seluruh

rakyat. Dengan demikian, suatu kebijaksanaan harus sudah mendapatkan persetujuan

atau kesepakatan dari seluruh rakyat (di Indonesia kesepakatan dijelmakan dalam

berbagai institusi seperti MPR, DPR, atau DPRD sebelum ditetaPkan menjadi

kebijaksanaan pendidikan nasional).

Dalam tingkatan teknis (technical level), pelaksanaan kebijaksanaan nasional

harus diiabarkan menjadi strategi dan kebiaksanaan teknis dan pengelolaan. Pusat

dan daerah, Tingkatan kebijaksanaan teknis ini menyangkut pengembangan,

penyusunan, dan Penerapan model yang lebih teknis agar kebijaksanan nasional

dapat diwujudnyatakan. Hasil-hasil penelitian atau pengembangan mengenai

berbagai. Model pelaksanaan kebijaksanaan makro tersebut harus dilakukan jika

paradigma yang dijadikan landasan akan ditempatkan pada dimensi ruang, tempat,

dan waktu pada masyarakat tempat pendidikan diterapkan, sesuai ciri kebudayaan

dan kepribadian bangsanya. Untuk itu, tawar-menawar dengan berbagai kelompok

yang mewakili kepentingan atau golongan masyarakat (Misalnya BPPN, DPRD,

5

LSM) atau instansi-instansi pemerintah terkait diperlukan untuk memperoleh

dukungan secara politis.

Dalam tingkatan operasional (operational level). Penerapan program-program

penddikan di tingkat operasional harus merupakan pengejawantahan dari

kebiiaksanaan makro dan teknis tersebut. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan,

dukungan secara politis juga diperlukan agar Program-Program pendidikan,

mendapat bantuan, dorongan sekaligus tidak mendapat rintangan dari berbagai

kelompok kepentingan yang secara langsung berpengaruh atau terkena dampak dari

pelaksanaan program yang bersangkutan.

B. Pendidikan dan Pengembangan SDM di Indonesia

Sesuai dengan permasalahan dan tantangan perubahan yang akan terjadi,

beberapa prioritas kebijaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan telah

tercermin dalam pidato-pidato Presiden, Mendikbud, naskah-naskah perencanaan

pemerintah, dan beberapa kebijaksanaan unit-unit utama Departemen Pendidikah dan

Kebudayaan. Pembangr.rnan di bidang pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan

tujuan pendidikan nasional, seperti tersebut dalam UU No.2/1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang memiliki ciri

khas nasional lndonesia. Dengan kata lain, pernbangunan pendidikan nasional adalah

wahana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan SDM

yang berkualitas. Agar pembangunan pendidikan meniadi wahana yang efektif dan

efisien dalam pengembangan SDM, argumentasi kebijaksanaan pembangunan

pendidikan dapat dilihat dari tiga orientasi pendidikan dalam kaitannya dengan

pengembangan kualitas SDM..

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, sistem pendidikan telah

dilengkapi dengan perangkat-perangkat sistem yang secara langsung memberikan

Peran dalam pengembangan SDM. Sistem pendidikan memiliki bagian-bagian sistem

yang terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berbagai cara memandang

bagian sistem pendidikan antara lain menurut jenjang (pendidikan dasar, pendidikan

6

menengah, dan pendidikan tinggi), menurut ienis (pendidikan umum, kejuruan,

profesional, dan agama), dan menurut penyelenggara (pemerintah atau swasta).

Bagian ini memandang sistem pendidikan dengan cara lain, yaitu dilihat dari

orientasinya terhadap pengembangan SDMTerdapat tiga cara memandang sistem

pendidikan iika dilihat dari orientasinya dalam pengembangan SDM, yaitu

pendidikan berorientasi terhadap: (1) upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, (2)

upaya mempersiapkan tenaga keria terampil dan ahli yang diperlukan dalam proses

memasuki era industrialisasi, serta (3) upaya membina dan mengembangkan

penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi.

7

BAB III

TEORI DAN PERSPEKTIF DALAM INVESTASI SDM

A. Pengembangan SDM : Suatu Investasi Produktif

Walaupun tujuan masyarakat banyak sekali jenis dan nacamnya serta

mungkin tidak terhingga jumlahnya, kebijakan pembangunan nasional secara

sederhana telah mengelompokkan tujuan masyarakat tersebut ke dalam tiga jenis

berikut ini.

Pertama aadalah tujuan konsumtif. Salah satu kebutuhan dasar manusia

adalah ingin mencapai kepuasan hidupnya dengan jalan menikmati berbagai bentttk

kebutuhan yang dirasakan masa sekarang, baik secara fisik nauPun nonfisik. Tujuan

untuk menikmati keb.utuiran hidup yang dapat mencapai kepuasan yang secara

langsung dirasakan pada masa sekarang disebut dengan tujuan konsumtif

(consumption objectives)- Tujuan penikmatan atas konsumsi ini dalam batas bawah

adalah semata-mata untuk dapat bertahan hidup (survival) dengan mancapai

kebuhrhan fisik minimum (KFM) yang digunakan sebagai salah satu ukuran dalam

menentukan upah minimum dewasa ini' Dalam batas atasnya, kebutuhan konsurnsi

ini dapat mencapai apa yang disebut kebutuhan hidup minimum (KHM) yang bukan

sematamata mencakup kebutuhan fisik (seperti pangan, sandang, dan papan), tetapi

iuga meliputi kebutuhan hidup yang lebih tinggi tingkatannya seperti pendidikan,

kesehatan, rekreasi, dan pergaulan. Tujuan lainnya yang lebih tittgg tingkatannya

dari KFM dan KHM-seperti penghargaan, kehormatan, dan kekuasaan-sering tidak

diperhitungkan karena ununrnya hanya dapat dinikmati oleh segmen masyarakat

tertentu saja.

Kedua adalah tujuan investasi. Tuiuan masyarakat jenis ini bersifat lebih

berjangka panjang, tidak semata-mata mencapai kepuasan dengan menikmati

konsumsi pada masa sekarang, tetapi lebihfauh lagi, yaitu mencapai kesejahteraan

hidup di masa datang. Tujuan ini sering diwujudkan melalui upaya peningkatan

8

kemampuan berproduksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh

masyarakat untuk mencapai manfaat kesejahteraan atau di masa depan. Tujuan yang

bersifat ke depan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat perubahan manusia itu sendiri.

Semakin modern tingkat peradaban manusia cenderung semakin berpikir jauh

kedepan sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik di masa

depan sudah merupakan salah satu kebutuhan hidupnya. Dalam ilmu ekonomi, ini

tujuan disebut sebagai tujuan investasi (investmeni objective).

Jenis tujuan ketiga dalam suatu masyarakat modern adalah adanya keadilan

dan pemerataan sehingga kehidupan manusia yang adil, makmur, damai, dan

tenteram, adalah merupakan salah satu kebutuhan pokok. Masyarakat yang maju

adalah masyarakat yang produktif dan dapat menghasilkan barang dan jasa yang

berguna serta menciptakan barang dan jasa yang yang seimbang dan adil dalam

hubungan antar manusia. Dengan demikian, salah satu tujuan penting dari kehidupan

modern adalah meningkatkan pola distribusi atau pemerataan pemilikan atau

penggunaan barang dan jasa secara adil dan merata di antara kerompok-kerompok

yang ada dalam masyarakat (equitability).

Berdasarkan keiginan majuan masyarakat tersebut, pendidikan sebagai salah

satu bentuk terpenting dalam investasi SDM juga dapat membantu mewujudkan

pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik untuk mencapai tujuan konsumtif investasi,

maupun peningkatan pemerataan dan keadilan. Ketiga tujuan tersebut yang dapat

dicapai melalui pendidikan secara lebih terurai dapat dijelaskan dalam pembahasan

sebagai berikut.

Pendidikan ialah suatu bentuk konsumsi, yaitu suatu barang atau jasa yang

dibutuhkan secara langsung serta dapat menimbulkan kesejah teraan yang capat

dinikmati hari ini. Namun, jika pendidikan dianggap sebagai suatu bentuk konsumsi,

udah berarti bahrwa pendidikan itu tidak mengandung unsur lainnya seperti

produktifitas dan keadilan. Pendidikan sebagai mana terbentuk konsumsi itu sering

tidak kasat mata walaupun sebenarnya terjadi di mana-mana (ubiquities), seperti di

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, tempat kerja, bahkan dalam setiap

9

pergaulan antara manusia. Konsep yang terkait dengan pendidikan sebagai suatu

bentuk korsumsi adalah apa yangdisebut sosialisasi. Di sini generasi muda secara

otomatis terdapatkan bimbingan secari generasi sebelumnya agar dapat memerankan

fungsinya sebagai anggota baru dalam suatu masyarakat atau organisasi. Sengaja

atau tidak, pendidikan itu diperlukan sebagaimana seseorang memerlukan suatu

konsumsi untuk tujuan-tuiu an survival.  

Kriteria Investasi SDM yang sering dilakukan kriteria yang dianggap penting

dapat di kelompokkan kedalam empat kriteria yang dianggap penting yaitu :

1) Kriteria kebutuhan tenaga kerja termpil oleh berbagai sector lapangan kerja

yang menguasai keterampilan kejuruan dan keahlian teknologi, sesuai

dengan perkeinbangan iptek sehingga tujuan utama pembangunan

pendidikan hanya menambah penyediaan tenaga kerja terampil dan ahli.

2) Kriteria perluasan pendidikan dasar yang terbukti memiliki tingkat balikan

ekonomi (return) yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya

untuk jenjang pendidikan dasar. Munculnya kriteria ini disebabkan karena

hambatan bagi pertumbuhan tidak hanya berupa kekurangan tenaga kerja.

tetapi juga dirnensi-dimensi sosial kemampuan SDM, seperti wawasan

berpikir rasional, kemampuan belalar cepat, keinginan untuk berubah,

”melek” huruf, dan kemampuan belajar lain yang dapat dikembangkan

melalui pendidikan dasar.

3) Kriteria pengembangan sektor pedesaan yang memperlihatkan peranan

pendidikan massal (khususnya pendidikan dasar dan di luar sistem

persekolahan) di desa untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor

pedesaan. Kriteria ini peniing karena pendidikan yang terpakai bukan

sematarnata ada di dalarn sistem persekolahan, tetapi suclah merupakan

kegiatan penduduk yang secara otomatis timbul dan menyatu dengan sendi-

sendi kehidupan masyarakat sehari-hari.

4) Kriteria keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya distribusi

kesempatan pendidikan dan bentukbentuk pengembangan SDM lainnya,

10

baik secara geografis, sosial' maupun ekonomis. sebagai suatu

bentuklnvestasi produktif, pendidikan harus dimiliki secara merata oleh

setiap lapisan masyarakat sehingga kesempatan berusaha atau kegiatan

produktif juga akan dimiliki secara merata di dalam masyarakat.

B. Teori Human Capital : Perkembangan Sejak zaman Neoklasik

1. Adam Smith (1776)

Pada abad ke-18, Smith telah mulai menganggap bahwa keterampilan tenaga

kerja merupakan kekuatan yang dominan bagi kemajuan industri. Di dalam

definisinya mengenai Fir-ed Cipital, Smith memasukkan unsur SDM (human capital)

di dalamnya. Menurut Smith, human capital terdiri atas kemampuan dan kecakapan

yang diperoleh semua anggota masyarakat. Perolehan kemampuan yang dapat

dilakukan melalui pendidikan, belajar sendiri, atau belajar sambil bekerja

memerlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Biaya atau

pengorbanan tersebut dikeluarkan untuk mempermudah mencari pekerjaan, promosi

pekerjaan, serta memperoleh pendapatan yang layak.

Meskipun Adam Smith belum berangkat lebih jauh sampai dengan estimasi

nilai SDM pada masyarakat, ia teramat percaya bahwa perolehan keterampilan dan

kemarrrpuun ukur, menghasilkan tingkat balik (rate of return) yang tinggi terhadap

penghasilan seseorang. Pernyataan ini mengungkapkan lahirnya kontribusi manusia

bukan pada keterampilan dan kemampuannya, tetapi hanya ada pada individu

mereka.sendiri.

2. Van Tlrunm (1.STS)

Berdasarkan tulisannya pada tahun 1875, Heinrich Von Thunen merasa yakin

dan dapat rnenerima konsep human capital sepenuhnya. Ia mengatakan, tidak

diragukan lagi bahwa tingkat pelayanan (services) dari manusia merupakan bagian

terpenting dari aset nasional. Karena memperoleh pendidikan lebih tinggi, sebagai

proksi dari meningkatnya kemampuan dan keterampilan, ditambah lagi dengan

11

bentuk-bentuk mojar fisik yang lebih baik, seseorang akan memperoleh penghasilan

lebih baik. Dengan demikian, konsep human capital dapat merendahkan derajat

manusia itu sendiri.

3. Penikir-Pemikir LainnYa

Marshall menerima pendapat Adam Smith bahwa manusia terdidik mungkin

dapat disetarakan dengan harga mesin yang sangat mahal. Walaupun Alfred Marshall

(1961) secara eksplisit mengeluarkan unsur human capital dari definisinya mengenai

kesejahteraan (wealth), ia masih mengakui bahwa SDM merupakan suatu bentuk

capital. Marshall juga menekankan bahwa motivasi untuk memperoleh manfaat

merupakan pendorong bagi seseorang untuk menginvestasikan dirinya, sama halnya

dengan investasi fisik pada bidang-bidang lain.

C. Teori Humem Capitat Modern

Sejak human capital disusun secara sistematis dalam suatu kerangka ilmu

pengetahuan (body of knowledge) pada awal tahun 1960-an, perkembangannya

sangat menakjubkan sehingga berbagai kritik dan aliran pemikiran lain juga muncul

sebagai faktor pendorong untuk mempertahankan dan memperkaya khazanah ilmu

ekonomi SDM ini.

1. Kelahiran Teori Human Capital Modern

Pada saat berdirinya Bank Dunia (tahun 1944), belum berkembang pemikiran

yang menganggap bahwa SDM adalah barasal integral dari konsepsi capital dalam

rangka mendukung produktivitas (lihat sejarah pemikiran di atas). Keadaan ini terus

berlangsung sampai dengan tahun 1950-an ketika kebijaksanaan Bank Dunia mulai

memandang perlunya membiayai proyekproyek investasi yang dapat memberikan

langsung terhadap produktivitas, proyek-proyek investasi

2. perspektif dalam investasi SDM

3. Ruang lingkup Investasi SDM

12

a) Pendidikan Persekolah

b) pelatiahn Kerja

c) peningkatkan Gizi dan kesehatan

d) mobilitas Tenaga Kerja

4. Kritik terhadap Teori Human Capital

a) efek tidak langsung

Dimana dalam rangka pengukur manfaat sosial (social benefits) pendidikan,

earning seseorang sama sekali tidak mampu menggambarkan manfaat yang pada

kenyataannya mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, tetapi tidak dapat

diukur pada tingkat individual.

b) efek Kredensialisme

c) Asumsi ” Screening Device”

Disini menakankan bahwa pendidikan tidak langsung meningkatkan

produktivitas dan keterampilan lulusan sebagai calon pengawai. Dengan demikian,

pendidikan lebih memungkinkan untuk digunakan sebagi investasi individu, tetapi

masyarakat tidak banyak memproleh manfaat darinya. Artinya, pendidikan hanya

sebagai justifikasi yang dapat digunakan oleh majikan untuk menyeleleksi dan

menentukan gaji pegawai.

d) Regularitas ”Teori Human Capital”

5. Pengembangan SDM di Era Globalisasi

a) Jenis Pekerjaan dan kualifikasi Jabatan

13

Pertumbuhan kebutuhan akan tenaga-tenaga teknisi ini sudah barang tentu

akan menunjukkan berkembangnya kebutuhan akan pekerja yang lebih tinggi

pendidikannya. Hal ini terjadi terutama pada misyaiakat yang mulai beranjak ke era

industri yang sangat membutuhkan lebih banyak tenaga-tenaga teknisi yang terdidik.

Di dalam masyarakat industri, terdapat kecenderungan bahwa batas antara

pekerja teknisi dan tenaga profesional menjadi semakin kabur karena tenaga

profesional dibentuk dari para teknisi yang berpengalaman. Dengan demikian,

pengembangan SDM di tempat kerja-seperti pelatihan dalam jabatan akan

memainkan peranan yang sangat Penting dalam menyiapkan para teknisi yang

trampil agar menjadi tenaga profesional sebagai penggerak industri.

a) Berkembang pesatnya kebutuhan tenaga insinyur, teknolog, spesialis

dalam teknologi informasi, mekanik, dan tenaga-tenaga lainnya seperii

bengkel dan juru pasang.

b) Tumbuhnya kebutuhan tenaga manajerial tingkat tinggi, teknisi dagang,

dan pekerja jasa penunjang.

c) Menurunnya kebutuhan pekerja kasar, pengrajin, tenaga pelaksana yang

tidak terampil, serta buruh.

d) Berkurangnya kebutuhan tenaga tata usaha, tata laksala, dan tenaga

administratif lainnya.

e) Bertambahnya kebutuhan tenaga kerja industri jasa, khususnya akuntan,

administrari kurang, distributor, transportasi, dan periklanan.

f) Tumbuh dan berkembangnya Peranan para teknisi sejalan dengan

rnenurunnya Peranan pengrajin dan buruh kasar; sementara ih.r para

pekeria teknisi menggantikan peranan para pengrajin dalam klasifikasi

angkatan kerja industrial.

Secara umum, pergeseran ketenagakerjaan tersebut ditandai dengan

berkurangnya jenis-ienis pekerjaan kerah biru pada sektor-sektor, pertanian dan

14

bertambahnya jenis pekerjaan pada sektor industri pengolahan dalam komposisi

angkatan kerja. Pada saat yang sama peranan jenis-jenis pekerjaan atau jabatan kerah

putih akan terus berkembang dalam sektor-sektor industri dan jasa berteknologi

tinggi.

6. Jenis Pengetahttan d&n Keteratnpilan

Perubahan struktur pekerjaan dan jabatan tersebut akan mengakibatkan

terjadinya pergeseran kebutuhan akan jenis-jenis pengetahuan dan keterampilan

pekerja. Dalam era industri, jenis-jenis pekerjaan tradisional atau subsistensi yang

mengandalkan keterumpilan motoris akan terus berganti dengan jenis-jenis pekerjaan

yang berlandaskan pada otomatisasi dan pengolahan informasi. Jenis-jenis pekerjaan

dalam era teknologi yang diperkirakan akan berkembang ialah sebagai berikut.

a) Pekerja Pemikir (Mind Worker)

b) Kemampuan Belajar Mandiri (self-Training Skill)

c) Kompleksitas keahlian (Multisklling)

d) kemampuan mengolah informasi (information Handling Capacity)

7. Aspek Budaya Dalam SDM

Untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor

ekonomi di kemudian hari, perlu diciptakan iklim produktivitas berkelanjutan yang

didukurng oleh "manusia produktif. Namun, banyak kalangan yang menjangga perlu

revitalisasi konsep manusia produktif. Cara berpikir yang berbeda dengan pola

pemikiran makro ekonomi, mungkin sangat diperlukan dalam membangun konsep

manusia produktif yang lebih realistis. Salah satunya adalah menggunakan

pendekatan berpikir manusia dalam proses pembudidayaan, yaitu pemahaman

terhadap struktur dan sistem nilai yang dimiliki oleh manusia sebagai pelaku

ekonomi dalam kaitannva Cengan produktivitas.

15

1) Tentang sistem Nilai Budaya

Sistem nilai budaya ini mengatur berbagai tata kelakuan manusia yang lain

yang tingkatannya lebih konkret, yaitu yang berwujud aturan-aturan khusus, hukum,

norma, dan adat kebiasaan dalam berbagai bidang kehidupan. sistem nilai budaya ini

merupakan bidang garapan ilmu perilaku (behavioral sciences) yang memusatkan

perhatiannya pada pengkajian kebudayaan dan masyarakat pada tingkatan primer,

serta terhadap manusia dan individu di dalam masyarakat pada tingkatan sekunder.

Oleh karena itu, sistem nilai budaya memiliki pengaruh yang sangat kuat dan

mengakar pada suatu sikap mental manusia secara perorangan dalam melakukan

kegiatannya sehari-hari.

2) Orientasi Nilai dan produktvitas SDM

David MacClelland memusatkan perhatiannya pada tiga orientasi nilai yang

perlu dibenahi dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia agar lebih produktif di

kemudian hari, yaitu :

Berorientasi ke depin (futuie orientation);

Hasrat untuk mengeksplorasi lingkungan (efficary); dan

Orientasi terhadap hasil kerja (achievement orientation)

Terdapat keyakinan bahwa ketiga orientasi nilai tersebut memiliki kaitan

yang sangat erat dengan produktivitas manusia dan masyarakat Indonesia dalam era

industri dan persaingan global. Asumsinya, revolusi peningkatan produktivitas

nasional akan dapat dicapai dalam skala besar jika dilakukan perubahan dalam

orientasi nilai budaya manusia dan masyarakat.

Berdasarkan MacClelland dan para ahli budaya Indonesia seperti

Kuntjaraningrat, dalam buku ini akan dibahas tiga orientasi nilai yang perlu pendapat

perhatian, yaitu berorientasi ke depan institusi terhadap perubahan dan kemampuan

belajar secara terus-menerus.

16

a) Berorientasi ke Depan

b) Orientasi terhadap perubahan

c) Kemampuan Belajar terus-menerus

17

BAB III

MODEL-MODEL ANALISIS INVESTASI SDM

A. Overview Model Kebijakan pendidikan

Yang dimaksud dengan rnodel kebijakan adalah kerangka analisis yang

disusun berdasarkan suatu teori atau perspektif tertentu yang digunakan sebagai alat

untuk melakukan analisis kebijaksanaan pendidikan. Dilihat dari perspektif

kebijaksanan, pendidikan dapat diamati dari dua sudut pandang, yaitu s;sienr

pendidikan di satu pihak dan ntodel kebijakan pendidikan di lain pihak.

Sistem pendidikan adalah suatu institusi besar yang bergerak pada alam

kenyataan (the existing reality) didukung oleh beberapa institusi pendidikan atau

komponen sistem yang berfungsi berdasarkan mekanismenya sendiri-sendiri, tetapi

terintegrasi di dalam suatu kesatuan sistem untuk mewujudkan tujuan sistem

pendidikan nasional, Berfungsinya mekanisme sistern tersebut diatur oleh aturan

perundang-undangan serta dikendalikan oleh suatu sistem manajemen pendidikan

nasional.

Sebagai suatu realitas yang terjadi dalam alam kenyataan, sistem pendidikan

yang terjadi di lapangan sulit untuk diketahui secara keseluruhan dengan pasti sesuai

dengan aturan-aturan yang ada atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya yang

dapat diketahui di lapangan, misarnya mealui mekanisme pengawasan ialah

bagaimana aturan-aturan tersebut terlaksana di dalam mekanisme pengelolaan

seluruh bagian institusi pendidikan.

Model kebijakan pendidikan adalah suatu instirusi pendidikan yang

berkembang dalam alam pikiran manusia berdasarkan informasi yang dapat diketahui

secara terbatas oleh para analis kebijakan. Model sering juga didefinisikan sebagai

suatu realitas yang telah disederhanakan (the simprified reality) sejauh atau sedalam

yang diketahui oleh para pemikir kebijaksanaan. Pengetahuan manusia tentang

18

sistem pendidikan yang benar-benar terjadi di lapangan tidak pernah dimiliki secara

utuh, tetapi terbatas pada modelnya saja.

Namun, sebaik-baiknya model adalah model yang dibentuk dan

dikembangkan atas dasar data dan informasi di lapangan yang dikumpulkan serta

teknik-teknik analisisnya berdasarkan kerangka sistem besarnya sehingga dapat

mewakili realitas sistem secara keseluruhan.

Model kebijaksanaan pendidikan dikembangkan atas dasar suatu pemikiran

bahwa sistem pendidikan selalu terjadi sebagai akibat dari berfungsinya empat

komponen utama dari sistem pendidikan yang berkaitan satu sama lain. Keempat

komponen tersebut adalah (1) arus murid, (2) manajemen pendidikan, (3) kurikulum

dan pengajaran. dan (4) keluasan dan dampak pendidikan.

Dalam kerangka pengembangan model kebijaksanaan pendidikan, sesuai

dengan gambar tersebut, terdapat dua dimensi besar dalam sistem pendidikan, yaitu

dimensi konstan dan dimensi variabel. yang dimaksud dengan dimensi yang konstan

adalah suatu dimensi pendidikan yang tidak dapat secara langsung diintervensi oleh

pengambil keputusan atau pengelola prilaku., seperti keluaran atau dampak

pendidikan.   Dimensi variabel ialah beberapa faktor pendidikan yang dapat

dikendalikan atau diubah- ubah oleh para pengambil keputusanatan pengelola

pendidikan, sesuai dengan tujuan dari kebijaksanaan pendidikan. Komponen (1), (2),

dan (3) adalah dimensi yang bergerak karena komponen-komponen tersebut dapat

dimanipulasi agar dapat mencapai tujuan untuk mengubah komponen (4) sebagai

konstanta.

B. Instrimen Kebijakan Pendidikan

Instrumen kebijakan adalah beberapa dimensi variabel yang dapat

dikendalikan oleh pemegang keputusan dan pengelola dalam rangka menggulirkan

berbagai kebijaksanaan dan prongram pendidikan. Di dalam sektor-sektor ekonomi,

suku bunga atau pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat

dikendalikan dalam rangka menggulirkan suatu kebijaksanaan ekonomi sesuai

dengan tujuannya. Misalnya, peningkatan suku bunga deposito berjangka adalah

19

instrumen kebijaksanaan yang diterapkan jika pemerintah ingin mengumpulkan lebih

banyak dana dari tabungan masyarakat dan dalam waktu yang sama mengerem

investasi sehingga peredaran uang menjadi semakin kecil dan menurunkan suhu

perekonomian.

1) Arus Murid

1. Angka partisipasi Pendidikan (Enrolment ratio)

2. Angka kelulusan (Graduation Rate)

3. Angka melanjutkan (Transition Rate)

4. Angka mengulang Kelas (Repetition Rate)

5. Angka Putus Sekolah (Drop-out Rate)

2) Manajerial Pendidikan

1. Gru dan tenaga Pengajar

2. Sarana dan Prasarana

3. Biaya atau Anggaran

4. tenaga Teknis dan Administrasi Pendidikan

3) Kurikulum dan pengajaran

1. Kurikulum dan Program Pendidikan

2. Metode dan Proses Mengajar

20

C. Jenis-jenis Hasil Pendidikan

Hasil pendidikan adalah suatu dimensi pendidikan yang tidak mungkin atau

tidak boleh dikendalikan secara langsung oleh para pengambil keputusan atau

pengelola pendidikan. Hasil pendidikan adalah akibat dari adanya Proses pendidikan,

baik proses manajemarial maupun proses pengajaran, sebagai sistem yang dapat

dimanipulasi oleh Para Pengelola sistem pendidikan dengan jalan mengendalikan

beberapa intrumen kebijakan yang telah dibahas terdahulu. Hasil pendidikan, secara

garis besar, dibagi menjadi dua jenis yang berlainan, yaitu keluaran pendidikan

(educational output) dan dampak pendidikan (educational outcome).

Keluaran pendidikana dalah hasil yang secara langsung dapat dicapai setelah

berlangsungnya suatu sistem pendidikan pada suatu jenis atau jenjang pendidikan

tertentu. Keluaran pendidikan selalu dikaitkan secara internal di dalam sistem

pendidikan itu sendiri yang dapat diketahui melalui pengukuran, baik pengukurun

langsung maupun tidak langsung. Keluaran pendidikan sebagai hasil dari

pengukuran langsung antara lain adalah jumlah lulusan, jumlah lulusan yang

melanjutkan sekolah, dan sejenisnya, sedangkan hasil dari pengukuran tidak

langsung adalah nilai ujian akhir. Kedua jenis keluaran pendidikan tersebut sangat

penting diukur untuk mengetahui apakah sistem pedidikan secara internal berjalan

efisien atau tidak.

Dampak pendidikan adalah hasil pendidikan yang tidak secara langsung dapat

diketahui setelah proses pendidikan selesai.

Untuk mengetahui dampak pendidikan perlu ditunggu beberapa periode

waktu tertentu setelah lulusan pendidikan terjun ke dalam masyarakat, dunia kerja,

atau setelah menempuh pendidikan lebih lanjut. Dampak pendidikan selalu dikaitkan

secara eksternal dengan sistem-sistem lain, seperti sistem ekonomi, ketenaga kerjaan,

sosial-budaya, dan dampak politis. Contoh dampak pendidikan secara ekonomi ialah

peningkatan produktivitas dunia usaha sebagai akibat tenaga kerja terdidik yang

semakin terampil dan ahli sehingga pada gilirannva akan rnempengaruhi peningkatan

pertumbuhan ekonomi nasional. Contoh dampak pendidikan secara sosial-budaya

21

ialah kreativitas, kesehatan, disiplin, serta toleransi anggota masyarakat yang

semakin meningkat. sedangkan dampak politis dari pendidikan ialah partisipasi

politik masyarakat yang semakin sehat dan meluas, seperti halnya meningkatnya

kesadaran untuk membayar pajak atau meningkatnya kesadaran untuk ikut

berpartisipasi dalam berpolitik secara lebih bertanggung jawab.

Berdasarkan pembahasan mengenai instrurnen kebijakan pendidikan serta

hasil pendidikan tersebut, secara garis besar akan terdapat dua model kebijaksanaan

pendidikan, yaitu (1) model efisiensi internal (internal efficiency approach) yang

lebih menekankan pada pengamatan terhadap efisiensi dalam pengelolaan sistem

pendidikan dilihat secara langsung dari keluaran pendidikan dan (2) model efisiensi

eksternal (external efficiency approach), yaitu suatu pengamatan terhadap efisiensi

pendidikan secara eksternal atau yang sering juga disebut sebagai peleyanan

pendidikan, yang dilihat dari dampak pendidikan terhadap berbagai bidang

kehidupan.

Model analisis efisiensi internal bertujuan untuk melakukan kajian apakah

sistem pendidikan sudah berjalan efisien dilihat dari pendayagunaan dan pengelolaan

berbagai sumber dayanya sehingga sistem pendidikan dapat meningkatkan produk

tivitasnya. Analisis efisiensi internal pemahamannya sangat bergantung pada

berjalannya pendidikan pada teknis tanpa mengaitkan sistem pendidikan dengan

sistem lain dalam berbagai bidang kehidupan. Analisis efisiensi internal pendidikan

di antaranya adalah analisis arus murid pendekatan Kohort (student flow model) dan

analisis efektivitas biaya (cost effectiveness rnodel).

Model analisis efisiensi eksternal bertujuan untuk melakukan evaluasi

terhadap sistem pendidikan yang memiliki manfaat terhadqp berbagai bidang

kehidupan, seperti perturnbuhan ekonomi, penyerapan angkatan kerja, peringatan

disiplin masyarakat, peningkatan partisipasi politik, dan toleransi beragama.

sesungguhnyu pendekatan analisis efisiensi eksternal ini dapat dilihat dari berbagai

sudut pandang (iporeksosbud), tetapi dalam buku ini model analisis lebih dititik

beratkan pada sudut pandang ekonomi. Dilihat dari sudut pandang ekonomi,

pendekatan analisis efisiensi eksternal ini terdiri atas berbagai model analisis yang

22

satu sama lain memiliki landasan teori asumsi, harnbatan, serta teknik-teknik analisis

yang berlainan.

D. Konsep Efisiensi Pendidikan

Penggalaman model efisiensi pendidikan dapat mengoperasionalkan konsep

mutu pendidikan yang sementara ini lebih dinilai sebagai konsep yang abstrak. Sejak

tahun 1930-an, para teoretikus Neoklasik telah banyak mencurahkan perhatiannya

pada pengukuran dan pengujian secara empiris terhadap konsep efisiensi.

Mereka menekankan penggunaan model empiris kuantitatif yang didasarkan

pada analisis variabel-variabel yang diukur secara kuantitatif. Di bidang sosiologi

pendidikan. Para teoretikus Neoklasik menyatakan dirinya sebagai penganut paham

empiris metodologis (Karabel dan Halsey, 1979). Mereka mencurahkan perhatia

pada penguji dan analisis hasil-hasil (out comes) pendidikan dihubungkan dengan

sejumlah variabel bebas, yang semuanya diukur secara kuantitatif. Baik para

teoretikus Neoklasik maupun para penganut paham cmpiris metodologis memandang

pendidikan dari kacamata teknologis, yang menempatkan model efisiensi sebagai

perhatian terutama di dalam analisis.

Pada mulanya, efisiensi didefenisikan sebagai suatu keadaan yang

menunjukan bahwa tingkat keluaran secara optimal dapat dihasilkan dengan

menggunakan komposisi masukan (rnastrkan) yang minirnal, jika diungkapkan

dengan cara lain yakni rnemelihara suatu tingkat keluaran tertentu dengan tingkat

masukan yang tidak berubah atau yang lebih rendah (Windham, 1986; Levin, 1985).

Efisiensi ditunjukkan dengan pencapaian hasil yang setinggi-tingginya

(effective) dengan menggunakan tingkat masukan yang serendah-rendahnya. Dengan

demikian, konsep efektivitas, yakni pencapaian sasaran yang dihubungkan dengan

pendayagunaan terbaik sumber-sumber daya, adalah dasar dari konsepsi efisiensi

yang lebih luas lagi ialah yang berkenaan dengan upaya membandingkan biaya dari

sumber-sumber tersebut. Efektivitas berkenaan dengan penilaian tingkat pencapaian

tujuan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian efisiensi menambahkan

23

pertimbangan biaya dan pengorbanan untuk pencapaian tujuan-tujuan ini. Oleh

karena itu, efisiensi tidak dapat dibahas sebagai suatu konsep tersendiri yang

dilepaskan dari persoalan efektivitas. Tujuan yang lebih luas dari sistem pendidikan,

seperti akses dan keadilan, harus dipertimbangkan di dalam menilai efektivitas, sama

pentingnya dengan jenis keluaran pendidikan seperti prestasi belajar siswa.

Dua jenis efisiensi, yakni efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis, sangat

sering dibahas. Efisiensi teknis menunjuk pada pencapaian tingkat atau kuantitas

tertentu atau keluaran fisik sebagai produk dari kombinasi semua jenis dan tingkat

masukan yang berbeda. Efisiensi ekonomis menunjuk pada penempatan ukuran-

ukuran kegunaan dan atau harga pada masukan yang digunakan dan keluaran yang

dicapai.

E. Pendekatan Efisiensi Internal dan Eksternal

Efisiensi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan

hubungan antara masukan dan keluaran. Keputusan investasi pada suatu Program

atau proyek pendidikan, misalnya, perlu mempertimbangkan efisiensi ekstemal dan

efisiensi internal, yang meqaai p"rro"iu' adalah keluaran pendidikan terlalu kompleks

untuk memungkinkan kita mengambil satu indeks efisiensi,baik

efisiensi ekste5nal mauPun efisiensi internal' ;Efisiensi intemal berkaitan dengan

hubungan antar Ijaiam hal ini, keluaran pendidikan diukur sehubung:rn dengan

tujuan-tujuan kelembagaan secara internal daripada dengan tujuan-tujuan masyarakat

yang lebih luas. Memang kedua konsep tersebut sangat berkaitan saru sama lain,

tetapi dimtrngkinkan -\ -; untuk mencontohkan bahrva suatu sekolah benar-benai

sangat \', \ efisien dalam mengembangkan pengetahuan dan sikap, bagi para

lulusannya tetapi belum te.tu seluruhnya ber.ilai bagi masyarakat. Dalam keadaan

demikian, kriteria efisiensi internal dan efisiensi eksternal mungkin bertentangan satu

sarr,a lain dan sekolah akan dinilai memiliki efisiensi internal, tetapi ticak memiliki

efisiensi ekstemal. Efisiensi rang ideal adalah tatkala efisiensi eksternal kongruen

ciengan efisiensi internal.

24

-;" Sebalik")'u, pendid ikan .1 3 l.:.rrr masr.araka t biasanr.a digunakan untuk

mengukur efisiensi.eksternal, dengan mengukur keseimbangan antara biaya sosial

(social costs) dan manfaat sosial (social benefits), atau seberapa jauh pendidikan

dapat rreme-nuhi kebutuhan tenaga kerja. secara khusus, efisiensi ekst:rnal dari suatu

lembaga pendidikan dapat dinilai melalui seberapa baik lembaga pendidikan tersebut

mempersiapkan lulusan'ryi untuk melakukan peran-peran di masyarakat, seperti

ditunjukkan oleh prospek pekerjaan dan penghidupan dari para lulusannfa. ukuran-

ukuran tersebui bergantung pada kriteria eksternal daripada hasil-hasil yang

seluruhnya diperoleh di sekolah.

'. Karena efisiensi internal diukur dalam hubungannl/a dengan tujuan-tujuan

pendidikan, penilaian efisiensi akan be:rgantung pada bagaimana keluaran

pendidikan didefinisikan de,n diukur. Dengan kata lain, kualitas dan kuantitas

masukan dan keluaran harus dipertimbangkan. Namun, kualitas keluaran pendidikan

sangat sulit diukur. Lantas, bagaimana cara untuk mengukur kuali tas dan kuantitas

keluaran pendidikan.

1) Efisinsi Internal

Secara operasional, efisiensi internal dapat diukur dengan menggunakan

indicator-indikator efisiensi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif

a. Inkatr Kualitatif

1. Tingkat Mengulang kelas

2. tingkat kelulusan

3. Tingkat Putus Sekolah

4. Lama Penyelesaian Studi

5. Angka siswa bertambah (retention rate)

25

b. Indikator-Indikator Kualitatif

2) Pendekatan Efisiensi Eksternal

a. Model Analisis pendidikan dan produktivitas

1. model fungsi produksi

2. Aplikasi model fungsi produksi

3. masalah keterbatasan model fungsi produksi

b. model investasi SDM melalui pendidikan

1. Mengukur manfaat Pendidikan

2. mengukur biaya pendidikan

3. menentukan nilai IRR

F. Model Analisis Ketenaga kerjaan

Mod.el Persediaan Angkatan Kerja TPAK yang menggunakan metode estimasi linear

dalam memperkirakan angkatan kerja berdasarkan kecenderungan masa lalu. Model

ini sangat berguna dalam memperkirakan jumlah angkatan kerja, secara keseluruhan

dalam beberapa titik waktu yang akan datang.

Model Persediaan Tenaga Kerja Keluaran pendidikan pendekatan Kohort

yang menggunakan pendekatan arus murid mulai dari pendudukkelompokusia

sekolah, ke setiap tingl.:at dan jenjang pendidikan, putus sekolah dan mengulang

kelas, sampai dengan keluaran setiap jenis dan jenjang pendidikan. Model ini sangat

bermanfaat dalam me'mperkirakan'strukhrr tena ga kerja keluaran pendidikan yang d

apat

26

digatrungkan dengan hasil model TPAK.

Model Kesempatan Kerja Sederhana RasioTetap sebagai salah satu cara

memperkirakan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan perbandingan antara investasi

dengan tenaga kerja secara total (investment labor ratio). lvlod,:l Elastisitas

Kesempatan Kerja yang melakukan perkiraan kebutuhan tenaga kerja atas ciasar

elastisitas kesenrpatan kerja sektoral. Model ini dapat dipurakan jika tersedia data

time smes sehingga dapat memperhitungkan tingkat pendayagunaan teknologi dalam

dunia kerja berdasarkan rasio antara persentase pertambahan jumlah tenaga kerja

yang dibutuhkan dan persentase keluaran masing-masing sektor.

Model Kesempatan Kerja dengan menggurakan pendekatan fungsi produlcsi

yang memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dengan nencari hubungan antarberbagai

variabel yang m€nuniang proses produksi. Dari perkiraan besarnya kontribusi

variabel tenaga kerja terhadap keluaran, jumlah

27

BAB IV

GAMBARAN SINGKAT SITEM PENDIDIKAN DI INDONEISA

A. Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2/1989)

28

Pendidikan mengusahakan pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia

pembangunan yang tinggi mutunya dan mamPu mandiri, ser ta memberi dorongan

bagi perkemb angan masyarakat, bangsa, dan negara lndonesia yang tenvujud dalam

ketahanan nasional yang tangguh dan mengandung makna terwuiudnya kemampuan

bangsa untuk dapat bersaing dalam era persaingan global. Pendidikan nasional

adalah usaha sadar yang memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan

kelangsungan hidupnya dan meqgembangkan dirinya secara terus-menerus dari satu

generasi ke generasi berikutnya. sistem pendidikan nasional sekaligus merupakan

alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan

serta tujuan negara dan bangsa lndonesia.

Sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan pendidikan Lagi setiap

warga negara Republik Indonesia agar masing-masing memperoleh sekurang-

kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar, yang meliputi kemampuan membaca,

menulis, dan berhitung, serta menggunakan bahasa lndonesia, yang diperlukan oleh

setiap warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bemegara.

Setiap warga negara lndonesia berhak memperoleh pendidikan, baik melalui

jalur pendidikan sekolah maupun melalui pendidikan luar sekolah sampai ke tingkat

yung ses.rai dengan kemampuannya. Sistem pendidikan nasional memberikan

kesempatan belajar seluas-luasnya kepada setiap warga negara sehingga tidak

dibenarkan adanya perbedaan atas dasar jinis kelamin, aga:na, ras, suku, latar

belakang sosial, dan tingkat kemarnpuan ekonomi dalam'p enerimaan murid baru.

Dalam UU ditetapkan segala bentuk satuan, jalur, jenis, dan jenjang

pendidikan beserta peraturan pelaksanaatulya, termasuk tujuan dan kriteria hasil

yang diharapkan dari semua jenis dan jenjang pendidikan.

a. Satuan Pandiilikan

Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajarmengajar yang

dilaksanakan di sekolah atau di Iuar sekoiah. Satuan pendidikan sekolah merupakan

29

bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan satuan

pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, l*:T, dan satuan

pendidikan yang sejenis. Satuan pendidikan jarak jauh merupakan pendidikan yang

dalam menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar tidak harus menempati biigunan

tertentu. Ragarr sahran pendidikan tersebut mu*ur,gkir,kut setiap warga negara

melaksanakan pendidik* ou*rr i,idrrp.

b. alur Pmdidikan

Undang-Undang No.2 / 1 9g9 menetapkan bahwa pendidikan nasional

dilaksanakan melalui dua jalul yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan

luar sekolah

c. Jenis Pendidikan

Jenis pendidikan terdiri dari : pendidikan kejuruan, pendidikan umum,

pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan

akademik, dan pendidikan profesional.

d. Jenjang pendidikan

Adapun tingkatan-tingkatan pendidikannya yaitu :

Pendidikan dasar

Pendidikan menengah

Pendidikan Tinggi

e. Pendidikan luar biasa

f. Pendidikan Prasekolah

30

g. Pendidikan luar sekolah

31

32

BAB V

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN EFISIENSI INTERNAL

A. Simber Data keuangan Pendidikan

Informasi mengenai keu an gan pendidikan diperoleh dari data dan informasi

yang bersumber dari (1) kuesioner sekolah yang dikumpulkan setiap tahun oreh pusat

Informatika untuk Pengelola an Pendidikan dan Kebucrayaan,Balitbang Dikbud, (2)

data hasil survei oleh Bps yang disetut survei sosial Ekonomi Nasional (susenas,

1995). Data-data tersebut telah diolah dan dianalisis oleh Biro ApKo'Bappenas yang

dibantu oleh suatu lembaga konsultan ADB, yaitu Hickling (David clarck rg97).Di

samping itu, studi keuangan pendidikan juga sudah dilakukan oleh Pusat Informatika

Balitbang Dikbud y""g aruu"tu oleh salah seorang konsultan, Matherv Robertson

(j,gg6). Kedua studi tersebut dibahas dan dibandingkan sehingga menggambarkan

keadaan keuangan, khususnya pendidikan persliolahan di Indonesia pada tahun

1995/96.

B. Pendidikan sebagai Investasi pernerintah,

Masyarakat, dan Keluarga Begitu pentingnya investasi SDM melalui pendidikan

sehingga berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat secara -t*-r^. keluarga, dan

individu hnggotu *"ryir"kat merasa berkepen tingan untuk merakukan investasi penai

aiut . Investasi secara umum dimaks'dkan untuk meningkatkan nilai tambah di

33

kemudian hari dari barang atau jasa yur,g dit^r,"*kan melalui berbagaibentuk upaya

dan pengorbanan yar,g ailaksanakan pada masa sekarang. Pemerintah berupaya

meningkatkan mutu pendidikan agar di kemudian hari akan diperoleh SDM yang

semakin menguasai keahlian dan ketera*pil"rr, dapat beierji secara profesional s_erta

dapat menghasilkan karya_Larya yang bermutu sehingga SDM tersebut d-apat

me*berik"r, i"rlu. dalam pembangunan bangsa

a. Investasi Oleh Pemerintah

Mencakup pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung sekolah dan

ruang kelas, penyediaan peralatan sekolah, pembiayan gaji guru, anggaran

peningkatan kualitas guru dan lainnya.

b. Investasi Oleh Swasta

c. Investasi oleh Rumah Tangga

34

BAB VII

ISU-ISU DAN AGENDA KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN LEBIH LANJUT

A. Perspektif depan pembangunan pendidikan nasional

Memasuki era pembangunhn masyarakat modern, pendidikan harus mampu

mengembangkan kualitas SDM paling sedikit dalam dua dimensi terpadu, yaitu

"menjadi manusia Indonesia dan memiliki kemarnpuan yang sesuai dengan tuntutan

masyarakat rnodern". Pendidikan harus manpu mengembangkan SDM Indonesia

yangbermutu, yaituyang mampu menunjang ketahanan bangsa dalam era global.

SDM yang bermutu paling tidak memiliki tiga kompetensi mendasar, yaitu (1)

kemam'puan

menguasai keahlian dalam cabang iptek; (2) kemampuan bekerja secara profesiona|

dan (3) kemampuan menghasilkan karya yang bermu tu. Ketiga kompetensi tersebut

harus terus dikembargkan dengan tetap berlandaskan ciri budaya dan kepribadian

pancasila dan UUD 1945

Pendidikan Moral bangsa dalam era Industri

Pendidikan dan pengentasan kemiskinan

Pendidikan menuju standar mutu internasional

35

Pendidikan dan peningkatan penguasaan iptek

Pendidikan kejuruan profesional dalam rangka Peragaman jenis jabatan

pekerjaan

Pendidikan dan tenaga kerja tingkat tinggi

Menuju profesional jabatan guru

B. Sistem pendidikan sebagai sistem tersendiri

Terdiri atas :

Efisiensi Internal Pendidikan

Pembiyaan Pendidikan

C. Pendidikan dan keterkaitan secara sektiral

Efisiensi Ekternal Investasi pendidikan

Pendidikan dan produktivitas tenaga kerja

Partisipasi tenaga kerja Wanita

D. Beberapa agenda kebijakasanaan pendidikan masa depan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi intemal dan eksternal pendidikan di

Indonesia berbagai langkah kebijakan pendidikan perlu dikemukakan implikasi atas

berbagai permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan investasi SDlr{ seperti

36

adanya pengangguran terdidik darn tantangan'untuk meningkatkan mutu pendidikan,

dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertann,laju pertum:uhan kesernpatan kerja unluk tenaga kerja berpendidikan

SLTI' ke atas diperkirakan akan cukup besar sehingga keberhasilan pra gram lvajib

belaj ar sampai dengan sLTP (Dikdas 9 tahun) merrpakan Pemacu bagi peningkatan

produktivitas tenaga keria. Agar dapat memacu produktivitas masing-masing sektor,

dalam rangka pelaksanaan Program wajib belajar SLTP tersebut, peningkatan mulu

pendidikan perlu mendapat prioritas yang seimbang Cengan Program perluasanny-a'

Kedtta, dalam konteks pelaksanaan Wajar SLTR peningkatan relevansi

program pendid:rkarU8lTP sebaiknya diaratikan ke mutu pelaksanaan proses belajar-

rhengajar berdasarkan kurikulum yang mampu meningkatkan motivasi belajar anak

setinggi mungkin. Pendidikan pada tingkat sLTP tidak semata-mata t'Jrdiri atas

program "pendidikan umum", tetapi iuga program pendidikan keterampilan yang

setara dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja akan lulusan pendidikan yang

bersangkutan'

PengJmbangan keterampilan ini tidak semata-mata keterampilan untuk

bekerja, tetapi juga menekankan pengembangan kemampuan Peserta didik untuk

menguasai cara belajar sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan

keahlian atau keterampilan yang dibutu*rkan oleh lapangan keria tersebut'

Ketiga,untuk inernperkecil angka Pengangguran, diperlukan penyebarluasan

Pemahaman terhadap fungsi yang sebenamya dari pendidikan dasar kepacla

masr,arakat luas. Sesuai dengan fungsinya, perrdidikan ciasar ticiak seharusnya

berfungsi mempersiapkan ienaga kerja ieranipil 1'ang telah siap untuk bekerja. SD

clan SLTP sebagai bagian dari program pendidikan dasar berfurngsi

mempersia.p'rl3n lulusan uniuk belajar lebih lanjut, baik cli jenjang pendidikan iebih

tinggi, di pendidikan luar sekolah, maupun di tempat kerja. Lntuk nal tersebut,

progranr pendidikan SD dan SLTP periii juga menekankan pada pengembangan

motivasi dan kema;r,puan belajar yang dapat membekali lulusan dalam rrt€neuiS<-ri

37

pengetahuan tentang lapaneen keria daerah, rvarvasl: i'anil luas, kemampuan

terhadap pefmaSalahan lingkungan

Keentpaf, lebih besarn-va perkiraan angka pengangguran potensial SMU

sama sekali buka;"'. merupakan petunjuk yang mengharuskan bahrva SIr{U tersebut

perlu clibatasi perluasannya. Perluasan SMU dan Si\4K yang ie;jadi sampai saat ini

lebih dikendalikan oleh pasar daripada ciiprogranrl<an oleh pemerintah. Dengan kata

lain, motivasi rnasvar*!rt me:nilih SMU lebih kuat dibandingkan dengan nremiiih

SliK.   Kuatnya motivasi belajar di Slvlu lebih ditentukan oleh pengaruh

kredesialisme sistenr pendidikan untuk melanjutkan pendidikan lebih besar

ketimbang ingin bekerja secara mandiri. Kemandirian dalarn pekerjban tampaknya

lebih kuat pada lulusan SMK. Berdasarkan hal tersebut beberapa usul kebijakan

dapat dikemukakan berikut ini.

1. Perluasan kesempatan belajar jenjang pendidikan menengah tetap

dipertahankan dengan laju perturnbuhan yang tetap sesuai dengan keadaan

sekarang. lv{otiv;isi lulusan SLTP untuk melanjutkan ke pendidikan

menengah kejuruan sebaiknya diiingkatkan, misalnya dengan

menyeba,rluaskan pemahaman bahrva lulusan SMK juga dapat melanjutkan

pendidikan

2. Orientasi penclidikan prarla jerrjarrg pcndiilik;rn nieneugair sebaiknya

diararhkan ke peningkaian kemandirian dalan"t pekerjaan, yaitu merltbina

iult:san uirir:k bekerja dan tid;rk bergantung pada kesempatan kerla di sektor

formal yar,g jumiahnya masih terbatas. Uniuk it,-t, orientasi pendidikan yang

terlalu sempit, yang hanya mengarairkan sisrt'a merniliki suatu jenis

keterampilan khusus, sebaiknya djhindrrrkan'

Berdasarkan hal tersebut, program pendidikan menengah kejuruan

seyogianya diarahkan ke pendidik;rn kejuruan dasar agar siap dikembangkan

kembali di dalam pekerjaan. Untuk mengurangi pengaruh kredesiaiisme, perltt

dilakukan pengaturan yang menetapkan L-ah"va kesem;-,i1;6n kerja, khususnya

38

sektor formal, tidak dapat diperoleh secara langsung hanya dengan memiliki iiazah

sekolah rnenengah.

Untuk itu, perlu dibuat suatu ketentuan yang mengatur bahwa lulusan sekolah

menengah tidak secara langsung dapat bekerja. Ijazah sekolah menengah sebaiknya

dijarlikan sebagai persyaratan minimai untuk menciapatkan keahlian khttsus melalui

pendidikan Iuar sekolah agar memperoleh sertifikat bekerja.

Perlu dikembangkan jasa masyarakat atatt lemlraga srvasta untuk

menyelengarakan pusat-pusat pelatihan dalam rangka memberikan orientasi

pekerjq;3 kepada ltdusan pendidikan menengah atau sarjana. Fungsi pusat-pusat

pelatihan seperti ini tidak semata-mata rnemberikarn keterampilan, yang lebih

penting ialah menyajikan informasi tentang lapangan keria yang tersedia dan

informasi tentang lapangan kerja potensial yang memungkinkan unttrk diciptakan

oleh para lulusan.

Orientasi pendidikan tinggi yang cenderung mengarah ke perkembangan

pendidikan tinggi akademis yang lebih cepat sebaiknya dicegah. Dengan demikian,

pemerintah seyogianya lebih melakukan perluasan kesempatan belajar bagi lulusan

sekolah menengah ke pendidikan tinggi profesional' Untuk itu, beberapa irsulan

kebijakan berikut ini perlu dipertimbangkan.

a) Memberikan keieluasaan kepada swasta dan dunia usaha untuk

menyelenggarakan pendidikan titgg profesional' baik melalui program

pendidikan strata mauPun program diPloma.

b) Perlu disusun Program pendidikan tinggi profesional yang berorimtasi pJa"

rcttttttttan lapangan keril dae3h "t"i t.r,uga keria profesional yang mamPu

mencipSkl kesempatl" f."4i di daerah, baik pada lapangan keria - pedesian

rnauPun perkotaan (sektor modern)'

c) Perlu adanya pengetatan izin operasi pendidikan tingtr slvasta yang

berorientasi akademis sehingga Programprogr"* p"ilaiailutt tinggi akademis

lebih banyak yang iltut su"itan oleh pihak pemerintah

39