BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan akan berhasil dengan efektif apabila di satu pihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah dan di lain pihak ada partisipasi aktif seluruh masyarakat.

2. Kondisi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai arti yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi keluarga dapat merupakan barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di setiap jenjang.

3. Peran aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus lebih ditingkatkan, merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri.

4. Mulai Rakernas II PKK tahun 1984, telah disusun Pedoman Pelaksanaan PKK yang kemudian disempurnakan dalam setiap Rakernas PKK berikutnya, sesuai dengan tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal mekanisme pelaksanaan program-program sebagai upaya peningkatan kualitas kerja dan memperkuat kelembagaan secara keseluruhan, diperlukan kemampuan dan profesionalisme dalam pengelolaan Gerakan PKK.

5. Dalam era globalisasi persaingan untuk maju sangat ketat. Gerakan PKK dituntut untuk menumbuh kembangkan sikap dan perilaku, kemandirian pribadi, keluarga dan masyarakat, agar tidak keliru dalam menerima globalisasi. Tantangan yang dihadapi antara lain perkembangan sumberdaya manusia, pergeseran tata nilai, pemanfaatan sumberdaya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tatanan Internasional dan penanganan manajemen pemerintahan dan pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait. Untuk itu perlu adanya ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

1

6. Proyeksi kependudukan dimasa mendatang memperlihatkan meningkatnya jumlah penduduk dan angkatan kerja usia muda serta meningkatnya prosentase penduduk usia lanjut. Hal ini menjadi perhatian TP PKK karena faktor-faktor tersebut mempunyai dampak yang sangat strategis yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan Gerakan PKK.

B. TUJUAN PENYUSUNAN BUKUTujuan penyusunan buku ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Kelembagaan PKK bagi TP PKK, Dewan Penyantun TP PKK, Kader PKK dan instansi atau lembaga lain yang merupakan mitra kerja TP PKK dalam melaksanakan program-programnya.

C. ASASGerakan PKK berasaskan Pancasila

D. LANDASAN

1. Undang-Undang Dasar 19452. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53

Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

7. Keputusan Rakernas VI PKK Nomor 02/KEP/Rakernas/VI/PKK/IV/2005 tentang Pedoman Kelembagaan PKK.

E. VISI DAN MISI GERAKAN PKK

1. VisiTerwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera,

2

maju - mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

2. Misia. Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan

menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak azasi manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.

b. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.

d. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.

e. Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

3

BAB IIPENGERTIAN, TUJUAN, SASARAN DAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

A. PENGERTIAN1. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya

disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

2. Pemberdayaan Keluarga adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sehat sejahtera, maju dan mandiri.

3. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

5. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, antar keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.

6. Tim Penggerak PKK (TP PKK) adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

7. Anggota TP PKK adalah warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan aktif sebagai TP PKK.

4

8. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah TP PKK Desa/ Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.

9. Kelompok Dasawisma adalah kelompok yang terdiri atas 10 - 20 Rumah (dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat), diketuai oleh salah seorang yang dipilih di antara mereka, merupakan kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan kegiatan PKK.

10. Kader Umum adalah mereka yang memahami, serta melaksanakan 10 Program Pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.

11. Kader Khusus adalah Kader Umum yang mendapat tambahan pengetahuan dan ketrampilan tertentu melalui orientasi atau pelatihan yang diselenggarakan oleh PKK, instansi pemerintah atau lembaga lainnya.

12. Pelatih PKK adalah Anggota TP PKK atau kader yang telah mengikuti pelatihan PKK dan metodologi pelatihan bagi tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta mendapatkan surat keputusan sebagai Pelatih dari Ketua Umum/ Ketua TP PKK Daerah yang bersangkutan.

13. Pelindung Utama PKK adalah isteri Presiden Republik Indonesia, yang bertugas memberikan arahan, dukungan baik moril maupun materiel untuk keberhasilan Gerakan PKK.

14. Pelindung PKK adalah isteri Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertugas memberikan arahan, dukungan baik moril maupun materiel untuk keberhasilan Gerakan PKK.

15. Dewan Penyantun TP PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi/lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh/pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/ Lurah sesuai dengan jenjang pemerintahan.Agar Dewan Penyantun TP PKK lebih operasional, maka perlu adanya sekretariat Dewan Penyantun yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Penyantun dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat.

16. Penasehat PKK adalah tokoh/pemuka masyarakat di Tingkat Pusat yang karena keahlian, pengetahuan dan pengalamannya mau membantu untuk keberhasilan pelaksanaan Gerakan PKK, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK.

5

17. Sedangkan Penasehat di Provinsi, Kabupaten/Kota dapat diadakan sesuai keadaan dan kebutuhan, diusulkan oleh Ketua TP PKK dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Bupati/ Walikota selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK yang bersangkutan.

B. TUJUANGerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

C. SASARANSasaran Gerakan PKK adalah keluarga, baik di perdesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam bidang :1. Mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba

Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan.

D. PROGRAMProgram PKK adalah 10 Program Pokok PKK yaitu :1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila2. Gotong Royong3. Pangan4. Sandang5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga6. Pendidikan dan Ketrampilan7. Kesehatan8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

6

9. Kelestarian Lingkungan Hidup10. Perencanaan Sehat

7

BAB IIIKELEMBAGAAN GERAKAN PKK

A. KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN GERAKAN PKK

TP PKK dibentuk di :1. Pusat2. Provinsi3. Kabupaten/Kota4. Kecamatan5. Desa/KelurahanHubungan kerja antara TP PKK Pusat dengan TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan adalah bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis. Untuk mendekatkan jangkauan pembinaan kepada keluarga-keluarga dibentuk kelompok-kelompok PKK Dusun/ Lingkungan, RW, RT dan kelompok Dasawisma.

Bagan Mekanisme Gerakan PKK (Lampiran I- 1)

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN TP PKK

Susunan Keanggotaan TP PKK harus memperhatikan azas fungsi dayaguna dan hasilguna, ramping struktur kerja.

1. Pusata. Pelindung, Dewan Penyantun, Penasehat TP PKK

1) Pelindung Utama PKK2) Pelindung PKK3) Ketua Dewan Penyantun TP PKK 4) Penasehat PKK

8

b. Susunan Keanggotaan TP PKK :1) Ketua Umum 2) Para Ketua 3) Sekretaris Umum dan para Sekretaris4) Bendahara dan Bendahara I, II dst (sesuai kebutuhan).5) Kelompok Kerja (POKJA) sebanyak 4 kelompok yang

masing-masing kelompok terdiri atas :(a) Ketua(b) Wakil Ketua(c) Sekretaris(d) Anggota

c. Pimpinan Harian terdiri atas :1) Ketua Umum2) Para Ketua3) Sekretaris Umum4) Bendahara5) Ketua Pokja I, II, III, IV

d. Sekretariat terdiri atas : 1) Sekretaris Umum2) Para Sekretaris, bertanggung jawab tugas-tugas :

a) Ketatausahaanb) Pengorganisasianc) Perencanaand) Binda dan SPEMe) Humas dan Kerjasama Antar Lembagaf) Urusan Rumah Tangga

3) Tata Usaha Kantor

e. Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pelaksana kegiatan terdiri atas :1) Pokja I sebagai pelaksana kegiatan program:

a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasilab) Gotong Royong

9

2) Pokja II sebagai pelaksana kegiatan program:a) Pendidikan dan Ketrampilanb) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

3) Pokja III sebagai pelaksana kegiatan program:a) Panganb) Sandangc) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

4) Pokja IV sebagai pelaksana kegiatan program:a) Kesehatanb) Kelestarian Lingkungan Hidupc) Perencanaan Sehat

5) Kegiatan-kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan, yang disebut Kelompok Khusus (Poksus) tanpa menambah Pokja baru, berada dalam lingkup Sekretaris Umum/Pokja-Pokja yang bersangkutan.

Bagan Struktur TP PKK Pusat. (Lampiran I-3)

2. DaerahSusunan Keanggotaan TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan masing-masing terdiri atas:a. Susunan Keanggotaan TP PKK

1) Ketua Dewan Penyantun TP PKK2) Ketua3) Para Wakil Ketua4) Sekretaris dan para Wakil Sekretaris5) Bendahara dan para Wakil Bendahara6) Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III, IV.7) Kegiatan-kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai

dengan keperluan, yang disebut Kelompok Khusus (Poksus) tanpa menambah Pokja baru, berada dalam lingkup Sekretaris/Pokja-pokja yang bersangkutan.

Catatan :Penasehat PKK dapat diadakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, apabila diperlukan.

b. Sekretariat terdiri atas:

10

1) Sekretaris2) Para Wakil Sekretaris, bertanggung jawab tugas-tugas:

a) Ketatausahaanb) Pengorganisasianc) Perencanaand) Binda dan SPEMe) Humas dan Kerjasama Antar Lembagaf) Urusan Rumah Tangga3) Tata Usaha Kantor

c. Kelompok Kerja sebagai pelaksana program, sama dengan di Pusat.

d. Susunan TP PKK Desa/Kelurahan, disesuaikan dengan keanggotaan TP PKK di atasnya dengan memperhatikan pembagian tugas Sekretaris dan Wakil Sekretaris, disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Bagan Struktur TP PKK Daerah. (Lampiran I- 4)

C. KRITERIA ANGGOTA TP PKK1. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.2. Jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya.3. Dapat membaca dan menulis latin.4. Mempunyai sifat sebagai relawan.5. Peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan

keluarga dan masyarakat.6. Bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan,

partai politik, lembaga atau instansi.7. Menyediakan waktu yang cukup.8. Memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.9. Bersedia bekerja sama dan saling menghormati

11

D. KETENTUAN-KETENTUAN TP PKK

1. Pusata. Pelindung Utama PKK adalah isteri Presiden Republik

Indonesia.b. Pelindung PKK adalah isteri Wakil Presiden Republik

Indonesia.c. Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat adalah Menteri

Dalam Negeri.d. Penasehat PKK adalah tokoh masyarakat yang diusulkan

oleh Ketua Umum TP PKK dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Pusat.

e. Ketua Umum TP PKK adalah isteri Menteri Dalam Negerif. Anggota TP PKK terdiri dari laki-laki atau perempuan,

bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga/instansi, yang diusulkan oleh Ketua Umum dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat.

2. Daeraha. Ketua Dewan Penyantun TP PKK pada setiap jenjang adalah

Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah.b. Ketua TP PKK pada setiap jenjang adalah isteri Gubernur,

Bupati/ Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah.c. Anggota TP PKK terdiri dari laki-laki atau perempuan,

bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga/ instansi, yang diusulkan oleh Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK.

E. PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KETUA UMUM/ KETUA DAN ANGGOTA TP PKK

1. Ketua Umum

12

Ketua Umum TP PKK ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat.

2. Ketua TP PKK Daeraha. Ketua TP PKK Provinsi ditetapkan dan dilantik oleh Ketua

Umum TP PKK dan dikukuhkan oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Provinsi.

b. Ketua TP PKK Kabupaten/Kota ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Provinsi dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kabupaten/Kota.

c. Ketua TP PKK Kecamatan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kabupaten/Kota dan dikukuhkan oleh Camat selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kecamatan.

d. Ketua TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Desa/Kelurahan.

3. Anggota TP PKKa. Di Pusat, ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri,

atas usulan Ketua Umum TP PKK.b. Di Provinsi, ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur atas

usulan Ketua TP PKK Provinsi.c. Di Kabupaten/ Kota ditetapkan dan dilantik oleh

Bupati/Walikota, atas usulan Ketua TP PKK Kabupaten/ Kota.d. Di Kecamatan ditetapkan dan dilantik oleh Camat, atas

usulan Ketua TP PKK Kecamatan.e. Di Desa/Kelurahan, ditetapkan dan dilantik oleh Kepala

Desa/Lurah, atas usulan Ketua TP PKK Desa/Kelurahan.

Penjelasan dan Tata Letak Pelantikan dan Serah Terima. (Lampiran I-5).

F. PEMBERHENTIAN ANGGOTA TP PKK

13

1. Ketua Umum TP PKK dan Ketua TP PKK DaerahKetua Umum TP PKK, Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, berhenti karena :a. Berakhirnya jabatan suami/yang menunjuk.b. Berhalangan tetapc. Meninggal dunia.

2. Anggota TP PKK lainnya berhenti karena :a. Permintaan pengunduran diri.b. Berakhir masa bakti 5 (lima) tahun di TP PKK, kecuali bagi

TP PKK Desa 6 (enam) tahun.c. Sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua

TP PKK Daerah.d. Meninggal dunia.

G. MASA KEANGGOTAAN TP PKK

1. Masa bakti Anggota Tim Penggerak PKK di setiap jenjang adalah 5 (lima) tahun kecuali untuk Tim Penggerak PKK Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan apabila dianggap perlu dapat diangkat kembali.

2. Ketua Umum/ Ketua Tim Penggerak PKK Daerah sebelum selesai masa jabatannya diwajibkan membuat Memori Pertanggung Jawaban.

3. Apabila ada pergantian Anggota TP PKK sebelum habis masa bakti, maka kepada Anggota TP PKK yang baru, diberikan Surat Tugas oleh Ketua Umum/Ketua TP PKK Daerah setempat dan menyampaikan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat, sampai berakhirnya masa bakti 5 (lima) tahun keanggotaan Tim Penggerak PKK, dan untuk Desa 6 (enam) tahun.

H. KELOMPOK-KELOMPOK PKK

1. Untuk membantu TP PKK Desa/Kelurahan dalam pembinaan dan penggerakkan masyarakat secara langsung dibentuk kelompok-kelompok PKK sebagai berikut :

14

a. Kelompok PKK Dusun/ Lingkungan, disetiap wilayah Dusun/ Lingkungan.

b. Kelompok PKK RW di wilayah RW.c. Kelompok PKK RT di wilayah RT.d Kelompok-kelompok Dasawisma, berada di lingkungan

tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang terdiri atas masing-masing 10-20 rumah (disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat).

e. Ketua Kelompok dipilih diantara mereka sendiri, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP PKK Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.

2. Ketentuan mengenai pengorganisasian, keanggotaan, tugas dan fungsi kelompok-kelompok PKK diatur tersendiri.

Bagan Mekanisme Gerakan TP PKK di Desa/Kelurahan. (Lampiran I- 2)

I. KADER PKK

Kader PKK terdiri dari:1. Kader Umum2. Kader Khusus

Kader Khusus terdiri antara lain Kader : PKBN, Kadarkum, BKB, PAUD, Pangan, Kesehatan (POSYANDU, GIZI, TBC, dll) yang pendataannya dicatat pada Data Kegiatan Pokja masing-masing.

J. TUGAS DAN FUNGSI TP PKK

1. Tugasa. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan

program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

15

b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK.

c. Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/ Kelompok-kelompok PKK di bawahnya.

d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat dan kepada Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya.

e. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.

2. Fungsia. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau

dan mampu melaksanakan program PKK. b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan

pembimbing Gerakan PKK.

3. Rincian Tugas dan Fungsi TP PKK di semua jenjang.

a. TP PKK Pusat1) Menyusun rencana kerja PKK sebagai penjabaran hasil

Rakernas VII sesuai dengan 10 Program Pokok PKK. 2) Melakukan monitoring, evaluasi, supervisi dan

bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik ke daerah dalam pelaksanaan program.

3) Melaksanakan tertib administrasi sesuai ketentuan.4) Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu

pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja Anggota TP PKK.5) Melakukan konsultasi dengan Dewan Penyantun TP PKK

Pusat dan lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

6) Mendapatkan masukan dari Penasehat PKK dalam upaya peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan program dan pemecahan masalah serta peningkatan mutu kinerja TP PKK.

16

7) Menerima, mengolah dan mengirimkan laporan kepada Pelindung Utama PKK, Pelindung PKK dan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat, serta memberikan tanggapan/ umpan balik kepada TP PKK Provinsi.

8) Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi-instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, swasta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan.

b. TP PKK Provinsi1) Menyusun rencana kerja PKK sebagai penjabaran hasil

Rakernas VII PKK dan Rakerda sesuai dengan 10 Program Pokok PKK.

2) Melakukan monitoring, evaluasi, supervisi dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik ke daerah dalam pelaksanaan program.

3) Melaksanakan tertib administrasi, sesuai dengan ketentuan.

4) Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK.

5) Menerima, mengolah dan mengirimkan laporan-laporan kepada Ketua Umum TP PKK dan Ketua Dewan Penyantun TP PKK Provinsi sesuai ketentuan dengan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Kabupaten/Kota.

6) Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi-instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, swasta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan.

c. TP PKK Kabupaten/Kota1) Menyusun rencana kerja sebagai penjabaran hasil

Rakernas VII PKK dan Rakerda sesuai dengan 10 Program Pokok PKK.

2) Memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK kepada TP PKK Kecamatan.

3) Melakukan monitoring, evaluasi, supervisi dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik

17

kepada TP PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program.

4) Melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan.

5) Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK.

6) Menerima, mengolah dan mengirimkan Laporan Tahunan dan Laporan Khusus kepada TP PKK Provinsi dan Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kabupaten/Kota.

7) Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Dewan Penyantun TP PKK Kabupaten/ Kota.

8) Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan.

d. TP PKK Kecamatan1) Menyusun rencana kerja PKK sesuai hasil Rakerda

Kabupaten/Kota.2) Melakukan monitoring, evaluasi, supervisi dan

bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Desa/ Kelurahan.

3) Mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dengan instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan.

4) Menyusun dan mengirimkan laporan kepada TP PKK Kabupaten/ Kota serta Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

5) Melaksanakan tertib administrasi sesuai ketentuan.6) Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada TP PKK

Desa/ Kelurahan.

e. TP PKK Desa/Kelurahan1) Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai

dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota.2) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.

18

3) Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/ Lingkungan, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.

4) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.

6) Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.

7) Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan.

8) Membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK Desa/ Kelurahan.

9) Melaksanakan tertib administrasi.10) Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota

Dewan Penyantun TP PKK Desa/ Kelurahan.

4. Tugas Pokok, Peranan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Unsur

a. Di Pusat 1) Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat

a) Memberikan bimbingan, pembinaan, bantuan dan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program/ kegiatan Gerakan PKK.

b) Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

2) Ketua Umum TP PKK

19

a) Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Pusat dan Daerah.

b) Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi ke dalam (internal PKK) serta melakukan hubungan keluar.

c) Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan.

d) Mengkoordinasikan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

e) Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.

3) Para Ketua a) Membantu tugas-tugas Ketua Umum dalam

memimpin dan mengendalikan aktivitas Gerakan PKK di Pusat dan Daerah.

b) Masing masing Ketua membina wilayah sesuai kesepakatan.

c) Masing-masing Ketua mengkoordinir Pokja I, II, III dan IV

d) Melakukan fungsi koordinasi dengan para Ketua POKJA dalam penentuan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan PKK.

e) Melaksanakan penugasan sesuai dengan hari jadwal piket.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

4) Sekretaris Umum a) Melakukan pelayanan umum untuk kelancaran

pelaksanaan tugas TP PKK Pusat, dan mengkoordinir ketatausahaan.

b) Melakukan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, hubungan masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian berbagai program dan kegiatan

20

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga secara umum.

c) Melakukan fungsi koordinasi dan pembinaan teknis administrasi kepada para Sekretaris.

d) Melakukan pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi SIM PKK, serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan kesekretariatan sesuai dengan perencanaan.

e) Menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan rutin, berkala dan insidential berdasarkan kebutuhan.

f) Menyusun dan menyampaikan laporan serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.

g) Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua Umum atau para Ketua.

5) Sekretaris I, II, III dan IV a) Melakukan fungsi administrasi kesekretariatan,

mengelola dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

b) Melakukan tugas dan fungsi dalam hal pengorganisasian, perencanaan, pembinaan daerah dan supervisi pelaporan evaluasi monitoring (SPEM), humas dan kerjasama antar lembaga serta urusan rumah tangga.

c) Membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan koordinasi tekhnis administratif dan taktis operasional pengelolaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK.

6) Bendahara dan Bendahara I dan II a) Melaksanakan prosedur pengelolaan tertib

administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK.

21

b) Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan.

c) Melakukan kerjasama keuangan antar Bendahara dengan membagi tugas pengelolaan keuangan, laporan keuangan setiap bulan dan dikoordinasikan oleh Bendahara, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum,

d) Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.

7) Ketua-Ketua POKJA a) Melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab

masing-masing POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan mengembangkan ide-ide/ inovasi tentang pendekatan masyarakat.

b) Menyampaikan informasi dalam setiap kesempatan yang memungkinkan dan pertemuan berkala.

c) Menyampaikan saran dan laporan tertulis dari setiap kegiatan baik internal maupun eksternal serta perkembangannya, kepada Ketua Umum.

d) Melakukan fungsi koordinasi antar POKJA dalam pengembangan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

e) Melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Umum atau para Ketua.

b. Di Daerah

Secara prinsip menyesuaikan dengan uraian Tugas Pokok, Peran dan Tanggung Jawab masing-masing unsur TP PKK Pusat sesuai dengan situasi dan kondisi.

K. TATA KERJA

22

1. Pertanggungjawabana. Ketua Umum TP PKK dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat.

b. Ketua TP PKK Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum TP PKK dan Gubernur selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Provinsi.

c. Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TP PKK Provinsi dan Bupati/ Walikota selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kabupaten/ Kota.

d. Ketua TP PKK Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TP PKK Kabupaten/Kota dan Camat selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kecamatan.

e. Ketua TP PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TP PKK Kecamatan dan Kepala Desa/ Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Desa/ Kelurahan.

2. Hubungan Kerjaa. Hubungan kerja antar TP PKK di semua jenjang, bersifat

konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hirarkis.

b. Hubungan kerja antara TP PKK dengan Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan, LSM dan lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, bersifat kemitraan.

c. Hubungan kerja antara TP PKK dengan Dewan Penyantun, bersifat konsultatif.

d. Hubungan kerja antara TP PKK Desa/ Kelurahan dengan LPMD atau sebutan lain, bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.

e. Hubungan kerja antara TP PKK dengan lembaga swasta, donor dalam dan luar negeri bersifat kemitraan yang saling menguntungkan.

23

3. Rapat-RapatJenis rapat yang diadakan adalah :a. Rapat Kerja PKK yaitu :

1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

2) Rakernas Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu untuk mengadakan perubahan hasil Rakernas sebelumnya dan atau atas petunjuk Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat.

3) Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Provinsi dan Kabupaten/Kota diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

b. Rapat Konsultasi (Rakon) dengan daerah diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali, atau bila dipandang perlu.

c. Rapat Pimpinan Harian TP PKK Pusat, diadakan setiap 1 (satu) bulan sekali atau bila dipandang perlu.

d. Rapat Sekretariat, Bendahara, Pokja, diadakan setiap 1 (satu) bulan sekali atau bila dipandang perlu.

e. Rapat Pleno, diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau bila dipandang perlu.

f. Rapat Konsultasi dengan Dewan Penyantun TP PKK diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau bila dipandang perlu.

Penjelasan tentang rapat-rapat diatur dalam Tata Kerja TP PKK di setiap jenjang.

L. TANDA PENGHARGAANTP PKK memberikan penghargaan bagi mereka yang telah berjasa pada Gerakan PKK, berupa :1. Penghargaan tertinggi :

a. Paramahita Nugrahab. Adhi Bhakti Utamac. Adhi Bhakti Madyad. Adhi Bhakti Pratama

24

2. Penghargaan lainnya:a. Kepada para kader yang diberikan oleh Ketua Dewan

Penyantun masing-masing jenjang atau setingkat diatasnya.

b. Berbagai lomba yang diadakan TP PKK.c. Mereka yang telah berjasa dalam kegiatan PKK.

Penjelasan Pemberian Tanda Penghargaan. (Lampiran I-6).

M. DEWAN PENYANTUN TP PKK1. Untuk mendukung pelaksanaan program-program Gerakan PKK,

dibentuk Dewan Penyantun TP PKK baik di Pusat maupun di Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

2. Susunan keanggotaan Dewan Penyantun TP PKK adalah: a. Di Pusat, diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan

anggota antara lain para pimpinan instansi/ lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, para tokoh/ pemuka masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun.

b. Di Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan, diketuai oleh Gubernur, Bupati/ Walikota dan Camat dengan anggota antara lain para pimpinan dinas instansi/ lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, para tokoh/ pemuka masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Bupati/ Walikota dan Camat selaku Ketua Dewan Penyantun.

c. Di Desa/ Kelurahan diketuai oleh Kepala Desa/ Lurah dengan anggota antara lain para tokoh/ pemuka masyarakat, petugas lapangan instansi dan lembaga kemasyarakatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun.

Dimasing-masing Dewan Penyantun TP PKK dibentuk sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah/Sekretaris Desa/ Kelurahan, ditetapkan dalam Keputusan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setingkat.

N. KETENTUAN LAIN-LAIN

25

1. Apabila Presiden seorang perempuan maka Pelindung Utama PKK adalah suami Presiden. Apabila suami Presiden berhalangan, Pelindung Utama PKK ditunjuk oleh Presiden.

2. Apabila Wakil Presiden seorang perempuan maka Pelindung PKK adalah suami Wakil Presiden. Apabila suami Wakil Presiden berhalangan, Pelindung PKK ditunjuk oleh Wakil Presiden.

3. Apabila Menteri Dalam Negeri dijabat oleh seorang perempuan, maka Ketua Umum Tim Penggerak PKK ditetapkan dari isteri pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun.

4. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak beristeri, maka Ketua Umum TP PKK ditetapkan dari isteri pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun.

5. Apabila Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat dan Kepala Desa/ Lurah, tidak beristeri, maka Ketua Dewan Penyantun menyetujui isteri pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya.

6. Apabila Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat dan Kepala Desa/ Lurah, seorang perempuan maka Ketua Dewan Penyantun TP PKK menyetujui isteri pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Ketua Umum/ Ketua TP PKK setingkat di atasnya.

7. Apabila isteri Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/ Lurah sebagai Ketua Umum TP PKK/ Ketua TP PKK di wilayahnya berhalangan tetap, Ketua Dewan Penyantun TP PKK menyetujui isteri pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Ketua Umum/ Ketua TP PKK setingkat di atasnya.

8. Apabila dalam masa jabatan Ketua Umum TP PKK tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan, maka salah satu Ketua TP PKK Pusat ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum oleh Ketua Dewan Penyantun.

9. Apabila dalam masa jabatan Ketua TP PKK di Daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan maka salah satu Wakil Ketua TP PKK ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Ketua TP PKK Daerah dengan Surat Tugas Ketua Umum/ Ketua TP PKK setingkat di atasnya yang disetujui oleh Ketua Dewan Penyantun setempat.

10. Apabila ada pergantian Menteri Dalam Negeri melalui adanya Penjabat, maka jabatan Ketua Umum TP PKK, ditetapkan dengan Surat Tugas dari Ketua Dewan Penyantun.

11. Apabila ada pergantian Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat dan Kepala Desa/ Lurah dengan adanya Penjabat, maka Ketua TP

26

PKK di daerah adalah isteri Penjabat tersebut dan ditetapkan dengan Surat Tugas dari Ketua Umum / Ketua TP PKK setingkat di atasnya. Acara Penyerahan Surat Tugas dilanjutkan dengan acara serah terima yang disaksikan oleh Ketua Dewan Penyantun setempat.

12. Apabila isteri Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah menjadi pengurus Partai Politik, atau sebagai anggota DPR-RI, DPD, DPRD, yang bersangkutan tetap menjadi Ketua TP PKK setempat dengan menunjuk Ketua/ Wakil Ketua sebagai Pelaksana Tugas sehari hari secara bergantian, diketahui oleh Ketua Dewan Penyantun.

13. Apabila Anggota TP PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan menjadi pengurus Partai Politik, atau sebagai anggota DPR-RI, DPD, DPRD, yang bersangkutan tetap menjadi Anggota TP PKK sepanjang tidak membawa aspirasi Partai Politiknya pada kegiatan-kegiatan PKK.

14. Apabila Ketua Umum/Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan menjadi Juru Kampanye/ Tim Sukses menjelang dan saat Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa, wajib non aktif sebagai ketua Umum/ Ketua TP PKK yang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri/ Ketua Umum/ Ketua TP PKK setingkat diatasnya.

Apabila sudah selesai menjadi Juru Kampanye/ Tim Sukses dimaksud, dapat aktif kembali dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri/ Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat diatasnya.

15. Apabila Anggota TP PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/ kelurahan menjadi Juru Kampanye/ Tim Sukses menjelang dan saat Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa, wajib non aktif sebagai Anggota TP PKK yang diajukan kepada Ketua Umum/Ketua TP PKK yang bersangkutan.

Apabila sudah selesai menjadi Juru Kampanye/ Tim Sukses dimaksud, dapat aktif kembali dengan persetujuan Ketua Umum/ Ketua TP PKK yang bersangkutan.

16. Apabila mengundang Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah dan istri sebutan dalam undangan adalah Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah beserta Ketua Umum/Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan.

27

BAB IVATRIBUT PKK

A. LAMBANG PKKLambang PKK adalah lambang sebagaimana yang ditentukan dalam Rakernas VI PKK Tahun 2005 yunto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1983.

a. Bentuk: Akolade melingkar segi lima memiliki arti Pancasila sebagai asas Gerakan PKK.

Bentuk ini terdiri dari gambar-gambar :1) Bintang2) 17 butir kapas, 8 simpul pengikat dan 45 butir padi.3) Akolade melingkar.4) Rangkaian mata rantai.5) Lingkaran putih dengan tulisan Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga, berwarna hitam.6) 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga.

b. Warna : Warna lambang terdiri dari :1) Warna dasar lambang adalah biru benhur.2) Warna kuning yang dimaksud adalah warna kuning emas, untuk :

a) Gambar Bintang.b) Gambar Padi.c) Gambar Rantai.d) Gambar Kelopak Bunga Kapas.e) Gambar Tangkai Padi dan Tangkai Kapas.f) Gambar Akolade Segilima.

Catatan :

28

Khusus yang dicetak diatas logam warna kuning adalah kuning kunyit dan akolade segilima adalah warna dasar logam.

3) Warna putih yang dimaksud adalah :a) Putih Perak untuk :

(1) Gambar 10 ujung tombak dalam lingkaran paling dalam.

(2) Gambar akolade melingkar.(3) Gambar bunga kapas.(4) Delapan simpul pengikat tangkai padi dan kapas.

b) Putih Kapas untuk :(1) Lingkaran sebagai dasar tulisan Pemberdayaan

dan Kesejahteraan Keluarga.(2) Bunga kapas khusus yang dicetak pada logam.

c. Arti1). Warna :

a). Biru melambangkan suasana damai, aman, tenteram dan sejahtera.

b). Putih melambangkan kesucian dan ketulusan untuk suatu tujuan dan itikad.

c). Kuning melambangkan keagungan cita-cita.d) Hitam melambangkan kekekalan/keabadian.

2) Komponen :a) Segilima, melambangkan Pancasila sebagai dasar/asas

Gerakan PKK.b) Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.c) 17 butir kapas, 8 buah simpul pengikat, 45 butir padi

melambangkan kemerdekaan RI dan kemakmuran. d) Akolade melingkar, melambangkan wahana partisipasi

masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan segala kegiatan dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e) Rangkaian Mata Rantai, melambangkan masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga sebagai unit terkecil yang merupakan sasaran Gerakan PKK.

f) Lingkaran Putih, melambangkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

29

g) 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga, melambangkan gerakan masyarakat dalam pembangunan dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan sasarannya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Arti keseluruhan :Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakan dan membina masyarakat dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang selalu hidup dalam suasana damai, aman, tertib, tenteram, makmur dan sejahtera dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. D U A J Aa. Warna :

1) Warna dasar Duaja adalah merah maroon.2) Warna lambang PKK sesuai dengan ketentuan angka 1.

b. Ukuran: 1) Duaja berbentuk segi empat, dengan gambar lambang PKK

tampak dari muka dan belakang, ukuran duaja panjang 120 cm, lebar 90 cm.

2) Ukuran Lambang :a) Lingkaran yang membentuk akolade segilima bergaris

tengah 60 cm.b) Lingkaran yang membentuk tangkai padi dan tangkai

kapas bergaris tengah 40 cm.c) Lingkaran yang membentuk akolade melingkar bergaris

tengah 32,5 cm.d) Lingkaran yang membentuk rantai bergaris tengah

27,5 cm.e) Lingkaran diantara rantai dan lingkaran paling dalam

bergaris tengah 23,5 cm.f) Lingkaran paling dalam bergaris tengah 20 cm.

30

c. Pemilikan dan Penggunaan :1) Duaja hanya dimiliki oleh TP PKK Pusat.2) Duaja dipergunakan pada acara-acara resmi yang dihadiri

oleh Kepala Negara, Pelindung Utama, Pelindung, Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat dan dipasang bersama dengan Bendera Merah Putih. Aturan pemasangannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

d. Ketentuan lain :1) Duaja dibuat dari bahan beludru.2) Lambang PKK dibourdier sesuai ketentuan warna lambang.3) Lis tepi terbuat dari koord warna kuning emas, ukuran

medium (bergaris tengah 1 cm).4) Rumbai warna kuning emas dengan ukuran 5 cm.

e. Contoh :

C. V A N D E L

a. Warna : 1) Warna dasar Vandel adalah merah maroon.2) Warna lambang PKK sesuai dengan ketentuan pada angka

1.b. Ukuran :

1) Ukuran Vandel.a). Untuk Pusat dan Provinsi adalah :

a - b : 70 cmc - d : 55 cm

31

b - e : 95 cmb - f : 75 cmb - g : 40 cmb - h (Koord) : 1 cme - i (Rumbai) : 5 cm

b). Untuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan adalah:a - b : 60 cmc - d : 45 cmb - e : 80 cmb - f : 62,5 cm

b - g : 32,5 cmb - h (Koord) : 1 cme - i (Rumbai) : 4 cm

2) Ukuran Lambang :a). Untuk TP PKK Pusat dan TP PKK Provinsi adalah :

(a) Lingkaran yang membentuk akolade segilima bergaris tengah 50 cm.

(b) Lingkaran yang membentuk tangkai padi dan tangkai kapas bergaris tengah 40 cm.

(c) Lingkaran yang membentuk akolade melingkar bergaris tengah 32 cm.

(d) Lingkaran yang membentuk rantai bergaris tengah 27 cm.

(e) Lingkaran diantara rantai dan lingkaran paling dalam bergaris tengah 23 cm.

(f) Lingkaran paling dalam bergaris tengah 19 cm. b). Untuk TP PKK Kabupaten/Kota dan TP PKK Kecamatan

adalah(a) Lingkaran yang membentuk akolade segilima

bergaris tengah 40 cm.(b) Lingkaran yang membentuk tangkai padi dan

tangkai kapas bergaris tengah 32 cm.(c) Lingkaran yang membentuk akolade melingkar

bergaris tengah 26 cm.

32

(d) Lingkaran yang membentuk rantai bergaris tengah 22 cm.

(e) Lingkaran diantara rantai dan lingkaran paling dalam bergaris tengah 18 cm.

(f) Lingkaran paling dalam bergaris tengah 15 cm.

c. Pemilikan dan Penggunaan:1) Vandel dimiliki oleh TP PKK Pusat sampai dengan TP PKK

Kecamatan.2) Vandel digunakan pada acara-acara resmi kegiatan PKK

misalnya :a) Pelantikan dan serah terima Ketua Umum/Ketua TP

PKK.b) Pelantikan Anggota TP PKK.c) Rapat Kerja.d) Ceramah, pengarahan pada waktu peninjauan oleh

Ketua Dewan Penyantun TP PKK atau TP PKK Pusat/TP PKK tingkat atasnya.

3) Penempatan vandel, disebelah kanan dilihat dari hadirin.

d. Ketentuan lain-lain :1) Vandel dibuat dari bahan beludru dengan gambar lambang

PKK diboudier sesuai dengan ketentuan warna lambang.2) Lis pinggir dibuat dari koord warna kuning emas ukuran

medium (garis tengah 1 cm).3) Rumbai terbuat dari benang emas.4) Di bawah lambang PKK, ditulis nama daerah.

e. C o n t o h :

33

D. VANDEL MEJA/WIMPELa. Warna :

1) Warna dasar Vandel Meja/Wimpel adalah merah maroon.2) Warna lambang PKK sesuai dengan ketentuan pada angka

1.

b. Ukuran :1) Ukuran Vandel Meja disemua tingkatan sama, yaitu :

a – b : 18 cm c – d : 14 cm b – e : 25 cm b – f : 20,5 cm b – g : 9 cm b – h : 0,50 cm e – i : 2,5 cm

2) Ukuran Lambang :a) Lingkaran yang membentuk akolade segilima bergaris

tengah 12 cm.b) Lingkaran yang membentuk tangkai padi dan tangkai

kapas bergaris tengah 9 cm.

34

c) Lingkaran yang membentuk akolade melingkar bergaris tengah 7,5 cm.

d) Lingkaran yang membentuk rantai bergaris tengah 6 cm.

e) Lingkaran diantara rantai dan lingkaran paling dalam bergaris tengah 5 cm.

f) Lingkaran paling dalam bergaris tengah 3,5 cm.

c. Pemilikan dan Penggunaan :1) Vandel Meja/Wimpel dimiliki oleh TP PKK Pusat sampai

dengan TP PKK Desa/ Kelurahan.2) Vandel Meja/ Wimpel dipergunakan untuk kenang-kenangan

kepada para tamu yang berkunjung, atau kegiatan lainnya.d. Ketentuan-Ketentuan lain :

1) Vandel Meja/Wimpel dapat dibuat dari bahan tetoron dan di sablon.

2) Rumbai berwarna kuning kunyit.3) Di bawah lambang TP PKK ditulis nama daerah atau

Desa/Kelurahan yang bersangkutan.4) Di bagian belakang (dibaliknya) ditulis nama daerah di

atasnya, tulisan berwarna kuning emas/kunyit.

e. Contoh Vandel Meja/Wimpel :

35

E. L E N C A N Aa. W a r n a : Warna sesuai dengan ketentuan pada angka 1.b. U k u r a n : Ukuran lencana yaitu lingkaran yang

membentuk akolade segilima bergaris tengah 3,5 cm.

c. Pemilikan/ Penggunaan :1) Lencana dimiliki oleh semua Anggota TP PKK, para kader

serta anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan PKK.2) Penggunaan Lencana :

a) Lencana dipakai pada waktu melaksanakan/mengikuti kegiatan PKK.

b) Dipakai di dada sebelah kiri.c) Apabila dalam kesempatan yang sama harus dikenakan

tanda-tanda lainnya, kecuali lencana merah putih, maka lencana PKK disematkan di atasnya.

d. Ketentuan-Ketentuan Lain : Bahan dasar lencana di buat dari bahan logam setebal 2 mm.

e. Contoh Lencana :

F. MARS PKKa. Mars PKK adalah lagu Mars yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 294 Tahun 1982 tertanggal 24 September 1982.

b. Mars PKK di nyanyikan pada setiap ada kegiatan PKK.

36

G. KOP SURATTP PKK memiliki Kop Surat yang digunakan untuk :a. Sambutan dan Keputusan, dengan logo atau gambar Lambang

PKK berada di tengah bagian atas.b. Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas,

dengan logo atau gambar Lambang PKK berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat TP PKK setempat di sebelah kanan lambang.

37

H. STEMPELa. Bentuk : Bulatb. Ukuran :

1) Untuk TP PKK Pusat dan Provinsia) Garis tengah lingkaran luar 4 cm.b) Garis tengah lingkaran dalam 2,75 cm.

2) Untuk TP PKK Kabupaten/Kota, Kecamatan dan TP PKK Desa/Kelurahana) Garis tengah lingkaran luar 3,5 cm.b) Garis tengah lingkaran dalam 2 cm.

c. Ketentuan tentang stempel :1) Lingkaran luar bagian atas ditulis kata-kata : Pemberdayaan

dan Kesejahteraan Keluarga.2) Lingkaran luar bagian bawah ditulis kata-kata : Tim

Penggerak.3) Pada tengah-tengah lingkaran secara horizontal dengan

tulisan : jenjang TP PKK.4) Pada lingkaran dalam dengan latar belakang garis halus

sebanyak 33 buah dengan tulisan PKK.d. Pemilikan dan Penggunaan :

1) Stempel dimiliki oleh TP PKK Pusat sampai dengan TP PKK Desa/Kelurahan.

2) Penggunaan stempel pada setiap surat keluar di sebelah kiri tanda tangan dan pada amplop di sisi kiri.

e. Contoh Stempel :

38

I. PAPAN NAMA TP PKKa. Warna :

1) Warna papan putih dengan tulisan berwarna hitam.2) Warna lambang sesuai dengan ketentuan pada angka 1.

b. Ukuran :1) Untuk TP PKK Pusat dan TP PKK Provinsi :

a) Panjang : 300 cmb) Lebar : 127,5 cmc) Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang PKK dengan

ukuran: Lingkaran yang membentuk akolade segilima bergaris tengah 67,5 cm.

2) Untuk TP PKK Kabupaten/Kota :a) Panjang : 262,5 cmb) Lebar : 112,5 cmc) Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang PKK dengan

ukuran: Lingkaran yang membentuk akolade segilima bergaris tengah 56 cm.

3) Untuk TP PKK Kecamatana) Panjang : 232,5 cmb) Lebar : 97,5 cmc) Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang PKK dengan

ukuran: Lingkaran yang membentuk akolade segilima bergaris tengah 45 cm.

4) Untuk TP PKK Desa/Kelurahan :a) Panjang : 180 cmb) Lebar : 75 cm

39

c) Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang PKK dengan ukuran: Lingkaran yang membentuk akolade segilima bergaris tengah 37,5 cm.

c. Pemilikan dan Penggunaan :1) Papan nama dimiliki oleh TP PKK Pusat sampai TP PKK Desa/

Kelurahan.2) Di tempatkan di depan kantor/tempat kegiatan Sekretariat

TP PKK.d. Ketentuan-ketentuan lain:

1) Pada Papan Nama, bagian bawah tengah, dicantumkan alamat kantor TP PKK.

2) Papan nama TP PKK Desa/Kelurahan ditulis dengan nama TP PKK Desa/Kelurahan.

e. Contoh papan nama :1) Untuk TP PKK Pusat dan TP PKK Provinsi

2) Untuk TP PKK Kabupaten/Kota

3) Untuk TP PKK Kecamatan

40

4) Untuk TP PKK Desa/Kelurahan

J. BAJU SERAGAM NASIONAL PKKa) PKK mempunyai Seragam Nasional berupa :

1) Seragam Resmi terdiri dari: - Rok, jas dan blus tangan panjang bagi perempuan, dan

celana panjang, jas dan kemeja tangan panjang bagi laki-laki, warna hijau toska

- Rok, jas dan blus tangan panjang bagi perempuan, dan celana panjang, jas dan kemeja tangan panjang bagi laki-laki, warna krem dengan kemeja/blus batik

2) Seragam Kerja : Blus dan rok/ kemeja tangan panjang dari seragam resmi tanpa jas. Bagi Laki-laki celana panjang dengan kemeja lengan panjang tanpa jas.

3) Seragam Kerja Lapangan: Blus/ kemeja tangan panjang dari seragam resmi dipadu dengan celana panjang warna hitam atau coklat tua bagi laki-laki maupun perempuan.

4) Pakaian Olah Raga:Atasan kaos warna putih dengan leher dan manset bis ban biru tua dengan lambang PKK di saku dada sebelah kiri dipadu dengan celana training warna biru tua.

b) Ketentuan penggunaan Seragam Nasional :

41

1) Seragam Resmi di pakai saat menghadiri acara/kegiatan yang bersifat nasional dan pelantikan Tim Penggerak PKK, dengan memakai lencana PKK.

2) Seragam Kerja/ serangam Kerja Lapangan, dipakai pada saat di luar acara-acara no. 1) diatas.

3) Baju Kembaran PKK di pusat maupun daerah masing-masing, dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi setempat, dengan memakai lencana PKK.

4) Warna : a) Perempuan :

Blus lengan panjang dari batik warna Hijau tosca dipadu dengan rok dan jas Hijau Tosca atau Batik Coklat Tua dipadu dengan rok dan jas warna krem.

b) Laki-Laki :Kemeja lengan panjang dari batik warna Hijau tosca dipadu dengan Jas dan celana Panjang warna hijau tosca atau Batik Warna Coklat dipadu dengan jas dan celana panjang warna krem.

5) Seragam Nasional pengadaannya dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan.

6) Kelengkapan memakai Seragam Nasional:a) Sepatu warna hitam.b) Tas Tangan warna hitamc) Perhiasan sederhana yang tidak menyolok. Bagi yang

memakai baju muslim dapat memakai bros yang sederhana.

d) Bagi yang memakai kerudung, warna kerudung disesuaikan dengan warna baju Seragam Nasional (polos) dan tidak menutupi identitas baju seragam PKK.

7) Contoh seragam :

42

K. PLAKAT PKKa) Bahan dasar plakat : terbuat dari bahan fiber glas setebal 2 cm.b) Warna lambang : sesuai ketentuan pada nomor 1.c) Ukuran : Ukuran Plakat panjang 16 cm lebar 10 cm.

Ukuran tengah lambang 7,5 cm.d. Penggunaan :

Plakat digunakan sebagai tanda ucapan terima kasih, kenang-kenangan, kepada Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Masyarakat, Lembaga Masyarakat, Anggota TP PKK yang telah selesai masa baktinya.

L. WEWENANG PEMBUATAN DAN PENGADAAN ATRIBUT1. Pembuatan Duaja dan Vandel diadakan oleh TP PKK Pusat.2. Atribut PKK lainnya dapat diadakan oleh TP PKK Daerah.

BAB VPENUTUP

Pedoman Kelembagaan PKK ini merupakan ketentuan dalam pelaksanaan Gerakan PKK, sehinga terlaksana kesamaan kelembagaan dari Pusat sampai Desa/Kelurahan. Dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan daerah, namun hal-hal yang sifatnya prinsip diberlakukan secara seragam dan menyeluruh.

43

44

BAGANMEKANISME GERAKAN PKK

45

Lampiran I- 1

BAGAN MEKANISME GERAKAN PKKDI DESA / KELURAHAN

46

Lampiran I- 2

BAGAN STRUKTUR TP. PKK PUSAT

47

Lampiran I- 3

BAGAN STRUKTUR TP. PKK DAERAH

48

Lampiran I- 4

TATA CARA PELANTIKAN DAN SERAH TERIMAKETUA UMUM / KETUA TP PKK PROVINSI,

KABUPATEN / KOTA, KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN

I. UMUM

A. Dasar

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.

53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

4. Keputusan Rakernas VI PKK No. : 02/ Rakernas PKK VI/IV/2005 tentang Pedoman Kelembagaan PKK.

B. T u j u a n Sebagai panduan untuk berkoordinasi dengan unsur protokol Kementerian Dalam Negeri, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan, agar acara Pelantikan dan Serah Terima dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

C. Sasaran Pelantikan dan Serah Terima

1. Pusat a. Pelantikan

Yang dilantik sebagai Ketua Umum TP PKK adalah Isteri Menteri Dalam Negeri atau yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, apabila isteri Menteri Dalam Negeri tidak ada atau berhalangan tetap.Yang melantik dan menandatangani Naskah Pelantikan adalah Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat.

b. Serah Terima Setelah pelantikan, dilanjutkan dengan acara serah terima dari Ketua Umum TP PKK yang lama kepada Ketua Umum TP PKK yang baru.

49

Lampiran I- 5

2. Daerah a. Pelantikan

Yang dilantik sebagai Ketua TP PKK adalah Isteri Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah. Apabila isteri Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah, tidak ada atau berhalangan tetap, maka yang dilantik adalah isteri pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah. Yang melantik dan menanda tangani Naskah Pelantikan adalah Ketua Umum/Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya dan dikukuhkan serta ditandatangani oleh Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

b. Serah Terima Setelah pelantikan, dilanjutkan dengan Acara Serah Terima dari Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan yang lama kepada yang baru.

II. Pelaksanaan Pelantikan dan Serah Terima

A. Dasar Pelantikan dan Serah Terima: 1. Di Pusat :

Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Umum TP PKK.

2. Di Daerah :Keputusan Ketua Umum/ Ketua TP PKK setingkat di atasnya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua TP PKK.

B. Petugas Acara Pelantikan dan Serah Terima 1. Pembawa Acara adalah Anggota TP PKK setempat.2. Pembacaan Surat Keputusan :

a. Untuk Ketua Umum TP PKK, oleh Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditunjuk.

50

b. Untuk Ketua TP PKK Daerah, oleh TP PKK setingkat di atasnya yang ditunjuk.

3. Penyiapan penanda tanganan Naskah Serah Terima, dan Berita Acara Serah Terima oleh TP PKK setempat, dibantu oleh petugas protokol.

4. Dirigen Mars PKK oleh TP PKK setempat. 5. Pembawa baki/nampan, piagam penghargaan, kenang-

kenangan oleh TP PKK setempat.

C. Penyiapan Keputusan dan Naskah Pelantikan : 1. Di Pusat, oleh Kementerian Dalam Negeri.2. Di Daerah, oleh TP PKK setingkat di atasnya.

D. Penyiapan Berita Acara Serah Terima beserta

lampirannya disiapkan oleh TP PKK setempat.

E. SaksiPenanda tanganan Berita Acara Serah Terima disaksikan dan

disahkan: 1. Di Pusat oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan

Penyantun TP PKK Pusat.2. Di Daerah oleh Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di

atasnya dan oleh Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK.

F. Tata Letak/Denah Tempat Duduk Pimpinan

1. Pusat a. Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun

TP PKK berada di tengah. b. Ketua Umum TP PKK yang lama duduk di sebelah

kanan Menteri Dalam Negeri. c. Ketua Umum TP PKK yang akan dilantik duduk di

sebelah kiri Menteri Dalam Negeri. d. Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat lama, duduk

disebelah kiri Ketua Umum TP PKK yang akan dilantik.2. Daerah

51

a. Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya yang akan melantik duduk di tengah.

b. Ketua TP PKK yang lama duduk di sebelah kanan yang akan melantik.

c. Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah yang baru duduk di sebelah kanan Ketua TP PKK yang lama.

d. Ketua TP PKK yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Ketua Umum/Ketua TP PKK yang akan melantik.

e. Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah yang lama duduk di sebelah kiri Ketua TP PKK yang akan dilantik.

Setelah acara Pelantikan dan Serah Terima selesai, Ketua Umum/Ketua TP PKK yang baru dilantik bertukar tempat duduk dengan Ketua Umum/Ketua TP PKK yang lama.

G. U n d a n g a n Disetiap jenjang dapat mengundang sesuai dengan situasi kondisi setempat antara lain : 1. Anggota DPRD, MUSPIDA, Pejabat dari Anggota Dewan

Penyantun TP PKK setempat.2. Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa/Lurah selaku Ketua

Dewan Penyantun TP PKK setingkat di bawahnya. 3. TP PKK setempat dan setingkat di bawahnya.4. Organisasi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, LSM,

Yayasan.

III. Ketentuan Khusus A. Apabila dalam acara pelantikan dan serah terima Ketua

Umum/Ketua TP PKK Daerah dihadiri oleh Pelindung Utama PKK/ Pelindung PKK, maka tempat duduk Pelindung Utama PKK/Pelindung PKK, berada di sebelah kanan yang akan melantik.

B. Apabila Ketua Umum/Ketua TP PKK yang berhak melantik dan menjadi saksi tidak dapat hadir secara pribadi karena sakit/berhalangan, dapat menugaskan salah seorang Ketua TP PKK di Pusat/Wakil Ketua TP PKK di Daerah untuk mewakili dan bertindak atas namanya.

52

C. Apabila karena sesuatu hal Ketua Umum/ Ketua TP PKK yang lama/ baru berhalangan hadir (force mayeur), untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima, maka yang bersangkutan dapat memberikan Surat Kuasa kepada salah seorang Ketua TP PKK di Pusat /Wakil Ketua TP PKK di Daerah dengan persetujuan Ketua Dewan Penyantun setempat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima atas namanya.

D. Apabila Ketua Umum/Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang lama berhalangan tetap, maka serah terima jabatan dilakukan oleh Ketua TP PKK di Pusat/Wakil Ketua TP PKK di Daerah yang mendapat tugas menjabat sementara.

53

SUSUNAN ACARA

No

A c a r a P e t u g a s K e t e r a n g a n

1 Pembukaan M.C dari TP. PKK setempat

Seluruh hadirin duduk

2 Menyanyikan Mars PKK

Dari TP. PKK setempat

Seluruh hadirin berdiri

3 Pembacaan Keputusan

Untuk pusat oleh pejabat dari Kemdagri

Untuk Daerah oleh TP. PKK Pusat/setingkat di atasnya

Seluruh hadirin duduk

4 Pelantikan Ketua Umum/Ketua TP. PKK Daerah

Untuk Pusat oleh Menteri Dalam Negeri

Seluruh hadirin berdiri

Ketua Umum/ Ketua TP. PKK Daerah yang baru diminta tampil ke depan, kemudian juga yang akan melantik

Untuk Daerah oleh Ketua Umum/ Ketua TP. PKK setingkat di atasnya

Setelah pelantikan dilanjutkan pengukuhan dengan penanda-tanganan Naskah Pelantikan oleh Ketua Dewan Penyantun TP. PKK setempat.

5 Serah Terima : Penanda

tanganan Berita Acara Serah Terima

TP. PKK setingkat di atasnya yang ditunjuk

Seluruh hadirin berdiri

Ketua Umum/Ketua TP. PKK Daerah yang lama, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah, ke depan untuk tanda tangan sebagai saksi

54

Penyerahan Buku Memori

TP. PKK setempat yang ditunjuk

Ketua Umum/ Ketua TP. PKK Daerah yang lama menyerahkan Buku Memori kepada Ketua Dewan Penyantun di Pusat, Ketua Umum/Ketua TP. PKK yang baru dan Ketua Dewan Penyantun di Daerah.

Penyerahan Piagam Penghargaan dan Plakat

TP. PKK setempat yang ditunjuk

Dari yang melantik kepada Ketua Umum yang lama di Pusat/ Ketua TP. PKK yang lama di Daerah

6 Sambutan

a) Seluruh hadirin duduk

b) Di Pusat :1) Ketua Dewan

Penyantun TP PKK yang lama.

2) Menteri Dalam Negeri, selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat

c) Di Daerah: 1)Ketua Dewan

Penyantun TP PKK yang lama.

2)Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK

3)Ketua Umum/Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan

55

7 Pembacaan Do`a Petugas setempat yang ditunjuk

8 Penutup, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan ramah tamah

Diatur oleh MC dan protokol

Catatan :1. Apabila diawal acara di nyanyikan Lagu Indonesia Raya, maka Mars

PKK dinyanyikan setelah Sambutan.2. Apabila akan dinyanyikan Lagu Padamu Negeri, maka dilakukan

setelah Pembacaan Do’a.3. Pakaian Ketua Umum/Ketua TP PKK Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan,

Desa/Kelurahan pada waktu melantik atau dilantik, menggunakan Pakaian Nasional sedangkan undangan bagi Anggota TP PKK menggunakan Seragam Nasional PKK Resmi.

4. Acara pelantikan dan serah terima dapat dilakukan dengan duduk atau berdiri sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

5. Apabila acara pelantikan dan serah terima dilanjutkan dengan acara pisah sambut, maka acaranya antara lain : Sambutan Ketua TP PKK yang lama dan baru.

6. Pada saat menyanyikan Lagu Mars PKK dapat/tidak diiringi musik.7. Penyerahan Memori dilengkapi dengan Laporan Keuangan yang

telah di verifikasi.

56

TATA LETAK / DENAH ACARA PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA KETUA UMUM TP PKK

Keterangan Abjad dan Nomor :

A. Burung GarudaB. PresidenC. Wakil PresidenD. Spanduk/BackdropE. Bendera Merah PutihF. Duaja G. Mimbar/PodiumH. Meja Serah Terima

1. Menteri Dalam Negeri2. Ketua Umum TP PKK yang lama3. Ketua Umum yang akan dilantik4. Ketua Dewan Penyantun yang

lama5. Dirigen6. MC7. Petugas8. Penasehat PKK9. Undangan Pejabat Kemdagri10.Undangan Ormas/LSM/Tomas11.TP PKK Pusat

Awal Upacara Pelantikan dan Serah Terima

1. Mendagri 2. Ketua Umum TP PKK yang lama3. Ketua Umum yang akan dilantik4. Ketua Dewan Penyantun yang lama

Catatan:Setelah acara pelantikan, no. 2 dan 3 bertukar tempat duduk

Saat pelantikan dan serahterima1. Mendagri 2. Ketua Umum TP PKK yang lama3. Ketua Umum yang dilantik

Catatan:Saat acara pelantikan hanya nomor 1 dan 3 saja. Sedangkan nomor 2 tetap ditempat.Setelah Pelantikan, nomor 2 tampil kedepan untuk Serah Terima

57

TATA LETAK / DENAH ACARA PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA KETUA TP PKK DAERAH

Keterangan Abjad dan Nomor :

A. Burung GarudaB. PresidenC. Wakil PresidenD. Spanduk/BackdropE. Bendera Merah PutihF. VandelG. Mimbar/PodiumH. Meja Serah Terima

1. Ketua Umum/ Ketua Daerah2. Ketua TP PKK yang lama3. Ketua Dewan Penyantun yang baru4. Ketua TP PKK yang akan dilantik5. Ketua Dewan Penyantun yang lama6. Dirigen7. MC8. Petugas9. Undangan Pejabat Daerah10. Undangan Ormas/LSM/Tomas11. TP PKK Daerah setempat

(Prov/Kab/Kota/Kec/Kel/ Desa)

Awal Upacara Pelantikan dan Serah Terima

1. Ketua Umum/ Ketua TP PKK Daerah yang melantik

2. Ketua TP PKK Daerah yang lama3. Ketua Ketua Dewan Penyantun yang

baru4. Ketua TP PKK Daerah yang akan dilantik5. Ketua Dewan Penyantun yang lama

Catatan:Setelah acara pelantikan, no. 2 dan 4 bertukar tempat

Saat pelantikan dan serah terima1. Ketua Umum/ Ketua TP PKK Daerah

yang melantik2. Ketua TP PKK Daerah yang lama3. Ketua TP PKK Daerah yang dilantik

Catatan:Saat acara pelantikan hanya nomor 1 dan 3 saja. Sedangkan nomor 2 tetap ditempat.

58

Setelah Pelantikan, nomor 2 tampil kedepan untuk Serah Terima

59

KOP SURAT

B E R I T A A C A R AS E R A H T E R I M A J A B A T A N

Pada hari ini, hari ......... tanggal .......Tahun ……….., bertempat di ........…………...Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : ………………………………………. J a b a t a n : ……………………………………….

Yang lama yang selanjutnya disebut Pihak Pertama 2. N a m a : ……………………………………….

J a b a t a n : ……………………………………….Yang baru yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Berdasarkan Keputusan …. Nomor : …../KEP/…..... Tanggal , ........…… maka : a. Pihak Pertama menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Umum

/ Ketua TP PKK kepada Pihak Kedua b. Pihak Kedua menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Umum TP

PKK / Ketua TP PKK dari Pihak Pertama c. Mulai saat penanda tanganan Berita Acara Serah Terima ini, tugas dan

tanggung jawab beralih dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. d. Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap lima.

Yang menerima : Yang menyerahkan :

P I H A K K E D U A P I H A K P E R T A M A

(…………………………..) ( ………………………….)

Disaksikan oleh :

K E D U A P E R T A M A

( …………………………..) ( …………………………. )

Ketua Dewan Penyantun TP. PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Ketua Umum / Ketua TP. PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan

60

Stempel PKK setempat

Stempel Instansi Ketua Dewan

Penyantun

Stempel PKK

jenjang yang

melantik

LAMBANG PKK

KETUA UMUM/KETUA TP PKK ……………

NASKAH PELANTIKAN

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA ATAS RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA, PADA HARI INI ..……. TANGGAL ........………...., SAYA SELAKU KETUA UMUM/KETUA TIM PENGGERAKPKK ………. DENGAN RESMI MELANTIK :

……………………………………………………………..

SEBAGAI

KETUA TIM PENGERAK PKK ……………………… BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA UMUM/KETUA TP PKK ............ NOMOR : ……., TANGGAL ….., SAYA PERCAYA BAHWA IBU AKAN MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SEBAIK-BAIKNYA DISERTAI PENUH RASA TANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN YANG DIPERCAYAKAN KEPADA IBU UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA PKK DALAM MENYUKSESKAN PEMBANGUNAN.

DIKUKUHKAN KETUA UMUM/KETUA TP. PKK OLEH

GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, ………………………………………..CAMAT, KEPALA DESA/LURAH

Catatan:

Ditingkat pusat hanya ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri tanpa pengukuhan

61

Stempel Stempel

PENJELASAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

I. TujuanA. Umum

Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada para pelaku pembangunan yang jasanya sangat besar dalam kegiatan Gerakan PKK.

B. Khusus1. Untuk meningkatkan motivasi perorangan,

kelompok/instansi/ lembaga agar berperan serta secara aktif dalam upaya menyukseskan Gerakan PKK.

2. Memberikan peluang kepada perorangan, kelompok/instansi/ lembaga baik didalam maupun diluar jajaran PKK untuk terus berkontribusi secara positif didalam meningkatkan keberhasilan PKK.

II. SasaranA. Perorangan, baik di dalam maupun di luar jajaran PKK, sebagai

penggerak, pengabdi dan penggagas Gerakan PKK.B. Pemerintah pusat/daerah yang berjasa dalam mendukung

keberhasilan pelaksanaan Gerakan PKK.C. Institusi/lembaga swasta yang berjasa dalam mendukung

keberhasilan pelaksanaan Gerakan PKK.

III. Kategori Tanda PenghargaanA. Bentuk :

1. Medali Emas2. Medali Perak3. Piagam4. Plakat5. Wimpel/Vandel Meja

B. Kategori :1. Medali Emas dan Piagam, untuk :

a. Paramahita Nugraha

62

Lampiran I- 6

b. Adhi Bhakti Utama

2. Medali Perak dan Piagam, untuk : Adhi Bhakti Madya.3. Plakat dan Piagam untuk perorangan, pemerintah/non

pemerintah, LSM, organisasi masyarakat/lembaga kemasyarakatan.

4. Piagam penghargaan untuk perorangan.

IV. Kriteria Pemberian PenghargaanA. Paramahita Nugraha, diberikan oleh Ketua Umum TP PKK kepada

:1. Tokoh Nasional Pencetus Utama/Pertama Gerakan PKK di

masyarakat.2. Tokoh Nasional yang telah/pernah menjadi penanggung

jawab/ pemegang pucuk pimpinan Gerakan PKK di Indonesia, yang sampai saat pemberian penghargaan masih tetap aktif memberi masukan untuk keberhasilan PKK.

3. Tokoh Nasional yang karya/gagasannya berhasil menumbuh kembangkan Gerakan PKK sehingga menjadi Gerakan Nasional.

4. Anggota TP PKK/Kader PKK yang mempunyai prestasi yang diakui di tingkat nasional dengan dedikasi tinggi sebagai relawan.

B. Adhi Bhakti Utama, diberikan oleh Ketua Umum TP PKK kepada :Anggota TP PKK/Kader PKK yang selama 25 tahun secara terus menerus aktif, tidak terputus sekalipun pindah tempat tinggal dalam mengabdikan dirinya pada Gerakan PKK, dengan persyaratan:

- Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga menjadi panutan bagi Anggota TP PKK lainnya,

- Pernah memperoleh tanda penghargaan dari Pemerintah Pusat/ Daerah atas pengabdiannya kepada masyarakat,

- Namanya tidak tercela menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

C. Adhi Bhakti Madya, diberikan oleh Ketua Umum TP PKK kepada :Anggota TP PKK/Kader PKK yang selama 15 tahun terus menerus aktif tidak terputus sekalipun pindah tempat tinggal, dalam mengabdikan dirinya pada Gerakan PKK dengan persyaratan :

63

1. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, 2. Namanya tidak tercela menurut norma-norma yang berlaku

dalam masyarakat.D. Adhi Bhakti Pratama, diberikan oleh Ketua Umum/ Ketua TP PKK

Daerah, yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Penyantun (sebelah kiri) dan Ketua Umum/Ketua TP PKK Daerah (sebelah kanan) kepada :Anggota TP PKK/Kader PKK yang selama 10 tahun terus menerus aktif tidak terputus sekalipun pindah tempat, dalam mengabdikan dirinya pada Gerakan PKK dengan persyaratan : 1. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, 2. Namanya tidak tercela menurut norma-norma yang berlaku

dalam masyarakat.E. Plakat PKK, diberikan oleh Ketua Umum/ Ketua TP PKK di Pusat

dan Ketua/Wakil Ketua TP PKK Daerah kepada :1. Ketua Umum/Ketua TP PKK Daerah yang telah selesai masa

baktinya.2. Pemerintah/ pemerintah daerah, lembaga swasta, lembaga

kemasyarakatan yang telah ikut mendukung keberhasilan Gerakan PKK.

3. Perorangan sesuai dengan keperluan yang ada (Penceramah, Tamu, Peneliti, Kuliah Kerja Nyata, Kunjungan Kerja, dll).

F. Piagam Penghargaan diberikan oleh Ketua Umum/ Ketua TP PKK Daerah kepada:1. Pemenang lomba kegiatan PKK2. Kader PKK yang berprestasi3. Anggota TP PKK yang selesai masa bakti

G. Pengadaan Penghargaan Adhi Bakti Pratama, Plakat dan Piagam Penghargaan oleh TP PKK Pusat (bagi TP PKK Pusat) dan oleh TP PKK Daerah (bagi TP PKK Daerah), disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan daerah masing-masing.

V. Persyaratan CalonA. Perorangan

1. Berakhlak dan berbudi pekerti baik.2. Tidak dalam status tersangka atau terpidana penjara karena

melakukan kejahatan.3. Berjasa terhadap nusa dan bangsa, baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam Gerakan PKK.

64

33

4. Dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing, yang telah berjasa terhadap Negara Republik Indonesia dalam Gerakan PKK.

B. Kelompok/Institusi/Lembaga1. Lembaga/institusi berbadan hukum/hukum adat.2. Mempunyai program kerja, khususnya berkaitan dengan

program Gerakan PKK.3. Memiliki sekretariat/alamat yang jelas.

VI. Pengajuan Calon dan Tata Cara Pengusulan Pemberian Penghargaan

A. Pengajuan Calon1. Penghargaan tertinggi:

a. Paramahita Nugrahab. Adhi Bhakti Utamac. Adhi Bhakti Madyad. Adhi Bhakti Pratama

2. Penghargaan lainnya diberikan kepada :a. Para kader yang berprestasi b. Pemenang lomba yang diadakan TP PKK.c. Mereka yang telah berjasa dalam kegiatan PKK.

Pengajuan calon penerima penghargaan Paramahita Nugraha Adhi Bhakti Utama, dan Adhi Bhakti Madya, sudah diterima oleh TP PKK Pusat, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK.

B. Tata Cara Pengusulan Calon penerima penghargaan Paramahita Nugraha Adhi Bhakti Utama, dan Adhi Bhakti Madya:1. Untuk Anggota TP PKK/ Kader PKK, diusulkan oleh Ketua TP

PKK secara berjenjang, kepada Ketua Umum TP PKK.2. Untuk yang diluar TP PKK diusulkan oleh lembaga atau

pihak lain kepada Ketua Umum TP PKK.C. Dokumen Usulan

1. Surat usulan tertulis dari Ketua TP PKK atau lembaga/instansi setempat.

2. Daftar riwayat hidup perorangan/riwayat institusi/lembaga.

65

3. SK pengangkatan atau Surat Keterangan dari Ketua TP PKK setempat yang diperkuat dengan minimal 2 (dua) orang saksi.

4. Tanda penghargaan yang pernah diterima (bagi yang pernah menerima penghargaan).

5. Bukti pendukung :a. Perorangan

Pas photo, foto copy KTP, foto copy Tanda Penghargaan yang pernah diterima dan lain-lain yang dapat memperkuat usulan.

b. Institusi/lembagaRiwayat institusi/lembaga, bukti tertulis yang menunjang keberhasilan Gerakan PKK, penghargaan yang pernah diterima, rekomendasi, dan lain-lain yang dapat memperkuat usulan.

6. Usulan bersifat “rahasia”

D. Cara Seleksi Calon Penerima Penghargaan:1. Untuk penghargaan Paramahita Nugraha Adhi Bhakti

Utama, dan Adhi Bhakti Madya, hasil telaah dan penilaian akhir, disampaikan kepada Ketua Umum TP PKK.

2. Untuk penghargaan lainnya, hasil telaah dan penilaian akhir, disampaikan kepada yang akan memberikan penghargaan.

3. Seleksi/penelitian kelengkapan dan kelayakan dokumen dilakukan oleh suatu Tim Penghargaan yang dibentuk oleh Ketua TP PKK di setiap jenjang.

4. Berdasarkan hasil penelitian, calon yang layak/memenuhi syarat diteruskan kepada Ketua TP PKK setingkat di atasnya.

VII. Bobot PenilaianA. Perorangan

1. Besarnya pengaruh jasa yang dilakukan oleh seseorang, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian keberhasilan Gerakan PKK. Ukuran yang dipakai berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, kecanggihan teknologi dan keberagaman masyarakat, yang merasakan dampak positif.

66

2. Besarnya pengorbanan yang dibaktikan dalam pelaksanaan Gerakan PKK.

3. Jasa tersebut memiliki nilai strategis dan daya ungkit bagi pengembangan Gerakan PKK di masa yang akan datang.

B. Kelompok/ Institusi/ Lembaga1. Besarnya pengaruh jasa yang dilakukan oleh

Kelompok/Institusi/ Lembaga, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian keberhasilan Gerakan PKK. Ukuran yang dipakai berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, kecanggihan teknologi dan keberagaman masyarakat, yang merasakan dampak positif.

2. Besarnya dukungan yang diberikan kepada Gerakan PKK.3. Dukungan tersebut memiliki nilai strategis dan daya ungkit

yang besar bagi pengembangan Gerakan PKK di masa yang akan datang.

VIII. Wewenang Penandatanganan

A. Penghargaan Paramahita Nugraha, Adhi Bhakti Utama, dan Adhi Bhakti Madya dan Penghargaan bagi Ketua TP PKK Provinsi yang telah selesai masa baktinya, ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat dan Ketua Umum TP PKK.

B. Penghargaan bagi Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan yang telah selesai masa baktinya, ditanda tangani oleh Ketua Dewan Penyantun PKK dan ketua TP PKK setingkat diatasnya.

C. Penghargaan lainnya :1. Di Pusat ditanda tangani oleh Ketua Umum TP PKK.2. Di Daerah :

a. Penghargaan bagi Ketua TP PKK yang telah selesai masa baktinya di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan penghargaan “tertinggi” di daerah ditanda tangani oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Camat selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK dan Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan setempat.

b. Penghargaan lainnya: ditanda tangani oleh Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

67

IX. Waktu dan Tempat Pemberian PenghargaanA. Pemberian tanda penghargaan dilaksanakan setiap tahun pada

peringatah Hari Kesatuan Gerak PKK secara nasional/daerah dan upacara-upacara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

B. Upacara Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK diadakan secara bergilir di daerah sesuai kesepakatan.

68