BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN ...inpassingjafung.kemenkumham.go.id/attachments/auditor/...Kepala BPKP melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA dengan tembusan disampaikan kepada Menteri

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil

Penyesuaian/Inpassing, perlu menetapkan Peraturan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/ Inpassing-,

dalam Jabatan Fungsional melalui

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 400);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan

Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara

NomorPendayagunaan Aparatur Negara

PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional

Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

MELALUI PENYESUAIAN/ TNPASSING.

-3-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan peijanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

4. Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada

instansi pemerintah.

5. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat

JFA adalah jenis jabatan fungsional profesional PNS yang

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian

dan/atau keterampilan di bidang pengawasan intern

pemerintah.

6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya

disingkat APIP adalah instansi pemerintah dan/atauunit kerja yang dibentuk dengan tugas melaksanakan

pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat

dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri atas Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat

jenderal/inspektorat/ unit pengawasan intern pada

kementerian, inspektorat utama/inspektorat/unit

pengawasan intern pada lembaga pemerintah non

kementerian, kesekretariatan lembaga negara,

- 4 -

inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit

pengawasan intern pada instansi pemerintah lainnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen

ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

9. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi.

10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang

selanjutnya disingkat BPKP merupakan instansi pembina

JFA.

11. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi

Daerah.

12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan

kesekretariatan lembaga nonstruktural.

13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan

perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

14. Penyesua.mn/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS

dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan

organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan dalam jangka waktu tertentu.

15. Rekomendasi pengangkatan adalah rekomendasi yang

didasarkan pada hasil uji kompetensi yang menyatakan

tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada Jabatan

Fungsional Auditor yang ditetapkan oleh Kepala BPKP

dengan mempertimbangkan kebutuhan yang telah

- 5 -

ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi dan peta jabatan.

16. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi dan

kemampuan profesi atas keahlian/keterampilan

seseorang di bidang pengawasan intern pemerintah

menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungsian,

dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern

pemerintah.

17. Usulan pengangkatan adalah dokumen yang dijadikan

dasar untuk melakukan verifikasi pemenuhan

persyaratan, penetapan peserta uji kompetensi dan

pemberian rekomendasi pengangkatan.

18. Kebutuhan JFA adalah jumlah dan susunan Jabatan

Fungsional Auditor yang diperlukan oleh unit APIP agar

dapat melaksanakan tugas pengawasan secara

profesional dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) PNS yang dapat diangkat dalam JFA melalui

penyesuaianIinpassing adalah:

a. pejabat pelaksana yang telah dan/atau masih

menjalankan tugas di bidang JFA di lingkungan APIP

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;

b. pejabat pelaksana yang masih menjalankan tugas

jabatan sesuai dengan formasi JFA dan telah

mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi;

-6-

c. pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan

pejabat pengawas di lingkungan APIP yang memiliki

kesesuaian atau keterkaitan dengan bidang tugas JFA

di lingkungan APIP; atau

d. PNS yang dibebaskan sementara dari JFA, karena

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat

dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat

memenuhi angka kredit untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Pengangkatan PNS dalam JFA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan dalam

jenjang jabatan:

a. Auditor Terampil; dan

b. Auditor Ahli.

(3) Jenjang jabatan Auditor Terampil sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Auditor Pelaksana;

b. Auditor Pelaksana Lanjutan; dan

c. Auditor Penyelia.

(4) Jenjang jabatan Auditor Ahli sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Auditor Pertama;

b. Auditor Muda; dan

c. Auditor Madya.

(5) Pelaksanaan penyesuaian/ inpassing harus didasarkan

pada kebutuhan JFA yang telah ditetapkan oleh Menteri

dan peta jabatan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 3

(1) PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Auditor

Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah Diploma III atau yang

sederajat sesuai dengan persyaratan kualifikasi

pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;

- 7 -

b. pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang II/csesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan

yang akan diduduki;

c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di

bidang JFA di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua)

tahun;

d. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk

mendapatkan sertifikat auditor sesuai dengan

persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan

diduduki, atau telah memiliki sertifikat auditor sesuai

dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan

diduduki;

e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir;

f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada

saat pengangkatan dalam jabatan;

g. tidak pernah diberhentikan dari JFA karena

mengundurkan diri dari jabatan atau tidak memenuhi

persyaratan jabatan; dan

h. tidak pernah dibebaskan sementara dari JFA selain

karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

diangkat dalam jabatan /pangkat terakhir tidak dapat


jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Auditor Ahli

harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah Diploma IV atau Strata Satu

atau sederajat dari pendidikan tinggi yang

terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi

pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;

b. pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang

III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari

jabatan yang akan diduduki;

c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di

bidang JFA di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua)

tahun;

- 8 -

d. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk

mendapatkan sertifikat auditor sesuai dengan

persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan

diduduki, atau telah memiliki sertifikat auditor sesuai

dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan

diduduki;

e. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir;

f. usia paling tinggi pada saat pengangkatan dalam

jabatan:

a) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan

diangkat dalam jabatan Auditor Pertama dan

Auditor Muda; dan

b) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat yang

akan menduduki jabatan Auditor Madya;

g. tidak pemah diberhentikan dari JFA karena

mengundurkan diri dari jabatan atau tidak memenuhi

persyaratan jabatan; dan

h. tidak pemah dibebaskan sementara dari JFA selain

karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

diangkat dalam jabatan/ pangkat terakhir tidak dapat


jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam JFA melalui

penyesuaian/ inpassing adalah:

a. penyusunan kebutuhan JFA dan peta jabatan oleh

Instansi Pemerintah;

b. penyampaian usulan penyesuaian/ inpassing termasuk

usulan kebutuhan JFA oleh Instansi Pemerintah kepada

BPKP;

c. verifikasi dan validasi dokumen usulan penyesuaian/

inpassing oleh BPKP;

- 9 -

d. penyampaian rekomendasi hasil verifikasi dan validasi

kebutuhan JFA oleh Kepala BPKP kepada Menteri

sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan JFA

dan kepada Instansi Pemerintah sebagai bahan

pengusulan penetapan kebutuhan JFA kepada Menteri;

e. penetapan peserta uji kompetensi oleh BPKP;

f. pelaksanaan uji kompetensi oleh BPKP;

g. penetapan rekomendasi pengangkatan dalam JFA oleh

BPKP;

h. pengangkatan dalam JFA oleh PPK;

i. pelaporan pelaksanaan pengangkatan dalam JFA dari

Instansi Pemerintah kepada Menteri dengan tembusan

disampaikan kepada Kepala BPKP;

j. pelaporan pelaksanaan pengangkatan dalam JFA dari

Kepala BPKP kepada Menteri.

Pasal 5

(1) Tata cara penyusunan kebutuhan JFA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diatur dengan Peraturan

Kepala Pusat Pembinaan JFA.

(2) Hasil penyusunan kebutuhan JFA oleh Instansi

Pemerintah disampaikan kepada BPKP bersamaan

dengan dokumen usulan penyesuaian/ inpassing.

(3) Penetapan peserta uji kompetensi oleh BPKP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan

dengan memperhatikan penetapan kebutuhan JFA dari

Menteri.

Pasal 6

Dokumen yang diperlukan untuk pengusulan pengangkatan

PNS dalam JFA melalui penyesuaian/ inpassing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara

kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan

kepangkatan terakhir;

b. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS;

c. fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir;

- 10 -

d. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan di

unit APIP atau surat pemyataan melaksanakan tugas

pada unit APIP;

e. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan

terakhir;

f. fotokopi sertifikat lulus diklat pembentukan/

penjenjangan auditor sesuai dengan jabatan yang akan

diduduki bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat

JFA;

g. fotokopi penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir;

h. surat pemyataan dari PPK, atau PyB, atau pimpinan

APIP, yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan

tidak pernah diberhentikan dari JFA karena

mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan

jabatan;

i. surat pemyataan kesanggupan diangkat dalam JFA yang

ditandatangani calon auditor dan diketahui pimpinan

APIP;

j. surat pemyataan bersedia mengangkat dalam JFA yang

ditandatangani oleh PPK; dan

k. surat pembebasan sementara dari JFA dan penetapan

angka kredit terakhir bagi auditor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.

Pasal 7

(1) PPK atau PyB mengajukan usulan pengangkatan kepada

Kepala BPKP melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA

dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

(2) Kepala Pusat Pembinaan JFA menetapkan batas waktu

penerimaan usulan pengangkatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran

I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- 11 -

(4) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan verifikasi dan validasi usulan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a. verifikasi dan validasi dokumen usulan sebagaimana

disyaratkan dalam Pasal 6; dan

b. verifikasi dan validasi terhadap kebutuhan JFA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri sebagai

bahan pertimbangan penetapan kebutuhan JFA melalui

Penyesuaian/ Inpassing.

(3) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi dan validasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Kepala Pusat Pembinaan JFA.

Pasal 9

Kepala Pusat Pembinaan JFA menetapkan peserta uji

kompetensi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a serta

Penetapan Kebutuhan JFA oleh Menteri.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 10

(1) PNS yang akan diangkat dalam JFA melalui penyesuaian/

inpassing wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f untuk

mendapatkan sertifikat auditor sesuai dengan jenjang

jabatan yang akan didudukinya.

- 12 -

(2) Uji kompetensi bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sesuai dengan ijazah dan golongan ruang terakhir yang

dimiliki, yaitu:

a. Ijazah Diploma III atau yang sederajat

1) golongan ruang II/c Il/d jabatan Auditor

Pelaksana, mengikuti uji kompetensi Auditor

Pelaksana;

2) golongan ruang III/a - Ill/b jabatan Auditor

Pelaksana Lanjutan, mengikuti uji kompetensi

Auditor Pelaksana Lanjutan;

3) golongan ruang III/c - Ill/d jabatan Auditor

Penyelia, mengikuti uji kompetensi Auditor

Penyelia;

b. Ijazah minimal Diploma IV/Strata Satu atau yang

sederajat

1) golongan ruang III/a - III /b jabatan Auditor

Pertama, mengikuti uji kompetensi Auditor

Pertama;

2) golongan ruang III/c - Ill/d jabatan Auditor Muda,

mengikuti uji kompetensi Auditor Muda;

3) golongan ruang IV/a - IV/c jabatan Auditor

Madya, mengikuti uji kompetensi Auditor Madya.

Pasal 11

Tata cara, waktu, tempat dan materi pelaksanaan uji

kompetensi diatur dengan Peraturan Kepala Pusat

Pembinaan JFA.

Pasal 12

BPKP menerbitkan sertifikat bagi peserta yang lulus uji

kompetensi.

Pasal 13

(1) Dalam hal PNS yang diusulkan telah memiliki sertifikat

lulus diklat pembentukan/penjenjangan auditor sesuai

dengan jenjang jabatan yang akan diduduki, maka PNS

yang dimaksud tidak perlu mengikuti uji kompetensi.

- 13 -

(2) Sertifikat lulus diklat pembentukan/penjenjangan auditor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dimiliki

dapat digunakan untuk pengusulan pengangkatan dalam

JFA melalui penyesuaian/ inpassing .

Bagian Kelima

Penetapan Rekomendasi dan Pengangkatan

Pasal 14

(1) Pusat Pembinaan JFA menyiapkan rekomendasi

pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing

yang ditandatangani oleh Kepala BPKP.

(2) Rekomendasi pengangkatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat data PNS yang memenuhi syarat untuk

diangkat meliputi pangkat, jabatan, besarnya angka

kredit, dan besarnya tunjangan JFA.

(3) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

sesuai dengan surat keputusan kepangkatan terakhir

yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan.

(4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

sesuai sertifikat yang dimiliki.

(5) Besarnya angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam

Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(6) Besarnya tunjangan JFA sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan jabatan dan

angka kredit sesuai dengan jabatan terakhir yang

diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.

- 14 -

Pasal 15

(1) Pengangkatan PNS dalam JFA melalui penyesuaian/

inpassing dilakukan oleh PPK setelah memperoleh

rekomendasi pengangkatan dari Kepala BPKP dengan

menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran

V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Pengangkatan PNS dalam JFA melalui penyesuaian/

inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lambat pada tanggal 6 April 2021.

Pasal 16

PNS yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan,

namun sampai dengan tanggal 6 April 2021 belum diangkat

dalam JFA oleh PPK, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. rekomendasi pengangkatan dalam JFA melalui

penyesuaian/ inpassing dinyatakan tidak berlaku; dan

b. sertifikat yang diperoleh melalui uji kompetensi dalam

rangka penyesuaian/ inpassing dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN SETELAH

PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 17

(1) PNS yang telah diangkat dalam JFA melalui

penyesuaian/ inpassing, berlaku ketentuan kenaikan

pangkat dan jabatan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan mengenai JFA.

(2) Dikecualikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bagi

PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana Pasal 2

ayat (1) huruf d kenaikan pangkat berikutnya paling

kurang 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan

penyesuaian/ inpassing PNS yang bersangkutan dalam

JFA yang diduduki.

- 15 -

Pasal 18

PNS yang naik pangkat setingkat lebih tinggi setelah

mendapatkan rekomendasi pengangkatan dan diangkat

dalam JFA setelah kenaikan pangkat dimaksud, berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a. pengangkatan dalam JFA sesuai dengan pangkat yang

terakhir; dan

b. jabatan dan jumlah angka kredit sesuai dengan

rekomendasi pengangkatan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) PNS yang telah diberikan persetujuan teknis

pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian/ inpassing

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016

dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2017 dan

sampai dengan 31 Desember 2018 belum diangkat dalam

JFA oleh PPK, dapat langsung diangkat dalam JFA paling

lambat 31 Desember 2019.

(2) Dalam hal PNS sebagaimana ayat (1) sampai dengan

tanggal 31 Desember 2019 belum diangkat dalam JFA

berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. rekomendasi pengangkatan dalam JFA melalui

penyesuaian/ inpassing dinyatakan tidak berlaku; dan

b. sertifikat yang diperoleh melalui uji kompetensi dalam

rangka penyesuaian/ inpassing dinyatakan tidak

berlaku.

- 16 -

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui

Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 439) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 768

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro'Hukum dan Komunikasi

rkaj£/SYAIFUDIN TAGAMAL

- 18 -

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN PENGAWASAN


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI

SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

[Kop Surat Instansi Pengusul]

Nomor

Lampiran

2019

Hal Pengusulan Pengangkatan PNS dalam

Jabatan Fungsional Auditor melalui

Penyesuaian/ Inpassing

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan

melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA

di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan nama-nama berikut kelengkapan

persyaratannya (terlampir) untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui

penyesuaian/inpassing sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional

melalui Penyesuaian/ Inpassing.

Berdasarkan hasil seleksi, penilaian, dan pertimbangan kami, Pegawai

Negeri Sipil dengan nama-nama terlampir dinilai cakap dan memenuhi

persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor dan telah

- 19 -

sesuai dengan kebutuhan serta ketersediaan anggaran untuk pembiayaan

diklat dan pembayaran tunjangan jabatannya.

Atas perhatian dan keija sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

(PPK atau PyB)

Cap

ttd

(nama pejabat)

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di

Jakarta

2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi di

3.



REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA


Kepala Biroÿfukum dan Komunikasi

SYA/FUDIN TAGAMAL

- 20 -

LAMPIRAN II



REPUBLIK INDONESIA

NOMOR9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING

DAFTAR USULAN NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL

YANG AKAN DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR


Pangkat/ Nilai

Kinerja Dua

Tahun

Terakhir

Nama/NIP/Tanggal

Lahir

Gol. Jabatan Pendidikan Sertifikasi Pengalaman Jabatan

pada Unit APIPKet.No.

SekolahRuang/

TMT

/TMT Auditor

2 3 5 6 7 8 91 4

Diisi

keterangan

Diisi sesuai

dengan

urutan

Diisi nama,

NIP, dan

tanggal lahir

Diisi Diisi

jabatan

dan TMT

Diisi jenjang

pendidikan

terakhir yang

Diisi nomor,

tanggal dan

tahun

Diisi riwayat

jabatan/ pelaksanaan

tugas di bidang JFA

Diisi nilai

kinerja dua

tahun

pangkat,

gol. ruang, yang

- 21 -

diperlukandimiliki dan sertifikat

Auditor yang

pernah

diikuti

sesuai

dengan

pada unit APIP

(mulai... s.d )

paling kurang 2 (dua)

tahun berdasarkan

terakhir

(Amat Baik,

Baik, Cukup

Kurang)

dan TMTprioritas

pengangkatan jurusan

sesuai dengan

gelar yang

diakui secara

sesuai

dengan SK

pangkat

terakhir

SK

Jabatan

SK

kedinasan

20

(PPK atau PyB),

nama jelas{

NIP



REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARDAN ADIPERDANA


Kepala Ba/fflukum dan Komunikasi

SYAIFUDIN TAGAMAL

- 22 -

LAMPIRAN III



NOMOR 9 TAHUN 2019

REPUBLIK INDONESIA

TENTANG




ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN/ INPASSING

BAGI JABATAN AUDITOR TERAMPIL

Angka KreditGolf

RuangMasa

KepangkatanIjazah JabatanNo. Pendidikan

SekolahPengembangan

ProfesiJumlahPenunjangPengawasan

2 3 9 101 4 5 6 7 8

II/c Sarjana

Muda/Dill

Auditor1 < 1 Th 6060 0 00

(sejak

CPNS

Pelaksana 1 Th 6560 4,8 0,2 0

2 Th 7060 9,5 0,5 0

II/c) 753 Th 060 14,2 0,8

> 4 Th 7960 18 1 0

- 23 -

Angka KreditGol/

RuangMasa


SekolahPengembangan


102 3 5 6 7 8 941

II/ d Sarjana

Muda/Dill

Auditor2 < 1 Th 0 8060 19 1

Pelaksana 851 Th 060 23,8 1,2

892 Th 60 27,5 1,5 0

943 Th 60 32,2 1,8 0

> 4Th 9960 37 2 0

III /a Sarjana

Muda/Dill

Auditor3 100< 1 Th 260 38 0

Pelaksana

Lanjutan

1 Th 11249,5 2,560 0

2 Th 3 0 12360 60

3 Th 70,5 3,5 0 13460

146> 4Th 60 82 04

Sarjana

Muda/Dill

Auditor

Pelaksana

Lanjutan

Ill/b4 150< 1 Th 060 86 4

1 Th 98,5 4,5 0 16360

2 Th 17460 109 5 0

1853 Th 60 119,5 5,5 0

> 4 Th 19760 131 6 0

III/c Sarjana

Muda/DIII

Auditor

Penyelia

5 < 1 Th 0 20060 134 6

1 Th 7 0 22360 156

2462 Th 178 8 060

3 Th 0 27060 201 9

- 24 -

Angka KreditGol/

RuangMasa


SekolahPengembangan

ProfesiPenunjang JumlahPengawasan

1093 7 82 5 61 4

292> 4 Th 060 222 10

Ill/d Sarjana

Muda/Dill

Auditor

Penyelia

6 300< 1 Th 60 10 0230

30001 Th 230 1060

30002 Th 230 1060

30010 03 Th 23060

300> 4 Th 0230 1060



REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA


Kepala Biro Hukum dan Komunikasi

SVAIFUDIN TAGAMAL

- 25 -

LAMPIRAN IV

PENGAWASANBADANPERATURAN


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG




ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN/ INPASSING

BAGI JABATAN AUDITOR AHLI

Angka KreditGol/

RuangMasa

KepangkatanIjazah JabatanNo. Pengembangan

ProfesiPendidikan

SekolahPenunjang JumlahPengawasan

9 103 5 6 7 81 2 4

Sl/DIVIII /a Auditor1 1000< 1 Th 0 0100

(sejak

CPNS

Pertama 1061 Th 0,7 0100 5,3

1182 Th 100 16,6 1,4 0

1303 Th 27,9 2,1 0100

- 26 -

Angka KreditGol/

RuangMasa


ProfesiPendidikan


1093 6 7 851 2 4

III /a) 142> 4 Th 3 039100

Sl/DIV AuditorIll/b2 150< 1 Th 0100 347

Pertama 15403,71 Th 100 50,3

16502 Th 60,6 4,4100

3 Th 0 1785,172,9100

190> 4 Th 084 6100

AuditorS2 1500 0< 1 Th 150 0

Pertama 15501 Th 150 0,74,3

1682 Th 1,4 0150 16,6

18103 Th 150 2,128,9

1950> 4 Th 150 42 3

AuditorIII/c Sl/DIV3 20006< 1 Th 100 94

Muda 2148 01 Th 100 106

23702 Th 100 127 10

26112 03 Th 149100

2850> 4 Th 14171100

AuditorS2 2000< 1 Th 150 47 3

Muda 214051 Th 150 59

2397 02 Th 82150

- 27 -

Angka KreditGol/

RuangMasa


SekolahPengembangan


108 93 6 72 4 51

0 2643 Th 150 105 9

290> 4 Th 150 11 0129

AuditorS3 200< 1 Th 00200 0

216Muda 2 01 Th 200 14

24102 Th 200 37 4

0 2683 Th 200 62 6

294> 4 Th 8 0200 86

Sl/DIVIll/d Auditor4 300< 1 Th 100 186 14 0

309Muda 1 Th 16 0100 193

33202 Th 100 214 18

3563 Th 20 0100 236

0 380> 4Th 100 258 22

AuditorS2 3000< 1 Th 11150 139

3101 Th 0Muda 150 147 13

33402 Th 15150 169

0 3593 Th 150 192 17

3850> 4 Th 19150 216

AuditorS3 3000< 1 Th 92200 8

3111 Th 200 101 10 0Muda33602 Th 12200 124

- 28 -

Angka KreditGol/

RuangMasa


SekolahPengembangan

ProfesiJumlahPenuryangPengawasan

10987653 421

3630143 Th 149200

390016> 4 Th 174200

Sl/DIV AuditorIV/a5 400022278< 1 Th 100

Madya 415025,71 Th 289,3100

450029,4320,62 Th 100

486033,23 Th 352,8100

5220> 4Th 37385100

AuditorS2 4000< 1 Th 150 19231

Madya 416022,71 Th 243,3150

453026,4276,62 Th 150

490030,23 Th 150 309,8

527034343> 4Th 150

Auditor 400016< 1 Th 184200

Madya 418019,7198,31 Th 200

456S3 023,42 Th 232,6200

4940266,8 27,22003 Th

532031> 4 Th 200 301

Sl/DIV AuditorIV/ b6 550037< 1 Th 413100

558040,7417,31 Th 100

- 29 -

Angka KreditGol/

RuangMasa


ProfesiPendidikan


9 103 5 7 82 4 61

Madya 5932 Th 100 448,6 44,4 0

6293 Th 480,8 48,2 0100

665> 4Th 513 52 0100

AuditorS2 550< 1 Th 0366 34150

Madya 55901 Th 37,7150 371,3

5952 Th 403,6 41,4 0150

6323 Th 45,2 0150 436,8

670> 4 Th 150 471 49 0

AuditorS3 550< 1 Th 319 31 0200

Madya 5601 Th 325,3 34,7 0200

59802 Th 359,6 38,4200

0 6363 Th 200 393,8 42,2

6740> 4Th 428 46200

Auditor

Madya

Sl/DIVIV/ c7 7000< 1 Th 548100 52

69852 01 Th 546100

7312 Th 59,4 0100 571,6

7653 Th 0601,8 63,2100

79867 0> 4 Th 631100

AuditorS2 700< 1 Th 49 0150 501

- 30 -

Angka KreditGol/

RuangMasa

KepangkatanJabatanIjazahNo. Pendidikan

SekolahPengembangan


108 93 5 6 71 2 4

Madya 69901 Th 150 500 49

73302 Th 150 526,6 56,4

76803 Th 557,8 60,2150

80364 0> 4 Th 150 589

AuditorS3 700< 1 Th 46 0454200

Madya 70001 Th 46200 454

0 7352 Th 200 481,6 53,4

77103 Th 200 513,8 57,2

8070> 4 Th 61200 546



REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesiud dengan aslinya,


;YA/FUDIN TAGAMAL

- 31 -

LAMPIRAN V



REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI

SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA/SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA NEGARA/ GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR:

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

MENTERI/ KEPALA LEMBAGA/SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA NEGARA/

GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA*)

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil dengan nama-nama dan

Nomor Induk Pegawai yang tercantum dalam lampiran

surat keputusan ini terhitung mulai tanggal dalam

lampiran tersebut telah melaksanakan tugas/kegiatan

pengawasan pada Inspektorat ;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil dengan nama-nama dan

Nomor Induk Pegawai yang tercantum dalam lampiran

surat ini dianggap cakap dan mampu untuk menduduki

Jabatan Fungsional Auditor;

c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 dipandang

Menteri/ Kepala

Lembaga

tentang

perlu menetapkan Keputusan

Lembaga/Sekretaris

Negara/Gubernur/Bupati/

Jenderal

Walikota*)

- 32 -

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor di

Lingkungan Inspektorat ....

: a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

c. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);

d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan

Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012

Mengingat

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Negara

PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional

Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);

Aparatur Nomor

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan

Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

f. Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor

PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Petunjuk Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya;

g. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 768);

- 33 -

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor

Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Auditor melalui Penyesuaian/ Inpassing;

tanggal tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA Pegawai Negeri Sipil

dengan nama-nama dan Nomor Induk Pegawai yang

tercantum dalam lampiran keputusan ini diangkat dalam

Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana tercantum dalam

lampiran.

: Terhitung mulai tanggal

KEDUA

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

ASLI Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Ditetapkan di

pada tanggal .

MENTERI/ KEPALA LEMBAGA/SEKRETARISLEMBAGA

NEGARA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*>..

JENDERAL

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang

bersangkutan; *)

2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP;

-34-

3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

Instansi yang bersangkutan; *)

4. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/Bagian

Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)

6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu



REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA


Kepala BiroÿHukum dan Komunikasi

JYAIFUDIN TAGAMAL

- 35 -

LAMPIRAN Vi



REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG




DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT


PADA INSPEKTORAT

- 36 -

Angka KreditPangkat/ TMT Jabatan

TunjanganPendi Unit

Kerja

Jabatan Pengem

bangan

Profesi

KeteranganGol. Sebelum PendidikanNama NIP Kepang

katan

No.JumlahAuditordikan JFA Pengawasan

SekolahRuang nya

1513 1411 123 5 6 7 8 9 102 41

LEMBAGA NEGARA/GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA*)

nama jelas( )

NIP

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom 1, disi nomor urut.

2. Kolom 2, diisi nama sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan.

3. Kolom 3, diisi NIP sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan.

4. Kolom 4, diisi pangkat & golongan ruang sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan.

- 37 -

Kolom 5, diisi TMT pangkat sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan.

Kolom 6, diisi pendidikan yang dimiliki dan diakui secara kedinasan sesuai dengan SK pangkat terakhir.

Kolom 7, diisi jabatan yang diduduki sebelum diusulkan pengangkatan dalam JFA.

Kolom 8, diisi unit kerja sebelum diusulkan pengangkatan dalam JFA.

Kolom 9, diisi jabatan auditor sesuai dengan surat rekomendasi pengangkatan.

10. Kolom 10, diisi besamya tunjangan JFA sesuai ketentuan Perpres Nomor 5 Tahun 2014.

11. Kolom 11, diisi angka kredit (AK) pendidikan sekolah sesuai dengan surat rekomendasi pengangkatan.

12. Kolom 12, diisi AK pengawasan sesuai dengan surat rekomendasi pengangkatan.

13. Kolom 13, diisi AK pengembangan profesi sesuai dengan surat rekomendasi pengangkatan.

14. Kolom 14, diisi jumlah AK pendidikan sekolah, pengawasan, dan pengembangan profesi sesuai dengan surat rekomendasi pengangkatan.

15. Kolom 15, diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi pengangkatan.

*) Coret yang tidak perlu

5.

6.

7.

8.

9.



REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA



SY1IFUDIN TAGAMAL

Documents

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN ...inpassingjafung.kemenkumham.go.id/attachments/auditor/...Kepala BPKP melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA dengan tembusan disampaikan kepada Menteri