WAWASAN NUSANTARA

WAWASAN NUSANTARARUMUSAN MASALAH1. Apa pengertian Wawasan Nusantara?2. Bagaimana pentingnya Wawasan Nusantara

Bagi Negara dan Bangsa Indonesia?3. Bagaimana hubungan Wawasan Nusantara

dan Geopolitik?

UNNIVERSITAS NEGERI SEMARANGFAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

Anggota KelompokMuhamad Hasbi Assidiqi

1401414028Amila Isti Palupi

1401414034Pertiwi Cahyaningsih

14014140

Pengertian Wawasan Nusantara

Hakikat wawasan Nusantara adalah cara pandang yang utuh dan menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional Indonesia.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap Bangsa Indonesia mengenai diri dan lngkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia.

PENTINGNYA WAWASAN NUSANTARA BAGI NEGARA DAN BANGSA INDONESIA

Pentingnya wawasan nusantara bagi keberadaan Negara dan bangsa Indonesia sekurang-kurangnya dapat dilihat dari 2 aspek,yaitu 1. Aspek fisik geografis wilayah

Indonesia 2. Aspek social kultur masyarakat

Indonesia.

Wawasan Nusantara dan GeopolitikGeopolitik (geo = Bahasa Yunani = bumi) adalah politik yang tidak lepas dari pengaruh latak dan kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup.

GeopolitikDalam ilmu bumi politik yang dilaksanakan pada waktu yang lalu, pengertian geopolitik diarahkan kepada pengertian ekspansi (perluasan) wilayah. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Karl Haushfer: “Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan demi kelangsungan hidup suatu organisasi Negara untuk memperoleh ruang hidupnya” (lebensraum).

Didalam politi kita mengenal 2 kekuatan yaitu :kekuatan fisik yang mencakup

kekuatan jasmaniah (fisik belaka) kekuatan kesejahteraan material

dan kekuatan mental (agma, ideology, ilmu).

Ratzel berpendapat bahwa sebagai organism, Negara mengalami siklus hidup seperti manusia: lahir, tumbuh berkembang, mencapai puncak kemudian menyusut dan mati. Sesui dengan siklus tersebut, batas-batas Negara hanya bersifat sementara: jika ruang hidup suatu Negara sudah tidak sesuai lagi dengan keperluan Negara/bangsa, bangsa itu bangsa itu dapat mengubah batas-batasnya, dengan jalan damai atau dengan jalan kekerasan melalui perang. (teori Ratzel diatas disebut teori ruang).

Rudolf KjellenRudolf Kjellen kemudian melanjutkan teori ratzel. Ia mengatakan bahwa Negara itu tidak saja merupakan suatu organisme, tetapi juga memiliki kemampuan intelektual. Kjellen merumuskan Negara dalam suatu system poitik yang mencakup bidang-bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik dan kratopolitik.

Dalam mengejar kekuatan, Negara tidak boleh hanya mengikuti hukum ekspansi saja atau bergantung kepada pembekalan luar, suatu Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologinya. Artinya, Negara harus dapat meningkatkan kekuatan nasoinalnya. Pengembangan kekuatan nasional itu bertujuan:Ke dalam, untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis.

Ke luar, untuk memperoleh batas-batas Negara yang lebih baik.

Akhirnya, Rudolf menyimpulkan mengenai perbuatan kekuatan continental dan marintim, Kjellen berpendat bahwa pada akhirnya kekuatan continental dapat mengalahkan kekuatan marintim dan memperoleh kekuasaan pengawasan lautan juga.

Karl HaushoferKarl Haushofer menjadikan geopolitik sebagai ajaran politik yang meliputi ajaran-ajaran ekspansionalisme dari Nazi Jerman dengan bentuk-bentuk ajaran politik geografi, menitikberatkan pada soal-soal strategi perbatasan, ruang hidup bangsa, dan tekanan-tekanan rasial, ekonomi dan social sebagai faktor-faktor yang mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam dunia.

Sehubungan dengan konsep geopolitik dan geostrategic, perlu pula diketahui beberapa konsep kekuatan. Konsep kekuatan di darat (wawasan benua) yang dikemukakan

oleh Sir Halford Mackinder (1861-1947) dan Karl Haushofer. Menurut pendapat mereka, Negara yang meuasai daerah jantung (Erasia) akan menguasai pulau dunia dan yang dapat menguasai pulau dunia akan menguasai dunia.

Konsep kekuatan di lautan (wawasan bahari) yang di kemukakan oleh Sir Walter Releigh (1554-1618) dan Alferd Thayer Mahan. Menurut pendapat mereka, Negara mengasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai dunia.

Konsep kekuatan di udara ( wawasan dirgantara) dicetus oleh Mitchell (1877-1946), A.Savensky (1894-…). Menurut konsep ini kekuatan di udara merupakan daya tangkis yang ampuh terhadap segala ancaman.

Teori daerah batas (Rimland) dari Nicholas Spykman merupakan wawasan gabungan yang banyak diikuti oleh ahli geopolitik/geostrategic dan negarawwan dalam menyusun kekuatan Negara dewasa ini.

Geopolitik Indonesia dikembangkan sesuai dengan pancasila, sehingga tidak mengandung unsur - unsur ekspansionisme maupun kekerasan. Goopolitik dan geostrategic bagi bangsa Indonesia hanya merupakan pembenaran dari kepentingan-kepentingan dan cita-cita nasional.

Dasar pemikiran Historis dan Yuridis Formal: Perkembangan Konsep Wawasan NusantaraDalam UUD 1945 tidak ditentukan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, ketentuan ordonansi tahun 1939 tentang batas-batas laut wilayah masih berlaku. Dalam perkembangan seklanjutnya,disadari bahwa ketentuan itu tidak sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Kenapa?

Sebab dengan wilayah territorial yang hanya 3 mill dari garis air rrendah pantai setiap pulau, antara satu pulau dengan pulau lainnya terdapat lautan bebas. Hal ini jelas menyangkut keamanan dan pertahanan negara.

Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Indonesia yang kemudian di kenal sebagai Deklarasi Juanda.Pengumuman pemerintah itu kemudian diundangkan di dalam UU NO. 4 tahun 1960 tanggal 18 Februaari 1960 (lembaran Negara No.22 tahun 1960), dan dinyatakan sebagai ketetapan MPR tahun1973, 1978, dan 1983, sebagai “wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan.

Dalam pengumuman pemerintah tangal 13 desember 1957, telah di tetapkan Azas Nusantara, yang memandang nusantara sebagai suatu kesatuan bulat, penerapan asas tersebut menimbulkan perubahan – perubahan radikal yang revolusioner dalam tata kelautan Indonesia.

Pada tahun 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 m, yang memuat pokok-pokok sebagai berikut: Segala sumber kekayaan alam yang terdapat kontinen

Indonesia adalah milik eksklusif Negara Republik Indonesia

Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan dari garis batas landas kontinen dengan Negara-negara tetangga melalui perundingan.

Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia ialah suatu garis yang ditarik ditengah-tengah antar pulau terluar Indonesia dan titik terluar wilayah Negara tetangga.

Tuntutan di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan diatas landas kontinen serta udara di atas perairan itu.

Tuntutan melalui pengumunan pemerintah di atas merupakan penerapan pasal 33 ayat 3 UUD 1945.Kalau dibandingkan isi pengumuman tahun 1957 dan tahun 1969, terlihatlah perbedaan mengenai sifat konsep nusantara. Konsep tahun 1957 merupakan konsep kewilyahn, sedangkan konsep tahun1969 lebih merupakan konsep politik dan ketatanegaraan.Selanjutnya pada tahun 1980 Indonesia mengumumkan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) selebar 200 mill dari garis dasar.Perjuangan Indonesia berkenaan dengan penerapan asas nusantara itu berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Tindakan Indonesia menentukan laut territorial berdasarkan asas nusantara, pada mulanya mendapat banyak tantangan, terutama dari Negara-negara besar yang memiliki kemampuan teknologi, peralatan, serta modal. Negara-negara itu kebanyakan menganut paham lautan bebas.

Pada tahun 1960 rumusan-rumusan hukum dalam PERPU No. 4/1960 itu dibawa ke konferensi Hukum laut PBB II di Jenewa . konferensi ini juga belum mampu memberikan pengesahan terhadap ‘’ asas nusantara’’ yang diterapkan oleh indonesia.Pada tanggal 25 Juli 1962 pemerintahan menggunakan PP No. 8/1962 tentang ‘’ lalu lintas damai kendaraan air asing dalam perairan Indonesia’’.

Sementara itu , di bidang pertahanan keamanan , sebagai pengaruh konsep-konsep kekuatan yang ada , dianut wawasan yang berdiri sendiri –sendiri. Angkatan darat memiliki wawasan Buana , Angkatan laut memiliki wawasan Bahari , Angkatan udara memiliki wawasan dirgantara . pada tahun 1966 diadakan seminar Hankam I yang mengintegrasikan Angkatan laut, darat, udara dan POLRI ke dalam suatu wawasan berdasarkan kebulatan dan keutuhan wilayah. Wawasan ini disebut ‘’ Wawasan Nusantara’’ . awasan Nusantara dinyatakan sebagai Wawasan Hankamnas.

Wawasan tersebut mencakup lima pokok perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial-budaya dan satu kestuan persauan-keamanan. Awasan itu kemudian dijabarkan ke dalam ‘’Rumusan Lemhanas’’ tahun 1972. Selanjutnya, dalam ketetapan No.IV MPR tahun 1973 , ketetapan MPR No. IV tahun 1983 wawasan nusantara dinyatakan sebagai Wawasan Pembangunan.

Perjuangan wawasan nusantara di dunia internasional ditingkatkan, terutama sesudah indonesia pada tahun 1971 menjadi anggota penuh commite on the peacefull uses of the sea-bed and the ocean floor beyond the limits of national jurisdiction yang merupakan badan persiapan konferensi Hukum laut PBB II.

Indonesia belum sepenuhnya dalam perjuangan di dunia internasional , namun sementara itu beberapa perjanjian berhasil diadakan :

Perjanjian RI-Malasya di Kuala lumpur pada tanggal 27 oktober 1969, mengenai landas kontinen selat malaka dan laut natuna( laut cina selatan) berlaku mulai 7 november 1969.

RI-Thailand, di bangkok tanggal 17 Desember 1971 , mengenai landas kontinen selat malaka utara dan laut andaman; berlaku muli 7 april 1972.

RI-Malasya dan Thailand , di kuala lumpur tanggal 21 Desember 1971 mengenai landasan kontinen selat malaka bagian utra; berlaku mulai tanggal 16 juli 1973.

RI- Australia , di canbera tanggal 18 mei 1971, mengenai penetapan garis batas dasar laut tertentu.

RI- Singapura di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 , mengenai penetapan garis batas laut wilayah ; berlaku sejak tanggal 30 Agustus 1974.

RI-India , di jakarta tanggal 8 agustus 1974, mengenai garis batas landas kontinen lau andaman: berlaku sesudah penandatanganan.

Satu hal lagi yang perlu dibahas sehubungan dengan konsep kewilayahan ialah yang berhubungann dengan kedaulatan atas ruang udara dalam hal ini ada beberapa teori : Teori Udara (The Air Freedom Theory), udara bebas, tidak dimiliki oleh

negara tertentu. Teori kedaulatan negara (The Air Souvereignity Theory) negara berdaulat

atas ruang udara di atas wilayah negara.Pengikut teori udara terbagi menjadi tiga kelompok aliran sebagai berikut.

◦ Kebebasan udara tanpa batas yaitu ruang udara dapat di gunakan oleh siapapun, tidak ada yang berhak memilikinya.

◦ Kebebasan udara dengan hak khusus negara kolong adalah Negara kolong mempunyai hak-hak khusus yang tidak tergantung pada ketinggian. Pada pertemuan gent negara negara penganut aliran ini memutuskan bahwa negara tidak memiliki hak apapun pada waktu perang maupun damai, negara kolong hanya dapat diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya.

◦ Kebebasan ruang udara dengan penetapan wilayah/zone teritorial bagi negara kolong untuk melaksanakan haknya.

Penganut teori kedaulatan udara terkelompok dalam pendapat-pendapat :◦ Negara kolong berdaulat penuh, tetapi di batasi oleh ketinggian tertentu

di ruang udara.

◦ Negara kolong berdaulat penuh, hanya dibatasi oleh hak lintas damai bagi pesawat negara asing.

◦ Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas.

Konvensi Chicago tahun 1944 menetapkan pengertian ruang udara sebagai jalur ruang udara di atmosfer yang berisi cukup udara yang memungkinkan pesawat udara bergerak. Sehubungan dengan hal ini, di kenal dengan teori penguasaan Coope, yang mengemukakan bahwa negara dapat menguasai ruang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasarkan atas ketetapan hukum Konvensi Chicago yang tidak memberikan batas penguasaan udara. Ruang udara di atas laut lepas, bebas untuk segala mavam penerbangan. Akan tetapi teori udara schacter menyatakan bahwa ketinggian yang dapat dicapai penerbangan oleh manusia ialah 40 mill.

Untuk menentukan batas wilayah udara itu dikemukakan beberapa cara. Indonesia mengikuti sistem cerobong. Batas wilayah ditarik vertikal dari batas wilayah bawah dan ke atas.

Dasar Pemikiran dari Segi Kepentingan Nasional

Konsep berpikirnya bukan kepulauan yang merupakan rangkaian pulau-pulau, tetapi lautan yang ditebari, atau diseraki oleh pulau-pulau. Ras suku bangsa yang ada di dalamnya harus dipandang sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Sesuai dengan prinsip-prinsip kebangsaan yang kita anut. Setiap kelompok ras atau suku bangsa mempunyai peluang yang sama dalam membangun bangsa karena semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Kebudayaan dari kelompok ras maupun suku bangsa yang ada dan tumbuh serta berkembang di dalam wilayah Nusantara merupakan “Kekayaan” bangsa yang harus lenyap atau hilang, tetapi harus dilestariakn dan di kembangkan menjadi kebudayaan nasional secara selektif. Disinilah relevansi makna ”Bhinneka Tunggal Ika”

Copyright (c) Arie Afriansyah 2007

Wilayah Indonesia

Sesuai dengan prinsip hukum internasional uti possidetis juris, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda.

Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939.

Selanjutnya seiring dengan perjalanan NKRI, Pemerintah RI memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara mulai dari Deklarasi Djuanda, berbagai perundingan dengan negara tetangga, sampai pada akhirnya konsep Negara Kepulauan diterima di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS ’82)


Perbatasan WilayahJika dilihat dari perbatasan darat,

Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor-Leste.

Jika dilihat dari perbatasan laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor-Leste.


BATAS WILAYAH LAUT


UNCLOS1982

Ditandatangani di Montego Bay, Jamaica pada 30 April 1982

Telah diratifikasi oleh 149 negaraBerisi mengenai penetapan batas-batas terluar

dan garis batas antar negara dari berbagai zona maritim seperti : Perairan Dalam, Laut teritorial, Selat, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Bebas/Lepas, dan Kawasan.






Perairan Dalam / Internal WatersLaut teritorial / Territorial WatersSelat / (International) StraitZona Tambahan / Contiguous ZoneZona Ekonomi Eksklusif / Economic

Exclusive ZoneLandas Kontinen / Continental Shelf Laut Bebas/Lepas / High Seas

(International Waters)Kawasan / Area


Perairan Dalam / Internal WatersPerairan yang berada pada sisi

dalam garis pangkal (baseline).Kedaulatan penuh / Full

sovereignty.Tidak ada hak lintas damai (right

of innocent passage).



Laut teritorial / Territorial WatersLaut yang terletak di sisi luar garis

pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut dari garis pangkal.

Kedaulatan penuh / Full sovereignty.Ketentuan ini dalam pasal 3

UNCLOS telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional.

Terdapat hak lintas damai (right of innocent passage).



Selat / (International) StraitSelat yang digunakan untuk

pelayaran internasional (straits used for international navigation).

Kedaulatan penuh / Full sovereignty.Ada dua kategori selat: (1) selat

yang menghubungkan antara laut lepas atau ZEE dan (2) selat yang menghubungkan laut lepas atau ZEE dengan perairan yuristiksi nasional.



Zona Tambahan / Contiguous Zone

Zona diluar laut teritorial dimana suatu negara mempunyai kekuasaan terbatas untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.

Lebar zona tambahan ini tidak boleh melebihi dari 24 mil laut diukur dari garis pangkal.



Zona Ekonomi Eksklusif / Economic Exclusive Zone

Zona selebar 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal.

Di zona tersebut terdapat Hak Berdaulat / Sovereign rights.

Hak-hak tersebut adalah hak untuk eksplorasi & pengelolaan sumber kekayaan alam, hayati maupun non hayati, dari perairan diatas dasar laut & dari dasar laut dan tanah dibawahnya untuk kepentingan ekonomi.



Landas Kontinen / Continental ShelfLandas kontinen suatu negara pantai

meliputi dasar laut & tanah dibawahnya dari area dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Dapat diperpanjang hingga 350 mil laut. (pasal 76 UNCLOS 1982).

Negara pantai tersebut mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi & eksplorasi SDAnya sesuai dgn pasal 77 UNCLOS 1982.



Laut Bebas/Lepas / High Seas (International Waters)Laut diluar dari ZEE.Tidak ada / berlaku kedaulatan negara

manapun.Merupakan res communis dengan

beberapa kebebasan seperti kebebasan berlayar, penerbangan, memasang kabel laut, perikanan, dan riset ilmiah.

Terdapat hak pengejaran seketika (right of hot pursuit).



Praktek di Indonesia setelah adanya UNCLOS 1982 Diratifikasi oleh Indonesia melalui UU

no. 17/th. 1985 Aturan di dalam UNCLOS untuk

menetuka batas wilayah maritim, yaitu :

1. 12 mil untuk laut teritorial (Pasal 4)2. 24 mil untuk zona tambahan (Pasal

33)3. 200 mil untuk ZEE dan landas

kontinen (Pasal 57 dan 76 (1))4. Dan dalam kondisi tertentu 350 mil

untuk landas kontinen


Sepuluh Negara terdekat dari Batas Terluar Wilayah Maritim Indonesia

Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Australia, Filipina,

Palau, Vietnam, Thailand, India, dan Timor Leste


Isu-isu yang mungkin muncul di daerah perbatasanIllegal fishingTransorganized crime

(perdagangan manusia, penyelundupan kelompok migran dan perdagangan senjata)

Cross border trade issues

TERMIN 1 SHOFI : mengapa harus ada laut bebas? Kenapa tidak

dimasukan ke ZEE? IQOH : bagaimana cara mencegah illegal fishing? Hannampi : jelaskan mengenai pengejaran seketika di

laut bebas Susmiati : bagaimana jika ada satu negara dengan

negara lain yang zonanya berdekatan ? Fajar : tanggapan kebijakan Bapak Jokowi yang

melakukan pengeboman pada kpal-kapal penyelundup?

Abu : apakah sewaktu-waktu batas negara bisa diubah? Apa Penyebabnya?

Alur Laut KepulauanAlur kepulauan 25 mill ke kanan

kiriHal yang tidak boleh dilakukan :Tidak boleh bongkar senjataTidak boleh mancingTidak boleh spionaseJika terjadi pelanggaran negara

melakukan hak penuh demi keamanan.

Negara Memiliki Hak penuh atas alur kepulauan. Misal tidak boleh negara ini dan boleh negara itu

Ada 3 alur laut ke[pulauan/

Documents

WAWASAN NUSANTARA