Slide 1

DEMOKRASI[Teori & Pelaksanaannya di Indonesia]Wawasan NasionalWawasan nasional Indonesia merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia.Teori KekuasaanPaham Jenderal Clausewit ( abad XVII) Menurut Clausewit, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya peperangan adalah sah sah saja untuk mencapai tujuan nasional bangsa.Paham Lenin ( abad XVX) Dalam buku Political Culture and Political Development (Princeton University press, 1972)Menjelaskan adanya unsur-unsur subjekvitas dan pisikologis dalam tataan dinamika kehidupan politik suatu bangsa, kemamupan sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut melebur pada kebudayaan politik bangsa yang semata-mata di tentukan oleh kondisikondisi objektif tetapi juga subjektif dan psikologis.

Teori Kekuasaan IndonesiaBangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan : Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dengan demikian wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung persengketaan dan ekspansionisme.Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasarARCHIPELAGO CONCEPTyaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan. Geopolitik IndonesiaPemikiran berdasarkan falsafah PancasilaWawasan nasional merupakan pancaran dari Pancasila oleh karena itu menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan dengan tidak menghilangkan ciri, sifat dan karakter dari kebhinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa (suku bangsa, etnis dan golongan).Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahanDalam kehidupan bernegara, geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhatikan dan diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tata laku negara ybs.

Dasar Pemikiran Wawasan Nasional IndonesiaKasus Pulau Sipadan dan Ligitan1969Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan pertama kali, membahas mengenai batas landas kontinen antara RI dan Malaysia di Kuala Lumpur (9-12 September 1969). Hasil Kesepakatan: kedua pihak agar menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kedua pulau itu sampai penyelesaian sengketa.

. 1970 Malaysia melakukan tindakan sepihak dengan menerbitkan peta yang memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam wilayah nasionalnya, dan beberapa tahun kemudian melakukan pembangunan dan pengelolaan fasilitas-fasilitas wisata di kedua pulau itu.

1989Pembahasan sengketa oleh Presiden RI Soeharto dan PM Malaysia Mahathir Muhammad di Yogyakarta, tahun 1989. Hasil kesimpulan: sengketa mengenai kedua pulau tersebut sulit untuk diselesaikan dalam kerangka perundingan bilateral.1997Kedua pihak sepakat untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional dengan menandatangani dokumen Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice on the Dispute between Indonesian and Malaysia concerning the Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan di Kuala Lumpur pada tanggal 31 Mei 1997

1998Pada tanggal 2 November 1998, kesepakatan khusus yang telah ditandatangani itu kemudian secara resmi disampaikan kepada Mahkamah Internasional, melalui suatu joint letter atau notifikasi bersama.2000Proses argumentasi tertulis (written pleadings) dari kedua belah pihak dianggap rampung pada akhir Maret 2000 di Mahkamah Internasional. Argumentasi tertulis itu terdiri atas penyampaian memorial, counter memorial, dan reply ke Mahkamah Internasional.

2002Proses penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan memasuki tahap akhir, proses argumentasi lisan (oral hearing), yang berlangsung pada 3-12 Juni 2002. Menlu Hassan Wirajuda selaku pemegang kuasa hukum RI, menyampaikan argumentasi lisannya, yang kemudian diikuti oleh presentasi argumentasi yuridis yang disampaikan Tim Pengacara RI.

Pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional di Den Haag menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia atas dasar efektivitas karena Malaysia telah melakukan upaya administrasi dan pengelolaan konservasi alam di kedua pulau tersebutKemenangan Malaysia, oleh karena berdasarkan pertimbanganeffectivity (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim), telah melakukan tindakan administratif berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an.Halini membuktikan adanya kehendak dan tindakan menjalankan fungsi negara, yang memenuhi fungsi effectivities.

Landasan Keputusan Mahkamah Internasional Sehingga Memenangkan Malaysia

Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia saat itu bukan karena Malaysia pada tahun 1990-an telah membangun resort di kedua pulau itu; tetapi karena Inggris sebelum tahun 1969 telah menununjukkan penguasaan yang efektif atas kedua pulau itu berupa pungutan pajak atas pemungutan telur penyu, operasi mercu suar, dan aturan perlindngan satwa.

Mahkamah Internasional menolak pembelaan dan argumen Indonesia yang bersandar pada konvensi 1891. Argumen ini hanya mengatur batasan wilayah di Kalimantan (darat) tidak di perairan. Jauh dari pada itu Konvensi 1891, hanya menarik 3 mil dari titik pantai (kalau sekarang 12 mil) dan penarikan 3 mil itu tidak sampai ke sipadan dan Ligitan.

Indonesia kalah di Faktor Occupation (pendudukan). Intinya masyarakat yang tinggal di pulau tersebut banyak bergantung pada transpotasi dan bantuan ekonomi dari Malaysia bertahun-tahun. Sarana hiburan seperti pemancar radio, telepon, dan televisi juga berasal dari Malaysia selama bertahu-tahun).Sejak terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada 1945, Indonesia tidak pemah melakukan aktivitas ekonomi di pulau Sipadan dan Ligitan, jadi Indonesia tidak ada upaya dalam pengelolaan sumberdaya yang terdapat pada pulau Sipadan dan Ligitan. Sebaliknya Malaysia sejah tahun 1980-an telah menjadikan pulau Sipadan dan Ligitan sebagai pulau wisata bahari.Sistem pengarsipan Indonesia terhadap dokumen-dokumen sejarah, khususnya menyangkut dokumen wilayah perbatasan yang ada sejak tahun 1900-an sangat lemah, sehingga saat dokumen dokumen dibutuhkan kita harus ke negara tertentu misalnya Belanda dan Inggris untuk menelusurinya. Hal ini membutuhkan waktu dan biaya yang besar dan belum tentu negara bersangkutan mau memberikan secara ikhlas data dan peta-peta dimaksud.KesimpulanPengelolaan pulau-pulau kecil yang terletak di wilayah perbatasan belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah pusat, khususnya aspek ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan sehingga beberapa pulau kecil diperbatasan secara bebas didatangi orang asing bahkan mereka berinteraksi dan menetap di pulau-pulau tersebut.

Mengoptimalkan upaya penyelesaian masalah perbatasan dengan 9 negara tetangga, melalui sinergis instansi terkait, sehingga pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan dapat dilaksanakan secara komprehensif.