WALIKOTA TUAL

Menimbang a. bahwa sebagai Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan· Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten I Kota, maka perfu ditetapkan lebih lanjut urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah KotaTual;

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTATUALNOMOR (0 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM LINGKUPKEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WAUKOTA TUAL,

b. bahwa .berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas• perlu ditetapkan denqan Peraturan Daerah Kota Tual.

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra lingkat II dalam Daerah Swatantra lingkat IMaluku (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 1958, Nomor80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

_ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10- Tahun 2004 tentang Pembentukanperaturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4319); -' -

\ '

2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 200S Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan KotaTual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkata~, Pemindahan dan pemberhentianPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten IKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4471);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentangPembentukan Oraganisasi dan Tata Kerja Sekreatriat Daerah danSekretariat DPRD;

14. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahandi Kota Tual;

•••

, '

3

15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

dengan persetujuan bersamaOEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan UNGKUPPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAMKEWENANGANPEMERINTAHDAERAHKOTA TUAL.

BABIKETENTUAt4 UMUM

Pasall.Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

. 2. Pemerintah daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah.Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsipotonomi seluas-Iuasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945;

3. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakathukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur danmengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurutprakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masvarakat dalam sistim Negara Kesatuanrepublik Indonesia;

4. otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untukmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepehtifigatf m~syarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang merlj~dl H~k dankewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk m~n.~aHjr.danmengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalaRi hi'rigkamelindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat; .'

6. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan .yang dapat berupa norma, sta~(jar,prosedur dan/atau kriteria yang dltetapkan pemerintah : se~gai pedomanpenyelenggaraan urusan pemenntahan: .

4

BABIIURUSAN PEMERlNTAHAN DAERAH

Pasal2(1) Dengan peraturan daerah ini, ditetapkan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual sesuai dengan pembagian urusanpemertntahan secara bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan;

(2) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunanpemertntahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua UrusanPemertntahan diluar 6 (enam) urusan yang sepenuhnya menjadi kewenanganpemertntah yaitu Polltlk Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moniter,Rskal dan Agama.

(3) Urusan pemerintahan sebagimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 31 bidangurusan pemerintahan meliputi :a. Pendidikan;b. Kesehatan;c. Pekerjaan umum;d. Perumahan;e. Penataan ruang;f. . Perencanaan pembangunan;g. Perhubungan;h. Ungkungan hidup;i. Pertanahan;j. Kependudukan dan catatan slpil;k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;I. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;m. Sosial;n. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;o. Koperasi, usaha kecil dan menengah;p. Penanaman modal;q. Kebudayaan dan pariwisata;r. Kepemudaan dan olahraga; _s. Kesatuan bangsa dan politil5 dalam negeri; _t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;v. Statistik;w. Kearsipan;x. Perpustakaan.y. Komunikasi dan informatika;z. Pertanian dan ketahanan pangan;aa. Kehutanan;bb. Energi dan sumber daya mineral;cc. Kelautan dan Perikanan;dd.Perdagangan; danee. Perindustrian.

(4) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiridari sub bidang, dan dart setiap sub bidang terdirt dari sub-sub bidang.

(5) Rincian ketiga puluh satu bidang urusan pemertntahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturandaerah ini.

· .5

BAB III

PENGATURAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal3(1) Bagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensimemperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/ataupemerintahan.

(2) Pemerintah kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkankriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang menjadi kewenangan.

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusanwajib dan urusan pilihan.

ayat (3)dengan

susunan

Pasal4(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) adalah urusan

pemerintahan yang -vajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tual danPemerintah Provinsi Maluku yan~ berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ~a. Pendidikan; .b. Kesehatan;e. Ungkungan hidup;d. Pekerjaan umum;e. Penataan ruang;f. Perencanaan pembangunan;g. Perurtlahan;h. Kepemudaan dan olahraga;i. Penanaman modal;j. Koperasi, usaha keeil dan menengah;k. Kependudukan dan eatatan sipil;I. Ketenagakerjaan;m. Ketahanan panqan;n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;o. Keluarga bereneana dan keluarga sejahtera;p. Perhubungan;q. Komunikasi dan informatika;r. Pertanahan;s. Kesatuan bangsa dan politlk dalam negeri;t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian; .u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;v. Sosial;w. Kebudayaan;x. Statistik;y. Kearsipan; danz. Perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 3 ayat (~) adalah urusanpemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

6

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulanOaerah Kota Tual.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam lingkup pemerintah KotaTual meliputi :a. Kelautan dan Perikanan;b. Pertanian;c. Kehutanan;d. Energi dan Sumber Oaya Mineral;e. Pariwisata;f. Industri;g. Perdagangan; danh. Ketransmigrasian.

(5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan denganPeraturan Walikota.

PasalS(1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2)

berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pememtah dandilaksanakan secara bertahap;

(2) penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4)berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkanMenteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Oepartemen.

(3) Apabila Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam kurun waktu2 (dua) Tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria maka Pemerintah KotaTual dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan sampaidengan ketetapannya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria.

. f)asal6Urusan pemerintahan Wajib dan Pilihan sebagaimana dinyatakan dalam lampiranperaturan ini menjadi dasar penyusunan susunan Organisasi dan Tata Kerja PerangkatOaerah.

BABIV

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal7(1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang mengakibatkan dampak Untas Oaerah

dikelola, dikoordinasikan bersama;(2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

· .7

BABV

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal8(1) Urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan

Daerah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan / atau susunanpemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2);

(2) Dalam hat pemerintahan Kota Tual akan menyelenggarakan urusan pemerintahanyang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terlebih dahulumengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatpersetujuannya.

Pasal9Pelaksanaan urusan sisa dilakukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteriayang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;

BABVI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEM':RINTAHAN

Pasall0Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteriapembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kota Tualdapat:a. Menyelenggarakan sendiri; ataub. Menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan

kecamatan dan/atau pemerintahan desa berdasarkan azas tugas pembantuan.

PaSalll(1) lJrusan pernerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang

t>enyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintah kecamatan/pemenntahan desaberdasarkan azas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untukmenjadi urusan pemerintahan kecamatan/desa yang bersangkutan apabila telahmenunjukan kemampuan untuk memenuhi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteriayang dipersyaratkan.

(2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) disertaidengan perangkat daerah, pembiayaan dan sarana atau prasarana yangdiperlukan;

(3) penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagiurusan pemerintahan yang berdampak lokal dan / atau lebih berhasil guna danberdaya guna bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tual.

8

Pasal12(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah untuk

mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangannya;

(2) Apabila pemerintah Kota belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahsetelah dilakukan pembinaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah;

(3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pemerintah Kota telah mampumenyelenggarakan urusan pemerintahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal13(1) Peraturan Daerah nu memberikan arah sekaligus pedoman terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan Pemerintah KotaTual;

(2) Semua Peraturan Daerah Kota Tual yang berkaitan langsung dengan urusanpemerintahan wajib mendasari dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual,

Ditetapkan di TualPada tanggal September 2011

Diundangkandi TualPadatanggal'~ September 2011

SEKRETARISDAERAHKOTATUAL

l/IN • e

LEMBARANDAERAHKOTATUAL AHUN 2011 NOMOR no

9

PENlELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUALNOMOR CO TAHUN 2011

TENTANG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM UNGKUPKEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL

I. UMUMPrinsip otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memposisikan Otonomi Luas,Nyata dan bertanggungjawab Kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mendorongDaerah menampilkan kemurnian dan semangat kebangsaan yang semakin nyatamelalui percepatan proses pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsadan kreatif tidak saja meningkatkan peran serta masyarakat namun dapat pulamengembangkan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dan DPRD gunamenetapkan berbagai kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatberdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mengisyaratkan pembagian _urusanpemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahanterdiri dari urusan pemerintahan yang. sesungguhnya menjadi kewenanganpemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antartingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren artinya urusan-urusanpemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusanpemerintahan.

Sejalan dengan itu maka untuk mewujudkan pembagian urusan yang bersifatkonkuren tersebut secara profesional sebaqatmana diamanatkan dalam pp 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dapatmemberikan kepastian pedoman pada pemerintah Kota Tual dalammenyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASALPasall

Cukup jelas

Pasal2Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

- Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahandengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat daripenyelenggaraan suatu urusan pemerintahan apablla dampak

· .10

yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahantersebut menjadi kewenangan pemerintah kota sedangkanapabila dampaknya bersifat lintas kabupaten / Kota makaurusan pemerlntahan ltu menjadi urusan pemerintahan provinsi;dan apabila dampaknya bersifat lintas Provinsi dan / atauNasioanal, maka urusan itu menjadi kewenangan pemerintah.

- Akuntabilitas adalah krlteria pembagian urusan denganmemperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalampenyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepadamasyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusanpemerlntahan secara langsung hanya dialami secara lokal, makapemerintah Daerah Kota Tual bertanggung jawab mengatur danmengurus urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabiladampak penvelenqqaraan bagian urusan pemerintahan secaralangsung dialami oleh lebih dari satu Kabupaten Kota dalamsatu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yangbersangkutan bertangung jawab mengatur dan mengurusurusan pemerintahan tersebut;

Efesiensi adalah krlteria pembagian urusan pemerintahandengan meperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperolehdari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabilaurusan pemerintahan lebih berdaya guna ditanganiPemerintahan Kota Tual maka diserahkan kepada PemerintahKota Tual, sedangkan apabila akan lebih berdaya guna biladitangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkankepada Pemerintahan Daerah Provinis. Sebaliknya apabila suatuurusan pemerintahan akan berdaya guna bila ditanganiPemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan pemerintah

Pasal3Cukup jelas

Pasal4Cukup jelas

PasalSAyat (1)

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas makapenetapan dan pelaksanaan standar minimal pada bidang yangmenjadi urusan wajib Pemerintah Kota Tual dilaksanakan secarabertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yangbersifat prioritas.

Ayat (2)- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai

tatanan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tual.- 5tandar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tual.

11

- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraanPemerintahan Kota Tual.

- Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan untuk menjadi dasardalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tual.

Ayat (3)Cukup jeJas

Pasal6Cukup jelas

Pasal7Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas

Pasal8Cukup jelas

Pasal9Cukup jelas .

Pasall0Cukup jelas

PasalllCukup jelas

Pasal12Cukup jelas

Pasal13Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR teo,