PEMBERDAYAAN SISKAMLING DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN

KETERTIBAN DI KELURAHAN PARIT CULUM I

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SKRIPSI

WAHYU SIP.152093

PEMBIMBING :

H. HERMANTO HARUN,LC. M.HI.,PH.D

DR. DEDEK KUSNADI, M.SI.,MM

KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI 1441 H / 2019

i

EMBERDAYAAN SISKAMLING DALAM MENINGKATKAN

KEAMANAN KETERTIBAN KELURAHAN PARIT CULUM I

KECAMATAN MUARA SABAK BARAT KABUPATEN TANJUNG

JABUNG TIMUR

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)

Dalam Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syariah

Oleh : WAHYU

NIM (SIP.152093)

PEMBIMBING : H. Hermanto Harun,Lc. M.HI.,Ph.D

Dr. Dedek Kusnadi, M.SI.,MM

KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI 1441 H / 2019 M

ii

iii

iv

i

MOTTO

والتقو،ولاتعاونواعلي الثم والعدوان وتعا و نواعليالبر

Artinya : “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (Q.S. Al Maidah (5) 2)1

1 Kementrian Agama RI, Almumtaz Al-Qur’an dan Terjemahan Perkata Kode Tajwid Aplikatif , Surah Al-Maidah Ayat 2 (Pekan Baru: AL-Mumtaz), hlm. 106

ii

ABSTRAK

Wahyu; SIP152093; Pemberdayaan Siskamling Dalam Meningkatkan Keamanan Ketertiban Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebagai masyarakat yang baik tentu menjaga keamanan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan siskamling. Namun di Kelurahan Parit Culum I kegiatan Siskamling tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan lingkungan yang tidak aman, terutama pada waktu malam hari. Hal ini dibuktikan dengan semakin sering intensitas kejadian berupa penyusupan orang-orang asing serta untuk mencegah para pria iseng datang ke rumah gadis atau janda yang tidak diundang memasuki kampung. Dari kenyataan yang ada pada masyarakat tersebut, kegiatan Siskamling membawa sebuah harapan baru untuk dapat meningkatkan kesejahteraan lingkungan atau dapat menciptakan suatu lingkungan yang lebih mandiri dalam segi apapun di sekitar Kelurahan Parit Culum I. Fokus dalam penelitian ini adalah apa penyebab rendahnya pemberdayaan Siskamling, kendala masyarakat dalam melakukan pemberdayaan Siskamling dan bagaimana upaya masyarakat dalam memperdayakan Siskamling di Kelurahan Parit Culum I. Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan kesimpulan. Dan hasil penelitian lapangan bahwa penyebab rendahnya pemberdayaan siskamling yaitu kurangnya minat masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keamanan dan motivasi dari aparatur Kelurahan yang kurang pula menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dari masyarakat serta kurang nya dorongan motivasi dari aparatur Kelurahan yang kurang pula menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dari masyarakat. Adapun upaya masyarakat dalam memperdayakan siskamling dapat dilaksanakan apabila masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah saling bekerja sama dan bergotong royong dalam menjaga keamanan di lingkungan, yang lebih penting menjaga NKRI maka akan terciptala lingkungan yang harmoni aman, damai dan tentram. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Siskamling di Kelurahan Parit Culum I masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak berjalannya kegiatan Siskamling di Kelurahan Parit Culum I. Kata Kunci : Pemberdayaan, Siskamling, Masyarakat

iii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya kepada penulis berupa

kesehatan rohani dan jasmani kepada penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Siskamling Dalam

Meningkatkan Keamanan Ketertiban Kelurahan Parit Culum I Kecamatan

Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur” serta sholawat dan

salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhirul kalam yakni Nabi besar

Nabi Muhammad SAW.

Dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, tidak sedikit hambatan

dan kendala yang penulis hadapi dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.

Namun, berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, akhirnya hambatan

dan kendala tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan

segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima

kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat hingga

saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta kepada pembimbing yang

telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis yaitu Bapak H. Hermanto

Harun, Lc., M.HI., Ph.D dan Dr. Dedek Kusnadi, M.SI.,MM. Adapun maksud

dan tujuan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat memperoleh gelar

sarjana di UIN STS Jambi.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga

kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan demi

kesempurnaan penulisan skripsi ini, terima kasih saya ucapkan kepada:

iv

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph.d, selaku rektor Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saipuddin Jambi.

2. Yth. Bapak Dr. A. A. Miftah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Yth Bapak H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D selaku Wakil Dekan I, Ibu

Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.HI selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Yuliatin.,

S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Yth. Ibu Mustiah, S.Ag., M.Sy selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Ibu

Tri Endah Karya Lestiani, S.IP,.M.IP selaku Sekertaris Jurusan Ilmu

Pemerintahan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi.

5. Yth. Bapak H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D selaku pembimbing I dan

Bapak Dr. Dedek Kusnadi, M.SI.,MM selaku pembimbing II. Terima kasih

atas Ilmu, waktu, kritik dan sarannya dalam penulisan Skripsi ini.

6. Yth. Ibu Mustiah, S.Ag., M.Sy selaku ketua sidang, Bapak Drs.H.Amhar

Rasyid,L.sc,MA selaku penguji I, Ibu Tri Endah Karya Lestiani, S.IP,.M.IP

selaku penguji II.

7. Yth. Bapak dan Ibu seluruh dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

8. Para karyawan dan karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah

bersusah payah memberikan pelayanan dan berbagai urusan bagi penulis

dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi.

v

9. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa/I angkatan 2015 jurusan Ilmu

Pemerintah UIN STS Jambi.

10. Semua para informan yang telah mendukung dan membantu dalam

penyelesaian skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan

namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian

penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang telah di berikan kepada penulis baik

secara langsung maupun tidak langsung. Semoga mendapat balasan yang tak

terhingga oleh Allah SWT. Untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga

skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada

umumnya.

Amin ya robbal alamin.

Jambi, 31 Oktober 2019 Penulis

WAHYU NIM: SIP152093

vi

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu terlimpahkan atas keagungan Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Dan tak lupa shalawat beriringkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Ku persembahkan karya kecil ini untuk:

Kedua Orang Tuaku

Kedua orang tua ku tercinta Bapak Ahyarudin dan Ibu Yusnita yang tiada hentinya memberi semangat dan selalu mendukung, serta doa yang tiada hentinya selalu tercurah kepada Sang Maha Pengasih dan penyayang. Meski letih tak pernah menyurutkan semangat untuk terus berusaha. Dan pengorbanan yang tak pernah mengenal lelah untuk kebahagiaanku. Mereka yang menjadi pemacu semangat ku dalam menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata seindah doa yang selalu mengiringi langkah anak mu ini. Tak mampu ku membalas semua jasamu hanya seuntai doa yang ku panjatkan semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasamu, selalu diberikan kesehatan dan nikmat yang tiada tara. Teruntuk Abang Joko Afrianto terimakasih atas doa dan dukungan yang tak mungkin terlupakan begitu saja. Adik ku tersayang Tasya Amelia Putri yang selalu membuat ku tersenyum mengobati rasa lelah letih dalam menyelesaikan studi ini.

Kepada Istriku Muji Rahayu yang selalu berada disamping ku dan tak pernah bosan untuk memberi motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Yang telah mengukir artinya kebersamaan dalam suka maupun duka. Yang selalu membuat ku tersenyum saat kesulitan dan rintangan yang tengah ku hadapi. Selalu memberi semangat serta doa yang selalu tercurah untuk segera menyelesaikan studi ini.

Keluarga Besar ku

Teuntuk keluarga besar ku yang selalu memberi dukungan dan semangat serta doa untuk keberhasilan ku. Kepada saudara-saudaraku tercinta yang tak pernah berhenti memberi bantuan baik berupa moril maupun materil serta dukungan kepada ku untuk selalu melanjutkan pendidikan.

Teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan Ilmu Pemerintah angkatan 2015 yang telah melukiskan cerita baik suka maupun duka.

Almamater yang saya banggakan UIN STS Jambi.

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. ..................................................................................... i

LEMBARAN PERNYATAAN. .................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN. .............................................................. iv

MOTTO ......................................................................................................... v

ABSTRAK ...................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR .................................................................................... vii

KATA PERSEMBAHAN .............................................................................. x

DAFTAR ISI ................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL........................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1 B. Rumusan Masalah ....................................................................... 7 C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian................................................ 8 D. Kerangka Teori............................................................................ 8 E. Tinjauan Pustaka ......................................................................... 21

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan waktu Penelitian ..................................................... 24 B. Batasan Masalah.......................................................................... 24 C. Pendekatan Penelitian ................................................................. 24 D. Jenis dan Sumber Data ................................................................ 25 E. Instrumen Pengumpulan Data .................................................... 26 F. Tekhnik Analisis Data ................................................................. 29 G. Sistematika Penulisan.................................................................. 30 H. Jadwal Penelitian ......................................................................... 32

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kelurahan Parit Culum 1 .................................. 33 B. Aspek Demografis Kelurahan Parit Culum I .............................. 34 C. Aspek Perekonomian Kelurahan Parit Culum 1 ......................... 40 D. Struktur Ogranisasi Pemerintahan Kelurahan Parit Culum 1 ..... 42

viii

BAB IV: PEMBAHASAN A. Penyebab Rendahnya Pemberdayaan Siskamling Di Kelurahan Parit

Culum 1 ....................................................................................... 44 B. Kendala–Kendala Yang Di Hadapi Masyarakat Dalam

Memperdayakan Siskamling Di Kelurahan Parit Culum I ......... 51 C. Upaya masyarakat dalam memperdayakan siskamling di Kelurahan

Parit Culum I ............................................................................... 54

BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................. 60 B. Saran ............................................................................................ 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DOKUMENTASI

CURRICULUM VITAE

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO 23 TAHUN 2007

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2: Jumlah Usia Penduduk Kelurahan Parit Culum I. .......................... 35

Tabel 3.3: Jumlah Penganut Agama................................................................. 36

Tabel 3.4: Jumlah Tempat Ibadah .................................................................... 37

Tabel 3.5: Sarana Kesehatan di Kelurahan Parit Culum I ............................... 38

Tabel 3.6: Tingkat Pendidikan Masyarakat di Parit Culum I.......................... 39

Tabel 3.7: Prasarana Pendidikan di Kelurahan Parit Culum I ......................... 40

Tabel 3.8: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Masyarakat Parit

Culum 1 ............................................................................................................ 41

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik

Indonesia) adalah merupakan tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia),

sedangkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dan negara secara

umum dilakukan oleh Polri (Kepolisian Republik Indonesia).Penjagaan

keamanan tinggat Desa adalah tanggung jawab dari masyarakat, namun ada

pembinaan dari Babinkamtipmas.Dan dilingkungan masyarakat kecil dalam

tingkatan RT / RW. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) merupakan

salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam

masyarakat setempat.

pada saat ini warga mengenalnya dengan Siskamling.2 Sehingga

warga kota maupun desa di Indonesia dilibatkan dalam pengelolaan Sistem

Keamanan Lingkungan atau yang lebih dikenal dengan singkatannya

“Siskamling”, dimana setiap warga di lingkungan RT masing-masing secara

bergiliran mendapat tugas untuk menjaga keamanan lingkungan pada malam

hari. Biasanya dilakukan mulai jam 22.00 WIB sampai jam 04.00 WIB.

Kemudian peran warga terutama yang ada di Kota sudah digantikan oleh

Hansip atau Satpam yang merupakan warga Sipil yang dibayar untuk

menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Namun, berbeda dengan

2 Pengertian Dan Tujuan Fungsi Manfaat Ronda” (On-Line) Tersedia di: http;//www.dadangjsn.com/2015/06/pengertian-tujuan-fungsi-manfaat-ronda.html?=1, (di akses tgl 29 Agustus 2018 jam 20.00 WIB).

2

masyarakat di Desa mereka masih menjalankan siskamling untuk menjaga

keamanan setempat. meskipun kegiatan ini presentasenya menurun

dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Penjagaan keamanan tingkat Desa

adalah tanggung jawab dari masyarakat, namun ada pembinaan dari

Babinkamtipmas dan dilingkungan masyarakat kecil dalam tingkatan RT /

RW. Menurut Mayjen TNI Hartind Asrin mengatakan ada empat hal, pertama

menyangkut keamanan insani. Kedua, keamanan publik atau disebut dengan

Kamtibnas. Ketiga, keamanan internal dari ancaman separatis,

pemberontakan dan aksi teroris dan keempat, keamanan eksternal berupa

menjaga kedaulatan wilayah NKRI.

Pada UUD 1945 perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 : (1) Tiap-tiap

Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan

melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai

kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Sehubungan

dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pertimbangan ditegaskan

“bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya

penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan

3

menjunjung tinggi hak asasi manusia.3 Salah satunya di Provinsi Jambi yang

merupakan bagian dari Indonesia yang masih menjaga ketertiban dan

keamanan di masyarakat sebagai kebutuhan bersama. Siskamling merupakan

salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam

masyarakat setempat. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa kita

pungkiri bahwa Siskamling merupakan unsur terpenting untuk menjaga

keamanan dilingkungan. Untuk menunjang kinerja Siskamling maka

dibutuhkan pos yang menjadi tempat singgah atau tempat berkumpulnya

petugas jaga lingkungan saat beroperasi. Pos tersebut kemudian kita kenal

dengan pos ronda, yang terdapat disetiap lingkungan RT atau RW.

Fungsi Siskamling dalam peraturan kepala Kepolisisan Republik

Indonesia nomor 23 Tahun 2007 tentang keamanan lingkungan dengan

Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu:

1. Sarana warga msayarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman

dilingkungan nya.

2. Menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap gangguan terhadap

lingkungan dengan upaya:

a. Pre-emtif, merupakan upaya-upaya penanggulangan terhadap

fenomena dan situasi yang dapat di kategorikan sebagai faktor

korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap segala awal dan

menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada

sumbernya

3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkuingan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.(Juni 2016) Jurnal hlm. 2.

4

b. Prefentif, merupakan segala usaha-usaha mencegah atau mengatasi

secara terbatas timbulnya ancaman atau gangguan keamanan dan

ketertiban khususnya di lingkungan masing-masing melalui kegiatan-

kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli atau

perondaan serta kegiatan lain yang di sesuaikan dengan kebutuhan

hingga terciptanya suatu lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

Dalam lingkungan, masyarakat sudah dibentuk Siskamling, yang

melibatkan unsur penduduk, untuk melakukan pengawasan, terhadap kegiatan

keamanan dilingkungannya. Menjaga keamanan lingkungan merupakan

tanggung jawab bersama sebagai warga masyarakat yang baik. Salah satu

bagian terpenting dalam pemeliharan keamanan lingkungan adalah peran

serta masyarakat. Dimana Siskamling dilaksanakan sebagai upaya untuk

meningkatkan moral dan disiplin warga.

Selain itu, sebagai makhluk sosial manusia tidak lepas dari

interaksinya dengan manusia lain, maka tercipta suatu masyarakat dan suatu

peradaban serta kebudayaan manusia yang didalamnya terdapat nilai-nilai

yang mendasari dan menuntun tindakan-tindakan dalam hidup bermasyarakat.

Seperti halnya masyarakat di Tanjung Jabung Timur khususnya di Muara

Sabak Barat yang merupakan bagian dari Provinsi Jambi masih menjunjung

tinggi nilai-nilai sosial sebagai perwujudan antara masyarakat satu dengan

yang lainnya. Sehingga Siskamling dapat tetap hidup di Negeri tercinta ini

Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pemberdayaan

Siskamling dalam meningkatkan keamanan ketertiban di masyarakat.

5

Seiring era Globalisasi sekarang ini, telah fakumnya kegiatan

Siskamling Tahun-tahun terakhir ini maka sangat berdampak pada sistem

keamanan di lingkungan Muara Sabak Barat tepatnya di Kelurahan Parit

Culum I, sehingga menjadi tidak aman terutama pada waktu malam hari.4 Hal

ini dibuktikan dengan semakin sering intensitas kejadian berupa penyusupan

orang-orang asing, serta untuk mencegah para pria iseng datang ke rumah

gadis atau janda yang tidak diundang memasuki kampung. Perubahan

kesadaran diri masyarakat terhadap siskamling mulai pudar atau menghilang.

Yang disebabkan masyarakatnya sudah mempunyai banyak kesibukan dan

mulai menurunnya nilai-nilai kebersamaan serta menguatnya rasa

individualisme diantara mereka. Sehingga, kebiasaan ronda pada saat ini

nyaris tidak terdengar lagi pada hal Siskamling banyak manfaatnya seperti

menjaga keaman serta menjaga silaturahmi antara masyarakat satu dengan

yang lain. Sehingga saat ini pos ronda beralih menjadi tempat tongkrongan

pemuda – pemudi. Hal ini bisa disebabkan karena sistem keamanan di

kampung kurang berfungsi dengan baik, oleh sebab itu, dengan adanya

penelitian ini diharapkan pemerintah dan masyarakat Parit Culum I untuk

ikut berpastisipasi dalam menghidupkan kembali kegiatan siskamling dengan

pembaharuan sistem-sistem yang ada sehingga diharapkan pada masa yang

akan datang tidak ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan.

Bertepatan dengan pergatian Rt maka ada beberapa kegiatan yang

diajukan oleh ketua Rt baru seperti perbaika insfrastruktur dan siskamling.

4 Handoko, T. Hani, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia (Edisi 2),

(Yogyakarta: BPFE, 2001)

6

Namun tidak semua yag diajukan oleh Rt disetujui oleh pemerintah

Kelurahan Parit Culum I. Salah satunya yitu kegiatan siskamling. Sehingga

dalam pemberdayaan siskamling ini tidak berjalan. Hal ini disebabkan oleh

kuragnya perhatian pemerintah Parit Culum I serta kurangnya partisipasi

masyarakat. Dimana masyarakat sudah mulai malas untuk berkumpul dan

melaksanakan kegiatan siskamling. Kemudian kesadaran masyarakat akan

pentingnya keamanan masih rendah, masyarakat menganggap bahwa

keamanan adalah tugas polisi saja.

Sehingga kegiatan siskamling saat ini semakin luntur, dengan adanya

arus modernisasi yag semakin lama semakin meningkat. Maka semakin luntur

pula budaya-budaya atau kegiatan tradisional masyarakat seperti kegiatan

siskamling ini. Menurut pengakuan ketua RT 10 Parit Culum I, tingkat

partisipasi masyarakat di Parit Culum I ini memang sangat rendah, hanya

sekitar 40% yang ikut dalam kegiatan Siskamling di tambah lagi dengan

kurangnya pos ronda di Kelurahan Parit Culum I hanya 20%.5 Dimana hal

ini disebabkan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat setempat.

Sehingga dalam hal ini masyarakat harus melakukan pemberdayaan

Siskamling agar masyarakat sadar penting peran Siskamling tersebut. Dalam

hal ini Jika kegiatan Siskamling terus berkelanjutan, tidak hanya di Kelurahan

Parit Culum I saja melainkan di semua Kelurahan atau Desa di seluruh daerah

Tanjung Jabung Timur tidak menutup kemungkinan akan secara mandiri

saling bergotong royong membangun Desa atau Kelurahan masing-masing

5 Wawancara dengan Ahyarudin Ketua RT 10 Kelurahan Parit Culum I, Tanggal 18

Agustus 2018

7

demi mendapatkan kesejahteraan lingkungan. Berdasarkan uraian diatas,

maka partisipasi masyarakat sangat menentukan maju dan tidaknya suatu

Desa atau Kelurahan sebagai peran serta masyarakat sangat dibutuhkan

terutama Kelurahan Parit Culum I. Menurut hasil wawancara dengan

Ahyarudin ketua RT 10 Parit Culum I, dengan adanya kegiatan kelembagaan

masyarakat ini bisa menjadi tolak ukur masyarakat sejauh mana masyarakat

dalam keikutsertaan untuk segala hal yang menyangkut kegiatan-kegiatan

yang dijalankan di wilayah pedesaan.6

Dengan demikian penulis akan lebih lanjut meneliti tentang

pemberdayaan siskamling. Untuk mempermudah penelitian ini maka penulis

hanya fokus pada faktor rendahnya pemberdayaan siskamling, kendala dan

upaya yang dilakukan masyarakat dalam pemberdayaan siskamling di Parit

Culum I. Adapun judul yang aka diangkat oleh peneliti yaitu Pemberdayaan

Siskamling Dalam Meningkatkan Keamanan Ketertiban Masyarakat Di

Kelurahan Parit Culum I Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab rendahnya pemberdayaan Siskamling di Kelurahan

Parit Culum I ?

6 Wawancara dengan Ahyarudin. Ketua Rt. 10 Parit Culum I, tanggal 18-8-2018

8

2. Apa kendala masyarakat dalam melakukan pemberdayaan Siskamling

di Kelurahan Parit Culum I ?

3. Bagaimana upaya masyarakat dalam memperdayakan Siskamling di

Kelurahan Parit Culum I ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah mengetahui pokok- pokok permasalahan maka tujuan yang

hendak peneliti capai dari kajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab rendahnya pemberdayaan Siskamling di

Kelurahan Parit Culum I.

2. Untuk mengetahui kendala masyarakat dalam pemberdayakan

Siskamling di Kelurahan Parit Culum I.

3. Untuk mengetahui upaya masyarakat dalam pemberdayakan

Siskamling di Kelurahan Parit Culum I.

D. Kerangka Teori

Landasan berfikir dalam menganalisa, menelaah dan mengkaji serta

menjabarkan permasalahan yang diteliti maka diperlukan suatu rujukan dan

konsep para ahli atau pakar dalam bidang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Bertolak dari permasalahan yang akan diteliti tentang “Pemberdayaan

Siskamling Dalam Meningkatkan Keamanan, Ketertiban Masyarakat

Kelurahan Parit Culum I.” Maka teori yang dikembangkan dalam kerangka

berfikir ini adalah tentang Pemberdayaan Siskamling diantaranya sebagai

berikut:

9

1. Pemberdayaan

Menurut Parsons “Pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana

orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan

atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga

yang mempengaruhi kehidupannya”.7 Pemberdayaan menekankan bahwa

orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup

untuk mempengaruhi kehwidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi

perhatiannya.

kemudian Payne menjelaskan bahwa Pemberdayaan pada hakekatnya

bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan

kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan

dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala

pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.8

Menurut Mardikanto, terdapat enam tujuan pemberdayaan, yaitu:

a. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan

kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki

kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat

belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan,

diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

7 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung, Refika

Aditama, 2006), hlm. 210-224.w 8 Adi Fahrudin, Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat,

(Bandung: Humaniora, 2012)

10

c. Perbaikan pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis

yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang

diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

d. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan

diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena

kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau

pendapatan yang terbatas.

e. Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan

lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan

kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik,

yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik,

diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Jadi, Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan meningkatkan

kekuasaan kepada masyarakat yang kurang beruntung secara

berkesinambungan, dinamis, serta berupaya untuk membangun daya itu untuk

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat agar ikut

serta terlibat dalam mengelola semua potensi yang ada secara evolutif. Seperti

halnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Parit Culum I dalam

menjaga keamanan bersama dan terus menjalankan kegiatan Siskamling yang

mulai ditinggalkan oleh masyarakat setempat.

11

2. Siskamling

Menurut Tontowi Amsia “Siskamling merupakan salah satu upaya

dalam menciptakan suasana atau kondisi suatu lingkungan yang aman”.9

Sedangkan, menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23

Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 “Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi

komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling

mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan

sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi

keamanan dan ketertiban di lingkungan”.

Jadi, Siskamling adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa warga

masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan. Biasanya para warga

bermusyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan Siskamling, untuk

membagi tugas pada hari apa dan di bagian mana saja seseorang dapat

bertugas. Siskamling dilakukan oleh laki-laki. Kegiatan ini dilakukan secara

bergiliran, setiap orang hanya mendapat tugas 1 hari dalam seminggu. Alat-

alat yang biasanya digunakan oleh para peronda adalah kentongan dan senter.

Siskamling dapat mempererat persaudaraan antar tetangga atau warga,

sehingga tercipta lingkungan yang harmonis.

2.1. Tujuan Sistem Keamanan Lingkungan

Tujuan diselenggarakannya siskamling menurut Peraturan Kepala

Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 pasal 2 yaitu sebagai

berikut :

9Tontowi Amsia,, Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional, (Lampung:KDT,

2013), hlm. 70

12

1. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di

lingkungan masing-masing.

2. Terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam

penanggulangan setiap kemungkinan timbulnya

2.2. Fungsi Sistem Keamanan Lingkungan

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23

Tahun 2007, adapun fungsi dari siskamling adalah sebagai berikut:

1. Saranan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di

lingkungannya.

2. Menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan

upaya :

a. Pre-emptif, merupakan upaya-upaya dalam penanggulangan terhadap

fenomena dan situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif

kriminogen dengan cara mencermati setiap gejala awal dan

menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada

sumbernya.

b. Preventif, merupakan segala usaha guna mencegah/mengatasi secara

terbatas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban

khususnya di lingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan

pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau perondaan, serta

kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta

suatu lingkungan yang aman tertib dan teratur gangguan kamtibmas.

13

2.3. Manfaat Sistem Keamanan Lingkungan

Menurut Tontowi Amsia adapun manfaat dari sistem keamanan

lingkungan atau siskamling adalah sebagai berikut:10

1. Secara khusus, terciptanya KAMTIBMAS dimana masyarakat berada.

Terciptanya suatu masyarakat yang dinamis dan kreatif, adanya

pembinaan HANKAM. Secara terpadu dan terarah pada setiap lingkungan.

Semakin memantapkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara

aktif dalam pertahanan dan keamanan yang stabil yang didukung oleh

ketahanan nasional.

2. Secara umum, secara langsung mendorong tetap kukuhnya ketahanan

nasional adanya keyakinan akan kekuatan sendiri, terciptanya kemanan

masyarakat yang stabil, mendorong terciptanya disiplin nasional.

Terbinanya kekuatan sosial politik yang diarahkan agar berperan sebagai

stabilisator yang mantap dan dinamis.

2.4. Komponen Pelaksanaan Siskamling

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23

Tahun 2007 terdapat komponen dalam Siskamling ini, yakni:

a. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), komponen ini berperan

memfasilitasi kepentingan warga masyarakat untuk merealisasikan

penyelenggaraan Siskamling serta ikut membina pelaksanaannya.

b. Ketua Siskamling, hal ini ketua Siskamling dijabat oleh Ketua RT/RW

atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam

10

Tontowi Amsia, Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional, (Lampung:KDT, 2013), hlm. 71.

14

musyawarah warga masyarakat setempat. Ketua Siskamling ini bertugas

sebagai pimpinan penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada warga.

c. Pelaksana Siskamling adalah seluruh warga dan khusus yang terlibat

secara fisik untuk melakukan kegiatan adalah seluruh kepala rumah tangga

dan warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun

dalam lingkungan RT/RW setempat. Pelaksana siskamling ini dilakukan

oleh sekelompok warga yang ditunjuk dan disepakati oleh musyawarah

warga yang dipimpin oleh Ketua Siskamling. Adapun tugas dari pelaksana

Siskamling ini adalah sebagai berikut:

1. Penjagaan

2. Patroli atau perondaan

3. Memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain untuk

mencegah terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir dan

bencana alam

4. Memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan

dengan pentingnya Siskamling.

Siskamling atau yang lebih kita kenal dengan kata “ronda” itu selalu

membuahkan hasil diantaranya kondisi dan keamanan lingkungan benar-benar

terjaga hingga matahari terbit. Terutama di kawasan pedesaan seperti di

Kelurahan Parit Culum I, kebiasaan untuk menjaga lingkungan secara gotong

royong sangat kental dilakukan masyarakat. Namun lambat laun kebiasaan itu

semakin pudar dikala masyarakatnya sudah mempunyai banyak kesibukan dan

15

mulai menurunnya nilai-nilai kebersamaan serta menguatnya rasa

individualisme diantara mereka. Untuk itu penulis ingin membahas lebih

lanjut pemberdayaan Siskamling di Parit Culum I dalam meningkatkan

keamanan serta dapat menciptakan kondisi sosial yang lebih baik lagi.

3. Partisipasi masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut society, asal kata socius

yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu

syirk, artinya bergaul ini karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan

disebabkan manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur

kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Menurut Linton ahli antropologi mengemukakan, bahwa masyarakat

adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja

sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir

tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Kemudian menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin “masyarakat merupakan

kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap,

dan persatuan yang sama.” Menurut Soekanto, ciri-ciri dari masyarakat

yaitu:11

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama

2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

11 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2012), hlm. 32.

16

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri masyarakat yang dikemukakan

para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat merupakan

sekumpulan manusia (individu) yang bertempat tinggal di wilayah tertentu

dimana saling berinteraksi dalam kehidupan sosialnya, berkumpul dan saling

ketergatungan antara individu satu dan individu lainnya. Sehingga dalam

Pemberdayaan Siskamling di Parit Culum I tidak terlepas dari adanya

partisipasi masyarakat dalam melakukan pemberdayaan Siskamling.

Sumardi mengatakan bahwa “Partisipasi berarti peran serta seseorang

atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk

pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran,

tenaga, waktu, keahlian,modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan

menikmati hasil-hasil pembangunan.”12

Dilihat dari segi bahasa maka partisipasi berarti mengambil bagian

turut serta dalam suatu kegiatan. Disamping kata bahasa Inggris

“partisipation” juga terdapat kata “coorporation” yang berarti kerja sama.

Artiyang telah dijelaskan diatas pada intinya sama, yaitu menunjuk pada

adanya suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau

lebih. Perbedaanya terletak dari mana kita melihat kegiatan bersama tersebut,

disebut kooperasi kalau sudah terbentuk kegiatan bersama itu, sedangkan

partisipasi apabila kegiatan bersama itu dilihat dari para pesertanya.13`

12 Sumaryadi, I Nyoman. Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan 2010, hlm

46 13Penggalakan/Penggairahan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan

Pembinaan KAMTIBMAS, Cetakan Kedua Juli 1977 Rencana Kulit Oleh Gazali Zain Diset Dengan Linocomp Oleh Ghalia Indonesia di Cetak Oleh Ghalia Indonesia. Hal 26-27.

17

Menurut Verhangen dalam Totok Mardikanto partisipasi merupakan

bentuk keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan

tertentu”. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah

bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh

karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan

seseorang didalam suatu kelompok social untuk mengambil bagian dalam

kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.14

Definisi lain dikemukakan bahwa partisipasi adalah kesediaan untuk

membantu berhasilnya setiap program dengan kemampuan setiap orang tanpa

berarti mengorbankan diri sendiri. Sedangkan Soetrisno, mendefinisikan

partisipasi kedalam dua pengertian, yaitu:

a. Partisipasi merupakan dukungan rakyat terhadap rencana atau projek

pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan perencana

(pemerintah).

b. Partisipasi merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan

masyarakat dalam perencanaan, melaksanakan, melestarikan dan

pengembangan hasil pembangunan yang telah di capai.

Soetrisno, berpendapat bahwa ukuran yang digunakan untuk mengukur

tinggi rendahnya partisipasi masyarakat adalah:

a. Kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan.

14Totok Mardikanto 2003, penyuluhan pembangunan pertanian, Surakarta: UNS PRESS.

Hal,167.

18

b. Adanya hak masyarakat untuk menentukan arah serta tujuan projek yang

akan dilaksanakandi wilayahnya.

c. Adanya kemauan masyarakat untuk secara mandiri melestarikan serta

mengembangkan program pembangunannya.15

Berdasarkan pendapat dan uraian diatas dapat dikatakan bahwa

participation menunjukkan bahwa terhadap kepemerintahan yang baik

membutuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah,

pembangunan dan kemasyarakatan. Partisipasi tersebut dilakukan oleh

kelompok-kelompok masyarakat yang diantaranya organisasi kemasyarakatan.

Menurut Frederickson dalam Sri Maulidiah bahwa, ada partisipasi

menarik yang menunjukan bahwa partisipasi warga Negara dan pengawasan

ketetanggaan menghasilkan merosotnya kekuasaan ketentuan-ketentuan

managerial atas Pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan para warga negara.

Partisipasi warga negara dan pengawasan ketetanggaan nampak menyebabkan

suatu pola kompromi dan penyesuaian yang karenanya ketentuan-ketentuan

manajerial tentang kebutuhan-kebutuhan klien disesuaikan dengan ketentuan-

ketentuan warga Negara tentang kebutuhan-kebutuhan mereka.16 Partisipasi

masyarakat menurut Isbandi, adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses

pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan

dan pengambilan keputusan alternative solusi untuk menangani masalah, dan

15 COMMUNUTY DEVELOPMENT BERBASIS EKOSISTEM (Sebuah Alternative

Pengembanan Masyarakat) Disdit Media cetakan 1, juli 2009 . hlm. 23-25

16 Rahyunir rauf, Yusri Munaf, Lembaga kemasyarakatan di Indonesia, (Yogyakarta: Nusa Media cetakan 1, 2015), hlm . 37

19

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi

selanjutnya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dinyatkan bahwa partisipasi

masyarakat sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi atau pemerintahan, baik

secara indiidu maupun secara kelembagaan, karena partisipasi masyarakat

dapat membantu mengurangi tugas-tugas pemerintah dan juga sangat efektif

dalam hal pengawasan terhadap pemerintah. Seperti halnya dalam

Pemberdayaan Siskamling di Kelurahan Parit Culum I. Dimana partisipasi

masyarakat sangat berpengaruh terhadap Pemberdayaan Siskamling terutama

pada masyarakat di Kelurahan Parit Culum I.

4. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal

dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari

kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi).

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah

ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai

prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama,

hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan

pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan

hubungan, Mac lver dan Page memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu

sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai

20

kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-

kebiasaan manusia.

Menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu

kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang

merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia

didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut

adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama

2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Kemudian Emile Durkheim menjelaskan bahwa keseluruhan ilmu

pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip

fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial

diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat

sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan

masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam

bahasa Inggris disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah

sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka

mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan,

tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. sebagai

suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia

21

sebagai tujuan bersama. Seperti halnya dalam pemberdayaan siskamling di

Kelurahan Parit Culum I tentu tidak terlepas dari masyarakat setempat.

Masyarakat yang mendiami suatu wilayah secara bersama-sama dan memiliki

tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan

damai.

E. Tinjauan Pustaka

Diantara langkah penting peneliti dalam memulai aktifitas

penelitiaanya adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian

terlebih dahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak dengan

permasalahan penelitian yang diangkat. Bahkan tinjauan pustaka juga sangat

di perlukan sebelum peneliti menemukan permasalahan harus di pahami

bahwa tinjauan pustaka harus di masukan pada jenis penelitian di lapangan

(field research) dan jenis penelitian pustaka (library research).

Adapun kajian sejenis yang pernah dilakukan antara lain:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ita Ulumiyah, Jurusan Administrasi

Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang yang

berjudul: Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa

(Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang).

Disimpulkan bahwa pemerintah desa Sumberpasir telah mampu

memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program

pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan

peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan

desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan ekonomi

22

produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan

bordir. akan tetapi dalam melaksanakaan upaya Pemberdayaan masyarakat,

pemerintah desa Sumberpasir mengalami kendala-kendala diantaranya

partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas

yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan.

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Rudi Setiawan Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul: Partisipasi Masyarakat Islam

Pada Pelaksanaan Siskamling Di Desa Hajimena Kecamatan Natar Lampung

Selatan, Dalam kesimpulannya ia menyampaikan proses partisipasi

masyarakat dalam membantu mengembangkan program kegiatan Siskamling

di lingkungan Dusun Sumber sari Desa Hajimena dan tujuan penelitian ini

adalah” untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat dalam membantu dan

mengembangkan program kegiatan Siskamling yang ada di Dusun Sumber

Sari Desa Hajimena.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Atika Dwi Lestari Fakultas Keguruan

Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul :

Peran Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Siskamling Di Kampung Kota

Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Kampng Tengah, dalam

kesimpulannya ia menyampaikan Tujuan penelitian ini adalah untuk

menjelaskan peranan kepala kampung dalam pelaksanaan siskamling di

Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung

Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peranan kepala

kampung dalam pelaksanaan siskamling di kampung Kotagajah Timur.

23

Adapun hasil penyebaran angket peranan kepala Kampung Kota Gajah Timur

termasuk kategori baik dengan 18 responden (48,64%) yang berarti bahwa

kepala kampung telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan dalam

pelaksanaan Siskamling di Kampung Kota Gajah Timur termasuk kategori

cukup baik dengan besar persentase 64,86% atau 24 responden.

Meskipun penelitian dahulu telah banyak membahas tentang

pemberdayaan dan Siskamling, jika di bandingkan dengan penelitian yang

penulis lakukan terdapat perbedaan, yaitu penelitian terdahulu tidak terfokus

pada pemberdayaan siskamling, penelitian lebih menfokuskan penelitian pada

peran kepala Desa dan lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Serta studi

tempat penelitian juga berbeda. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti

yaitu lebih memfokuskan terhadap pemberdayaan siskamling oleh masyarakat

dalam meningkatkan keamanan masyarakat di Kelurahan Parit Culum I

Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tajung Jabung Timur.

24

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian dapat di muat dalam sebuah penelitian

atau skripsi jenis penelitian lapangan, apabila judul penelitian atau judul

skripsi tidak secara jelas menggambarkan mengenai dimana tempat dan kapan

waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, penelitian dilaksanakan di

Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung

Jabung Timur. Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret-

Agustus 2019.

B. Batasan Masalah

Penelitian yang akan penulis teliti yaitu hanya memfokuskan terhadap

pemberdayaan siskamling oleh masyarakat dalam meningkatkan keamanan

masyarakat di Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten

Tajung Jabung Timur. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai faktor

penyebab rendahnya pemberadyaan siskamling, kendala yang dihadapi masyarakat

dalam menjalankan siskamling dan upaya yang dilakukan masyarakat dalam

pemberdayaan siskamling di Kelurahan Parit Culum I.

C. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka

dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis

kualitatif. Menurut Nawawi yang dimaksud metode Deskriptif memusatkan

perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat

25

penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian

menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan

interpretasi yang akurat. Selain itu menurut Soerjono Soekanto, penelitian

deskriptif adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang seteliti

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.17 Pendapat

tersebut di perkuat lagi oleh Masri Singarimbuan dan Sofyan Efendi, yang

menyatakan bahwa penelitian deskriptif mempunyai dua tujuan yaitu: a.

Untuk mengetahui perkembangan secara fisik tertentu atau frekuensi

terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu, dan b. Untuk

mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu seperti interaksi

sosial, sistem kekerabatan dan sebagainya.

Untuk itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini karena lebih

tepat untuk menjelaskan realitas tentang upaya Pemberdayaan Siskamling

dalam meningkatkan keamanan ketertiban masyarakat di Kelurahan Parit

Culum I.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang

diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian,

atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.18 Menurut

Lofland dan Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif

ialah kata-kata, dan tindakan, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10 18 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm. 34

26

Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik

Indonesia (lihat lampiran). Kata-kata dan tindakan yang dimaksud adalah

kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang dicatat

melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes,

pengambilan foto atau film.19 Data primer tersebut merupakan data utama dari

hasil pengamatan, wawancara dengan informan kunci dan dokumentasi berupa

video dan foto yang dilakukan langsung oleh peneliti berkaitan pemberdayaan

Siskamling dalam meningkatkan keamanan ketertiban masyarakat Kelurahan

Parit Culum I.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh

secara tidak langsung atau melalui sumber perantara.20 Dalam penelitian ini

penulis mengambil dokumen-dokumen serta buku-buku yang berkaitan

dengan penelitian. Selain itu dapat pula data yang berkaitan dengan sejarah,

letak geografis, demografis, dan kehidupan sosial budaya (keagamaan,

pendidikan, adat istiadat dan ekonomi), masyarakat Kelurahan Parit Culum I

yang didapatkan dari kantor Kelurahan maupun wawancara dengan

masyarakat Parit Culum I.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa

teknik dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat

dipertanggung jawabkan. Diantara teknik tersebut yaitu sebagai berikut:

19 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) hlm. 157.

20 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm. 34-35.

27

a. Observasi/ Pengamatan

Menurut Guba dan Lincoln ada beberapa alasan dalam penelitian

kualitatif dimana observasi/pengamatan dimanfaatkan sebagai berikut: 21

1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.

2. Teknik observasi/pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati

sendiri, kemudian mencatat prilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi

pada keadaan sebenarnya.

3. Observasi atau pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa

dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun

pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

4. Observasi atau pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami

situasi-situasi yang rumit.

5. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak

dimungkinkan, pengamat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui realita yang ada.

Observasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data utama dalam

menilai upaya pemberdayaan Siskamling pada masyarakat di Parit Culum I.

Dalam hal ini, pengamatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pengamatan

tidak berperan serta (non partisipan) yaitu kedudukan peneliti hanya sebagai

21

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitataif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 175.

28

pengamat dan selama proses observasi akan dibuat catatan-catatan untuk

keperluan analisis dan pengecekan data kembali.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data mentah dari

informan. Data mentah ini adalah data utama dalam penelitian ini yang

diperoleh oleh peneliti secara langsung dari informan yang bermanfaat untuk

menjawab persoalan penelitian tentang Pemberdayaan Siskamling. Informan

dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui dengan pasti

persoalan yang terjadi. Oleh karena itu, secara khusus wawancara ini

ditujukan kepada:

1. Informan yang berkedudukan sebagai Ketua RT di Parit Culum I.

2. Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Siskamling di Parit Culum I.

Kemudian dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang tepat

dan lebih terperinci, maka pertanyaan dalam wawancara dibuat secara

terstruktur, yaitu pertanyaan telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti

sebelum proses wawancara dilaksanakan. Tetapi ketika proses wawancara

berlangsung apabila diperlukan, maka akan dibuat pertanyaan tambahan.

Dalam hal ini proses wawancara dilakukan secara terbuka atau disebut juga

wawancara terbuka (open interview) yaitu subjeknya tauh bahwa mereka

sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara

29

itu.22 Peneliti menggunakan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan

informasi mendalam tentang Pemberdayaan Siskamling di Parit Culum 1.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia

dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi

data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

Metode dokumentasi yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode

dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis. Metode dokmentasi tertulis yang

digunakan sebagai acuan adalah buku, data monografi. Sedangkan

dokumentasi tidak tertulis yang digunakan sebagai acuan adalah foto-foto dan

video/CD.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokmentasi,

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari, serta dapat membuat kesimpulan sehingga

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.23

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menggunakan analisis data dilapangan

model interaktif Miles dan Huberman. Model analisis ini lebih

22 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitataif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 189.

23 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alvabeta, 2012), hlm. 92.

30

menitikberatkan peneliti untuk tetap bergerak di antara tiga komponen itu

yaitu reduksi data, sajian data, verifikasi data yaitu sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, serta memfokuskan pada hal-hal yang

penting dan membuang data yang tidak perlu. Data yang telah diperoleh dari

lapangan sangat banyak, sehingga catatan-catatan lapangan, rekaman video,

ataupun foto-foto yang telah didapatkan kemudian di reduksi sehingga

memunculkan hasil data yang bisa disajikan. Kegiatan ini akan berlangsung

sejak awal sampai akhir penelitian.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan alur kedua dalam kegiatan analisis data.

Data dan informasi yang sudah diperoleh dilapangan melalui tahap reduksi

kemudian disusun hingga strukturnya mdah dipahami dan memngkinkan

adanya penarikan kesimpulan yang berhubungan dnegan latar belakang

masalah penelitian.

c. Conclusion Drawing /verification

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan

atau verifikasi. Pada tahap penarikan kesimpulan ini, peneliti menjawab

rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan sejak awal.

31

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menuangkan kedalam enam

bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan Bab 1, Pendahuluan. Bab ini pada

hakikatnya menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik yang mencakup

background, pemikiran tema yang dibahas, dengan sub bab Latar Belakang

Masalah. Pengungkapan latar belakang masalah lebih dimaksudkan untuk

melihat permasalahan yang dianggap menarik untuk di bahas dalam penulisan

ini. Tujuan dan kegunaan Penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka.

Bab II Metode Penelitian yang memuat tempat dan waktu penelitian,

pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data,

populasi dan sampel dan tekhnik analisis data.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Yang memuat aspek

geografis, demografis, ekonomi, sosial masyarakat Parit Culum I.

Bab IV Pembahasan Dan Hasil Penelitian. Pada bab ini akan

menguraikan hasil penelitian tentang Pemberdayaan Siskamling dalam

meningkatkan keamanan ketertiban pada masyarakat di Kelurahan Parit

Culum I.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari berbagai

pembahasan.

32

H. Jadwal Penelitian

No

Kegiatan

Tahun 2019-2020

Maret

April

Juli

Agustus

September

Oktober

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Pengajuan Judul x

2 Pembuatan

Proposal

x x

3 Perbaikan

Proposal Dan

Seminar Proposal

x

x

4 Surat Izin Riset x

5 Pengumpulan

Data

x x x x

6 Pengolahan Dan

Analisis Data

x x x

7 Pembuatan

Laporan

x x x

8 Bimbingan Dan

Perbaikan

x x x

9 Agenda Dan Ujian

Skripsi

x x x

10 Perbaikan Dan

Penjilidan

x x

33

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kelurahan Parit Culum 1

Kelurahan Parit Culum I termasuk salah satu kelurahan yang ada di

kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi

Jambi yang masih mempertahankan adat perkawinan masyarakat melayu.

Kelurahan Parit Culum 1 mempunyai luas wilayah yaitu 9.475 Ha/ 71,3 Km2.

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Parit Culum 1 yaitu sebagai berikut:

a. Sebelah Utara :Kelurahan Nibung Putih

b. Sebelah Selatan :Kelurahan Parit Culum II

c. Sebelah Barat :Kelurahan Talang Babat

d. Sebelah Timur :Kelurahan Teluk Dawan

Sedangkan jarak kelurahan Parit Culum I dengan pusat pemerintahan:

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan :8Km

b. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten :5Km

c. Jarak dari Ibukota Provinsi :107Km

Kelurahan Parit Culum I bukan merupakan daerah pesisir dan keadaan

tanah berwarna kecoklatan. Keadaan iklim kelurahan Parit Culum I termasuk

kategori beriklim sedang, dikatakan demikian karena pada siang harinya tidak

terlalu panas dan pada malam harinya tidak terlalu dingin. Sementara itu tidak

jauh berbeda dengan daerah tropis lainnya diprovinsi Jambi, maka keadaan

34

musim di kelurahan Parit Culum I hampir sama yaitu musim panas dan musim

hujan.

B. Aspek Demografis

1. Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Parit Culum I berdasarkan data pada

tahun 2016 berjumlah 4. 402 jiwa yang terdiri dari jumlah kepala keluarga

sebanyak 1.173 KK. Dimana jumlah laki-laki sebanyak 2.222 jiwa dan

perempuan sebanyak 2.180 jiwa. Mengenai kondisi selengkapnya penduduk

kelurahan Parit Culum I dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1: Jumlah Penduduk Kelurahan Parit Culum I24

No Jenis Kelamin Keterangan

1 Jumlah Laki-laki 2.222 Jiwa

2 Jumlah Perempuan 2.180 Jiwa Jiwa

Jumlah Penduduk 4.402 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk kelurahan Parit Culum 1

menunjukkan bahwa penduduk laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan dengan

penduduk perempuan.

24 Dokumentasi, Monografi Kelurahan Parit Culum 1 Tahun 2018

35

Tabel 3.2: Jumlah Usia Penduduk Kelurahan Parit Culum I25

No Usia Keterangan

1 Jumlah Usia 0-19 Tahun 1.303 Jiwa

2 Jumlah Usia 20-60 Tahun 2.7111 Jiwa

3 Jumlah Usia 61 Tahun Keatas 388 Jiwa

Jumlah Usia 4.402 Jiwa

Berdasarkan struktur usia, penduduk Kelurahan Parit Culum I

tergolong penduduk usia menengah. Ini terlihat penduduk usia produktif

berjumlah 20-60 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya yaitu 2.711

jiwa dan 1.303. Kemudian yang berusia Non-produktif yaitu usia 0-19 tahun

berjumlah 1.303 jiwa dan usia 61 tahun keatas sebanyak 388 jiwa. Dengan

demikian jumlah penduduk yang berusia produktif lebih besar dari pada

jumlah penduduk non-produktif.

Penduduk usia non produktif adalah penduduk yang berusia 0-19

tahun dan 61 tahun keatas, kelompok usia ini tidak ada kewajiban melakukan

kegiatan siskamling, sedangkan kelompok usia yang produktif adalah

kelompok usia 20-60 tahun. Kelompok usia ini mempunyai kewajiban untuk

melakukan kegiatan siskamling.

Sebagaimana halnya masyarakat dipedesaan pada umumnya yang

senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan serta hubungan baik

antara sesama masyarakat, maka masyarakat kelurahan Parit Culum I juga

25 Dokumentasi, Monografi Kelurahan Parit Culum 1 Tahun 2018

36

senantiasa menerapkan hal tersebut dalam kehidupan seharai-hari. Seperti

gotong royong, musyawarah dan juga tolong menolong yang senantiasa

menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

2. Kondisi Sosial Budaya

1. Agama

Tabel 3.3: Jumlah Penganut Agama26

No Agama Keterangan

1. Islam 4.387 Jiwa

2. Protestan 15 Jiwa

Jumlah Penganut Agama 4.402 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas penduduk kelurahan Parit Culum I sebagian

besar beragama Islam, hal ini bias dilihat dari jumlah penganut agama Islam

yang jumlahnya hampir seluruh penduduk menganut agama Islam yaitu dari

jumlah penduduk sebanyak 4. 402 jiwa, yang memeluk Islam 4. 387 jiwa dan

memeluk agama protestan sebanyak 15 jiwa. Aktivitas dan kehidupan

masyarakat di Kelurahan Parit Culum I juga dapat dipengaruhi oleh agama

yang dianut oleh masyarakat setempat. Kesadaran melaksanakan ibadah

sangat berkembang dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan kegiatan

sholat berjamaah di setiap tempat ibadah seperti masjid dan mushola atau

langgar yang terbilang cukup ramai didatangi oleh masyarakat setempat.

Selain itu juga banyak masyarakat juga mengikuti pengajian-pengajian

ataupun yasinan seperti yasinan ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi

26 Dokumentasi, Monografi Kelurahan Parit Culum 1 Tahun 2018

37

maupun yasinan keluarga yang ada dikelurahan Parit Culum I yang dilakukan

rutin setiap minggunya.

Tabel 3.4: Jumlah Tempat Ibadah27

No Tempat Ibadah Keterangan

1 Masjid 3

2 Mushola/Langgar 6

Jumlah 9

Untuk tempat ibadah yang jika dikaitkan dengan jumlah penduduk yang

menganut agama Islam dikelurahan Parit Culum I maka jumlah tempat ibadah

seperti masjid ada 3 buah dan mushola/langgar ada 6 buah dan tempat ibadah

agama lain tidak ada dikelurahan Parit Culum I.

2. Budaya

Pada bidang kebudayaan, masyarakat dikelurahan Parit Culum I sebagian

besar masih menjunjung tinggi budaya dan istiadat yang diwarisi oleh leluhur, hal

ini dapat dilihat dengan masih berlakunya tatanan budaya dan adat istiadat pada

setiap prosesi baik itu pernikahan, kelahiran, kematian dan sebagainya yang

berbeda-beda disetiap suku yang ada dikelurahan Parit Culum I dengan suku

melayu yang lebih banyak dibandingkan dengan suku lainnya. Dan lembaga yang

berperan dalam melestarikan dan menjaga adat istiadat dan kebudayaan yaitu

lembaga adat Kelurahan Parit Culum I. Walaupun demikian lembaga adat yang

ada dikelurahan Parit Culum I juga melihat suatu prosesi dari segi syariat-syariat

Islam maupun hukum-hukum dalam setiap prosesi adat yang berlangsung. Hal ini

27 Dokumentasi, Monografi Kelurahan Parit Culum 1 Tahun 2018

38

dapat terlihat dari seloko adat dikelurahan Parit Culum I yaitu adat bersendikan

syarak, syarak bersendikan kitabullah, dan juga syara mengato adat memakai.

3. Kesehatan

Tabel 3.5: Sarana Kesehatan di Kelurahan Parit Culum I28

No Sarana Kesehatan Keterangan

1 Rumah Sakit Umum 1

2 Puskesmas 1

3 Posyandu 3

4 Pustu 1

5 Praktek Dokter 1

6 Praktek Bidan 10

7 Apotik 1

Jumlah 18 Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di kelurahan Parit Culum I jika dilihat dari

jumlah penduduk sebanyak 4.402 jiwa jelas sangat membutuhkan sarana

kesehatan yang memadai untuk melayani kesehatan masyarakat. Adapun sarana

kesehatan yang terdapat dikelurahan Parit Culum I antara lain 1 buah rumah sakit

umum daerah, 1 buah puskesmas pembantu, 3 buah posyandu, 1 buah pustu, 1

buah praktek dokter, dan 10 buah tempat praktek bidan dan 1 buah apotik.29 Jika

dilihat dari sarana kesehatan yang ada di kelurahan Parit Culum I saat ini sangat

menunjang masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

28 Dokumentasi, Monografi Kelurahan Parit Culum 1 Tahun 2018

29 Dokumentasi, Monografi Kelurahan Parit Culum 1 Tahun 2018

39

4. Pendidikan

Jika dilihat dari segi pendidikan masyarakat kelurahan Parit Culum I cukup

maju pendidikannya, dengan kata lain pendidikan dikelurahan Parit Culum I tidak

ketinggalan dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Jambi. Adapun data

tentang tingkat pendidikan masyarakat di Parit Culum I yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6: Tingkat Pendidikan Masyarakat di Parit Culum I30

No Tingkat Pendidikan Keterangan

1 Sekolah Dasar/ Sederajat 1.118 Orang

2 SMP/ Sederajat 673 Orang

3 SMA/ SMU/ SMK 354 Orang

4 Akademi/ Diploma 1-3 81 Orang

5 Sarjana / S1 112 Orang

6 Pasca Sarjana / S2 5 Orang

Jumlah 2.343 Orang

Selain itu juga dari segi prasarana yang ada dikelurahan parit culum 1

cukup menunjang seperti perpustakaan desa 1 buah, gedung sekolah PAUD

sebanyak 4 buah, gedung sekolah TK sebanyak 1 buah, gedung SD sebanyak 3

buah, gedung SMP/MTS sebanyak 2 buah, SMA sebanyak 1 buah dan PONDOK

PESANTREN sebanyak 1 buah.

30 Dokumentasi, Monografi Kelurahan Parit Culum 1 Tahun 2018

40

Tabel 3.7: Prasarana Pendidikan di Kelurahan Parit Culum I31

No Prasarana Keterangan

1 Perpustakaan 1

2 PAUD 4

3 TK 1

4 SD 3

5 SMP/MTS 2

6 SMA 1

7 Pondok Pesantren 1

Jumlah 13 Rasarana

C. Aspek Perekonomian Kelurahan Parit Culum I

Berdasarkan data yang diperoleh dari kelurahan, ditemukan sebanyak 117

KK yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Sebagian besar masyarakat

kelurahan Parit Culum I bermata pencaharian sebagai petani dan tukang. Mata

pencaharian masyarakat kelurahan Parit Culum I merupakan pekerjaan yang

sangat dibutuhkan untuk melanjutkan kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian

banyak pekerjaan atau mata pencarian yang dilakukan masyarakat di Kelurahan

Parit Culum I untuk melanjutkan kehidupannya. Adapun jenis mata pencarian

masyarakat Parit Culum I yaitu sebagai berikut:

31 Dokumentasi, Monografi Kelurahan Parit Culum 1 Tahun 2018

41

Tabel 3.8: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Masyarakat Parit

Culum I32

No Mata Pencarian Keterangan

1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 571 Orang

2 TNI/Polri 2 Orang

3 Wiraswasta/ Pedagang 75 Orang

4 Petani 815 Orang

5 Tukang 888 Orang

6 Buruh Tani 442 Orang

7 Pensiunan 213 Orang

8 Peternak 273 Orang

Jumlah Penduduk 3279 Orang

32 Dokumentasi, Monografi Kelurahan Parit Culum 1 Tahun 2018

1

D. Struktur Ogranisasi Pemerintahan Kelurahan Parit Culum 1

LURAH

JABATAN FUNGSIONAL UMUM

SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KETENTRAMAN SEKSI PEMBERDAYAAN SEKSI PELAYANAN, KESEHATAN

KETERTIBAN MASYARAKAT

Rw.01 Rw.02 Rw.03 Rw.04

AMZI

NIP.19660828 198812 1001

USMAN,Skm

NIP.19660202 198803 1004

DIANA SULISTIAWATI

NIP.19730522 200501 2003

DARUIS KENEDI

NIP.19670426 201001 1001

GAZALBAR ARIANSYAH

NIP.19760929 200701 1005

SRI MASKANAH

NIP.19830404 200501 2003

RUDI HARTONO SULAIMAN NASRI SUSILO

2

Rt.01 Rt.02 Rt.03 Rt.04 Rt.05 Rt.06

Rt.07 Rt.08 Rt.09 Rt.10 Rt.11 Rt.12

Rt.13 Rt.14 Rt.15 Rt.16

ABDUL

RAHMAN AHMAD

DANURI

SUDARMIN IZHAR

SAFAWI

HIDAYATUR

RAHMAN

JUNAIDI

HERIYANSYAH SISWANTO HAMDANI ISLANTO

IRWANDI AHYARUDIN HARUN ZULKARNAIN ARDIANTO

TOPANTO

1

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Penyebab Rendahnya Pemberdayaan Siskamling Di Kelurahan Parit

Culum I

Di dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan LPMD bekerjasama

dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis

pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa. Upaya dalam mencapai tujuan

dan sasaran pembangunan maka penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu

upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju,

sejahtera dan mandiri. Salah satunya yaitu kegiatan siskamling yang saat ini

kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Dalam menumbuhkan sikap semangat dalam melaksanakan kegiatan

Siskamling di butuhkan pemerintah yang kuat dari masyarakat dan pemerintah

daerah atau Desa. Bahwa keberadaan program kelembagaan masyarakat yang

dalam hal ini adalah siskamling sangat dirasakan oleh masyarakat, hal ini

dikarenakan program Siskamling telah banyak membantu, selain

mengamankan lingkungan sekitar, dalam pelaksanaanya tidak hanya

mengamankan lingkungan saja, melainkan setiap warga bertugas sering

terjadinya kejadian-kejadian seperti lansia yang merupakan seorang janda

sering mengeluh kesakitan, peran inilah yang sangat membantu masyarakat,

karna dengan adanya ronda malam lansia-lansia tidak merasakan

kehkawatiran akan terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Selain

2

itu, kegiatan Siskamling juga sangat berperan dalam mengawasi para remaja.

Mengingat marak terjadinya kenakalan remaja seperti nge-lem, ngomik,

mencuri, dan berkumpul bersama teman-temannya hingga larut malam yang

menyebabkan rawannya kriminal.

Masyarakat Kelurahan Parit Culum I umumnya adalah bermata

pencaharian sebagai pegawai, tukang bangunan, pedagang, buruh tani. hampir

60% masyarakat memiliki ternak sapi yang di pelihara oleh para ibu rumah

tangga. Masyarakat Parit Culum I sebetulnya menyambut baik tentang adanya

program kelembagaan kemasyarakatan yang di canangkan oleh ketua

lingkungan yang lalu di setujui oleh Lurah. Namun yang menjadi

permasalahan banyak dari masyarakat tidak mengerti bahwa sukses dan

berkembangnya suatu program kegiatan itu berdasarkan dari partisipasi dari

masyarakat itu sendiri. Banyak dari mereka beralasan sudah terlalu capek

dengan berbagai pekerjaan disiang harinya, maka ketika malam hari lebih baik

di pergunakan untuk beristirahat.33

Sebagai penggerak sebuah Desa atau Kelurahan, masyarakat tingkat

RT/ RW mempunyai beberapa program lembaga kemasyarakatan seperti

program Siskamling. Seperti yang telah dinyatakan oleh masyarakat Parit

Culum I, bahwa di Kelurahan Parit Culum I terdapat kegiatan siskamling. Hal

ini dibuktikan dengan adanya pos kamling sebagai sarana untuk kegiatan

33 Wawancara dengan Ahyarudin ketua RT 10 Parit Culum I, tanggal 19-04-2019

3

siskamling.34 Hanya saja pos kamling ini tidak didirikan di setiap RT

Kelurahan Parit Culum I. Karena tidak di anggarkan oleh pemerintah

Kelurahan Parit Culum I.

Tabel 4.1. Sarana Keamanan Lingkungan

No Sarana Keamanan Lingkungan Jumlah

1. Pos Kamling 5

2. Pos Polisi 1

Pada tabel 4.1 menunjukan bahwa terdapat sarana keamanan

lingkungan yang berupa pos kamling yang berjumlah 5. Pos kamling yang

terdapat di masing- masing RT di Kelurahan Parit Culum I, yaitu di RT 03

berada di Retak Rengas, RT 12 berada di jalan Tulong Gading, RT 14 berada

di Keramas, RT 15 berada di Pematang Pasir. Sedangkan untuk Pos Polisi

hanya terdapat I Pos yang berada di RT 09 di Lorong Cendika di Kelurahan

Parit Culum I, adanya sarana keamanan lingkungan ini guna menciptakan

keamanan dan ketertiban di Kelurahan Parit Culum I. Berdasarkan penjelasan

diatas dapat dilihat bahwa minimnya sarana untuk melakukan kegiatan

siskamling. Karena pos kamling merupakan sarana paling utama dalam

kegiatan siskamling. Sehingga hal ini membuat kegiatan Siskamling sering

tidak berjalan.

34 Wawancara dengan Ahyarudin ketua RT 10 Kelurahan Parit Culum I, tanggal 19-04-

2019

4

Selain dari jumlah pos kamling yang ada tersebut, Bapak Nardi

beranggapan :35

“Masyarakat yang tidak datang dalam kegiatan siskamling umumnya adalah orang-orang yang tidak termotivasi , tidak ada dorongan dalam jiwa, atau diri sendiri untuk melakukan kegiatan, selain itu pula banyak dari masyarakat lansia, maupun pendatang baru. Untuk lansia biasanya masih tergantikan perannya dengan anggota keluarga lain seperti misalnya anak laki-lakinya. Yang menjadi permasalahan yaitu masyarakat pendatang baru, mereka yang bukan masyarakat asli kebanyakan mereka kepeduliannya terhadap lingkungan sangat rendah.Hal ini yang lalu berimbas terhadap pelaksanaan kegiatan Siskamling”.

Kemudian terdapat beberapa penyebab yang timbul dalam

pemberdayaan Siskamling di Kelurahan Parit Culum I yaitu sebagai berikut:

a. Sikap

Sikap dan perilaku masyarakat merupakan bagian penting dalam

proses perkembangan partisipasi masyarakat. Menurut pengakuan ketua

lingkungan setempat, sikap masyarakat seringkali yang menyebabkan

tingkat partisipasi berkurang, hal itu dikarnakan sikap atau perilaku tidak

peduli terhadap kegiatan yang menyebabkan terpengaruhnya kelompok

masyarakat yang lain. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh bapak

Ahyarudin, beliau mengungkapan bahwa, “sikap atau perilaku

masyarakat yang berbeda-beda sulit untuk menjadikan untuk jadi satu

suara ada yang ikut dan ada yang tidak ikut dalam proses kegiatan. Maka

warga masyarakat yang tidak ikut dalam proses kegiatan lah yang justru

mernbawa pengaruh buruk terhadap warga kelompok yang lain.”36

35

Wawancara dengan Nardi masyarakat Rt 10 Parit Culum I tanggal 05 September 2019 36 Wawancara dengan Ahyarudin Ketua Rt 10 Parit Culum I tanggal 10 September 2019

5

Sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku

masyarakat, sebagai gejala atau kepribadian yang memancar keluar.

Namun karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan

sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka diperolehnya informasi

mengenai sikap seseorang adalah penting sekali. Sikap dapat memberikan

arah kepada tingkah atau perbuatan seseorang tersebut untuk menyenangi

dan menyukai sesuatu atau sebaliknya. Maka dengan demikian prilaku dan

sikap dari individu masyarakat sangat berpengaruh dengan kelompok

masyarakat lainnya. Seperti halnya dalam kegiatan siskamling ini terdapat

aturan seperti jika ada anggota yang tidak hadir maka akan dikenakan

denda berupa uang. Sehingga masyarakat lebih baik membayar denda

dibandingkan harus berjaga dimalam hari. Sehingga sikap ini sangat

berpengaruh terhadap masyarakat yang lain. Pengaruh dan sikap dari

masyarakat yang tidak menyambut baik dalam program kegiatan

Siskamling didalam lingkungan Kelurahan Parit Culum I akan

berpengaruh terhadap keberlangsungan proses terlaksananya kegitan

siskamling.

b. Motivasi

Selain sikap dari masyarakat yang berpengaruh dalam proses

keberlangsungan sebuah program, motivasi dari aparatur Kelurahan yang

kurang pula menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dari masyarakat.

Sosialisasi dari Kelurahan tentu akan mendorong terbentuknya pola pikir

masyarakat akan pentingnya berpatisipasi dalam proses menjaga

6

keamanan lingkungan, serta selalu menjaga silahturahmi dan toleransi

antar masyarakat agar selalu rukun dan damai.37

Dalam sebuah proses perkembangan suatu program kegiatan tentu

harus ada selalu pendampingan, agar program yang berjalan akan selalu

terkontrol dalam proses pelaksanaannya.

Kurangnya motivasi dan dorongan dari aparat Kelurahan juga

menjadi kurangnya partisipasi masyarakat. Aparat Kelurahan seharusnya

selalu mengontrol untuk memberikan soialisasi dan dorongan terhadap

kegiatan apa yang sedang dikerjakan dan mengevaluasi kegiatan yang

telah di kerjakan. Seperti halnya dalam menjalankan kegiatan Siskamling

yang dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan Parit Culum I.

Pemahaman dari aparat Kelurahan tentu akan menjadi motivasi

tersendiri bagi warga masyarakat. Karena sebuah program kelembagaan

masyarakat seperti Siskamling tidak akan berjalan dengan baik jika tidak

di sertai dukungan oleh petingginya. Namun di sisi lain jika masyarakat

sadar, motivasi terbesar yaitu motivasi yang ada dalam diri sendiri. Bahwa

pentingnya keamanan untuk diri sendiri maupun dalam kehidupan sosial.

c. Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir masyarakat yang acuh, tidak peduli terhadap program

pembangunan atau program kegiatan lainnya merupakan hambatan yang

paling menonjol dikalangan masyarakat. Mereka menganggap

pembangunan adalah tanggung jawab dari pemerintah. Hal ini yang

37 Wawancara dengan Nurdin masyarakat Kelurahan Parit Culum I, tanggal 20 Juli 2019

7

menghambat keberlangsungan program kegiatan Siskamling di Kelurahan

Parit Culum I. Pola pikir masyarakat yang masih primitive sangat

menghambat masyarakat dalam pemberdayaan Siskamling di Parit Culum

I. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, kesadaran masyarakat

semakin menurun. Seperti halnya kurang minatnya masyarakat dalam

menjalankan siskamling dan menganggap bahwa siskamling tidak ada

manfaatnya bahkan masyarakat rugi karena waktu istrahatnya pada malam

hari berkurang dengan adanya poskamling. Bahkan poskamling sudah

beralih fungsi menjadi tempat tongkrongan pemuda dan anak –anak di

tambah lagi dengan adanya gadget anak- anak berkumpul main game

online yang bisa merusak moral,rasa sosial dan interaksi pada masyarakat

dan menurunnya IQ pada anak-anak, kesehatanpun juga berkurang, dan

bisa memicu kriminalitas.

d. Waktu

Masyarakat akan meluangkan waktunya untuk proyek pekerjaan

yang lebih berguna untuk keperluan pribadinya ketimbang harus

melakukan kegiatan Siskamling.38 Karena masyarakat di Kelurahan Parit

Culum I penduduknya sekitar 60% adalah berprofesi sebagai pedagang,

wiraswasta, maka di pagi hari mereka harus bekerja apalagi sebagai buruh

kasar pada waktu malamnya memang digunakan untuk beristrahat karena

bekerja pada siang harinya, begitu juga pedagang yang berjualan di

warung dan ada yang berjualan cilok lebih dikenal dengan bakso bakar

38 wawancara dengan Zulkarnain warga masyarakat Parit Culum I, tanggal 21-08-2019

8

mereka menyiapkan dagangannya pada malam hari. Maka menyebabkan

masyarakat enggan untuk ikut dalam kegiatan Siskamling, sehingga

kegiatan siskamling tidak berjalan dengan semestinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurangnya minat masyarakat

dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keamanan dan

interaksi sosial merupakan penyebab rendahnya pemberdayaan sistem

keamanan lingkungan di Kelurahan Parit Culum I.

2. Kendala–Kendala Yang Di Hadapi Masyarakat Dalam

Memperdayakan Siskamling Di Kelurahan Parit Culum I

Siskamling merupakan suatu kegiatan di masyarakat dalam mencegah

kriminal dan tindak-tindakan yang merusak keamanan dan ketertiban di

masyarakat dengan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk

berpartisipasi dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan

masing – masing. Selain itu merupakan ajang silahturahmi anatara masyarakat

dengan masyarakat yang lainnya.

Namun semakin hari kegiatan siskamling mulai di lupakan karena ada

beberapa kendala dalam melaksanakan siskamling adalah:

a. Banyak kegiatan masyarakat pada siang hari sehingga tidak dapat

mengikuti siskamling di malam hari.

b. Masyarakat sudah mulai malas untuk berkumpul melaksanakan

siskamling.

9

c. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan masih rendah.

Masyarakat menganggap bahwa keamanan adalah tugas polisi saja.

d. Pergeseran nilai budaya masyarakat yang mengesampingkan nilai

gotong royong dan memilih untuk cari yang praktis.

e. Tidak adanya dukungan atau dorongan dari pemerintah yang

mendorong masyarakat dalam melaksanakan siskamling. Beda

tahun yang lalu pemerintah gencanya menggalakkan program

siskamling.

f. Tidak adanya anggaran dalam melaksanakan program siskamling.

Namun pada saat ini masyarakat enggan untuk melaksanakan

siskamling tersebut. Disini penulis mengklarifikasikan masyarakat yang

setuju maupun tidak setuju untuk diadakan siskamling untuk mendapatkan

informasi yang baik sehingga bisa untuk dijalankan kembali siskamling

tersebut. Ada beberapa pendapat masyarakat dalam menjalankan siskamling

yaitu masyarakat yang setuju maupun yang tidak setuju antara lain:

10

No Nama masyarakat Jabatan Setuju Tidak setuju

Alasan

1. Usman SKM. Lurah Karena program lebih membawa efek positif dan memper erat silahturahmi

2. Ahyarudin Ketua RT 10 Untuk membantu keamanan di masyarakat

3. Zulkarnain Ketua RT 8 karena masyarakat sudah

lelah atau capek untuk melakukan kegiatan ronda

di malam hari 4. Joni Rabuan Pengurus

masjid

Setuju biar masyarakat mengenal satu sama

lainnya biar tidak terjadi rasa induvidualisme

5. Mukmin Imam

mushola

Untuk meningkatkan keamanan sekaligus

bangun masyarakat untuk sholat subuh berjamaah

biar subuh tidak sepi 6. Nardi Masyarakat Agar pemuda pemudi

tertip terutama janda yang selalu di datangi laki-laki yang bukan muhrimnya

7. Suden Masyarakat Terlalu repot kalau diadakan siskamling

masih banyak pekerjaan yang dikerjakan

8. Yusnita Masyarakat

Biar masyakat bekerja sama dalam menjaga

keamanan di lingkungan sekitar

9. Alamsa Masyarakat Karena banyak mengeluarkan uang dan

tenaga terutama saat berjaga

11

10. Zainal arifin

Masyarakat Bukan saja untuk meningkatkan keamanan tetapi untuk meningkatkan

kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih banyak setuju dari

pada tidak setuju untuk pemberdayaan siskamling atau di kenal dengan pos

ronda di Kelurahan Parit Culum I. Maka masyarakat Kelurahan Parit Culum I

setuju dalam memperdayakan kembali siskamling untuk meningkatkat

keamanan dan ketertiban di Kelurahan Parit Culum I. Sehingga pemberdayaan

siskamling dapat terwujud seperti yag diinginka oleh masyarakat Parit Culum

I. Serta tercapai tujuan dari siskamling agar menjadi daerah yang tertib, aman,

damai, dan tentram.

3. Upaya masyarakat dalam memperdayakan siskamling di Kelurahan

Parit Culum I.

Para sosiolog mengatakan bahwa dalam mengatur tindakan- tindakan

anggota-anggotanya agar mencapai tata tertib di dalam kelompok tersebut

merupakan tempat kekuatan-kekuatan sosial berhubungan, berkembang,

mengalami disorganisasi, memegang peranan dan selanjutnya. Berdasarkan

pendapat tersebut, terlihat bahwa kelompok sosial tersebut terdiri dari

kelompok kecil dan besar, cenderung bersifat dinamis melengkapi peralatan-

peralatan untuk menjalankan fungsi, sistem mengendalikan anggota dan lain-

lain. “kelompok-kelompok sosial terdiri dari kelompok yang terorganisasi

12

dengan baik sekali seperti negara, sampai pada kelompok-kelompok yang

hampir tak terorganisasi misalnya kerumunan. Dasar yang akan diambil

sebagai salah satu alternatif untuk mengadakan klasifikasi tipe-tipe kelompok

sosial adalah akuran jumlah atau deraja interaksi, atau kepentingan kelompok,

atau organisasi atau kombinasi dari ukuran-ukuran di atas. Berdasarkan

pendapat tersebut dapat diketahui bahwa tipe-tipe sosial dapat di

klarifikasikan dari beberapa sudut atau dasar dengan kriteria berikut:

1. Besar kecilnya jumlah anggota

2. Derajat interaksi sosial

3. Kepentingan dan wilayah

4. Berlangsungnya suatu kepentingan

5. Derajat organisasi

6. Kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial dan tujuan.

Pada dasarnya masyarakat hidup dalam suatu wilayah atau desa yang

membentuk kelompok-kelompok sosial. Sehingga dapat menimbulkan

beberapa pandangan terhadap kegiatan terstruktur dari Kelurahan Parit Culum

I. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan siskmaling terdapat

banyak orang yang kurang setuju. Namun ada pula yang setuju dengan

diadakannya kegiatan siskamling ini. Menurut Masyarakat Kelurahan Parit

Culum I disebutkan bahwa dalam menjalankan siskamling harus didukung

penuh oleh pemerintahan serta anggota masyarakat Parit Culum I sebagai

pelaksana siskamling kita tau bahwa siskamling ini sangat penting sekali

terutama keamanan selain itu dengan adanya siskamling bisa menyambung

13

silahturahmi dengan masyarakat setempat apalagi orang yang baru pindah

sehingga mengenal satu sama lainnya. Dimana dalam dalam islam pun telah

diatur tentang keamanan dan jangan lah memutuskan silaturahmi sesama

umat.

Menurut Hasan Bustomi salah satu tokoh agama di Kelurahan Parit

Culum I mengatakan bahwa dalam menjaga kemanan juga telah dijelaskan

dalam islam. Dimana keamanan merupakan salah satu karunia allah SWT

terbesar bagi umat manusia.39 Sebab rasa aman merupakan kebutuhan primer

seorang hamba. Tidak mungkin suatu umat atau sebuah bangsa hidup dengan

baik tanpa stabilitas keamanan didalamnya. Keamanan lingkungan akan

membuahkan ketenangan jiwa, ketentraman batin, kebahagiaan serta

kedamaian hati. Bahkan nabi Ibrahim berdoa tatkala beliau meninggalkan

keluarganya.

Lihatlah bagaimana permintaaan akan keamanan di dahulukan akan

rizki, sebab seorang insan bisa hidup dengan rizki yang serba kekurangan jika

ia merasa aman. Namun sebaliknya ia tidak bisa hidup dengan baik, apabila

senantiasa merasa takut, walaupun ia memiliki kekayaan sebesar dunia

sekalipun.40 Berhubung pentingnya rasa aman demi perealisasian keimanan

dalam kehidupan seorang mukmin, Nabi kita Muhammad SAW dalam

sebagian doanya agar dikaruniai keamanan di samping keimanan.

39 Wawancara dengan Hasan Bustomi, tokoh agama Kelurahan Parit Culum I tanggal 28

juli 2019 40 Jurnal, Ust Abdullah Zaen, Lc. MA.Kutbah Jum’at, Nikmat Keamanan dan Jalan

Untuk Menggapainya. 28 0ct 2014.Hal 2. Di akses tanggal 25 september 2019

14

Sebagaimana doa yang beliau panjatkan saat melihat rembulan di awal setiap

bulan.

Maka kewajiban untuk menjaga stabilitas keamanan negara adalah

tanggung jawab semua insan, sesuai dengan kapasitasnya. Kecil maupun

besar, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non

muslim, umat maupun ulama serta rakyat maupun aparat. Amanah untuk

menjaga keamanan negara ini harus ditanamkan para orang tua dalam jiwa

anak-anak mereka sejak dini, juga oleh para guru dalam diri murid-murid

mereka disekolah.

Maka jika ada oknum-oknum yang berusaha mengacaukan situasi yang

telah kondusif, dengan melakukan berbagai tindak teror berupa pengeboman

serta peledakan, wajib bagi setiap warga negara untuk mencegah tindak

kriminal tersebut, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing.

Aparat keamanan menggunakan wewenang kekuasaan yang mereka

miliki untuk melakukan tindakan preventif juga agresif jika di perlukan,. Para

ulama, ustad, da’i dan mubaligh memberikan pengarahan keagamaan kepada

umat akan bahaya tindak teror tersebut dipandang dari sisi syariat. Masyarakat

awam bekerja sama dengan pemerintah untuk melaporkan setiap hal yang

mencurigakan. Para orang tua mengawasi anak-anak mereka, dengan siapakah

mereka bergaul dan berteman, pendek kata, semua bahu membahu berusaha

memadamkan kobaran api huru-hara itu.41

41 Jurnal, Ust Abdullah Zaen, Lc. MA.Kutbah Jum’at, Nikmat Keamanan dan Jalan

Untuk Menggapainya. 28 0ct 2014.Hal 4. Di akses tanggal 25 septr 2019

15

Di Indonesia, kita telah mengenal adanya program pengamanan oleh

masyarakat yang sebenarnya sangat efektif jika dilaksanakan dengan baik.

Program tersebut adalah sistem keamanan lingkungan atau yang biasa

disingkat dengan siskamling. Program tersebut diciptakan untuk mendukung

upaya pemerintah dalam menjamin keamanan setiap warganya dari segala

bentuk tindak kejahatan yang mungkin mengancam. Dalam Undang-undang

1945 disebutkan bahwa masyarakat harus menanamkan rasa gotong royong

antara satu sama lainnya. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa UUD 1945

merupakan dasar negara sebagai konstitusi hukum yang wajib di taati semua

warga negara indonesia terutama menjaga keamanan NKRI.

Yang mana kita ketahui dipemerintahan desa terdapat suatu program

keamanan yaitu siskamling. Dimana masyarakat sudah sedikit sekali yang

menjalankan siskamling tersebut. Sehingga harus terdapat upaya dalam

meningkatkan sistem keamanan ketertiban masyarakat yang memberikan

perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat. Dalam menciptakan

keamanan lingkungan masyarakat disetiap waktu terdapat beberapa upaya

yang harus dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah Kelurahan Parit

Culum I yaitu:

a. Tokoh agama, tokoh masyarakat dapat memberikan informasi

kondisi kamtibmas yang terjadi di wilayahnya kepada aparat

penegak hukum.

b. Mengaktifkan kembali siskamling guna mencegah kemungkinan

terjadinya gangguan kamtibmas.

16

c. Mengaktifkan kembali gerakan sadar hukum dimasyarakat

d. Ditingkatkan kerja sama dan komunikasi antara masyarakat dengan

aparat baik TNI, kepolisian dan pemerintah Kelurahan Parit Culum

I. Guna antisipasi gangguan kamtibmas sekaligus untuk mencari

solusi.

e. Tidak mudah terpancing isu-isu yang tidak dapat dipertanggung

jawabkan kebenarannya, tetapi berupaya meredam isu-isu tersebut

agar tidak meluas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya masyarakat

dalam memperdayakan siskamling dapat dilaksanakan apabila

masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah saling bekerja

sama dan bergotong royong dalam menjaga keamanan di

lingkungan, yang lebih penting menjaga NKRI maka akan

terciptala lingkungan yang harmoni aman, damai dan tentram.

17

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang “Pemberdayaan Siskamling

Dalam Meningkatkan Keamanan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Parit

Culum 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, maka peneliti mencoba untuk

menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pemberdayaan siskmaling terdapat beberapa penyebab terhambatnya

kegiatan siskamling. Adapun penyebab rendahnya pemberdayaan

siskamling tersebut yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, sikap

masyarakat primitif dan kurang peduli terhadap keamanan lingkungan.

2. Adapun kendala – kendala dalam pemberdayaan siskamling Pada

masyarakat Parit Culum I yaitu masyarakat menganggap bahwa keamanan

adalah tugas polisi saja, sehingga masyarakat acuh tak acuh terhadap

lingkungan. Kemudian pergeseran nilai budaya masyarakat yang

mengesampingkan nilai gotong royong dan memilih untuk bekerja untuk

memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak adanya dukungan atau dorongan dari

pemerintah yang mendorong masyarakat dalam melaksanakan siskamling.

adapat terus menjalankan kegiatan siskamling demi terwujudnya

lingkungan yang aman dan tertib.

18

3. Upaya masyarakat dalam memperdayakan siskamling antara lain Tokoh

agama, tokoh masyarakat dapat memberikan informasi kondisi kamtibmas

yang terjadi di wilayahnya kepada aparat penegak hukum dan pemerintah

Kelurahan Parit Culum I. Untuk mengaktifkan kembali siskamling dan

mencegah kemungkinan terjadinya gangguan keamanan lingkungan.

Mengaktifkan kembali gerakan sadar hukum dimasyarakat Ditingkatkan

kerja sama dan komunikasi antara masyarakat dengan aparat baik TNI,

kepolisian dan pemerintah Kelurahan Parit Culum I. Guna antisipasi

gangguan kamtibmas sekaligus untuk mencari solusi.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, maka ada

beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan diantaranya ialah sebagai

berikut:

1. Pihak pemerintah Kelurahan Parit Culum I hendaknya memberikan

sosialisasi akan pentingnya menjaga keamanan serta untuk meningkatkan

solidaritas sosial. Kemudian untuk warga yang tidak ikut serta dalam

kegiatan siskamling akan diberi sanksi hukum yang tegas, sehingga

masyarakat terpacu untuk menjalankan kegiatan siskamling.

2. Untuk masyarakat Kelurahan Parit Culum I hendaknya lebih peduli dalam

menjalankan sistem keamanan siskamling. Selain meningkatkan

keamanan, maka akan menghilangkan keadaan individualisme dalam

kehidupan bermasyarakat. Dimana saat ini masyarakat kurang peduli

terhadap tetangganya sendiri.

19

DAFTAR PUSTAKA

Adi Fahrudin, Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, Bandung: Humaniora, 2012.

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung, Refika Aditama, 2006

Handoko T. Hani, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia (Edisi 2), Yogyakarta: BPFE, 2001.

I Nyoman Sumaryadi, Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan 2010.

Jurnal Penggalakan/Penggairahan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pembinaan KAMTIBMAS, Cetakan Kedua Juli 1977 Rencana Kulit Oleh Gazali Zain Diset Dengan Linocomp Oleh Ghalia Indonesia di Cetak Oleh Ghalia Indonesia.

Jurnal, Ust Abdullah Zaen, Lc. MA.Kutbah Jum’at, Nikmat Keamanan dan Jalan Untuk Menggapainya. 28 0ct 2014.Hal 2. Di akses tanggal 25 septr 2019

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Tontowi Amsia,, Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional, Lampung:KDT, 2013.

Rahyunir Rauf, dkk, Lembaga kemasyarakatan di Indonesia, Yogyakarta: Nusa Media cetakan 1, 2015.

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Jambi: Syariah Press, 2014.

Siswanto, Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung:Alfabeta, 2005.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alvabeta, 2012.

Totok Mardikanto, penyuluhan pembangunan pertanian, Surakarta: UNS PRESS,

2003. Totok mardikanto, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan

Publik, Bandung:Alfabeta, 2017.

20

Zakiyudin, Ais, Teori dan Manajemen Praktek, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

21

DAFTAR RIWAYAT

(CURRICULUM VITAE)

Nama : Wahyu

Tempat Tanggal Lahir : Parit Culum, 12 Februari 1997

Email : wahyuip1202@gmail.com

No Telepon : 085874050391

Alamat :Jl. Sulthan Thaha, Rt 10,Rw 03, Kel. Parit Culum I

Kec. Muara Sabak Barat, kab. Tanjung jabung Timur.

Pendidikan Formal

a. SD/MI, tahun lulus : SDN07/X Parit Culum I, 2009

b. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 17 Tanjab Timur, 2012

c. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 8 Tanjab Timur, 2015

Pengalaman Organisasi

a. PMI Tanjung Jabung Timur

b Pencak Silat

Jambi, 31 Oktober 2019

WAHYU SIP.152093

foto

22

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Ahyarudin selaku Ketua RT 10

Gambar 2. Pos kamling yang berada di RT 15 Kelurahan Parit Culum I yang hinga kini masih menjalankan kegiatan siskamling.

23

Gambar 3. Kondisi pos kamling yang ada di RT 14 Parit Culum I yang sudah tidak berjalan dengan semestinya.

Gambar 4. Pos kamling dalam proses renovasi di RT 12 Kelurahan Parit Culum I

24

+

Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Ketua RT 06 yang bekerja sebagai tukang bangunan

Gambar 6. Warga masyarakat Kelurahan Parit Culum I yang sedang bekerja disiang hari sebagai tukang bangunan.

25

Gambar 7. Kegiatan salah satu masyarakat Parit Culum I yang bekerja sebagai montir.

Gambar 8. Aktivitas mastarakat Parit Culum I yang bekerja sebagai buruh.

1

2

3

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Daerah

Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAERAH HUKUM

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I ...

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut

Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan

dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang

selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah

yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi

wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-

batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran

kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya

disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi

kepolisian.

BAB II

PEMBAGIAN DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM KEPOLISIAN

Pasal 2

(1) Daerah hukum kepolisian dibagi berdasarkan kepentingan

penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian.

(2) Pembagian ...

- 3 -

(2) Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pembagian wilayah

administrasi pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan

pidana terpadu.

Pasal 3

(1) Pembagian dan perubahan daerah hukum kepolisian ditetapkan

dengan mempertimbangkan kepentingan, kemampuan, fungsi dan

peran kepolisian, luas wilayah, serta keadaan penduduk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan

pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 4

(1) Daerah hukum kepolisian meliputi:

a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;

c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;

d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan;

(2) Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi dan

peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk, Kapolri

dapat menentukan daerah hukum kepolisian di luar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.

(3) Selain ...

- 4 -

(3) Selain dari daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), daerah hukum kepolisian meliputi pula

kawasan diplomatik, yaitu Kedutaan Besar Indonesia serta kapal

laut dan pesawat udara berbendera Indonesia di luar negeri.

Pasal 5

Tidak termasuk ke dalam daerah hukum kepolisian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 adalah kawasan diplomatik, kedutaan besar

asing, kantor perwakilan badan internasional, kapal laut dan pesawat

udara berbendera asing, serta tempat lain sesuai peraturan perundang-

undangan.

Pasal 6

Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) tidak membatasi setiap pejabat Polri dalam

melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuai

peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB DAERAH HUKUM KEPOLISIAN

Pasal 7

Penanggung jawab daerah hukum kepolisian adalah:

a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

b. Kepala ...

- 5 -

b. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi;

c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;

d. Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, daerah hukum

Kepolisian Wilayah, Kepolisian Wilayah Kota Besar, Kepolisian Kota

Besar, Kepolisian Resort Metro, Kepolisian Resort Kota, Kepolisian

Sektor Metro, Kepolisian Sektor Kota masih tetap berlaku sampai

diadakan perubahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Daerah hukum kepolisian Markas Besar Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort, Kepolisian Sektor di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada pada

saat ini ditetapkan sebagai daerah hukum kepolisian menurut Peraturan

Pemerintah ini.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 49

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. Umum

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat (2) menyatakan,

dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian wilayah

negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut

kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan menurut Pasal 6 ayat (3) dinyatakan ketentuan

mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud, dan

optimalisasi pencapaian sasaran fungsi dan peran Kepolisian

Negara Republik Indonesia, serta kepentingan pelaksanan tugas

Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka disusun Peraturan

Pemerintah tentang Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Pembagian daerah hukum kepolisian tersebut diusahakan

harmonis, sesuai dan serasi dengan pembagian wilayah

administrasi Pemerintahan Daerah dan perangkat sistem peradilan

pidana terpadu, namun demikian untuk daerah tertentu

berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan fungsi dan

peran kepolisian, kemampuan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, luas wilayah serta keadaan penduduk, daerah hukum

kepolisian berbeda dari wilayah administrasi Pemerintahan Daerah.

Sejalan ...

- 2 -

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah serta

meningkatnya perkembangan pembangunan, yang mendorong

pembentukan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan/atau

kelurahan baru, maka untuk kepentingan keamanan dan ketertiban

masyarakat (Kamtibmas) diperlukan pembentukan kesatuan

kepolisian baru, sehingga harus dilakukan perubahan daerah

hukum kepolisian di wilayah yang bersangkutan.

Wewenang untuk melakukan perubahan daerah hukum

berada pada Kapolri, dan tata cara pelaksanaan perubahannya

ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Mengingat sistem perundang-undangan nasional

memperhatikan serta mengakui bahkan meratifikasi hukum

internasional tertentu, maka berdasarkan asas teritorialiteit

terdapat pengecualian terhadap wilayah hukum kepolisian yaitu di

wilayah Indonesia ada yang tidak termasuk ke dalam daerah

hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan di Luar Negeri

terdapat wilayah yang masuk ke dalam wilayah hukum Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pembagian daerah hukum kepolisian bertujuan untuk

mengoptimalkan pencapaian sasaran fungsi, dan peran

Polri, serta kepentingan pelaksanaan tugas dan

kepastian hukum.

Ayat (2) ...

- 3 -

Ayat (2)

Pembagian daerah hukum kepolisian diusahakan serasi

dengan wilayah administrasi pemerintahan di daerah,

dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam melakukan perubahan daerah hukum

kepolisian, Kapolri berkoordinasi dengan instansi

terkait antara lain menteri yang membidangi

pendayagunaan aparatur negara, menteri yang

membidangi keuangan, badan yang membidangi

perencanaan dan pembangunan nasional, dan

pemerintah daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan memberikan

kewenangan kepada Kapolri untuk menambah atau

mengurangi lingkup daerah hukum kepolisian yang

berbeda dengan wilayah administrasi pemerintahan di

daerah guna memudahkan pelaksanaan fungsi

kepolisian.

Sebagai ...

- 4 -

Sebagai contoh, daerah hukum Kepolisian Daerah

Metro Jaya mencakup juga sebagian wilayah Provinsi

Jawa Barat dan Provinsi Banten. Sebaliknya daerah

hukum Kepolisian Resort Kota Bandung Barat hanya

mencakup sebagian dari wilayah administrasi

pemerintahan Kota Bandung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” misalnya

dalam menjalankan tugas harus dengan Surat Perintah Tugas

dan melapor kepada penanggung jawab daerah hukum

kepolisian setempat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4714