Visi Perekonomian Indonesia 2030

Bangsa Maritim Sejahtera & Merata: Visi Indonesia 2030 1

Visi Perekonomian Indonesia 2030

Cetakan Pertama, Mei 2009Badan Penerbit Ekonomi Pembangunan (BPEP) UNS Jl. Ir. Sutami 36 A, Kentingan, Solo, 57136.Telp/Fax +62271-668607, 668609

Editor: Lukman Hakim, Dwi Prasetyani, Hery Sulistyo JNS Desain Sampul: LestudePenata Letak: elha

Hak cipta dilindungi undang-undangDilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Perpusatakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

(KDT)

Visi Perekonomian Indonesia 2030 /Lukman Hakim, Dwi Prasetyani, Hery Sulistyo JNS, Cetakan 1,Solo: BPEP, 2009.vii + 200 hlm: 14 cm x 21 cmISBN 978-979-17320-0-0

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com/

2 Visi Perekonomian Indonesia 2030

PENDAHULUAN

Perubahan orientasi pembangunan dari paradigma daratan menjadi lautan, mutlak dilakukan pada Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 20 tahun yang akan datang. Indonesia adalah bangsa yang mempunyai luas wilayah 2/3 persen atau 3.302.498 juta km2 adalah lautan, sisanya 1/3 persen atau 1.890.754 km2 adalah daratan. Dominasi lautan itu menyebabkan Indonesia menjadi negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 18.110 buah. Namun selama ini, orientasi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah adalah membangun daratan dan melupakan lautan. Peristiwa dua tahun terakhir ini khususnya gempa di berbagai daerah dan sebagian terjadi Tsunami mengingatkan kita bahwa kita hidup di daerah kepulauan yang rentan terhadap bencana-bencana itu.

Selama pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahap pertama yang dijalankan sejak tahun 1969 sampai dengan 1994 dan diteruskan hingga saat ini lebih memfokuskan kepada paradigma daratan dari pada lautan. Paradigma pembangunan yang dominan selama itu adalah memfokuskan tranformasi struktural dari sektor pertanian ke industri dan jasa. Cetak biru tranformasi struktural ini berasal dari pemikiran Barat yang telah diterapkan diberbagai negara negara yang


Bangsa Maritim Sejahtera & Merata: Visi Indonesia 2030 3dominasi wilayahnya adalah daratan seperti Eropa dan Amerika Serikat. Tentu saja hal ini menyebabkan cetak biru pembangunan “ daratan” itu tidak sesuai dengan keadaan Indonesia yang didominasi oleh kelauatan. Maka pemahaman di mana kita berdiri dan hidup menjadi sangat penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2030.

Pada masa akhirkepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2004 terlahir salah satu undang-undang yang sangat penting dalam bidang perencanaan pembangunan yakni Undang-undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang SPPN ini merupakan tonggak bersejarah bagi perencanaan pembangunan di Indonesia. Jika pada sistem perencanaan sebelumnya hanya berdasarkan atas Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri, maka dengan UU SPPN ini, sistem perencanaan pembangunan dipayungi oleh undang-undang. Ini menyebabkan posisi perencanaan pembangunan serta lembaga pelaksanan menjadi semakin kuat. Apabila pada masa reformasi yang lalu, posisi lembaga perencanaan pembangunan Bappenas dan Bappeda sempat terabaikan, dengan UU SPPN menjadi semakin kokoh seperti halnya pada masa Orde Baru.

UU SPPN ini mengatur perencanaan pembangunan berjangka yakni jangka pendek (satu tahun) yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), jangka menengah (lima tahun) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan jangka panjang (20 tahun) yang dinamakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik untuk tingkat nasional maupun daerah. Dalam sejarah pembangunan Indonesia, perencanan pembangunan berjangka sudah kerap dilakukan baik pada masa Demokrasi


4 Visi Perekonomian Indonesia 2030Parlementer, Demokrasi Terpimpin sampai dengan Orde Baru. Pembangunan berjangka menengah atau lima tahunan yang telah diterapkan pada masa sebelum Orde Baru adalah Rencana Juanda 1956 s/d 1960; Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961 s/d 1969. Namun karena ketiadaan dukungan dana pembiayaan yang memadai dan juga adanya ketidakstabilan politik, maka kedua perencanaan itu tidak berjalan secara optimal (Kunarjo 1992: 10).

Perencanaan pembangunan yang berjalan secara optimal adalah pada masa Orde Baru, yakni 1969 s/d 1973 (Repelita I); 1973/74 s/d 1978/79 (Repelita II); 1979/1980 s/d 1982/1983 (Repelita III); 1983/1984 s/d 1988/1989 (Repelita IV); 1989/1990 s/d 1993/ 1994. Rangkaian Repelita dari tahun 1969 sampai 1994 itu disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) I di mana dasar

normatifnya terdapat di GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tiap 5 tahun sekali. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesinambungan Pembangunan Jangka Panjang I ini karena faktor stabilitas politik Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto yang dalam kurun waktu itu berkuasa. Hipotesis adanya ketidakstabilan politikakan menghancurkan sistem perencanaan terbukti dengan RPJP ke-2 yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Orde Baru mulai tahun 1994/1995 sampai 2014/ 20 15, namun seiring dengan jatuhnya regim Orde Baru pada tahun 1998 menyusul adanya krisis ekonomi 1997 menyebabkan RPJP ke-2 “Orde Baru” itu terhenti.

Berdasarkan pengalaman seperti itu, jelas bahwa RPJP akan dapat diterapkan jika prasyarat stabilitas politik terpenuhi. Dengan kata lain selama kurun waktu itu penguasa tidak pernah ganti, seperti halnya Pemerintah Orde Baru. Situasi ini tidak memungkinkan


Bangsa Maritim Sejahtera & Merata: Visi Indonesia 2030 5pada masa sistem presidensial yang dibatasi hanya dua periode. Dengan sistem presidensial murni yang berlaku dewasa ini, menurut Silalahi (2005) Presiden terpilih tidak perlu menyusun RPJP, melainkan cukup Rencana Pembangunan Lima Tahun saja. Dalam sistem presidensial ini, UUD sudah dapat dianggap sebagai RPJP, karena dari pembukaan sampai pasal-pasalnya merupakan arah dan pedoman pembangunan nasional. Penyusunan RPJP dapat diinterpretasikan sebagai pemaksaan terhadap presiden terpilih untuk menuruti policy presiden sebelumnya (pembuat RPJP).

Sementera itu, menanggapi pandangan ini, Rachbini (2005) – Ketua Pansus RPJP DPR RI – lebih mengedepankan azas manfaat. Menurutnya RPJP merupakan penjabaran visioner yang akan membantu menjabarkan secara lebih komprehensif dan lebih sistematis UUD 1945. Pada prinsipnya UUD 1945 tidak melarang upaya menjelaskan konsep masa depan yang disusun dalam bentuk Undang-undang. Bahkan dengan ini justru baik pemerintah maupun DPR dapat bersama-sama merancang sebuah masa depan secara lebih holistik. Rancangan masa depan yang menjangkau 20 tahun dalam bentuk visi dan misi sangat diperlukan oleh Indonesia seperti dilakukan oleh nePermasalahannya dalam draft RPJP kedua yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR tetap mengedepankan pada paradigma daratan. Ini menandakan bahwa diantara kita belum sepenuhnya melihat arti pentingya lautan bagi bangsa ini. Demikian juga pendekatan yang dipakai oleh Sastrosoenarto (2006) yang menyusun buku cukup komprehensif tentang visi Indonesia 2030, namun tetap mendasarkan pada pendekatan daratan. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pemikiran alternatif yang justru melihat masalah laut sebagai faktor paling penting dalam mengembangkan Indonesia di masa yang akan datang. Termasuk dalam penyusunan skenario dan visi Indonesia tahun 2030 ini diupayakan untuk mengacu paradigma kemaritiman.



METODOLOGI

Referensi utama dalam penyusunan skenario dan visi Indonesia 2030 adalah beberapa literatur pokok dalam manajemen strategis yang biasanya mengambil kasus pada tingkat korporat (Miller, 1998). Beberapa korporat yang merupakan pioner dalam penyusunan visi, misi dan skenario dalam jangka panjang antara lain adalah General Electric perusahaan yang bergerak dalam bidang perkakas elektronik dari Amerika Serikat dan dan perusahaan minyak Belanda Royal Dutch/Shell. Shell misalnya, sejak tahun dekade tahun 1960-an hingga tahun 2000-an ini konsisten membuat skenario 25 tahunan (Ringland, 1998). Dalam “Shell Global Scenarios to 2030”, Shell mempersiapkan diri menghadapi era penggunaan Hydrogen sebagai bahan bakar utama pada masa depan. Shell mempunyai tiga skenario global untuk tahun 2030 (Bentham, 2006) yaitu:

1. Rendahnya kepercayaan terhadap globalisasi (low trust globalization) yakni suasana di mana sebagian masyarakat mulai meragukan perdagangan bebas pada era yang bersifat legalistik (legalistic world);

Membuka pintu (open doors) yakni meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap investor pada era yang pragmatik (pragmatic world);gara lain antar lain Malaysia, Korea dan China.

3. Bendera (flags) yakni menguatnya negara bangsa yang bersifat dog matik (dogmatic world).

Dalam perkembangannya, penyusunan skenario tidak hanya diterapkan pada perusahaan MNC, melainkan juga diimplementasikan di suatu negara. Sebagai contoh Klinec (2004) menyusun empat skenario untuk Slovakia yang terdiri atas:


Bangsa Maritim Sejahtera & Merata: Visi Indonesia 2030 71. “Industrial Periphery', di mana terdapat

pengembangan industri dan pasar dalam sistem politik yang partisan dan maraknya koru psi.

2. “Information Express', di mana terdapat pengembagan teknologi informasi dan pasar dalam sistem demokrasi parlementer dan menguatnya masyarakat madani.

3. “Problematic Child', di mana terdapat pengembangan industri dan momentum ekonomi dalam sistem politik yang partisan dan maraknya korupsi.

4. “Grey Mouse', di mana terdapat pengembangan industri generasi ketiga dan pasar dalam sistem demokrasi parlementer dan menguatnya masyarakat madani.

Penyusunan skenario untuk suatu negara yang lebih kompre-hensif dilakukan oleh City of London (2006) untuk India dan China tahun 2015. Studi ini dilakukan untuk mengukur dampak perekonomian kedua negara tersebut terhadap perkembangan Kota London:

Tiga skenario India 2015 adalah

1. “The Elephant Breaks Its Chains', di mana terdapat akselerasi liberalisasi ekonomi dan semakin kuatnya penerapan system pemerintahan terpusat. Ini merupakan skenario revolusioner.

2. “The Elephant Lumbers Along', di mana meneruskan liberalisasi ekonomi dan sistem pemerintahan mengarah lebih federatif . Ini merupakan scenario evolusioner

3. “The Elephant Retreats to the Woods', dimana mengurangi liberalisasi ekonomi tetapi menggabungkan pemerintahan yang

lebih federal dan sistem subsidi. Ini akan berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi.


8 Visi Perekonomian Indonesia 2030Berikut ini adalah tiga skenario untuk China:

1.“The Crane Flies Against the Wind', dimana institusi negara dan bisnis semakin adaptif dan efektif, tetapi China dipandang sebagai ancaman ekonomi dan sumber ketidakstabilan oleh dunia luar. Ini merupakan skenario revolusioner.

2. “The Lion Leads the Dance', dimana institusi negara dan bisnis semakin adaptif dan efektif dan China dipandang sebagai sumber peluang dan kekayaan. Ini merupakan skenario evolusioner.

3. “The Dragon Breathes Fire', dimana kegagalan tata kelola bertemu dengan kompleksitas tantangan pertumbuhan dan China dipandang sebagai ancaman ekonomi dan sumber ketidakstabilan. Skenario ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang akan perekonomian China akan tereduksi.

Berdasarkan referensi di atas, maka dalam menyusun skenario dan visi Indonesia 2030 adalah pertama, menguraikan modal dasar pembangunan yang merupakan beberapa capaian yang merupakan produk kebijakan pada masa sebelumnya yang merupakan prasyarat kesinambungan pembangunan ke depan. Kedua, menjelaskan tentang potret pembangunan yang berisi cerita sukses maupun ketidakberhasilan. Ketiga, adalah menjelaskan tentang tantangan utama yang akan dihadapi Indonesia 2030 baik secara eksternal maupun internal. Keempat, menjelaskan tentang faktor utama penggerak perubahan yang merupakan respons terhadap adanya tantangan eksternal dan internal. Kelima, adalah menjabarkan Skenario Indonesia 2030. Keenam, adalah penjabaran Visi Indonesia 2030. Ketujuh, menguraikan peran pemerintah dan Bank Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia 2030.

MODAL DASAR PEMBANGUNAN

Modal dasar pembangunan ini dimaksudkan bahwa selama ini sudah banyak program pemerintah sudah


Bangsa Maritim Sejahtera & Merata: Visi Indonesia 2030 9cukup berhasil dan akan menjadi modal dasar bagi pembangunan

Demografis

Salah satu keberhasilan dari pembangunan era sebelumnya, yang paling mononjol adalah pengendalian jumlah penduduk. Diberbagai negara sedang berkembang, kelebihan jumlah penduduk masih menjadi persoalan besar, namun di Indonesika sudah tidak menjadi masalah. Berbagai program sejak era Orde Baru seperti Keluarga Berencana, Puskesmas, Posyandu telah diterapkan secara konsisten dalam menekan peningkatan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data Sensus tahun 1980, 1990, dan 2000 jumlah penduduk Indonesia memang mengalami peningkatan. Pada tahun 1980 jumlah penduduk Indonesia adalah 146 juta, pada tahun 1990 dan 2000 masing-masing mengalami peningkatan menjadi 178 juta 203 juta orang. Namun jika dilihat dari sudut pertumbuhan penduduk antara tahun 1980-1990 dan 1990-2000 mengalami penurunan yang cukup drastis. Yakni pada tahun 1980-1990 pertumbuhan penduduk adalah sebesar 1,95%, sementara pada tahun 1990-2000 mengalami penurunan menjadi 1,35% (Hull, 2001:104). Pertumbuhan penduduk yang rendah ini merupakan prasyarat bagi pembangunan 25 tahun yang akan datang.

Stabilitas Harga

Capaian yang cukup monumental sejak Orde Baru adalah dalam kebijakan stabilitas harga, terutama beras. Karena sejak awal Orde Baru telah disadari bahwa harga beras merupakan determinan utama bagi kenaikan inflasi (Nasution, 1983:8). Pendirian Badan Urusan Logistik (Bulog) merupakan sebuah tindakan yang tepat untuk mengendalikan pasok beras dan komoditi pangan yang lain. Lembaga ini telah berhasil memelihara ketersediaan komoditi pangan yang menjadi


10 Visi Perekonomian Indonesia 2030prasyarat mutlak bagi kesinambungan pembangunan. Dengan didukung oleh perpaduan kebijakan fiscal dan moneter yang tepat, ketersediaan pangan mendorong stabilitas harga yang bertahan cukup lama, bahkan pada era sebelum krisis, inflasi dapat ditekan di bawah dua dijid selama hampir 20 tahun (Hill, 1996:32)

Demokrasi

Demokrasi yang seutuhnya baru diterapkan sejak lengsernya Presiden Soeharto dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil



Bangsa Maritim Sejahtera & Merata: Visi Indonesia 2030 11






Documents

Visi Perekonomian Indonesia 2030