PERAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KELURAHAN TANJUNG UNGGAT TAHUN 2013-2015

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

EDO FIRNANDO

NIM: 120565201031

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2016

PERAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KELURAHAN TANJUNG UNGGAT TAHUN 2013-2015

EDO FIRNANDO

Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Melihat dari kenyataan di Kota Tanjungpinang, potensi sumber daya alam yang banyak tersebut belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan dan diolah dengan tepat dan optimal oleh masyarakatnya. Masih banyak penduduk yang mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan tradisional dan petani penggarap ladang. Khususnya upaya Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang untuk memajukan daerahnya yang tampak dan sedang berjalan saat ini diantaranya program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang disalurkan ketiap-tiap Kecamatan. Peran Pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat Kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka menggunakan teknik analisa Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh dari Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kelurahan Tanjung Unggat ialah belum berjalan optimal. Ditandai dengan kurangnya Peran dari petugas pelaksana dalam menjalankan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk memberdayakan masyarakat miskin agar lebih mandiri dan berdaya, dalam hal ini kurangnya mensosialisasikan program kepada masyarakat, masih kurangnya komunikasi yang terjalin baik antara pihak penerima bantuan dan pihak pemberi bantuan yaitu Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran yaitu, dalam pelaksanaan Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat tahun 2013-2015, diharapkan kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam hal ini yang menangani langsung program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) agar lebih gencar dan giat lagi melakukan program pelatihan dan pengembangan serta memotivasi dan mensosialisasikan apa saja yang dinilai berguna untuk lebih meningkatkan lagi pendapatan dalam segi ekonomi serta meningkatkan lagi jiwa sosisal Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, KUBE.

ABSTRACT

Looking to the reality in the city of Tanjungpinang, the potential of many natural resources are yet to be fully exploited and processed appropriately and implemented by the community. Many of the residents who rely on traditional livelihoods as fishermen and farmers tilling the fields. Tanjungpinang particularly local Government efforts to develop the region that looks and is currently running include community economic empowerment programs through empowerment with Business Groups (KUBE) are distributed to each district. The role of local government in this case represented by the department of social and labor Tanjungpinang city.

The research method is used by the author is Qualitative, ie research procedures that produce descriptive data in the form of words written or spoken of people and behaviors that can be observed. While to analyze the data that has been collected, then using Qualitative Descriptive analysis technique.

Research results obtained from Tanjungpinang city government's role preformance empowerment of the poor through joint Business Groups (KUBE) in the village of Tanjung Unggat is not run optimally. Characterized by a lack of the role of the executive officer of the running program Business Group (KUBE) to empower poor communities to be more self-reliant and empowered, in this case the lack of disseminating the program to the community, there is still a lack of communication that exists both between the beneficiaries and the aid that is government.

Based on these results, the authors suggest that, in the implementation of the Government's role in Tanjungpinang in empowering poor communities through a program with Business Groups (KUBE) in the village Tanjung Unggat Years 2013 to 2015, is expected to head the section head of community empowerment in this case dealing directly program with Business Groups (KUBE) to be more intense and more vigorous program of training and development as well as motivate and disseminate what is considered useful to further enhance the revenue in terms of economic and social life for another boost with business groups (KUBE).

Keywords : Community Empowerment, Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

I.

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia selama ini telah membawa kemajuan secara umum dan memeberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam beberapa aspek kehidupan.Tetapi pencapaian pembangunan tersebut belum merata dan belum dinikmati oleh sebagian besar masyarakat terutama yang masih berada dibawah garis kemiskinan.

Dampak sosial ekonomi yang meliputi tingkat pengangguran yang tinggi, peningkatan angka penduduk miskin, rusaknya struktur sosial yang di sebabkan kehilangan pekerjaan dan hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta ancaman terhadap kerusakan sosial yang mengarah pada kriminal sangat mengganggu laju pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari program kompensasi seperti Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin dan bantuan-bantuan non-tunai lainnya, seperti beras untuk orang miskin (Raskin), bantuan kesehatan (Askeskin) serta pendidikan (BOS dan BKM), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP), Inseminasi Buatan, dan lainnya, namun pada kenyataannya penduduk miskin tidak berkurang dengan jumlah yang cukup besar. Sementara sistem penanggulangan secara dinamis, berupa pengembangan usaha produktif serta bentuk dukungan kelembagaan dan pendampingan, diduga juga sering mengalami kendala (Elfindri, Mahdi, Hasbullah dan Ridwan, 2005). Ironis memang, sementara setiap tahun program kemiskinan telah dilaksanakan, dan sangat sulit sampai kepada sebuah kesimpulan pengurangan kemiskinan sebagai konsekuensi dari kebijakan yang telah dilakukan.

Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya pada konteks pemerintahan modern, yang ditandai oleh meningkatnya kedudukan pelayanan dimata masyarakat menjadi suatu hak atas pelayanan, Rasyid (2000:11) memberi pandangan menarik mengenai fungsi pemerintahan yaitu pemerintahan modern dengan kata lain adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan bersama.

Kartasasmita (2000) menyatakan salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Hal ini didukung oleh Sajogyo (2001) bahwa pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama yang dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian yaitu meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin untuk menolong diri mereka sendiri. Kemudian Elfindri, mahdi, Hasbullah, Rimilton (2005) dan dilanjutkan Elfindri, Mahdi dan Rimilton (2006) menyimpulkan bahwa kelompok memiliki peran yang cukup signifikan dalam kegiatan pemberdayaan terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Ketika kita melihat dari kenyataan di Kota Tanjungpinang, potensi sumber daya alam yang banyak tersebut belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan dan diolah dengan tepat dan optimal oleh masyarakatnya. Masih banyak penduduk yang mengandalkan mata pencarian sebagai nelayan tradisional dan petani penggarap ladang. Khusus upaya Pemerintah Daerah Tanjungpinang untuk memajukan daerahnya yang tampak dan sedang berjalan saat ini diantaranya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang disalurkan ketiap-tiap kecamatan. Peran pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang.

Tujuan diberikannya dana kepada Kelompok usaha bersama (KUBE) pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dan menjadi suntikan motivasi bagi anggota masyarakat lainnya untuk berwirausaha dengan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki mereka, untuk lebih berdaya, tanpa terus menerus mengharapkan uluran bantuan dari pemerintah. Namun pada kenyataannya, sebagian kelompok usaha bersama (KUBE) tidak memanfaatkan dana yang diberikan untuk pengembangan usahanya, tetapi justru dipakai untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini kedalam rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam pemberdayaan masyarakat miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Apa Saja faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin, khususnya dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kelurahan Tanjung UnggatTahun 2013- 2015 .

II.Kerangka Teoritis

A. Pemberdayaan

Suharto (2010:59) menjelaskan bahwa :

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.

Berdasarkan pendapat tersebut terlihat bahwa pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan, dimana pemberdayaan harus mempunyai proses dan tujuan yang akan dicapai dengan maksud bahwa pemberdayaan hasil mendapatkan suatu hasil untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan seperti dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, kegiatan sosial maupun ekonomi. Jadi pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan yang mana memiliki indikator sebagai sebuah tujuan yang ingin dicapai.

Sulistiyani (2004:37) menyatakan bahwa Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Selanjutnya dikatakan Pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya .

Dari pendapat tersebut, dapat dianalisis bahwa pada hakikatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan terhadap seseorang/individu dan kelompok/masyarakat yang lemah agar dapat dianalisis atau diidentifikasikan agar dapat menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah apa saja yang dihadapi atau dialami individu dan kelompok tersebut dengan cara itu dapat memilih alternativ apa saja yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara menumbuh kembangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat atau individu secara mandiri.

Adapun menurut Suparjan dan Suyatno (2003:43) menyatakan bahwa Pemberdayaan pada dasarnya memuat, yaitu (1) memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas kepihak lain dan (2) sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Selanjutnya Wahono dalam Satria (2002:107), berpendapat yaitu Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat.

Pendapat tersebut memiliki arti yaitu, pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas kepihak lain, adapun makna lain ialah pemberdayaan adalah suatu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, dan dengan cara memperhatikan juga kondisi sosial dan ekonomi yang dimilkinya.

Kartasasmita (2000:50-52), menyatakan bahwa :

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Dengan titik tolak bahwa setiap manusia dan masyarakat pada dasarnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Jadi, pemberdayaan itu adalah merupakan upaya untuk membangun dan mengembangkan potensi tersebut dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya.

2. Memperkuat potensi atau daya masyarakat (empowering). Untuk memperkuat potensi atau daya masyarakat itu diperlukan langkah-langkah positif yang nyata, dalam wujud penyediaan berbagai input yang dibutuhkan dan pembukaan akses pada berbagai peluang (opportunities) yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam konteks ini, upaya yang amat penting dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi, misalnya modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar.

3. Memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan keberpihakkan kepada yang lemah harus dilihat sebagai upaya pencegahan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Berdasarkan kepada pendapat tersebut diketahui, berapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, seperti menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dan dengan memberikan perlindungan dan keberpihakkan kepada masyarakat yang lemah tersebut.

Sumodiningrat (2000:78) menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandirian dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumber daya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Pendapat tersebut bermakna bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandirian dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini diharapkan masyarakat lebih mandiri dan dapat melayani dirinya sendiri baik untuk pembangunan maupun untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Selanjutnya Sumaryadi (2005:105) menyatakan bahwa :

Memberdayakan orang lain pada hakikatnya merupakan perubahan budaya, sehingga pemberdayaan tidak jalan jika tidak dilakukan perubahan seluruh budaya organisasi secara mendasar. Perubahan budaya sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya sikap dan praktik bagi pemberdayaan yang lebih efektif.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dianalisis bahwa untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Rappaport dalam Hikmat (2010:3) menyatakan bahwa pemberdayaan yaitu pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut Undang-Undang. Sumadingrat dalam Fahrudin (2004:37) berpandangan yaitu pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat agar mereka dapat memperbaiki atau menentukan sendiri kehidupan yang diinginkan melalui potensi yang dimiliki, baik itu pengetahuan, modal, gagasan dan keterampilan yang ada pada diri mereka.

III. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Borgan dan Taylor dalam Moleong (2001) diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Dalam jenis ini penelitian berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cermat, akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dengan demikian dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan menemukan faktor-faktor pendorong serta faktor-faktor penghambat dalam memberdayakan masyarakat miskin khususnya melalui program Kelompok usaha bersama (KUBE) yang kemudian dianalisis dan hasilnya diuraikan secara kualitatif yang digambarkan secara jelas sebagaimana yang terjadi dilapangannya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

Karena kurangnya peran pemerintah dalam memberikan kesadaran kepada setiap anggota kelompok usaha bersama (KUBE) untuk menanam sikap yang lebih baik tangan diatas dan penggunaan cameling dan kurangnya pemberian pelatihan pengembangan SDM.

Dan alasan lainnya untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama dikelurahan Tanjung unggat.

3. Jenis Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara kepada responden, yang meliputi data tentang fungsi Pemerintah dalam memerdayakan masyarakat di Kelurahan Tanjung Unggat.

b. Data sekunder, yaitu data yang telah baku diperoleh dari pihak lain diantaranya dari perpustakaan, catatan, data dari Kantor Kelurahan dan Kecamatan, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Informan

Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011:68) sampling purposive adalah teknik dimana penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sumber datanya orang yang ahli dalam makanan, tetapi dalam penelitian ini sumber datanya adalah orang yang dinilai mengerti atau mengetahui benar tentang program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut.

Adapun pada penelitian ini, yang menjadi informan penelitian ini adalah perwakilan dari anggota KUBE Kelurahan Tanjung Unggat yaitu ketua KUBE masing-masing 1 orang dari 9 kelompok usaha bersama (KUBE), pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kecamatan 1 orang serta dari pendamping dari Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 1 orang serta selaku supervisor Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kelurahan Tanjung Unggat dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang berjumlah 1 orang yang mana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang ini dijadikan Key Informen dalam penelitian ini.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu mengadakan Tanya jawab langsung kepada sejumlah informan dan informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Alat wawancara berupa buku catatan kamera handphone dan alat perekam atau tape recorder.

b. Observasi

Merupakan instrument pengumpulan data yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan data yang digunakan dengan cara melakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses ataupun penampilan tingkah laku orang. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah panduan observasi atau semacam daftar check list yaitu daftar yang berisikan catatan-catatan yang bertujuan untuk memberikan masukan informasi awal mengenai masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yakni dengan mencari sejumlah informasi tentang aktivitas pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tanjung Unggat yang dilakukan Pemerintah di tingkat kelurahan dari sumber-sumber berupa dokumen-dokumen dan data-data tertulis.

6. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat kesimpulan.

IV.PEMBAHASAN

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menumbuhkan, mengembangkan prakarsa, serta untuk memberdayakan masyarakat, khususnya bagi mereka kelompok masyarakat miskin, maka pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat miskin ini melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial.

Tujuan yang akan dicapai dari pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah:

1. Aspek Sosial, meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam hal :

a. Meningkatkan komunikasi dan relasi sosial yang baik dengan sesama anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan anggota keluarga dan dengan warga masyarakat.

b. Meningkatkan partisipasi sosial anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan memiliki kepedulian sosial untuk membantu orang lain.

c. Menguatnya motivasi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk melakukan perubahan kearah kehidupan yang lebih baik, termasuk kesadaran pentingnya pendidikan.

2. Aspek ekonomi, meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam hal :

a. Penegelolaan kegiatan usaha ekonomi secara berkelanjutan.

b. Peningkatan pendapatan,

c. Peningkatan aset dan tabungan.

d. Pemenuhan kebutuhan dasar,

e. Aksesibilitas terhadap pelayanan sosial

Untuk melihat bagaimana Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Mikin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kelurahan Tanjung Unggat Tahun 2013-2015.

Maka dari itu untuk menelaah atau mengkaji Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Mikin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kelurahan Tanjung Unggat Tahun 2013-2015, mengacu kepada pendapat Kartasasmita (2000:50-52), tentang upaya dalam pemberdayaan masyarakat, melalui dimensi :

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Merupakan upaya untuk membangun dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarkat agar dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Misalnya dengan mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) masyarakat terhadap potensi-potensi yang dimilikinya. Indikator menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, dilihat dari :

a. Kemampuan memotivasi diri.

Tujuan yang ingin dicapai melalui upaya mendorong kemampuan masyarakat untuk membangun dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana langsung kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yaitu agar masyarakat miskin yang dimiliki usaha tersebut berpatisipasi dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilaksanaka serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat miskin di Kelurahan Tanjung Unggat bahwa mereka juga punya potensi usaha yang dapat dikembangkan meningkatkan pendapatan hidup mereka.

Hasil wawancara dengan responden, yaitu pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin ini pada Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari tentang kemampuan memotivasi diri, pada umumnya informan berpendapat bahwa telah adanya upaya pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam Pemberdayaan yang dilakukan untuk memberikan motivasi atau mendorong kemampuan anggota dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari akan tetapi sosialisasi ini jarang dan hanya waktu baru pembentukan Kelompok Usaha bersama (KUBE) saja sering tetapi sesudah itu jarang bahkan tidak pernah lagi selama tahun 2015 ini.

Hal ini sebagaimana tergambarkan pada hasil wawancara dengan informan kunci selaku Supervisor dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang yaitu Kasi Bidang Pembinaan Usaha Bersama dan Kemitraan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Kota Tanjungpinang yang menyatakan bahwa :

Memang selama tahun 2015 tidak pernah melakukan sosialisasi, akan tetapi kami sering mengadakan pertemuan dengan beberapa KUBE yang masih aktiv namun dalam hal ini tidak dalam rangka sosialisasi tapi hanya untuk melihat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mana saja yang masih aktiv, karena tugas mensosialisasi sendiri telah kami tugaskan pada pendamping kelurahan selaku Pendamping Kedua dari pihak Kelurahan Tanjung Unggat yang dalam hal ini konteksnya memang berada dan bersinggungan langsung dengan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) karena pendamping Kedua juga orang Tanjung Unggat. (Hasil wawancara tertanggal 14 Juni, 2016).

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh responden dari Pendamping Kedua dari Kelurahan dan Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menyatakan bahwa memang kalau dari pihak Pemerintah khususnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang selama tahun 2015 tidak pernah bahkan tidak ada melakukan sosialisasi kalaupun ada cuma sekali itupun bukan sosialisasi tetapi hanya untuk memonitoring Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mana saja yang masih aktiv. Tapi dari kita pendamping pernah melakukan pertemuan tapi tidak dalam rangka mensosialisasikan tetapi hanya pendataan saja Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mana saja yang masih aktiv dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mana saja yang tidak aktiv lagi untuk memenuhi laporan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja imbuhnya.

Berdasarkan tanggapan informan dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa telah sering dilakukan motivasi dan dorongan yang dilakukan dari pemerintah Kota Tanjungpinang dalam pemberdayaan untuk memberikan motivasi atau mendorong keinginan diri Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini akan tetapi untuk belakangan ini sudah jarang bahkan tidak pernah, hal ini terlihat dari tidak adanya upaya sosialisasi dalam rangka memotivasi diri yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja selama tahun 2015 di Kelurahan Tanjung Unggat.

Dengan hal ini langkah atau tujuan pemberdayaan tidak akan tercapai dalam memberdayakan masyarkat miskin, jika dari pihak pemerintah hanya semata-mata mengandalkan pendamping-pendamping dari kelurahan serta kecamatan saja, akan tetapi lebih digalakkan lagi personil-personil untuk terjun langsung kelapangan satu persatu untuk melakukan motivasi diri bagi Kelompok Usaha Bersama ini.

Selanjutnya perlu adanya upaya mendorong atau kemampuan dari pada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di Kelurahan Tanjung Unggat untuk lebih membangun serta mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya untuk lebih meningkatkan perekonomian masyarakat. Seiring dengan arti dari pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan sebuah proses instan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.

Merupakan upaya dalam meningkatkan potensi serta daya anggota masyarakat, dalam wujud penyediaan berbagai input yang dibutuhkan dan pembukaan akses pada berbagai peluang (opportunities) yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Indikator memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), dilihat dari :

a. Penyediaan sarana dan prasana

Tujuan dari penyediaan sarana dan prasarana kerja bagi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat agar berdaya dalam pengelolaan usahanya, memudahkan dan membantu anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam penegelolaan usaha yang dilakukan serta mendorong atau memotivasi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk lebih giat lagi dalam usaha Kelompok Usaha Bersamanya (KUBE).

Hasil yang didapatkan dari wawancara dengan responden yaitu pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari, tentang penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Miskin kepada masyarakat pada Kelurahan Tanjung Unggat.

Hal ini terlihat sebagaimana dari hasil wawancara dengan responden selaku Supervisor yaitu Kasi Bidang Pembinaan Usaha Bersama dan Kemitraan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Kota Tanjungpinang yang mana ia menjawab bahwasanya :

Khusus dari dinas sosial dan tenaga kerja hanya membantu berupa dana saja guna untuk membantu pertumbuhan usaha KUBE selanjutnya apabila KUBE-KUBE tersebut dinilai maju dapat dibantu atau direkomendasikan ke dinas dinas/ instansi-instansi lain yang terkait dengan jenis usaha mereka, gini kalau sebagai contohnya seperti KUBE yang jenis usahanya bergerak dipeternakan akan diusulkan keinstansi KP2KI yang dapat membantu penyediaan sarana berupa bibit, kerambah makanan ikan dan pupuk, bibit unggul dan lainnya jika KUBE mereka bergerak dibidang pertanian atau pekerbunan, apabila mereka bergerak dibidang industry makanan ringan dari dinas sosial dan tenaga kerja akan mengarahkan kedinas perdagangan untuk mendapatkan packing serta label produk seperti label halal, untuk usaha produksi rumah tangga akan direkomendasikan kedinas kesehatan guna untuk mendapatkan sertifikat layak atau tidaknya produk mereka tersebut untuk diproduksi dan dikonsumsi dan untuk mengetahui apakah ada menggunakan zat-zat bahan pengawet atau kimia didalam makanan tersebut . (Hasil wawancara tertanggal 14 Juni, 2016).

Hal yang sama juga disampaikan oleh responden selaku Pendamping Kedua Kelurahan dan Ketua Kelompok melalui sesi wawancara menyatakan bahwa dari dinas terkait memang tidak ada mengadakan sarana dan prasarana untuk aktivitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kendati demikian kami memberikan mereka izin untuk menggunakan dana yang diberi untuk membeli sarana dan prasarana yang mereka perlukan akan tetapi dana tersebut tidak boleh dipergunakan semuanya, hanya sebagian saja karena dana tadi juga harus disisihkan ke bank untuk ditabung hal ini juga dibenarkan dengan masing-masing jawaban yang diberikan oleh Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bahwa telah tersedianya sarana dan prasarana walaupun tidak banyak dari pemerintah akan tetapi dana tersebut sekurang-kurangnya sudah cukup membantu dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Unggat, baik itu dalam usaha pembuatan kue seperti dandang kuali,oven,mixer.

Dari jawaban tersebut dapat dianalisis bahwa dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja selaku Supervisor dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini adalah sebagai fasilitator guna untuk merekomendasikan bantuan sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan oleh kelompok usaha itu sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan permintaan mereka melalui proposal yang mereka ajukan.

b. Pemberian pelatihan dan pengetahuan

Tujuan pemberian pelatihan dan pengetahuan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu, agar anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat memiliki penegetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dijalankan, sehinga diharapkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) itu.

Hasil wawancara dengan informan yaitu pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana langsung kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat, tentang pemberian pelatihan dan pengetahuan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pada umumnya mayoritas informan berpendapat bahwa Kurangnya upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat, untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Hal ini tercermin pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menyatakan bahwa sebelum terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mereka pernah diberikan pelatihan, akan tetapi sesudah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mereka terbentuk tidak ada lagi diberikan pelatihan-pelatihan terkait untuk memperkuat potensi yang dimiliki mereka.

Jika mengacu dari pendapat informan dapat dianalisis, bahwasanya Kurangnya upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat, untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2015-2016. Hal ini ditandai dengan jawaban yang mereka jelaskan bahwa memang kurang bahkan tidak adanya pemberian pelatihan dan pengetahuan, jika pun ada itu dulu dan sudah lama sekali.

Masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan untuk menjadikan solusi permasalahan yang mereka hadapi. Pemecahan masalah itu dapat dilakukan dengan cara adanya kerja sama dengan orang-orang yang telah memiliki pengalaman dan keterampilan untuk mengarahkan serta membimbing mereka.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada informan kunci yaitu dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang selaku Supervisor Kelompok Usaha Bersama (KUBE), terkait pemberian pelatihan dan pengetahuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang menyatakan bahwa :

seingat saya kita pernah mengadakan pertemuan dalam rangka pemberian pelatihan dan pengetahuan kepada anggota kelompok KUBE yang berlokasi di SMKN 2 Tanjungpinang, waktu itu pelatihan untuk industry dan rumah tangga untuk pembuatan kue kering dan kue basah pada tahun 2013 seingat saya dengan jumlah peserta pelatihan berjumlah 315 orang lebih kurangnya, tapi itu khususnya kue tradisional saja. Pada tahun 2014 Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja pernah juga melaksanakan pelatihan tentang pemanfaatan limbah kaca yang berguna untuk diolah menjadi vas bunga,kotak tissue, waktu itu narasumber kita hadirkan dari jogja berjumlah 50 orang. Kalau untuk 2015 memang kita akui tidak pernah mengadakan pelatihan untuk KUBE, tapi kalau dari seksi ketenagakerjaan kota pernah melaksanakan pelatihan akan tetapi itu bukan ditujukan pada kelompok KUBE melainkan masyarakat seperti pelatihan las besi.(Hasil wawancara tertanggal 14 Juni, 2016).

Dari tanggapan informan kunci dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dalam hal ini selaku supervisor dalam program pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Tanjungpinang ini menunjukkan bahwa, telah adanya upaya pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan, akan tetapi pelatihan sangat jarang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang tergabung di Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Fakta ini tergambarkan dari wawancara bahwa rata-rata anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menjawab sangat jarang dilibatkan dalam proses kegiatan pemberian pelatihan dan pengetahuan tersebut, jika pun ada itu dulu waktu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mereka baru dibentuk.

Diharapkan melalui pemberian pelatihan dan pengetahuan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut dapat lebih sekedar membantu mereka yang bergabung pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pencapaian tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kedepannya, hal ini juga diharapkan menjadi solusi untuk pemecahan permasalahan sosial dan ekonomi bagi kehidupan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

c. Bantuan pemasaran terhadap hasil usaha

Tujuan pemberian bantuan pemasaran terhadap hasil usaha anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di Kelurahan Tanjung Unggat yaitu, agar anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memiliki akses atau saluran untuk menjual dan mempromosikan produk-produk dari usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilakukan, sehingga nanti diharapkan produk dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dihasilkan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mengusahakannya.

Hasil wawancara dengan responden, yaitu pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin ini pada Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari tentang bantuan pemasaran terhadap hasil produksi usaha Usaha Bersama (KUBE). Pada umumnya informan berpendapat bahwa masih belum secara maksimal upaya Pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari, dalam hal memberikan bantuan pemasaran terhadap hasil produksi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Hal ini sebagaimana tercermin pada hasil wawancara dengan informan Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang rata-rata menyatakan bahwa Tidak adanya bantuan pemasaran, hasil produksi mereka hanya untuk dijual skala kecil dan pemasarannya pun hanya sekitar tempat tinggal saja.

Selanjutnya informan dari pendamping Kedua dari pihak Kelurahan berpendapat bahwa:

Untuk bantuan pemasaran memang belum optimal kalau setahu saya hanya ada satu atau dua KUBE saja yang sudah dibantu dalam pemasaran hasil usaha mereka, itu bantuan pemasaran bagi mereka yang bergerak dibidang kue kering, pasarnya adalah swalayan yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk menjual hasil produksi mereka. (Hasil wawancara tertanggal 5 Juni, 2016).

Mengacu kepada tanggapan informan diatas dapat dianalisis bahwa, belum optimalnya upaya Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat pada Tahun 2013-2015, untuk memberikan bantuan pemasaran terhadap hasil produksi usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Sesungguhnya banyak alternatif lain yang bisa ditempuh untuk membantu pemasaran hasil usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE), contohnya bekerja sama kepada banyak instansi atau pembuatan toko khusus bagi mereka untuk memasarkan hasil karya mereka yang tidak jauh dari lokasi produksi dan ramai penduduk.

Hal ini juga dipertegas dengan hasil wawancara kepada Informan kunci yang mana dalam hal ini Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Selaku Supervisor Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terkait bantuan pemasaran terhadap hasil usaha Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dapat diperoleh jawaban sebagai berikut:

untuk promosi produk KUBE Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang hanya sebagai penghubung saja dan mengarahkan kesemua pendamping KUBE baik itu dari kelurahan maupun pendamping dari kecamatan, untuk mengajukan hasil produk-produk KUBE keswalayan dikarenakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sudah melakukan perjanjian kepada pengusaha untuk menampung hasil produksi KUBE yang telah memiliki label halal dan telah lulus kelayakan PIRT dari dinas kesehatan tetapi itu hanya untuk kue saja, akan tetapi untuk KUBE yang bergerak dibidang kerajinan belum ada, untuk kedepannya memang telah ada wacana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi akan menyewakan atau menyediakan bangunan atau gedung khsusus untuk menampung hasil produksi KUBE baik itu dari kerajian maupun produk makanan, akan tetapi itu hanya baru rencana, maka dari itu kita doain saja dapat terkabul dalam waktu dekat ini. (Hasil wawancara tertanggal 14 Juni, 2016).

Tanggapan informan kunci menggambarkan, bahwa belum ada langkah optimalisasi upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kelurahan Tanjung Unggat, terutama dalam pemberian bantuan pemasaran terhadap hasil usaha anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE), baik itu dalam hal promosi maupun pemasaran. Akan tetapi menurut pendapat dari supervisor itu segera dicarikan solusi dengan ditandai adanya renacana dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Provinsi untuk membuat bangunan untuk dijadikan pasar menampung hasil produksi KUBE baik itu dari kerajian maupun produk makanan.

3. Melindungi masyarakat

Dalam hal ini adalah upaya perlindungan dan keberpihakkan kepada masyarakat, agar potensi dan kemampuan masyarakat terus dapat diberdayakan. Pada konteks pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif bermakna, upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat atau tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Indikator melindungi masyarakat ini, dilihat dari :

a. Pengawasan penggunaan/pemanfaatan dana oleh masyarakat.

Tujuan Pengawasan pengunaan/pemanfaatan dana oleh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE), supaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat itu lebih efektif dan efesien.

Hasil wawancara dengan responden, yaitu pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin ini pada Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari tentang pengawasan penggunaan atau pemanfaatan dana oleh masyarakat dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di kelurahan Tanjung Unggat dalam hal ini informan berpendapat Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat, dinilai belum optimal melakukan pengawasan terhadap penggunaan atau pemanfaatan dana oleh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Hal ini sebagaimana tercermin pada hasil wawancara dengan informan masing-masing Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berpendapat bahwa memang hal ini juga sangat diperlukan dan sangat disayangkan sekali selama ini, mereka sangat mengharapkan adanya sanksi yang tegas kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mereka yang terbukti menggunakan dana tersebut untuk keperluan sehari-hari yang bukan untuk usaha, jadi jikalau ada rekan kelompok mereka yang menggunakan dana bukan untuk keperluan usaha, mereka mengharapkan adanya sanksi tegas atau tindakan yang diambil untuk membuat efek jera bahkan sampai tingkat pemberhentian bantuan dana kepada nama-nama yang terbukti melanggar atas penggunaan dana bantuan tersebut.

Hal ini dipertegas dari hasil wawancara dengan informan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa :

kami dalam hal pengawasan terhadap penggunaan atau pemanfaatan dana oleh anggota KUBE memang tidak pernah melakukan pengawasan, akan tetapi kami meminta dari pendamping kecamatan maupun kelurahan sekiranya melakukan monitoring dan memberikan penyadaran bahwa dana yang diberikan itu sekiranya harus dipergunakan sesuai kebutuhan usaha bukan untuk keperluan sehari-hari, kita dari dinas sosial pernah melakukan turun langsung kelapangan tetapi itu tidak dalam rangka pengawasan akan tetapi pengarahan pemanfaatan dana saja seperti diunakan untuk menbung dan untuk pengembangan usahanya.(Hasil wawancara tertanggal 14 Juni, 2016).

Mengacu kepada jawaban yang diberikan oleh informan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah kota tanjungpinang dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat, dinilai belum optimal melakukan pengawasan terhadap penggunaan atau pemanfaatan dana oleh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Permasalahan ini masih terlihat ditandai dengan masih adanya pemanfaatan dana yang menyimpang pemanfaatannya semesti diharapkan dana tersebut digunakan untuk kerperluan modal usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) saja bukan untuk keperluan lain selebih lagi untuk hal-hal yang tidak mendatangkan peningkatan dari segi ekonomi masyarakat itu.

Belum optimalnya upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat, permasalahan ini dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya mungkin diduga kurangnya pengawasan dari pemerintah yang turun langsung kelapangan untuk mendata Kelompok mana saja yang menggunakan dana tersebut bukan untuk keperluan modal seutuhnya dan kurangnya penindakan yang tegas kepada mereka yang menggunakan dana bukan untuk modal usaha tetapi untuk keperluan sehari-hari, diharapkan dengan adanya pengawasan dan penindakan yang tegas dapat membuat efek jera bagi kelompok lain dan seterusnya bagi program pemberdayaan ini, jadi diharapkan program pemberdayaan ini berjalan semestinya dan dinilai lebih efektif dalam memberantas kemiskinan dan membuat mereka berdaya penuh dalam segi ekonomi dan sosial tentunya.

A. Faktor Pendukung dan faktor Penghambat Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat.

Upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin, maka Pemerintah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki (baik pengetahuan, modal, gagasan dan keterampilan) agar masyarakat bisa mandiri dalam memperbaiki dan menentukan hidupnya. Dalam proses pemberdayaan masyarakat faktor terpenting adalah bagaimana mendukung masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif bukan hanya penerima yang pasif.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Supervisor (informan kunci) yang disini diperankan oleh pemerintah, yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, tentang hambatan-haambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat miskin pada kelurahan Tanjung Unggat, diperoleh jawaban, sebagai berikut :

Faktor penghambat menurut saya cuma pada pola pikir masyarakat untuk maju kalau untuk KUBE dalam hal ini sangat penting, selanjutnya ada perbedaan persepsi dalam anggota KUBE dalam pengambilan keputusan, kalau dari kami kurangnya peran pendamping KUBE yang bertugas secara optimal, penegakan aturan dan sanksi yang belum konsisten diterapkan, dari KUBE juga jarang melakukan komunikasi terkait masalah-masalah apa saja yang mereka hadapi, kurang/ keterbatasan tenaga yang dimiliki sehingga dalam pelaksanaan program mengalami kesulitan, kalau untuk faktor pendukung sudah adanya embrio usaha, inilah yang bisa kita kembangkan lagi dan mempermudah kita dalam memberdayakan masyarakat yang bergabung dalam KUBE ini. (Hasil wawancara tertanggal 14 Juni, 2016).

Dari jawaban informan kunci diketahui, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kelurahan Tanjung Unggat seperti pada pola pikir anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang masih sempit bahkan didalam hal inilah yang sangat diharapkan pada pola pemikiran masyarakat untuk melayani dirinya sendiri agar berpikir untuk maju, ada perbedaan persepsi dalam anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam proses pengambilan keputusan, kurangnya peran dari pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang kurang optimal, penegakan aturan dan sanksi yang belum tegas diterapkan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama yang melanggar aturan atas penggunaan modal bukan untuk usaha, dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga jarang melakukan komunikasi terkait masalah-masalah apa saja yang mereka hadapi, kurangnya tenaga yang dimiliki sehingga dalam pelaksanaan program mengalami kesulitan, kalau untuk faktor pendukung sudah adanya embrio usaha, inilah yang bisa kita kembangkan lagi dan mempermudah kita dalam memberdayakan masyarakat yang bergabung dalam pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

V. PENUTUP

Sebagai bab penutup dalam penulisan skripsi ini, maka dirumuskan kesimpulan, serta saran-saran yang peniliti dapat berguna sekiranya untuk melihat Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat Tahun 2013-2015.

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan adapun kesimpulan dari penelitian ini diantaranya, sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat miskin di kelurahan Tanjung Unggat belum dapat terlaksana dengan optimal. Ditandai dengan kurangnya peran dari petugas pelaksanaan dalam menjalankan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk memberdayakan masyarakat miskin agar lebih mandiri dan berdaya, dalam hal ini kurangnya mensosialisasikan program kepada masyarakat, masih kurangnya komunikasi yang baik terjalin diantara pihak penerima dan pihak pemberian bantuan yaitu pemerintah.

2. Masih adanya anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam penggunaan dana bantuan yang menyimpang atau tidak tepat pemanfaatannya.

3. Kurangnya bantuan pemasaran hasil produksi dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang.

4. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin pada kelurahan Tanjung Unggat, seperti pada pola pikir masyarakat untuk maju, perbedaan persepsi dalam anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam proses pengambilan keputusan, kurangnya peran dari pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang kurang optimal, penegakan aturan dan sanksi yang belum tegas diterapkan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama yang melanggar aturan atas penggunaan modal bukan untuk usaha, dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga jarang melakukan komunikasi terkait masalah-masalah apa saja yang mereka hadapi, kurangnya tenaga yang dimiliki sehingga dalam pelaksanaan program mengalami kesulitan.

5. Sedangkan untuk faktor pendorongnya sudah adanya embrio usaha, inilah yang bisa lebih di kembangkan lagi dan mempermudah dalam memberdayakan masyarakat yang bergabung dalam pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjung Unggat Tahun 2013-2015, maka diharapkan kepada kepala seksi pemberdayaan masyarakat dalam hal ini yang menangani langsung program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) agar lebih gencar dan giat lagi melakukan program pelatihan dan pengembangan serta memotivasi dan mensosialisasi apa saja yang dinilai berguna untuk lebih meningkatkan lagi pendapatan dalam segi ekonomi serta untuk meningkatkan lagi jiwa sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2. Kepada Pemerintah khusus Dinas Sosial dan Tenaga kerja diharapkan untuk mendirikan suatu wadah sosial ekonomi dalam bentuk pemasaran promosi-promosi usaha yang dihasilkan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

3. Selanjutnya yang tidak kalah penting diharapkan kedepannya kepada dinas sosial tenaga kerja selaku supervisor dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Tanjung Unggat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk lebih meningkatkan kemampuan tenaga pendamping yang dalam hal ini bersinggungan langsung dan bertanggung jawab terhadap perkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan dilengkapi dengan keterampilan teknis yang sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki oleh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta berkenaan dengan keterampilan dalam pemasaran hasil usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

4. Kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang terbukti menggunakan dana bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan program pemberdayaan serta aturan dan ketentuan yang berlaku, harus diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.Yogyakarta,

Graha Ilmu.

Adi, Rukminto Isbandi. 2003. Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.

Agustino, Leo. 2007. Perihal Ilmu Pemerintahan Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ali, Madekhan. 2007. Orang Desa : Anak Tiri Perubahan, Malang : Averroes Press.

Aziz Ali Moh., dkk 2005, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, Paradigma Aksi Metodologi. Cetakan Pertama. Pustaka Pesantren. Yogyakarta.

Bayo Ala. Andre. 2001. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Yogyakarta : Penerbit Liberti.

Edi Suharto, Ph.d. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial. Bandung : Penerbit PT Refika Aditama.

Fahrudin, Adi. 2004. Pemberdayaan, Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung : Humaniora.

Hikmat, Harry. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora Utama Press. Cetak Ke 5.

Istianto, Bambang. 2009. Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kartasasmita, Ginandjar, 2000. Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan pemerataan. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.

Ketaren, Nurlela. 2008. Buku Ajar Administrasi Pembangunan. Medan : Fisip Usu.

Margono, Slamet. 2000. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani. Bandung : Pustaka Wira Usaha Muda.

Moeljarto, Vidhyandika. 2000. Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program Inpres Desa Tertinggal. Jakarta: Centre For Strategic And International Studies.

Moleong, Lexy J. 2001. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta.

Rasyid. 2000. Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan. Jakarta :Penerbit Mutiara Sumber Widya.

Satria, Arif. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta : PT. Cidesindo.

Semardayanti, 2004. Good Government (Kepemerintahan Yang Baik) Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju (Kepemerintahan Yang Baik) Good Governance. Bandung : CV. Mandar Maju Bandung, Edisi ke 2

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Administratif. Bandung : PT. Alfabeta.

Sulistiyani, A.T. 2004. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gaya Media.

Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Penerbit Citra Utama.

Sumodiningrat, G. 2000. Visi Dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan. Yogyakarta: Idea.

Suparjan dan Hempri Suyanto. 2003. Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta : Aditya Media.

Sutrisno R. 2001. Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan. Yogyakarta : Philosophy Press bekerja sama Fakultas Filsafat UGM.

Soetomo, 2011. Sosiologi Pedesaan Masyarakat Jawa Pesisiran. Bandung : Universitas Diponegoro

Wrihatnolo, R. Randi dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007. Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.

Jurnal :

Ace Lingga Sari. 2013. Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Lingga). Jurnal Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Raja Ali Haji.

Chindra Patilima. 2015. Profil Pemberdayaan Perempuan Pesisir Di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Gorontalo.

Erlisa. 2015. Pemberdayaan Perempuan Pemilik Home Industri Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat). Universitas Maritim Raja Ali Haji. (http.www.googlescholar.ac.id. didownload 10 mei 2016, jam 11:32 wib)..

Ramli. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Desa Mantang Tahun 2012. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Raja Ali Haji.

Ria Suri Anggun. 2014 Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Kota Tanjungpinang (Studi Kasus di Kelurahan Melayu Kota Piring). Jurnal Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Raja Ali Haji

Rizal Kusnandi. 2015. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wanita Karya Bersama di Desa Pengudang Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan). Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Raja Ali Haji. (http.www.googlescholar.ac.id. didownload 17 maret 2016 jam 09:15 wib).

Sayed Junaidi. 2014. Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Tahun 2013 (Studi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kelurahan Tanjungpinang Timur). Jurnal Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Raja Ali Haji. (http.www.googlescholar.ac.id. didownload 27 maret 2016 jam 09:15 wib).

Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tanjungpinang, Tanjungpinanag yang disahkan pada tanggal 1 Nopember 2001 berdasarkan keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 04 Tahun 2001.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 2007, Kriteria Rumah Tangga Miskin Di Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/Pb/2005; Tentang Petunjuk Penyaluran Dana Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Binaan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Pola Pengembangan Terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).