VICARIOUS LIABILITY DALAM SISTEM HUKUMNASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

MakhrusMunajat

Abstract

Vicarious liability means responsibility's person of crime which can be sub-stituted by another with some considerations. It is related to the purpose ofcriminal law and maqashid al-shari 'ah, because of the same illat (ratio legis),either as a retribution, general prevention, or special prevention, and any pro-tection of law directly to the criminal victims. The implementation ofresponsi-bility is done in case of murder, either al-qatl sibh al-amd, al-qat al-khata', orin the crime which is threatened by fine or compensation. In that case, theresponsibility cannot only charge to the doer, but also to the other family eventhe state. This principle is applied when the person did the crime, but it cannotbe proved the purpose of crime. The principle o/vicarious liability isfoundedonthe cooperative one and to realize the social justice, so that the purpose of lawthat is founded in this theory is social justice and not legal justice.

Keywords: vicarious liability, diyat social justice

I. Pendahuluan

Vicarious liability (pertanggungjawaban pengganti), di dalam hukum pidanaIslam (fiqh Jinayah) bernuansa normatif dan hanyamenyangkutpadajarimahtettentu, yakni padajarimah diyat. (Awdah, 1963:63) Haliman dalam desertasinyamenyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islamadalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidakberbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakanhukuman berupa penderitaan badan atau harta. (Haliman, 1971:64)

428 JUKNAL PENELITIAN ACAMA, VOL. XVII, NO. 2 ME1-AGUSTUS 2008

Makhrus Munajat, Vicarious Liability dalam Sistem Hukum Nasional...

Di negara lain misalnya Inggris dan Belanda, perhatian terhadap korbankejahatan dalam bentuk ganti rugi sudah berlangsung cukup lama. Pemberian gantirugi tersebut bisa diberikan oleh wakil dari pelaku, atau biasa disebut vicariousliability (pertanggungjawaban pengganti), di mana suatupertanggungjawaban pidanayang dibebankankepadaseseorang atas perbuatanpelaku.(Romli, 1996:97)Namunsayangnya vicarious liability ini hanya berlaku pada jenis tindak pidana tertentumenurut hukum pidana Inggris. Vicarious liability ini hanya berlaku terhadap delik-delikyangmensyaratkankualitasdandelik^likyangmensyaralkanadanyahubijnganburuhdanmajikan.(Arief, 1990:33)

Dalam Islam pemberian ganti rugi kepada korban tersebut dinamakan dengandiyat. Pada umumnya para fuqaha sudah sepakat pendapatnya untukmengikutsertakan keluarga pembuat yang disebut aqilah, dalam pembayaran diyat.Yang dimaksud keluarga adalah saudara-saudara yang datang dari pihak ayah(Adsabah). (Arief, 1990: 33)

Keluarga yang jauhdiikutsertakankarenamerekajuga bisa menjadi ahli wariscadangan kalau keluarga dekat tidak ada, Alasan keluarga menanggung diyat karenauntuk menjamin rasa keadilan dan persamaan untuk menj amin sepenuhny a hak-hakkorban.(Hanafi, 1967:286)

Dari uraian di atas, kemudian dapat diambil suatu Catalan bahwa di dalamhukum Islam diyat menjadi memi liki si fat publik (ada hubungan antara pelaku, korbandan negara). Sehingga patut dikatakan bahwa suatujarimah pada hakekatnyamerupakan pelanggaran terhadap hah-hak individu yang senantiasa diletakan dalamwacana pelaku, korban dan negara.

Berangkat dari latar belekang seperti tersebut di atas muncul pertanyaan,bagaimana konsep vicarious liability dalam Islam dan bagaimana nilai universalyang terkandung dalamjarimah qisas diyat sehingga memunculkan konsep vi-carious liability tersebut

II. Metode Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif analitik, dengan harapan menjadipenyelarasan dan pemberian kontribusi hukum pidana Nasional yang bersumberdari berbagai produk hukum, salah satuny a adalah hukum norma-norma hukumPidana Islam. Pendekatan yuridis normatif dijadikan pendekatan dengan melihatnilai-nilai universal dan keadilan yang terkandung dalam konsep diyat dan bisa

JUKNAL PENELITIAN AGAMA, VOL XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008 429

MakhrusMunajat, Vicarious Liability dalam Sistem Hukum Nasiona/...

diterapkan dengan al-uqubah al-badaltyyah. Adapun subyek dalam penelitian iniadalah berbagai literatur yang terkait dengan hukum pidana Islam serta peraturanperundang-undangan yang relevan dengan vicarious liabilty, di samping itu didapatdari persepsi publik tentang vicarious liabilty. Adapun teori yang dijadikan acuandalam mengurai peunasalahan di atas adalah bina al-ahkam hi al-illah fmembangunatau menemukan hukum berdasarkan adanya kesamaan indikasi) wa bina al-ahkamhi al-maqashid al-syari 'ah (menemukan atau membangun hukum berdasarkanadanyatujuan-tujuan hukum itu dietapkan). Hal perlu dipertimbangkan denganmengkaitkan maqashid al-syari 'ah : hifd ad-din, hifd an-nafs, hifd an-nasl,hifdal aql dan hifdl al-mal dan tujuan dari pemidanaan, yaitu bersifat retribution(pembalasan), generate prevention (Pencegahan secara umum) maupun specialeprevention, (pencegahan secara khusus) dan adanya perlindungan hukum secaralangsung terhadap korban kejahatan atau keluarga dari si korban.

III. HasildanAnalisis

A. Pengertian dan Dasar Hukum Vicarious Liability

Dalam hukum pidana Inggris vicarious liability sering diartikan sebagaipertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukanoleh orang lain. Secara singkat sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti.(Arief, 1990:3)

Dengan demikian menurut undang-undang (status law), vicarious liabilitydapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang

dilakukan oleh orang lain, apabila iatelah mendelegasikan kewenangannyamenurut undang-undang kepada orang lain, j adi harus ada prinsip pendelegasian.Misalnya X adalah pemilik rumah makan. Pengelolaan rumah makan itudiserahkan kepada Y (sebagai manajer). Berdasarkan peringatan dari polisi,X telah menginstruksikan/melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di tempatitu yang temyata dilanggar oleh Y. Dalam hal ini X dipertanggungjawabkanberdasarkan metropolitan police act 1859 (pasal 44). konstruksi hukumnyademikian: "X telah mendelegasikan kewajibannya kepada Y. Dengan telahmelimpahkan usahanya itu kepada manajer. Maka pengetahuan si manajermerupakan pengetahuan si pemilik rumah makan itu.

430 JURNAL PENELITIAN ACAMA, VOL XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008

Makhrus Munajat, Vicarious Liability dalam S/stem Hukum Nasional..

2. Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatan yang secarafisik atau jasmaniah yang dilakukan oleh buruh / pekerjanya apabila menuruthukura perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan. Jadiapabila si pekerja sebagai pembuat materil/fisik dan majikan sebagai pembuatintelektual.

Prinsip kedua ini banyak diterapkan dalam kasus-kasus di manaundang-undangmenggunakankatakerjaieffing(menjual) atau jtf;ng(menggunakan) sebagai unsurutama sebagai perbuatan terlarang, misalnya terdapat undang-undang mengenaiperdagangan, undang-undang mengenai makanan dan obat-obatan. Kata kerjatersebut dapat ditafsirkan secara fisik maupun secara intelektual, dalam hal demikian,makaaktorintelektualislahyang dinyatakan sebagai pembuat. (Arief, 1990:7)

Namun dari definisi dan pemaparan di atas bukan merupakan vicarious li-ability sebagaimana yang dikehendaki dalam konsep vicarious liability menuruthukum Islam. Karena dalam Islam konsep vicarius liability ini lebih ditekankankepada campur tangan keluarga dalam pemberian ganti rugi, di mana selain pelakutindak pidana, keluarga pelaku juga dibebani kewajibannya membayar diyat (gantirugi) kepada si korban/keluarga korban suatu pembunuhan atau penganiayaan yangterjadi secara serupa, sengaja atau alpa.(Makhrus, 1996:216)

Bila digabungkan dari kedua definisi (hukum Islam dan hukum Inggris) terdapatdua prinsip dalam pemberlakuan vicarious liability yaitu adanya prinsippendelegasian dan prinsip nasab atau lebih dikenal dengan aqilah (Pengalihanpertanggungjawaban)

Yang dimaksud dengan aqilah ialah sanak saudara yang datang dari pihakayah (adsofta/i). Keluargajauh juga diikutsertakankarenamerekajugabisamenjadiahli waris (cadangan) kalau keluarga yang dekat tidak ada, tanpa diisyaratkan menjadiahli waris yang nyata. Sebagai contohAmempunyai paman (dari pihak ayah), yaituB, B ini mempunyai anak yaitu C. Baik B ataupun C termasuk anggota keluarga(aqilah) meskipun C dapat menjadi ahli waris cadangan dari A yaitu apabila Bmeninggal terlebih dahulu dari C. Dalam pengertian keluarga di sini tidak termasuksaudara-saudara seibu dan keturunan-keturunannya. Suami atau istri dan keluargadzawil arham (seperti cucu perempuan atau cucu laski-laki dari anak perempuan),yakni keluarga yang tidak menerima warisan.(Hanafi, 1976:287)

Lebih ditegaskan lagi menurut as-Sayyid Sabiq bahwa yang termasuk aqilahadalah saudara-saudara lelaki dari pihak ayah yang sudah mencapai umur baligdan

JURNAL PENELITIAN AGAMA, VOL XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008 43 [

MakhrusMunajat, Vicarious Liability datum SistemHukum Nasional...

kaya lagi berakal. Orang yang buta, orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, dankakek-kakek, tetapi mereka berakal dan orang kaya, mereka semua dikategorikansebagai aqilah. Dan tidak termasuk dalam kategori aqilah mereka adalah saudaraperempuan, saudara yang miskin, anak kecil, orang gila, dan tidak berlainan agamadengan orang yang melakukan tindak pidana, mengingat prinsip dari aqilah adalahmenolong, sedangkan mereka bukanlah orang-orang yang dapat memberikannya.

Pokok pangkal diwajibkannya diyat ialah berdasarkan apa yang telahditetapkan oleh al-Quran:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin(yang lain), kecualiKarena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karenatersalali (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman sertamembayar dial yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka(keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian(damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar dialyang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahayayang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia(si pembunuh)berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah, dan adalahAllah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut di atas mengindikasikan adanya ganti rugi yang diserahkan kepadaseorang pelaku tindak pidana terhadap korban atau ahli warisnya dalam tindak pidanapembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan orang lain.(Ritonga, 1993:311)

Padanan makna diyat dengan ganti rugi di atas pada dasarnya bukan bentuksimplikasi yang cenderung baku. Sementara ada beberapa ulama yang memahamidiyat dengan pembayaran atau tebusan.

B. Maksud dan Tujuan Vicarious Liability

Al-Quran menjelaskan: seseorang tidak menanggung dosa orang lain", (al-Fathir: 18). Vicarious liability ini suatu pengecualian dari pemyataan di atas. Karenadengan adanya vicarious liability, semua menghendaki pengecualian tersebut.Bahkan pengecualian tersebut harus diwujudkan untuk menjamin rasa keadilan danpersamaan, dan untuk menjamin sepenuhnya hak korban.

Alasan-alasan yang membenarkan adanya pengecualian tersebut ialah: pertama,kalau hanya memegangi prinsip "seseorang hanya menanggung dosanya sendiri",maka akibatnya adalah sesuatu hukuman hanya dapat dikenakan terhadap pembuatjarimah yang kaya saja, sedang jumlah mereka lebih sedikit, dan tidak bisa

432 JURNAL PENEUTIAN AGAMA, VOL XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008

MakhrusMunajat. Vicarious Liabilityda/am Sistem Hukum Nosiona/...

dikenakan terhadap pembuat/an'ma/> yang miskin, sedang jumlah mereka lebihbesar.

Kedua, meskipun diyat berupa hukuman namun ia menjadi hak kebendaanbagi si korban atau walinya. Kalau pembuat saja yang membayarnya, makakebanyakan korban atau walinya tidak akan dapat menerimanya, karena biasanyakekayaan seseorang lebih kecil dari pada jumlah diyat, yaitu 100 ekor unta. Jadimeninggalkan aturan umum dapat menjamin diterimanya hak tersebut oleh orangyang berhak raenerimanya. Tentunya korban karena/ari/na/i pembunuhan sengaj atidak akan teraniaya haknya, karena hukuman pokok untuk/onmo/i ini adalah qiosas.Dan qiosas ini tidak akan diganti dengan diyat, kecuali apabila si korban atau walinyamemaafkan dari hukuman qidsas ini, sedang ia tidak akan memaafkan kecuali apabilasudah mendapatkan jaminan akan medapat diyat. Kalau terny ata tidak ada hartauntuk membayar diyat, sedang ia terus memaafkannya, maka ia tidak akan merasadirugikan dari keadaan yang dipilihnya itu.

Ketiga, keluarga hanya menanggung diyat da\amjarimah semi sengaja yangdapat dipersamakan dengan/arwnaA tidak sengaja. Dasar hukuman daiamjarimahtidak sengaja adalah kelalaian dan tidak hati-hati, sedang kedua kesalahan inidisebabkan karena salah asuhan atau salah didik. Orang yang bertanggung jawabatas pendidikan seseorang ialah orang-orang yang mempunyai pertalian dengan dia,sebagaimana seseorang mencerminkan tingkah laku keluarganya dan selalumenyerupakan diri darinya, seolah-olah kelengahan dan ketidakhati-hatian diwariskandari keluarganya, sedang keluarga menerima dari lingkungan dan masyarakatnya.

Keempat, kehidupan keluarga dan masyarakat menurut tabiatnya ditegakkanatas dasar tolong-menolong dan kerjasama, karena itu menjadi kewajiban tiap-tiapanggota dalam masyarakat untuk menolong anggota-anggota lainya, dan demikianpula kewajiban tiap-tiap anggota masyarakat. Dengan adanya pembinaan keluargadan kemudian masyarakat dalam menanggung akibat kesalahan pembuat/an'ma/i,maka tenvujudlah kerjasama dan tolong menolong yang sebaik-baiknya, bahkanselalu dapat diperbaharui. Setiap kali terjadi ferbaatanjarimah tidak sengaja dansemi sengaja, maka pembuat mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengankeluarganya, dan anggota-anggota keluarganya juga berhubungan satu sama lainuntuk bekerja sama dalam mengumpulkan diyat dan membayarnya dari uang mereka.Karenayarima/i tidak sengaj a bisa terjadi setiap waktu, maka artinya pertalian dankerjasama serta saling tolong menolong antara anggota masyarakat akan selalu dapatdipersegar dan terus berlangsung.

JURNAL PENELITIAN AGAMA, VOL XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008 433

Makhrus Munojot. Vicarious liability da/am Sistem Hukum Nas/onal...

Kelima, suatu ketentuan pokok dalam syari' ah Islam ialah keharusan memeliharajiwa seseorang dan tidak boleh menyia-nyiakannya sedang diyat ditetapkan untukmenjadi pengganti dan memelihara j i wa Kalau hanya pembuat sendiri yang menggungdiyat dan harus dipertanggungjawabkan kepadanyakarena perbuatan-perbuatanya,sedang ia tidak mampuh membayarnya, maka artinyajiwa si korban akan disia-siakan. Jadi meyimpang dari aturan umum di sini menjadi suatu keharusan, agar jiwaseseorang tidak disiakan-siakan.(Hanafi, 1976:312)

Selain kelima hal di atas juga, As-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa tujuanaqilah terlibat dalam pembayaran diyat adalah untuk ikut berbela sungkawa terhadappelaku pembunuhan serta meringankan bebannya akibat dari perbuatan yangdilakukannyatidak sengaj a. Hal inijugamerupakanpengakuan terhadap sistemArab yang menuntut anggota-anggota kabilah bekerja sama saling menolong dansalingmendukung.

Demikianlah hal ini mempunyai suatu hikmah yangjelas, yaitu bahwa apabilakabilah mengetahui keharusan ikut bertanggung jawab dalam membayar diyat, makakabilah akan berupaya mencegah anggota-anggotanya melakukan kej ahatan, danmengarahkan mereka agar berakhlak yang benar supaya jangan terjerumus kepadaperbuatan yang berdosa.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan lain adanya penerapan teoripertanggungjawaban pengganti adalah berkaitan dengan nilai keadilan dalam vi-carious liability dan tujuan dilegalkannya suatu hukuman yaitu untuk menciptakankeadilan. Sedangkan untuk tegaknya suatu keadilan tersebut harus diperhatikan tigaasas keadilan. Tiga asas tersebut meliputi kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaandanjaminan sosial.(Qutb, 1967:35)

C. Islam dan Masalah Vicorius Liability

Vicarious liability ketika mengacu kepada tujuan hukuman dan maqaosidal-syari 'ah, terdapat kesamaan tujuan. Walaupun konsep ini bertentangan dengan ayatai-Qur 'an surat al-Fathir (18): "seseorang tidak menanggung dosa orang lain", akantetapi antara pelakut dan si korban sama-sama menghendaki pengecualian itu. Vi-carious liability tersebut harus diwujudkan demi tegaknya keadilan dan persamaanuntuk menjaminhak-hak si korban.(Makhrus, 2006:217) Islam sangat menghargaijiwa manusia, sehingga dalam maqaosid as-syari 'ah sendiri jiwa berada diurutankedua setelah agama. Pembunuhan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja merupakan

434 JURNAL PENEUTIAN AGAMA, VOL. XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008

Makhrus Munajat. Vicarious Liability dalam SistemHukum Nasionat...

suaUi tindakan kejahatan yang tak bisa dimaafkan. Maka ketika si korban memaafkan,Islam sendiri memberikan alternatif, mati atau harus membayar diyat dengan ukurandan jumlah yang sudah ditentukan. Ketika pembunuh itu tidak mampu, berarti sikorban tidak terpenuhi haknya. Untuk itu agar si korban bisa menerima haknyasesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan dalam aturan syari'at Islam, keluargapembunuh harus turut serta membantu mengeluarkan harta untuk diberikan kepadasikorban.

Kemudian ketika vicarious liability ini tidak diterapkan dalam Islam, akanmenjadi bumerang bagi keturunan atau keluarga pembunuh nantinya, ketikapemberian diyat ini tidak terpenuhi dan tidak dibantu oleh keluarga pembunuh, makakeluarga korban akan menaruh dendam kepada pembunuh ataupun keluarganya,dan bisa jadi dendam tersebut akan turun temurun. Sedangkan Islam sendiri tidakmenghendaki adanya pembalasan dendam. Sehingga untuk mengantisipasi agar haltersebut tidak terjadi, vicarious liability boleh dilakukan, walaupun bertentangandengan ayat al-Qur'an

Dengan dilibatkannya keluarga ataupun yang lainya untuk membantumembayarkan diyat kepada si korban, kemungkinan besar keluarga tersebut tidakakan melakukan hal yang sama karena merasa beratnya hukuman yang akandijalaninya dan betapabanyaknya jumlah harta yang harus dikeluaikannya seandainyadia melakukan hal yang serupa.

Konsep tersebut di atas menurut syari'at Islam mengandung pesan agar semuapihak merasa bertanggung jawab dan oleh karenanya harus berhati-hati agar tidakmudah terjadi tindak pidana yang merugikan pihak lain. Selain itu konsep tersebutjuga menyiratkan suatu komitmen kuat dari Islam dalam menawarkan hukum-hukumnya yang victim oriented. Karena melalui konsep struktural responsibilitytersebut korban menjadi sangat diperhatikan hak-haknya oleh hukum.(Makhrus,2006:218)

D. Vicarious Liability dan Kontribusiny a dalam Sisteni Hukuni Nasional

Salahsatubentukpertanggungjawaban pidana yang prospektifdiimplementsikandalam pembaharuan KUHP mendatang ialah yang berkait dengan konseppertanggung jawaban pidana. Adapun yang dimaksud adalah ajaran yang terkandungdalam asas Structural Responsibility (pertanggung jawaban struktural). Asas inimerupakan peny impangan terhadap prinsip Personil Responsibility (pertanggung

JURNAL PENELITIAN AGAMA, VOL. XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008 435

MaWirus Munojat, Vicarious Liability dalam SistemHukum Nasional...

jawaban perorangan). Dikatakan penyimpangan karena dalam structural respon-sibility, yang dapat dituntut pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidanabukanlah si pelaku tindak pidana saja (sesuai ajaranpersonal responsibility), tetapi

dapat diperluas sampai kepada pihak-pihak lain yang terkait secara struktural denganterjadinya tindak pidana tadi. Walaupun pihak-pihak lain tersebut secara del (dalamkenyataan) sama sekali tidak terlibat melakukan tindak pidana.

Dalam ajaran Islam, asas struktural responsibility ini tercermin dalam konsepmengenai Diyat Mukhqffdfah. Dalam kasus ini, selain pelaku tindak pidana, keluargapelaku pun dibebani kewajiban membayar diyat (uang ganti rugi) kepada korban/keluarga korban suatu pembunuhan atau penganiayaan yang terjadi secara serupa,sengaja atau alpa. Bahkan negara rnelalui baitul maal-nya (kas perbendaharaan)dibebani pembayaran diyat tersebut apabila uang ganti rugi dari si pelaku maupunkeluarganya tidak mencukupi.(Hanafi, 1967: 293) Konsep ini secara tekstualbertentangan dengan nilai yang terkandung di dalam ajaran al-Quran yakni suratFathir (18): "seseorang tidak menanggung dosa orang lain". Akan tetapi antara pelakudan si korban bersama-sama menghendaki pengecualian tersebut. Bahkanpengecualian tersebut harus diwujudkan demi tegaknya keadilan dan persamaanuntukmenjaminhak-haksikorban.(Hanafi, 1967:283)Alasanyangdijadikandasarpembenaran terhadap pengecualian tersebut di atas adalah:

Pertama, alasan keadilan jika si pelaku orang miskin, maka jika tidakdiperkenkan adanya bantuan dari keluarga yang lain akan kehilangan hak si korbanatau walinya dari hak kebendaan, karena faktor kemiskinan dari orang yang harusmembayar diyat.

Kedua, Meskipun diyat itu berupa hukuman, namun ia menjadi hak kebendaanbagi korban atau walinya, kalau pembuat saja yang membayar, kebanyakan si korbanatau walinya tidak dapat menerimany a, karena pada umumny a orang yang membuatkekayaannya lebih sedikit dari j umlah harta yang harus diberikan untuk membayardiyat.

Ketiga, Kehidupan keluarga pada tabiatnya dasamya adalah tolongmenolongdan kerja sama. Maka setiap kali terjadijarimah yang semi sengaja atau tidaksengaja diperkenankan pelaku berhubungan dengan anggota keluarga lainnya. Karenajarimah tidak sengaja bisa terjadi sewaktu-waktu dan dapat menimpa kepada siapasaja. Olehkarena itu sikap tolong menolong dalarn kasus ini sangat dijunjung tinggidalam Islam.

435 JUKNAL PENELIT/AN AGAMA, VOL XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008

Makhrus Munajat, Vicarious liability da/am S/stem Hukum Nasionai.

Keempat, Pemeliharaan terhadap jiwa sangat dijunjungtinggi dalam Islam,jika si pembuat tidak dapat membayar diyat sementara keluarga lain yang mamputidak diperkenankan membantunya, maka hal ini sama dengan menyia-nyiakan nyawasikorban.(Zuhaili, 1996:218)

Konsep ini menurut syari'atIslam mengandungpesanagarsemuapihakmerasabertanggung jawab dan oleh karenanya harus berhati-hati agar tidak mudah terjaditindak pidana yang merugikan pihak/kepentingan lain. Selain itu konsep tersebutjuga menyiratkan suatu komitmen kuat dari Islam dalam menawarkan hukum-hukumnya yang victim oriented. Karena melalui konsep structural responsibilitytersebut korban menjadi sangat diperhatikan hak-haknya oleh hukum.

Mengingat konsep di atas belum tampak dalam RUU KUHP mendatang, makaajaran Islam tersebut kirannya cukup signifikan dan urgen untuk diakomodasikan.Terlebih lagi memperhatikan perkembangan ilmu victimologi dewasa ini yangkenyataannya telah menjadi sangat penting sebagai ilmu bantu dari hukum pidanaguna merumuskan kebijakan hukum yang ideal untuk penanggulangan kejahatan dimasa mendatang.

Demikian halnya tentang badan hukum, apakah dapat dimintaipertanggungjawaban atau tidak. Syari'at Islam sejak awal telah menganal badanhukum seperti baitul mat, yayasan sekolah dan rumah sak it. Badan ini dianggapmempunyai hak-hak milik dan mengadakan tindakan tertentu terhadapnya. Akantetapi badan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungj awaban pidana, karena dasarpertanggung-jawaban pidana adalah pengetahuan yang dimilikinya. Jika perbutanitu dilakukan oleh orang atas nama badan hukum, maka orang itulah yang harusbertanggungjawab atas tindakan pidananya,

IV. Simpulan

Dari analisis tersebut di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaiberikut:1. Konsep Vicarious liability (pemberian ganti rugi oleh wali pelaku kepada

korban tindak pidana) yang bertujuan untuk memenuhi hak keluarga korbansebagai imbalan atas kerugian ataupun kesedihan karena sudah ditinggalkanoleh orang yang dicintai. Konsep vicarious liability ini bisa diterapkan dengansyarat penempatan tersebut benar-benar memenuhi rumusan tujuan pemidananyaitu sebagai pencegah dalam \xAsastjarimah, agar orang lebih hati-hati dalammelakukan suatu perbuatan dan merasa takut ketika akan melakukan suatu

JURNAL PENELITIAN AGAMA, VOL. XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS2008 437

Makhrus Munajat, Vicarious Liability dalam Sistem Hukum National...

kejahatan.

2. Dalam hubungan dengan kemanusiaan, keadilan membawa konsep persamaandan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Vicarious liabilitydimaksudkan untuk menegakkan rasa keadilan. Karena keadilan merupakantujuan terpenting dan utama dalam misi syari'at Islam yang menunjukan bahwamanusia di depan mahkamah syari 'at adalah sama.

3. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang prospektif diimplementsikandalam pembaharuan K.UHP mendatang ialah yang berkait dengan konseptentang asas penyimpangan terhadap ajaran universal dalampertanggungjawaban pidana. Adapun yang dimaksud adalah ajaran yangterkandung dalam asas Structural Responsibility (pertanggungjawabanstruktural). Asas ini merupakan penyimpangan terhadap prinsip Personil Re-sponsibility (pertanggungjawaban perorangan). Dikatakan penyimpangankarena dalam structural responsibility, yang dapat dituntutpertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah si pelakutindak pidana saja (sesuai ajaianpersonal responsibility), tetapi dapat diperluassampai kepada pihak-pihak lain yang terkait secara struktural dengan terjadinyatindak pidana tadi. Walaupun pihak-pihak lain tersebut secara riel (dalamkenyataan) sama sekali tidak terlibat melakukan tindak pidana.

Daftar Pustaka

Al-Qur 'an Dan Terjemahnya, Surabaya: Departemen Agama, UD Mekar, 2000Ar-Rahman, Abu Abdullah, Ibnu Syuaib An- Nasai,, Sunan An-Nasai, Mesir :

Mustafa Bab Al-Halabi Wa Syurakah, 1964.Al-Qazwini,AbuAbdullah MuhammadYazidAr-Rabi'i,/S'u/ja/j7&m/Ma/'a/!, Beirut:

Daral-Fikr,t.t.Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-fikri, 1994.Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2004.Andalusi, Ibnu Hazm A1-, Al-Muhalla (ttp: Dar al-fikr, t.t), Jilid X.Arief, BardaNawawi, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali pers,

1990.Atmasasmita, Romli., Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju,

1996.Chazami, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

438 JUKNAL PENELITIAN AGAMA, VOL XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008

Makhrus Munajat. Vicarious Liability do/am Sistem Hukum National...

Darmodiharjo, Darji, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia, 2004.Ensiklopedi Islam, cet. I Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 1993.Farid, Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.Hakim, Rahraat., Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000.Haliman, Hukum Pidana Syari 'at Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah, Jakarta:

BulanBintang, 1971.Hanafi, Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: BulanBintang, 1967.Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: PT. Pradya Paramita,

1986.Lubis, Sahrawadi K., Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.Marsum, Jinayat (Hukum Pidana Syari 'at Islam), Yogyakarta: Bagian penerbitan

Fak. Hukum UII, 1984.Masluhudin, Muhammad, Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis, Terj.

Yudian W. Asmin, Cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.Moelj atno, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.Munajat, Makhrus, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam Jogjakarta : Logung

Pustaka, 2004., Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, Yogyakarta :Cakrawala, 2005.

MuladiDanBardaNawawiArief, Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni,1992.

Ma'loef, Luis, Kamus Al-Munjid FiAl-Lughah Beirut: Dar Al-masyriq, 1977.Munawir, A. W, Kamus Al-Munawwir, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.Qurtubi, Ibnu Rusydi'Al-, Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtaosid, Ttp:

Dar Al-Fikr, t.t.Sayy id, Qutb, Keadilan Sosial Dalam Islam, Bandung: Penerbit Pustaka 1994.

, Al-Adalah Al-Ijtima'iyyahFiAl-Islam, (Kairo: Dar Al-KitabAl-Harabi,1967.

Sabiq, Sayyid As-, terjemahan Fiqih Sunnah, Bandung: Al-Ma'arif.Santoso, Topo, Menggagas Hukum Pidana Islam, Bandung: Asy-Syamil Press

&Garfika, 1999.Zurjawi, AH Ahmad A1-, Hikmah At-Tasyri Wafalsafatuh,,Wp: Dar Al-Fikr. ttZuhaily,WahbahAz-,J4/-F/^^/-/y/am, DamsikSuri'ah: Dar Al-Fikr, 1989

,Al-FiqhAl-IslamWaAdilatuhu,DamsikSmi'ati: Dar Al-Fikr, 1989.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

JUKNAL PENELITIAN ACAMA, VOL. XVII, NO. 2 MEI-AGUSTUS 2008 439