UNDANG-UNDANG RI NO.22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DAN

UNDANG-UNDANG RI NO.04 TAHUN 2009 TENTANG MINERBA

TUGAS UNDANG-UNDANG TAMBANG

Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Undang-undang TambangPada Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya

Oleh

KAMPUS INDERALAYA

KELAS AUNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS TEKNIK2013

Pada makalah ini, akan dibahas tentang perbandingan antara Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba dipandang dari sudut yaitu :1. Azas dan tujuan

2. Penguasaan dan pengusahaan

3. Hubungan dengan hak tanah

4. Tata cara mendapat izin

5. Pembinaan dan pengawasan

1. Perbandingan berdasarkan Azas dan Tujuan

Dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba dapat dibandingkan berdasarkan Azas dan tujuannya yaitu sebagai berikut.

UU RI No. 22 tahun 2001 tentang MIGASUU RI No. 4 tahun 2009 tentang MINERBA

Azas

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang berazaskan :

1. ekonomi kerakyatan,

2. keterpaduan,

3. manfaat,

4. keadilan,

5. keseimbangan,

6. pemerataan,

7. kemakmuran bersama

8. kesejahteraan rakyat9. keamanan,

10. keselamatan,

11. kepastian hokum

12. berwawasan lingkungan

Azas

Pertambangan mineral dan batubara dikelola berazaskan:

a) manfaat, keadilan, dan keseimbangan;

b) keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

c) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;

d) berkelanjutan dan benwawasan lingkungan.

Tujuan

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan:1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.

2. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

3. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;

4. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

5. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;6. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkunganTujuan

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

a) menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;

b) menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup

c) menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;

d) rnendukung dan menumbuh kembang kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

e) meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; danf) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

2. Perbandingan berdasarkan Penguasaan dan pengusahaan

Dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba dapat dibandingkan berdasarkan Penguasaan dan pengusahaannya yaitu sebagai berikut.

UU RI No. 22 tahun 2001 tentang MIGASUU RI No. 4 tahun 2009 tentang MINERBA

Penguasaan

Minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan pengusaannya diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pertambangan yang mana pemerintah membentuk badan pelaksana untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi (BP Migas).Penguasaan

Mineral dan batubara merupakan sumber daya yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.

Penguasaan mineral dan batubara ini diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pengusahaan

Dalam pengusahaannya kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. kegiatan usaha hulu yang mencakup:

a) eksplorasib) eksploitasi2. kegiatan usaha hilir yang mencakup :

a) pengolahanb) pengangkutanc) penyimpanand) niaga Untuk sektor hulu kegiatan penambangan dilakukan melalui Kontrak Kerjasama yang biasa disebut SKK-Migas. Untuk kegiatan hilir izin kegiatan diberikan dalam bentuk izin usaha.Pengusahaan

Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian produksi dan ekspor untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tipa komoditas dari setiap provinsi.

Pengusahaan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK. Izin yang diberikan hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis komoditi yang ingin di ditambang.

a. IUP dapat di peroleh oleh Badan Usaha, Koperasi dan perseorangan.

b. IPR dapat diperoleh oleh

Kelompok masyarakat, Koperasi dan perseorangan

c. IUPK diperoleh oleh Badan Usaha yang di tunjuk oleh Pemerintah atau yang telah memperoleh izin khusus.

3. Perbandingan berdasarkan Hubungan dengan hak tanah

Dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba dapat dibandingkan berdasarkan Hubungan dengan hak tanah yaitu sebagai berikut.

UU RI No. 22 tahun 2001 tentang MIGASUU RI No. 4 tahun 2009 tentang MINERBA

Dalam kegiatan usaha minyak bumi dan gas yang dilaksanakan diwilayah usaha pertambangan Indonesia dimana Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.Hak atas permukaan dapat di peroleh setelah adanya kesepakatan tertulis atas pemegang hak atas permukaan tanah dengan instansi pemerintah setempat.Hak atas WIUP, WPR, dan WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga hak penuh atas bawah permukaan dan bagian atas permukaan wajib di selesaikan dengan arti pembebasan lahan misalnya, wilayah pemukiman, perkebunan warga, dll).

4. Perbandingan berdasarkan Tata cara mendapat izinDalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba dapat dibandingkan berdasarkan Tata cara mendapat izin yaitu sebagai berikut.

UU RI No. 22 tahun 2001 tentang MIGASUU RI No. 4 tahun 2009 tentang MINERBA

Tatacara untuk mendapatkan izin pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi yaitu :

1. Perizinan di peroleh melalui permohonan Kontrak Kerjasama (untuk kegiatan hulu) dan Izin Usaha (untuk Kegiatan hilir)

2. Kontrak Kerjasama dikeluarkan Oleh Badan Pelaksana3. Surat Izin Usaha di keluarkan oleh Badan Pengatur 4. Rincian administratif di atur dalam Peraturan Pemerintah.Pada tahap awal pemerintah melakukan lelang. Persyaratan yang wajib dilakukan oleh badan usaha yakni harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Setelah badan usaha memenangkan lelang maka wajib melaksanakan persyaratan lainnya.

Untuk IUP tata cara meliputi:

1. Badan Usaha membuat Permohonan WIUP Kepada Menteri/ Gubernur/ Walikota secara tertulis

2. Setelah WIUP diperoleh maka di mohonkan untuk pemberian IUP. Terdapat 2 (dua) macam IUP, yakni IUP eksplorasi dan Produksi

3. Memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan financial.

5. Perbandingan berdasarkan pembinaan dan pengawasan

Dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba dapat dibandingkan berdasarkan pembinaan dan pengawasan yaitu sebagai berikut.

UU RI No. 22 tahun 2001 tentang MIGASUU RI No. 4 tahun 2009 tentang MINERBA

Pembinaan

Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.

dimana pembinaan yang dimaksud adalah:

a) penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;b) penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimilikic) kemampuan produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.

Pembinaan

Pembinaan dilakukan oleh menteri yang nantinya dilaksanakan oleh pemerinah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan pembinaan dapat dilimpahkan kepada gubernur yang nantinya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan meliputi :

a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan

b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi

c. Pendidikan dan pelatihan

d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertarnbangan di bidang mineral dan batubara.

Pengawasan

Kegiatan pengawasan dalam usaha minyak dan gas bumi meliputi :

1. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;

2. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;

3. penerapan kaidah keteknikan yang baik;

4. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;

5. keselamatan dan kesehatan kerja;

6. pengelolaan lingkungan hidup;

7. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

8. penggunaan tenaga kerja asing;

9. pengembangan tenaga kerja Indonesia;

10. pengembangan Lingkungan dan masyarakat setempat;

11. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;

12. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh menteri yang nantinya dilaksanakan oleh pemerinah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan pengawasan dapat dilimpahkan kepada gubernur yang nantinya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk bidang konservasi pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang meliputi:

a. Teknis penambangan

b. Konservasi sumber daya mineral dan batubara

c. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan

d. Keselamatan operasi pertambangan

e. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang

f. Pemanfaatan barang, jasa teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri

Untuk Menteri, Gubernur/ Bupati, Walikota melakukan pengawasan terhadap :

a. Pemasaran dan Keuangan

b. Pengelolaan data mineral dan batubara

c. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan

d. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat

e. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertarnbangan

f. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yangmenyangkut kepentingan umum

g. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan perbandingan antara Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Undang-Undang RI No 04 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara dengan berbagai aspek peninjauan dapat kita ketahui bahwa

1. Pada aspek azas dan tujuan dalam UU tentang Migas dan UU tentang Minerba memiliki kesamaan, yakni berdasarkan manfaat, keseimbangan, kesejahteraan rakyat atau bangsa dan juga bertujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada penambangan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan komoditi atau bahan tambang baik tiu mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.2. Pada aspek penguasaan dan pengusahaan, kekuasaan untuk minyak dan gas bumi dipegang oleh pemerintah dan pemerintah memiliki wewenang untuk membentuk badan pelaksana seperti BP Migas dalam kegiatan usaha hulu. Sedangkan kekuasaan untuk Mineral dan batubara dipegang oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.3. Pada aspek hubungan dengan hak tanah terdapat kesamaan, yaitu hak atas tanah untuk wilayah kegiatan pertambangan tidak meliputi hak di atas permukaan bumi, namun hak atas tanah diatas permukaan bisa diperoleh apabila telah menyelesaikan persoalan dengan pemrintah setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.4. Pada aspek Tata cara mendapat izin, untuk migas perizinan di peroleh melalui permohonan kontrak kerjasama (untuk kegiatan hulu) dan Izin Usaha (untuk Kegiatan hilir),dimana kontrak kerjasamanya dikeluarkan oleh badan pelaksana dan surat izin usaha dikeuarkan oleh badan pengatur rincian administratif yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan untuk minerba, izin usaha pertambangan hanya berlaku untuk satu jenis usaha tambang yang harus memenuhi persyaratan seperti administratif,teknis,lingkungan dan finansial dimana tahapan awal yang harus dilakukan adalah melakukan pelelangan yang wajib dilakukan oleh badan usaha.5. Pada aspek pembinaan dan pengawasan, untuk kegiatan usaha Migas pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan untuk kegiatan usaha Minerba, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh menteri yang nantinya dilaksanakan oleh pemerinah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan pembinaan dapat dilimpahkan kepada guberur yang nantinya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya