www.hukumonline.com

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR............... TAHUN.....

TENTANG

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya minuman beralkohol beserta dampak yang dapat ditimbulkannya;

c. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan bagi pemakainya dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Mengingat:

Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

1 / 10

www.hukumonline.com

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Larangan adalah perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan.

2. Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras, C2H5OH, etanol, atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.

3. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak,maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

4. Pecandu Minuman Beralkohol adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan minuman beralkohol dan dalam keadaan ketergantungan pada minuman beralkohol, baik secara fisik maupun psikis.

5. Ketergantungan Minuman Beralkohol adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan minuman beralkohol secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

6. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Minuman Beralkohol.

7. Pemerintah adalah Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

Azas dan Tujuan

Pasal 2

Larangan Minuman Beralkohol berasaskan:

a. pengayoman;

b. perlindungan;

c. keadilan;

d. kemanusiaan;

e. ketertiban; dan

f. kepastian hukum.

Pasal 3

Larangan Minuman Beralkohol bertujuan:

a. memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau

2 / 10

www.hukumonline.com

menggunakan minuman;

b. menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol;

c. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol.

BAB III

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam mengatur larangan minuman beralkohol.

(2) Untuk melaksanakan larangan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Bagian Kedua

Fungsi Pemerintah

Pasal 5

Dalam melaksanakan pelarangan minuman keras, Pemerintah memiliki fungsi:

a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang larangan minuman beralkohol;

b. sosialisasi dan penyadaran larangan peredaran minuman beralkohol kepada masyarakat dan Pelaku Usaha; dan

c. pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap larangan minuman beralkohol.

Pasal 6

Dalam rangka penyelenggaraan larangan minuman beralkohol pemerintah bekerjasama dengan segenap komponen dan lapisan masyarakat.

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan larangan minuman beralkohol dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV

RUANG LINGKUP

3 / 10

www.hukumonline.com

Bagian Kesatu

Wilayah

Pasal 8

Larangan minuman beralkohol berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Unsur-Unsur Yang Dilarang

Pasal 9

Setiap orang dilarang:

a. memproduksi minuman beralkohol dari jenis apapun;

b. menjual dan membeli minuman beralkohol baik langsung ataupun tidak langsung;

c. mengedarkan minuman beralkohol baik secara langsung maupun tidak langsung;

d. meminum minuman alkohol atau yang mengandung alkohol;

e. menyimpan minuman beralkohol baik secara sengaja ataupun tidak sengaja.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan pelarangan minuman beralkohol dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 11

Pengawasan yang dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Produksi minuman beralkohol;

2. Perdagangan minuman beralkohol;

3. Pengedaran minuman beralkohol;

4. Penyimpanan minuman beralkohol.

BAB VI

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN

4 / 10

www.hukumonline.com

Pasal 12

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran larangan minuman beralkohol dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 13

(1) Dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyidik Kepolisian berwenang:

a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya pelanggaran minuman beralkohol;

b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pelarangan minuman beralkohol;

c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

d. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam pelanggaran minuman beralkohol;

e. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan pelanggaran minuman beralkohol;

f. melakukan penyadapan yang terkait dengan pelanggaran minuman beralkohol;

g. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;

h. memusnahkan minuman beralkohol;

i. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

j. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;

k. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan minuman beralkohol;

l. melakukan penyegelan terhadap minuman beralkohol yang disita;

m. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti minuman beralkohol;

n. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan pelanggaran larangan minuman beralkohol;

o. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan pelanggaran minuman beralkohol;

p. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti yang disita kepada jaksa penuntut umum;

(2) Dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan larangan minuman beralkohol.

5 / 10

www.hukumonline.com

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengaduan atau pelaporan ke penegak hukum.

(3) Pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor dengan disertai bukti pendukung.

(4) Masyarakat yang membuat pengaduan yang terbukti kebenarannya harus diberikan penghargaan oleh pemerintah.

(5) Masyarakat yang melaporkan adanya pelanggaran larangan minuman beralkohol, wajib diberikan perlindungan keamanan sesuai dengan undang-udang yang berlaku.

BAB VIII

KERJASAMA LUAR NEGERI

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, penegak hukum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar negeri dalam hal larangan minuman beralkohol sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Setiap orang yang terlibat dalam memproduksi minuman beralkohol dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 17

Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 18

Setiap orang yang dengan sengaja mengkonsumsi minuman beralkohol dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelarangan minuman beralkohol dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

6 / 10

www.hukumonline.com

Pasal 20

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal.......................

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal.......................

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN........... NOMOR................

7 / 10

www.hukumonline.com

RANCANGAN

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR............... TAHUN.....

TENTANG

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum. Kewajiban memberikan perlindungan tersebut mencakup perlindungan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol.

Pokok-pokok pengaturan yang menjadi materi muatan dalam undang-undang ini antara lain:

1. Untuk menjamin kejelasan tentang Larangan Minuman Beralkohol maka diatur tentang jenis-jenis minuman beralkohol;

2. Dalam rangka memberikan rasa aman yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum;

3. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia dalam pelarangan minuman beralkohol;

4. Biaya pelarangan minuman beralkohol dibebankan kepada APBN;

5. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini ditetapkan sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan ethanol, disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol dan termometer modern.

Yang dimaksud dengan karbohidrat adalah hidrat dari karbon, hidrat arang atau sakarida (dari bahasa Yunani, sakcharon, berarti "gula") adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar (misalnya glukosa), cadangan makanan (misalnya pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan), dan materi pembangun (misalnya selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan dan jamur). Pada proses fotosintesis, tetumbuhan hijau mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat.

Yang dimaksud dengan fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik (tanpa oksigen). Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal.

Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau

8 / 10

www.hukumonline.com

kemudahan menguap (volatilitas) bahan atau didefinisikan juga teknik pemisahan kimia yang berdasarkan perbedaan titik didih.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah termasuk orang perorangan dan korporasi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

9 / 10

www.hukumonline.com

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ........ NOMOR .........

10 / 10