Upload
buidang
View
240
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Konsep
D A F T A R I S I :
Konsep 1
RPPLH 1
KLHS 2
Amdal 2
UKL dan UPL 3
Audit 3
Analisis Risiko 4
RPPLH
D A F T A R S I N G -K A T A N :
RPPLH: Rencana Per-
lindungan dan Pengel-
olaan Lingkungan
Hidup
KLHS: Kajian Lingkun-
gan Hidup Strategis
Amdal: Analisis Men-
genai Dampak Ling-
kungan
UKL: Upaya Pengel-
olaan Lingkungan
UPL: Upaya Peman-
tauan Lingkungan
BAPPENAS
UU 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Pemeliharaan Pengawasan
Inventarisasi SDA Penetapan Ekoregion
Keberlanjutan proses Keberlanjutan produktivitas Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat
Pencegahan Penanggulangan Pemulihan
Konservasi SDA Pencadangan SDA Pelestarian fungsi atmosfer (mitigasi, adaptasi, lapisan ozon dan hujan asam)
Pembinaan Sanksi administrasi Sanksi perdata Sanksi pidana
KLHS Tata Ruang Amdal UKL UPL Instrumen Ekonomi
Rencana PPLH Daya dukung Daya tampung
Baku mutu LH Kriteria kerusakan LH Perizinan Anggaran berbasis LH Analisis Risiko LH Audit LH
Perubahan iklim Rekayasan genetika Sumberdaya genetik
RUU berbasis LH Izin lingkungan
Data dan informasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung
Kualitas lingkungan hidup meningkat
Dimuat di RPJP dan RPJM
Faktor yang mempengaruhi: Keragaman karakter dan fungsi ekologis Sebaran penduduk Sebaran potensi sumberdaya alam Kearifan lokal Aspirasi masyarakat Perubahan iklim
Isi: Pemanfaatan/pencadangan sumberdaya alam Pemeliharaan fungsi lingkungan hidup Pengendalian, pemanfaatan dan pendayagunaan kelestarian sumberdaya alam Adaptasi dan mitigasi
Nasional
Pulau
Ekoregion
Perencanaan Analisis: Potensi Jenis Bentuk penguasaan Pengetahuan pengelolaan Kerusakan dan konflik
Ditetapkan berdasarkan kesamaan: Bentang alam Daerah aliran sungai Iklim Flora dan fauna Sosial dan budaya Ekonomi Kelembagaan Hasil inventarisasi lingkungan hidup
Inventarisasi lingkungan hidup
Penetapan ekoregion
Penyusunan RPPLH
Analisis tambahan untuk Inventarisasi Ekoregion: Daya dukung Daya tampung Cadangan sumberdaya alam
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas Gedung Madiun Lt 3 Jl. Taman Suropati No 2 Telp : 021 392712 Fax : 021 3926601
H A L A M A N 2
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
Perkiraan dampak dan risiko;
Kinerja layanan jasa ekosistem:
Analisis hulu-hilir;
Insentif dan disinsentif;
Pembayaran untuk jasa lingkungan;
Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam;
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Amdal
KLHS
U U 3 2 / 2 0 0 9
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk kebijakan yang se-dang disusun.
1
2
3
Pengkajian pengaruh KRP pada kondisi lingkungan hidup suatu wilayah. Kebijakan yang wajib dikaji antara lain adalah RTR, RPJP dan RPJM
Perumusan alternatif penyempurnaan KRP
Rekomendasi perbaikan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan
Materi dalam KLHS:
KLHS untuk kebijakan
Amdal untuk kegiatan
KA Andal
Pelingkupan;
Penentuan sifat pending dan 7 kriteria dampak penting: 1. Jumlah penduduk 2. Luas dampak 3. Intensitas dan durasi 4. Komponen
lingkungan 5. Kumulatif 6. Reversible/
irreversible 7. Teknologi.
Andal
Telaah detil dampak penting;
Besaran dampak;
Alternatif pengelolaan dampak;
Studi kelayakan teknis;
Studi detail desain rekayasa
RKL RPL
Detail rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
Detail rencana pemantauan.
Izin Lingkungan
Didasarkan atas telaah Andal dan RKL RPL;
Bersifat memayungi;
Mekanisme revisi untuk mengatasi keterbatasan informasi saat pelaksanaan Amdal.
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk rencana kegiatan. Penyusun dan komisi penilai harus memiliki sertifikat yang tepat. (PermenLH 11/2008)
Izin Usaha/Kegiatan
UKL dan UPL H A L A M A N 3 U U 3 2 / 2 0 0 9
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PermenLH 13/2010).
Termasuk ke dalam instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Audit Lingkungan Hidup: evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau ekgiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Audit Lingkungan Hidup
Dampak penting?
Data kegiatan yang diusulkan
Tidak: UKL/UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Ya: Amdal
UKL UPL
Detail upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
Detail upaya pemantauan.
Izin Lingkungan
Diterbikan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup;
Wajib mencantumkan persayaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup;
Diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota.
Izin Usaha/Kegiatan
Dapat dapat dibatalkan bila izin lingkungan dicabut
Risiko tinggi
Data kegiatan yang diusulkan
Tidak: Audit Sukarela
Ya: Audit Wajib
Mandiri oleh pemrakarsa
Menteri Auditor independen
Sertifikat Kompetensi
Auditor Lingkungan
biaya
Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa
genetik dan pembersihan limbah B3.
Analisis Risiko Lingkungan Hidup
Sumber: Pemerintah Republik Indonesia 2009, UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengel-olaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan 2010, UU No. 32 Tahun 2009, RPPLH, KLHS, Amdal dan Izin Lingkungaan, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
2
3
UU 23 Tahun 1997 menjadi UU 32 Tahun 2009
Apa yang diubah?
1 Integrasi aspek perlindungan lingkungan hidup.
Tugas dan tanggung jawab para pihak dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih rinci.
Kewajiban-kewajiban baru seperti izin lingkungan, analisis risiko lingkungan hidup dan audit lingkungan hidup
4 Desentralisasi perizinan pengelolaan B3 dan limbah B3.
5 Aspek pengawasan dan pemberian sanksi (administrasi dan pidana) yang lebih rinci dan mengikat.
Identifikasi bahaya
Penaksiran besarnya konsekuensi dan akibat.
Penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan baik pada keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup
Evaluasi risiko atau seleksi risiko:
Pengelolaan
Identifikasi pilihan pengelolaan risiko.
Pemilihan tindakan untuk pengelolaan
Pengimplementasian tindakan
Pengkajian Proses interaktif pertukaran informasi dan pendapat antara individu, kelompok dan institusi yang berkenaan dengan risiko
Pengelolaan Komunikasi