1. Sebab-sebab terjadinya utang luar negeri

a. Thailand

Krisis finansial Asia adalah krisis finansial yang dimulai pada Juli 1997 di

Thailand, dan memengaruhi mata uang, bursa saham dan harga aset

lainnya di beberapa negara Asia. Dari 1985 ke 1995, Ekonomi Thailand

tumbuh rata-rata 9%. Pada 14 May dan 15 May 1997, mata uang baht,

terpukul oleh serangan spekulasi besar. Pada 30 Juni, Perdana Mentri

Chavalit Yonchaiyudh berkata bahwa dia tidak akan mendevaluasi baht,

tetapi administrasi Thailand akhirnya mengambangkan mata uang lokal

tersebut pada 2 Juli. Pada 1996, "dana hedge Amerika telah menjual $400

juta mata uang Thai. Dari 1985 sampai 2 Juli 1997, baht dipatok pada 25

kepada dolar. Baht jatuh tajam dan hilang setengah harganya. Baht jatuh

ke titik terendah di 56 ke dolar pada Januari 1998. Pasar saham Thailand

jatuh 75% pada 1997. Finance One, perusahaan keuangan Thailand

terbesar bangkrut. Pada 11 Agustus, IMF membuka paket penyelamatan

dengan lebih dari 16 miliar dolar AS (kira-kira 160 trilyun Rupiah). Pada

20 Agustus IMF menyetujui, paket "bailout" sebesar 3,9 miliar dolar AS.

b. Indonesia

Pada Juni 1997, Indonesia terlihat jauh dari krisis. Tidak seperti Thailand,

Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan surplus lebih dari

900 juta dolar, persediaan mata uang luar yang besar, lebih dari 20 miliar

dolar, dan sektor bank yang baik. Tapi banyak perusahaan Indonesia yang

meminjam dolar AS. Pada tahun berikut, ketika rupiah menguat terhadap

dolar, praktisi ini telah bekerja baik untuk perusahaan tersebut -- level

efektifitas hutang mereka dan biaya finansial telah berkurang pada saat

harga mata uang lokal meningkat. Pada Juli, Thailand megambangkan

baht, Otoritas Moneter Indonesia melebarkan jalur perdagangan dari 8

persen ke 12 persen. Rupiah mulai terserang kuat di Agustus. Pada 14

Agustus 1997, pertukaran floating teratur ditukar dengan pertukaran

floating-bebas. Rupiah jatuh lebih dalam. IMF datang dengan paket

bantuan 23 miliar dolar, tapi rupiah jatuh lebih dalam lagi karena

ketakutan dari hutang perusahaan, penjualan rupiah, permintaan dolar

yang kuat. Rupiah dan Bursa Saham Jakarta menyentuh titik terendah pada

bulan September. Moody's menurunkan hutang jangka panjang Indonesia

menjadi "junk bond". Meskipun krisis rupiah dimulai pada Juli dan

Agustus, krisis ini menguat pada November ketika efek dari devaluasi di

musim panas muncul pada neraca perusahaan. Perusahaan yang meminjam

dalam dolar harus menghadapi biaya yang lebih besar yang disebabkan

oleh penurunan rupiah, dan banyak yang bereaksi dengan membeli dolar,

yaitu: menjual rupiah, menurunkan harga rupiah lebih jauh lagi.

Tingginya utang luar negeri dari banyak negara berkembang, termasuk

Indonesia disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor yaitu :

- Defisit Transaksi Berjalan (TB)

- Meningkatnya kebutuhan investasi

- Meningkatnya inflasi

- Struktur perekonomian tidak efisien

c. Cina

Di era reformasi, china mengalami 3 kasus skala besar

masalah keuangan public. Pada akhir tahun 1970-an china

menghadapi deficit fiscal yang melemah. Lembaga

keuangan yang terbebani oleh kredit macet yang

dihasilkan olehperusahaan milik Negara.Sekarang china

mengalami resiko utang yang sangat tinggi, ditandai

dengan tingginya tingkat utang daerah pemerintah, yang

pasti keseimbangan nasional china dalam beberapa tahun

berakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan.

Namundalam rangka untuk menilai resiko keuangan ,

pembuat kebijakan dan ekonom harus memperhatikan

asset Negara dan kewajiban yang tidak disertakan pada

neraca. Pada masalah saat ini berakar pada respon

pemerintah terhadap krisis keuangan global pada tahun

2008. Pertama masalah fiscal, didukung oleh pelonggaran

kredit yang menyebabkan pemerintah daerah dan sector

keuangan untuk meningkatkan rasio. Akibatnya pada

tahun 2010, keseluruhan rasio naik sebesar 30 persen.

2. Perbandingan jumlah utang luar pemerintahnya

a. Thailand

The World Bank (Bank Dunia) baru saja merilis 'International Debt

Statistic 2013' atau 'Statistik Utang Internasional 2013'. Dalam laporan

tersebut, Thailand mempunyai utang luar negeri mencapai US$ 172,02

miliar.

b. Indonesia

Utang luar negeri Pemerintah Indonesia meningkat tajam. Berdasarkan

data Bank Indonesia tahun 2012, apabila tahun 2006 total utang luar negeri

Indonesia sebesar 132,63 miliar dollar AS, pada 2011 utang luar negeri

Indonesia telah membengkak menjadi 221,60 miliar dollar AS.

c. Cina

Memasuki tahun 2013, sejumlah negara-negara di dunia masih terbelit

utang yang besar. Ada beberapa negara tersebut selama ini dikenal sebagai

negara yang kaya raya, seperti Cina. Negara tersebut berpotensi

mengalami krisis berkepanjangan jika tak segera mengambil cara

mengatasi kondisi di negaranya. Menilik dari jumlah utang, Cina

merupakan salah satu dari 12 negara yang memiliki banyak utang. Cina

memiliki jumlah utang yang lebih besar dari Produk Domestik Bruto

(PDB). Rinciannya adalah sebagai berikut :

Utang negara US$ 1,337 triliun

Utang per kapita US$ 1.005,81

Populasi penduduk 1.329.153.005

Rasio utang ke PDB 15,9 persen

3. Lembaga yang memberi utang

a. Thailand

- IMF (International Monetary Found)

- ADB (Asian Developmend Bank)

- World Bank

b. Indonesia

- Islamic Development Bank (IDB)

Pemerintah Indonesia mempunyai utang Rp 4,33 triliun kepada IDB

per September 2012 lalu. Jumlah utang ini naik tipis dari jumlah di

akhir 2011 sebesar Rp 4,23 triliun.

- ADB

Jumlah utang Indonesia ke ADB sampai akhir September 2012 adalah

Rp 97,18 triliun. Utang tersebut turun tipis jika dibandingkan di akhir

2011 yang nilainya Rp 97,92 triliun.

- Bank Dunia

Utang Indonesia ke Bank Dunia hingga akhir September 2012

mencapai Rp 116,47 triliun. Jumlah ini naik dari akhir 2011 yang

nilainya Rp 107,73 triliun.

c. Cina

Pada tahun 2011, Cina membeli surat utang AS dalam dua bulan berturut-

turut sejak awal tahun ini. Bagi AS, naiknya minat Cina atas surat

utangnya itu sangat penting demi membantu pembiayaan anggaran negara,

yang kembali bakal defisit lebih dari US$1 triliun. Menurut stasiun berita

BBC, mengutip data dari Departemen Keuangan AS, Beijing kembali

membeli obligasi mereka sebesar US$12,7 miliar. Dengan demikian

hingga Februari lalu, kepemilikan China atas surat utang AS sudah

mencapai lebih dari US$1,17 triliun.

4. Tujuan utang pemerintah

a. Thailand

Krisis yang terjadi di Asia Tenggara pada tahun 1997-1998

menyebabkan perekonomian Thailand mengalami

keterpurukan. Hal tersebut mengakibatkan Thailand harus

bergantung pada Negara kaya seperti Negara AS untuk

menyetabilkan perekonomian di negaranya. Sejak saat itu

perekonomian Thailand mulai mengalami kemajuan

dengan berhutang keluar negeri. Pemanfaatan sektor

pariwisata sebagain besar merupakan sumber devisa

Negara. Oleh karena itu Thailand terus mengembangkan

sector pariwisatanya dan hal itu membutuhkan modal yang

besar. Modal tersebut selain diperoleh dari APBN juga

merupakan hasil dari pinjaman luar negeri.

b. Indonesia

- Tujuan Jangka Panjang:

Mengamankan Kebutuhan Pembiayaan APBN melalui utang dengan

biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga kesinambungan

fiskal dapat terpelihara.

Mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara

(SBN) yang dalam, aktif dan likuid

- Tujuan Jangka Pendek:

Memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran

kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien.

c. Cina

Tujuan China melakukan hutang luar negeri adalah untuk

mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi di negaranya.

Laju pertumbuhan perekonomian yang tinggi diberbagai

sector, secara tidak langsung akan mempengaruhi

stabilitas ekonomi di Negara tersebut. Dikarenakan

pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan

pertumbuhan modal yang tinggi. Akibatnya China harus

mengambil kebijakan untuk meminjam dana dari luar

negeri.

5. Dampak nasional dari utang luar negeri

a. Thailand

Utang luar negeri tidak hanya menghambat tumbuhnya

kemandirian ekonomi negara-negara penghutang. Hal

tersebut mengakibatkan Thailand memiliki ketergantungan

terhadap Negara Peminjaman. Terbukti hingga sekarang

hutang Thailand terus mengalami peningkatan sampai

angka US$ 172,02 miliar. Selain itu hutang luar negeri

memicu kesenjangan social antara golongan

berpenghasilan tinggi dan golongan berpenghasilan

rendah karena jika tidak dikelola dan diawasi dengan baik

akan memicu timbulnya korupsi. Jika hal itu terjadi maka

rakyat tidak akan percaya lagi dengan pemerintahan

sehingga menyebabkan kekacauan dalam negeri.

b. Indonesia

- Dampak negatif:

Pertama, rakyat pembayar pajak, yang saat ini sedang gencar-

gencarnya digalakan oleh Ditjen Pajak, harus merelakan sebagian

pajak yang dibayarkannya dipergunakan oleh pemerintah untuk

membayar cicilan pokok utang dan bunga.

Kedua, utang akan menyuburkan lahan korupsi bagi aparat birokrasi

terkait di negara penerima.

Ketiga, rendahnya nilai tambah utang sebagai sumber dana

pembangunan

Keempat, dampak yang teramat serius adalah ancaman terampasnya

kedaulatan dalam pengelolaan ekonomi Indonesia.

- Dampak positif:

Percepatan pembangunan nasional dan daerah akan tercapai di

karenakan dana sudah terjamin yang berhasil dari luar negri, karena

ABN kurang mencukupi untuk tercapainya pembangunan nasional

yang ditargetkan serta kemakmuran masyarakat segera terwujud.

c. Cina

Utang luar negeri tidak hanya menghambat tumbuhnya

kemandirian ekonomi negara-negara penghutang. Hutang

juga mengakibatkan kontraksi belanja sosial, merosotnya

kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan

ekonomi (Pearson : 1969, Kindleberger dan Herrick : 1997,

Todaro : 1987).

6. Dampak internasional dari utang luar negeri

Dampak internasional utang luar negeri pada 3 negara tersebut yakni

Thailand, Indonesia dan China adalah dengan adanya suatu negara

melakukan utang ialah menjadi pemicu meningkatnya ketergantungan negara

tersebut kepada modal asing, dan pada pembuatan utang luar negeri (kreditur)

secara berkesinambungan. Utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh

negara-negara pemberi pinjaman (kreditur)─Amerika, sebagai sarana untuk

menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia. Hutang luar

negri juga meningkatkan ketergantungan negara-negara dunia ke tiga pada

pasar luar negri, modal asing, dan juga pada tradisi pembuatan hutang luar

negri secara berkesinambungan (Rayer : 1974, Gelinas : 1998).

Dari sisi kelembagaan, lembaga keuangan multilateral penyalur hutang luar

negri, seperti IMF, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) sendiri

dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel. Mereka dianggap sebagai

kepanjangan tangan negara-negara maju pemegang saham utama lembaga-

lembaga tersebut, untuk mengintervensi negara-negara penghutang (Rich :

1999, Stiglitz : 2002, Pircus dan Winters : 2004).Dari sisi ideologi hutang luar

negri dituding telah dipakai negara-negara kreditor, terutama Amerika Serikat,

sebagai sarana untuk meyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh

penjuru dunia dan  "menguras dunia" (Erlerm : 1989). Dari sisi implikasi

sosial politik hutang luar negri dicurigai sengaja dikembangkan oleh negara-

negara kreditor untuk mengintervensi negara-negara penghutang.

7. Kebijakan yang sesuai untuk melunasi utang

a. Thailand

- Kebijakan Thaksinomics (kebijakan ekonomi yang didasarkan pada

pemikiran Thaksin Sinawatra Perdana Menteri Thailand).

- Pembenahan dalam berbagai bidang, seperti hukum, pemerintahan, dan

pemberantasan banditisme, termasuk mafia narkoba. Kredibilitas

pemerintahan PM Thaksin terus dibangun dengan mengembangkan

good governance, antara lain dengan memberantas praktik korupsi.

- Melakukan pembenahan dengan memberantas korupsi, dan

menegakkan hukum. Kepastian hukum telah menumbuhkan

kredibilitas.

- Mendorong ekspor dan memperkuat fondasi perekonomian dalam

negeri. Pemerintah menyediakan kredit besar bagi pengusaha kecil dan

menengah di pedesaan, yang diyakini akan menjadi penyangga utama

perekonomian nasional.

- Kebijaksanaan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Pemerintah Thailand mengalihkan pelunasan hutang

sebesar 1,1 triliun baht baik bunga maupun pokok utang

dari dana talangan pasca krisis 1997 kepada bank of

Thailand.

b. Indonesia

- Meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan

ekonomi pedesaan    dan pemberian modal usaha kecil seluasnya.

- Meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan

impor. Realitas yang ada saat ini pemerintah mengambil pajak barang

mewah.

- Konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan

mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional,

melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri.

- Menggalakan kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan

kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa

kewirausahaan masyarakat. Negeri Indonesia ini sebenarnya kaya akan

Sumber daya alam unggulan sehingga bila kita manfaatkan secara

maksimal maka akan memberikan devisa negara.

- Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan

kesejateraan yang berkeadilan dan merata.

c. Cina

Kebijakan China yang saat ini diterapkan sudah tepat yaitu

dengan memberikan hukuman yang tegas terhadap para

pelaku korupsi dengan begitu utang ataupun sumber dana

yang lain tidak disalah gunakan oleh para pemegang

kekuasaan. Selain itu peningkatan efisiensi produksi di

setiap sektor akan memacu pertumbuhan ekonomi terus

meningkat. Disektor lain yaitu hubungan dengan pihak luar

seperti CAFTA akan berdampak luar biasa bagi

perekonomian China, dengan begitu China dimungkinkan

bisa melunasi hutang hutangnya bahkan dapat mmberikan

pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan.

8. Sistem pelunasan yang cocok

a. Thailand

Sistem pelunasan utang luar negeri secara umum yaitu

debt for nature swap (DNS) dan debt for development swap

(DDS). DNS adalah suatu mekanisme pembatalan sebagian

utang dengan cara menukarkannya dengan komitmen

debitur untuk konservasi alam, sedangkan DDS adalah

suatu mekanisme pembatalan sebagian utang dengan cara

menukarkannya dengan komitmen debitur untuk

pembangunan. Menurut saya, dilihat dari kondisi Negara

Thailand, mekanisme pelunasan seperti DNS lebih baik

dilakukan daripada DDS.

b. Indonesia

Pertama, Debt swap.  Solusi yang paling sederhana mengatasi utang luar

negeri adalah dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang, khususnya

melalui skema debt swap, di mana sebagian utang luar negeri tersebut

dikonversi dalam bentuk progran yang berkaitan dengan pemberdayaan

masyarakat, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya.

Kedua, Diplomasi ekonomi  masalah utang luar negeri tidak bisa lagi

diselesaikan dengan terapi fiskal dan teknis ekonomi belaka.  Potensi

internal ekonomi kita tidak cukup kuat untuk melayani utang luar negeri

yang salah dalam pengelolaannya. Suatu pendekatan diplomasi ekonomi

politik harus terus menerus dijadikan program aksi  untuk menghadapi

lembaga dan negara donor.  Diplomasi ekonomi juga penting

dilembagakan dengan sasaran untuk memperoleh keringanan dan

penghapusan sebagian utang sehingga proses pengurasan sumberdaya

dapat dihambat.

Ketiga, harus ada keberanian untuk menggugat dan tidak membayar sesuai

jadwal karena pada kenyataanya Indonesia tidak dapat membayar kembali

utang dan bunga yang jatuh tempo.  Hutang tersebut hanya bisa dibayar

dengan cara melikuidasi kekayaan negara.  Dalam hal utang dalam negeri,

supaya menarik kembali OR yang masih dalam penguasaan pemerintah

melalui bank-bank yang masih milik pemerintah. 

Keempat, adalah cara yang datang dari potensi internal pemerintah sendiri

yaitu dengan menjaga kinerja makro-ekonomi dalam posisi yang stabil dan

menghentikan utang baru.

c. Cina

Sistem pelunasan utang luar negeri secara umum yaitu debt for nature

swap (DNS) dan debt for development swap (DDS). DNS adalah suatu

mekanisme pembatalan sebagian utang dengan cara menukarkannya

dengan komitmen debitur untuk konservasi alam, sedangkan DDS adalah

suatu mekanisme pembatalan sebagian utang dengan cara menukarkannya

dengan komitmen debitur untuk pembangunan. Menurut saya, dilihat dari

kondisi Negara China, mekanisme pelunasan seperti DDS lebih baik

dilakukan daripada DNS.