1. Sebutkan, tunjukkan dalam peta wilayah potensi geotermal di
Jawa Timur?
(Setiawan, 2013)
a. Bagaimana karakteristik wilayah potensi tersebut?
ArgopuroLokasi: ProbolinggoTemperatur permukaan: 48oCTemperatur
reservoir: 310oCArea: 20 km2Ketebalan Reservoir: 2kmIUP owner:PT.
Pertamina Geothermal EnergyManifestasi: Fumarol di puncak gunung
ArgopuroZona upflow dan zona outflow yang kondensasi airnya
mengikuti patahan ke arah Utara- Selatan dan Barat Laut-
Tenggara.Tipe Batuan Reservoir: andesitic, basalt dan tuffPotensi
Cadangan: 110 MW
Gambar 1.1: Lokasi Potensi Geothermal Argopuro
Gambar 1.2: Perkiraan Potensi Argopuro
Gambar 1.3: Perkiraan Kapasitas dan Potensi Source:
http://geothermal.bappenas.go.id/
b. Apakah sudah ada wilayah potensi yang berproduksi,di Jawa
Timur? Dimana? Kenapa?Di Jawa Timur sendiri belum memiliki wilayah
potensi Geothermal yang berproduksi di Jawa Timur. Kebanyakan
wilayah yang sudah berproduksi di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Wilayah Jawa Timur termasuk daerahyang tertinggal dalam
pengembangan Geothermal. Hal yang menjadi permasalahan utama adalah
wilayah potensi Geothermal di Jawa Timur berada di kawasan hutan
lindung.
Saat ini baru tiga titik potensi geothermal yang akan
dikembangkan, yaitu WKP Gunung Ijen oleh Medco Cahaya Energi, WKP
Telaga Ngebel di bawah Bakrie Energi dan WKP Hiyang Argopuro oleh
Pertamina Geothermal Energi (Energytoday, 2012). Untuk 2 WKP di
Ijen dan telaga Ngebel sudah memasuki tahap eksplorasi, sementara
untuk daerah Argopuro, karenalagi-lagi berada di daerah hutan
konservasi sehingga masih memerlukan izin penggunaan hutan lindung
dari Kementerian Kehutanan.
2. Lihat UU Panas Bumi, terkait dengan hal-hal yang diatur dalam
UU Panas Bumi tersebut dan tahapan pengembangan potensi
geotermal:a. Bagaimana relasi resiko dan nilai investasinya pada
setiap tahap?
Gambar 3.1: Grafik perbandingan resiko dan biaya pada setiapa
tahapan GeothermalSource: Gehringer and Loksha, 2012
UU mengenai Panas Bumi (Geothermal) diatur dalam UU RI No 21
Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Tahapan pengembangan potensi
Geothermal. Tahapan kegiatan pengembangan Panas Bumi menurut UU No
27 Tahun 2003 adalah:1. Survei Pendahuluan2. Eksplorasi3. Studi
Kelayakan4. Eksploitasi
Dalam grafik Gambar 3.1 tahapannya sedikit berbeda namun masih
banyak terdapat kesamaan. Tahap awal dalam kegiatan pengembangan
Panas Bumi yaitu Survey Pendahuluan (Pre- Survey) kemudian
dilanjutkan dengan Ekplorasi dan Test Drilling, dalam tiga tahap
ini beresiko tinggi (high risk)akan tetapi biaya yang dikeluarkan
tidak setinggi tahap berikutnya. Di tahap Forest/Sustainability
Planning sudah memasuki tahap resiko sedang (moderate risk) dengan
biaya yang meningkat dari tahapan sebelumnya. Tahap selanjutnya
adalah drilling dan construction dengan tingkat resiko sedang-
rendah (moderate- low risk), akan tetapi biaya mulai naik sebesar
20-95%. Tahap akhir adalah start-up dengan resiko sangat rendah
(low risk) dengan biaya yang mencapai 100%. Kesimpulannya adalah
dalam tahapan geothermal, tingkat resiko sangat tinggi di awal dan
sangat rendah di akhir tahapan pengembangan, sedangkan biaya yang
dikeluarkan dari tahap awal rendah dan tinggi di akhir tahap.
Resiko semakin menurun dan biaya akan semakin meningkat pada setiap
tahapan pengembangan geothermal.
b. Apa hambatan utama pengembangan investasi potensi
geotermal?Hambatan utama pengembangan potensi geothermal adalah
regulasi, jaminan yang diberikan untuk pendanaan, dan Pinjaman
Tetap Angsuran (PTA) untuk investasiBiaya untuk eksplorasi
geothermal berkisar < US $ 40 mil. Sebelumnya untuk proses awal
dikenal dengan bidding memakan biaya sekitar < US $ 1 mil. Biaya
yang sangat besar ini yang menjadi hambatan bagi invesor. Selain
itu jika eksplorasi gagal, maka kerugian akan di tanggung oleh
pihak pengembang dan investor. Hambatan akibat rendahnya investor
dapat dimasukkan kedaam kendala finansial. Risiko finansial timbul
karena pengembangan dihadapkan pada risiko gagal bayar pembeli
listrik.
c. Hambatan teknis? Berikan contoh. Bagamana
penyelesaiannya?Hambatan teknik dalam pengembangan geothermal daat
meliputi Teknologi, konstruksi, lingkungan, operasi dan manajemen.
Pengembangan panas bumi di kawasan hutan suaka alam maupun hutan
konservasi. Sumber-sumber panas bumi yang berada di kawasan
tersebut sampai saat ini dilarang untuk dikembangkan. Faktanya,
sekitar 30 persen potensi panas bumi di Indonesia berada di kawasan
hutan suaka alam dan hutan konservasi. Pemerintah pusat dalam hal
ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) seharusnya
membenahi kebijakan pelarangan ini karena pengembangan panas bumi
tidak bersifat merusak lahan.Solusi dari masalah lokasi ini adalah
sebaiknya dilakukan kerjasama antara Kementrerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Perhutanan, sehingga tidak
ada kesalahpahaman antara kawasan Taman Nasional dengan lokasi
Geothermal. Contoh kasus adalah eksplorasi Geothermal di Kawasan
Taman Nasional Gunung Ijen yang dilakukan oleh PT Medco. Pada tahun
2013 terdapat kendala dalam proyek yang bernilai US$ 400juta yang
mengatakan kawasan Ijen masih dalam status quo. Kendala ini juga
berhubungan dengan masalah lingkungan seperti pencemaran air,
rusaknya ekosistem kawasan hutan di Ijen dll. Kepala Dinas ESDM
Jawa Timur, Dewi J. Putriatni mengatakan, WKP Ijen berpotensi
menghasilkan listrik hingga 110 MW. Sementara WKP Ngebel diharapkan
menghasilkan listrik hingga 165 MW. WKP Ijen dipegang oleh Medco
Energy dan WKP Ngebel dipegang Bakrie Power. Dewi memastikan, dua
WKP panas bumi tersebut tidak masuk kawasan hutan konservasi.
Karena itu, proyek dua WKP panas bumi Ngebel dan Ijen lebih mudah
dibandingkan Argopuro Wilayah Kerja Penambangan (WKP) Ijen akan
segera dieksploitasi pada tahun 2015 ini, dengan alasan
eksploitasinya tidak berada di kawasan hutan konservasi.
d. Hambatan non teknis? Berkan contoh. Bagaimana
penyelesaiannya?Hambatan non teknis berasal dari masyarakat,
kepastian hukum dan kebijakan pemerintah. Rendahnya investasi di
bidang energi panas bumi secara langsung juga berkaitan dengan
penolakan sejumlah masyarakat terhadap eksplorasi panas bumi di
wilayahnya. Pada tahun 2012 masyarakat adat di Lampung dan Bali
menolak pembangunan proyek panas bumi. Alasannya, proyek eksplorasi
panas bumi dikhawatirkan akan merusak hutan di wilayah mereka.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Kementerian ESDM sebesar 15%
potensi pengembangan energi panas bumi berada di wilayah
konservasi. Masyarakat bahkan menolak investor ke wilayah mereka
dan meminta pemerintah mencabut izin eksplorasi. Hal ini tentunya
menghambat upaya investasi di bidang panas bumi.Kedua faktor diatas
seharusnya bisa diatasi oleh pemerintah asalkan memiliki komitmen
yang tegas dan peraturan yang jelas. Dengan potensi terbesar di
dunia akan sangat disayangkan jika Indonesia tidak memanfaatkan
sumber energi panas bumi. Pemerintah seharusnya mengundang lebih
banyak investasi untuk pengembangan energi ini. Di sisi lain,
pemerintah juga tidak boleh melupakan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di dekat proyek
pengembangan. Pemerintah perlu menjadi penengah antara masyarakat
dan pelaku industri. Di satu sisi pemerintah perlu menjamin bahwa
proyek panas bumi ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat
dan sisi lain pemerintah perlu mengawasi pelaku usaha dan mendorong
terciptanya iklim usaha yang sehat.Pengembangan energi panas bumi
pada akhirnya merupakan salah satu cara menuju ketahanan energi
nasional, Sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan
terbarukan (renewable), serta sifatnya yang tidak dapat diekspor,
panas bumi adalah alternatif yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan
energi nasional. Hal ini sejalan dengan amanat UU Energi yang
menetapkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang meliputi
ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, prioritas
pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional dan
cadangan penyangga energi nasional.Contoh Kasus adalah kontrak WKP
Sarulla yang masih bermasalah di kesepakatan yang sampai sekarang
belum terbentuk padahal PT. Medco sudah menghabiskan sebesar USD
1,4 miliar. WKP Sarulla yang tadinya milik PT. Pertamina Geothermal
Energy sudah berganti ke PT. Medco. WKP yang digunakan oleh PGE
merupakan WKP lama sehingga PT. Medco meminta kejelasan hukum akan
pelaksanaan WKP Sarulla dengan WKP yang baru tentunya. WKP pada
rezim lama berada pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara,
sekarang disatukan ke Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi. e. Hambatan keekonomian? Bagaimana
perhitungan sederhana keekonomiannya? Hambatan keekonomian bisa
berasal dari Perubahan atas pasar dan harga dan perubahan nilai
tukar dan inflasi.
Gambar 3.2: Fase Pengembangan Geothermal dan Biaya secara
umumSource: Geothermal Handbook for Indonesia, Ministry of National
Development Planning Republic of Indonesia, page 102Proyek
Geothermal ini memakan biaya yang sangat tinggi. Drilling sumur
untuk plant 25 MW memakan biaya US$30milion dan waktu selama dua
tahun. Kemudian Pembangunan konstruksi power plant memakan biaya
US$50- 75 million dan waktu selama 2- 3 tahun. Selain itu, pembeli
listrik dimonopoli oleh satu pembeli (single buyer) yaitu PT. PLN,
sehingga harga ditentukan oleh PT. PLN.
Daftar
Pustakahttp://www.tempo.co/read/news/2013/06/27/058491627/Status-Taman-Nasional-Gunung-Ijen-Terhambat
http://www.global-energi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:2015-panas-bumi-ngebel-ijen-berproduksi&catid=51:panas-bumi&Itemid=84
http://eksplorasi.co/pengusaha-proyek-panas-bumi-punya-risiko-investasi-tinggi/
