URGENSITAS PEMBUKAAN KONSENTRASI KEPENGHULUAN DI FAKULTAS SYAR IAH DAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7576/1/IIS NAWATI-FSH.pdf · cinta kasihnya baik berupa

URGENSITAS PEMBUKAAN KONSENTRASI KEPENGHULUAN

DI FAKULTAS SYAR’IAH DAN HUKUM UIN JAKARTA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

Iis Nawati

NIM : 104044201469

KONSENTRASI ADMINISTRASI KEPERDATAAN ISLAM

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSHIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1430 H / 2009 M

KATA PENGANTAR

��

��

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada tuhan pengatur dan

pemelihara semesta alam, Allah SWT yang maha kuasa. Atas kehendak dan kuasa-

Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa pula

penulis panjatkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan dalam

setiap aktivitas kehidupan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan

cobaan. Namun, penulis berusaha menghadapinya dengan ikhtiar dan tawakal.

Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT. Serta berkat do'a dan dukungan orang-orang

yang sangat penulis cintai dan sayangi yaitu kedua orang tua, keluarga, sahabat serta

teman-teman. Sehingga segala hambatan dan cobaan dapat penulis hadapi dan dari

lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan tak

terhingga kepada segenap pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan

baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Sehingga rasa syukur,

penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM. Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Mukri Aji, MA dan Bapak H. Ah. Azharudin Latief

M.Ag, MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu luang,

tenaga serta Pikiran untuk memberikan ilmu, pengarahan dan bimbingan

kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

3. Ketua Program Studi, Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MA., Sekretaris Program

Studi Kamarusdiana S.Ag, MH. dan seluruh dosen yang telah membimbing

dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama

menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta. Semoga penulis dapat mengamalkan ilmu yang telah

bapak dan ibu berikan

4. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bogor beserta staf dan jajarannya

yang telah membantu proses kelancaran dalam memperoleh data-data yang

diperlukan untuk penelitian ini.

5. Kepala Kantor Urusan Agama Bogor Barat dan Kepala Kantor Urusan

Agama Kemang beserta staf dan jajarannya yang telah membantu proses

kelancaran dalam memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.

6. Pimpinan beserta staf perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan

perpustakaan utama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam memenuhi

studi pustaka.

7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Mad Husen dan Sumiati atas pengorbanan dan

cinta kasihnya baik berupa moril dan materil, serta doa yang tak terhingga

sepanjang masa untuk keberhasilan studi penulis. Segala hormat penulis

persembahkan

8. Saudara-saudaraku tersayang Nuraini, Candra Supriatin, Heni Purwanti,

Asep Mulyana, Hidayat, serta Vira Hidayah keponakanku yang selalu

memberikan canda tawa di hari-hari penulis. "

9. Rekan-rekan seperjuangan (AKI '04) Rieda, Yuni, Rizka, Eva, Diah, Riyani,

Puji, Ade, Farida, Lilis, serta rekan lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu

persatu, bersama kalian hidup jadi berwarna.

10. Teman-teman ASPI 2004, Ika, Indah, Ida, Ita, Lia, Ela, Ayu, yang selalu

mengingatan penulis di kala gundah gulana,

11. Keluarga besar Irwan Setiawan, STP terima kasih atas dorongan doa dan

semangatnya

12. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis hingga

penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan khazanah keilmuan yang ada khususnya dalam bidang perkawinan.

Penulis

(Iis Nawati)

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah......................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..................................... 6

C. Tujuan Penelitian ................................................................... 7

D. Metode Penelitian .................................................................. 8

E. Sistematika Penulisan ............................................................ 10

BAB II : FUNGSIONALISASI JABATAN PENGHULU

A. Pengertian Penghulu ............................................................. 11

B. Tugas Penghulu ..................................................................... 12

C. Fungsi Penghulu .................................................................... 19

D. Penghulu Dalam Lintas Sejarah ............................................. 19

BAB III : PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSHIYAH DI

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

A. Sejarah Berdirinya ................................................................. 37

B. Visi, Misi, dan Kompetensi Lulusan Ahwal-Syaksyiyyah ...... 40

C. Kurikulum Ahwal Al-Syakshiyah yang terakhir ..................... 47

D. Kondisi Mahasiswa dan Alumni Saat ini ................................ 50

BAB IV : ANALISA PELAKSANAAN JABATAN PENGHULU SAAT INI

DI KANTOR URUSAN AGAMA

A. Fungsionalisasi Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu

pada saat ini dan Respon para Penghulu terhadap

Fungsionalisasi Jabatan Mereka ............................................ 52

B. Arah Kebijakan yang akan diambil Departement Agama terkait

dengan Pembinaan Penghulu.................................................. 54

C. Analisa SWOT Pembukaan Konsentrasi Kepenghuluan di Fakultas

Syariah dan Hukum ............................................................... 55

D. Persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepenghuluan

yang Ideal .............................................................................. 60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan............................................................................ 62

B. Saran ..................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 64

LAMPIRAN

1.Kurikulum Ahwal Al-Syakshiyah 2007......................................................... 66

2.Wawancara Penghulu di Bogor ..................................................................... 71

3.Wawancara Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kota Bogor ......................... 78

4.Wawancara Ketua Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum............................... 80

5.Wawancara Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah............................... 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga

pemerintahan di tingkat kecamatan yang memiliki peran dan fungsi

yang strategis dalam pembinaan, dan pengembangan

keberagamaan umat Islam di Indonesia. Sejarah pertumbuhan dan

perkembangan KUA telah dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan

Islam di Indonesia. Misalnya Kerajaan Mataram di Jawa pada saat itu

telah menempatkan bidang agama sebagai bagian dari

pemerintahan umum. Jabatan keagamaan di tingkat desa di sebut

kaum, amil, modin, koyim dan sebagainya. Pada tingkat kecamatan

selalu ada penghulu naib, yang pada saat ini menjadi kepala Kantor

Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Pada

tingkat kabupaten, seorang Bupati didampingi oleh seorang patih

untuk bidang-bidang pemerintahan umum dan seorang pengulu

Kabupaten untuk bidang-bidang agama. Sedangkan pada tingkat

pemerintahan pusat Kerajaan Mataram, baik untuk Surakarta maupun

Yogyakarta diangkat Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng yang

selain sebagai penasehat raja dalam bidang-bidang agama juga

berfungsi sebagai hakim pada pengadilan surambi (embrio

pengadilan agama)1.

Pada zaman penjajahan Belanda tugas-tugas penghulu mendapatkan perhatian

yang lebih intens juga dari pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini terbukti dengan

adanya beberapa Staatsblad dan Perundang-Undangan yang mengatur tugas–tugas

penghulu. Secara umum tugas penghulu pada zaman itu yaitu: 1). Sebagai imam

masjid 2). Sebagai kepala pegawai pencatat nikah 3). Bertindak sebagai wali hakim

4). Penasehat bupati dalam masalah-masalah keagamaan 5). Penasehat pada landraat

6). Dan sebagai ketua pengadilan agama2.

Sebagai penasehat bupati berdasarkan pasal 178 (IS) para

penghulu diberi tugas membantu bupati dalam urusan-urusan

keagamaan yang ada di masyarakat. Seperti pengawasan dan

pembinaan terhadap kegiatan pengajian, madrasah dan pesantren,

urusan haji, dan penetapan awal ramadhan dan syawal. sedangkan

Tugas lain yang terkait dengan pengadilan adalah kedudukan

penghulu sebagai penasehat pada Landraad (mohammedansche

1 Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia, (Terjemah) H. Zaini

Ahmad Noeh (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), cet. 2, h. 3

2 G.P. Pijper, Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950, (Terjemah) Tujimah

(Jakarta: UI Press, 1985), Cet. 2, h. 76-82

advisour) berdasarkan pasal 7 dari R.O. dalam kedudukan ini ia

ditunjuk sebagai “Ketua pengadilan Agama” Namun sejak timbulnya

aliran hukum adat yang dipelopori C. van Vollenhoven dan Teer Haar,

kedudukan penghulu di Pengadilan hanya sebagai juru sumpah3.

Melihat peran dan fungsi penghulu tersebut maka tidak mengherankan kalau

kemudian penghulu memperoleh kedudukan yang terhormat di mata masyarakat.Apalagi

pada zaman kerajaan-kerajaan Islam para pengulu adalah tokoh-tokoh agama yang disegani

oleh masyarakat dan dikenal juga sebagai penyebar Agama islam, seperti Sunan

Kudus dan sunan Kalijaga. Namun demikian pada zaman Penjajahan belanda citra

penghulu di mata masyarakat mulai ditempatkan pada posisi yang dualistis. Satu sisi,

ia dipandang sebagai imam syar’i dan pemuka masyarakat Islam karena terkait

dengan tugasnya yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan hukum syara’,

seperti tugasnya sebagai wali hakim, penentuan awal ramadhan, dan juga terkait

dengan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat dalam pencatatan nikah,

talak, cerai dan rujuk. Namun demikian, pada sisi yang lain para penghulu disebut

juga sebagai “ndoro penghulu atau kanjeng tuan penghulu” sebutan ini terkait

dengan kedudukannya sebagai “ambsteaar” yaitu, menjadi alat pemerintahan

kolonial. Oleh karena itu, kadang kala aktivis pergerakan Islam memberikan julukan

kepada mereka sebagai oportunis-oportunis penjajah belanda. Terlepas dari

penghormatan dan mungkin kecaman dari sebagian masyarakat, lembaga

3 Zaini Ahmad Noeh, Sedjarah Peradilan Agama, (Jakarta: Departemen

Agama, 1971), h. 33

kepenghuluan pada zaman kerajaan Islam dan penjajahan belanda memiliki peranan

yang besar dan strategis dalam pembinaan urusan keagamaan umat baik dari sisi

administratif maupun segi pengembangan wawasan dan pengamalan keagamaan

umat.

Peran lembaga kepenghuluan yang besar dan strategis ini

dalam perkembangannya mengalami penyempurnaan-

penyempurnaan terutama sejak zaman kemerdekaan. Berdasarkan

Resolusi Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura pada

tanggal 12-16 Nopember 1947, Menteri agama mengeluarkan

penetapan No. 6 tahun 1947 tentang pemisahan pengadilan agama

dari penghulu kabupaten. Dengan demikian sejak saat itu terjadi

pemisahan fungsi dan tugas antara penghulu kabupaten sebagai

kepala pegawai pencatat nikah dan urusan-urusan kepenghuluan

lainnya, dengan penghulu hakim, yakni hakim ketua pengadilan

agama.Hal ini dilakukan karena tugas-tugas kepenghuluan di bidang

pencatatan NTR semakin meningkat.4 Dengan pemisahan ini, tugas

lembaga kepenghuluan sebagai lembaga yang menyelesaikan

perselisihan dibidang hukum keluarga (talah/cerai) di alihkan ke

lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Agama. Walaupun demikian

4 Ibid., h. 42

sebelum lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Lembaga Kepenghuluan atau Sekarang lebih di kenal dengan KUA

masih berwenang mengeluarkan kutipan buku pendaftaran talak dan

Cerai, dan sejak berlakunya UU tersebut maka KUA (Pegawai

pencatat Nikah) hanya bertugas melaksanankan pelayanan nikah

dan rujuk serta melaksanakan pembinaan Kehidupan beragama Islam

di desa5.

Oleh karena itu, berdasarkan pasal 730 Keputusan menteri

Agama No. 2 tahun 1989 disebutkan bahwa KUA mempunyai fungsi

atau tugas untuk: 1) Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat

menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah

tangga KUA, 2). Menyelenggarakan bimbingan dan pelayanan nikah

dan rujuk 3). Menyelenggarakan pengurusan dan pembinaan

kemasjidan , zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal,

kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Bimbingan masyarakat

Islam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Maka atas dasar KMA ini, Peran atau tugas KUA sebagai

5 Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), (Jakarta:

Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2003), h. 2

lembaga yang berwenang mengeluarkan kutipan buku pendaftaran

talak dan Cerai ditiadakan dan dialihkan menjadi wewenang

Pengadilan Agama.

Seiring dengan semangat reformasi, Departemen Agama RI

melalui Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 301

Tahun 2004 telah melakukan penataan ulang terhadap tugas dan

fungsi penghulu dalam organisasi Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan. Penataan ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan

profesionalisme penghulu dalam menjalankan tugas kepenghuluan

yang meliputi perencanaan, bimbingan, pencatatan dan pelayanan

di bidang nikah/rujuk, pembinaan keluarga sakinah, hisab rukyat,

pelayanan fatwa hukum munakahat, bimbingan muamalat, dan

pengembangan kepenghuluan.

Berkaitan pembinaan profesionalisme jabatan penghulu dalam pelaksanaan

tugasnya, Departemen Agama menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional

penghulu sebagai berikut:1). Menguasai substansi dan aplikasi hukum munakahat,

dan teknik administrasi pencatatan nikah dan rujuk, dan teknik bimbingan dan

pelayanan nikah dan rujuk; 2). Memiliki ketrampilan administrasi pencatatan

dan penyusunan data dan pelaporan nikah dan rujuk; 3). Mampu melakukan

monitoring dan pengkajian terhadap legalitas nikah dan rujuk; 4). Mampu

memberikan bimbingan, penasihatan dalam rangka pembentukan keluarga

sakinah; 5). Mampu memberikan fatwa hukum; dan 6). Mampu melakukan

evaluasi kegiatan kepenghuluan secara komprehensif.

Atas dasar standart kompetensi yang ditetapkan tersebut, tentu

saja diperlukan upaya yang serius dalam menyiapkan calon-calon

pengulu yang kompeten, di antaranya adalah tuntutan agar

perguruan tinggi seperti Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN khususnya

program studi akhwal al-syakhsyiyah yang selama ini banyak

melahirkan calon-calon penghulu agar lebih meningkatan kualitas

pembelajarannya sehingga calon-calon lulusan/alumninya mampu

menduduki peran penghulu sesuai dengan standart kompetensi yang

saat ini diperlukan. Untuk itu, wacana pembukaan konsentrasi

kepenghuluan di Fakultas Syari’ah dan Hukum perlu mendapatkan

apresiasi dan dukungan dari semua pihak.

Di samping itu, sebelum konsentrasi ini dibuka penting diadakan

studi pendahuluan, guna memperoleh masukkan tentang seberapa

penting/urgensitas dan visibilitas dari pembukaan konsentrasi tersebut.

Atas dasar latar belakang di atas, penelitian dengan judul Urgensitas Pembukaan

Konsentrasi Kepenghuluan Di Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Jakarta penting dilakukan

untuk mengetahui urgensitas dan visibilitas pembukaan konsentrasi ini.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di

atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah Fakultas Syari’ah

dan Hukum adalah Universitas yang melahirkan calon-calon

penghulu, tetapi kenyataannya di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN

Jakarta belum memiliki jurusan khusus untuk kepenghuluan, maka di

rumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jabatan fungsional penghulu di KUA

pada saat ini dan respon para penghulu terhadap jabatan

funsional mereka?

2. Bagaimana komentar para pengambil kebijakan dan para

penghulu terhadap struktur kurikulum Fakultas Syari’ah dan Hukum

khususnya Prodi Akhwal Syakhshiyyah dalam konteks penyiapan

calon-calon penghulu?

3. Apakah pendidikan/konsentrasi khusus kepenghuluan diperlukan

untuk menduduki jabatan penghulu saat ini?

4. Apakah Fakultas Syari’ah dan Hukum telah siap membuka

prodi/konsentrasi kepenghuluan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1 Mengetahui pelaksanaan jabatan fungsional penghulu di KUA

pada saat ini dan mengetahui tanggapan/respon penghulu

terhadap fungsionalisasi jabatan mereka.

2 Mengetahui arah kebijakan yang akan diambil Departemen

Agama terkait dengan pembinaan penghulu dalam kaitannya

dengan struktur kurikulum Fakultas Syari’ah dan Hukum khususnya

Prodi Akhwal Syakshiyyah.

3 Mengetahui tingkat urgensitas pembukaan konsentrasi khusus

kepenghuluan.

4 Mengetahui tentang kesiapan Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk

membuka prodi/konsentrasi kepenghuluan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Tekhnik Pengumpulan Data.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif yang

menggunakan pendekatan survei sosial. Tehnik pengumpulan data

yang akan digunakan adalah studi dokumen, dan wawancara

mendalam (indepth interview).

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data tentang

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fungsionalisasi

jabatan penghulu dan data yang terkait dengan kurikulum di Fakultas

Syari’ah dan Hukum.

Sedangkan wawancara mendalam (indepth interview),

digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan respon

para penghulu terhadap fungsionalisasi jabatan mereka, arah

kebijakan pengembangan kepenghuluan, dan juga respon mereka

terhadap kurikulum kurikulum Fakultas Syari’ah dan Hukum khususnya

Prodi Akhwal Syakshiyyah

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen dan key-

informants atau responden. Dokumen yang diperlukan berupa arsip-

arsip yang terkait dengan kepenghuluan, yaitu antara lain; arsip surat

keputusan, surat edaran, petunjuk pelaksanaan. Direktorat Urusan

Agama Islam dan lain-lain yang terkait dengan kepenghuluan.

Sedangkan responden penelitian ini terdiri dari: 1). Kepala Seksi Urusan

Agama Islam Kota Bogor 2). Kepala KUA dan para penghulu di

Wilayah Bogor. 3). Dekan dan Ketua Program Studi akhwal

Syakhsyiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

3. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul akan dinalisis secara kualitatif, yaitu akan

didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan akan cek kelengkapannya

dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori,

atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan

disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan

dipakai.

b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk

mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penagasan

kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa sehingga keseluruhan data

dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematik,

baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa

akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat

ditemukan.

E. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang

kemudian setiap bab dibagi-bagi lagi menjadi beberapa sub bab

bahasan dengan rincian sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,

pembatasan dan ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan

Bab II adalah memaparkan tentang pengertian penghulu, tugas

dan fungsi penghulu, dan penghulu dalam lintas sejarah.

Bab III adalah Memaparkan sejarah berdirinya Program studi ahwal syakshiyyah di

fakultas Syariah dan Hukum, visi dan misinya, Kompetensi lulusan ahwal syakshiyyah,

kurikulum ahwal-syakshiyyah (yang terakhir),dan kondisi mahasiswa dan alumni sat ini

Bab IV adalah analisis fungsionalisasi jabatan penghulu, pelaksanaan jabatan

fungsional penghulu di KUA pada saat ini dan respon para penghulu terhadap fungsional

jabatan mereka, arah kebijakan yang akan di ambil Departemen Agama terkait dengan

pembinaan penghulu, Pembukaan konsentrasi kepenghuluan di Fakultas Syariah dan hukum,

dan persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) jabatan kepenghuluan yang ideal.

Bab V Penutup yang membahas dua hal yaitu kesimpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II

FUNGSIONALISASI JABATAN PENGHULU

A. Pengertian

Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kepala/ketua,

kampung/negeri, kepala adat, kepala urusan Agama Islam di kabupaten/kotamadya,

atau penasehat urusan Agama Islam di Pengadilan Negeri/kadi’6.

Penghulu adalah tokoh agama yang bertugas mengurusi hukum perkawinan,

waris, cerai dan gugat, dan penasihat masalah- masalah keagamaan bagi sultan atau

raja7.

Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Mentri Agama

atau pejabat yang di tunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan

kepenghuluan8.

6 Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-

3”, ( Balai Pustaka, 2001), h. 850 7 Departemen Agama RI, “Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan”, (Jakarta,

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Haji, 2003) h. 1-2 8 Peraturan Menteri Pendahyagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/62/M.PAN/6/2005, Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya

Istilah penghulu tidak di ketahui persis lahirnya namun pada masa

Pemerintahan Belanda lembaga kepenghuluan sudah ada dan di akui sebagai bagian

dari sistem administrasi pemerintahan. Lembaga penghulu di beri nama kantor Voor

Inlandansche Zaken yang kemudian menjadi bagaian dari Departement Agama.

B. Tugas Penghulu

Subdit kepenghuluan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan

pelayanan masyarakat di bidang nikah rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan

Agama berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan

Masyarakat Islam dan Penyelanggaraan Haji9.

Kegiatan penghulu adalah kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta

pengembangan kepenghuluan. Pelayanan dan Konsultasi Nikah rujuk adalah kegiatan

atau upaya yang dilakukan oleh penghulu meliputi perencanaan kegiatan

kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayananan nikah

dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nika/rujuk, pelayanan fatwa hokum

munakahat dan bimbingan muamala, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan

dan evaluasi kegiatan kepenghuluan.10

Pengembangan kepenghuluan, adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan

penghulu meliputi pengkajian masalah hukum munakahat (bahsul masail munakahat

9 Departemen Agama RI, Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan h.1 10 Ibid

dan ahwal-syakshiyyah), pengembangan metode penasehatan, konseling dan

pelaksanaan nikah/rujuk, pengembangan perangkat, dan standar pelayanan

nikah/rujuk, penyusunan fatwa hukum munakahat, serta koordinasi kegiatan lintas

sektoral di bidang nikah dan rujuk11

.

Tugas pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan

kepenghuluan/pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan

nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran

ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah,

pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan

dan pengembangan kepenghuluan12.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 301 tahun

2004 Ruang lingkup tugas setiap jenjang penghulu adalah :

a. Penghulu Ula/pertama

Penghulu Ula bertugas melakukan administrasi/ pencatatan dan memberikan

bimbingan dan pelayanan peristiwa nikah/rujuk sesuai dengan data dan

ketentuan yang berlaku13

.

b. Penghulu Wustha/Muda

Penghulu Wustha bertugas melakukan penelitian/ pengujian legalitas

nikah/rujuk, memberikan bimbingan dan pelayanan peristiwa nikah/rujuk dan

11 Ibid 12 Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional

Penghulu, 2004 h.12-13 13 Ibid h. 13

memantau pelaksanannnya serta memberikan/ menyiapkan materi

penasehatan/ pelayanan fatwa hukum munakahat dan pembinaan keluarga

sakinah14

.

c. Penghulu Ulya/Madya

Penghulu Ulya bertugas memberikan bimbingan dan pelayanan peristiwa

nikah/rujuk, evaluasi kegiatan kepenghuluan dan melakukan pembinaan serta

pengembangan system kepenghuluan15

.

Rincian tugas penghulu sesuai dengan jenjang jabatan :

a. Penghulu Ula/pertama

1. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan.

2. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan.

3. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendftaran

kehendak nikah/rujuk.

4. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin.

5. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk.

6. Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan

mempublikasikan melalui media.

14 Ibid h.13 15 Ibid h.13

7. Menolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman

peristiwa nikah/rujuk.

8. Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji

kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad

nikah dan rujuk.

9. Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim.

10. Memberikan khutbah/nasihat doa nikah dan rujuk.

11. Memandu pembacaan sighat taklik talak.

12. Mengumpulkan data kasus pernikahan.

13. Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk.

14. Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah.

15. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah I.

16. Membentuk kader Pembina keluarga sakinah.

17. Melatih kader Pembina keluarga sakinah.

18. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah.

19. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan.

20. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan16

.

b. Penghulu Muda/Wustha


2. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenguhuluan.

16 Ibid h.14

3. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi dib alai

nikah.

4. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah,dan saksi di Balai

Nikah.

5. Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi.

6. Melakukan penetapan dan aau penolakan kehendak nikah/rujuk dan

menyampaikannya.

7. Menganalisa pengantin, kebutuhan konseling/penasihatan calon.

8. Menyusun materi dan desain pelaksanaan konseling/penasihatan calon

pengantin.

9. Mengarahkan/memberikan materi konseling/penasihatan calon pengantin.

10. Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling/penasihatan calon pengantin.


kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad

nikah dan rujuk.

12. Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim.

13. Memberikan khutbah/nasehat/doa nikah/rujuk.

14. Memandu pembacaan sighat thalik talak.

15. Mengidentifikasi, memverifikasi, dan memberikan solusi terhadap

pelanggaran ketentuan nikah/rujuk.

16. Menyusun monografi kasus.

17. Menyusun jadwal penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk.


19. Mengidentifikasi permasalahan hukum munakahat.

20. Menyusun bimbingan hokum muamalah.

21. Membentuk kader pembimbing muamalah.

22. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah II.

23. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III.

24. Menyusun materi pembinaan keluarga sakinah.




28. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan.

29. Menyusun materi bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsiyah.

30. Melakukan uji coba hasil pengembangan metode penasihatan, konseling

dan pelaksanaan nikah/rujuk.

31. Melakukanuji coba hasil pengembangan perangkat dan standar pelayanan

nikah/rujuk.

32. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan17

c. Penghulu Madya/Ulya


2. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan.

17 Ibid h.15-16


kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk menetapkan legalitas akad nikah

dan rujuk.

4. Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah.

5. Memberikan khutbah/ nasehat/doa nikah/rujuk.

6. Memandu pembacaan sighat taklik talak.

7. Menganalisis kasus dan problematika rumah tangga.

8. Menyusun materi dan metode penasihatan dan konsulltasi.


10. Melakukan identifikasi pelanggaran peraturan perundangan nikah/rujuk.

11. Melakukan verifikasi pelanggaran

12. Melakukan pemantauan pelaksanaan nikah/rujuk di luar system.

13. Melakukan pengamanan/penyitaan dokumen nikah/rujuk.

14. Melakukan telaahan dan pemecahan masalah nikah di luar system.

15. Melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang.

16. Melakukan penertiban dan melaporkan kejadian hidup bersama di luar

nikah dan pernikahan di bawah tangan bersama aparat terkait.

17. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III plus.

18. Menganalisis bahan/data pembinaan keluarga sakinah.




22. Menganalisis dan menetapkan fatwa hukum.

23. Melatih kader Pembimbing Muamalah.

24. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan.

25. Melakukan bahsul masail dan ahwal as syakshiyah.

26. Mengembangkan metode penasehatan.

27. Merekomendasi hasil pengembangan penasehatan.

28. Mengembangkan metode penasehatan perangkat pelayanan nikah/rujuk.

29. Merekomendasi hasil pengembangan metode penasehatan perangkat

pelayanan nikah/rujuk.

30. Mengembangkan sistim pelayanan nikah/rujuk.

31. Mengembangkan instrument pelayanan nikah/rujuk.

32. Menyusun kompilasi fatwa hukum munakahat.

33. Melakukan kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan18

.

C Fungsi Penghulu

Fungsi Subdit Kepenghuluan adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang kepenghuluan.

b. Pelaksanaan pelayanan kepenghuluan.

c. Penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan di bidang kepenghuluan.

18 Ibid h.16-17

d. Optimalisasi peran dan fungsi KUA dan pemberdayaan pegawai pencatat

nikah.

e. Evaluasi terhadap kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepenghuluan19

.

D. Penghulu Dalam Lintas Sejarah

Penghulu mempunyai kedudukan menonjol sebagai pelaksana dalam bidang

kehakiman yang menyangkut hukum (syariat) Islam. Dari aspek perspektif historis,

penghulu sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Mereka adalah ulama-ulama yang

hidup pada waktu sebelum periode para Wali20

.

Berdasarkan surat keputusan raja Belanda yang di abadikan dalam Stattblaad

no 152. 1882 yang berkenaan dengan penarikan kalangan ulama ke dalam birokrasi

pemerintahan Belanda yang sebelumnya merupakan bagian dari lingkungan dan

struktur kekuasaan pribumi21

.

Keterlibatan penguasa kolonial Belanda terhadap ulama pejabat Negara

(penghulu) membawa dampak yang positif seperti : sistem administrasi modern

dalam pengadilan agama yang baik, tertib, teratur dan tercatat dengan teliti22

.

19 Departement Agama, Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan, h. 1 20 Al-Farabi, “ Penghulu pada Masa Kolonial di Betawi pada Akhir Abad XIX,

Skripsi S1 Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h.2 21 Ibid h.2 22 Ibid h.2

Hal yang mendorong semangat baru dalam kehidupan masyarakat Islam yang

di tandai dengan maraknya semangat kebangkitan Islam dan berkembangnya

modernisme Islam di awal abad ke-20, sehingga menimbulkan kesadaran akan

kebangsaan (sense of awareness) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan apa yang dilakukan oleh pihak kolonial. Belanda yang berkaitan dengan

penerapan politik Islam Belanda pada saat itu.23

. Sebelum abad ke-19, sudah ada

pemimpin Agama seperti penghulu. Tetapi kedudukannya selaku pegawai agama

tertinggi dalam struktur kabupaten. Yang bertindak sebagai pemimpin agama pada

kabupaten adalah Bupati. Sementara penghulu berada di bawahnya. Bupati (kepala

agama) harus mengawasi semua petugas agama, seperti imam, modin, dan lain

sebagainya Bupati beranggapan bahwa selain sebagai bupati juga sebagai pemimpin

agama merupakan suatu pekerjaan yang paling penting pada tingkat kabupaten24

.

Pada akhir abad ke-19, gelar pemimpin agama yang melekat pada bupati

mulai bergeser dan terlepas darinya. Beralih kepada penghulu. Penghulu langsung

berada di bawah Gubernur Jendral. Di bawah penghulu ada penghulu tingkat

kabupaten dan penghulu tingkat kecamatan. Dahulu jabatan penghulu tingkat

kecamatan itu sebagai penghulu onderdistrick25

.

23 G.F. Pijfer, ‘ Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950.

(Terjemah) Tujimah, (Jakarta : UI Press, 1985), h. 87 24 Ibid h.63 25 Ibid h.63

Kebanyakan yang di angkat sebagai penghulu itu adalah adalah orang yang

telah menunaikan ibadah haji. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga seorang haji

menjabat sebagai imam, merbot, amil atau sebagai guru agama. Jika seorang haji

menjabat sebagai seorang mandor pasar dan polisi di tanah partikulir, mereka

mendapat gaji dari Pemerintah. Selain daripada itu para haji yang tidak menjabat

tetap menjadi petani dan pedagang26

.

Perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan ajaran agama Islam dari tahun ke

tahun semakin meningkat. Ini terbukti dari tahun 1886 terjadi perubahan pengamalan

ajaran Islam yang lenih intensif tahun 1989, terutama dalam menjalankan shalat lebih

cermat dan aktif pergi ke langgar untuk sholat berjamaah.27

Dalam kitab al-Qawanin di kemuukakan ada empat kesalahan yang sering

dilakukan oleh para penghulu yaitu, seorang penghulu suka melakukan perceraian

antara suami istri tanpa mempertimbangkan alas an mengapa sampai terjadi

perceraian itu28

.

Dalam bab ke-14 (Qawanin) memberikan peringatan kepada penghulu tentang

pentingnya penetapan jadwal penanggalan bagi keperluan keagamaan, terutama awal

bulan Ramadhan. Jadi penghulu bertugas untuk menentukan awal bulan puasa. Dalam

26 Ibid h.64 27 ANRI, Algemeene Verslag, Residentie Batavia tahun 1889, No. 353/9 28 Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil al-Alawi, AL-Qawanin as-Sar’iyyah li-ahl

al-majali al-Hukumiyyah bi Tahqiqi al-Masa’il Li Tamyizi lahum al-Haq minal-bathil,

(Batavia 1881)

menetapkan aturan terkadang penghulu bekerja mengutamakan keinginannya sendiri

daripada bersandar pada agama.29

Dalam perjalanan peradilan agama, sering bertumpu kepada penghulu. Karena

itu pendapat penghulu harus di hormati. Pengangkatan penghulu dilakukan secara

lebih cermat, mengingat pekerjaan penghulu bukan hanya sekedar menelaah beberapa

kitab dan memakai sorban, melainkan juga pendidikan umum dan pengalaman yang

luas.30

Akibat dari pada lambatnya proses penyebaran Islam berakibat sedikitnya

orang-orang yang dapat menduduki jabatan penghulu. Bahkan boleh jadi menjadi

Kadi, Penata keuangan dan Kepala Masjid. Dampak daripada itu, seorang penghulu

menganggap seluruh pekerja di masjid di anggap bawahannya. Sesungguhnya adalah

suatu kekecualian, seorang penghulu juga dapat bertindak sebagai Imam atau Khatib

waktu Shalat, sehingga mempunyai kedudukan penting di kalangan masyarakat.31

Pada masa kolonial Belanda, para anggota dan panitera tidak menerima gaji

tetap ( kecuali ketua) mereka menerima honor yang diambilkan dari ongkos perkara

yang di bayaroleh para berperkara.32

Pengadilan Agama berwenang memeriksa

29 Kumpulan karangan Snouck Hurgronje, jilid VIII, (Jakarta: INIS, 1993), h. 42-45 30 Ibid, jilid X, (Jakarta: INIS, 1994), h.50 31 E. Gobee dan C. Adriansee, (terj); nasehat-nasehat C Snouck Hurgronje

Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1899-1936, Seri

Khusus, (Jakarta: INIS, Jilid V, 1991), h.815 32 Noto Susanto; Organisasi dan Yurispudensi Peradilan Agama di Indonesia,

(Jogyakarta: Yayasan Badan Penerbit, Gajah Mada, 1963), h.17

perkara dan memberi keputusan hanya bila di hadiri paling tidak oleh tiga orang

anggota termasuk ketua.

Merupakan realitas sejarah, bahwa setiap Pengadilan Agama mempunyai

peranan penting dalam pembinaan hukum Agama. Penghulu Agama adalah orang-

orang yang bernaung di Pengadilan Agama, ia sebagai orang yang memberi petunjuk

pelaksanaan hukum agama kepada masyarakat.33

Jabatan penghulu sudah ada sejak berabad-abad lamanya, tetapi

perkembangannya secara sempurna baru terjadi pada abad ke-19 dan abad ke-20

dahulu penghulu di terjemahkan dalam bahasa Belanda “Priester” tetapi

terjemahannya ini berdasarkan suatu kesalahpahaman karena agama Islam

tidakmengenal “pendeta”, kesalahpahaman orang-orang Belanda ini dapat di

mengerti jika dipikirkan hal-hal berikut ini :

1. Bahwa penghulu itu mengerjakan tugas-tugas yang dalam agama lain di

kerjakan oleh pendeta.

2. Bahwa penghulu itu berbeda dengan orang-orang biasa dalam segi

pakaiannya, kebanyakan mereka memakai pakaian arab seperti : sorban dan

jas panjang34

.

33 M. Idris Ramulyo. “ Beberapa Masalah tentnag Hukum Acara Perdata

Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam” (IND-HILL,CO,1985), h.99 34 Ibid h. 71

Jabatan tertinggi dalam hal mengurusi soal-soal agama adalah penghulu, di

ibukota penghulu di sebut penghulu kepala, dibawahnya terdapat pegawai-pegawai

yang lebih rendah, yaitu “Penghulu Districk” dan “Penghulu Onderdisrick”35

.

Penghulu-penghulu rendah tidak semuanya terpelajar, tetapi kalau mendapat

kesulitan mereka minta bantuan para kiyai-kiyai, penghulu yang pada umumnya

sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya dalam mengurusi masyarakat Islam36

.

Pada hari raya Islam, seperti hari lahir Nabi Muhammad saw (dalam bahasa

arab; Mawlid al-Nabi, bahasa Jawa dan Sunda; Mulud, dalam bahasa Betawi; Maulid)

dan hari Isra Miraj, yang menjadi pemimpin dalam upacara itu adalah Penghulu,

perayaan tersebut dilaksanakan di masjid, di rumah penghulu atau di tempat lain.37

Campur tangan Pemerintahan Belanda dalam soal Pengadilan Agama dan

upaya penertiban pengadilan agama setelah di keluarkanya stbl 1882 tentang

pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura ini mendapat kecaman dari ahli

hukum adat. Snouck Hurgronje ia mengatakan bahwa pembentukan pengadilan

agama itu merupakan kesalahan yang patut disesalkan sebab seharusnya pengadilan

35 Ibid h. 71 36 Ibid h. 72 37 G.F Pijfer , Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950.

(Terjemah) Tujimah h. 87

agama ini di biarkan berjalan liar tanpa ada bantuan dan campur tangan pemerintah

sehingga keputusan-keputusan tidak perlu memperoleh kekuatan undang-undang.38

Pentingnya jabatan penghulu terutama yang diketahui ialah penghulu ibukota

kabupaten, kadang-kadang di sebut penghulu kepala, penghulu dapat dilihat dari

peranannya di masyarakat. Kedudukan dan peran penghulu itu adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Kadi’

Sebagaimana di tempat lain dengan kewenangan hukum yang dipersempit

namun tetap mengacu kepada hukum peradilan yang sebenarnya dan

peradilan sukarela, selama itu di dasarkan hukum Islam.

2. Sebagai Mufti

Yaitu orang yang memberi penerangan tentang hukum Islam, karena di

dalam masyarakat dan kehidupan perorangan kerap kali timbul

pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah agama, dan mereka

sangat membutuhkan bimbingan dan petunjuk dari seorang yang pandai

dan ahli di dalam masalah hukum Islam, maka dari itu di bentuk suatu

Mufti Agama untuk siapa saja yang memerlukan nasehat-nasehat

keagamaan.

38 Zaini A. Noeh Abd Basit Adnan “Sejarah Singkat Pengadilan Agama di

Indonesia”, (Surabaya : Bina Ilmu 1983), h. 34

3. Juru Nikah

Dengan tugas untuk mengawasi pelaksanaan akad nikah yang benar,

sesuai dengan aturan, dan pendaftaran perkara perceraian karena

penjatuhan talak. Tugas dalam kedudukan itu tidak termasuk dalam

wewenang hukum peradilan yang sebenarnya maupun yang sukarela,

karena hukum Islam tidk mengenal pengawasan atas perkara pernikahan

dan perceraian. Kebutuhan akan kepastian hukum tidak mengenal

pengawasan atas perkara pernikahan dan perceraian.Kebutuhan akan

kepastian hukum maka maka di setiap kota dan kampung selalu di

temukan juru nikah atau penghulu terabaikan.39

4. Mengepalai Mesjid

Di samping sebagai mengepalai mesjid, penghulu juga sebagai kepala

seluruh pegawainya. Kedua tugas inilah yang memberi gambaran kepada

orang-orang luar tentang tugas penghulu. Penghulu sebagai wakil tertinggi

dalam soal-soal agama dan ia di Bantu oleh beberapa pegawai mesjid

bawahanya.

Sebagai kepala mesjid, penghulu mengatur soal-soal peribadatan, ia juga

berhak bertindak sebagai imam, dan khotib, tetapi biasanya ia

39 Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jilid VII, h. 83-84

melimpahkan tugas ini kepada bawahannya. Selain itu juga penghulu

mengurus kas masjid40

Sebagai kepala personil masjid, penghulu mengatur peran bawahannya,

seperti imam pada waktu sholat, khotib yang mengucapkan khutbah, hari

raya Islam, Muadzin, dan marbut41

Perannya sebagai imam masjid atau kepala pegawai kemasjidan, ia

bertanggung jawab atas pemeliharaan masjid maupun gaji bagi para

pegawainya diambil dari dana kas masjid yang di bentuk di setiap

kabupaten yang di bawah pengawsan Bupati.

Dana kas masjid di peroleh dari ongkos pembayaran pencatatan nikah,

talak, dan ruju’, ongkos perkara di pengadilan Agama, wakaf maupun

bagian zakat dan dan ritrah, kas masjid itu di urus oleh sebuah komisi

yang di bentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.42

5. Mengurus dan Mencatat Pernikahan, Perceraian, dan Ruju

40 Pijfer, Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950.

(Terjemah) Tujimah h.78 41 Marbut (atau disebut Merbot) adalah pelayan mesjid atau orang yang

mengurusi segala kebutuhan mesjid, dan menyangkut kebersihan dan keamanan

masjid 42 Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek tentang Ulama di Indonesia Abad ke-

19, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), cet 1 h. 225

Menurut Hukum Islam, untuk menghindari dari penyalahgunaan dan

kekacauan, penghulu sebagai ahli hukum Islam termasuk dalam kategori

ahli yang ditugaskan mengurusi pernihkahan, perceraian dan ruju.

Dalam pelaksanaan tugas di bidang Dalam pelaksanaan tugas di bidang

NTR (Nikah, Talak, Ruju) serta segalasesuatu yang ada sangkut pautnya

dengan masalah tersebut dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas di

daerah tersebut. Dan mana kala timbul hal-hal yang tidak terselesaikan

oleh petugas dan kewedaan atau di kecamatan itu secara baik ataupyn

kalau timbul pertentangan pendapat di antara petugas di daerah itu dengan

masyarakat barulah beliau turun tangan turut menyelesaikan sengketa

yang timbul itu bertindak selaku juru pendamai dan yang menyelesaikan

masalah yang timbul itu.

Biasanya kalau penghulu sudah turun tangan dalam masalah-masalah yang

timbul dalam masyarakat, ia segera mengeluarkan fatwa-nya atas nama

Allah maka segeralah pihak-pihak yang bersangkutan itu tunduk dan taat

atas ketetapan dan fatwa tersebut. Jarang sekali fatwa yang dikeluarkan

oleh penghulu mendapat sanggahan atau kritikan dari masyarakat, karena

penghulu di angkat bukan sembarangan, tapi dengan proses dan prosedur

tertentu. Disamping cakap, alim dan bijaksana maka faktor pemilihan

tentu juga diperhatikan, biasanya sesudah itu menurun kepada anak-

anaknya yang memenuhi syarat-syarat tertentu.43

6. Penasehat pada Landrad

Dalam masa-masa sebelum kemerdekaan penghulu merupakan pejabat

merupakan pejabat yang menetukan, sehingga dalam bidang peradilan pun

mereka ikut menentukan dalam rangka menjaga agar hukum Islam dapat

di terapkan dalam hal-hal yang di tentukan oleh Pengadilan Negeri. Hanya

saja saying dalam pelaksananya, para penghulu kurang mengikuti derap

langkah dari pengetahuan Hakim Pengadilan Agama Negeri yang

memakai Hukum Barat sebagai sumber hukumnya. Sehingga Pada masa

belakangan para penghulu dalam pengadilan negeri bukan lagi sebagai

pihak yang menentukan sebaliknya merupakan pihak yang ditentukan.

Tugasnya tinggal menyumpah para pihak-pihak yang berperkara di dalam

persidangan.44

Sebagai penghulu landrad ia bertugas untuk memberi nasehat mengenai

pandangan Islam terhadap perkara yang diadili dan juga bertindak sebagai

43 Proyek Peningkatan Survey Keagamaan Departemen Agama RI. "Laporan

Bagian Proyek Penelitian Jurispudensi Peradilan Agama" (Jakarta, Direktorat

Peradilan Agama 1970), h. 38-39 44 Ibid, h. 40

pengambil sumpah terhadap pihak yang diperlukan, untuk itu ia mendapat

gaji tertentu dari pemerintah Belanda.

Pengangkatan penghulu sebagai penasehat landrad, di karenakan

pemerintah Belanda masih menganggap hukum yang berlaku di kalangan

orang Islam adalah hokum Islam, namun sikap ini di ubah oleh Snouck

Hurgronje dengan mengatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia

adalah hukum adat45

.

7. Sebagai Penasehat Pejabat Pemerintah

Penghulu dalam hal ini pula merupakan bagian dalam struktur

Pemerintahan, bahkan adalah merupakan pejabat tinggi dalam

Pemerintahan di bidang keagamaan. Karena itu segala ketentuan yang

akan di ambil atau di laksnakan dalam pemerintahan selalulah lebih

dahulu dimintakan pertimbangan para penghulu guna menentukan apakah

ketentuan tersebut dapat dijalankan dan tidak bertentangan dengan

ketentuan keagamaan. Dalam hal inilah fungsi penghulu bertindak sebagai

penasehat dan pejabat pemerintah.46

8. Sebagai Ketua Pengadilan Agama

45 Husni Rahim, “ Sistem Otoritas dan Administrasi Islam : Studi Tentang Pejabat

Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang: (Jakarta, Logis 1998), cet I, h.

126 46 Proyek Peningkatan Survey Keagamaan Departemen Agama R.I, "Laporan

Bagian Proyek Penelitian Jurispudensi Peradilan Agama" , h. 39

Dalam hal ini penghulu juga mendapat peran memeriksa dan memutus

manakala di kalangan umat terdapat perselisihan faham atau pendapat baik

dalam masalah NTR (Nikah, Talak, Rujuk), Mawaris, Mahar, Hadhonah,

Ta’lik talak, dan sebagainya, maka biasanya kalau pada timgkat

Kecamatan atau Kewedaan tidak terselesaikan maka barulah diajukan

kepada penghulu. Dalam hal mana, maka penghulu tentu segera

mengadakan pemeriksaan dan penumpulan data dan fakta-fakta yang

diperlukan. Dan kemudian diadakanlah pemicaraan dengan para anggota

atau pegawainya guna mengadakan penyelesaian akan perkara tersebut.

Dalam persidangan mana masalah tersebut di bahas dan dipertimbangkan

secara mendalam menurut ketentuan atau qaidah fiqhiyyah dan segera

diambil jalan keluarnya kemudian barulah di ambil keputusan yang

setepat-tepatnya dan sebenar-benarnya. Keputusan segera diumumkan dan

disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Persidangan-persidangan para penghulu di saat sebelum kemerdekaan

banyak dilakukan dirumah-rumah penghulu sendiri atau di serambi

masjid.

Sehingga pada waktu itu terkenalah istilah pengadilan serambi. Baru

sesudah kemerdekaan sidang-sidang dari penghulu ini mengambil tempat

pada kantor atau ruangan khusus yang telah ditentukan.

Karena penghulu yang bertindak pula sebagai Ketua Pengadilan Agama

maka segala keputusan dan ketetapan beliau ini terus di taati dan

dilaksanakan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan.

9. Membantu Pencatatan Penduduk

Dalam hal ini penghulu mendapat tugas tambahan, di samping mencatat

perkawinan, ia juga di minta mencatat kematian, tugas tambahan ini lebih

mudah dikerjakan oleh penghulu dari pada oleh pasirah atau pegawainya,

karena bila seseorang meninggal tentu yang diberiahu terlebih dahulu

adalah penghulu, karena penghulu dalam mengurus jenazah sangat

diperlukan.

10. Mengawasi Pendidikan Agama

Statblaad 1905 menyebutkan bahwa siapa saja yang akan memberi

pelajaran Agama, harus mendapatkan izin tertulis dari pemerintah

setempat. Disamping itu guru-guru harus membawa daftar dari murid-

muridnya menurut bentuk tertentu dan mengirimkannya secara berkala

kepada kepala daerah setempat. Izin tersebut dapat di tarik kembali

apabila ia berulang-ulang melanggar peraturan atau memiliki perilaku

yang tidak baik.

11. Sebagai Wali Hakim

Masalah pihak perempuan yang akan melakukan perkawinan tidak

mempunyai wali tapi tidak ada ditempat atau ada yang menghalangi

menjadi wali, ataupun wali yang berhak tapi adhal (enggan) mengawinkan

pihak perempuan tersebut , maka menurut ketentuan syar’I dapat

dipindahkan hakmewalikan itu kepada wali hakim.

Didalam pemindahan kewalian kepada wali hakim dijelaskan terlebih

dahulu tentang prosedur pemindahan dimana kedua pihak perlu di periksa

lebih dahulu terutama tentang wali yang adhal (enggan) untuk menikahkan

perempuan yang harus di walikan itu.

Manakala wali yang bersangkutan tetap adhal (enggan) tanpa alas an yang

sah menurut syara’ maka barulah kewalian itu dipindahkan kepada wali

hakim.Yang ditentukan bertindak sebagai wali hakim. Yang ditentukan

bertindak sebagai wali hakim adalah pejabat-pejabat yang telah ditentukan

yang pada umumnya adalah para Penghulu Naib atau penghulu pada

Kantor Urusan Agaka kabupaten.47

12. Pejabat Urusan Zakat

47 Ibid, h. 39-40

Seorang penghulu bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada

yang berhak. Boleh jadi tugas itu dilaksanakan sendiri oleh penghulu atau

diserahkan kepada bawahannya. Dari tugas ini penghulu memperoleh

penghasilan sesuai aturan yang ditetapkan ajaran Islam.

13. Pegawai Tata Usaha dan Kepala Masjid

Dan tentu juga orang-orang bawahan yang diangkatnya sendiri dan

bekerja secara teratur, memiliki hak untuk bertindak sendiri selaku imam

atau khatib di mesjid.

Syarat menjadi seorang penghulu menurut atau wakil menurut Karel A

Steenbrink bahwa ada tiga aliran yang menentukan kebijaksanaan pengangkatan

penghulu baru dalam politik pemerintah kolonial.48

.

Pertama. Sebagian besar pegawai pemerintah termasuk para residen dan

gubernur jendral berpendapat, bahwa jabatan penghulu adalah jabatan agama,

sehingga harus bebas dari campur tangan dari pemerintah Belanda. Bupati boleh saja

mengangkat seorang keponakan, yang sama sekali tidak tahu agama, menjadi

48 E. Gobee dan C. Adrianse, nasehat-nasehat C Snouck Hurgronje Semasa

Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1899-1936, Seri Khusus, , h.

818

penghulu. Satu-satunya syarat yang dicantumkan dalam korespondensi para pejabat

tentang pengangkatan penghulu baru adalah bahwa calon penghulu bukan pemakai

tentang madat.

Kedua, sikap yang agak pasif juga yang datang dari Holle dan beberapa tokoh

lain. Mereka berpendapat, bahwa pemerintah harus mempertahankan agar para

penghulu tidak di angkat dari kelompok orang Islam yang terlalu fanatic atau yang

turut dalam satu aliran tarekat. Credit point perlu diberikan kepada para penghulu jika

mereka giat memperbaiki pertanian, melaksanakan proyek irigasi, membasmi tikus,

membantu proyek suntikan penyakit cacar dan lain-lain.

Dalam beberapa laporan, Holle juga secara konsekwen maengajukan agar

penghulu masjid dan pengulu landraad dijabat oleh seorang pejabat saja, sehingga

pemerintah bisa menetapkan siapa pejabat Islam yang paling penting di suatu daerah

(pemerintah tidak berhak memilih penghulu masjid, hanya penghulu landraad).

Ketiga, dipelopori oleh Snouck Hurgronje dan bersifat aktif, Snouck

menandaskan, bahwa penghulu harus di angkat pemerintah dan pemerintah harus

bertindak tegas terhadap penghulu yang korup atau yang sama sekali tidak

mengetahui hukum Islam dan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan hukum

itu.

Lebih dari itu menurut Snouck Hurgronje adalah.

1. Tamat dengan hasil baik dari sebuah kursus mengeni kitab-kitab yang

paling lazim termasuk yang mengenai fiqih

2. Mempunyai sekedar pengetahuan bukan agama yang diperlukan untuk

secara tepat menjalankan pejabat penghulu, seperti pengetahuan tentang

tugas dan kewenangan majlis-majlis ulama menurut undang-undang. Begitu

juga pengetahuan tentang tugas penghulu sebagai penasehat pada

pengadilan negeri, pengeahuan tentang peraturan pemerintah daerah yang

dalam peresmian pernikahan atau penerimaan berita mengenai perceraian

harus ditaati, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan ini tidak ada seorang

penghulu pun yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan yang dapat

diperoleh pada sekolah pemerintah untuk pribumu.

3. Syarat-syarat tertentu mengenai watak, sifat sholeh dan jujur sedapat

mungkin juga syarat mengenai kedudukan didalam masyarakat.49

Jabatan Hakim Agama Islam kini menjadi fungsi-fungsi yang bersifat khusus,

seperti yang terjadi pada keseluruhan birokrasi agama. Secara tradisionil, jabatan

Hakim Agama biasanya berada pada “Penghulu”, seorang administrator masjid yang

juga mempunyai tugas, peran dan tanggung jawab didalam masyarakat Islam. Kini,

fungsi-fungsi itu di pisah-pisahkan, dan hakim agam akan menjadi “hakim” dengan

sedikit tambahan tugas. Dengan pemisahan ini, mungkin hakim Agama akan

49 Ibid h. 837

menurun kedudukannya di mata masyarakat dan menyempit pula kewibawaan

hukumnya.50

Peran lembaga kepenghuluan yang besar dan strategis ini

dalam perkembangannya mengalami penyempurnaan-

penyempurnaan terutama sejak zaman kemerdekaan. Berdasarkan

Resolusi Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura pada

tanggal 12-16 Nopember 1947, Menteri agama mengeluarkan

penetapan No. 6 tahun 1947 tentang pemisahan pengadilan agama

dari penghulu kabupaten. Dengan demikian sejak saat itu terjadi

pemisahan fungsi dan tugas antara penghulu kabupaten sebagai

kepala pegawai pencatat nikah dan urusan-urusan kepenghuluan

lainnya, dengan penghulu hakim, yakni hakim ketua pengadilan

agama. Hal ini dilakukan karena tugas-tugas kepenghuluan di bidang

pencatatan NTR semakin meningkat.51 Dengan pemisahan ini, tugas

lembaga kepenghuluan sebagai lembaga yang menyelesaikan

perselisihan dibidang hukum keluarga (talah/cerai) di alihkan ke

lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Agama. Walaupun demikian

sebelum lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Lembaga Kepenghuluan atau Sekarang lebih di kenal dengan KUA

masih berwenang mengeluarkan kutipan buku pendaftaran talak dan

50 H. Zaini A. Noeh, “ Peradilan Agama Islam di Indonesia : Suatu Studi

tentang Landasan Politk Lembaga-lembaga Hukum” (Jakarta, PT. Internusa 1980),

cet 1, h.131-132 51 Ibid., h. 42

Cerai, dan sejak berlakunya UU tersebut maka KUA (Pegawai

pencatat Nikah) hanya bertugas melaksanankan pelayanan nikah

dan rujuk serta melaksanakan pembinaan Kehidupan beragama Islam

di desa.52

Oleh karena itu, berdasarkan pasal 730 Keputusan menteri

Agama No. 2 tahun 1989 disebutkan bahwa KUA mempunyai fungsi

atau tugas untuk: 1) Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat

menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah

tangga KUA, 2). Menyelenggarakan bimbingan dan pelayanan nikah

dan rujuk 3). Menyelenggarakan pengurusan dan pembinaan

kemasjidan , zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal,

kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Bimbingan masyarakat

Islam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Maka atas dasar KMA ini, Peran atau tugas KUA sebagai

lembaga yang berwenang mengeluarkan kutipan buku pendaftaran

talak dan Cerai ditiadakan dan dialihkan menjadi wewenang

Pengadilan Agama.

Seiring dengan semangat reformasi, Departemen Agama RI

melalui Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 301

Tahun 2004 telah melakukan penataan ulang terhadap tugas dan

fungsi penghulu dalam organisasi Kantor Urusan Agama (KUA)

52 Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN),

(Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2003), h. 2

Kecamatan. Penataan ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan

profesionalisme penghulu dalam menjalankan tugas kepenghuluan

yang meliputi perencanaan, bimbingan, pencatatan dan pelayanan

di bidang nikah/rujuk, pembinaan keluarga sakinah, hisab rukyat,

pelayanan fatwa hukum munakahat, bimbingan muamalat, dan

pengembangan kepenghuluan.

BAB III

PROGRAM STUDI AHWAL-SYAKSHIYYAH

DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

A. Sejarah Berdirinya Program Studi Ahwal-Syakshiyyah (Hukum Keluarga

Islam)

Gagasan untuk mendirikan Fakultas Sya’riah di Jakarta di mulai pada

akhir tahun 1966. Sebelumnya IAIN Syarif Hidayatullah telah mengelola Fakultas

Syari’ah di Serang, Jawa Barat. Untuk itu dilakukan persiapan-persiapan sehingga

dibentuklah suatu tim yang dipimpin langsung oleh rektor pada saat itu, Prof. Drs.

H. Soenardjo.

Karena sarana dan prasarananya belum siap dan belum memadai,maka

fakultas Syari’ah Jakarta baru menerima mahasiswa mulai tahun ajaran 1968.

Untuk tahap awal pimpinan fakultas di rangkap oleh rector dan pelaksana

hariannya adalah Drs. H. Peunoh Daly, yang merangkap sebagai ketua Jurusan

Ilmu Agama di Fakultas Tarbiyah, selanjutanya rector mengangkat K.H.M Syukri

Ghazali sebagai dekan Fakultas Syari’ah. Fakultas Syari’ah pertama.Jakarta

sendiri resmi berdiri berdasarkan SK Menteri Agama No. 159 Tahun 1967.

Sepanjang sejarahnya, tokoh-tokoh yang pernah memimpin Fakultas

Sya’riah semenjak konversi IAIN ke UIN menjadi Fakultas Syari’ah dan Hukum

sebagai dekan adalah sebagai berikut : K.H.M Syukri Ghozali (1968-1972), Drs.

H. Peunoh Daly (1972-1975, 1983-1986, dan 1986-1991), Drs. Amir Syarifuddin

(1975-1977 dan 1977-1979), H.A. Wasit Aulawi, MA (1979-1982 dan 1982-

1983), Drs. A. Mustadjib, MA (1991-1994), Drs. H.A. Chairuddin, SH (1994-

1998), Prof.Dr. H. Muhammad Amin Suma SH, MA (1998-2002 dan 2006-2010),

dan Prof.Dr. Hasanuddin AF (2002-2006),

Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum

Visi Fakultas Syariah dan Hukum adalah mewujudkan Fakultas Sya’riah

dan Hukum sebagai fakultas yang unggul, handal, dan terdepan dalam pengkajian,

pengembangan, dan pengintegrasian serta penerapan ilmu Syari’ah,ilmu hukum,

dan ilmu ekonomi Islam yang berorientasi pada nila-nilai keIslaman,

kemanusiaan, dan keindonesiaan.

Misi Fakultas Syari’ah dan Hukum

1. Melaksanakan pengajaran dan pendidikan yang integratife dalam ilmu

syar’iah, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi Islam baik bersifat teoritis maupun

praktis.

2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu Syari’ah, ilmu hukum, danilmu

ekonomi Islamyang berbasis penelitian (research based university)

3. Memberikan landasan akhlak dan moral terhadap pengembangan dan praktik

ilmu Syari’ah, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi Islam di masyarakat

4. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang

menjunjung tinggi kebenaran, keterbukaan,kritis, kreatif,dan inovatif, serta

tanggap terhadap perubahan-perubahan social,baik dalam skala nasional

maupun global.

5. Menyelanggarakan manajement modern perguruan tinggi yang berorientasi

pada mutu, profesionalisme, dan keterbukaan, serta memiliki daya saing yang

tinggi dan kuat.

6. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan

lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah, perguruan tinggi,

industri dan lain-lain, baik dalam maupun luar negeri.

7. Memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya implementasi

syari’ah Islam dalam konteks keindonesiaan.53

Secara historis dapat di kemukakan bahwa Program Studi Ahwal

Syaksyiyah pada mulanya bernama Jurusan al-Qadha. Lalu, dalam

perkembangannya berubah nama menjadi Jurusan Peradilan Agama. Seiring

dengan perubahan regulasi pendidikan tinggi agama Islam, ia kemudian berubah

menjadi Program Studi Ahwal- Syakhshiyyah yang memiliki 2 (dua) konsentrasi,

yaitu Konsentrasi Peradilan Agama dan Konsentrasi Administrasi Keperdataan

53 UIN Syarif Hidayatullah, Pedoman akademik Universitas IslamNegeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta 2007-200, h.154-155

Islam. Dalam perkembangannya yang terkini (2007), Program Studi ini di

sempurnakan namanya menjadi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum

Keluarga Islam) dengan 2 (dua) Konsentrasi tersebut.54

B. Visi, Misi, dan Kompetensi Lulusan Ahwal-Syakshiyyah

Program Studi ini Memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Program Studi Ahwal Syakshiyyah (Hukum Keluarga

Islam) sebagai Program Studi yang unggul, handal, dan terdepan dalam

Pengkajian, Pengembangan, Pengintegrasian dan Penerapan Ilmu Hukum

Keluarga yang berorientasi Keislaman, Kemanusiaan dan Keindonesiaan.

Misi :

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratife dalam ilmu Syariah

khususnya bidang Hukum Keluarga, baik yang bersifat teoritis maupun

praktis.

b. Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu Syariah khususnya bidang

Hukum Keluarga

c. Menghasilkan Sarjana yang memiliki keilmuan Syariah khususnya bidang

Hukum Keluarga

54 Serial Buku Pedoman Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) No. 2, Buku

Pedoman Akademik, h. 19

d. Memberikan landasan moral dan akhlak yang terpuji bagi pengembangan dan

praktisi ilmu-ilmu Syariah, khususnya bidang Hukum Keluarga, dalam

kehidupan Bermasyarakat

e. Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjunjung

tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan keterbukaan, dan kesetaraan,

dengan tetap kritis, kreatif, inovatif, dan respontif, terhadap perubahan social,

baik dalam skala local, nasional, maupun global.

f. Menyelenggarakan manajement modern Program Studi yang berorientasi pada

kualitas, tranparasi, akuntabilitas, dan profesionalitas.

g. Menjalin kerjasama yang saling menguntunkan dengan lembaga-lembaga

pemerintah dan non-pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.

h. Memberikan perhatian terhadap upaya implementasi Syariah Islam,

khususnya bidang Hukum Keluarga, dalam konteks keIndonesiaan.

Program Studi ini memilki 2 (dua) konsentrasi :

1. Konsentrasi Peradilan Agama

Konsentrasi ini memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Konsentrasi Peradilan Agama sebagai konsentrasi yang

unggul, handal dan terdepan dalam Pengkajian, Pengintegrasian, dan Penerapan

Ilmu Hukum Peradilan yang berorientasi Keislaman, Kemanusiaan dan

Keindonesiaan

Misi :

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integrative dalam ilmu

Syariah, khususnya bidang Hukum Peradilan baik yang bersifat teoritis

maupun praktis


Hukum Peradilan

c. Menghasilkan Sarjana yang memiliki keilmuan Syariah khususnya bidang

Hukum Keluarga

d. Memberikan landasan moral dan akhlak yang terpuji bagi pengembangan

dak praksis ilmu-ilmu Syariah, khususnya bidang Hukum Peradilan, dalam

kehidupan Bermasyarakat



dengan tetap kritis, kreatif, inovatif, dan respontif, terhadap perubahan

sosial, baik dalam skala local, nasional, maupun global.

f. Menyelenggarakan manajement modern konsentrasi yang berorientasi pada

kualitas, tranparasi, akuntabilitas, dan profesionalitas.




khususnya bidang Hukum Peradilan, dalam konteks keIndonesiaan.

2. Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam

Konsentrasi ini memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam sebagai

konsentrasi yang unggul, handal dan terdepan dalam Pengkajian,

Pengembangan, Pengintegrasian dan Penerapan Ilmu Administrai

Keperdataan yang berorientasi KeIslaman, Kemanusiaan dan KeIndonesiaan.

Misi :

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratife dalam ilmu

Syariah khususnya bidang Ilmu Administrasi Keperdataan, baik yang

bersifat teoritis maupun praktis.


Administrasi Keperdataan yang berbasis penelitian

c. Menghasilkan Sarjana yang memiliki kompetensi keilmuan Syariah

khususnya bidang Administrasi Keperdataan

d. Memberikan landasan moral dan akhlak yang terpuji bagi pengembangan

dak praksis ilmu-ilmu Syariah, khususnya bidang Administrasi

Keperdataan, dalam kehidupan Bermasyarakat



dengan tetap kritis, kreatif, inovatif, dan respontif, terhadap perubahan

sosial, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global.

f. Menyelenggarakan manajement modern Konsentrasi yang berorientasi

pada kualitas, tranparasi, akuntabilitas, dan profesionalitas.




khususnya bidang Administrasi Keperdataan, dalam konteks

keIndonesiaan55

.

Kompetensi Lulusan

Tujuan Perguruan Tinggi Agama Islam adalah Menghasilkan sarjana

Muslim yang memiliki kemampuan atau (kompetensi) akademik dan

professional dalam bidang agama Islam serta mampu menerapkan di

masyarakat serta menghasilkan sarjana muslim yang ahli dan mampu menjadi

praktisi di bidang administrasi keprdataan dan peradilan agama Islam.

55 Ibid. h.20

KURIKULUM INTI PTAI

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKSHIYYAH

TUJUAN PTAI KOMPETENSI LULUSAN INDIKATOR KOMPETENSI

Menghasilkan sarjana

Muslim

1. Memiliki kemampuan

tentang Islam secara

kompherensif

Memahami ajaran Islam yang

normatife dan

yang memiliki kemampuan

(kompetensi)

empiris akidah, syariah,

akhlak,serta sejarah

akademik dan profesional

dalam bidang ilmu peradaban Islam

agama Islam serta mampu

menerapkannya 2. General knowledge

memahami pokok-pokok Ilmu

Pengetahuan

di masyarakat Sosial, IPA, dan humaniora

3. Beriman takwa dan akhlak

yang mulia

a. Menjalan perintah Allah dan

menjauhi larangan-Nya

b. Berfikir,berbicara,dan bertindak

sesuai dengan

nilai-nilai ajaran Islam

c. Memiliki rasa tanggung jawab,

harga diri, integritas,

mampu bersosialisasi, saling

menghormati

4. Berkepribadian Indonesia

Beragama,memiliki rasa

kebhinekaan, demokratis,

rasa solidaritas social

5. Sikap ilmiah

Cinta ilmu pengetahuan, cinta

kebenaran, rasional,

kritis, obyektif, menghargai

pendapat orang lain

6. Professional

Mampu melaksanakan pekerjaan

secara efektif dan

efisien serta memiliki komitmen

terhadap mutu hasil

Pekerjaan

7. Kewirausahaan

Inovatif, ulet, kreatif, pantang

menyerah, adaptif,

respontif,mandiri, mempunyai

keinginan untuk maju,

berani menanggung resiko

8. Memiliki keterampilan

a. Mampu menyajikan isi fikiran

secara lisan dan

berbahasa Indonesia sistematis dan mudah dipahami

b. Mampu menulis karya ilmiah

dengan sistematis dan

menggunakan bahasa Indonesia

yang baku


berbahasa

Mampu memahami isi buku teks

berbahasa

Arab dan Inggris

Arab/Inggris tanpa banyak

kesulitan


dalam berfikir

a. Berfikir ilmiah: mampu

memecahkan masalah melalui

pendekatan ilmiah

b. Berfikir kreatif: mampu

menemukan alternative baru

dalam memecahkan masalah

c. Mengambil keputusan: mampu

memilih salah satu dari

Alternatife


dalam mengolah

Mampu mencari mengolah dan

menyajikan informasi

informasi

secara sistematis, kritis, dan

obyektif


dalam mengelola

Mampu mengelola waktu, manusia,

uang, dan barang

sumber daya

13. memiliki keterampilan

dalam bekerjasama

Mampu bekerja tim,memimpin, dan

bergaul dengan

dengan orang lain Masyarakat

14. Memiliki kemampuan

dalam memanfaatkan

Mampu memilih mengoperasikan

dan memelihara perangkat

teknologi Teknologi

B. Kompetensi Hasil Belajar Program Studi Ahwal

Syakhshiyyah

TUJUAN PRODI KOMPETENSI LULUSAN INDIKATOR KOMPETENSI

Menghasilkan 1. Memahami seluk beluk a. Mampu menjelaskan dan menguraikan

sarjana muslim ilmu aspek-aspek

yang ahli dan

mampu menjadi

administrasi keperdataan

dan

administrasi keperdataan dan peradilan

agama Islam, sejarah

praktisi di bidang

administrasi peradilan agama Islam

kebijakan, teori, tokoh dan pemikirannya,

metodelogi dan institusi

keperdataan dan

b. Mampu menjelaskan dan menguraikan

seluk beluk management

peradilan agama

Islam

administrasi keperdataan dan peradilan

agama Islam

2. Menjadi tenaga

administrasi a. Mengkritisi berbagai pendapat

keperdataan dan peradilan

agama b. Menjunjung tinggi rasa keadilan

Islam yang yang obyektif

dan

menunjang keadilan

3. Menjadi tenaga

administrasi a. Bekerja berdasarkan kompetensinya

keperdataan professional b.Mencintai bidang tugasnya

4.Menjadi tenaga

administrasi

a. Berusaha untuk mengembangkan

kemampuan akademiknya


yang

b. Berusaha melanjutkan studi ke jenjang

yang lebih tinggi

mencintai ilmu pengetahuan

5. Menjadikan tenaga

administrasi a. Berusaha mengembangkan tugas-tugas

keperdataan dan peradilan b. Berusaha menciptakan kreasi-kreasi

agama Islam baru di bidangnya

yang mempunyai sikap

inovatif, kreatif,

c. Tanggap terhadap peradilan umum dan

Islam

dan responsife


dalam

a. Dapat mengaplikasiakan teori-teori


mengimplementasikan

aspek-aspek

agama Islam dalam penyelenggaraan

pengadilan

administrasi keperdataan

dan peradilan

b. Dapat mengembangkan teori-teori

keperdataan dan peradilan Islam

Islam


dalam manajemen

keperdataan

a. Dapat mengelola administrasi

peradilan dengan efektif dan efisiaen56

dan peradilan agama Islam

C. Kurikulum Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah (yang terakhir)

Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam terdiri atas :

1. Kurkulum Inti

Kurikulum ini meliputi Kompetensi Dasar dan Kompetensi utama.

Kompetensi Dasar berlaku pada semua Program Studi (lintas program studi)

56 Arsip Sekretaris Jurusan Ahwal AL-Syakshiyyah

pada PTAI yang penyusunnya di koordinir dan di fasilitasi oleh Diperta Islam

dan Ditjen Bagais Departement Agama RI57

.

2. Kurikulum Institusi

Kurikulum ini meliputi Kompetensi Dasar (tambahan), Kompetensi Utama

(tambahan) dan kompetensi lainnya58

.

Mata kuliah dan bobot SKS

Jenis mata kuliah dan bobot SKS ditetapkan sepenuhnya oleh masing-

masing PTAI. Menurut SK Mendiknas No. 234/U/2000 beban studi oleh

masing-masing program studi Sarjana (S1) minimal 144 dan maksimal 160

SKS.59

Kurikulum Jurusan Ahwal Syakshiyyah terbagi menjadi 2 yaitu,

distribusi mata kuliah menurut komponennya dan penjabaran rumpun mata

kuliah.Distribusi mata kuliah menurut komponennya terdiri dari Mata Kuliah

Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Berkehidupan

Bermasyarakat (MKB), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)

57 Ibid 58 Ibid 59 Ibid

Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) Mata Kuliah Prilaku Berkarya

(MPB)60

Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian terdiri atas : Ilmu kalam

(aqidah), Ulumul Qur’an, Ulumul Hadist, Akhlak Tasawuf, Sejarah Peradaban

Islam, Filsafat Umum, Pendidikan Kewarganearaan, Fiqh dan Praktek

Ibadah61

.

Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat terdiri atas : Bahasa Arab,

Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Ilmu Sosial Dasar, dan Sosiologi Hukum62

.

Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan terdiri atas : Fiqih

Munakahat 1-2, MM Fil Munakahat, Fiqih Mawaris, Fiqih Muamalat, Fiqih

Jinayah, Fiqih Siyasah, Tafsir Ahkam, Hadist Ahkam, Masail Fiqhiyyah,

Tarikh Tasyri, Ilmu Falak 1-2, Hukum Perikatan Islam, Hukum Perwakafan,

Peradilan Islam, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum

dan Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Perundang-

undangan, Hukum Acara Perdata, hukum Acara Peradilan Agama, Hukum

Keluarga di Negara Muslim, Hukum Tata Negara. Mata Kuliah Peminatan

Peradilan Agama terdiri atas : Praktek Hukum Islam di Indonesia,Hukum

Keluarga Kontemporer,Administrasi dan Manajemen Peradilan Agama, Ilmu

60 Serial Buku Pedoman Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH), No. 2, Buku

Pedoman Akademik h. 22 61 Ibid h.22 62 Ibid h.22

Ekonomi, Ekonomi Syariah Bank dan Keuangan Syariah.. Mata Kuliah

Peminatan Administrasi Keperdataan Islam : Ilmu Administrasi, Manajemen

dan Administrasi, Perkantoran urusan Keagamaan, Kepenghuluan,

Manajemen Masjid, Administrasi Zakat dan Wakaf, Penyuluhan Hukum

keluarga, Bimbingan Penasehatan, Penyuluhan dan Penyelesaian

Perkawinan63

.

Mata Kuliah Pilihan terdiri dari : Hukum Lingkungan, Hukum

Dagang, Hukum Tata Usaha Negara, Politik Hukum Islam di Indonesia,

Hukum Acara Pidana, Legal Drafting, dan Keadvokatan Mata Kuliah

Berkarya terdiri dari : Praktikum KUA, Praktikum PA, dan Praktikum PN64

.

Mata Kuliah Perilaku Berkarya terdiri dari : Metode Penelitian Hukum

Ushul Fiqih 1-2 Qawaid Fiqhiyyah, Filsafat Hukum Islam, Ilmu Mantiq,

Kuliah Kerja Sosial (KKS), dan skripsi.65

D. Kondisi Mahasiswa dan Alumni Saat ini

Alumni fakultas Syariah dan Hukum tersebar ke berbagai departement;

departement agama, departement hukum dan hak asasi manusia, departement luar

63 Ibid 23 64 Ibid h.24 65 Ibid h.24

negeri mahkamah agung, kejaksaan agung, kementerian informasi dan

komunikasi dan lain-lain.

Diantara alumni yang telah menduduki jabatan setingkat eselon dua, baik

sebagai direktur atau kepala pusat maupun asisten dupati. Dari sekian alumni

yang menduduki jabatan eselon dua hanya satu dari kalangan perempuan yaitu

Dra. Nurhayati Djamas, MA. Sementara yang lainnya mayoritas laki-laki.

Kondisi ini bisa di akibatkan karena sedikitnya perempuan yang kuliah di fakultas

Syari’ah dan sehingga alumninya pun tidak banyak. Atau karena sebab-sebab

lain.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa mayoritas dari alumni yang

menduduki jabatan tinggi adalah para aktifis selama menjadi mahasiswa, baik

menjadi aktifis di intra kampus seperti di senat atau dewan mahasiswa maupun di

eksta kampus seperti HMI, PMII maupun IMM.

Aktifitas mereka selama di kampus adalah modal bagi kesuksesan mereka

saat ini. Sedikit banyak aktifitas mereka di kampus membawanya kepada

kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Aktif di organisasi

memberikan kemudahan setelah mereka keluar dari kampus. 66

Berdasarkan buku alumni yang ada di fakultas Syariah dan Hukum jumlah

lulusan alumni Syariah dari tahun 1970-1999 adalah sebagai berikut :

66 Arsip Sekretaris Jurusan Ahwal-Syakshiyyah

Alumni Tahun 1970-1979 = kurang lebih ada 56 orang



Alumni Tahun 1999-2004 = kurang lebih ada 1514 orang.67

Alumni Tahun 2004-2009 = sedang di bukukan (masih dalam proses).

67 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profil Alumni

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah 1970-2004

BAB IV

ANALISA PELAKSANAAN JABATAN PENGHULU

SAAT INI DI KANTOR URUSAN AGAMA

A. Fungsionalisasi dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu di KUA pada

Saat ini dan Respon para Penghulu terhadap Fungsionalisasi Jabatan

Mereka

Fungsionalisasi jabatan penghulu menurut hasil wawancara yang

dilakukan penulis dengan para penghulu di wilayah Bogor ada beranekaragam

jawaban yang diperoleh, tapi intinya adalah jabatan penghulu adalah suatu

amanah yang diamanati kepada mereka agar di laksanakan dengan penuh

tanggung jawab. Dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas

dan berkompetensi di bidangnya sehingga jabatan fungsional penghulu dapat

terlaksana dengan baik68

.

Perubahan jabatan penghulu dari struktural ke fungsional diharapkan

menjadi suatu acuan dan dorongan bagi para penghulu untuk senantiasa

meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) mereka dengan banyak membaca

68 Wawancara Pribadi dengan Penghulu Bogor Barat dan Kemang, 27 November

2008

buku atau pedoman yang terkait dengan profesi di bidangnya ataupun dengan

peraturan-peraturan baru yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama69

.

Pelaksanaan jabatan fungsional saat ini menurut hasil wawancara sudah

dilaksanakan dengan baik dan kwalifikasi yang dibutuhkan pun sesuai dengan

seharusnya yaitu Sarjana Syariah, tapi ada di beberapa KUA, jabatan penghulu

bukan dari Fakultas Syariah tapi dengan adanya inpassing (peneyesuaian) dan

pendidikan serta pelatihan yang diberikan maka penghulu yang bukan dari

jurusan Syariah berkompetensi untuk menjabat sebagai penghulu70

.

Respon mereka terhadap jabatan fungsional penghulu sangat positif

karena dengan adanya Keputusan Menteri no 301 tahun 2004 tugas dan

kedudukan mereka semakin jelas dan arahan yang sesuai dengan kompetensi yang

mereka saat ini tertuang pada pasal-pasal yang ada dalam Keputusan Menteri no

301 tahun 2004 tersebut71

.

Dari hasil wawancara di lapangan mereka merespon cukup baik dan

mengaku siap dengan apapun konsekuensi yang di berlakukan oleh pihak

Departemen Agama72

.

69 Ibid 70 Ibid 71 Ibid 72 Ibid

Adapun beberapa masukan dari para penghulu guna meningkatkan

kompetensi penghulu agar menambahkan bidang mata kuliah khusus keahlian

seperti fiqih munakahat, tafsir, dan pembelajaran kitab kuning guna menunjang

bidang keahlian yang harus di miliki oleh penghulu yang ideal73

.

Menurut penulis sendiri jabatan fungsional penghulu itu sangat berat dan

memang semestinya diberikan tunjangan yang lebih baik sehingga diharapkan

mereka akan lebih menghargai profesi mereka dan senantiasa selalu

meningkatkan potensi dirinya. Penghulu sangat merespon baik tentang jabatan

fungsional yang terdapat dalam Keputusan Menteri No. 301 tahun 2004 karena

jabatan mereka sebagai penghulu selain sangat penting sebanding dengan yang

mereka dapatkan yaitu berupa tunjangan.

B. Arah Kebijakan yang akan diambil Departement Agama terkait dengan

Pembinaan Penghulu

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ketua Seksi Urusan

Agama Islam kota Bogor, beliau mengatakan kebijakan yang akan di ambil

Departement Agama terkait masalah penghulu adalah dengan memberikan

tunjangan khusus (angka kredit) kepada para penghulu sesuai dengan Keputusan

73 Ibid

Menteri Agama Republik Indonesia No. 301 tahun 2004 karena tugas dan

amanahnya sangat berat74

Sebelum adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 301

tahun 2004, penghulu tidak di berikan tunjangan khusus karena hanya sebagai

jabatan struktural saja. Tujuan di berikannya jabatan fungsional kepada penghulu

adalah untuk memacu dan meningkatkan kinerja dan eksistensinya sebagai

penghulu75

.

Menurut penulis memang baik sekali apabila ada jurusan khusus untuk

jabatan penghulu karena jurusan khusus tentunya akan melahirkan calon penghulu

yang emang benar-benar ahli di bidangnya tentunya.

C. Analisa SWOT Pembukaan Konsentrasi Kepenghuluan di Fakultas Syari’ah

dan Hukum

Analisis SWOT adalah suatu cara menganalisis faktor-faktor internal dan

eksternal menjadi langkah-langkah strategi dalam pengoptimalan usaha yang lebih

menguntungkan. Dalam analisis faktor-faktor internal dan eksternal akan ditentukan

aspek-aspek yang menjadi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), kesempatan

(Opportunities), dan yang menjadi ancaman (Treathment)76

.

74 Wawancara Pribadi dengan Sufyan Suri, Jakarta, 29 Januari 2009 75 Ibid

76 http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis

Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk

merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat

memaksimalisasi kekuatan, peluang. Namun secara bersamaan dapat meminimalkan

kelemahan dana ancaman77

.

Hampir setiap perusahaan maupun pengamat bisnis dalam pendekatan

menggunakan analisis SWOT, kecenderungan ini nampaknya akan terus semakin

meningkat terutama pada era globalisasi, yang satu sama lain saling berhubungan dan

saling tergantung, penggunaan analisis SWOT ini sebenarnya telah muncul ribuan

tahun lalu dari bentuk sederhana, dipakai dalam menyusun strategi untuk

mengalahkan musuh dalam pertempuran78

.

Dalam rangka pembukaan konsentrasi kepenghuluan di fakultas Syari’ah dan

Hukum ini memerlukan perencanaan yang akurat sehingga dapat memusatkan

perhatian posisi, mengetahui ke arah mana konsentrasi kepenghuluan akan pergi,

bagaimana mencapainya serta tindakan apa yang perlu dilakukan agar dapat

memaksimalkan kekuatan dan merebut peluang yang ada sehingga berhasil, karena itu

perencanaan pembukaan konsentrasi kepenghuluan yang baik merupakan alat yang sangat

berguna untuk menjalankan misi fakultas untuk memajukan mahasiswa dan

mahasiswinya secara efektif dan efisien. Untuk lebih jelas tentang analisa SWOT

77 Karnaen A Perwaatmaja, Membumikan Etika Ekonomi Di Indonesia,

(Jakarta: PT. Usaha Kami,1994). h. 70. 78 Fredi Rangkuti, Analisis SWOT Tehnik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: PT.

Gramedia Pusat Utama, November Cet. Ke VIII, 2007), h. 18.

tentang urgensitas pembukaan konsentrasi kepenghuluan di fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Jakarta.

Kekuatan (Strengths)

• Adanya Keputusan Menteri No 301 tahun 2004 ini tentang fungsionalisasi

penghulu mendorong untuk para penghulu agar meningkatkan professional kerja

mereka sesuai dengan keahliannya

• Akan terjalin kerjasama yang baik antara UIN Jakarta dengan Departemen Agama

untuk rekruitmen jabatan penghulu, sehingga memudahkan Departemen Agama

dalam mencari penghulu yang siap untuk terjun langsung ke KUA

• Adanya dukungan dari semua pihak tentang pembukaan konsentrasi

kepenghuluan ini.

• Peran Penghulu sangat di butuhkan oleh masyarakat

• Kekuatan peran penghulu bagi masyarakat sangat penting menyebabkan

pentingnya pembukaan konsentrasi kepenghuluan ini.

• Bagi KUA penghulu merupakan SDM yang sangat penting dan di butuhkan oleh

masyarakat.

Kelemahan (weaknesses)

• Mahasiswa/mahasiswi peminat jurusan kepenghuluan ini akan didominasi oleh

pria mengingat jabatan penghulu sampai dengan sekarang hanya di jabat oleh

kaum pria saja

• Minimnya masyarakat yang mengetahui peran dan fungsi secara luas tentang

penghulu, akan berpengaruh terhadap pemilihan jurusan

• Masyarakat cenderung memilih jurusan yang lagi tren sehingga sulit untuk

meyakinkan pentingnya jabaatan penghulu.

Peluang (Opportunities)

• Mempermudah Departemen Agama mencari calon-calon penghulu yang sudah

siap terjun langsung di lapangan.

• Jurusan yang lebih khusus akan melahirkan kualitas Sumber Daya Manusia yang

lebih kompeten.

• Akan terjalin kerjasama antara UIN Syarif Hidayatullan dengan Departemen

Agama dalam penyiapan penghulu yang benar-benar di siapkan untuk jabatan

penghulu.

Ancaman (Threats)

• Meminimalisir kesempatan lulusan Syari’ah khususnya Ahwal Al-Syakshiyah

yang telah memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum dan di

Perguruan Tinggi Islam lain yang bukan dari jurusan kepenghuluan.

• Bagi para penghulu yang belum Sarjana, akan dianjurkan mengambil jurusan

kepenghuluan agar ilmu yang di dapat sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Di fakultas Syariah dan Hukum belum memiliki konsentrasi khusus untuk

kepenghuluan, maka dari itu di adakan penelitian mengenai hal ini karena penulis

tertarik membahas bahasan ini mengingat pentingnya jabatan penghulu untuk

masyarakat secara luas.

Pentingnya di adakan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesiapan

fakultas terhadap persiapan-persiapan lahirnya penghulu yang idealis dan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga penghulu-penghulu yang lahir itu

benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya itu.

Menurut survey yang terdapat di lapangan pembukaan konsentrasi

kepenghuluan di perlukan, karena memang bidang yang lebih khusus akan

melahirkan kwalitas Sumber Daya Manusia yang jauh lebih baik.

Menurut Bapak H. A. Basiq Djalil yang penulis wawancarai mengatakan

bahwa di fakultas Syariah dan Hukum memang belum ada program studi

kepenghuluan, beliau berpendapat perlu di adakan konsentrasi kepenghuluan ini,

mengingat banyaknya Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di seluruh

Indonesia dan begitu banyak pula penghulu yang di butuhkan tentunya. Orang

terkadang salah menanggapi tentang penghulu, Orang sering beranggapan bahwa

penghulu itu adalah orang yang menikahkan, padahal sebenarnya penghulu hanya

bertugas mencatatakan pernikahan yang syah menurut agama maupun menurut

Negara, tetap saja yang menikahkan adalah walinya, mengingat peristiwa

pernikahan terjadi secara terus-menerus dari zaman ke zaman maka diperlukan

adanya program studi/konsentrasi khusus kepenghuluan, tentunya dengan

dukungan dari semua pihak.79

.

Menurut Bapak H. Muhammad Amin Suma, Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum yang penulis wawancarai mengatakan perlu ada di adakan program

studi/konsentrasi kepenghuluan di Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan beberapa

alasan :

1. Adanya jabatan fungsional penghulu saat ini yang ada dalam Keputusan

Menteri No 301 tahun 2004

2. Adanya jurusan yang lebih khusus akan jauh lebih baik hasilnya

79 Wawancara Pribadi dengan Basiq Djalil, Jakarta, 16 Maret 2009

3. Adanya banyak Kantor Urusan Agama yang tersebar di Indonesia ini yang

membutuhkan penghulu tentuya80

.

Tapi apabila program studi/konsentrasi kepenghuluan ini di buka, apakah

ada peminatnya, hal ini yang harus di pertimbangkan lagi.81

Menurut penulis sendiri kurikulum yang ada di fakultas Syari’ah jurusan

Ahwal Syakshiyyah sudah cukup baik, tetapi belum memenuhi standar untuk

melahirkan penghulu yang ideal dan mempunyai kompetensi yang di butuhkan

masyarakat saat ini. Namun perlu di pertimbangakan banyak dampak positif jika

di buka konsentrasi kepenghuluan. Karena konsentrasi ini memang lebih khusus

untuk menduduki jabatan penghulu, akan tetapi perlu adanya pertimbangan yang

sangat matang apabila konsentrasi ini memang penting untuk di adakan di

fakultas Syariah dan Hukum. Jika konsentrasi ini di buka pun akan

mempermudah Departement Agama untuk mengambil calon-calon penghulu yang

memang benar-benar siap terjun ke lapangan dan bisa terjalin hubungan

kerjasama antara UIN Syarif Hidayatullah dengan Departement Agama untuk

persiapan calon penghulu.

C. Persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Jabatan Kepenghuluan yang ideal

80Wawancara Pribadi dengan Muhammad Amin Suma, Jakarta, 20 Maret 2009 81 Ibid

Kurikulum yang ada di fakultas Syariah dan Hukum (terlampir pada

lampiran 1). Persiapan Sumber Daya Manusia yang berkompetensi telah di

siapkan oleh Fakultas Syariah khususnya program studi Ahwal Syakshiyyah

khususnya program studi/konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam karena

setiap mata kuliah dan bobot Sistem Kredit Semester (SKS) yang ada pada

program studi/konsentrasi ini, namun menurut saya belum cukup mendukung

lahirnya lulusan-lulusan yang mempunyai keahlian dan kompetensi bidang yang

di butuhkan oleh kriteria penghulu, mengingat banyaknya bidang yang harus

dikuasai oleh penghulu saat ini dengan jabatan fungsionalnya tersebut.

Adapun pembukaan program studi/konsentrasi memang di perlukan untuk

menunjang lahirnya calon-calon penghulu yang profesional dan ideal, namun

apakah peminatnya akan program studi/konsentrasi ini akan banyak, perlu

pertimbangan yang serius untuk pembukaan konsentrasi kepenghuluan ini.

Fakultas Syari’ah dan Hukum mempunyai konsentrasi Administrasi

Keperdataan Islam yang telah di siapkan untuk dapat menduduki jabatan-jabatan

yang ada di Kantor Urusan Agama, akan tetapi belum ada konsentrasi khusus

untuk jabatan penghulu, maka menurut penulis fakultas Syari’ah dan Hukum

perlu membuka konsentrasi kepenghuluan agar lulusan yang di hasilkan benar-

benar siap untuk menduduki jabatan penghulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jabatan penghulu sebagai jabatan fungsional adalah suatu amanah yang

harus dijalani dengan serius dan penuh dengan rasa tanggung jawab

sehingga bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para

pengambil kebijakan. Para penghulu di wilayah Bogor telah siap

melaksanakan segala kebijakan yang di berlakukan oleh para pengambil

kebijakan. Tanggapan para penghulu terhadap jabatan fungsional ini sangat

sus yang mereka miliki dan meningkatkan kualitas kerja dengan maksimal

sehingga memperoleh hasil yang optimal.

2. Arah kebijakan yang akan di ambil oleh Departemen Agama dalam hal

jabatan fungsionan tersebut adalah memberikan tunjangan khu sesuai

dengan aturan yang ditetapkan Menteri Agama Republik Indonesia No. 301

tahun 2004. Karena dahulu penghulu hanya menjabat sebagai jabatan

struktural saja karena sekarang penghulu menjabat sebagai jabatan

fungsional.

3. Pembukaan konsentrasi kepenghuluan memang di perlukan di fakultas

Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, mengingat banyakanya KUA yang

tersebar di setiap kecamatan di Indonesia serta adanya jabatan fungsional

yang terdapat dalam Keputusan Menteri No 301 tahun 2004

4. Persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) belum disiapkan baik oleh fakultas

Syari’ah dan Hukum karena belum adanya konsentrasi khusus untuk

kepenghuluan. Menurut hasil wawancara dengan nara sumber yang ada di

fakultas, program studi/konsentrasi kepenghuluan siap saja di adakan

mengingat jabatan fungsional yang di jabat penghulu saat ini sangat di

butuhkan oleh masyarakat..

B. Saran

1. Meningkatkan Sosialisasi tentang Keputusan Menteri No. 301 tahun tahun

2004 kepada para penghulu khususnya, agar mereka lebih memahami akan

pentingnya jabatan mereka terutama untuk masayarakat.

2. Perlu adanya Konsentrasi kepenghuluan di fakultas Syari’ah dan Hukum agar

jurusan lebih khusus dan harapan yang di capai sesuai dengan yang di

harapkan oleh masyarakat

3. Mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta lebih meningkatkan kembali pengetahuan kitab-kitab kuning agar

lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

ANRI, Algemeene Verslag, Residentie Batavia tahun 1889, No. 353/9

Basiq Djalil, Ketua Jurusan Ahwal-Syakshiyyah Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Jakarta, wawancara pribadi, Ciputat, 16 Maret 2009

Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia, (Terjemah) H. Zaini

Ahmad Noeh (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), cet.ke- 2.

Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN),

(Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan

Haji, 2003)

Departemen Agama RI, Tanya Jawab SeputarKepenghuluan,

(Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan

Haji, 2003)

Departement Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Edisi ke-3”, Balai Pustaka, 2001

E. Gobee dan C. Adriansee, (terj); nasehat-nasehat C Snouck

Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia

Belanda 1899-1936, Seri Khusus, (Jakarta: INIS, Jilid V, 1991)

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profil

Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah 1970-

2004

G.F. Pijfer, Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-

1950. (Terjemah) Tujimah, (Jakarta : UI Press, 1985)

H. Zaini A. Noeh, “ Peradilan Agama Islam di Indonesia : Suatu Studi

tentang Landasan Politk Lembaga-lembaga Hukum” (Jakarta,

PT. Internusa 1980), cet 1

Http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis

Husni Rahim, “ Sistem Otoritas dan Administrasi Islam : Studi Tentang

Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang:

(Jakarta, Logis 1998), cet I

Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek tentang Ulama di Indonesia

Abad ke-19, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), cet 1

Keputusan Menteri No 301 tahun 2004 tentang jabatan fungsional

Penghulu

Kumpulan karangan Snouck Hurgronje, jilid VIII, (Jakarta: INIS, 1993)

Kumpulan karangan Snouck Hurgronje, jilid X, (Jakarta: INIS, 1994)

M. Idris Ramulyo. “ Beberapa Masalah tentnag Hukum Acara Perdata

Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam” (IND-

HILL,CO,1985)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005

tentang Jabatan Fungsional Penghulu, 2005

Muhammad Amin Suma, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN

Jakarta, wawancara pribadi, Ciputat, 20 Maret 2009

Noto Susanto; Organisasi dan Yurispudensi Peradilan Agama di

Indonesia, (Jogyakarta: Yayasan Badan, Penerbit, Gajah Mada,

1963

Penghulu-penghulu di wilayah Bogor, wawancara pribadi, 27

November 2008

Perwaatmaja A Karnaen, Membumikan Etika Ekonomi Di Indonesia,

(Jakarta: PT. Usaha Kami,1994).

Proyek Peningkatan Survey Keagamaan Departemen Agama RI.

"Laporan Bagian Proyek Penelitian Jurispudensi Peradilan

Agama" (Jakarta, Direktorat Peradilan Agama 1970)

Rangkuti fredi, Analisis SWOT Tehnik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta:

PT. Gramedia Pusat Utama, November Cet. Ke VIII, 2007

Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil al-Alawi, AL-Qawanin as-Sar’iyyah

li-ahl al-majali al-Hukumiyyah bi Tahqiqi al-Masa’il Li Tamyizi

lahum al-Haq minal-bathil, Batavia, 1881

Sufyan Suri, wawancara pribadi, Kepala Urusan Agama Islam Depag

Kota Bogor, 29 Januari 2009

UIN Syarif Hidayatullah Pedoman Akademik Fakultas Syariah dan

Hukum, Jakara, 2008

Zaini A. Noeh Abd Basit Adnan “Sejarah Singkat Pengadilan Agama di

Indonesia”, (Surabaya : Bina Ilmu 1983)

Zaini Ahmad Noeh, Sejarah Peradilan Agama, (Jakarta: Departemen

Agama, 1971)

.

Kurikulum Ahwal Syakshiyyah (yang terakhir)

KURIKULUM PROGRAM STUDI AHWAL SYAKSHIYYAH (HUKUM KELUARGA)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

TAHUN 2007

Tabel 1 : Distribusi Mata Kuliah menurut Komponennya

No Kode Kurikulum Inti SKS % Jenis

1 MPK Mata Kuliah Pengembangan kepribadian 14 9 KP/KL

2 MBB Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat 18 12 KP

3 MKK Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan 110 68 KU

4 MKB Mata Kuliah Keahlian Berkarya 2 3 KU

5 MPB Mata Kuliah Prilaku Berkarya 14 8 KP/KL

Jumlah 158 100

KU = Kompetensi Utama, KP = Kompetensi Pendukung, KL = Kompetensi Lainnya

Tabel 2 : Penjabaran Rumpun Mata Kuliah

A. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

No Kode Mata Kuliah SKS Status Sifat

1 MPK Ilmu Kalam (Aqidah) 2 Kurikulum Inti Wajib

2 MPK Ulumul Qur'an 3 Kur. Institusional Wajib

3 MPK Ulumul Hadist 3 Kur. Institusional Wajib

4 MPK Akhlak Tasawuf 2 Kurikulm Inti Wajib

5 MPK Sejarah Peradaban Islam 2 Kurikulum Inti Wajib

6 MPK Filsafat Umum 2 Kurikulum Inti Wajib

7 MPK Pendidikan Kewarganearaan 2 Kurikulum Inti Wajib

8 MPK Praktek Qira'ah 0 Kurikulum Inti Wajib

9 MPK Fiqh dan Praktek Ibadah 2 Kurikulum Inti Wajib

Jumlah 18

B. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)


1 MBB Bahasa Arab 6 Kur.Institusional Wajib

2 MBB Bahasa Inggris 6 Kur.Institusional Wajib

3 MBB Bahasa Indonesia 2 Kur.Institusional Wajib

4 MBB Ilmu Sosial Dasar 2 Kur.Institusional Wajib

5 MBB Sosiologi Hukum 2 Kur.Institusional Wajib

Jumlah 18

C. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)


1 MKK Fiqih Munakahat 1-2 6 Kur. Institusional Wajib

2 MKK MM Fil Munakahat 3 Kur. Institusional Wajib

3 MKK Fiqih Mawaris 3 Kur. Institusional Wajib

4 MKK Fiqih Muamalat 2 Kur. Institusional Wajib

5 MKK Fiqih Jinayah 2 Kur. Institusional Wajib

6 MKK Fiqih Siyasah 2 Kur. Institusional Wajib

7 MKK Tafsir Ahkam 3 Kur. Institusional Wajib

8 MKK Hadist Ahkam 3 Kur. Institusional Wajib

9 MKK Masail Fiqhiyyah 3 Kur. Institusional Wajib

10 MKK Tarikh Tasyri 2 Kur. Institusional Wajib

11 MKK Ilmu Falak 1-2 6 Kur. Institusional Wajib

12 MKK Hukum Perikatan Islam 2 Kur. Institusional Wajib

13 MKK Hukum Perwakafan 3 Kur. Institusional Wajib

14 MKK Peradilan Islam 2 Kur. Institusional Wajib

15 MKK Hukum Perdata Islam di Indonesia 3 Kur. Institusional Wajib

16 Pengantar Ilmu Hukum 3 Kur. Institusional Wajib

dan Hukum Indonesia

17 MKK Hukum Pidana 3 Kur. Institusional Wajib

18 MKK Hukum Perdata 3 Kur. Institusional Wajib

19 MKK Ilmu Perundang-undangan 3 Kur. Institusional Wajib

20 MKK Hukum Acara Perdata 3 Kur. Institusional Wajib

21 MKK hukum Acara Peradilan Agama 3 Kur. Institusional Wajib

22 MKK Hukum Keluarga di Negara Muslim 3 Kur. Institusional Wajib

23 MKK Hukum Tata Negara 2 Kur. Institusional Wajib

Jumlah 68

Mata Kuliah Peminatan Peradilan Agama


1 MKK Peradilan Agama di Indonesia 3 Kur. Institusional Wajib

2 MKK Praktek Hukum Islam di Indonesia 3 Kur. Institusional Wajib

3 MKK Hukum Keluarga Kontemporer 3 Kur. Institusional Wajib

4 MKK Administrasi dan 3 Kur. Institusional Wajib

Manajemen Peradilan Agama 3 Kur. Institusional Wajib

5 MKK Ilmu Ekonomi 3 Kur. Institusional Wajib

6 MKK Ekonomi Syariah 3 Kur. Institusional Wajib

7 MKK Bank dan Keuangan Syariah 3 Kur. Institusional Wajib

Jumlah 21 Kur. Institusional Wajib

Mata Kuliah Peminatan Administrasi Keperdataan Islam


1 MKK Ilmu Administrasi 3 Kur. Institusional Wajib

2 MKK Manajemen dan Administrasi 3 Kur. Institusional Wajib

Perkantoran urusan Keagamaan

3 MKK Kepenghuluan 3 Kur. Institusional Wajib

4 MKK Manajemen Masjid 3 Kur. Institusional Wajib

5 MKK Administrasi Zakat dan Wakaf 3 Kur. Institusional Wajib

6 MKK Penyuluhan Hukum keluarga 3 Kur. Institusional Wajib

7 MKK Bimbingan Penasehatan, Penyuluhan, 3 Kur. Institusional Wajib

dan Penyelesaian Perkawinan

Mata Kuliah Pilihan


1 MKP Hukum Lingkungan 2 Kur. Intitusional Pilihan

2 MKP Hukum Dagang 2 Kur. Intitusional Pilihan

3 MKP Hukum Tata Usaha Negara 2 Kur. Intitusional Pilihan

4 MKP Politik Hukum Islam di Indonesia 2 Kur. Intitusional Wajib

5 MKP Hukum Acara Pidana 2 Kur. Intitusional Wajib

6 MKP Legal Drafting 2 Kur. Intitusional Pilihan

7 MKP Keadvokatan 2 Kur. Intitusional Pilihan

Jumlah 10

* MKK yang harus di ambil adalah ialah 6 sks dari mata kuliah di atas atau dari mata kuliah

program studi dan/atau peminatan lain yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum

D. Mata Kuliah Berkarya (MKB)


1 MKB Praktikum KUA 2 Kur. Institusional Wajib

2 MKB Praktikum PA 2 Kur. Institusional Wajib

3 MKB Praktikum PN 0 Kur. Institusional Wajib

Jumlah 4

* Pengembalian Mata Kuliah MKB sebanyak 2 SKS

E. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)


1 MPB Metode Penelitian Hukum 4 Kur. Institusional Wajib

2 MPB Ushul Fiqih 1-2 6 Kur. Institusional Wajib

3 MPB Qawaid Fiqhiyyah 3 Kur. Institusional Wajib

4 MPB Filsafat Hukum Islam 3 Kur. Institusional Wajib

5 MPB Ilmu Mantiq 2 Kuikulum Inti Wajib

6 MPB Kuliah Kerja Sosial (KKS) 3 Kur. Institusional Wajib

7 MPB Skripsi 6 Kur. Institusional Wajib

Jumlah 27

HASIL WAWANCARA

PERTANYAAN!

1. Bagaimana respon bapak terhadap jabatan fungsional penghulu saat ini?

2. Bagaimana pelaksanaan jabatan fumgsional penghulu saat ini?

3. Apakah penghulu di sini siap dengan konsekuensi yang di berlakukan oleh

Departemen Agama terkait dengan jabatan fungsional tersebut?

4. Apakah keadaan SDM di sini sudah mendukung dengan tuntutan

profesionalisme jabatan fungsional penghulu saat ini?

5. Langkah apa yang di lakukan untuk peningkatan kualitas SDM penghulu

terkait dengan profesionalisme jabatan fungsional yang bapak jabat saat ini?

6. Apakah kurikulum yang ada di fakultas syariah program studi ahwal-

syakshiyyah sudah cukup menunjang lahirnya penghulu-penghulu yang ideal

dan professional?

7. Adakah masukan dari para penghulu untuk menambahkan mata kuliah sebagai

penunjang kurikulum yang ada guna melahirkan penghulu yang professional

di bidangnya?

8. Menurut bapak Apakah perlu di adakan prodi/konsentrasi khusus

kepenghuluan untuk jabatan penghulu?

JAWABAN

Nama : Bpk. E. Junaedi S.Ag

Jabatan : Penghulu

Lokasi : KUA Bogor Barat

1. Jabatan penghulu adalah suatu amanah

2. Penghulu bertugas hanya mengawasi dan mencatat nikah dan rujuk serta

menandatangani berkas nikah serta melakukan pembinaan/bimbingan dan

pelayanan kepenghuluan

3. Penghulu siap dengan segala konsekuensi yang berlaku

4. Sudah mendukung dan sesuai denganaturan yang di tentukan

5. Untuk peningkatan kwalitas penghulu

a. Diberikan pendidikan/Diklat Kepenghuluan

b. Diberikan motivasi dari atasan

c. Adanya hasil karya tulis dari penghulu

6. Sudah cukup

7. Setelah melihat dan membaca kurikulum yang terlampir rupanya mata kuliah

yang ada di fakultas Syariah jurusan Ahwal-Syaksiyyah sudah cukup

menunjang dengan yang di butuhkan penghulu tinggal peningkatan penghulu

masing-masing individu

8. Tidak di perlukan adanya konsentrasi baru tapi sekedar masukan untuk

menambahkan pengetahuan di bidang kepenghuluan

Nama : Bpk. Suganda SAg

Jabatan : Penghulu


1. Karena tugas penghulu sangat berat, alangkah baiknya penghulu di jadikan

pejabat fungsional

2. Belum efektif 100%

3. Siap

4. Sudah menunjang

5. Dengan Diklat kepenghuluan berupa

• Penambahan-penambahan berupa bukti fisik

• Pembinaan Kerja

• Adanya Modul dan sosialisasi

6. Cukup, tapi perlu di adakan penambahan SKS pada mata kuliah fiqih Munakahat

7. Sudah Cukup

8. Tidak perlu di adakan konsentrasi kepenghuluan karena mata kuliah yang ada di

fakultas Syariah dan Hukum sudah cukup

Nama : Bpk.Sobari .S.Ag

Jabatan : Penghulu


1. Biasa saja

2. Berjalan sesuai aturan yang berlaku

3. Siap

4. Sudah

5. Dengan Diklat Kepenghuluan yang dilakukan oleh balai Diklat

6. Sudah Cukup

7. Penambahan Mata kuliah Psikologi Sosial

8. Perlu, karena smekin khusus itu akan menjadi lebih baik

Nama : Bpk. Tatang Sukanda S.PdI

Jabatan : Penghulu


1. Biasa saja

2. Sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Siap melaksanakan tugas sesuai dengan amanah

4. Sudah mendukung sesuai dengan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki

5. Diklat (Pendidikan latihan) yang dilakukan Departement Agama

6. Psikologi Sosial dan kepenghuluan

7. Cukup memadai

8. Perlu, agar lebih terarah dan khusus

Nama : Bpk. H. Istikhori M.Ag

Jabatan : Penghulu

Lokasi : KUA Kemang

1. Sangat mendukung dengan catatan harus disiapkan kwalitas SDM yang sesuai

dengan tuntutan perundang-undangan

2. Belum sepenuhnya dapat melaksanakan sesuai dengan juklak jakung

kepenghuluan

3. Harus senantiasa siap

4. Belum sepenuhnya mendukung

5. Mengikuti berbagai Diklat yang dilakukan Depag

6. Cukup, tinggal menambah materi perkuliahan yang berhubungan dengan

kepenghuluan

7. Materi khusus kepenghuluan + UU nya

- Tafsir Qur’an

- Menambah jumalah SKS Fiqih Munakahat

8. Tidak perlu, karena materi sebagian besar sudah tercover di jurusan Ahwal-

Syaksiyyah tinggal menambahkanya saja.

Nama : Bpk. H. Hasan Fazri

Jabatan : Penghulu

Lokasi : KUA Kemang

1. Jabatan fungsional penghulu pada saat ini sangat dibutuhkan karena di setiap

KUA masih kekurangan penghulu

2. Pelaksanaan penghulu saat ini sangat dinantikan namun belum sepenuhnya

dilaksanakan

3. Semua penghulu siap dengan konsekuensi yang dieberlakukan oleh Departement

Agama sesuai dengan peraturan yang berlaku

4. Keadaan SDM di sini sudah mendukung namun kurang sosialisasinya kepada

masyarakat.

5. Meningkatkan kwalitas SDM dengan mengikuti latihan yang dilakukan

6. Kurikulum yang ada di fakultas Syariah sudah cukup menunjang lahirnya

penghulu yang idelais.

7. Pembacaan kitab kuning

8. Perlu, karena materi sebagian besar sudah tercover di jurusan Ahwal-Syaksiyyah

tinggal menambahkanya saja.

HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. H. Sufyan Suri

Jabatan : Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kota Bogor

Lokasi : Departement Agama Bogor

PERTANYAAN

1. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai jabatan fungsional penghulu saat ini?

2. Apakah perbedaan jabatan penghulu sebagai jabatan fungsional dengan jabatan

penghulu terdahulu?

3. Apakah kurikulum fakultas syariah jurusan ahwal-syaksyiyyah konsentrasi

administrasi keperdataan Islam telah memenuhi standar keahlian tuntutan profesi

penghulu saat ini?

4. Bagaimana respon bapak tehadap kurikulum yang ada di fakultas Syariah?

5. Adakah masukan dari bapak untuk menambahkan mata kuliah yang kurang atau

tidak ada dalam kurikulum fakultas Syariah dan Hukum yang diperlukan untuk

jabatan penghulu?

6. Menurut bapak Apakah perlu di adakan prodi/konsentrasi khusus kepenghuluan

untuk jabatan penghulu?

JAWABAN

1. Saya menanggapi respon jabatan fungsional penghulu itu adalah sesuatu yang

amat baik karena dengan adanya jabatan fungsional penghulu sebagai jabatan

fungsional adalah acuan untuk para penghulu guna meningkatkan kinerja dan

kemampuan dalam bidangnya.

2. Dahulu jabatan fungsional hanya sebagai jabatan struktural yang hanya bertugas

menikahkan saja, tapi saat ini di berikan jabatan fungsional dengan di berikan

tunjangan atau angka kredit karena penghargaan terhadap tugasnya yang berat

yang tidak hanya bertugas menikahkan saja, tapi juga harus menguasai fiqih

munakahat dan administrasinya.

3. Kurikulum yang ada di fakultas Syari;ah dan Hukum Jurusan ahwal syakshiyyah

terlalu umum dan spesifik dan menurut saya kurang cukup untuk memenuhi

standar profesi penghulu.

4. Kurikulum yang ada sudah cukup baik

5. Masukan saya untuk menambahkan mata kuliah yang terkait dengan administrasi

kepenghuluan khususnya praktikum.

6. Menurut saya perlu diadakan konsentrasi kepenghuluan karena dengan adanya

konsentrasi kepenghuluan akan memudahkan Departement Agama untuk

menyaring lulusan kepenghuluan yang memang benar-benar di siapkan untuk

profesi penghulu

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM

Jabatan : Dekan Fakultas Syari;ah dan Hukum

Lokasi : UIN Jakarta

PERTANYAAN

1. Adakah di perlukan program studi/konsentrasi khusus kepenghuluan di

Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk menduduki jabatan penghulu saat ini?

2. Bagaimana model desain kurikulum yang diperlukan untuk mencapai standart

kompetensi penghulu?

JAWABAN

1. Program studi atau konsentrasi kepenghuluan di perlukan untuk menduduki

jabatan penghulu karena adanya Keputusan Menteri No 301 tahun 2004

mengenai kedudukan penghulu yang menjabat sebagai jabatan fungsional,

adanya pengkhususan jurusan akan jauh lebih baik di banding secara umum

saja, selain itu pula ada sekitar 4089 KUA (terdapat di situs internet) di

Indonesia, jadi penghulu memang sangat di butuhkan sekali untuk saat ini.

2. Model desain kurikulum yang diperlukan apabila akan di adakan konsentrasi

kepenghuluan di fakultas Syari’ah dan Hukum akan di musyawarahkan

terlebih dahulu tentunya dengan pihak-pihak yang terkait. Tetapi untuk saat

ini emang perlu di adakan konsentrasi kepenghuluan tetapi apakah akan ada

peminatnya apabila konsentrasi kepenghuluan itu di buka di fakultas Syari’ah

dan Hukum, perlu banyak pertimbangan-pertimbangan apabila konsentrasi

kepenghuluan ini akan di adakan di fakultas Syari’ah dan Hukum.

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MA.,

Jabatan : Katua Jurusan Ahwal-Syaksyiyyah UIN Jakarta

Lokasi : UIN Jakarta

PERTANYAAN

1. Adakah di perlukan program studi/konsentrasi khusus kepenghuluan di

fakultas Syari’ah dan Hukum untuk menduduki jabatan penghulu saat ini?

2. Siapkah Fakultas Syari’ah dan Hukum membuka Konsentrasi Kepenghuluan?

3. Bagaimana model desain kurikulum yang diperlukan untuk mencapai standart

kompetensi penghulu

JAWABAN

1. Program studi/konsentrasi kepenghuluan di fakultas Syari;ah dan Hukum di

perlukan untuk menduduki jabatan penghulu, mengingat banyaknya KUA di

setiap Kecamatan di seluruh Indonesia, pastinya jabatan penghulu akan sangat

di butuhkan. Akan tetapi tanggapan orang terhadap penghulu terkadang salah

tanggap, mereka berargumentasi bahwa yang bertugas menikahkan adalah

penghulu padahal argumentasi itu tidak benar, yang benar adalah penghulu

bertugas mencatatkan perkawinan secara syah menurut Agama dan

Negara,yang menikahkan sebenarnya adalah wali. Tapi karena pengalaman

penghulu maka masyarakat sering mengatakan penghulu adalah orang yang

menikahkan, padahal sebenarnya penghulu hanya membantu mencatatkan,

yang menikahkan tetap walinya.

2. Fakultas Syari’ah dan Hukum siap membuka Program studi/kepenghuluan di

Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan dukungan semua pihak tentunya.

3. Model desain kurikulum yang diperlukan apabila akan di adakan konsentrasi

kepenghuluan di fakultas Syari’ah dan Hukum akan di musyawarahkan

terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait dan melalui prosedur sesuai

dengan aturan yang berlaku.

Documents

URGENSITAS PEMBUKAAN KONSENTRASI KEPENGHULUAN DI FAKULTAS SYAR IAH DAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7576/1/IIS NAWATI-FSH.pdf · cinta kasihnya baik berupa